» » » » » » » » » » Jelang PILPRES & PILEG 2019 : Jangan sampai ada Ujaran Kebencian dan HOAX ditempat-tempat ibadah !!

Jelang PILPRES & PILEG 2019 : Jangan sampai ada Ujaran Kebencian dan HOAX ditempat-tempat ibadah !!

Penulis By on Selasa, 17 Juli 2018 | No comments

Sumanto Qurtuby: Stop Bicara Politik Praktis di Masjid Jelang Pilpres 2019

JAKARTA – Belakangan ini ramai pembicaraan tentang boleh-tidaknya masjid dijadikan sebagai tempat untuk membincang masalah kepolitikan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Berikut opini Sumanto Qurtuby.

Jakarta, pada waktu Pilgub yang lalu, menjadi saksi bisu bagaimana masjid-masjid telah “diperkosa” dan dipolitisasi sedemikian rupa oleh “sindikat busuk” dan gerombolan para “badut” politik-agama yang haus kekuasaan

Baik yang pro maupun kontra sama-sama menjadikan teks-teks keislaman, ayat-ayat Al-Qur’an serta Hadis dan perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai acuan atau “basis teologi-keagamaan” untuk memperkuat atau melegitimasi pendapat dan argumen mereka.
Kelompok yang membolehkan misalnya mengatakan dan mengklaim kalau dulu Nabi Muhammad SAW selalu menjadikan masjid sebagai medium untuk membincangkan masalah kepolitikan, selain untuk ceramah dan shalat atau sembahyang.

karena kami CINTA INDONESIA dan NKRI HARGA MATI
 
Saya sendiri berpendapat tidak masalah membicarakan masalah kepolitikan di masjid. Tetapi menjadi masalah kalau masjid dipolitisir atau dipolitisasi sedemikian rupa untuk kepentingan politik praktis–kekuasaan dan menjadikan masjid sebagai alat untuk menyebarkan berbagai hoaks, agitasi, fitnah, kampanye, dan propaganda hitam untuk menjatuhkan lawan politik (meskipun sesama Muslim) dan memecah-belah masyarakat dan umat Islam. Maka, untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat yang majemuk, masjid memang sebaiknya jangan digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik praktis. Bukan hanya itu saja, masjid idealnya juga jangan dipakai sebagai medium untuk menyebarkan intoleransi dan kebencian terhadap kelompok lain apalagi terhadap sesama umat Islam itu sendiri.
Dalam sejarahnya, memang benar Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai tempat untuk berpolitik. Dulu, masjid, yang secara harfiah berarti “tempat sujud” (atau tempat bersujud/menyembah kepada Tuhan), bukan hanya tempat untuk bersujud, shalat, berdoa, dzikir, wiridan, khotbah dan sebagainya tetapi juga untuk kegiatan sosial, politik, pendidikan, dan kemiliteran. Masjid juga dijadikan sebagai “tempat pengadilan” jika terjadi masalah-masalah hukum menyangkut kaum Muslim. Dengan kata lain, masjid di zaman nabi memiliki multifungsi dari masalah teologi-keagamaan hingga masalah sosial-kemasyarakatan.
Kenapa begitu?
Karena dulu, masjid yang diadopsi dari tradisi pra-Islam Nabatea dan Aram ini, adalah satu-satunya bangunan publik yang dimiliki oleh umat Islam awal. Itupun jumlahnya cuma satu dua. Di zaman Nabi Muhammad SAW hanya ada segelintir masjid, yaitu Masjid Haram (Mekkah), Masjid Nabawi (Madinah), dan Masjid Quba’ (Madinah). Ada pula yang mengatakan termasuk masjid tertua adalah Masjid Sahabat di Massawa, Eritrea, yang dipercaya sebagai masjid pertama di Benua Afrika yang dibangun oleh para sahabat nabi untuk menghindari persekusi yang dilakukan oleh kaum kafir Mekkah. Sejumlah sejarawan menilai Masjid Quba’ sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi, karena dulu masjid adalah satu-satunya bangunan publik maka sangat wajar kalau semua aktivitas nabi dan umat Islam awal dipusatkan di masjid. Dulu madrasah, perpustakaan, pengadilan, apalagi kantor ormas dan parpol, belum ada. Madrasah, kampus, pengadilan, dan perpustakaan baru ada di abad pertengahan Islam di zaman kerajaan jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Selain itu, Nabi Muhammad SAW menggunakan masjid sebagai medium berpolitik untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam agar mampu bertahan hidup dari gempuran kelompok non-Muslim, khususnya di kawasan Jazirah Arab, yang memusuhi dakwah-dakwah sosial-keagamaan Nabi Muhammad SAW. Perlu diingat, waktu itu tidak semua kaum non-Muslim itu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Banyak dari mereka (karena diikat oleh solidaritas suku, kesamaan visi-misi, atau kepentingan politik-ekonomi yang sama) yang membangun koalisi dengan beliau melawan kaum oposan.
Hal ini tentu saja sangat kontras dengan perkembangan mutakhir di Indonesia dimana masjid dan mushala atau langgar digunakan untuk alat penyebaran hoaks, kampanye, dan propaganda busuk guna memusuhi sesama umat Islam itu sendiri yang kebetulan memiliki kepentingan politik yang berbeda dengan “rezim masjid” yang bersekongkol dengan “rezim parpol” tertentu. Masjid bukannnya dipakai untuk berdakwah dan memperjuangkan kesejahteraan umat Islam tetapi malah digunakan untuk memecah-belah kaum Muslim.
Jakarta, pada waktu Pilgub yang lalu, menjadi saksi bisu bagaimana masjid-masjid telah “diperkosa” dan dipolitisasi sedemikian rupa oleh “sindikat busuk” dan gerombolan para “badut” politik-agama yang haus kekuasaan. Bahkan bukan hanya di Jakarta, virus kebusukan, kejahatan, dan politisasi masjid itu juga menular dan menjalar di kawasan lain di Indonesia. Demi memuluskan jalan kepentingan politik praktis kekuasaan, mereka tidak segan-segan memakai cara-cara kotor: menyalahgunakan fungsi masjid, memanipulasi hadis, “memperkosa” ayat, dan “menipu” Tuhan.
Dalam konteks sejarah Islam, Muawiyah bin Abu Sofyan (W.680), pendiri Dinasti Umayah yang berbasis di Damaskus, berserta keturunan, keluarga, teman, pemandu sorak, dan antek-anteknya (kecuali Umar bin Abdul Aziz, W. 720) yang hobi menggunakan dan mempolitisir fungsi masjid dengan cara-cara kotor sebagai alat kampanye dan propaganda hitam untuk kepentingan politik praktis kekuasaan. Oleh mereka, masjid-masjid dipakai untuk mengkhotbahkan dan mewartakan kebusukan dan menyerang umat Islam yang kontra dengan rezim Umayah, khususnya dari kelompok-kelompok Islam-Arab yang menjadi “musuh bebuyutan” Bani Umayah, yaitu faksi Ali dan Bani Hasyim.
Mengembalikan fungsi masjid
Maka, umat Islam kontemporer yang menggunakan cara-cara busuk melalui mimbar-mimbar masjid untuk mengegolkan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara menyebarkan kebencian dan caci-maki terhadap sesama umat Islam itu sendiri, pada hakikatnya adalah “keturunan” atau “anak ideologis” dari Muawiyah dan anaknya Yazid yang terkenal dalam sejarah Islam sebagai pemimpin bengal, kejam, dan haus kekuasaan.
Sudah saatnya umat Islam Indonesia harus mengembalikan fungsi masjid untuk kepentingan dakwah dan kegiatan positif yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta membangun spirit toleransi di kalangan masyarakat. Sudah saatnya kaum Muslim menghentikan membincang politik praktis di masjid yang lebih banyak membawa kemudlaratan ketimbang kemaslahatan.
Masjid harus dijadikan sebagai “tempat sakral” yang bebas atau steril dari kepentingan politik praktis tertentu. Ingat, jamaah dan komunitas masjid berasal dari beragam kelompok umat Islam, bukan melulu kaum partisan dan pendukung parpol dan paslon tertentu. Para takmir masjid dan jajarannya perlu menyadari pluralitas dan kompleksitas umat Islam.
Maka, demi mewujudkan kemaslahatan umat Islam dan menjaga harmoni masyarakat yang plural dan kompleks itu, para takmir, khotib dan pengurus masjid serta umat Islam pada umumnya wajid hukumnya menjadikan masjid sebagai tempat pemersatu dan bukannya pemecah belah kaum Muslim sehingga misi Islam sebagai “agama rahmat bagi alam semesta” betul-betul terwujud di masyarakat. (SFA)
Artikel ini telah dipbulikasi di DW dengan judul “Mari Hentikan Bicara Politik Praktis di Masjid, Apalagi Jelang Pemilu 2019
Stop Politisasi Masjid

Geram Namanya Dicatut, Kapolri Sebut Bachtiar Nasir Ustadz Tidak Cerdas

JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian geram terhadap sosok Ustadz Bachtiar Nasir karena menyebutnya sebagai tokoh yang mendukung berdirinya idiologi khilafah menggantikan sistem demokrasi di Indonesia.
Tito menceritakan kemarahannya terhadap Bachtiar Nasir berawal dari sebuah video yang viral dikalangan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam tayangan tersebut, Bachtiar Nasir menyampaikan bahwa, Kapolri Tito menyebut sistem khilafah adalah hal yang paling tepat untuk diterapkan sebagai Idiologi Indonesia.
“Kemarin komplain dengan Ustad Bachtiar Nasir karena ada video yang viral, di tengah-tengah masyarakat kelompok HTI. Dan menyampaikan bahwa Indonesia harus menerapkan sistem khilafah. Karena demokrasi liberal tidak benar menghancurkan negara ini. Dan saya berdiskusi dengan orang yang berkopeten itu, yaitu Kapolri Jenderal Tito Profesor Doktor Tito Karnavian,” papar Tito menggambarkan isi video tersebut di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (17/7/2018).
BacaReuters: Agenda Terselubung Bachtiar Nasir Sikat Etnis Cina.
Tito menegaskan, dengan adanya hal tersebut, dirinya langsung menghubungi Bachtiar Nasir untuk melakukan klarifikasi. Menurut Tito, penilaiannya selama ini terhadap Bachtiar Nasir ternyata salah besar.
Dengan adanya hal tersebut, saat ini,Tito menyatakan bahwa Bachtiar Nasir adalah sosok Ustaz yang tidak cerdas. Mengingat, apa yang disampaikannya adalah tidak sesuai dengan kenyataannya.
“Tapi begitu melihat kata-kata ustadz disitu, saya hilang kesan. Kesan saya Ustadz tidak cerdas yang saya lihat,” tegas Tito.
Tito menekankan, dirinya tidak pernah menyampaikan untuk mendukung berdirinya konsep khilafah di Indonesia. Dalam sebuah pernyataannya, Tito memang mengaku telah menyatakan bahwa saat ini Demokrasi Liberal yang telah menjadi potensi pemecah belah bangsa.
“Tapi saya tidak mengatakan ganti khilafah. Tidak sama sekali tidak. Bahkan saya mengatakan khilafah berbahaya sama kaya demokrasi liberal,” tutur mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Tito menjelaskan, demokrasi liberal akan bisa diadposi oleh Indonesia ketika kelas menengah sudah besar dibandingkan kelas kecil. Untuk saat ini, kata Tito, Demokrasi Pancasila merupakan idiologi yang paling tepat diterapkan.
“Maka ruang kebebasan yang terlalu bebas itu harus dipotong caranya apa. Misalnya dengan adanya Perppu tentang Ormas kebebasan berserikat dan berkumpul,” ucap Tito.
BacaKupas Tuntas Hubungan Teroris dengan IHH dan IHR Milik Bachtiar Nasir.
Terkait UU Ormas, Tito mengatakan, pemerintah bukan bersikap otoriter terhadap kebebasan berpendapat. Melainkan, untuk menghindari adanya Ormas yang mengancam kedaulatan NKRI dan bertentangan dengan Pancasila.
HTI sendiri merupakan organisasi pertama yang dibubarkan Pemerintah melalui UU Ormas. Kelompok tersebut dinilai telah bertentangan dengan Idiologi Pancasila Indonesia.
“Perppu Itu tujuannya agar memotong orang tidak boleh bebas-sebebasnya. kalau kembali pada negara’ mohon maaf ‘HTI’ atau siapapun ormas yang membahayakan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, empat pilar bubarkan,” tutup Tito. [ARN]

Eko Kuntadhi: Sinyal Jokowi Lawan Hegemoni Dagang AS

JAKARTA – Pegiat medsos Eko Kuntadhi memaparkan bagaimana Pakde Jokowi melawan hegemoni AS, berikut ulasannya:

“Sebenarnya menangani Trump itu gampang, mas?,” Abu Kumkum sok memberi saran. “Bilang saja, kalau AS menekan Indonesia terus, kita ancam untuk mengekspor PKS kesana. Pasti dia nyerah. Trump pasti gak mau, New York berubah jadi kayak Depok. Semrawut”. “Bener juga, ya…”.

Ketika meresmikan tol Solo-Sragen untuk ruas Kertasura-Sragen, Jokowi menyampaikan pesan yang sebetulnya biasa saja. Pidato yang disampaikan di pintu tol Ngemplak itu, dia meminta agar rest area tol menjual produk lokal.
“Saya minta disetiap rest area, jualannya bukan Mc D, bukan Kentucky, bukan Starbucks, Terus mulai diganti sate, soto, tahu guling, gudeg,” kata Jokowi.
Kita membacanya itu adalah usaha Presiden untuk semakin memajukan produk lokal. Oleh sebab itu dia berharap pengusaha kuliner dari Indonesia diberi akses lebih besar memanfaatkan keberadaan jalan tol. “Produk-produk lokal harus diberi kesempatan agar pengusaha UMKM tidak merasa ditinggalkan dengan adanya pembangunan infrastruktur.”
Tapi, saya melihat ada sebuah sinyal yang disampaikan Jokowi dalam sambutannya. Lihat saja, produk makanan asing yang disebutkan semua berasal dari AS: Kentucky Fried Chicken, Mc Donald, dan Starbuks. Lalu dia berharap digantikan dengan produk lokal.
Kenapa Presiden harus menyebutkan produk makanan asal AS itu? Apa gak cukup dia sebutkan gerai makanan asing saja, misalnya.
Begini. Dalam laporan ‘2016 Top Markets Report Franchising’ yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan AS Indonesia berada pada urutan ke-4 dari 11 negara yang direkomendasikan menjadi tujuan ekspor waralaba mereka. Dengan pertumbuhan omset rata-rata 15% pertahun.
Bukan hanya itu, KFC, Mc Donald atau Starbuck bukan cuma mewakili sebuah merk dagang. Tetapi juga bisa dipersepsikan mewakili kepentingan bisnis AS di Indonesia. Artinya dengan menyebut tiga merek tersebut, Jokowi ingin memberi signal bahwa jika AS mengambil kebijakan yang merugikan kita, pemerintahan Jokowi juga bisa mengambil langkah balasan.
Saat ini Trump memang sedang menjalankan ekonomi AS secara protektif. Semua negara yang neraca dagang AS minus, diperkirakan akan terkena dampaknya. Misalnya AS menaikkan tarif impor baja dan aluminium untuk menahan laju defisit perdagangannya dengan China.
Karena neraca perdagangan kita dengan AS, tergolong surplus, kebijakan protektif Trump itu kemungkinan akan diterapkan juga untuk Indonesia. AS akan menaikkan tarif impor barang-barang asal Indonesia sehingga harganya menjadi tidak kompetitif. Hal ini beresiko pada penurunan ekspor Indonesia.
Tapi Indonesia tampaknya bukan lagi negara yang gemulai. Indonesia memungkinkan bereaksi yang sama jika kebijakan AS merugikan ekonomi kita. “Kalau dia menghalangi minyak sawit kita masuk ke Amerika, kita juga mengurangi impor kedelai dan terigu dari Amerika Serikat. Harus begitu. Kita mengimpor kedelai, jagung, Boeing, gandum. Pesawat saja ada berapa yang kita beli dari sana?” katanya Wapres Jusuf Kalla.
Bukan hanya itu, Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan langkah lanjutan untuk melawan kenaikan pajak impor AS, antara lain lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Kalau soal negoisasi bisnis, tampaknya Indonesia bukan lagi anak kecil yang bisa diatur-atur sembarangan oleh AS. Dulu bisa saja mereka berpersepsi begitu. Tapi kini tidak bisa lagi. Saat ini Indonesia dipimpin oleh Jokowi yang koppig membela kepentingan bangsanya. Indonesia bukan lagi negara minder bermental inlander.
Baru saja kemarin kita berhasil memaksa Freeport-McMoRan untuk menandatangani perjanjian divestasi 51% saham Freeport Indonesia. Perusahaan tambang raksasa yang selama ini mengeruk kekayaan bumi Papua, harus merelakan saham mayoritasnya berpindah tangan kepada pemerintah Indonesia.
Jokowi Tendang Freeport
Jokowi Tendang Freeport
“Ketika saya memerintahkan kita harus bertahan dengan angka 51%, banyak yang menakut-nakuti saya tentang resiko menghadapi kepentingan AS. Tapi saya terus perintahkan untuk tetap pada pendirian. Ternyata kita bisa dan gak ada apa-apa,” ujar Jokowi di istana Bogor, ketika saya berkesempatan berbuka puasa bersama.
Di bawah Jokowi, Indonesia kini memang sedang membangun rasa percaya dirinya berhadapan dengan seluruh kepentingan dunia. Jokowi bukan Presiden yang berkata, AS adalah negeri keduanya, hanya untuk mengambil hati penguasa gedung Putih. Tapi dia ingin menegaskan, inilah Indonesia. Sebuah negeri dengan kedaulatan dan kemandiriannya sendiri.
“Sebenarnya menangani Trump itu gampang, mas?,” Abu Kumkum sok memberi saran. “Bilang saja, kalau AS menekan Indonesia terus, kita ancam untuk mengekspor PKS kesana. Pasti dia nyerah. Trump pasti gak mau, New York berubah jadi kayak Depok. Semrawut”. “Bener juga, ya…”. (ARN)
artikel ini sudah dipublikasi dengan judul “Sinyal Melawan AS
Jokowi Resmikan Tol Kertasura-Sragen Jokowi Resmikan Tol Kertasura-Sragen

Ridwan Kamil Bertekad Rubah Jabar dari Sarang Wahabi Jadi Bumi Aswaja

BANDUNG – Jawa Barat dikenal sebagai wilayah yang banyak dihuni kelompok sumbu pendek. Bila dibandingkan dengan daerah lain, sumbu pendek di Jabar termasuk tinggi. Tak heran jika pada 2017 lalu Jabar disebut-sebut paling tinggi soal radikalisme dan terorisme, serta menjadi markas Wahabi dan HTI.
Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil bertekad menjadikan Jawa Barat sebagai wajah terbaik Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini sampaikan Ridwan dalam rangka mengamini pinangan kerja sama Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah.
BacaJabar Akhirnya Lepas dari Cengkeraman PKS.
“Kami bersedia bekerja sama semaksimal mungkin menjadikan Jawa Barat adalah wajah terbaik dari Ahlussunnah wal Jamaah,” katanya saat memberikan sambutan penutupan Kongres Kelima, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Antarpondok Pesantren Kedelapan, dan MTQ Internasional Kedua di Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah 3, Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, Ahad (15/07/2018) malam.
Ridwan mengaku terinspirasi meneruskan jejak kakeknya, KH Muhyidin, yang menulis kitab tentang keutamaan Aswaja.
“Tidaklah mungkin seorang cucunya yang kebetulan Allah berikan kekuasaan tidak mengamalkan apa yang diwasiatkan, dikarang oleh almarhum kakek saya,” katanya.
Karena itu, selama lima tahun ke depan Ridwan Kami ingin terus berada dekat dengan para ulama agar terus mendapatkan nasihatnya sehingga menghadirkan pemimpin yang adil, dermawan, orang kaya, dan diijabahnya doa kaum duafa.
“Itulah rumus yang akan kita bawa selama lima tahun ke depan,” lanjutnya. [ARN]

Beda Agama Bukan Masalah, Tidak Perlu ada Ajaran dan Ujaran Kebencian!

Ada pepatah yang mengatakan, “Harapan adalah tiang yang menyangga dunia” (Pliny the Elder), oleh sebab itu kita mesti punya harapan, sebab tanpa harapan apalah artinya hidup ini? With no hope, we are dying…. Maka saya pribadi masih punya harapan bahwa Indonesia akan terus hidup dalam perdamaian
Tempo hari saya pernah membaca sebuah tulisan di surat kabar Kompas Minggu. Pada halaman 22 ada sebuah tulisan yang menarik perhatian saya. Sebuah tulisan resensi buku berjudul ‘Telaah Perjumpaan Islam Kristen’ karangan Prof. Hugh Goddard. Tulisan analisisnya ditulis oleh seorang sosiolog muda bernama Bernando Sujibto.

Ini menjadi menarik oleh karena betapa banyaknya peristiwa penting dan menarik hadir silih berganti ketika dua agama besar ini lahir, Islam dan Kristen. Tentu saja ini tidak bermaksud menafikan agama-agama lain yang ada di dunia ini, tapi memang kali ini telaah tersebut adalah khusus membahas dan berfokus pada dua agama besar tersebut, yang oleh sejarah telah dibuktikan kerap kali diperhadap-hadapkan pada dua sisi utama: Perang dan pertikaian serta damai dan saling pengertian.
Buku Prof Hugh ini setidaknya kembali membuka pintu dialogis yang lebih dalam, memahami akar masalah kenapa Islam dan Kristen harus mengalami berbagai perjumpaan, dan apapun hasil perjumpaan tersebut, maka penganut agama masing-masing lah yang kemudian menentukan arahnya akan bermuara ke mana.
Apakah kita mau dan mampu belajar dari sejarah (terutama sejarah kelam dan pahit) untuk kemudian tidak mengulanginya lagi, ataukah kita tetap memilih mengulanginya kembali dengan semangat tidak mau berdamai apapun alasan kebenaran dibalik sikap kita itu? Apakah kita akan lebih memilih jalan keras atau perjumpaan dalam damai? Apakah kita akan lebih menyukai pertikaian atau memilih jalan untuk saling mengerti satu sama lain?
Begini. Sejak diutus sebagai seorang nabi, maka perjumpaan ajaran Muhammad dengan orang-orang Kristen saat itu maupun kaum Yahudi setempat rupa-rupanya telah menjadi biang kontroversi yang dahsyat di belahan jazirah Arab, dan seakan tak pernah kunjung usai. Ada dua arus yang sama-sama berseberangan. Nah, menurut pendapat Prof. Goddard, kedua pandangan tersebut terlalu simplifikasi, oleh sebab itu ia berusaha untuk menempatkan kembali sejarah perjumpaan tersebut secara bijak. Saya sendiri sangat menghormati dan salut terhadap usaha beliau ‘meluruskan’ sejarah.
Sebagai orang ingin selalu belajar, dalam diri saya mengalir darah pembelajar. Untuk itu jugalah maka selama bertahun-tahun, sejak masih di Amerika saya giat mendalami sebuah pelajaran mengenai ilmu perbandingan agama, tapi dari perspektif bukan agama yang saya anut melainkan agama lain yang saya pelajari itu. Namanya teologi religionum.
Seperti yang pernah diulas oleh Dr. Andar, ilmu ini berbeda dengan ilmu religi-religi umum yang mempelajari sejarah, ajaran dan tradisi agama-agama, oleh karena teologi religionum memikirkan hubungan suatu agama (yang kita anut) dengan agama-agama lain secara komprehensif, tidak sekadar dari sisi kitanya.
Sederhananya, sampai dimana atau sejauh mana kita meyakini bahwa Allah juga bertindak dan bersabda di dalam agama-agama yang lain tersebut? Berbeda dengan ilmu religi-religi umumnya, maka yang dipelajari dalam teologi religionum bukan hanya eksistensi agama-agama lain, melainkan bagaimana kita melihat agama-agama yang lain itu dari perspektif iman kita juga. Vice versa. Di sini kita mempelajari apa peran positif yang bisa kita perbuat untuk saling memahami perspektif tiap agama dan bagaimana agama-agama yang berbeda bisa bekerja sama untuk membangun kesejahteraan umat manusia.
Tugas agama-agama di muka bumi ini adalah untuk menghadirkan sorga di bumi. Sorga bagi kaum miskin. Sorga bagi kaum terbuang. Sorga bagi anak-anak terlantar dan putus sekolah. Sorga bagi mereka yang termarginalkan. Sorga yang bisa dinikmati dan tidak hanya lahir dalam imaginasi belaka. Ini yang harusnya diperjuangkan semua agama, bukan berlomba-lomba merasa diri paling benar. Bukan pula mau menang sendiri, dengan cara berdiri sendiri di atas kebenaran kemudian dengan telunjuk terangkat, menuding yang lain itu sesat yang lain itu kafir.
Memang betul bahwa ada begitu banyak perbedaan antara satu agama dengan agama lainnya, dan perbedaan itu tidak untuk ditutupi, melainkan dibuka namun dengan cara elegan serta penuh respek. Perbedaan kemudian dihormati, dihargai dan dirayakan. Perbedaan ditempatkan sebagai sebuah kekayaan dan keindahan.
Secara perlahan, umat manusia pemeluk agama mulai menyadari bahwa Allah yang selama ini hanya kita lihat dari satu perspektif saja ternyata juga bisa dilihat dari perspektif agama lain. Kita saling menghormati perspektif masing-masing agama dan dengan rendah hati mengakui bahwa semua agama berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di hadapan Allah. Ilmu religi-religi dan teologi religionum merupakan langkah berbeda agama untuk berjumpa dan berdialog. Bagi saya pribadi, di sinilah awal mula perjumpaan dalam suasana perdamaian bisa terwujud.
Pada prakteknya saya sudah banyak sekali berjumpa pada kenyataan-kenyataan mengharukan, di mana orang-orang dari keyakinan berbeda-beda dapat saling tolong menolong dalam meringankan beban. Ada kawan saya yang beragama Kristen dijagai, dibantu, dan dirawat dengan penuh perhatian oleh tetangga sebelah rumahnya yang beragama Islam. Perbedaan itu indah bila kita mau membuka diri dan membuka hati.
Kemuliaan orang yang mengaku dirinya beragama paling paripurna adalah ketika ia mampu menyalurkan sikap dan kasih Allah kepada sesamanya manusia tanpa terlebih dahulu melihat keyakinan dan latarbelakang keimanan orang tersebut.
Hari ini alangkah indahnya bila kita mampu membalut luka sesama kita, walau ia berbeda keyakinan dengan kita. Bila kita sanggup mengulurkan tangan pertolongan tanpa melihat-lihat dulu agama apa yang tertera di KTP orang yang hendak ditolong itu.
Tapi perjumpaan dalam perdamaian tidak akan terwujud bila sifat dan sikap kita fanatik membabibuta terhadap agama yang kita anut. Istilah lain dari terlalu fanatik terhadap agama yang dianutnya disebut sebagai chauvinisme religius, artinya kita itu cinta buta terhadap agama yang kita anut, sehingga nurani kita benar-benar dibutakan untuk hal lain apapun. Istilah ini diambil dari nama seorang prajurit Prancis, yaitu Nicolas Chauvin yang taat secara membabi buta pada perintah Napoleon. Sejak itu orang yang cinta buta terhadap negara disebut chauvinis. Demikian juga yang fanatik dan ekstrim dalam agama disebut chauvinis religius.

Bersikap fanatik memang kadang diperlukan, tapi harus tetap bijak. Fanatisme yang baik itu sesungguhnya adalah ketika kita bersedia mati demi mempertahankan keyakinan kita. Di sisi yang lain, fanatisme yang buruk adalah ketika kita bersedia membunuh orang lain atas nama iaman dan agama yang kita anut. Itu.
“Fanatisme yang baik adalah ketika orang bersedia untuk mati demi mempertahankan keyakinan imannya. Sedangkan fanatisme yang buruk adalah ketika orang bersedia untuk membunuh demi keyakinan iman agamanya.”
Saya ingin kita kembali ke pertanyaan dasar, yaitu apakah Islam dan Kristen dapat berjumpa dalam perdamaian? Sangat mungkin dan sangat bisa. Bukankah itulah yang seharusnya dipercontohkan dan dipertontonkan Indonesia masa kini, sehingga banyak negara lain datang jauh-jauh untuk belajar ke sini?
Kalaupun ada riak-riak terorisme dan aliran garis keras yang membawa-bawa nama agama, itu tidak mewakili mayoritas. Kita hanya perlu membuka diri dan membuka hati. Ingatlah, Allah kita adalah Allah yang cinta damai. Dan saya masih begitu yakin bahwa tidak ada satu agamapun yang tidak ingin perdamaian. Maka, kalau Anda perhatikan ada orang-orang yang sok paling suci dan mulia dalam beragama dan suka mengkafir-kafirkan orang lain, padahal dia sendiri baru pindah agama seperti si Yahya Waloni dan Felix Siauw, Anda boleh tinjau kembali apa ajaran mereka.
Bila ada yang sibuk ngajak-ngajak untuk memerangi orang lain, mengajak angkat bedil untuk berperang melawan siapapun yang tidak seiman, maka silahkan Anda tinjau kembali ajaran mereka. Kalau Anda benar-benar orang beriman, maka jangan pernah nodai keimanan Anda dengan membenci perbedaan.
Dua agama besar ini dapat berjumpa, bila umat dua agama besar ini mau membuka diri dan membuka hati untuk menerima serta merayakan perbedaan. Perjumpaan dalam perdamaian bisa terwujud bila pemuka dua agama ini juga sanggup menjaga hati dan mulut mereka dari ajaran serta ujaran kebencian!

*Begitulah pendapat kura-kura…
Jangan pura-pura tak dengar…..
Yang bertelinga, hendaklah mereka mendengar..….
Yang punya mata, baiklah mereka membaca……..
Yang punya hati, ajaklah mereka merenungkan…..*
Beda Agama Bukan Masalah, Tidak Perlu ada Ajaran dan Ujaran Kebencian!

Rematch Jokowi VS Prabowo adalah Bencana

Sampai saat ini memang belum ada deklarasi resmi Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019 nanti. Walaupun waktu pendaftaran makin dekat Agustus nanti tapi belum juga ada deklarasi. Kedua belah pihak (mungkin lebih) seakan sedang menunggu waktu dan akan mengumumkannya ketika waktu sudah mepet. Kebiasaan kali ya suka menunggu menit-menit akhir.
Awalnya hanya dua tokoh yang diprediksi akan menjadi Capres yaitu Jokowi dan Prabowo. Karena mereka berdua memiliki elektabilitas tertinggi selama ini. Tetapi dinamika politik terus bergulir. Sekarang bergulir wacana Capres alternatif yaitu Anies Baswedan dan Jenderal Gatot. Berbagai pihak mengomentari tentang kemungkinan Capres dan Cawapres untuk Pilpres nanti.

Perhelatan Pilpres 2019 kini mulai semakin terasa, walaupun pelaksanaannya masih tahun depan. Semarak euforia bursa capres dan cawapres kini tengah menggema di bumi nusantara. Para partai politik dan figur publik kini gencar mencari koalisi demi memenangkan konstestasi pilpres.
Mereka layaknya seorang kawan yang mengajak kawan lainnya untuk mengisi lowongan pekerjaan (kekuasaan). Nampaknya bursa capres dan cawapres sangat memikat hati, jiwa, dan raga bagi partai politik dan tokoh lainnya yang menginginkan kekuasaan.
Bursa capres dan cawapres menarik untuk dicermati dalam tiga fase, diantaranya: Pertama, fase pra bursa dilepas ke pasar. Fase ini ditandai dengan banyaknya tokoh politik tertentu yang menjajakan dirinya dengan lata melakukan sejumlah pengabdian reflex kepada masyarakat supaya diliput media dan akhirnya mendapat pujian dari publik.
Mereka giat mengunjungi daerah tertinggal, tempat kumuh, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, namun langkah ini ditempuh sebagai daya jual mereka kepada publik untuk masuk bursa capres dan cawapres. Fase ini juga ditandai dengan maraknya pembuatan baju kaos dengan tulisan tertentu yang menyerang lawan politik satu sama lain maupun tulisan yang mempromosikan dirinya melalui baju kaos.
Bahkan sempat terjadi insiden pada car free day di Jakarta yang menunjukkan kita masih kanak-kanak dalam berdemokrasi. Tak hanya itu, fase ini juga terkadang memengaruhi media sosial dengan perang cibiran dan bully-an kepada figure tertentu.
Kedua, fase saat bursa dilepas ke pasar. Pada fase ini ditandai dengan berbagai babak tarik ulur antara partai politik dan para tokoh publik. Mulai bermunculan tokoh publik mendeklarasikan diri untuk menduduki bursa capres dan cawapres dengan dalih rakyat yang menginginkan mereka untuk maju pada perhelatan pilpres.
Dengan mudahnya mereka mengatasnamakan rakyat. Terlebih lagi, ada juga sebagian tokoh berharap bisa masuk bursa capres atau cawapres dengan getol menganggap dirinyalah yang paling tepat memimpin Indonesia. Mereka biasanya memiliki karakter prontal dan cenderung mengutuk kegelapan yang ada di negeri ini. Beberapa pemilik partai besar lebih memosisikan dirinya untuk bermain di balik layar dengan mengusung figure tertentu, kelak figure tersebut dapat memenuhi hajat pemilik partai ketika memenangkan perhelatan pilpres.
Fase ini juga ditandai dengan ketidakberaturannya persahabatan dan persatuan. Kawan politik bisa seketika berubah menjadi lawan politik. Polarisasi dan sekte-sekte politik tertentu cenderung memecah belah persatuan. Kita tengah berada pada fase ini, maka berhati-hatilah dan biarkanlah mereka bermain apik.
Ketiga, fase pasca bursa dilepas ke pasar. Pada fase ini ditandai dua hal yakni perasaan kecewa dan puas dari masyarakat. Perasaan kecewa dari masyarakat akan terjadi jika yang menjadi capres dan cawapres adalah mereka yang kinerjanya buruk dikala memimpin, bermalas-masalan, dan tidak memiliki inovasi dan gagasan fresh.

Begitupun, jika bursa ini menghasilkan capres dan cawapres yang telah diketahui sepak tergangnya cenderung kurang baik, statis dan itu-itu saja (tidak memberikan kejutan). Namun sebaliknya, masyarakat akan puas jika yang diusung memiliki inovasi dan gagasan fresh, tokoh-tokoh baru yang dianggap tidak terlalu berambisi terhadap kekuasaan. Masyarakat akan semakin puas jika bursa capres dan cawapres berasal dari kemauan dan usulan masyarakat secara langsung.
Kemungkinan besar akan terjadi rematch antara Jokowi dan Prabowo. Berbagai pendapat tentang rematch ini sangat beragama. Menurut saya sendiri kemungkinan besar apabila terjadi rematch kemungkinan Jokowi menang lebih besar. Tapi pendapat Haris Azhar cukup mencengangkan.
Direktur Lokataru, Haris Azhar menuturkan jika pertarungan ulang Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto terjadi di Pilpres 2019, menunjukkan tidak ada perkembangan. Dia menuding hal itu bisa terjadi karena permainan elite semata. Berikut pernyataannya Haris :
"Kalau Jokowi sama Prabowo lagi kita disaster-lah (bencana). Seolah-olah kita ini kayak tidak berkembang bangsa ini. Ini kan hanya manipulasi sejumlah orang seolah cuma dua nama ini saja," kata Haris
Aktivis antikorupsi itu tak sepakat hanya ada satu penantang Jokowi di 2019. Maka dari itu dia dan beberapa tokoh lainnya melakukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan (presidential threshold) 20 persen.
Rematch Jokowi vs Prabowo bencana? Ah berlebihan saya kira. Bukan bencana, biasa saja itu adalah seleksi politik dengan regulasi 20%. Justru menurut jaya kalau PT nya 0% wah itu baru bencana. Repot. Kasihan KPU harus mengurus banyak pasangan Capres dan Cawapres bisa belasan bahkan puluhan. Kebayang deh ribet. Asli.
Rematch Jokowi VS Prabowo adalah Bencana
Sumber Opini : https://seword.com/politik/rematch-jokowi-vs-prabowo-adalah-bencana-HJGKZm2QQ

Re-Post by MigoBerita / Rabu/18072018/11.01Wita/Bjm
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya