KPP Banjarmasin Gandeng DPMPTSP Jaring Wajib Pajak
BANJARMASIN, KP – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berlokasi di Jalan Sultan Adam Banjarmasin, guna menjaring wajib pajak dengan program yang dinamai “Konfirmasi Status Wajib Pajak’’.Kepala KPP Pratama Banjarmasin, M Junaidi, mengatakan hal tersebut saat launching program tersebut di Kantor DPMPTSP Kota Banjarmasin, Selasa (24/10), pada acara MOU dan Peluncuran kerjasama dengan DPMPTSP di Jalan Sultan Adam Banjarmasin.
Didampingi Asisten II Bidang Pembangunan Pemko Banjarmasin Drs H Hamdi dan Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin H Muryanta MT, Junaidi mengungkapkan, program konfirmasi status wajib pajak ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2010 dan Permendagri nomor 112 tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak.
“Jadi dalam program ini, DPMPTSP setiap menerima permohonan izin wajib mengecek terlebih dahulu status kewajiban pajak pemohon tersebut,’’ ujar M Junaidi.
Menurut dia, ada dua item yang wajib dicek bagi pemohon pembuatan izin tersebut, yakni terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apakah valid? dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak selama dua tahun terakhir apakah sudah dibereskan.
“Kalau dua hal ini misalnya belum beres bagi pemohon pembuatan izin, maka DPMPTSP mengeluarkan surat keterangan untuk dibawa ke KPP untuk bisa ditindaklanjuti,’’ terangnya.
Bahkan, KPP Pratama Banjarmasin, tegasnya, akan membantu menyelesaikan pemasalah pajak ini untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang taat bayar pajak, hingga izin usahanya bisa keluar dengan lancar.
“Apalagi DPMPTSP saat ini memiliki program satu permohonan dapat tiga izin selesai dalam dua hari itu harus didukung penuh kelancarannya, tentunya sinergi pula dengan ketaatan pajak,’’ paparnya.
Junaidi menyatakan, program kerjasama dengan DPMPTSP ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak di Kota Banjarmasin hingga mencapai target 70 persen pada tahun 2017 ini.
“Hingga kita berikan juga hak akses kepada DPMPTSP ini untuk program patuh pajak ini lebih meningkat, bahkan kalau perlu kita tempatkan petugas KPP di sini untuk lebih memperlancarnya,’’ kata Junaidi.
Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin H Muryanta menyatakan, kerjasama ini menindaklanjuti MoU antara Dirjen Pajak dengan Pemerintah Kota Banjarmasin yang sudah berjalan.
“Fungsinya kan setiap pengurusan izin baik yang perusahaan maupun perorangan pasti ada NPWP disertakan, nah dengan ini kita diberikan akses untuk mengetahui validitasnya,’’ papar Muryanta.
Bahkan, tentunya, kata dia lagi, pemerintah kota ada mendapat keuntungan bagi besarnya ketaatan pajak, yakni akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan besarnya pengumpulan pajak karena dapat bagi hasilnya.
“Jadi kita akan berkomitmen menyukseskan program ini, karjasama dengan KPP Pratama Banjarmasin akan terus kita perkuat,’’ ujarnya.
Asisten II Bidang Pembangunan Pemko Banjarmasin Drs H Hamdi mengapresiasi dan menyambut baik langkah Kepala KPP Pratama Banjarmasin yang menjaring wajib pajak melalui DPMPTSP Kota Banjarmasin.
“Ini sebuah langkah yang tepat dalam mendorong wajib pajak di daerah ini,’’ demikian Hamdi.
Asisten
II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemko Banjarmasin, Drs H Hamdi dan
Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin H Muryanta ST MT serta Kepala KPP
Pratama Banjarmasin Junaidi saat mendorong wajib pajak dengan melakukan
kerjasama di Kantornya Jalan Sultan Adam Banjarmasin, Selasa, (24/10).
Re-Post by http://migoberita.blogspot.co.id/ Rabu/25102017/14.34Wita/Bjm
