Bisakah Arab Saudi Moderat?
Jakarta - Media-media internasional dan nasional menjadikan pidato Pangeran Muhammad bin Salman perihal deklarasi Islam Moderat sebagai headline. Semua menyambut pidato tersebut sebagai sejarah penting tidak hanya bagi Arab Saudi, tetapi bagi dunia. Mengapa? Pengaruh Wahabisme telah melanglang buana ke sentero negeri, tidak terkecuali ke negeri ini, setelah tahun 80-an ketika minyak menjadi primadona perekonomian dunia yang memberikan berkah dolar bagi negeri-negeri kaya minyak, khususnya Arab Saudi.Kisruh munculnya al-Qaeda dan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) menjadi luapan kemarahan global. Beberapa media mainstream Amerika Serikat seperti The New York Times dan The Washington Post kerap menurunkan tulisan perihal peran Arab Saudi dalam tumbuhnya ekstremisme di dunia, yang berujung pada maraknya aksi terorisme. Intinya, media-media tersebut meminta agar pendekatan hard power, khususnya pendekatan militer dan keamanan, tidak dijadikan sebagai pilihan utama dalam menumpas terorisme. Melainkan, juga perlu pendekatan soft power melalui deradikalisasi dan pencerahan keagamaan.
Langkah soft power ini juga disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai pertemuan para pemimpin dunia. Yang terakhir dalam pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan para pemimpin dunia Islam di Riyadh, Jokowi juga menggarisbawahi perihal perlunya soft power. Indonesia sudah lama melakukan pendekatan soft power, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui deradikaliasi maupun yang dilakukan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menyebarluaskan paham Islam rahmatan lil 'alamin.
Sikap yang diambil Pangeran Muhammad bin Salman merupakan sebuah deklarasi untuk menyongsong era baru Arab Saudi. Ghassan Charbel, Pemimpin Redaksi Harian al-Syarq al-Awsat menyebut langkah yang diambil oleh Sang Pangeran sebagai kamus baru yang akan menyegarkan kehidupan beragama di Arab Saudi.
Menurut Charbel, yang dimaksud dengan Islam Moderat adalah Islam yang menerima kehadiran pihak lain, memperlebar ruang titik-timu bukan titik-tengkar, menyingkap kerja sama dalam mewujudkan kemajuan, dan bersikap inklusif terhadap agama-agama lain.
Harus diakui, langkah yang diambil Pangeran Muhammad bin Salman tersebut merupakan sebuah langkah besar. Ia ingin mengubah citra Arab Saudi yang selama ini tertutup dan terkesan melakukan ekspansi ke dunia internasional untuk memasarkan paham Wahabisme yang ekstrem, kaku, dan rigid.
Tentu, langkah tersebut tidak mudah. Wahabisme sudah menjadi fondasi yang kokoh bagi Arab Saudi. Bahkan sejak awal berdirinya, Arab Saudi merupakan hasil kongsi dengan paham yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian dikenal dengan Wahabisme.
Paham tersebut lebih dikenal dengan Wahabisme, karena memang mempunyai corak khusus yang cenderung puritan dan ekstrem. Khaled Abou el Fadl dalam The Great Theft: Wrestling Islam from The Extremits secara gamblang menjelaskan geneologi ekstremisme di dunia Islam dapat dilacak pada Wahabisme yang disebarkan secara ekspansif ke dunia Islam, termasuk salah satunya ke Indonesia.
Maka dari itu, langkah yang diambil oleh Pangeran Muhammad bin Salman merupakan sebuah keberanian luar biasa. Karena dalam soal keagamaan, Arab Saudi masih menjadikan Wahabisme sebagai rujukan utama. Kekuasaan dan pengaruh mereka masih sangat kuat, karena hampir menguasai seluruh sektor kehidupan.
Saya memandang, Pangeran Muhammad bin Salman akan menggunakan pendekatan top down. Yaitu, perintah langsung untuk mengamputasi paham ekstrem yang melekat dalam Wahabisme, termasuk menangkap para ulama yang menentang langkahnya. Namun, langkah tersebut bukan tanpa risiko. Karena jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan konsolidasi di kalangan para ulama untuk menentang rezim Raja Salman. Apalagi muncul rumor Raja Salman akan lengser, dan menunjuk putera mahkota.
Jika para ulama masih bersikukuh pada Wahabisme, maka langkah memilih moderasi Islam bisa memukul balik Pangeran Muhammad bin Salman. Pasalnya, dalam kurun waktu yang sangat lama, rezim Arab Saudi sangat tergantung kepada para ulama yang selama ini mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan untuk mendukung kebijakan rezim yang berkuasa. Wahabisme sudah mengakar kuat di dalam pikiran para ulama dan warga Arab Saudi.
Beberapa waktu lalu, pihak kerajaan menangkap sejumlah ulama yang tidak bersikap dalam konflik dengan Qatar. Jagat Twitter dan media sosial lainnya meluapkan kemarahan yang sangat luar biasa terhadap langkah-langkah yang dianggap represif tersebut.
Hingga sekarang ini tidak terdengar respons para ulama Arab Saudi saat mendengarkan langkah yang diambil oleh Pangeran Muhammad bin Salman untuk memilih jalur moderasi Islam. Begitu pula, pilihan moderasi Islam tidak mudah diterima oleh warga Arab Saudi yang selama ini nyaman dengan paham Wahabisme, karena dengan paham tersebut mereka dapat mengontrol kaum perempuan.
Setidaknya, paham moderasi Islam akan memberikan ruang bagi kaum perempuan untuk memiliki hak yang setara dengan kaum laki-laki. Beberapa waktu lalu perempuan sudah diperbolehkan mengemudi kendaraan sejak tahun depan, dan jalur moderasi Islam akan membuka ruang-ruang yang lain bagi kaum perempuan untuk berperan di ruang publik.
Maka dari itu, pilihan moderasi Islam bagi Arab Saudi tidak mudah. Pasti akan menimbulkan goncangan, karena para ulama dan mungkin saja sebagian besar warga Arab Saudi sudah merasa nyaman dengan Wahabisme. Belum lagi, respons dari jaringan al-Qaeda dan ISIS yang selama ini menjadikan Arab Saudi sebagai kiblat mereka. Mereka pasti akan menentang keras langkah yang diambil oleh Pangeran.
Di hari-hari mendatang kita akan melihat sejauh mana Islam Moderat dan Wahabisme saling berkontestasi di Arab Saudi. Dan, hal tersebut akan menjadi parameter perubahan yang sangat fundamental, bahkan radikal dalam konteks keagamaan dan politik yang lebih luas.
Zuhairi Misrawi intelektual muda Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute, Jakarta
Foto: BBC World
Sumber Berita : https://news.detik.com/kolom/d-3701038/bisakah-arab-saudi-moderatRe-Post by http://migoberita.blogspot.co.id/ Kamis/26102017/15.31Wita/Bjm
