Migo Berita - Banjarmasin - Menteri Agama hingga POLDA LAWAN Intoleransi, Lalu sikap MUI gimana ? Pertama-tama Kami Ucapkan SELAMAT kepada jajaran aparat kepolisian yang telah dengan cepat dan terus memburu pelaku Intoleran di Solo. Kita tahu bersama, dulu hingga sekarang kota Solo bahkan jadi basis Kaum Radikal, ini dibuktikan dengan tertangkapnya Otak Teroris Pemboman di Indonesia yaitu Ustadz Abu Bakar Basyir yang dulu Pimpinan Pondok Pesantren Ngruki Solo Jawa Tengah dan berbagai pentolan yang ternyata masih ada dan berkembang di Solo. Semoga setelah peristiwa ini dan seterusnya aparat menjadi lebih sigap untuk tidak membiarkan tindak INTOLERANSI berkembang di Indonesia sehingga dikhawatirkan bisa menjadikan bibit-bibit terorisme bisa tumbuh subur. (Image by Google Image di Modifikasi Migo Berita)
5 Orang Pelaku Pengeroyokan Habib Umar Solo Ditangkap, Kapolda Jateng Tegas Sikat Kelompok Intoleran
Solo, ARRAHMAHNEWS.COM – Polisi menangkap lima orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan habib Umar Assegaf di Solo, masing-masing berinisial BD, ML, RN, MM dan MS. 4 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aparat juga sedang melakukan pendalaman kasus penyerangan Midodareni itu dan mengusut dalang di balik aksi brutal tersebut.
Aksi penyerangan terjadi pada Sabtu (8/8) di depan kediaman almarhum Segaf Al-Jufri, Mertodranan, Pasar Kliwon, Solo.
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menyatakan aparat kini sedang mendalami kejadian penyerangan rangkaian acara pernikahan di rumah almarhum habib Segaf Al-Jufry. Ia menegaskan bahwa pihaknya sedang mengusut dalang di balik kejadian tersebut.“Lima orang diduga pelaku penyerangan yang ditangkap masing-masing berinisial BD, ML, RN, MM dan MS. Empat orang sudah ditetapkan tersangka. Satu dari lima orang itu dalam pemeriksaan pendalaman lebih lanjut,” ungkap Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi dalam jumpa pers di Mapolresta Solo, Selasa (11/8/2020) sore.Kapolda Jateng menegaskan pihaknya telah mengantongi nama para pelaku lainnya dan melakukan pengejaran. Kapolda Jateng juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan kelompok intoleran.
“Polri memberi jaminan keamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidak usah takut. Jika menjumpai hal mencurigakan terkait dengan kelompok intoleran, laporkan kepada kami, akan kami tindak,” tegasnya.“Tidak ada tempat untuk kelompok intoleran di wilayah hukum Jawa Tengah,” ujar dia.
Kapolda Jateng juga telah menginstruksikan seluruh kapolres di wilayah Polda Jateng untuk menangkap kelompok tersebut. Para pelaku yang ditangkap, kata Kapolda, akan dijerat dengan pasal berlapis.
Dalam kasus penganiayaan tersebut, pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Seperti kayu, batu, motor, dan mobil.
Selain tuduhan pengeroyokan, para pelaku itu juga diancam dengan pasal-pasal lain. Menurut Kapolda, kelima pelaku yang ditangkap terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman lima tahun.
Selain itu, mereka juga dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dengan ancaman hukuman lima tahun. Tak hanya itu, para pelaku tindakan intoleran juga terancam pasal 335 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. (ARN)
Klik Videonya disini : https://youtu.be/7yAx3IaU1JI
Kecam Aksi Kekerasaan di Solo, Menteri Agama Minta Aparat Hukum Para Pelaku
Solo, ARRAHMAHNEWS.COM – Menteri Agama Fachrul Razi mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok massa terhadap acara keluarga yang tengah menggelar midodareni di rumah seorang warga di wilayah Metrodanan, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah.
Fachrul mengatakan, peristiwa tersebut merupakan bentuk kekerasan dan intoleransi yang tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun.
“Saya mengecam intoleransi yang terjadi di Solo,” kata Fachrul melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/8/2020).
Atas peristiwa itu, Fachrul mengaku bakal meminta Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah berdialog dengan para tokoh agama dan aparat.
“Saya minta jajaran Kanwil Kemenag Jawa Tengah untuk lebih mengintensifkan dialog dengan melibatkan tokoh agama dan aparat sehingga tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak terjadi,” ujarnya.
Pesan yang sama disampaikan Fachrul kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenag Provinsi di seluruh Indonesia.
Ia meminta supaya dialog antar tokoh agama, berbagai lapisan masyarakat, dan aparat terus diintensifkan agar terbangun kesadaran bersama untuk meningkatkan kerukunan umat beragama.
“Pusat Kerukunan Umat Beragama dan FKUB di kabupaten/kota agar dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi proses dialog antar pihak dalam menyikapi setiap dinamika kehidupan dan kerukunan, sehingga tidak terjadi anarkisme,” ujar Fachrul.
Terkait tindakan kekerasan di Solo, Fachrul berharap aparat segera menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan koridor hukum. Para pelaku, kata Fachrul, harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai undang-undang yang berlaku.
“Indonesia adalah negara majemuk, semua pihak harus saling menghormati. Karenanya, tidak ada tempat bagi intoleransi di negara ini,” kata dia.Untuk diketahui, pada Sabtu (8/8/2020) sekitar pukul 17.45, sekelompok massa membubarkan acara keluarga yang menggelar midodareni di rumah seorang warga di wilayah Metrodanan, Pasar Kliwon, Solo.
Berdasar keterangan polisi, ada puluhan orang yang mendatangi rumah itu dan meminta acara dibubarkan.
Peristiwa itu kemudian berujung pada penganiayaan terhadap tiga orang anggota keluarga yang datang dalam acara tersebut. Selain itu, sejumlah kendaraan yang ada di lokasi kejadian tersebut juga dirusak oleh massa.
Kurang dari 24 jam, polisi pun berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan dan perusakan itu.
“Kurang dari satu kali 24 jam kami bisa mengamankan dua orang pelaku,” kata Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta, Komisaris Besar Andy Rifai, Senin (10/8/2020). (ARN)
Sumber: Kompas
Sumber Utama : https://arrahmahnews.com/2020/08/11/kecam-aksi-kekerasaan-di-solo-menteri-agama-minta-aparat-hukum-para-pelaku/
Dilema Atau Drama Wapres Ma'ruf Amin
Kalau melihat Wapres RI yaitu Pak Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin saat ini tetap eksis alias menjabat Ketum di MUI ya itu adalah memang hak beliau. Silakan. Tapi ketika melihat struktur kepengurusan MUI yang dipimpinnya maka di satu sisi pembaca akan terpana.
Pak Ma'ruf Amin sendiri sebenarnya adalah sosok yang bisa dibilang paling tinggi kedudukan dan kuasanya. Tapi aneh dan uniknya dia tak banyak berkiprah sampai saat ini. Bahkan termasuk di MUI sekalipun. Mungkin ini luput dari media kali ya karena bekerja saking senyapnya.
MUI itu sepertinya tak memiliki Ketum karena di bawahnya justru tampil anak buahnya yang lebih banyak mengambil panggung dan berperan serta terdepan. Hanya segelintir yang penulis paham mewakili MUI yang benar-benar mendukung Pemerintah.
Dalam kepengurusan itu salah satu tokoh yang penulis tahu sosok yang berani menentang radikalisme secara vokal itu hanya satu. Dialah Wakil Ketua Prof. Dr. H. Azyumardi Azra. Penulis pernah membahasnya dalam tulisan : Pengakuan Azyumardi Azra, Putrinya di UI Mau Direkrut Kelompok Radikal.
Professor Azyumardi Azra pernah berkomentar kritis terkait riuhnya para ulama dicalonkan sebagai wapres. Menurutnya, kita lebih memerlukan sosok wapres dari kalangan ekonom dan ahli pembangunan ketimbang ulama yang keahliannya di bidang ilmu agama.
Ya yang penulis paham hanya beliau. kalau ada yang lain, monggo tulis di kolom komentar.
Sekarang penulis akan paparkan para sosok pimpinan teras di MUI yang memegang jabatan strategis tapi ternyata ya begitu deh. Silakan disimak baik-baik.
Pertama, ada Wasekjen Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat yaitu si KH. Tengku Zulkarnain, MA. Wow, ternyata di MUI jabatannya bukan hanya satu tapi dua! Dia juga menjabat Ketua Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam : Dr. KH. Tengku Zulkarnain, MA.
Hm, kalau melihat sepak terjang si Tengkuzul ini memang sangat jauh dengan jobdesknya. Tapi ya begitulah, si Ketum MUI sendiri kan nggak pernah bisa menertibkan si Tengkuzul yang demen mengujar dengan tanpa kontrol. Netizen dan media sampai membuat video daftar hoaksnya hingga kini!
Kedua, Wakil Ketua Umum Drs. H. Zainut Tauhid Sa`adi, M.Si. Masih ingat akun Twitter milik Zainut dulu diketahui menyukai akun porno. Lantas tanggal 8 Desember 2016 di dalam sidang perdana kasus yang menimpa Ahok? Terkuak, adalah si Zainut Tauhid Saadi ikut membela Rizieq dan menegaskan tuntutan hukum ke Ahok. Makanya saksi yang meringankan Ahok dari MUI pun dipecat.
Ketiga, Bendahara MUI yaitu H. Yusuf Muhammad Martak. DI luar MUI dia sangat aktif memimpin demo ke lapangan. Dengan menjabat Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF-Ulama, dia kerap tampil dengan jargon bahwa dia dan kubunya itu paling Pancasilais.
Keempat, ada Ketua Dewan Pertimbangan Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin, MA. Apa sepak terjang Din? Din adalah salah satu sosok berdirinya atau deklarator dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Kami ini mengusung Rizieq sebagai Presiden.
Din melalui webinar di Youtube pada 1 Juni 2020 dia dengan terang-terangan ingin memakzulkan Presiden. Dia unjuk saat itu di acara bertajuk Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19.
Din juga pro dan pernah menghadiri dan berpidato dalam konferensi khilafah internasional pada 2007. Mantap bukan, di MUI sendiri Din menjabat jabatan tinggi tapi juga rajin berkiprah untuk aksi dan gerakan yang gencar merongrong dan ingin menggusur Pemerintahan saat ini.
Kelima, ada lagi sosok kontroversial. Ada si Wakil Sekretaris yaitu Dr. H. Bachtiar Natsir. Bachtiar Nasir tersandung kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua.
Kasus tersebut telah bergulir lama yaitu sejak tahun 2017. Saat itu Bachtiar masih berstatus sebagai saksi. Kasus itu kembali ramai di tahun 2019 ketika Bachtiar dipanggil sebagai tersangka.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, ada dua alat bukti. Alat bukti pertama adalah keterangan tersangka Ketua Yayasan Keadilan untuk Semua, Adnin Armas. Bukti lainnya adalah rekening yayasan tersebut yang telah diaudit.
Bachtiar sendiri membela diri dan mengklaim unsur politis dalam kasus nya. Jadi terhenti lagi sampai sekarang.
Nah, itulah segelintir tokoh pentolan di MUI tapi sangat mewarnai perpolitikan di tanah air. Dan sepertinya Wapres sebagai Ketua MUI memang memberikan ruang untuk mereka berkiprah di negeri tercinta NKRI dengan caranya masing-masing.
Dan ini ibarat ya gitu, api dalam sekam atau bom waktu yang terus berdetak. Tokoh-tokoh seperti ini dengan tanpa hambatan dan secara bebas terus menabur paham dan ikut memanaskan rasa benci ke Pemerintah.
Apakah Wapres bisa menertibkan? Ya sejauh ini lihat dan nikmati saja.
Kaget? Nggak juga, memang sudah begitu. Ya sudin eh ya sudah.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/dilema-atau-drama-wapres-maaruf-amin-W5DJY9uTEy
Andai Rizieq Jadi Presiden
Halo pemirsah… Belakangan ini ada pengiringan opini mendaulat Rizieq Shihab jadi capres 2024. Yang mengiring opini publik itu ya sudah pasti pengekor Rizieq Sendiri. Entah apa pun narasi politik atau intrik di belakangnya, kita terima saja dulu bahwa si pengecut itu diharapkan PA 212 untuk jadi capres 2024.
Apakah mungkin Rizieq jadi presiden?
Ya mungkin saja. Mencapreskan diri adalah hak konstitusional setiap warga negara sejauh memenuhi syarat untuk jadi capres. Toh dia itu lahir dan tinggal di Indonesia selama ini sebelum melarikan diri ke Arab. Walau dia pernah dipenjara, toh itu hanya tindak pidana ringan yang bisa jadi tidak menghalangi dia jadi presiden.
Masalah terberatnya hanya ada dua. Apakah ada partai yang akan mengusungnya atau apakah dia akan dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Soal partai pengusung ini, sepertinya Nasdem tertarik untuk mengikutkan Rizieq ikut kontestasi pencapresan. Itu pun belum tentu jadi capres. Anggap saja PKS mau mencalonkan dia, tetapi tetap saja suara PKS tidak akan cukup mengusung Rizieq, jika kita mengacu pada ambang batas suara pencalonan capres dari partai.
Beda lagi soal apakah mayoritas rakyat akan memilih dia atau tidak. Yang ini sih tergantung mesin partai dan siapa lawannya nanti. Kalau lawannya Prabowo dan menggandeng kader PDIP, artinya berkoalisi dengan PDIP, maka Rizieq harus sampai tunggang langgang meraih suara. Kalau lawannya ada dua, sepertinya itu akan lebih mudah.
Anggaplah lawan Rizieq tidak terlalu populer, tidak terlalu potensial dan tidak menjual, bahkan tidak menarik sama sekali, apakah mayoritas rakyat akan memilih Rizieq? Menurut saya, menurut saya loh yah, Rizieq akan kalah andai berhadapan dengan anaknya Jokowi. Yakin deh. Karena rakyat Indonesia tidak terlalu bodoh untuk memilih mantan napi, pengecut, pelarian, dan pengumpul kasus hukum terbanyak dalam sejarah Indonesia sekaligus merasa paling suci, untuk jadi presiden. Hanya orang bodoh yang akan mau menyerahkan negeri ini dipimpin seorang seperti Rizieq. Masak sih mayoritas rakyat Indonesia itu bodohnya sudah akut?
Apa yang akan terjadi jika Rizieq Presiden?
Tapi, kalau mengafirmasi kegagalan Rizieq terlalu dini itu tidak asyik. Anggaplah dia mampu melalui semua rintangan pencapresan sampai jadi presiden. Anggaplah partai semacam Nasdem dan mayoritas rakyat sudah sedemikian bodohnya menghantarkan Rizieq jadi presiden, apakah yang akan terjadi?
Indonesia akan menjadi negara rasa FPI. Tidak ada toleransi dan demokrasi, kebenaran absolut di tangan mereka, yang menantang langsung dipersekusi, yang mengkritik langsung digebuki dicap sesat, syah, kafir dan halal darahnya. Indonesia akan menjadi serasa milik mereka semata dan terserah mereka atur mau bagaimana.
Tidak ada lagi nyanyian, karena itu haram, kecuali nyanyian ngarab. Tidak ada lagi karya budaya nusantara, karena itu musyrik, kecuali budaya ngarab. Tidak ada lagi panggung hiburan, karena itu haram, kecuali untuk para pejabat tinggi. Yang benar hanya mereka seorang. Kehidupan indah yang selama ini didambakan masyarakat nasionalis akan lenyap seketika.
Kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada lagi NKRI. Yang ada itu adalah Indonesia bersyariat seperti yang Rizieq pernah dengungkan. Masakan NTT, Papua, dan provinsi berpenduduk mayoritas beragama non-Islam mau hidup di bawah naungan syariat Islam. Apalagi yang jadi presiden semacam manusia bernama Rizieq.
Pada akhirnya hanya ada kegaduhan, perselisihan, pertikaian dan peperangan. Persis seperti apa yang terjadi di negara-negara timur tengah di mana perbedaan menjadi alasan untuk saling menghabisi.
Itulah kira-kira gambaran Indonesia di tangan Rizieq. Tentu saja gambaran itu disimpulkan dari praktik bermasyarakat mereka selama ini. Dan ingat, saya tidak mengatakan bahwa pemerintahan di bawah syariat Islam itu pasti buruk, melainkan Indonesia tidak cocok dipaksakan untuk itu yang realitasnya beragam dan berbineka.
Kalau memperhitungkan apa yang akan terjadi jika Rizieq jadi presiden, maka harus dihentikan. Apa pun alasannya, dia harus dihadang. Bukan karena kebencian terhadapnya, melainkan demi Indonesia yang lebih baik – walau mungkin yang jadi presiden 2024 belum tentu membawa Indonesia jauh lebih baik, setidaknya tidak jauh lebih buruk bahkan yang terburuk.
Apa kabarnya mbak Firza sekarang yah? Catatan: Gambar atas tidak ada hubungan dengan Firza yah!
Sumber Utama : https://seword.com/politik/andai-rizieq-jadi-presiden-Uo3zm4yCNO
PA 212 Sok Anti-Prabowo, Pas Ditantang Kok Ciut?
Jadi ceritanya PA 212 sudah katakan tidak pada Prabowo. Entah itu beneran apa sekedar di depan media, kita mana tahu sih. Namanya juga dunia politik, semua bisa berubah. Bisa ke kanan sekarang, besok ke kiri. Hari ini tahu besoknya tempe. PA 212 sendiri yang sok agamis, tidak pernah berhasil menutupi ambisi politiknya. Maunya dianggap sebagai sebuah kekuatan politik terbesar di Indonesia. Gara-gara pernah menghantarkan Anies mendapatkan kursi DKI 1 di Pilkada Jakarta dulu. Tapi itu dulu.
Kemenangan Anies di Jakarta akhirnya justru menjadi titik balik buat PA 212. Mereka mengira aksi 212 itu ampuh di segala waktu dan tempat. Kenyataannya? Reuni yang dari tahun ke tahun makin surut pesertanya. Demo yang mereka adakan juga bernasib sama. Orangnya itu-itu saja, mereka sendiri saja. Yang 6 juta 9 ratus 90 ribuan sudah berubah jadi makhluk gaib? Hehehe… Warga masyarakat tidak ada yang mau ikutan demo. Orang-orang lebih memilih untuk bekerja di kantor ketimbang ikutan demo-demo PA 212. Nasi sudah jadi bubur basi. Jualannya sudah nggak laku. Sudah ketahuan modusnya. Setiap demo pasti minta turunkan Jokowi. Disebut makar nggak mau. Malah minta tolong pemerintah Presiden Jokowi yang tidak mereka akui buat memulangkan imam besarnya, HRS hehehe….
Nah, pernyataan terakhir dari PA 212 adalah soal Prabowo. "Bagi kami PS (Prabowo Subianto) sudah selesai, masih banyak kader muda yang layak pimpin negeri ini ke depan, 2024 saatnya yang muda yang berkarya," kata Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif. Namun ini justru adalah awal dari mencla menclenya PA 212. Orang yang mencla mencle di dalam politik itu berarti sedang jualan tapi pake malu-malu. Sok garang tapi nyalinya nggak seberapa. Kayaknya nggak perlu sama partai Gerindra, mau mutusin hubungan dengan Prabowo. Namun, berikutnya malah bilang gini, “Banyak juga kader muda Gerindra yang berpotensi pimpin negeri”. Jadi nggak sepenuhnya anti Prabowo dong! Hehehe…
Lalu PA 212 menyebut beberapa tokoh muda yang berpotensi untuk dicalonkan pada 2024 nanti. "Banyak tokoh muda ada SSU (Sandiaga Salahudin Uno), Wagub DKI (A Riza Patria), Gubernur DKI (Anies Baswedan), Gym, UAS (Ustaz Abdul Somad), HRS (Habib Rizieq Shihab), dan lain-lain," ungkap Slamet Sumber. Bukannya nanti di 2024, HRS sudah deket 60 tahun ya? Muda dari Hong Kong? Ok lah yang ini masih bisa lolos, karena usia pensiun dunia kan sekitar 65 tahun. Ok, kita cermati bahwa PA 212 mendukung pencalonan UAS dan HRS menjadi capres/cawapres di 2024 ya.
Lucunya, ketika pernyataan PA 212 ditanggapi dengan serius oleh Partai NasDem. Eh, dia berubah lagi. Sebuah kewajaran jika partai politik membuat konvensi calon presiden. Partai NasDem sepertinya punya rencana mengadakan konvensi itu. Sehingga Ketua DPP Parti NasDem Willy Aditya mempersilakan baik UAS maupun HRS untuk mengikuti Konvensi itu. “Kalau Nasdem sendiri melakukan konvensi. Apakah partai-partai lain juga melakukan konvensi? Nasdem partai terbuka. Kalau UAS mau daftar sebagai kandidat untuk bakal Capres, Nasdem terbuka. Habib Rizieq juga silakan daftar,” ujar Willy. Dia menyoroti banyaknya pendukung UAS dan HRS di media sosial. “Tentu ranah agama dan ranah politik itu dalam proses berkompetensi dan berkontestasi adalah dua hal yang berbeda. Cuma preferensi itu penting, media sosial itu memang penting, dan itu cukup kuat,” kata Willy Sumber. Kekuatan UAS dan HRS baru berarti jika kekuatan di media sosial bisa ditransfer menjadi kekuatan politik di dunia nyata. Ini penting untuk dicamkan. Dan saya yakin bahwa PA 212 sadar akan hal ini.
Oh iya, mereka sadar sekali soal ini. Di media sosial memang banyak pendukung militan UAS dan HRS. Kenyataannya? Dalam Pilpres 2019, HRS nggak laku ketika ditawarkan jadi capres/cawapres kan? Buat memberikan dukungan menjamin kemenangan Prabowo pun tidak bisa. UAS malah jadi tertawaan publik, gara-gara “ramalan” yang blunder itu. Kalau HRS dan UAS kuat secara politik, mereka pasti mendatangkan kemenangan buat Prabowo pada 2019 kan?
Akhirnya Slamet Ma’arif pun ngeles terhadap tawaran NasDem di atas. "Hehe, terima kasih tawarannya (ikut konvensi capres NasDem). Tapi pasti beliau (HRS dan UAS) tidak punya ambisi jadi capres apalagi ikut konvensi," ujar Slamet kepada NasDem lewat media Sumber. Hahaha… Lah kok ciut? Awalnya petantang petenteng, sok anti Prabowo, sok ajukan UAS dan HRS jadi capres 2024. Kok berubah ciut ketika ditawari serius? Jadi itu omongan kosong belaka dong? Ya sudah mari kita ketawakan saja hahaha….
Credit foto : KompasTV/Youtube.com
Sumber Utama : https://seword.com/politik/pa-212-sok-anti-prabowo-pas-ditantang-kok-ciut-L5RL4GBbBD
Fatwa MUI BPJS Haram, PBNU Pro Rakyat, MUI Pro Siapa?
JAKARTA, Arrahmahnews.com – Forum bahtsul masail pra muktamar ke-33 NU yang diselenggarakan PBNU di pesantren Krapyak Yogyakarta pada 28 Maret 2015 lalu, sepakat mendukung program jaminan kesehatan nasional yang ditangani BPJS Kesehatan. Mereka menyimpulkan bahwa konsep jaminan kesehatan nasional yang ditangani BPJS Kesehatan tidak bermasalah menurut syariah Islam.
Putusan ini diambil setelah para kiai berdiskusi langsung dengan Kepala Grup MKPR dr Andi Afdal Abdullah terkait pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS. Kepada dr Andi Afdal, para kiai mengajukan pelbagai pertanyaan seperti konsep iuran, penggunaan, besaran iuran, siapa pengguna BPJS, siapa yang dibebaskan dari iuran, dan pertanyaan lainnya yang dibutuhkan dalam bahtsul masail yang digelar pada sebuah sesi di malam hari.
Dengan diskusi pada orang teras BPJS, mereka mendapatkan tashawwurul amri, deskripsi persoalan secara utuh. Hasil diskusi ini yang dijadikan pedoman para kiai dalam memutuskan hukum BPJS. ( Baca PBNU Kritik Fatwa MUI Sebut BPJS Kesehatan Haram, MUI Jangan Obral Fatwa )
Ketua LBM PWNU Yogyakarta KH Ahmad Muzammil kepada NU Online pada Kamis (30/7) pagi mengatakan bahwa dulu jaminan itu hukumnya fardhu kifayah, tetapi sekarang fardhu ain bagi orang mampu untuk membayar iuran jaminan bagi mereka yang lemah ketika diwajibkan pemerintah.
Konsep ta’awun yang diberlakukan BPJS, menurut Muzammil, masuk dalam bab jihad seperti disebutkan Fathul Mu’in yakni daf’u dhararin ma’shumin. Sehingga di sini pemerintah diposisikan sebagai administrator bagi orang kaya untuk membantu mereka yang lemah.
“Kalau bicara halal-haram, BPJS sudah jelas halal. Tetapi harus dilihat apakah BJPS ini mengandung mashlahah atau mafsadah? Kita tinggal memperbaiki saja mana kurangnya,” sambil menunjuk kekurangan BPJS pada layanan kesehatan WNI di luar negeri. ( Baca BPJS Jawab Fatwa Haram MUI, BPJS Itu Amanat UU )
Hadirnya BPJS ini memiliki latar belakang panjang, kata Muzammil. Awalnya dahulu masyarakat meminta layanan kesehatan gratis. Pemerintah kemudian memutar otak, lalu membuatkan jalan seperti ini.
Sebagaimana dimaklumi bahwa putusan PBNU soal BPJS ini sudah dikeluarkan sejak 28 Maret lalu jauh sebelum MUI mengeluarkan fatwa haram transaksi BPJS belakangan ini dengan alasan ketidakjelasan akad, gharar, dan maisir. ( ARN/MM/Nu.online)
Sumber Utama : https://arrahmahnews.com/2015/07/31/fatwa-mui-bpjs-haram-pbnu-pro-rakyat-mui-pro-siapa/
Agenda Politik di Balik GNPF Ulama & Alumni 212
tirto.id - “Kami tidak akan memberi dukungan kepada mereka,” ujar Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) kepada saya di Restoran Lazareta, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu terakhir bulan lalu. "Mereka" yang dimaksud Martak adalah partai politik yang menyatakan dukungan kepada Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini mendekam di penjara karena kasus dugaan penodaan agama. Setelah gerakan ini mampu membetot sentimen agama dengan mobilisasi massa ke Monumen Nasional, lewat sejumlah demonstrasi pada panggung Pilkada DKI Jakarta 2017, nama aliansi ini tidak memakai lagi embel-embel Majelis Ulama Indonesia. Gerakan ini resmi mengubah nama sejak Oktober 2017.
Perubahan nama aliansi itu juga mengubah struktur kepemimpinan. Yusuf Martak menggantikan Bachtiar Nasir, sosok yang disebut Sidney Jones dalam laporan terbarunya "menggerakkan jaringan Salafi-modernis," kantong kelompok muslim perkotaan.
Martak, sebelum menjadi Ketua GNPF Ulama, adalah Ketua Umum Badan Koordinasi Penanggulangan Penodaan Agama (Bakorpa), yang didirikan bersama sejumlah aktivis dan tokoh muslim. Dewan pakar Bakorpa diisi oleh Kiai Haji Ma’ruf Amin, Maman Abdurahman, Habib Thohir Al Kaff, Yunahar Ilyas, Kiai Haji Mustofa Ali Yaqub, Hidayat Nurwahid, dan Kiai Haji Tengku Zulkarnaen. Ma’ruf Amin dikenal sebagai Ketua MUI sekaligus sosok yang mengeluarkan fatwa penodaan agama terhadap Ahok terkait ucapan surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kini Amin merapat ke Presiden Joko Widodo. Ketika kasus Ahok mencuat ke publik, Martak pernah mendatangi DPRD Jakarta dan meminta Ahok dilengserkan. Pertemuannya diterima oleh Abdurrahman Suhaimi, anggota parlemen daerah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. “Seandainya gubernur tidak melakukan penistaan, itu tidak ada masalah,” klaim Martak saat itu. Menurutnya, pergantian nama dari GNPF MUI menjadi GNPF Ulama membuat aliansi ini punya tujuan dengan "cakupan lebih luas." Meski ia menolak anggapan bahwa gerakan ini punya iktikad politik, tetapi ia tak menampik gerakan ini melakukan komunikasi dengan parpol, di antaranya dengan Gerindra, PKS, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang. “Komunikasi, iya. Tapi kalau sampai meminta dukungan, belum. Komunikasi kami intens,” klaim Martak.
Maraknya Sangkaan Penistaan Agama di Tahun Politik Muhammad Al Khaththath (Mantan Pimpinan Ormas Terlarang HTI) alias Gatot Saptono, Sekretaris Jenderal GNPF Ulama, mengatakan tujuan gerakan ini tak beralih, yakni tetap mengawal fatwa ulama yang dihasilkan dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 di Sumatera Barat. Isi fatwa tahun itu, di antaranya, "memilih pemimpin dalam Islam," "memilih pemimpin yang ... memperjuangkan kepentingan umat Islam sebagai hukum wajib," dan mengharamkan orang memilih pemimpin di luar kriteria tersebut. ”Maka fatwa-fatwa yang perlu kami kawal, kami kawal. Misalnya memasuki tahun politik 2018-2019, ada fatwa ulama tahun 2009 tentang Pemilu, itu yang kami kawal,” ujarnya, Rabu terakhir bulan lalu. Namun, Al Khaththath menolak jika GNPF Ulama memiliki agenda politik terutama menjelang Pilkada serentak tahun ini dan Pemilu 2019. “Orang yang tidak suka dengan Islam dan gerakan Islam, mereka cara mengatakannya, 'Ini berpolitik.' Tidak pernah mengatakan, 'Ini memperjuangkan Islam.' Jadi kami maklumin saja,” katanya.
Gerakan Lain Setelah 212
Gelombang "Aksi Bela Islam" sejak akhir tahun 2016, dengan demonstrasi besar-besaran pada 2 Desember, telah menjadi acuan kelompok ini yang menamakan diri Alumni 212. Pada akhir tahun lalu, gerakan ini mengadakan pertemuan bertajuk “Reuni 212”, digelar di pelataran Monas, Jakarta Pusat. Semula gerakan ini bernama Presidium Alumni 212, yang diketuai Slamet Maarif, juru bicara Front Pembela Islam. Namun, pada Maret 2018, gerakan ini berganti nama menjadi Persaudaraan Alumni 212. Sempat diisukan ada perpecahan di antara kalangan Alumni 212, kabar ini ditepis Maarif, yang kini menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212. Isu perpecahan alumni 212 itu juga dibantah oleh Rizieq Shihab, Imam Besar FPI, yang kini di Mekkah sejak akhir April 2017 menyusul Polri menjeratnya dengan kasus dugaan pornografi.
Rizieq berada dalam struktur kepemimpinan GNPF Ulama dan menjabat ketua dewan pembina. Sementara Amien Rais bersama Al Khaththath menjadi bagian dari Gerakan Indonesia Sholat Subuh (GISS), yang dideklarasikan saat “Reuni 212”, 2 Desember 2017. Slamet Maarif, selain memegang posisi teras di Pusat Persaudaraan Alumni 212, juga menjadi anggota Tim 11 Ulama Alumni 212. Tim ini bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, menepis dukungan soal Pilpres 2019, mengklaim semata membahas mengenai apa yang mereka tuduhkan "kriminalisasi terhadal ulama dan aktivis 212."
Soal Gerakan Indonesia Sholat Subuh, Al Khaththath mengatakan bahwa ide gerakan ini bermula dari pertemuan dengan Ki Gendeng Pamungkas ketika mereka mendekam di penjara karena dugaan kasus makar. “Ketika saya keluar, kemudian saya rumuskan, maka terwujudlah gerakan salat subuh ini,” ujarnya. Ia menolak jika gerakan ini dikaitkan dengan GNPF Ulama meski struktur pengurus masih diisi oleh nama-nama tergabung dalam Alumni 212. “Kami organisasi sendiri, tapi kami berkoordinasi dengan GNPF,” katanya, yang juga menjabat Sekjen GNPF Ulama.
Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum GNPF Ulama, tak menampik jika GISS adalah bagian GNPF Ulama, tetapi ia menegaskan bahwa tujuan GISS adalah "berdakwah lewat jemaah salat subuh," sebagaimana nama gerakan itu. Meski menolak dianggap sebagai gerakan politik, akan tetapi GISS pernah dideklarasikan oleh tokoh-tokoh nasional yang juga sebagai pengurus partai. Deklarasi gerakan ini dihadiri oleh Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra serta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
Prabowo hadir dalam deklarasi GISS di Masjid Kristal Khadija di Yogyakarta dan Masjid Al-Hijri II, Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, Jawa Barat. Sementara Sandiaga menghadiri deklarasi GISS di Masjid Al Ittihad Tebet, Jakarta Selatan, dan Masjid Al-Makmuriyah Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Menurut Al Khaththath, kehadiran para politikus itu dalam deklarasi GISS tak ada kaitan dengan politik. Ia mengklaim tak ada undangan resmi kepada tokoh-tokoh politik tersebut. Infografik HL #2019GantiPresiden
Dominasi FPI dalam Struktur GNPF Ulama
Sejak awal GNPF MUI terbentuk hingga metamorfosisnya sekarang, selalu ada para pengurus teras FPI. Rizieq Shihab menjabat sebagai Ketua Pembina GNPF MUI. Sementara Misbahul Anam, Ketua Majelis Syura FPI dan pimpinan pesantren Al Umm—tempat pembentukan FPI—kini menjabat Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212, dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua I GNPF MUI. Munarman, yang pernah menjadi panglima Laskar Pembela Islam, menjabat panglima lapangan GNPF MUI, dan kini menjadi anggota Tim Advokasi GNPF Ulama. Tim ini pula yang menjadi salah satu pelapor dugaan penodaan agama terhadap Sukmawati Soekarnoputri. Sementara Novel Bamukmin, mantan jubir FPI, kini memilih keluar dari FPI dan tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), sebuah kantor penasihat hukum yang menjadi saksi pelaporan dugaan penodaan agama terhadap Ahok.
Dominasi FPI, dengan modal besar anggotanya, dalam gerakan itu bermula dari aksi penolakan penggusuran pemerintahan Ahok di Masjid Luar Batang. Ketika itu beberapa tokoh nasional termasuk ulama yang kini bergabung dalam GNPF Ulama pernah membentuk "Rapat Akbar Masyarakat Jakarta Untuk Menyikapi Penggusuran dan Reklamasi", yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tokoh-tokoh yang hadir di antaranya ialah Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, Eggi Sudjana, dan Ratna Sarumpaet. Keempat nama itu kelak berurusan dengan kepolisian atas dugaan makar dalam "Aksi Bela Islam."
Meski struktur pengurus GNPF MUI diisi juga sejumlah tokoh lain, tetapi pengurus FPI menjadi bagian penting dari kepengurusan gerakan sesudahnya, demikian klaim Slamet Maarif, jubir FPI. Maarif menyebut FPI tak bisa dipisahkan dari GNPF Ulama, nama sekarang dari metamorfosis GNPF MUI. "Artinya," klaimnya, "berbicara GNPF Ulama tak lepas juga berbicara FPI. GNPF Ulama bagian dari FPI."
Reporter: Arbi Sumandoyo Penulis: Arbi Sumandoyo Editor: Fahri Salam
Konferensi pers Ketua Tim 11 Alumni 212 Misbahul Anam, Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak, dan Sekretaris Tim 11 serta Sekretaris Alumni 212 Al Khaththath di Tebet, Jakarta, Rabu (25/4/2018). tirto.id/Andrian Pratama Taher
Sumber Utama : https://tirto.id/agenda-politik-di-balik-gnpf-ulama-alumni-212-cJKe
Re-post by Migo Berita / Rabu/12082020/10.50Wita/Bjm
