Direstui Prabowo, Duet Denny Indryana-Difriadi Kian Optimistis Berlaga di Pilkada Kalsel
PARTAI Gerindra resmi mengusung duet Denny Indrayana dan Difriadi Darjat sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam Pilkada 2020. Pasangan bacalon ini dipilih langsung oleh Ketua Umum (Ketum) sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
SK pengusungan pasangan Denny-Difri diserahkan Sekretaris Jenderal partai Gerindra Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua Umum Sugiono, Ketua DPD Kalsel dan seluruh jajaran Partai Gerindra Kalsel Senin (3/08/2020), di Jakarta.
“Kami berharap penunjukan ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini terhadap Denny Indrayana dan Difriadi akan jadi pasangan calon gubernur yang bisa diterima dan diplih oleh seluruh masyarakat di Kalsel,” harapnya.
Adapun Denny Indrayana mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto beserta jajaran DPP. Tak lupa juga terima kasih disampaikan kepada jajaran DPD Partai Gerindra Kalsel, khususnya Ketua DPD Partai Gerindra Kalsel, H Abidin.
Denny mengungkapkan, dengan segala kerendahan hati, Ia memohon doa restu dan dukungan dari seluruh tokoh agama, alim ulama, guru, habaib, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat Kalsel, termasuk kelompok muda milenial.
“Insya Allah, dengan doa dan dukungan semua, kami siap mengemban amanah. Hal itu untuk menghadirkan perubahan di bidang ekonomi dan mengikhtiarkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Setelah Gerindra, Denny menyebut dalam waktu dekat akan mendapat dukungan tambahan dari Partai Demokrat. Yang rencananya, diserahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Dengan demikian, ungkap Denny, gabungan 8 kursi dari Gerindra dan 3 kursi Partai Demokrat sudah pas untuk membawa dia sebagai Calon Gubernur dalam Pilgub Kalsel 2020.
“Dengan total 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel, maka 11 kursi Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20% kursi pencalonan, Insya Allah dalam waktu dekat partai koalisi kami akan mendeklarasikan dukungannya,” katanya.
Sinyal Kuat Arifin Noor Dampingi Petahana, Ibnu : Kinerja Beliau Bagus
SEMAKIN mendekati hari puncak pesta demokrasi Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, bakal calon pendamping sang petahana Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina semakin menemui titik terang.
SEMPAT memainkan manuver politik senyap, kini sang petahana mulai berani terang-terangan dengan memberi sinyal kuat terhadap Arifin Noor untuk mendampinginya maju merebut kursi panas Banjarmasin 1 dan 2.
Ibnu pun sempat mengakui bahwa nama Arifin Noor saat ini digadang-gadang menjadi kandidat kuat bakal calon Wakilnya di Pilwali Banjarmasin 2020.
Apalagi, Arifin yang merupakan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin ini bakal menjalani masa pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Agustus mendatang.“Memang yang sudah santer kan Pak Arifin. Apalagi beliau Agustus ini pensiun. Jadi wajar saja kalau kemudian terjun ke dunia politik,” ungkapnya saat dicecar awak media, Rabu (29/7/2020).
Arifin yang juga mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Wilayah (Disperkim) Kalsel ini sebenarnya memiliki modal politik. Mengingat, ia pernah berlaga di dua pilkada, yakni Kabupaten Tabalong 2013 dan Hulu Sungai Selatan (HSS) pada 2008 silam.
Belum lagi, kinerjanya sebagai Kepala Dinas PUPR yang selama ini membangun sejumlah infrastruktur di Kota Seribu Sungai diakui oleh Ibnu Sina.
“Memang beliau juga sudah pernah mencalon juga di Kandangan (HSS), dan Tabalong. Beliau bergabung dengan jajaran Pemkot Banjarmasin dan kami minta juga untuk penyelesaian infrastruktur. Dan ternyata kinerjanya bagus,” masih kata Ibnu.
Kendati demikian, mantan anggota DPRD Kalsel ini tetap menyerahkan sepenuhnya nama calon wakil walikota kepada parpol pengusungnya saat ini yakni Partai Demokrat (PD) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Bisa saja misalnya Pak Arifin, karena dianggap netral dan bukan dari parpol tertentu dan kedua belah pihak bisa menerima itu lebih baik bagi kami. Jadi usulan wakil dibicarakan sama-sama,” pungkasnya.
Hasil Swab, Sekitar 10 ASN Pemkot Banjarmasin Terpapar Covid
PENULARAN Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di ruang lingkup perkantoran Pemerintahan benar-benar tidak bisa dianggap sepele.
KHUSUS di Provinsi Kalimantan Selatan, yang belum lama ini menghebohkan Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Kini, sebaran wabah berbahaya asal Wuhan, Tiongkok tersebut merambah ke kawasan pemangku kebijakan di Banjarmasin.
Sejumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingungan Pemkot Banjarmasin diketahui ikut terpapar Covid-19. Fakta ini diungkap oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin, Machli Riyadi.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjarmasin ini menerangkan, setidaknya ada hampir 10 pegawai Pemkot yang terpapar virus mematikan itu.Dari total tersebut, Machli menjelaskan bahwa mereka yang terpapar itu memiliki jabatan penting di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing seperti staff hingga Kepala Bidang (Kabid).
“Di antaranya ada pejabat dan staf. Tapi tidak banyak, kurang dari sepuluh orang jika ditotal jumlahnya,” ungkap Machli kepada awak media, Senin (3/8/2020).
Hampir sepuluh pegawai Pemkot Banjarmasin ini diketahui positif Covid-19 setelah hasil pemeriksaan swab di laboratorium RT-PCR milik Pemprov Kalsel di Banjarbaru telah keluar.
Mereka yang dinyatakan positif Covid-19 ini, lanjut Machli, tengah menjalani isolasi mandiri dengan dibantu pengawasan ketat oleh petugas Puskesmas sesuai domisili masing-masing.“Saat menjalani karantina, mereka kita pantau dengan melibatkan puskesmas sekitar di tempat tinggalnya,” ujarnya.
Jauh sebelum ini, Machli menyebutkan, ada sekitar 200 lebih pegawai Pemkot Banjarmasin yang reaktif Covid-19. Hasil itu diperoleh setelah mereka melakukan rapid tes massal pada dua bulan lalu.
Namun, menurut Machli, setelah keluarnya aturan baru di Buku Pedoman 5 Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI. Jumlah itu mengalami penurunan.
“Hanya seperempatnya saja yang positif dari hasil tes swab. Mereka juga sudah selesai melakukan masa pemantauan atau isolasi mandiri,” jelasnya.
Beberapa pegawai ASN yang telah dinyatakan sembuh itu diketahui sudah kembali bekerja dan menjalankan rutinitas seperti biasanya.
Walikota Banjarbaru dan Istri Positif Covid-19
SAAT ini, walikota beserta sang istri sedang menjalani perawatan di rumah sakit Idaman Banjarbar.
Kabar positif terinfeksi virus corona itu disampaikan langsung Nadjmi Adhani melalui video rekaman yang disiarkan Bagian Humas dan Protokol Setdako Banjarbaru, Senin dan sudah menyebar di berbagai media sosial.
Wali kota dalam video berdurasi sekitar 2 menit itu menyampaikan dirinya bersama istri dari hasil swab positif terinfeksi Covid-19 dan tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru.
“Hasil swab, hari ini saya dan istri terkonfirmasi positif COVID-19 dan kami meminta doa untuk kesembuhan dan juga diberikan kekuatan serta kemudahan dalam berobat agar melewatinya dengan baik,” ujarnya dalam tayangan video tersebut.
Nadjmi dalam video singkat itu mengenakan alat bantu pernafasan dan mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap enteng soal penularan Covid-19 yang bisa berasal dari mana saja sehingga menginfeksi siapa saja.
“Masyarakat harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Kita semua harus sama-sama melawan penyakitnya dan terus menjalankan protokol kesehatan,” pesannya.Dibagian akhir videonya, wali kota mengatakan, selama menjalani pengobatan, roda pemerintahan di lingkup Pemkot Banjarbaru diserahkan kepada Wakil Wali Kota Darmawan Jaya Setiawan.
| NADJMI Adhani, Walikota Banjarbaru dan istrinya Ririen Kartika Rini dinyatakan positif terinfeksi Corona. Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/07/27/walikota-banjarbaru-dan-istri-positif-covid-19/ |
5 Pejabat Pemkot Banjarbaru Positif Covid-19, Seluruh Instansi Diliburkan
PENYEBARAN virus corona (Covid-19) di wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru benar-benar harus menjadi perhatian serius. Sebab, saat ini lima pejabat penting di lingkungan pemerintah Kota Idaman kembali terpapar Covid-19.
LIMA pejabat tersebut yakni Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Said Abdullah beserta sopir dan ajudannya. Lalu, Kepala Bappeda Kota Banjarbaru Kanafi, Kepala BPKAD Kota Banjarbaru Jainudin, Kepala Bagian Hukum Gugus Sugiarto, dan Kepala BKPP Kota Banjarbaru Sri Lailana.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya dalam konferensi pers kepada awak media melalui aplikasi virtual pada Sabtu (1/8/2020) sore.
“Mereka menjalani tes swab di RSD Idaman Kota Banjarbaru pada hari Senin (27/07) dan hasilnya keluar pada hari Kamis (30/7/2020), berdasarkan pemeriksaan PCR di RS Anshari Saleh Banjarmasin,” ungkapnya.
Jaya-sapaan akrabnya menjelaskan, kelima pejabat tersebut terinfeksi Covid-19 lantaran padatnya rutinitas dan intensitas pertemuan dengan banyak orang. Sebab, mereka merupakan orang penting di lingkup Pemkot Banjarbaru.
Soal kondisi mereka, Jaya memastikan bahwa saat ini kelimanya dalam keadaan yang stabil dan masuk dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala) atau kini berubah istilah menjadi kontak erat.
Selain itu, Jaya juga mengklarifikasi isu yang beredar melalui pesan singkat maupun media sosial soal ajudan Walikota Banjarbaru, Reza Pahlevi, terkonfirmasi positif. Ia memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.
“Untuk kabar ajudan Walikota Banjarbaru Reza Pahlevi terkonfirmasi positif, saya tegaskan itu tidak benar. Saya, istri, ajudan juga hasilnya negatif. Saya minta itu diluruskan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Para pejabat yang terkonfirmasi positif akan menjalani karantina di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Banjarbaru dan ada juga sebagian yang menjalani karantina isolasi mandiri di rumah sesuai dengan protokol kesehatan.
Pemangku jabatan setempat saat ini telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 800/0826/BKPP/2020 tentang Sterilisasi Ruang Perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru.
Rencananya, pada Senin dan Selasa (3-4 Agustus) seluruh instansi di Pemkot Banjarbaru akan diliburkan untuk dilaksanakan penyemprotan disinfektan di kawasan tersebut guna sterilisasi.
Pilgub Kalsel Dalam Cengkeraman Oligarki
Oleh: Kadarisman
DEMOKRASI yang terejawantah dalam pilkada hanyalah “hardware” dari instrumen implentasi kedaulatan rakyat. Sistem politik yang mengatur bagaimana kedaulatan itu diimplementasikan tak boleh berhenti di tataran dari membicarakan demokrasi semata. Ia harus pula menyentuh sisi “software” yang substantif membangunkan dan mengedukasi kesadaran pemilih sehingga dapat menentukan nasib bangsanya secara cerdas atas landasan awarness serta mandiri dari pengaruh popularitas dan sumber kekuasaan yang yang tidak relevan dengan kapasitas mewujudkan kebaikan dari kekuasaan politik.
JIKA ditarik lebih jauh kepada jejak filsafatnya, bahwa politik haruslah berwujud dalam menciptakan the good life. Menciptakan kebaikan atas pemilik kedaulatan di semua bidang kehidupan masyarakat adalah muara dari proses politik yang diidam-idamkan. Jika indikator-indikator harapan bertolak belakang dengan kenyataan, mestinya negara dapat membuat sistem yang memberikan peluang alternatif yang lebih sederhana dalam hak rakyat memilih yang terbaik.
Hak-hak rakyat dalam membuat pilihan ini yang belum terjamin oleh sistem politik dan bernegara saat ini. Tidak mudah memang untuk menciptakan hal sedemikian, karena kuatnya pengaruh partai politik menyetir kekuasaan untuk berpihak dalam penciptaan kekuasaan yang oligarki.
Profesor Jefrey Winters, Nortwetern University membeberkan bahwa demokrasi di Indonesia dikuasai oleh kelompok oligarki, akibatnya sistem demokrasi di Indonesia semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Keadaan tersebut adalah wajah sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Selatan, Banua kita sendiri.
Oligarki sendiri dapat dimaknai sebagai kepunyaan suatu atas dasar kekuasaan serta kekayaan material yang potensial tumbuh subur dalam sistem politik sekarang ini. Walaupun ia adalah kelompok minoritas tetapi mempunyai jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik. Keadaan inilah yang membuat bangsa kita sulit untuk lepas diri dari cengkeraman politik oligarki.
Kalimantan Selatan, salah satu provinsi yang pada 9 Desember 2020 nanti turut ambil bagian menggelar kontestasi pemilihan gubernur untuk periode kekuasaan selanjutnya. Pun demikian, rakyatnya “dipaksa” untuk menentukan pilihan dari ketidak mampuannya membuat keputusan secara cerdas. Hal lain mereka disodorkan pilihan yang sangat minim: minim kontestannya dan minim aksesnya untuk menjajal kualitas calon yang akan diberikan mandat.
Negara memang belum berpihak pada memenangkan pilihan rakyat. Dominasi partai politik yang memiliki akses kekuasaan betul-betul menyandera rakyat untuk menyodorkan pilihan pilihan yang layak. Jika kemudian nanti pada Pilgub Kalsel 2020, rakyat Kalsel mendapatkan menu pilihan politik yang sangat minimalis, ya itulah kenyataan yang harus disikapi dengan kritis dan hati yang bijak.
Karena itu penting untuk kemudian menjadikan tuan dari diri sendiri dalam menentukan pilihan. Menjadi pemilih yang merdeka dari pengaruh politik pencitraan dan uang adalah ikhtiar politik yang bertanggung jawab atas kebaikan bersama. Di sinilah esensi politik, bahwa tanggung jawab yang tak kalah besar ada di pundak pemilih itu sendiri.
Amanah Cacat Syariat
Problema kekinian pilkada kita adalah berkelindannya politik uang. Hal ini terjadi karena memang sebagai sebuah entitas masyarakat politik yang ada di Banua masih memandang permisif praktik kotor itu.
Para elit memang lihai memainkan keadaan dan strategi approach. Berdasarkan fakta-fakta di setiap pemilu, kasus politik uang adalah fenomena gunung es yang membutuhkan effort simultan untuk memperbaikinya.
Ada tipu muslihat yang berbungkus nilai moral dalam mempengaruhi pilihan rakyat dengan kekuatan uang. Misalnya, menjebak pemilih dalam nilai amanah. Seseorang dititipkan sejumlah uang dengan harapan dapat memilih figur tertentu. Seseorang berkeyakinan tidak ada urusan dengan pilih memilih, namun yang jadi urusannya bagaimana amanah yang dititipkan padanya dapat diwujudkan.
Sejauh itu praktik dan pendekatan politik uang menyesatkan sekaligus memplesitkan nilai-nilai moral. Dalam konteks sedemikian rupa, maka amanah telah cacat hukum, cacat syariat, sehingga tak wajib lagi untuk dilaksanakan. Setiap pilihan politik yang tidak didasarkan pada pilihan terbaik hatinya, melainkan dipengaruhi oleh iming-iming material atau kekuasaan adalah menjadi bagian praktik suap dan terlarang.
Hati nurani rakyat adalah benteng terakhir yang dapat diandalkan untuk memperbaiki keadaan bangsa dan kepentingan bersama. Selama hati tidak tersandera, maka siapapun pilihannya itu adalah ikhtiar politik terbaik yang sudah dikontribusikan. Dan semuanya itu tetap akan dimintakan pertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Sekalipun Pilkada Kalsel dicengkeram oligarki, sebuah hati selalu punya cara dalam bersikap dan menentukan keputusannya.
Penulis adalah pemerhati isu sosial politik di Banua.
(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/07/22/pilgub-kalsel-dalam-cengkeraman-oligarki/
Sebanyak 102 Pegawai Inspektorat Kalsel Jalani Rapid Test
Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID BANJARBARU - Sebanyak 102 pegawai di Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ) dilakukan rapid test di halaman kantornya, di Kota Banjarbaru, Senin (3/8/2020).
Kepapa Inspektorat Provinsi Kalsel, Fydayeen, menjelaskan, rapid test ini dilakukan tidak lain untuk memutus penyebaran Covid-19.
"Utamanya di perkantoran dan Inspektorat berinisiatif mengusulkan ke Dinkes Provinsi Kalsel untuk diadakan rapid test," kata dia.
Dijelaskan Fydayeen, jika kemudian dari sebanyak 102 pegawai yang diwajibkan ikut ini ada reaktif, maka akan ada tindak lanjut."Ini sekaligus memetakan juga, Kalau ditemukan ada yang reaktif, maka akan dikarantina, sehingga tidak menular ke yang lainnya. Nanti kalau ada yang reaktif, maka akan ditindaklajuti dengan swab. Mudahan saja tidak ada," tandas Fydayeen.
(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)
Sumber Utama : https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/03/sebanyak-102-pegawai-inspektorat-kalsel-jalani-rapid-test
Ada Guru Positif Covid-19, Pendidik di Disdik Kabupaten Banjar Diminta untuk WFH
Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Selain tenaga medis, kini di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ), juga terdata beberapa guru yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Pelaksana harian Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar, HA Ghani Fauzi, saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Senin (3/8/2020), membenarkan ada beberapa guru yang dinyatakan positif Covid-19.
Oleh karena itu, ujarnya, Disdik Kabupaten Banjar sudah mengimbau kepada guru-guru di sekolah untuk bekerja dari rumah atau work from home (wfh).
"Tentunya semua dilakukan dari rumah dan tidak ada lagi guru-guru yang turun ke sekolah," ujarnya.
Guru-guru harus WFH tersebut, ujar Sekretaris Disdik Kabupaten Banjar inim harus dilakukan demi memutus penyebaran covid 19 ke guru lain."Semua sekolah memang sudah kami minta guru-gurunya untuk WFH, baik guru SD maupun SMP," tambahnya.
Sebelumnya, Kadisdik Kabupaten Banjar, yakni Maidi Armansyah, telah dinyatakan positif Covid 19. Kini diketahui, kondisinya stabil dan dirawat di RSUD Ulin, Banjarmasin.
(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)
Sumber Utama : https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/03/ada-guru-positif-covid-19-pendidik-di-disdik-kabupaten-banjar-diminta-untuk-wfh
Re-post by MigoBerita / Selasa/040820/10.46Wita/Bjm
