Begini Masa Lalu Kelam Tim Hukum Prabowo Sandi di MK!
Jika ada jargon “Orang baik bersama orang baik” di kubu 01 alias Jokowi Amin, demikian sebaliknya di kubu 02, “Orang bermasalah bersama orang bermasalah”. Tim hukum Prabowo Sandi yang menggugat di MK, adalah orang yang pernah dijerat hukum. Benar-benar varokah sekali. Yuk kita korek masa lalu yang masih bernanah itu.
Nama-namanya adalah Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli. Tapi tidak perlu semuanya saya korek. Terlalu banyak. Ada beberapa nama panas yang akan kita lihat masa lalunya. Ini bukan hoax. Tim hukum yang masa lalunya bermasalah dengan hukum.
Bambang Widjojanto
Bambang Widjojanto, ditangkap ketika dia menjadi wakil ketua KPK, perihal rekayasa keterangan palsu saat menjadi pengacara dalam pemilukada tahun 2010. Manusia ini memalsukan keterangan saat dirinya menjadi pengacara. Orang hukum, memalsukan keterangan saksi?
Waduh. Apa jaminannya nanti gugatannya berdasarkan keterangan asli? Coba hakim MK bisa mencatat ini. Jangan-jangan Bambang Widjojanto menggunakan keterangan dari saksi-saksi palsu?
Rekam jejaknya sudah tidak bisa dipercaya lagi. BW, sebutannya, menjadi orang yang pernah bermasalah dengan hal ini. Masih mau percaya dengan orang ini? Manusia berjenggot tebal ini, nyaris masuk penjara 7 tahun.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150123_bambang_widjojanto
Denny Indrayana
Mantan wakil menteri hukum dan HAM di era SBY, Denny Indrayana ternyata pernah menjadi tersangka kasus korupsi.
Orang ini diperiksa terkait dugaan korupsi Payment Gateway terkait pembayaran paspor elektronik. Pembuatan paspor memang menjadi tugas pokok dari kementerian hukum dan HAM. Orang ini diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam program sistem pembayaran paspor elektronik.
Dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.
Orang ini bermasalah dengan korupsi. Apa jaminannya orang ini tidak mengkorupsi hasil pemilu? Rekam jejaknya berbahaya. Harusnya hakim MK tahu bahwa orang ini tidak bisa dipercaya, karena pernah jadi tersangka.
Teuku Nasrullah
Orang ini adalah mantan dosen Universitas Indonesia. Dia di tahun 2009 pernah dilaporkan oleh mahasiswinya, atas dugaan perbuatan cabul yang dilakukan pada akhir tahun 2000 dan 2001.
"Nasrullah melakukan perbuatan cabul sebanyak dua kali," kata kuasa hukum korban, Shanti Dewi, pada wartawan, Senin (20/4), di kantornya di Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Perbuatan pertama, lanjut Shanti, terjadi di kantor hukum Nasrullah di lantai 15 Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, pada akhir Desember 2000 sekitar pukul 16.30 WIB.
Sedangkan perbuatan kedua dilakukan Nasrullah di Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, pada Desember 2001, sekitar pukul 13.00 WIB.
https://metro.tempo.co/read/171373/mantan-dosen-universitas-indonesia-kembali-dilaporkan-mahasiswinya/full&view=ok Luthfi Yazid
Ah ini pengacara dalam kasus First Travel, yang membela jemaah yang dirugikan oleh para pencuri uang jemaah yang ingin pergi untuk melakukan umrah. Itu loh. Andhika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Kiki Hasibuan.
Dia menuding negara merampas hak jemaah. Apa-apaan. Kok tidak nyambung? Bagaimana sih ini?
Yakin kalau nanti orang ini bisa memenangkan Prabowo?
Sementara ini, sudah ada 4 nama yang tidak jelas posisi hukumnya. Dari 8, sudah 4 yang terbaca. Sisanya, silakan para pembaca beritahu saya. Saya sudah malas dan lelah googling. Tapi ada satu nama lagi, yang kemarin datang ke MK.
Namanya adalah “Kokoh” Hashim Djojohadikusumo. Dia adalah “didi”alias adik lelaki dari Prabowo. Matanya agak sipit. Saya tidak main SARA ya. Tapi ya sipit. Fakta kok.
Hashim Djojohadikusumo
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/370077/original/280302aHasyim.jpg)
Anak tuhan bernama Hashim Djojohadikusumo, adalah mantan tersangka kasus BLBI senilai 1,53T. T itu Triliun ya, bukan ton. Kalau Ton itu berat. Biar Dilan saja. Tapi dia menjadi tersangka kasus BLBI 1,53 Triliun.
Selain itu, dia juga pada tahu 2002, menjadi tersangka kasus pelanggaran batas minimum pemberian kredit (BMPK) Bank Industri. Orang ini pernah mengendap di Rutan Salemba. Dia pernah ditahan di Blok A kamar nomor 1 yang berukuran 2,5 x 1,5. Dia ditahan karena melanggar batas minimum itu.
Jadi MK harus memahami, bahwa setengah lebih tim Prabowo ini, pernah bermasalah dengan hukum. Mereka bukan sedang ingin menggugat secara serius.
Jangan-jangan, mereka ke MK itu adalah langkah depresi mereka, karena kedok kerusuhan 21 dan 22 Mei itu sudah mulai terbongkar dan menyasar ke mereka-mereka juga. Jadi bagaimana? Polisi jangan gentar. Terus selidiki keterlibatan mereka.
Apalagi ada mobil Ambulans Gerindra, yang dimiliki oleh perusahaan keluarga Hashim Djojohadikusumo.
https://www.liputan6.com/news/read/30678/hashim-djojohadikusumo-masuk-rutan-salemba
Kesimpulan… Orang jahat bersama orang jahat.
Begitulah jahat-jahat.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/begini-masa-lalu-kelam-tim-hukum-prabowo-sandi-di-mk-BjHXUwSaD
Gagal Move On dari Pilkada Kalsel, Ini Kerugian Besar yang Dialami oleh Denny Indrayana
Awalnya, penulis pikir aura Pilkada 2020 telah selesai. Dan sekarang tinggal fokus ke 2024 lagi.
Hanya beberapa orang atau pihak saja yang masih berharap Pilkada 2022 digelar. Seperti Partai Demokrat, PKS, Anies Baswedan dan Jusuf Kalla. Sisanya, pengen segala sesuatu itu dijalankan sesuai peraturan.
Kalau memang kesepakatannya Pilkada serentak digelar pada 2024, ngapain juga maksakan 2022?
Ternyata, sungguh di luar dugaan. Atmosfer Pilkada 2020 tersebut masih terasa hingga kini.
Salah satu penyebabnya adalah calon gubernur Kalsel, Denny Indrayana hingga kini belum juga berhasil move on dari kekalahan di Pilgub Kalsel 2020 itu.
Ia terus mempermasalahkan kesalahan yang ada menurut versinya.
Lantas, siapakah si Denny Indrayana ini?
Kenapa dia begitu ngotot ingin menang Pilkada padahal kalah?
Dan apa pula kerugian yang dia alami dengan kengototannya itu?
Pembaca Seword tentu sudah sangat akrab dengan mukanya. Apalagi bagi pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu.
Ia merupakan salah satu pengacara pasangan Prabowo-Sandi yang mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 lalu ke MK. Bersama Bambang Widjojanto, Teuku Nasrullah, dll.
Sebelumnya, si Denny ini juga menduduki jabatan publik sebagai WamenkumHAM di era SBY dan pernah juga jadi Stafsus SBY.
Sehingga, tidak berlebihan kalau ia disebut orangnya SBY.
Dan wajar kalau Partai Demokrat mendukungnya di Pilkada Kalsel 2020 lalu itu. Bersama Partai Gerindra tentunya.
Ngotot tidak mau kalah sebenarnya bukan hanya dia seorang yang melakukan. Sebelumnya, tentu kita masih ingat bagaimana Prabowo yang waktu itu mengklaim kemenangan 54 persen berdasarkan penghitungan sendiri.
Jadi, si Denny ini tidak mau menerima kekalahan tidak menutup kemungkinan karena mencontoh mantan kleinnya yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Sebagaimana disebutkan dalam teori psikologi bahwa pertemanan itu sangat mempengaruhi perilaku.
Sama seperti Prabowo, Denny pun mengajukan gugatan ke MK.
Ia juga menuding lawannya, yang juga petahana Sahbirin Noor melakukan kecurangan secara tersktruktur, sistematis dan masif. Hahaha
Gugatan si Denny ini saat ini sedang berproses di MK.
Tapi lucunya, ia tidak hanya mengkritik KPU, melainkan juga menuding pengangkatan Roy Rizali sebagai Plh gubernur Kalsel tidak memenuhi syarat.
Nembak ke mana-mana.
Seharusnya fokus saja sama materi gugatan. Biar gak terlalu liar gitu. Karena Kalsel siapapun Plh-nya gak akan ngaruh terhadap hasil gugatan. Yang paling berpengaruh itu adalah pembuktian di MK, kuat apa gak.
Karena tim kuasa hukum KPU Kalsel Ali Nurdin juga mengatakan, gugatan yang diajukan oleh kubu Denny tersebut tidak jelas.
Pertama, tim kuasa hukumnya tidak memuat bukti tudingan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Padahal dalam Peraturan MK No. 6 tahun 2020 disebutkan bahwa bukti dalam permohonan gugatan wajib dicantumkan.
Sehingga, bisa dibilang permohonan gugatan itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Termasuk juga petitum dalam gugatan, tidak dibuat secara spesifik.
Sehingga, menimbulkan ketidakjelasan alias ngambang gitu.
Artinya apa? Materi gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Denny tersebut bisa dibilang lemah. Potensinya untuk ditolak oleh hakim MK sangatlah besar.
Lantas, apa saja kerugian yang dialami oleh Denny yang tidak mau mengakui kekalahan itu?
Cukup banyak.
Pertama, tentu materi.
Sudah jelas, pengacaranya butuh makan. Begitupun dengan anggota keluarganya. Sehingga tidak bisa cuma dibayar dengan ucapan terima kasih doang.
Bukankah logika tanpa logistik itu anarkis?
Kedua, tenaga dan pikiran.
Jika Denny ini masih bekerja sebagai dosen, tentu dia tidak akan bisa fokus dengan pekerjaannya tersebut. Karena ia harus memikirkan bagaimana caranya gugatan yang diajukan bisa menang.
Termasuk juga ia harus bolak-balik dari Jogja, Jakarta ke Kalsel dalam rangka menyiapkan serta mendiskusikan materi gugatan.
Dan itu tidak gampang. Butuh tenaga yang ekstra.
Apalagi sekarang di tengah pandemi Covid-19. Tambah sulit-lah untuk melakukan perjalalanan.
Harus ada surat keterangan bebas Covid-lah, pakek masker, cuci tangan, jaga jarak, dll.
Ketiga, waktu.
Ini yang sebenarnya paling mahal. Karena waktu itu tidak akan bisa terulang kembali dan tidak bisa dibeli dengan apapun.
Keempat, reputasi.
Denny akan dicap sebagai orang yang tidak gentle.
Karena pria sejati itu sejatinya mau menerima kekalahan dan melakukan introspeksi diri.
Coba kalau dia mau menerima kekalahan dari dulu. Namanya tetap harum. Waktu, duit dan tenaganya tidak terbuang sia-sia.
Dan tentunya, peluangnya untuk bertarung lagi serta menang di Pilkada Kalsel 2024 mendatang semakin terbuka lebar.
Karena, kalau hari ini kalah, besok belum tentu. Dan kalau reputasi sudah rusak, sulit untuk diperbaiki.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/gagal-move-on-dari-pilkada-kalsel-ini-kerugian-OHCteIKjoH
Liciknya Denny Indrayana! Dia yang Mau Jadi Pejabat, tapi Gugat ke MK Pake Duit Masyarakat
Tentu kita masih ingat, siapa saja yang jadi kuasa hukum Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu. Yang menggugat hasil Pilpres ke Mahkama Konstitusi (MK). Yang kita tahu sendiri hasilnya bagaimana. Gugatan itu minim bukti, sehingga ditolak oleh hakim konstitusi.
Sedikitnya, ada 8 pengacara kala itu yang disiapkan oleh Timses Prabowo-Sandi untuk menghadapi KPU dan untuk memenangkan sengketa Pilpres tersebut. Mereka adalah Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Sonhadji, Iwan Satriawan, Lutfhi Yazid dan Teuku Nasrullah.
Nah, dari sekian banyak nama tersebut, setidaknya ada satu yang mengikuti jejak Prabowo, yakni ambil bagian bertarung di Pemilu.
Pertanyaannya, siapakah advokat Kampret yang mengikuti jejak Ketua Umum Partai Gerindra itu?
Siapa lagi kalau bukan mantan stafsus SBY, Denny Indrayana.
Pada Pilkada serentak 2020 lalu, ia maju sebagai calob gubernur Kalimantan Selatan.
Untuk melengkapi perjuangannya itu, Denny menggandeng mantan wakil bupati Tanah Bambu yang juga Ketua Dewan Adat Dayak Kalsel, Difriadi Darjat.
-o0o-
Namun apesnya, lawan yang dihadapi oleh Denny ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Sahbirin Noor yang berpasangan dengan Muhidin. Yang kita tahu sendiri bahwa si Sahbirin ini adalah petahana.
Pasangan rival Denny tersebut juga diusung oleh koalisi Parpol gemuk. Sedikitnya ada 9 partai yang memberikan dukungan kepada Sahbirin-Muhidin, yakni Golkar, PAN, PDIP, PKB, PKS, NasDem, PSI, PKPI, dan Perindo.
Sedangkan Haji Denny hanya diusung oleh 5 Parpol saja. Itu pun hanya ada 3 Parpol yang memenuhi syarat parlementary treshold, yakni Gerindra, Partai Demokrat, dan PPP. Sedangkan dua partai lainnya, Partai Berkarya dan Hanura, hanya ada namanya saja. Tapi tidak ada satu pun kadernya yang berkantor di kompleks parlemen atau gedung DPR.
Dan Denny juga tidak punya rekam jejak yang membanggakan di Kalsel.
Karena selama ini ia banyak bekerja di daerah lain. Seperti menjadi dosen UGM di Yogyakarta, menjadi kuasa hukum pelaksana proyek Meikarta di Jakarta, menjadi Stafsus SBY di Jakarta, serta menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM juga di Jakarta.
Jadi, prestasi atau karya Denny di Kalsel bisa dibilang tidak ada sama sekali. Dan bisa dibilang juga, ia kembali ke daerah kelahirannya tersebut hanya untuk mendapatkan kekuasaan saja, yakni menjadi gubernur. Selebihnya tidak ada.
Kalau bukan karena Pilkada serentak 2020 ini, mungkin ia tidak akan rutin mengunjungi daerah yang beribukota Banjarmasin tersebut.
Belum lagi ia juga punya rekam jejak yang buruk terkait kasus korupsi.
Si Denny ini awalnya adalah seorang aktivis anti korupsi yang idealis. Sudah seperti SJW gitu. Eh pada 2015 lalu, ia malah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi payment gateway di KemenkumHAM oleh Polri.
Melihat dari latar belakangnya ini saja, tidak meyakinkan kalau dia akan menang di Pilkada Kalsel 2020 tersebut.
Terbukti, pasangan Sahbirin-Muhidin yang memperoleh suara sebanyak 50,24 persen. Sedangkan Denny hanya memperoleh 49,76 persen suara.
Memang sih selisihnya tidak banyak, yakni hanya 0,48 persen saja. Tapi UU Pemilu tidak mengatur bahwa calon kepala daerah yang kalah tipis yang menang. Tetap saja si Denny yang kalah, meskipun beda suara yang didapatkannya tidak sampai 1 persen.
Mengikuti jejak Prabowo, Capres yang didukungnya pada Pilpres 2019 lalu, Denny pun juga tidak mau menerima kekalahan. Ia menuding proses Pilkada Kalsel penuh dengan kecurangan dan pelanggaran. Sehingga menurutnya, tahapan Pilkada Kalsel belum selesai, yakni masih ada 1 tahap lagi, menggugat hasil Pemilu di MK.
Tidak tanggung-tanggung, Denny menggandeng mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto sebagai pengacaranya dalam melakukan proses gugatan di MK itu.
Orang yang pernah gagal memenangkan gugatan sengketa Pemilu kok malah diajak lagi?
Gak kapok apa, kalah lagi?
-o0o-
Jadi, melihat apa yang dilakukan oleh Denny ini, terlihat jelas kalau dia itu ngotot pengen jadi pejabat. Terbukti, dengan ia yang sudah kalah tapi tidak mau menerima kekalahan tersebut.
Hanya saja, ada yang lucu. Dia yang ingin jadi gubernur, tapi duit masyarakat yang dikorbankan.
Denny tanpa malu-malu menggalang dana Rp 5.000 per orang untuk membiayai gugatannya, sengketa hasil Pilkada di MK itu.
Untuk mengaburkan tujuan sebenarnya, yakni tidak mau keluar duit banyak, ia pun beralasan minta sumbangan goceng ke masyarakat itu merupakan bagian dari pendidikan politik.
Pendidikan politik dari Hongkong? Hehehe
Kalau mau memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terima saja hasil rekapitulasi dari KPU dengan lapang dada dan mengakui kekalahan. Selesai urusan.
Bukan malah minta sumbangan ke masyarakat yang belum tentu mereka orang berpunya.
Ini ketahuan banget kalau do’i itu sebenarnya pengen menduduki kursi Kalsel-1, tapi enggan keluar modal banyak. Sehingga coba memanfaatkan kedermawanan masyarakat.
Dasar keong racun!
Sumber Utama : https://seword.com/politik/liciknya-denny-indrayana-dia-yang-mau-jadi-yKusPpq8O9
Partai Golkar Kalsel Pertanyakan Kedatangan Elite Jakarta Menjelang PSU
Wartaniaga.com,
Banjarmasin- Partai Golkar Kalsel siap menghadang Denny Indrayana dan
para elite Jakarta yang sudah berdatangan ke Kalsel menjelang
pelaksanaan Pemungutan SuaraUlang (PSU) untuk mengeroyok Paman Birin.
Seluruh masyarakat Kalsel harus merapatkan barisan, jangan sampai Kalsel
yang selama ini kondusif diobok-obok elite Jakarta.
“Kedatangan orang-orang pusat ke Kalsel harus menjadi perhatian seluruh masyarakat. Apakah mereka bakal megobok-obok dan menghabisi wilayah Kalsel sehingga harus datang beramai-ramai ke sini mendukung Denny?” tanya Puar Junaidi, Koordinator Bidang Pemenangan DPD Partai Golkar Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (14/4).
Menurut Puar, kedatangan para elite Jakarta ke Kalsel menjelang PSU pada 9 Juni wajar membuat masyarakat Kalsel curiga.
“Ada apa di Kalsel ini sehingga elite-elite nasional itu koq ikut mengobok-obok Kalimantan Selatan?” tanyanya.
Dikatakannya, menjelang PSU seolah Kalsel menjadi sesuatu yang luar biasa. “Ada apa di Kalsel ini sehingga elite-elite nasional itu ikut mengobok-obok Kalimantan Selatan?” tanyanya.
Puar pun menyentil instruksi Demokrat Pusat ke Demokrat Kalimantan Tengah untuk ikut bermain politik di Kalsel jelang PSU.
“Ya saya kira tidak etis saja instruksi yang dikeluarkan DPP mereka
agar membantu di wilayah Kalsel. Jangan lupa kita punya UU Otonomi
Daerah, bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerah sendiri.
Koq ini tiba-tiba orang luar ingin mengobok-obok daerah orang lain, kan
sudah bertentangan dengan marwah UU Otonomi Daerah? Dan elite partai di
Jakarta seharusnya memahami hal itu,” tegasnya.
Puar pun mempertanyakan motivasi para elite Jakarta yang ngotot untuk memenangkan Denny Indrayana di Kalsel.
Sumber Utama : https://wartaniaga.com/2021/04/partai-golkar-kalsel-pertanyakan-kedatangan-elite-jakarta-menjelang-psu/
“Apakah mereka terganggu karena tahun lalu Paman Birin tidak memperpanjang sekitar 600 izin pertambangan? Apakah mereka turun karena izin-izin tersebut dipangkas? Ini juga harus ada penjelasan untuk mengklarifikasi agar masyarakat jelas tentang kedatangan mereka ke Kalsel,” katanya sembari menyebut kepemimpinan Paman Birin justru konsen menegakkan pertambangan di Kalsel, termasuk berikhtiar keras memberantas illegal logging.
Menurut Puar, masyarakat Kalsel harus waspada, jangan sampai terulang begitu banyak izin-izin pertambangan yang justru merusak alam Kalsel. ”Kita justru harus bersyukur karena Paman punya perhatian yang begitu besar dan punya komitmen menegakkan aturan pertambangan,” tambahnya.
Puar juga meminta masyarakat mencermati Denny Indrayana yang terus berkoar menuding Paman Birin telah melakukan kecurangan dan politik uang melalui medsos, tapi tak pernah melapor ke Bawaslu Kalsel atau bahkan Bawaslu RI.
“Denny justru menggunakan cara-cara elite Jakarta yang merusak tatanan akhlak, adat dan dan budaya masyarakat Banua. Denny punya kecurigaan-kecurigaan yang cukup tinggi terhadap pemerintahan Kalsel. Ini kemungkinan dilatarbelakangi status Denny sendiri sebagai tersangka, sehingga perilaku yang ada pada dirinya juga berimbas curiga kepada orang lain,” papar Puar.
Menurutnya, Denny ingin mengatakan kepada masyarakat Kalsel bahwa
dirinya bersih dan mau membersihkan wilayah Kalsel, tapi sebenarnya
justru tidak sesuai dengan sikap dan perilakunya. “Denny sedang
memainkan strategi politik konflik dan kami masyarakat Kalsel tidak
bodoh,” tegasnya.
Golkar dan Rakyat Banua Tak Gentar.
Sementara itu, Supian HK, Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Kalsel, menyatakan Partai Golkar Kalsel siap menghadang berbagai manuver politik yang dilakukan para elite Jakarta yang mendukung Denny menyerang Paman Birin.
Sumber Utama : https://wartaniaga.com/2021/04/partai-golkar-kalsel-pertanyakan-kedatangan-elite-jakarta-menjelang-psu/2/
“Kalau mereka datang berempat akan kami datangkan 4 ribu. Mereka datang 10 akan kami datangkan 10 ribu,” tegas Supian.
Supian mengaku ikut merasakan bagaimana kondisi Banua menjelang PSU menjadi berbeda.
“Saya melihat situasi dan kondisi di lapangan saat ini, sangat terasa aroma politik tak santun dan tak sopan. Apalagi tampak jelas elite-elite dari Jakarta bersama-sama mengeroyok incumbent. Saya sebagai Ketua Bappilu Golkar Kalsel tidak akan tinggal diam. Bagaimana pun saya akan berkorban untuk melawan elite Jakarta termasuk Denny,” tegas Supian saat ditemui di DPRD Kalsel, Rabu (14/4/2021).
Supian bahkan menyebut bahwa Golkar Kalsel tak gentar dengan manuver politik para elite Jakarta di Banua. “Para elite itu kan tidak punya hak suara. Mereka hanya datang, kemudian mengintervensi. Padahal masyarakat Banua belum tentu setuju dengan isu yang mereka bawa,” paparnya.
Menurut Supian, Denny dan pare elite Jakarta itu sebenanrya sejak awal galau karena mereka hanya berkekuatan tiga partai, yakni Gerindra, Demokrat dan PPP. Sementara Paman Birin yang merakyat didukung Sembilan parpol, yakni Golkar, PAN, PDIP, PKB, Nasdem, PKS, PKPI, PSI dan Perindo.
“Denny dan elite Jakarta itu sejak awal sudah galau. Maka saat PSU, mereka melempar isu-isu atau hoax seperti cerita soal lobang tambang. Lha sementara pendukung Denny juga penambang? Kemudian saat Denny menjabat Wamenkumham di pemerintahan SBY, Denny bahkan tersandung kasus korupsi juga, di mana sampai hari ini statusnya masih tersangka dan masih belum jelas apakah sudah dihentikan atau SP3? Ini masyarakat harus tahu,” paparnyaSumber Utama : https://wartaniaga.com/2021/04/partai-golkar-kalsel-pertanyakan-kedatangan-elite-jakarta-menjelang-psu/3/
Kedatangan para elite Jakarta oleh Supian justru diibaratkan sebagai virus yang masuk ke tubuh Kalsel, yang justru bakal meningkatkan kekebalan atau imunitas masyarakat Kalsel.
“Justru kedatangan para elite Jakarta itu membuat semua parpol pendukung Paman makin semangat. Kami semua merasa tertantang dan bersama-sama rakyat Kalsel akan bahu membahu melawan mereka. Jika sebelumnya kami hanya menang 8 ribu suara, maka lewat PSU kemenangan akan kami pertebal menjadi 30 ribu,” tegasnya.
Supian yang juga Ketua DPRD Kalsel berharap masyarakat Kalsel tetap tenang serta menahan diri dari provokasi, demi menjaga Banua tetap kondusif seperti selama ini.
Kejadian ribut di teras masjid Nurul Iman Pemurus Baru Banjarmasin Selatan, antara Tim Hukum Denny dengan warga saat Denny melakukan Subuh Keliling tak perlu terulang.
“Masyarakat tidak perlu resah menyikapi statement-statement yang dilontarkan Denny. Kejadian ribut di teras masjid juga jangan sampai terulang. Masyarakat jangan terprovokasi oleh manuver politik berkedok kegiatan agama,” katanya.
Pada akhirnya, Supian mengingatkan Denny Indrayana dan para elite Jakarta bahwa Banua terkenal memiliki banyak ulama dan merupakan daerah agamis.
“Maka janganlah berpolitik tidak sopan. Berpolitiklah dengan politik
santun karena sebenarnya para elite justru harus menjadi tauladan bagi
masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diberitakan berbagai media, elite Jakarta yang terjun ke Kalsel
membantu Denny berkampanye terselubung untuk menarik simpati masyarakat
adalah Febri Diansyah, juru bicara KPK teman Denny sesama mantan aktivis
UGM yang menggelar diskusi tentang politik uang di Cangkir Coffe,
Pamurus Luar, Minggu (11/4/2021).
Kemudian Ahmad Muzani, Sekjen DPP Partai Gerindra yang berziarah politis bersama Denny Indrayana ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau Datu Kalampayan, di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kamis (1/4/2021).
Juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menginstruksikan elite Demokrat Kalteng masuk ke Kalsel untuk ikut bergerilya politik menaklukkan Paman Birin.
(Rilis)Re-post by Migo Berita / Kamis/150421/12.41Wita/Bjm
