PERANG TERBESAR BANSER NU

Jakarta - “Kapan perangnya, Gus? Cape latihan terus, gatal tangan.." Begitu guyonan seorang kader Banser waktu saya sedang bertamu ke markas mereka. Gus Yaqut Ketum Ansor menanggapi dengan guyonan juga, "Entar kalo perang beneran, kamu lari paling kencang..

Dan kami pun ketawa keras diiringi dentingan gelas kopi dan kepulan asap didalam ruangan. Ngobrol dengan teman2 Ansor dan Banser NU itu selalu nyaman, penuh guyonan.

Pertanyaan "kapan perang.." meski itu dibawakan dengan nada guyonan, sesungguhnya punya makna yang dalam. Yang dimaksud "perang" itu adalah kegemasan kader Banser terhadap kelompok kadal gurun seperti di FPI yang jumlahnya kecil tapi mulutnya besar.

Sudah sejak lama mereka petantang petenteng di depan anggota Banser NU. Gayanya sok jagoan.

Yang pernah kita lihat, ketika mereka dengan pongahnya bawa bendera hitam ketika Banser punya acara di Garut tahun lalu. Untung kader Banser tidak terprovokasi, cuma membakar bendera mereka saja.

Yang saya khawatir, gesekan-gesekan seperti ini terjadi ditataran bawah. Situasi pada waktu itu seperti ilalang kering yang mudah dibakar.

Elit Banser NU sendiri mengatakan, yang sulit bukan menghantam kelompok kadrun yang jumlahnya kecil tapi mulutnya besar itu.

Tetapi menjaga supaya anggota mereka yang jumlahnya jutaan tidak mudah emosi dan memukul kadrun berjenggot lembar lima itu. Karena sekali ada anggota Banser yang kena hantam, Banser dari seluruh daerah bisa datang dan pada saat itu situasi jelas tidak terkontrol.

Ingat peristiwa tahun 1965, ketika PKI terus menerus memprovokasi kalangan NU bahkan sampai membunuh kyai-kyai mereka? Marahnya NU ketika itu mengerikan.

Dan jelas NU menjaga supaya peristiwa kelam itu tidak terjadi lagi. Karena itulah kontrol emosi yang kuat harus mereka punya. Mereka baru bergerak, kalau kyai-kyai mereka sudah merestui. Ada sistem tongkat komando di organisasi mereka.

Bagi Banser NU, menjaga keutuhan NKRI sekarang ini jauh lebih besar dari sekedar rasa emosi. Mereka sadar, sedikit saja terpancing, maka Indonesia bisa terbakar.

Itulah kenapa ketika seorang anggota Banser dikatai, "kafir, anjing, monyet.." mereka terlihat mengontrol emosi. Bukannya takut, tapi menjaga supaya apinya tidak membesar. Mereka sudah didoktrin untuk tunggu perintah ulama mereka, dan tidak boleh main tangan sendiri.

Saya harus angkat kopi untuk teman-teman saya di Banser dan Ansor. Sejak lama saya berteman dengan mereka ketika sama-sama menggebuk HTI. Saya diudara, mereka dilapangan. Dan tidak pernah ada rasa jumawa didada mereka, meski jumlah mereka sangat besar.

Saya jadi teringat perkataan Imam Ali, bahwa "kesabaran seseorang teruji ketika ia dalam keadaan marah.."

Dan teman-teman di Banser NU telah menunjukkan pada kita, bahwa kekuatan terbesar bukan saat pada kita lemah, tetapi menahan tangan untuk tidak memukul disaat berkuasa..

Dan itulah perang terbesar mereka..

Salute..

Anggota Banser Dihina

Sumber Opini : https://www.dennysiregar.id/2019/12/perang-terbesar-banser-nu.html

NEGERI PARA KADRUN

Jakarta - Ternyata saya senang sekali dengan sejarah.. Saya belajar agama dengan membaca sejarah. Belajar kehidupan dengan mengetahui sejarah. Belajar apapun selalu ada nilai sejarah.

Terus, kenapa dulu saya benci sekali pelajaran sejarah di SD, SMP sampe SMA??

Karena saya dipaksa menghapal. Saya harus hapal tanggal lahir seorang pahlawan yang saya juga gak kenal dia siapa. Kenal aja ngga, apalagi tanggal lahirnya. Belum tanggal kapan beliau perang ma Belanda sampe tanggal gugurnya.

Otak dijejali dengan angka, tanggal-tanggal gak berguna. Sampai nilai dari sejarahnya itu sendiri hilang gak berbekas.

Padahal seandainya si guru pandai bercerita, tentu sejarah itu akan membekas. Dan kita belajar dari sejarah supaya kehidupan lebih baik kedepannya. Sejarah itu punya nilai pelajaran yang tinggi, mulai dari kehormatan, komitmen sampai kelicikan, kekuasaan dan ketamakan ada disana.

Tapi bagi guru dulu, yang penting adalah "Tanggal berapa Wiro Sableng bertemu Sito Gendeng??" Who cares!!

Entah gurunya yang malas sehingga dia sendiri tidak paham nilai sejarah, atau memang kurikulumnya begitu? Semua harus ada angka, karena angka penting untuk penilaian.

Saya selalu iri dengan anak-anak di negara maju, yang kalau diwawancarai stasiun televisi mereka bisa lancar bercerita bahkan kadang bahasanya seperti orang dewasa.

Coba anak kita diwawancarai, pasti gagap, bingung, takut dan malu-malu. Jangankan bercerita, tampil aja mikir-mikir dulu. Kecuali anaknya artis yang suka pamer rumah sama saldo ATM di Bank. Sejak kecil memang sudah dijual ortunya untuk penghasilan, dipaksa untuk tampil di depan.

Dan ketika Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan sekaligus bos perusahaan besar GoJek, bilang bahwa "Maaf, dunia tidak perlu anak-anak yang pandai menghafal.." langsung pada kebakaran jenggot. Saya setuju sekali.

Sampai sekarang saya tidak ingat kapan tanggal Indonesia perang dengan Singapura, tapi saya paham ceritanya, tentang 2 orang marinir yang gugur bernama Usma dan Harun di Singapura.

Konsep pendidikan kita harus benar-benar diubah. Kalau tidak, kita punya banyak penghafal tapi gak kepake di dunia kerja. Kalaupun kerja, cuman jadi robot di perusahaan besar saja.

Saya sendiri sudah lama paham, kenapa banyak orang Islam belajar agama jadi KADRUN? Karena mereka dipaksa belajar dengan menghafal ayat-ayat saja. Dan kalau hafal, dapat penghargaan sampe gratis masuk sekolah.

Tanyakan pada mereka makna dan konteks ayat-ayat itu, pasti bengong. Soalnya di otak mereka cuma hafalan surat sekian ayat sekian. Itulah kenapa masih banyak orang yang sibuk belajar memanah dan berkuda karena sunnah katanya, tanpa memahami bahwa perintah itu ada di jaman apa dan kenapa.

Jangan sampe nanti anak saya kelak ditanya gurunya, "Jokowi lahir tanggal berapa??" sampe tidak pernah mampu bercerita gambaran besar visinya untuk Indonesia.

So, Nadiem Makarim.. Tolong ubah konsep-konsep jadul itu, dan tawarkan konsep generasi digital yang out of the box. Karena tidak akan pernah ada perubahan, kalau kita selalu pakai cara yang sama.. Seruput kopinya.

Nadiem Makarim

Sumber Opini : https://www.dennysiregar.id/2019/12/negeri-para-kadrun.html https://www.dennysiregar.id/2019/12/negeri-para-kadrun.html

Uighur China, Propaganda Amerika &

Kadrun Indonesia

Jakarta - Jadi begini... Dari semua penjelasan tentang etnis militan Uighur di China, saya suka penjelasan dari Novi Basuki yang sedang studi doktoral di Universitas Sun Yat Sen, China. Ia juga alumnus pondok pesantren Nurul Jadid, Probolinggo.

Tulisan dia dimuat di media online Kumparan tahun 2018, mengupas dengan jelas apa yang sedang terjadi di China. Benarkah pemerintah China melakukan intimidasi terhadap muslim disana? Benarkah pemerintah China membuat kamp untuk menyiksa muslim Uighur?

Etnis Uighur awalnya beragama Budha. Sesudah invasi pada abad ke 10 Masehi oleh kerajaan berbasis Islam di Xinjian Selatan, pelan-pelan terjadi konversi agama disana, meski masih ada juga etnis Uighur yang beragama Budha.

Nah, sebagian etnis Uighur yang beragama muslim ini, sejak lama ingin memisahkan diri dari China. Mereka adalah kaum separatis, yang semakin lama semakin radikal dan militan.

Pemerintah China sendiri, sesuai konstitusi, membebaskan warganya mau beragama apapun. Yang dilarang adalah mensweeping pemeluk agama lain, mengkafirkan, membenturkan negara dengan agama sampai merusak ketertiban sosial.

Kalau sudah begini, pemerintah China akan bersikap keras. Kerasnya pemerintah China terhadap kelompok separatis, yang kemudian membawa nama agama inilah yang sering dipropagandakan bahwa China kejam terhadap muslim disana.

Padahal ada 30 juta orang muslim disana. Mereka bebas beribadah, bahkan ada 35 ribu masjid dibangun diseluruh China. Masjid terbesar malah ada di Xinjian, tempat etnis muslim Uighur. Namanya masjid Id Kah.

Nah, suku Uighur beda. Mereka mirip kadrun disini. Keras kepala, gampang diprovokasi, bodoh dan cenderung barbar. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku bom bunuh diri. Bahkan sebagian diantara mereka sempat bergabung dengan teroris ISIS di Indonesia, pimpinan Santoso, di Poso.

Mereka melakukan jihad (shengzan) untuk orang yang mereka anggap kafir (yijiaoutu). Siapa yang mereka anggap kafir ? Bukan saja agama lain, tapi juga muslim yang membela pemerintahan China.

Singkatnya, etnis muslim Uighur ini adalah kelompok separatis, yang bercampur dengan radikalisme agama. Begitulah, sodara-sodara..

Nah supaya mereka tidak makin radikal, pemerintah China membuat konsep deradikalisasi, dengan program reedukasi dan vokasi.

Program ini kemudian dipropagandakan oleh kelompok HAM dan media Amerika dengan nama "Kamp Konsentrasi".

Propaganda kekerasan China terhadap etnis muslim Uighur ini, sampe ke Indonesia. Dan kadrun-kadrun seperti ketemu oksigen ketika mendengar berita ini, berteriak-teriak kesetanan supaya pemerintah Indonesia bertindak keras terhadap China.

Lucu juga si kadrun. Mereka teriak anti Amerika, tapi percaya propaganda dari Amerika. Mungkin kebanyakan minum kencing onta, jadi otaknya split..

China sendiri sampe mengundang ormas Islam terbesar dari Indonesia, seperti Muhammadiyah dan NU datang melihat program deradikalisasi mereka.

Undangan pemerintah China ini kemudian diplintir oleh Amerika lewat koran besar mereka, Wall Street Journal, bahwa NU dan Muhammadiyah dibayar oleh China supaya diam masalah Uighur. Tentu saja NU dan Muhammadiyah membantah, wong mereka ke China karena ingin tabayyun..

Kenapa penting bagi Amerika melakukan propaganda bahwa China menyiksa muslim disana ? Ini ada hubungannya dengan perang dagang kedua negara. Amerika sedang membangun sentimen anti China, dan dianggapnya propaganda membawa agama akan berhasil menekan China.

Jadi, jangan termakan oleh propaganda Amerika seperti yang mereka lakukan di Libya, Iran, Irak, Suriah, Yaman dan banyak negara Timteng lainnya. Urusan Amerika apalagi kalau bukan konflik yang diharapkan akan menjadi ajang penjualan senjata mereka, ditukar dengan hasil SDA disebuah negara.

Kecuali kadrun.

Mereka selalu sibuk dengan konsep anti-antian tanpa tahu masalah sebenarnya. Anti China, anti Amerika, anti maksiat, anti kebhinnekaan.

"Kalau Anies Baswedan memberikan penghargaan kepada diskotek Colloseum, apakah mereka akan anti juga ?'

Oh, tidak.. Itu diskotek bersyariah, halal thoyyiban. Karena didalam diskotek hanya menjual air zamzam, juga wanita dan lelaki joget terpisah..

Mau seruput kok ada tokeknya.

Muslim Uighur China

Sumber Opini : https://www.dennysiregar.id/2019/12/uighur-china-propaganda-amerika-kadrun.html

Begini Cara Memecat Anies!

Kalau ada kepala daerah yang akhirnya diberhentikan karena melakukan tindakan pidana korupsi, ini sudah biasa ya. Maksudnya sudah beberapa kali terjadi, dan yang dilakukan memang tindakan yang melanggar hukum, hingga wajar kalau diberhentikan. Misalnya Zumi Zola, mantan gubernur Jambi. Namun, dalam sejarah Indonesia, hanya ada satu gubernur yang bakal mencetak sejarah baru dalam urusan pecat-pecatan. Mohon koreksi jika saya salah ya, para pembaca. Ini sepanjang pengetahuan saya, sepanjang sejarah Indonesia nih, tidak pernah ada gubernur yang diberhentikan karena kinerjanya dinilai buruk. Artinya, jika sekarang banyak usulan terhadap pemecatan maupun disuruh mundur, terhadap Gubernur Anies, maka warga DKI Jakarta musti bangga dong. Pertama lho dalam sejarah. Apalagi kalau sampai kejadian, beuhhh… Anies akan mencetak sejarah!

Sebenarnya sudah sejak tahun lalu ada wacana dari DPRD DKI Jakarta untuk menjalankan hak interpelasi. Waktu itu pasca 100 hari kepemimpinan Anies – Sandiaga. Yang punya wacana waktu itu adalah Fraksi PDIP. Sedangkan yang disasar untuk diinterpelasi adalah berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies yang dinilai makin berantakan. Mulai dari kebijakan membuka pagar pembatas rumput di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang menyebabkan rumput tersebut mati terinjak-injak para pengunjung, hingga pemberian izin Pedagang Kaki Lima (PKL) membuka lapak di jalanan kawasan Tanah Abang yang menyebabkan wilayah tersebut jadi semrawut. Anies - Sandi juga dinilai tidak menepati janjinya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan. Hal tersebut terlihat dalam perekrutan personel Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya sangat banyak dan fungsinya berpotensi akan tumpang tindih dengan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Namun, wacana tinggal wacana. Interpelasi itu tidak kunjung dilakukan. Banyak kemungkinan alasannya saya kira. Mungkin karena baru 100 hari jadi masih “dimaafkan”? Atau mungkin ada alasan politis? Mungkin ada lobi-lobi? Entahlah. Banyak pihak saya kira yang kecewa dengan tidak jadinya interpelasi terhadap Anies – Sandiaga waktu itu.

Kita juga masih ingat dengan adanya petisi online pencopotan Anies. Petisi ini sudah dimulai sejak sekitar setahun lalu. Hingga kini sudah ditandatangani oleh 176 ribu netizen. Namun, model petisi online ini kurang efektif dalam menghadapi rezim Anies dan antek-anteknya. Betul? Kita apresiasi si pembuat petisi maupun yang tanda tangan, tapi 176 ribu itu nampaknya belum cukup kuat untuk melengserkan Anies. Petisinya bisa dilihat di sini.

Kemudian beberapa hari lalu, pasca kisruh penghargaan buat diskotik Colosseum, para netizen +62 pun sukses menaikkan tagar #KartuMerahUntuk4nies. Para pembaca bisa melihat perkembangan dan isi tagar tersebut di link berikut :

https://twitter.com/search?q=%23KartuMerahUntuk4nies&src=trend_click

Tagar ya tetap lah jadi tagar jika tidak diikuti dengan prosedur sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi siapa sih yang bisa memecat Anies? Ada 2 pihak, yang saling bertautan. Tentu secara logis, para wakil rakyat di DPRD punya suara untuk mencopot gubernur yang tidak becus kerjanya. Ini dimungkinkan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018. Di mana di dalamnya ada pasal yang memberikan kewenangan pada DPRD untuk memberhentikan kepala daerah. Pasal 23, bagian (e) menyebut kewenangan DPRD untuk “mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri…”. Sedangkan di Pasal 25 ayat (1) disebutkan mekanismenya, “Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri”. Sumber

Nah, di lain pihak, ada Presiden RI. Bukan gubernur rasa presiden ya, tapi Presiden Jokowi yang telah dipilih mayoritas rakyat untuk memimpin negara ini. Pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi tergantung pada usulan dari DPRD jika hendak mencopot seorang gubernur? Tentu tidak! Hehehe… Ketentuan yang bisa dipakai oleh Presiden Jokowi untuk memecat gubernur, dengan ataupun tanpa rekomendasi DPRD, itu ada di dalam Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan pada tanggal 30 September 2014.

UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan revisi dari UU nomor 32 Tahun 2004. UU ini merupakan jawaban atas keluhan yang pernah disampaikan oleh Presiden SBY waktu itu. Tentang tidak adanya wewenang presiden menindak kepala daerah yang tidak bisa kerja. "Kami sering mendengar di media massa, sejumlah kepala daerah memiliki kinerja yang buruk, memiliki disiplin, dan perilaku tidak baik. Nah, belum ada aturan yang tegas dan jelas untuk mengatasi permasalahan itu," ujar SBY. "Akan tetapi, jika ada yang berkinerja buruk, kewenangan presiden tidak ada. Saya bisa memberhentikan gubernur, walikota, jika ditetapkan sebagai terdakwa, lalu diberhentikan, tetapi apa harus menunggu (gubernur atau wali kota) menjadi terdakwa kalau saya harus memberhentikannya? Padahal kinerjanya buruk, pembangunan tidak ada," ucap SBY Sumber.

Nah, di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, sudah disediakan mekanismenya. Dari teguran tertulis hingga pemecatan, dimulai dari Pasal 78 dengan sub-judul “Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Di dalamnya dipaparkan alasan pemberhentian Kepala Daerah, misalnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dipaparkan di pasal sebelumnya (Pasal 67).

Atau apabila melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti yang dipaparkan di pasal sebelumnya (Pasal 76).

Berikut ini bunyi pasal 78 tentang alasan pemberhentian secara lengkap :

Dalam pasal selanjutnya, Pasal 79 diatur bahwa pemberhentian kepala daerah ini diumumkan oleh Pimpinan DPRD dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur. Ayat (2) mengatur, jika pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah, maka Presiden memberhentikan gubernur atas usul Menteri. Sedangkan di dalam Pasal 80 diberikan jangka waktu proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas usulan pemberhentian kepala daerah oleh DPRD, yang dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung (MA). Jika pihak MA sudah memutuskan bahwa terjadi pelanggaran dengan hukuman pemberhentian, maka DPRD punya kewajiban untuk menyampaikan usul pemberhentian gubernur kepada Presiden dalam waktu 14 hari. Lebih dari itu, Presiden sudah bisa memecat gubernur, karena juga sudah ada keputusan MA yang mendasarinya. Versi lengkap UU tentang Pemda ini bisa dilihat di sini.

Bagaimana para pembaca? Rasanya kita tidak perlu jadi ahli hukum untuk memahami isi pasal-pasal di atas, karena sudah sangat jelas paparannya. Presiden SBY yang mengeluhkan dan memberikan sarananya. Tinggal apakah cara ini akan dipakai oleh DPRD DKI Jakarta ketika sudah banyak sekali keluhan dari warga DKI? Apa mesti Presiden Jokowi yang mengambil alih dan memecat Anies untuk kedua kalinya? Demikian kura-kura… (Sekian)