Mata Najwa Part 1 - Pilah-Pilih Mubalig: Menteri Agama Jelaskan Sertifikasi Mubalig
Sumber Link : https://www.youtube.com/watch?v=naS0KOT5FWI
Mata Najwa Part 2 - Pilah-Pilih Mubalig: JK: Perlu Ada Kode Etik untuk Ulama
Setelah Kementerian Agama melemparkan bola daftar rekomendasi 200 mubalig ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), rencananya MUI akan memberikan sertifikasi bagi mubalig. Ketua MUI, Ma’ruf Amin mengatakan, prinsipnya bukan sertifikasi mubalig, tapi mubalig yang disertifikasi. “Bukan itu. Kalau itu seperti SIM. Tapi ini sifatnya kesukarelaan, bukan keharusan,” katanya. Nantinya, MUI akan membuat panitia seleksi yang ditangani oleh komisi dakwah. Sejumlah syarat antara lain mubalig yang akan diberikan sertifikat itu menyatakan kesediaannya. Lalu, tidak bermasalah dalam aspek kompetensi, moral dan hukum. “Keempat, tidak ada catatan-catatan buruk ketika dia menjadi mubalig. Tidak menimbulkan kegaduhan,” kata Ketua MUI Ma`ruf Amin. Selanjutnya, Ma’ruf Amin mengatakan, nantinya akan ada pakta integritas antar organisasi Islam. Semua akan diatur dalam kode etik dalam berdakwah. Sementara menurut Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla, hal ini merupakan niat baik dan perlu dilaksanakan dengan baik dan teratur. Dalam hal ini negara bisa ikut campur tangan, hanya memberikan kode etik. “Ini kan kalau ada pelanggaran pidana itu bisa juga dikenakan, menghasut di masjid dan tempat dakwa. Itu harus diatur kode etiknya,” katanya. (Narasi)
Sumber Link : https://www.youtube.com/watch?v=H_YpUWYOE1o
Mata Najwa Part 3 - Pilah-Pilih Mubalig: Pro Kontra Sertifikasi Mubalig
Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai mubalig bukanlah sebuah profesi. Dia tak setuju sepenuhnya dengan rencana sertifikasi mubalig. Kata dia, nantinya akan ada segregasi antara mubalig yang halal dan haram. “Kalau pakai sertifikasi itu ada halalan toyiban dan ini haram,” katanya. Namun menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sertifikasi ini tetap diperlukan karena tiap mubalig harus punya pedoman. “Ini tak bisa tanpa pedoman,” katanya. Senada dengan Menteri Agama, Ketum PP Badan Koordinasi Mubalig Indonesia, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan saat ini mubalig ada yang memanfaatkan perannya untuk kepentingan politik. Pemerintah harus memiliki sistem berupa sistem regulasi, akan tetapi tidak menghambat mubalig. “Mubalig tak boleh mulutnya menyebarkan fitnah, menuduh orang, dan mencaci maki. Negara itu perlu membuat sistem regulasi. Tapi tidak menghambat mubalig,” kata Ngabalin. (Narasi)
Sumber Link : https://www.youtube.com/watch?v=NBDXQPQsZ-U
Mata Najwa Part 4 - Pilah-Pilih Mubalig: Sikap Ormas Islam atas Sertifikasi Mubalig
Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi agama, Ali Taher Parasong menilai saat ini sertifikasi mubalig sudah ada melalui lulusan Pendidikan Islam. Saat Kementerian Agama mengeluarkan daftar 200 mubalig yang direkomendasikan, Ali menilai tindakan tersebut bisa membahayakan perpecahan antara ulama dengan pemerintah, dan antar ulama. “Sertifikasi itu tidak perlu. Situasi politik ini menjadi sensitif,” katanya. Sementara Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), Jeje Zainuddin. Menurutnya, mubalig perlu kualifikasi tertentu. “Perlu datang dari MUI,” katanya. Di sisi lain, Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menolak sepenuhnya rencana sertifikasi mubalig. Sebab, mubalig merupakan predikat yang diberikan masyarakat. “Itu realitas kultural keagamaan yang harus disadari. Itu masyarakat yang memberikan,” katanya. Di Muhammadiyah sendiri saat ini sudah memiliki standardisasi untuk mubalig. Sebab, banyak saat ini mubalig dengan titel MCK. “MCK itu marah-marah, caci maki dan kekerasan. Jadi kita punya kriteria yang mencerahkan,” katanya. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, kebutuhan mubalig sangat tinggi. Di Indonesia, orang yang berpengalaman secara keagamaan bisa disebut sebagai mubalig. Mereka mengurus doa mulai dari persoalan melahirkan, pindah rumah sampai urusan kematian. Sehingga perlu pengaturan mubalig. (Narasi)
Sumber Link : https://www.youtube.com/watch?v=60xA5uvDg88
Mata Najwa Part 5 - Pilah-Pilih Mubalig: Bola Panas Sertifikasi Mubalig di Tangan MUI
Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin menjelaskan kembali tentang rencana sertifikasi mubalig. Menurutnya, sertifikasi ini jangan disalahpahami seperti membuat SIM, karena sifatnya sukarela. Mubalig harus punya standar minimal. Sehingga ketika menyampaikan pesan ke masyarakat jelas dan bermutu. “Kalau standar minimal tak dipenuhi bahaya sekali,” kata Ma’ruf Amin. MUI juga berencana untuk membuat klasifikasi sertifikasi mubalig dengan jenjang tingkatan di daerah, mulai dari desa sampai tingkat nasional. “Ilmu dasarnya sudah ada. Tapi pemahamannya dalam konteks persoalan kekinian atau problem-problem yang terjadi ini yang harus dipahami. Sudah paham fiqih. Tapi muskilat. Sehingga menyampaikan itu tidak seperti yang disampaikan,” kata Ma’ruf Amin. (Narasi)
Sumber Link : https://www.youtube.com/watch?v=R_w4uqsFtx4
Mata Najwa Part 6 - Pilah-Pilih Mubalig: Generasi Z di Bawah Ancaman Radikalisme
Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta Saiful Umam mencatat hasil survei 48 persen pelajar di Indonesia enggan untuk berteman dengan teman yang tidak seagama. Hal ini menjadi persoalannya ada pada pendidikan di sekolah. “Utamanya hal itu karena pengaruh pada pesan dari guru agama,” katanya. Lebih lanjut PPIM UIN Jakarta juga mencatat 58,5 persen generasi Z (kelahiran di atas 1995), juga memiliki pandangan keagamaan pada opini yang radikal. Survei ini dilakukan tahun lalu, dan masih sangat relevan terhadap persoalan saat ini. “Sehingga peran mubalig juga sangat penting dalam persoalan ini,” katanya. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan lembaganya merupakan representasi dari ulama dan organisasi ulama di Indonesia. Saat ini kata dia, MUI mengusung Islam moderasi. “Jadi mubalig yang menyampaikan pesan moderat,” katanya. Kebutuhan akan ustaz yang moderat dan mengeluarkan pesan damai sudah diinisiasi oleh masyarakat jauh sebelum ada pro dan kontra terhadap sertifikasi mubalig. Adalah Cariustadz.org, sebuah situs yang menyediakan mubalig yang kompeten di bidangnya masing-masing. Cariustadz.org saat ini telah melakukan moderasi terhadap 200 ustaz di seluruh Indonesia. Sebanyak 60 ustaz di antaranya sudah aktif ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Pengelolanya, Muhammad Arifin mengatakan, situs ini merupakan wadah bagi ustaz yang telah diseleksi latar belakang dan kualifikasinya. “Ini sudah ada sebelum Kementerian Agama mengeluarkan list daftar mubalig yang direkomendasikan,” katanya. Cariustadz.org yang diinisiasi oleh Pusat Pusat Studi Al-Qur’an juga membuka peluang bagi MUI yang saat ini sedang menggodok sertifikasi mubalig untuk berdiskusi. “Kita juga butuh masukan dari Kementerian Agama dan MUI. Prinsipnya, Masyarakat butuh itu mubalig untuk memberikan solusi dengan cari ustaz,” kata Arifin. (Narasi)
Sumber Link : https://www.youtube.com/watch?v=aFUjcJDRgjQ
Mata Najwa Part 7 - Pilah-Pilih Mubalig: Mulut Mubalig Mulut Perdamaian
Seluruh narasumber di Mata Najwa kali ini memberikan pesan untuk mubalig. Pesan tersebut adalah pesan damai: mubalig harus tetap memiliki kompetensi dasar dan standardisasi agar dalam berceramah nanti tidak menyesatkan audiensnya. Ketum PP Badan Koordinasi Mubalig Indonesia, Ali Mochtar Ngabalin menilai, pemerintah harus campur tangan dalam mengatur tata cara mubalig berceramah. “Hari ini tak boleh dari seorang mubalig itu pakai kata-kata fitnah, mengharamkan orang lain, orang lain masuk neraka. Itu lah mubalig,” katanya. Ketua PBNU, Marsudi Syuhud. Baginya, mubalig harus memiliki kesadaran akan keilmuan agama. Lalu, yang paling penting, kata dia, mubalig itu harus berorganisasi. Sebab dengan berorganisasi, masyarakat akan mudah mengenali tokoh agamanya. “Ini jelas alamatnya. Jangan sampai dapat mubalig dari pinggiran, itu kan bisa bisa memecah antara anak dengan orang tuanya. Memecah belah se-bangsa dan se-tanah air,” katanya. Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), Jeje Zainuddin pun berpesan agar mubalig memiliki standardisasi dan kualifikasi. Ia juga menekankan agar mubalig memiliki kode etik. Senada dengan Ketua Komisi Agama DPR, Ali Taher Parasong. “Ujung akhir mubalig itu membangun peradaban. Peradaban Indonesia itu berkemajuan. Kualifikasi menjadi penting. DPR mendukung standardisasi,” katanya. Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menilai prinsipnya mubalig harus punya kompetensi. Tapi bukan melalui sertifikasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini memegang mandat untuk menyelesaikan persoalan mubalig. Persoalan tersebut antara terdapat mubalig yang masih menyebarkan kebencian dan fitnah. Ketuanya, Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya akan semaksimal mungkin untuk membuat standardisasi mubalig. “Maka MUI insya Allah akan berbuat semaksimal mungkin menciptakan mubalig yang santun dan berkemajuan,” katanya. Terakhir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyadari pemerintah tak bisa masuk terlalu dalam proses standardisasi mubalig yang saat ini digodok oleh MUI. Tapi, kata dia, Kemenag tetap berkoordinasi dengan MUI untuk mencari formulasi yang pas untuk membuat standardisasi mubalig. “Intinya sebagai mubalig harus mencerahkan kepada esensi agama harus ada kompetensi dan perlu standardisasi,” katanya. Sebagai penutup, inilah CATATAN NAJWA: Jika berbicara di depan khalayak, berhati-hati menjadi hal yang mutlak. Mengendalikan segenap tutur dan kata, agar bahasa tak menikam ke mana-mana. Apalagi untuk para penceramah agama, yang berkata memakai dalil yang Maha kuasa. Jelas tak mudah untuk menjadi seorang ulama, tak cukup andalkan ilmu pengetahuan belaka. Umat juga meneladani tingkah dan perbuatan, menjaga akhlak merupakan keniscayaan. Negara perlu untuk memfasilitasi, mubalig yang sadar akan persoalan negeri. Yang penting tidak menjadi kelewat gampangan, melarang-larang mubalig dengan serampangan. Lebih baik cukup dengan menentukan kriteria, soal pilihan biar ditentukan kearifan warga. Negara harus menemukan jalan kompromi, tetap berhati-hati tanpa bertindak represi. (Narasi)
Sumber Link : https://www.youtube.com/watch?v=H713IQkmm6g
Re-Post by http://migoberita.blogspot.com/ Kamis/31052018/10.30Wita/Bjm
