BUMN Hadir Untuk Negeri Bukan Hadir untuk "Bandit Khilafah", saatnya Bersih-bersih...

Duet Erick Thohir dan Ahok Siap “Obrak-abrik” BUMN

Arrahmahnews.com, Jakarta – Heboh Erick Thohir akan masukkan Ahok dalam Kementerian BUMN, salah satu pegiat medsos Budi Setiawan dalam akun facebooknya membuat sebuah tulisan yang menarik “AHOK WILL ROCK THE BOAT”. Erick Thohir dan Ahok akan menjadi duet tepat dalam bersih-bersih BUMN.

Ahok kabarnya didapuk Menteri Eric Thohir masuk BUMN sekitar November atau Desember. Belum jelas apa jabatannya. Sebagai CEO ataukah sebagai komisaris. Ini tergantung dari sejauh mana para oligarkis yang merasa terusik dengan kehadiran tokoh bersih ini. Bahkan rencana bisa tinggal rencana. Karena penolakan keras para oligarkis baik di pemerintahan maupun gerombolannya di partai politik, LSM dan dunia bisnis.

Baca: Jawaban Telak Ahok ke Anies: Sistem e-Budgeting Baik Jika Tak Ada Niat Maling

Sekarang ini mungkin Erick Thohir teleponnya berdering terus. Isinya mungkin sebagian besar anjuran setengah memaksa dari mereka yang bakal terganggu kepentingannya jika Ahok masuk BUMN. Atau Jika masuk, bagaimana caranya agar Ahok mingkem mulutnya dan jadi kucing yang duduk manis.

Maklum saja, sekali Ahok masuk mengendalikan BUMN, dia bakal mengobrak abrik semua sarang tikus koruptor, pemungut rente dan para manipulator yang menggangsir keuangan negara.

Baca: Muhammad Zazuli: Kenapa Jokowi dan Ahok Dibenci Kelompok Radikal?

Perlawanan dari dalam dan dari luar kemungkinan tengah berlangsung sekarang ini dan nanti.

Kedepan, jika kita menemukan postingan aneh soal keburukan Ahok, dipastikan para oligarkis dan cukong nakal membayar para buzzer untuk menebarkan ranjau bagi Eric Thohir untuk mengangkat Ahok. Demikian juga ketika Eric keras kepala tetap mengangkat Ahok. Dua-duanya bakal terus di kutak kutik sampai gerah oleh semburan postingan aneh di multichannel.

Baca: Taktik ‘Gila’ Jokowi Pimpin Indonesia dan ‘Bajingan’ Ahok Pimpin DKI Jakarta

Tujuannya satu: Ahok harus berada di luar sistem. Belum tahu apa jargon yang bakal dipakai para buzzer menjegal langkah Eric Thohir menggamit Ahok masuk gelanggang yang berlimpah uang.

Yang pasti bukan jargon Taliban atau rekayasa siraman air keras… Semua berharap, skenario buruk ini tidak kejadian. Tapi kalau kejadian, sudah jelas siapa yang bermain. (ARN)

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2019/11/13/duet-erick-thohir-dan-ahok-siap-obrak-abrik-bumn/

2 Teroris Tewas dalam Baku Tembak dengan Densus 88 di Deli Serdang

Arrahmahnews.com MEDAN – Dua terduga teroris tewas dalam baku tembak dengan densus 88 di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Menurut informasi yang beredar, baku tembak antara Densus 88 dan terduga teroris itu terjadi di Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada Sabtu (16/11/2019) pukul 11.30 WIB.

Lebih lanjut Kapolda Sumut menjelaskan pengejaran terduga teroris terus dilakukan hingga ke luar daerah Sumatera Utara.

Baca: Netizen Bongkar Rekam Jejak ‘Khilafah’ Ketua Serikat Pekerja Pertamina yang Tolak Ahok

“Beberapa lokasi sudah dilakukan penggeledahan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Yang dari Aceh juga kami kejar, sudah tiga orang yang kami tangkap di Aceh,” jelas Irjen Agus Andrianto.

Pengejaran terduga teroris ini merupakan pengembangan dari aksi bom bunuh diri yang dilakukan Rabial Muslim Nasution di Polrestabes Medan beberapa waktu yang lalu. (ARN)

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2019/11/16/2-teroris-tewas-dalam-baku-tembak-dengan-densus-88-di-deli-serdang/

Luhut Angkat Suara Soal Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina

Arrahmahnews.com, Jakarta – Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi bos PT Pertamina (Persero). Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara menanggapi penolakan itu.

Menurut Luhut pihak yang menolak itu justru patut dipertanyakan.

“Kalau orang baik ada yang tidak setuju masuk, kan yang tidak setuju masuknya perlu dipertanyakan,” ujar Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Baca: Netizen Bongkar Rekam Jejak ‘Khilafah’ Ketua Serikat Pekerja Pertamina yang Tolak Ahok

Luhut yakin Ahok adalah orang baik dan layak menduduki posisi di BUMN, termasuk Pertamina. Dia heran orang yang baik dan lurus malah ditolak.

“(Ahok) itu orang baik, mau bikin lurus bersih ya, (masa) ndak mau dibersihin,” tambahnya.

Netizen telah membongkar siapa Arie Gumilar Presiden FSPPB begitu ngototnya menolak Ahok jadi bos Pertamina.

Seperti diberitakan detikcom sebelumnya, Presiden FSPPB Arie Gumilar pada kesempatan terpisah menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.

Baca: BPIP: Ada Riset Beberapa Lembaga, Banyak ASN yang Tak Suka Pancasila

“Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan,” kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).

“Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat,” sambung Arie.

Arie melanjutkan, bahwa Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.

Baca: Eko Kuntadhi: Sri Mulyani Kibarkan Bendera Perang Lawan ASN Eksklusif

“Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik,” tambahnya. (ARN/Detik)

 

Foto Luhut dan Ahok

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2019/11/16/luhut-angkat-suara-soal-serikat-pekerja-pertamina-tolak-ahok-jadi-bos-pertamina/

Netizen Bongkar Rekam Jejak ‘Khilafah’ Ketua Serikat Pekerja Pertamina yang Tolak Ahok

Arrahmahnews.com, Jakarta – Pegiat medsos Narko Sun dalam akun facebooknya membongkar rekam jejak digital ketua Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Mereka bertakbir membesarkan asma Allah. Tapi diikuti ancaman pembunuhan atas makhluk ciptaan Allah. Dan yg diancam digantung akan menjadi bosnya. Karma yg mencengangkan sodara2.

Narko Sun juga mengunggah sebuah video dan beberapa foto yang menjelaskan ketua dan beberapa orang membawa bendera ‘khilafah‘ bersama banyak orang.

Baca: Duet Erick Thohir dan Ahok Siap “Obrak-abrik” BUMN

Saat ini Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memasang spanduk-spanduk yang menyatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero)‎.

Baca: Muhammad Zazuli: Kenapa Jokowi dan Ahok Dibenci Kelompok Radikal?

Menurut Intelektual Muda Nahlatul Ulama (NU) Mohamad Guntur Romli penolakan yang mengatasnamakan FSPPB itu karena tokoh-tokoh serikat pekerja Pertamina tersebut terpapar virus radikalisme.

“Tokoh FSPPB yang menolak Ahok diduga terpapar virus radikalisme seperti ketuanya, Arie Gumilar yang aktif di gerakan 212 yang aktif menyebarkan isu SARA dalam gerakan politik, saat ini viral di medsos keterlibatan Arie Gumilar bersama tokoh-tokoh yang lain,” kata Guntur Romli seperti dilansir Beritasatu, Jumat (15/11/2019).

Sedangkan soal cacat persyaratan materiil yang disebutkan oleh FSPPB menurut Guntur Romli hanyalah dalih yang dibuat-buat untuk menjegal Ahok yang dikenal tokoh antikorupsi.

Baca: Taktik ‘Gila’ Jokowi Pimpin Indonesia dan ‘Bajingan’ Ahok Pimpin DKI Jakarta

“Cacat persyaratan materiil itu hanya dalih yang dibuat-dibuat, maksud mereka Ahok pernah dipenjarakan, itu Arie Gumilar malah jadi pemuja Habib Rizieq yang pernah dua kali masuk penjara. Ini ketakutan akan adanya perbaikan anti korupsi yang dikenal dari sosok Ahok” kata Guntur Romli.

Bagi Guntur Romli, Ahok cocok diberi amanat di BUMN untuk membersihkan perusahaan negara dari korupsi dan meningkat produktivitas.

“Ahok cocok di BUMN, di bersih, transparan dan profesional, membersihkan BUMN dari korupsi dan meningkatkan produktivitas” pungkas Guntur Romli. (ARN)

Tolak Ahok menjadi pejabat Pertamina

 

 

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2019/11/16/netizen-bongkar-rekam-jejak-khilafah-ketua-serikat-pekerja-pertamina-yang-tolak-ahok/

Fachrul Razi: Saya Bukan Menteri Agama Islam, Saya Menteri Agama RI, Netizen “Coba Buktikan”

Arrahmahnews.com, Jakarta – Sejumlah nama menteri mengejutkan menempati posisi tertentu di kementerian. Salah satunya Jendral TNI Purnawiran Fachrul Razi dipercaya Presiden Joko Widodo mengisi posisi menteri agama di Kabinet Indonesia Maju.

Banyak pertanyaan yang muncul mengapa menteri agama yang dipilih Jokowi berlatar belakang militer. Usai dilantik, Fachrul Razi sempat memberi beberapa pernyataan mengapa ia yang dipilih Presiden Joko Widodo. Fachrul menambahkan salah satu perhatian dari Presiden Joko Widodo adalah upaya menangkal radikalisme.

Baca: Hasil Kesepakatan Seminar di Bogor: Usir kelompok Intoleran dan Radikal yang Tak Akui Pancasila

Pegiat medsos Budi Setiawan dalam akun facebooknya menyatakan bahwa pernyataan Menteri Agama yang baru Jenderal (Purn) Fachrul Razi bahwa dia bukan menteri agama Islam patut di garis bawahi. Dia mengatakan jabatannya adalah Menteri Agama Republik Indonesia yang di dalamnya ada 5 agama.

Pernyataan ini penting untuk memutus akar intoleransi yang membelit negara ini hampir 50 tahun. Celakanya, intoleransi ini dibuat oleh negara.

Baca: Komitmen Jokowi Gebuk Teroris Khilafah dan Intoleran yang Bahayakan Pancasila

Akar permasalahan kasus intoleransi dan juga kekerasan berbau agama serta terorisme yang harus dicabut oleh Menteri Agama (Menag) yang baru adalah Surat Keputusan Bersama Dua Menteri no. 8 dan no. 9 tahun 2006 soal pendirian rumah ibadah. Surat itu diteken bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Kita tahu bahwa menggunakan SKB 2 Menteri itu, ratusan gereja ditutup, dirusak bahkan dibakar. Pelarangan renovasi gereja juga marak. Larangan pendirian masjid di daerah mayoritas Kristen juga terjadi. Pelakunya adalah kelompok radikal baik Islam dan Kristen.

Karena mayoritas, pelaku intoleransi itu sebagian besar adalah kelompok Muslim garis keras. Yang mendapatkan doktrin dan pengajaran dari cecunguk Wahabi dan penyebar ajaran terorisme.

Baca: Wahabi, HTI dan Kelompok Radikal Kompak Hancurkan Pancasila dan NU

Maraknya pelarangan dan perusakan gereja dan rumah ibadah non-muslim lainnya dikarenakan aparat pemerintah yang impoten dalam menangani masalah ini. Untuk menyelesaikan masalah itu mereka akhirnya mengacu pada peraturan yang berlaku yakni SKB 2 Menteri itu. Jadi tidak mau pusing.

Akibatnya kaum radikal Islam merajalela karena aksinya selalu berhasil. Apalagi dengan ajaran para ustadz dobol yang menawarkan ajaran konyol yang memperkosa inti hakiki Islam sebagai ajaran yang rahmatan alamin. .

Karena sekarang menterinya ganti. Baik Menteri Agama dan Menteri Dalam Negerinya yang pastinya paham betul soal situasi terkini soal asal muasal intoleransi, maka kepada mereka kita berharap.

Baca: BNPT: Tujuan Radikalisme-Terorisme Ingin Ganti Pancasila dan Dirikan Khilafah

Kita berharap menteri Fachrul Razy dan menteri Tito Karnavian agar mencabut SKB 2 Menteri yang selama ini menjadi biang keladi kasus intoleransi.

Agar negeri ini bebas dari pahaman yang menjadikan agama sebagai sarana kebencian.

Kita tunggu gebrakan Menteri Agama soal ini. Dan juga Mendagri. Tidak cukup cuma menggerakkan netizen bilang kadrun saja. Ingat lo pak, pak Jokowi bilang para menteri tidak boleh bekerja monoton.

Tinggalkan cara lama. Pakai cara baru. Jangan sampai nanti dicap cuma omong doang sambil dinyinyirin: Katanya bukan menteri agama Islam
 Tapi menteri 5 agama? Tapi kok loyo menghadapi kelompok radikal Islam kaleng-kaleng. (ARN)

Fachrul Razi, Menag

Liat link Videonya disini : https://youtu.be/UwcvaMP4qJ0 

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2019/10/24/fachrul-razi-saya-bukan-menteri-agama-islam-saya-menteri-agama-ri-netizen-coba-buktikan/

Angkat Kabinet dari TNI-Polri, Signal Keras Jokowi Perangi Kelompok Radikal

Arrahmahnews.com, Jakarta – Kabinet Indonesia Maju Jokowi sudah terbentuk tampak jelas sekali bahwa Presiden tidak main-main untuk memberantas radikalisme dan toleransi dalam 5 tahun ke depan masa jabatannya. Signal itu terlihat jelas dengan diangkatnya Menko Polhukam dari NU, Mendagri mantan KaDensus 88, Menhan mantan Danjen Kopassus dan Menag mantan Wakil panglima TNI waktu itu, ujar pegiat medsos Muhammad Zazuli dalam akun facebooknya.

Sejak 2014 bangsa ini seolah terpecah jadi dua antara kelompok konservatif (baca: Kampret) dan liberal (baca: Cebong). Rivalitas ini sangat tajam yang bahkan bisa merusak hubungan pertemanan hingga persaudaraan. Bahkan ada yang rela masup penjara hingga berani mati demi membela junjungannya masing-masing. Bahkan ada yang bilang siap jalan kaki Jakarta-Jogja hingga potong tit** segala, meski kemudian ternyata ingkar.

Baca: Dina Sulaeman: Waspadai Bisnis Penggulingan ‘Rezim’

Persaingan politik beberapa tahun belakangan ini sudah benar-benar merusak sendi dan nilai-nilai kebangsaan kita secara frontal. Tapi peristiwa yang barusan terjadi menunjukkan dan membuktikan bahwa politik itu 70% pragmatisme dan 30% idealisme. Tiada lawan dan kawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Politik itu cair, dinamis dan fleksibel – katanya, yang kalo dibaca artinya adalah “Siapa dapat apa”.

Yang dulu mati-matian bela Prabowo dan setengah mati benci Jokowi langsung bisu seribu bahasa saat ternyata terjadi deal politik di antara mereka. Yang di bawah masih cakar-cakaran sementara yang di atas sudah tertawa bersama dan bagi-bagi kue kekuasaan. Padahal sudah telanjur ada yang putus pertemanan dan persaudaraan, babak belur, dipenjara hingga tewas segala. Goblok memang gratis tapi janganlah diborong semuanya.

Politik itu adalah urusan meraih dan mempertahankan kekuasaan, jangan kaitkan dengan agama dan Tuhan segala. Konyol itu namanya.

Baca: Prof Sumanto Al-Qurtuby: Bisnis Agama Untuk Kekuasaan

Bagaimana mungkin Jokowi yang berlatar belakang keluarga muslim malah dibilang PKI sedang Prabowo yang berlatar belakang Kristen malah dibilang titisan Allah SWT? Selama 5-6 tahun belakangan ini memang bangsa ini sudah setengah gila. Kita tahu siapa saja yang memainkan narasi gila semacam itu. Dan kini adalah saat yang tepat untuk menghancurkan mereka sebelum semuanya terlambat seperti Suriah.

Menko Polhukamnya sekarang orang NU, Mendagrinya mantan Kepala Densus 88, Menagnya mantan wakil Panglima TNI dan Menhannya mantan Danjen Kopassus yang masih harus membuktikan kesetiaannya kepada bangsa ini.

Baca: “FATWA TERORIS” Jokowi dan Makar “SARA” Kelompok Radikal

Pemilihan nama-nama ini adalah sinyal bahwa perang terhadap radikalisme telah dimulai, terutama pasca ditusuknya Wiranto, penculikan, penganiayaan hingga ancaman kematian terhadap seorang jurnalis di sebuah rumah ibadah hingga dosen IPB yang merancang aksi bom dan pembakaran Jakarta. Bahaya dan ancaman radikalisme sudah benar-benar ada di depan mata. Lengah sedikit hancurlah kita semuanya.

Saat ini mungkin mereka sedang tiarap tapi jangan harap mereka bisa seenaknya lagi menyebar fitnah, hoax, kebencian, adu domba dan isu SARA. Semua orang tentunya boleh menjalankan agamanya tapi tidak ada toleransi untuk radikalisme yang akan merusak dan memecah belah bangsa. Kali ini kita harus tegas. Orang-orangnya sudah ada dan siap melakukan pembersihan baik di kampus, tempat ibadah hingga instansi-instansi negara lainnya dari pengaruh dan infiltrasi radikalisme. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. (ARN)

Prabowo foto Bareng Luhut, Moeldoko dan Fachrul Raz

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2019/10/23/angkat-kabinet-dari-tni-polri-signal-keras-jokowi-perangi-kelompok-radikal/

Tuduh Pemerintah Aktor Dibalik Bom Medan, Denny Siregar “Semprot” Busyro Muqoddas

Arrahmahnews.com, Jakarta – Pernyataan yang tak jelas dilontarkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, dia khawatir aktor dibalik bom bunuh diri di Polrestabes Medan adalah negara, persis seperti zaman orde baru, pernyataan Busyro Muqoddas ini sangat berbahaya.

Kenapa menyangkal? Jelas-jelas teroris di Medan rajin datang ke pengajian, celananya cingkrang dan istrinya bercadar. Itu sudah simbol di mereka yang menganut agama Islam

Salah satu pegiat medsos Denny Siregar memberikan jawaban tegas terkait masalah ini.

Menurut Denny banyaknya teroris yang meledakkan dirinya, jelas-jelas mereka menganut agama Islam, terlihat dari rekam jejak mereka. Tapi banyak yang menyangkal dengan kata, “Mereka tidak beragama..”

Baca: Busyro Muqoddas Tuduh Pemerintah Aktor Dibalik Bom Medan, Edi Hasibuan: Ini Bahaya

Bahkan seorang Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah dan mantan Ketua KPK pengganti Antasari Azhar, dengan sengit membantah dan tidak mau dikaitkan dengan Islam.

Ia bahkan berhalusinasi bahwa teroris di Medan itu aktornya negara. Dan ia menyerang pemerintah karena selalu mengaitkan teroris dengan simbol agama. “Guru ngaji itu simbol agama..” katanya protes, saat Densus 88 mengkonfirmasi seorang guru ngaji sebagai otak bom Medan.

Kenapa menyangkal? Jelas-jelas teroris di Medan rajin datang ke pengajian, celananya cingkrang dan istrinya bercadar. Itu sudah simbol di mereka yang menganut agama Islam.

Baca: Menyikapi Tren Salafisme “Kelompok Cingkrang” di Muhammadiyah

Seharusnya kita yang beragama Islam mulai instropeksi, ada yang salah dengan situasi ini. Dan mulai berbenah, diawali dengan menyisir para penceramah radikal di masjid dan pengajian, bukannya sibuk cari alasan sana sini.

Akuilah, bahwa banyak teroris disini itu beragama Islam. Tidak perlu dibilang mereka tidak beragama segala. Orang juga tahu kok, yang salah bukan agamanya, tetapi oknum yang menjalankan agama. Kenapa mesti malu?

Anggap itu sebagai pelajaran, supaya para ulama, para kyai, para habaib di negeri ini mulai mengatur barisan kembali supaya nama Islam tidak tercoreng disini. Selalu menyangkal, menunjukkan kita bodoh. Tidak pernah belajar apapun dari situasi yang terjadi.

Saya sendiri tidak merasa malu. Bahkan sejak beberapa tahun lalu memerangi oknum yang menyalahgunakan nama agama yang saya anut. Kalau bukan orang Islam sendiri yang memperbaikinya, lalu siapa lagi?

Entar kalau yang Kristen, Hindu atau Budha menyinggungnya, ngambek lagi. Trus demo berjilid-dilid, nuding penista agama. Kapan dewasanya?

Baca: Dina Sulaeman: Waspadai Bisnis Penggulingan ‘Rezim’

Seperti teman yang bau ketek itu, akhirnya menjadi bahan omongan disana sini dan ia dijauhi, karena tidak mau mendengar nasihat orang lain. Padahal nasihat itu biasanya datang dari orang dekat, kalau orang jauh pasti gak mau negur, cuman meludah saja.

Ayo dewasa, supaya kita sama-sama bisa mencari solusinya. Tinggal mengakui, apa susahnya? Jangan usia doang yang tua, kelakuan kayak ABG yang pertama kali datang bulan.

Akhirnya jadi bahan ejekan dan bahan sindiran oleh agama lain. Lebih malu-maluin kan?

Ya sudah, kalau tetap gak mau, anggap saja teroris itu tidak beragama. Berarti orang yang tidak beragama, dia athletis. Karena kalau beragama, dia pasti tesis.. Puas? Seruput koncinya. (ARN)

Foto Denny Siregar dan Busyro Muqoddas

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2019/11/15/tuduh-pemerintah-aktor-dibalik-bom-medan-denny-siregar-semprot-busyro-muqoddas/

Busyro Muqoddas Tuduh Pemerintah Aktor Dibalik Bom Medan, Edi Hasibuan: Ini Bahaya

Arrahmahnews.com, Jakarta – Pernyataan tak pantas dilontarkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, dia khawatir aktor dibalik bom bunuh diri di Polrestabes Medan adalah negara, persis seperti zaman orde baru, pernyataan Busyro Muqoddas dianggap berbahaya.

Begitu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan kepada wartawan, Jumat (15/11).

Baca: Maaf Jenderal, PKI Zaman Sekarang Berjubah Khilafah!

“Lemkapi mengecam pernyataan itu, kecurigaan Pak Busyoro sangat tidak berdasar dan menyesatkan. Pernyataan tersebut membahayakan,” kata Edi.

Mantan anggota Kompolnas ini berpendapat, aksi bom bunuh diri yang menyasar Polrestabes Medan merupakan bagian dari pembalasan pelaku teror yang dendam terhadap Polri.

“Kami paham, aksi itu adalah pembalasan. Pelaku teror ini marah karena seluruh sel-sel jaringannya banyak ditangkap polisi. Kami datang kesini untuk memberi support dan dukungan kepada Polri. Kami ini datang mewakili para akademisi yang tergabung dalam Lemkapi,” urai Edi.

Baca: Polisi Diraja Malaysia Sahkan Wahabi Ajaran Terorisme

Edi menambahkan, walaupun aksi teror terjadi, tapi bukan berarti polisi tidak kerja dan kecolongan. Pasalnya, Edi menilai selama ini Polri melalui Densus 88 terus bekerja melakukan upaya-upaya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat.

Masyarakat, kata Edi, harus paham bahwa pelaku teror seringkali muncul ketika melihat kelengahan dan melakukan aksinya dengan menyamar ketika masyarakat sibuk oleh kegiatannya.

Untuk itu, dia berharap Polri terus meningkatkan kewaspsdaan dalam memberikan pengamanan baik dalam markasnya sendiri maupun di tengah masyrakat.

Baca: Wahabisme Lebih Berbahaya dari Komunisme dan PKI

“Kinerja Polri dalam penanganan terorisme cukup bagus dan bahkan terbaik di dunia saat ini, termasuk dibandingkan dari Amerika sekalipun,” ujarnya.

Untuk itu, Edi mengajak masyarakat agar mempercayakan kepada Polri agar terus meningkatkan kinerja, memberikan support kepada Polri untuk terus bekerja dalam melayani dan melindungi masyrakat.

“Kita berikan waktu kepada Polri mengungkap kasus ini sampai tuntas,” pungkasnya. (ARN)

Busyro Muqoddas

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2019/11/15/busyro-muqoddas-tuduh-pemerintah-aktor-dibalik-bom-medan-edi-hasibuan-ini-bahaya/

Setelah Badai Bertubi, Yakinlah Ahok Sudah Kuat untuk BUMN

Ibarat bayi yang berulang-ulang mengalami sakit, tanpa kita sadari, sebenarnya sakit yang dialami bayi itu justru merupakan salah satu proses dari peningkatan imunitas (sistem kekebalan) tubuhnya. Walau bukan berarti setiap bayi sakit lalu kita biarkan saja ia meningkatkan imunitasnya sendiri. Orang disekitarnya perlu membantu memastikan imunitas itu berhasil ditingkatkan dengan asupan gizi yang cukup, kondisi bayi yang nyaman, pengobatan yang memadai, dan imunisasi tambahan yang diperlukan.

Jika itu semua sudah dijalani dengan proses yang baik dan alami, maka satu saat nanti kita akan mendapati seorang manusia dewasa dengan tubuh kuat dan jiwa sehat, mampu mencegah kebocoran asset negaranya, bisa menciptakan daya kerja yang stabil, bahkan mungkin mempengaruhi perkembangan BUMN secara positif.

Lebih kurang, saya melihat, sedemikianlah kondisi Ahok dari waktu ke waktu. Badai bertubi-tubi yang sudah dijalaninya dengan ikhlas selama ini, sudah membentuk karakternya, jiwanya, menjadi pribadi yang lebih kuat, tangguh dan bijaksana. Walau memang kata kuncinya adalah, tidak lari dari masalah, sehingga dia menjadi pribadi berani. Berani di dudukkan dalam masalah apa saja, yang mungkin sebenarnya bukan masalahnya sendiri.

Maka, menjadi maklum bagi kita, ada pribadi yang tidak pernah akan menjadi dewasa, menua dalam kepengecutan, karena setiap masalah yang datang, disikapi dengan melarikan diri, atau paling banter sibuk memutarbalikkan kata dan fakta.

Tidak ada pribadi yang selamanya nyaman, walau sudah diuji sebelumnya. Begitupun Ahok yang belakangan dijuluki kasar, sering bikin keributan, oleh FSPBB. Entahlah, makhluk apa FSPBB ini, tadinya saya pikir salah satu jenis mata pelajaran sejarah tempo dulu, tapi mereka mengaku sebagai Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Hahaha, sudah federasi, serikat pula.

Tidak cukup sampai disitu FSPBB menyampaikan penolakan atas narasi Ahok akan menempati salah satu poisisi penting di Pertamina.

"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," ungkap Presiden FSPPB Arie Gumilar.

Arie melanjutkan, bahwa Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.

"Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik," tuturnya. Sumber

Saya tidak ingin mencari tahu siapa sebenarnya Arie ini, apakah ada kaitannya dengan jiwa-jiwa yang melarikan diri, atau berkaitan dengan bobroknya kinerja Pertamina selama ini, saya sama sekali tidak peduli. Apalagi jabatannya keren pisan, presiden, juga saya tidak merasa perlu cari tahu, di mana negaranya, kapan Pilpresnya dan berapa kertas suara yang sobek.

Yang saya mau tahu, apakah ada hak Arie ini mengatur-ngatur Pertamina dan jajarannya? Atau, pantas tidak kita mendengarkan pernyataan-pernyataan, yang saya khawatir, dia sendiri tidak paham apa yang sudah dinyatakannya.

Ahok sering bikin keributan, gaduh? Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Ahok punya masalah hukum dan perilaku, sehingga tidak boleh menjabat di Pertamina? Hahaha.

Serius, saya khawatir sekali orang ini tidak sadar apa yang sedang dibicarakannya. Karena yang saya tahu, silahkan Arie, atau siapapun yang ingin mencari tahu, cari sendiri saja literasinya, bahwa penetapan direksi merupakan kewenangan pemegang saham, dalam hal ini adalah Kementerian BUMN. Bukan presiden, apalagi presiden federasi sepak bola.

Apakah cukup dengan itu saja? Entahlah, sepertinya mungkin Arie lebih pintar dari Erick Thohir, tapi kan minimal Erick sudah menanyakan ke staf-stafnya sehingga narasi Ahok masuk ke Pertamina bukanlah suatu pelanggaran.

Tapi, sudahlah. Biarkan Arie dengan pemikirannya. Yang mau saya sampaikan sebenarnya ada imunitas tersendiri yang dihadiahkan Tuhan untuk Ahok, dan pada akhirnya untuk negara ini. Di atas semua kejadian, ada campur tangan Tuhan yang merestui Indonesia ini tetap berdiri, Ahok tetap bisa berpartisipasi, sehingga, walau badai yang datang silih berganti namun Indonesia tetap bisa berdiri sampai sekarang. Malah semakin hari semakin kuat. Begitupun dengan Ahok.

Tuhan telah mengijinkan badai dan penyakit-penyakit ini menghampiri untuk proses penguat imunitas. Lalu Tuhan pula yang telah mendesain meningkatnya imunitas yang kuat di dalam hidup dan kehidupan.

Jadi, siapapun kita, apapun yang sedang menimpa, hadapi sajalah dengan sekuatnya, jangan melarikan diri. Itu yang akan membuat kita menjadi lebih kuat.

Sumber Opini : https://seword.com/umum/setelah-badai-bertubi-yakinlah-ahok-sudah-kuat-ed9IOdRQt0

Akhirnya Saya Sadar! Mau Berpolitik Jangan Baper

Politik itu cair. Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Mereka yang berpolitik memang terkadang memiliki tujuan – tujuan tersendiri. Ada yang memang terpanggil nuraninya demi bangsa dan negara dan banyak juga yang berpolitik demi kepentingan diri sendiri maupun golongannya.

Saya hanyalah rakyat jelata biasa yang kebetulan tertarik dengan dunia perpolitikan Indonesia. Memang harus diakui bahwa sebelumnya saya tidak suka dengan yang namanya politik. Namun, ketika muncul dua anak bangsa dalam dunia perpolitikan Indonesia beberapa tahun silam, saya mulai suka dan mengikuti seluk beluk politik Indonesia.

Dari dua anak bangsa tersebut akhirnya saya sadar bahwa politik tidak selamanya gelap dan kelam. Buktinya mereka berdua berpolitik demi bangsa dan negara ini. Itulah yang sampai sekarang menjadi pedoman saya dalam bersikap. Saya pun mencoba menularkan prinsip politik mereka berdua kepada anak didik saya.

Dinamika perpolitikan tanah air setelah pilpres 2019 memang sempat membuat saya gamang dalam menentukan arah pilihan politik saya ke depannya. Bagaimana tidak, mereka yang kita lawan mati – matian saat pilpres 2019 pada akhirnya menjadi kawan dalam koalisi. Logika saya sempat berontak pada saat kedua orang tersebut masuk dalam kabinet Indonesia Maju Jokowi.

Sempat muncul pikiran untuk berseberangan dengan pemerintahan yang saya bela pada saat itu. Saya sebenarnya ingin segera menulis keluh kesah saya dengan masuknya partai lawan kita dalam pilpres 2019. Namun pada akhirnya saya urungkan karena saya takut tulisan saya nantinya terlalu terbawa emosi yang tidak stabil kala itu.

Saya memutuskan untuk mengamati serta menunggu langkah politik Jokowi selanjutnya. Ternyata apa yang ada dalam pikiran presiden Jokowi melebihi apa yang kita perkirakan sebelumnya. Segala keputusan beliau menarik partai lawan menjadi kawan ternyata memiliki makna tersendiri bagi koalisi beliau sendiri.

Ular berkepala dua yang berada dalam koalisi akhirnya muncul satu persatu. Publik pada akhirnya bisa melihat mana yang mendukung secara sukarela dan mana yang mendukung karena ada maunya. Saya terkesima dengan pelajaran politik ala Jokowi yang menarik lawan menjadi kawan dan menyibak kawan yang ternyata merupakan serigala berbulu domba.

Jokowi tidak membawa emosi dalam berpolitik. Beliau mencoba berpolitik secara santun namun di lain sisi mampu membuka segala bobrok yang tersimpan rapi dari publik. Beliau sadar bahwa pada era digital seperti sekarang ini, banyak rakyat yang sudah bisa menilai dengan akal sehat mana yang merupakan kawan sebenarnya dan lawan sebenarnya.

Jikalau Jokowi tidak menarik lawan menjadi kawan mungkin kita tidak akan pernah tahu belang di balik para pendukung Jokowi. Makna lain dari ditariknya lawan menjadi kawan juga sebagai ajang pembuktian apakah memang benar lawan yang selama ini koar – koar lebih hebat dari Jokowi mampu bekerja maksimal untuk bangsa dan negara ini.

Jokowi seperti menggunakan sebuah anak panah yang mampu menembak dua burung sekaligus. Andai saja Jokowi baperan, mungkin saja kerusuhan akan terus bergejolak serta mereka – mereka yang punya agenda sendiri – sendiri dalam tubuh koalisi akan tetap bebas menjalankan agenda mereka.

Akhirnya saya semakin sadar bahwa baperan dalam politik sama sekali tak akan membawa untung. Lihat saja mereka yang dengan mudahnya terhasut segala macam fitnahan serta hoaks, pada akhirnya mereka semua mendekam dalam jeruji besi namun elit yang mereka bela justru mendapat kursi empuk dalam pemerintahan yang mereka benci.

Bagi saya pribadi, tidak ada salahnya jika Jokowi membagi kekuasaan kepada para partai politik yang mendukung beliau. Namun akan menjadi masalah jika partai politik tersebut minta jatah sekian menteri ataupun meminta pos kementerian tertentu. Jokowi wajib mengakomodir semua pendukungnya namun pilihan siapa dan di mana tetap menjadi hak beliau.

Bagi teman – teman yang mendukung Jokowi secara sukarela, ingat tujuan kita adalah memberikan amanah kepada pemimpin terbaik. Kita tak berharap imbalan apapun karena pada dasarnya kita berjuang demi kebaikan serta kemajuan bangsa dan negara ini. Inilah prinsip yang akan selalu saya pegang dalam memutuskan keputusan politik saya.

Kita telah memilih Jokowi untuk lima tahun kedepan dan sudah sepatutnya kita percaya dengan segala keputusan beliau. Jangan baper karena baper hanya akan menghambat kita menuju Indonesia Raya Jaya Maju. Merdeka.

Sumber Opini : https://seword.com/politik/akhirnya-saya-sadar-mau-berpolitik-jangan-baper-qjNwKs7Xyf

Rizal Ramli Protes Ahok Masuk BUMN, Mungkin Ia Pikir Kenapa Tidak Dirinya

Ahok sungguh fenomenal. Banyak orang takut kepada dirinya. Apalagi kelompok PA 212 mendengar nama Ahok saja mereka sudah seperti tikus yang ketakutan melihat seekor kucing yang siap menerkam.

Lihat saja, baru saja isu Ahok ingin dijadikan menteri. Mereka sudah protes. Dengar Ahok ingin dijadikan Dewan Pengawas KPK, mereka sudah teriak. Setiap kali Ahok diisukan ingin menempati sebuah posisi di pemerintahan, mereka yang teriak paling kencang.

Mereka selalu mencari-cari alasan yang terkesan masuk akal untuk menjegal Ahok untuk mengabdi pada negeri ini. Isu penista agama masih saja dibawa-bawa sampai sekarang, meskipun Ahok sudah menjalani hukumannya. Ahok dicap sebagai tukang gaduh. Padahal dari kelompok mereka tak sedikit yang menjadi tukang gaduh juga.

Dan sekarang ketika Ahok disinyalir akan menduduki kursi terhormat di BUMN sektor energi (kita masih belum tahu di BUMN energi mana Ahok akan ditempatkan) gelombang protes sudah bermunculan sejak beberapa hari yang lalu.

PA 212 sudah mengancam akan menerjunkan massa lebih banyak lagi kalau Ahok benar-benar diangkat menjadi boss di BUMN. Bahkan ada statement dari PA 212 yang saya anggap lucu. Apakah tidak ada lagi orang yang lebih sopan selain Ahok?, Apakah PA 212 tidak bercermin bahwa mereka justru yang paling tidak sopan.

Selain PA 212, gelombang protes juga dilancarkan oleh Serikat Pekerja Pertamina. Mereka membuat spanduk-spanduk bernada protes atas penunjukan Ahok menjadi petinggi di BUMN.

Ahok memang sudah selayaknya ditempatkan di BUMN seperti Pertamina ini. Selain banyak mafia migas yang bermain di sana, juga banyak prosedur yang membuat boros anggaran belanja di Pertamina tersebut. Hal-hal tersebutlah yang di kemudian hari harus ditertibkan. Agar Pertamina lebih sehat sebagai sebuah perusahaan pelayanan publik di tanah air ini.

Gelombang protes dari Serikat Pekerja Pertamina ini sudah menunjukkan bahwa di Pertamina memang ada masalah besar. Masalah yang harus diselesaikan oleh Ahok. Jadi, tidak salah jika nanti Menteri BUMN Erick Thohir menempatkan Ahok sebagai direksi di Pertamina. Karena hanya Ahok yang tegas yang sanggup menghadapi tekanan baik dari serikat pekerja atau pun mafia migas yang merajalela di BUMN sektor energi ini.

Memang mengherankan jika Serikat Pekerja Pertamina sudah melayangkan protes kepada pemerintah yang akan menunjuk Ahok sebagai petinggi BUMN sektor energi, karena sampai saat ini kita belum tahu di BUMN mana Ahok akan ditempatkan dan diposisi apa yang akan diduduki Ahok. Tapi mereka sudah melayangkan protes keras. Ini menandakan bahwa Serikat Pekerja Pertamina memang sangat takut Ahok menjadi boss mereka. Kalau tidak apa-apa kenapa harus takut?

Layangan protes juga datang dari mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal Ramli yang terkenal dengan rajawali ngepretnya itu tidak mengerti mengapa Jokowi menunjuk Ahok sebagai petinggi di BUMN sektor energi. Bagi Rizal Ramli penempatan Ahok tersebut akan menjadi masalah di kemudian hari buat Jokowi.

Protes dari Rizal Ramli ini membuat kita pun bertanya-tanya. Apa masalahnya Ahok ditunjuk sebagai boss di BUMN sektor energi? Apakah Ahok tidak kapabel untuk menjadi seorang petinggi di BUMN?

Mungkin Rizal Ramli berpikir bahwa dirinya lebih mampu menjadi petinggi di BUMN daripada Ahok. Dan menganggap dirinya lebih layak dipilih dari pada Ahok yang menurutnya pembuat masalah itu.

Tapi apakah Rizal Ramli sadar bahwa yang selama ini menentang Ahok orangnya hanya itu-itu saja? Apalagi sekarang Ahok diisukan menjadi petinggi di Pertamina, makin membuat mafia migas kebakaran jenggot. Ketegasan Ahok membuat mereka semakin ketakutan. Dan akhirnya mereka memanfaatkan ormas-ormas yang selama ini dikenal sebagai pembenci Ahok untuk melakukan perlawanan.

Seharusnya Rizal Ramli sadar bahwa Ahok diprotes bukan karena kapabilitasnya yang diragukan. Tetapi Ahok diprotes karena memang Ahok dibenci oleh sekelompok orang yang tidak senang kepada dirinya.

Jika Ahok dipilih oleh Jokowi untuk membantunya di BUMN, tentu Jokowi sudah paham dan mengerti siapa Ahok tersebut. Sehingga Jokowi tidak ragu untuk menempatkan Ahok di BUMN sektor energi tersebut.

Jikalau Rizal Ramli tidak dipanggil untuk memimpin BUMN, seharusnya Rizal Ramli sadar bahwa dirinya tidak sepintar yang dia kira. Dipecat menjadi menteri sudah dapat dijadikan contoh bahwa Rizal Ramli yang jago koar-koar tapi tidak mampu melakukan tugasnya sebagai menteri.

Jadi jangan lagi Rizal Ramli merecoki Jokowi dengan mengatakan Ahok akan menjadi masalah nantinya. Dan jangan pula menganggap dirinya paling pintar se-Indonesia, padahal jadi menteri saja dipecat oleh Jokowi.

Sumber Opini : https://seword.com/umum/rizal-ramli-protes-ahok-masuk-bumn-mungkin-ia-d0kHbBPa53

Tolak Ahok? Jangan Biarkan Kadrun Bertingkah

Kaum kadal gurun selalu bertingkah jika sesuatu itu tidak sesuai dengan syahwat mereka. Yang berbeda dengan mereka pasti dikatakan kafir laknatullah. Kalah dalam kompetisi semacam pilpres, dengan mudah menuding bahwa KPU dan semua pihak yang tidak sejalan mereka curang. Pokonya hanya mereka yang benar dalam segala hal.

Ketika bom bunuh diri meledak di Medan, menewaskan pelaku, the kadruns dengan enteng mengatakan bahwa pelaku tidak memiliki agama; tidak berjenggot; tidak bercingkrang, dan lain sebagainya. Sementara keterangan para saksi yang sehari-hari kerap berinteraksi dengan pelaku, yang bersangkutan itu rajin dan taat beribadah, sehari-hari mengenakan celana "setengah tiang"--salah satu ciri khas bangsa kadrun. Bahkan bininya pun menutupi wajah dengan burqa. Komplit dah.

Dewasa ini kadrun sedang punya gawean baru, yakni memprotes kemungkinan masuknya Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama (BTP) ke jajaran pejabat BUMN. Dua instansi BUMN yang terkemuka: Pertamina dan PLN disebut-sebut sebagai bakal tempat pengabdian Ahok untuk bangsa dan negara yang dia cintai ini. Hal ini menyusul pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Ahok di Kementerian BUMN, belum lama ini.

Belum jelas benar sih juntrungan pertemuan itu, namun di media-media sudah ramai berita bahwa mantan bupati Belitung Timur itu akan menempati kursi pejabat Pertamina, mungkin sebagai dirut? Atau sebagai orang nomor satu di PLN, yang sedang "kosong" pimpinan defintif gara-gara Sofyan Basir, mantan dirut, berhalangan karena sibuk dengan kasusnya di KPK.

Berita terbaru, doi dibebaskan pengadilan dari segala tuduhan korupsi yang disangkakan oleh KPK. Apapun itu, mungkin Basyir tidak lagi etis kalau dikembalikan ke kursinya, maka perlu digantikan oleh figur lain. Si Ahok-kah itu? Masih jauh panggang dari api, tetapi netizen yang selalu heboh, pandai membuat status-status yang menjadi guyonan. Misalnya, pejabat dan karyawan PLN mendoakan supaya Pertamina sukses di bawah Ahok. Sebaliknya pihak Pertamina mendoakan Ahok ditugaskan memimpin PLN, supaya perusahaan negara penyedia strum ini maju pesat. Ya, kedua lembaga ini tampaknya "alergi" dengan Ahok.

Tapi Pertamina sepertinya lebih nyata bergejolak dengan isu hadirnya Ahok di sana. Di medsos viral spanduk penolakan yang nadanya ditujukan pada Ahok. "Kami menolak perusuh", demikian antara lain kalimat penolakan itu. Tapi yakinlah, suara-suara penolakan itu dikomandoi oleh bangsa kadrun. Bahkan ada berita bahwa jutaan kadrun akan kembali ke jalan, untuk menolak Ahok come back ke pemerintahan. Stigma sebagai "penista agama" yang mereka jual. Padahal, kalau dihitung-hitung, jumlah penista agama jauh lebih banyak bercokol di grup kadrun.

Apapun ancaman kadrun, tidak perlu direspons oleh pemerintah. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Biarkan seja mereka berdemo dan berteriak-teriak selama mereka ingin, namun pemerintah harus tetap berjalan di jalur yang benar, membenahi BUMN dengan menempatkan pejabat yang tepat di sana, termasuk Ahok tentu saja. Kinerja doi toh sudah terbukti selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Ahok membangun DKI tanpa menyedot APBD. Bandingkan dengan Gabener yang malah membangunkan para koruptor dan maling anggaran untuk berpesta pora bermalam-malam suntuk sambil mengendus-endus kaleng Aibon.

Membenahi BUMN supaya lebih sehat, lebih maju, dan bersih dari kasus-kasus korupsi, adlaah jauh lebih penting ketimbang mendengarkan suara-suara frustrasi dari kaum kadrun. Mereka minta pemerintah menjaga perasaan umat dengan tidak menempatkan Ahok menjadi pejabat di BUMN. Umat yang mana? Sementara sebanyak 270 juta jiwa rakyat Indonesia mendambakan supaya korupsi dienyahkan dari negeri ini. Korupsi itu biang kesengsaraan yang menimpa rakyat. Sementara banyak pelaku korupsi bercokol di badan-badan usaha milik pemerintah. Dan ini yang perlu dan mendesak untuk dituntaskan. Maka menempatkan seorang Ahok yang sudah terbukti galak dan garang terhadap hal-hal yang beginian, merupakan suatu keputusan yang sangat tepat.

Pemerintah tak usah mendengarkan curhat kadrun yang menyoal perilaku kasar dan arogan Ahok sehingga tidak pantas menjadi pejabat publik. Sekasar-kasarnya Ahok, rasa-rasanya dia tidak pernah menuding dan memaki-maki orang lain dengan sebutan "si kutil babi". Searogan-arogannya Ahok, dia tidak pernah menghina Pancasila dengan plesetan "pantat cina" atau "panca gila". Segendeng-gendengnya Ahok, dia tidak pernah merendahkan sapaan khas suku bangsa orang dengan plesetan: campur racun, dll. Sementara, Ahok, paling parah hanya ketika menulis kalimat: Pemahaman nenek lu! di draf RAPBD DKI 2016, karena banyak anggaran siluman yang jumlahnya belasaan triliun rupiah.

Jadi, tiada guna mendengarkan protes atau ancaman dari kawanan yang nyata-nyata memiliki agenda tersendiri di negeri ini. Mereka hanya ingin mengubah negeri ini sebagaimana mereka inginkan, tanpa peduli perasaan banyak orang yang tidak sepaham dengan mereka. Gokilnya, mereka justru minta pemerintah menjaga perasaan mereka dengan tidak mengangkat Ahok sebagai pejabat di BUMN.

Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa sekali kemauan kaum ini dituruti, mereka akan terus ngelunjak. Sebab merasa bahwa tuntutan dan protes mereka dikabulkan, maka ke depan mereka akan semakin menjadi-jadi. Semua hal yang tidak sesuai dengan kemauan mereka akan diprotes. Jika misalnya dalam pilkada terpilih gubernur, bupati, walikota, yang bukan mereka kehendaki, maka dengan mudah mereka akan menuntut atau memprotesnya supaya diganti, atau pilkada diulang. Presiden Jokowi yang sudah jelas memenangi Pilpres 2019 saja dikatakan sebagai presiden ilegal. So what ? Gitu loh.

Sumber Opini : https://seword.com/umum/tolak-ahok-jangan-biarkan-kadrun-bertingkah-xEtQVRK4yk

Lawakan Lulung, Pemerintah Diminta Rekonsiliasi Nasional Soal Pencekalan Rizieq

Haji Lulung ternyata masih belum kehilangan kemampuannya untuk membuat lawakan yang bikin kita tertawa lepas.

Bagi yang tidak tahu, Lulung sekarang sudah menjadi kader PAN dan anggota DPR fraksi partai tersebut.

Sebelumnya, Haji Lulung menganggap upaya untuk memulangkan Rizieq dari Arab Saudi ke tanah air bukan merupakan perkara yang berat bagi pemerintah.

Bukan perkara berat? Iya bukan perkara berat kalau Indonesia sekuat dan se-powerful Amerika Serikat. Lulung harus sadar, Indonesia tidak akan bisa mendikte atau mengatur-atur kebijakan Arab Saudi apalagi untuk orang seperti Rizieq yang katanya hidup aman dan nyaman di sana. Kalau hidup nyaman di sana, ngapain lagi pulang ke sini? Publik juga tidak merindukan dia, kok.

Terkait dengan pengakuan Rizieq bahwa dirinya mengalami pencekalan, Lulung menilai pemerintah harus menjadi bagian terdepan dalam upaya rekonsiliasi nasional. "Jadi dimulainya dari pemerintah rekonsiliasi nasional. Ya sudah, ajak tokoh dan elite, juga tokoh yang di seberang sana dan sini, semua jadi satu. Kan ini bukan masalah besar mengembalikan Habib Rizieq itu," kata Lulung.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan tegas mengaku tidak setuju dengan usulan Politisi PAN Abraham Lunggana alias Haji Lulung soal Rizieq Shihab. Eks politikus PPP itu sebelumnya meminta pemerintah melakukan rekonsiliasi nasional terkait pencekalan terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu.

Moeldoko merasa aneh dan mempertanyakan maksud adanya usulan dari rekonsiliasi nasional. Menurut Moeldoko, pemerintah tidak pernah memiliki masalah dengan Rizieq. "Apanya yang direkonsiliasikan?, wong enggak ada apa-apa kok direkonsiliasi. Enggak ada masalah," kata Moeldoko.

Pemerintah Indonesia tidak pernah mencekal Rizieq untuk kembali ke Indonesia. Hanya Rizieq lah yang entah sedang berhalusinasi atau memang suka menuding, yang mengatakan pencekalan terhadap dirinya adalah permintaan dari pemerintah Indonesia. Lagipula pengacara Rizieq sudah menyebut kalau surat pencekalan tersebut bukan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dirjen Imigrasi dan juga Menko Pulhukam juga sudah menjelaskan dan membantah.

Apakah Rizieq ini terlalu hebat dan dihormati sehingga pemerintah harus melakukan rekonsiliasi nasional? Rizieq dicekal, bukan sedang dalam masa kritis, dan lagipula masalahnya tidak jelas, hanya Rizieq yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan pemerintah Arab Saudi. Seolah Rizieq ini adalah orang paling berpengaruh di dunia versi Forbes. Padahal kenyataannya dia ini orang yang dihebat-hebatkan karena narasi palsu yang dipercaya bulat-bulat oleh pendukungnya yang jenius dan cerdas. Isitilahnya, hebat karena terlalu dipaksakan dengan cara yang sangat bodoh dan konyol.

Lulung juga ingin agar tidak ada lagi imbauan agar Rizieq pulang sendiri ke Indonesia. "Jangan ada lagi kata, ‘pulanglah, itu kata tokoh, emang ada urusan apa? Dulu dia juga pergi sendiri’. Enggak usah ada kata seperti itu. Pemerintah yang sekarang harus lebih dahulu melakukan rekonsiliasi nasional," kata Lulung. Menurut dia, perbedaan yang sempat terjadi semasa Pilpres lalu telah usai dan sekarang merupakan waktunya untuk rekonsiliasi nasional yang inisiasinya harus diawali oleh pemerintah.

"Toh, saya secara pribadi barangkali, mengajak juga, ini kan putra bangsa terbaik, Habib Rizieq. Kan, politik sudah jelas, kontroversi jelas. Sekarang kan sudah selesai, sudah dong, apalagi. Nah, mengenai misalnya pencekalan, pemerintah harus lebih dahulu. Pemerintah harus lebih dulu membuat rekonsiliasi nasional," katanya.

Waduh, Rizieq dia anggap sebagai putra terbaik bangsa? Apakah pembaca di sini ada yang setuju atau kepala mulai pusing-pusing :D?

Dengar ya, Rizieq dan pendukungnya yang cari masalah duluan. Mereka yang menantang duluan seolah sudah sangat hebat. Katanya tidak butuh bantuan pemerintah, ngapain pula sekarang sibuk minta perhatian pemerintah? Apalagi gerombolan tiga angka yang super stres itu, yang terang-terangan tidak mau mengakui pemerintahan Jokowi karena hasil pemilu curang.

Lagipula mereka juga lah yang menutup pintu rekonsiliasi dengan pemerintah meski pun kita tahu pemerintah juga tidak pernah tawarkan rekonsiliasi. Belum diajak sudah merasa bakal diajak dan duluan menolak. Mereka ke-GeeR-an dan tidak pernah ngaca.

Coba renungkan, orang-orang seperti mereka ini apakah pantas dibantu? Lihatlah kerusakan apa saja yang telah terjadi gara-gara mereka? Kalau memang Lulung mau, silakan dia yang bantu sendiri. Kalau mau berbaik hati bantu keuangan juga tidak ada yang protes.

Jangan malah minta pemerintah rekonsiliasi. Pemerintah punya banyak urusan yang jauh lebih penting untuk diurusi ketimbang Rizieq ini.

Bagaimana menurut Anda?

https://www.suara.com/news/2019/11/15/143222/jawab-lulung-moeldoko-apanya-yang-mau-direkonsiliasikan-dengan-rizieq

Sumber Opini :  https://seword.com/politik/lawakan-lulung-pemerintah-diminta-rekonsiliasi-UWyEiNHWQA

Pemboman Di Medan, Mematikan Pembelaan Atas Tuduhan Terhadap Umat Islam

Dulu, pernah saya mendengar ada pihak yang keberatan ketika para pelaku terror atau teroris yang melakukan pemboman, diindentikan dengan Umat Islam. Tapi sorry sorry to say yah… hingga kejadian tragedi pemboman yang terjadi di Medan, si pelaku adalah orang yang beragama Islam. Entah itu Islam garis keras, Islam radikal, atau Islam normal.

Umat Islam yang memperlihatkan kekaffahan diri mereka dalam hal berkeyakinan atas agama Islam yang dianutnya dengan memakai celana cingkrang bagi laki-laki, dan bercadar bagi perempuan, diakui atau tidak, sudah memunculkan aura yang tidak nyaman pada lingkungan sekitar.

Padahal banyak diantara mereka yang mengenakan pakaian seperti itu, memiliki sikap yang wajar. Dalam artian, mereka mampu membedakan mana yang menjadi ranah privasi mereka dan mana yang menjadi ranah umum. Dan banyak diantara mereka yang berpakaian dengan atribut keimanannya, tidak selalu dan melulu membicarakan agama atau berkhotbah di tengah-tengah percakapan. Walaupun tetap saja, cara pakai mereka, yang lain dari cara pakai muslim Indonesia, menjadi pemisah antara mereka dan umat Islam Indonesia lainnya.

Ketika Menteri Agama mengeluarkan larangan cara berpakaian yang bukan budaya Indonesia di jajaran ASN dan PNS, mereka protes dan menuntut kebebasan. Lucunya, di waktu yang sama, mereka lupa, bahwa ketika mereka menuntut kebebasan, mereka pun wajib memberikan kebebasan itu pada orang lain untuk mengartikan, berpikir, memandang dan berpendapat tentang cara pakai mereka.

Saya justru melihat bahwa larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia adalah untuk melindungi dan menjaga mereka dari anggapan-anggapan negatif rakyat Indonesia. Bagi saya pribadi, selalu ada pertanyaan, “Tidakkah mereka merasa ‘riya’ dalam beriman dan beribadah dengan berpakaian yang begitu membedakan mereka dari cara pakai masyarakat sekitarnya? Bukankah ada hadist Rosulullah yang menyerukan umat Islam untuk berpakaian mengikuti cara pakai masyarakat setempat dimana mereka tinggal?”.

Ketika bertemu dengan seorang teman berpakaian kebaya komplit dengan sanggulnya, pertanyaan pertama yang muncul di kepala dan ditanyakan adalah, “Pakai kebaya mau kemana?” atau, seorang perempuan mengenakan mukena berjalan di tengah pasar, orang juga pasti bertanya, “Mau ke masjid bu?” kalau jawabannya, “Tidak, saya mau belanja!”, orang akan berpikir dia sudah tidak waras, karena mengenakan alat sholat untuk berbelanja. Seorang perempuan mengenakan kerudung berwarna senada dengan bajunya, tapi ukuran kerudung itu lebih besar dari mukena, apa yang orang lain pikirkan? Pasti jawabannya, “Ah dia sudah ‘hijrah’”. Dan beberapa kejadian pemboman dilakukan oleh mereka yang berjanggut, bercelana cingkrang, bercadar, apa yang kemudian orang pikirkan? Pasti jawabannya, “Si pelaku adalah kelompok Islam radikal!”

“Kelompok Islam radikal!” sebuat kalimat yang lahir karena berbagai kejadian atau tindakan yang merenggut nyawa orang dilakukan oleh orang-orang yang memakai atribut yang sama, yaitu atribut umat Islam.

Sekali lagi, kejadian pemboman di Medan yang dilakukan oleh orang yang bercelaka cingkrang, yang menurut berita melakukan pemboman karena dipengaruhi oleh istrinya yang bercadar, membuat saya, sebagai sesama muslim, sesama umat Islam, tidak bisa lagi melakukan pembelaan atas tuduhan bahwa teroris yang tumbuh di Indonesia saat ini adalah kelompok umat Islam (radikal). Bahkan jujur harus saya akui, saya pribadi merasa ketakutan jika saya berdekatan dengan mereka yang bercadar atau yang bercelana cingkrang. Alert detektor saya akan langsung naik. Pertama melihat, lalu memperhatikan, setelah itu saya menjauh dan menghindari mereka.

Salahkah saya? Picikkah saya? Jawabannya tentu TIDAK! Karena jika menyangkut keamanan, maka kehati-hatian hukumnya wajib untuk dilakukan dan ini adalah HAK ASASI yang mutlak dimiliki setiap orang. Namun, yang lebih saya sayangkan adalah cara berpakaian mereka lebih berfungsi sebagai jurang pemisah antar sesame umat Islam di Indoensia.

Lalu kalimat-kalimat penentangan pun bermunculan bahwa pelaku pemboman bisa siapa saja. Tapi fakta lapangan sampai hari ini mencatat bahwa semua pelaku pemboman atau teroris adalah mereka yang seagama dan seiman dengan saya.

Warna rambut kita bisa melihatnya, tapi hati dan pikiran seseorang hanya dia dan Allah yang mengetahuinya. Tidak semua orang yang bercelana cingkrang dan bercadar itu berbahaya. Dan saya bilang, para pelaku pemboman juga tidak memperlihatkan gambaran sebagai orang yang berbahaya. Bahkan hampir semua pelaku, dikenal baik, soleh nan dermawan di lingkungan mereka. 

Sumber Opini : https://seword.com/urusan-hati/pemboman-di-medan-mematikan-pembelaan-atas-yaOp2BHoU2

Meskipun Ada Iming-iming Gaji 3 M, Ahok Bukanlah Sosok yang Mudah Digoda Uang.

Menahan diri dan berkaca alias introspeksi, menjadi kata kunci dalam menyikapi isu-isu liar belakangan ini. Kalimat itu mungkin paling tepat disarankan kepada mereka yang suka melontarkan komentar miring, misalnya terkait rencana Menteri BUMN memberi jabatan pimpinan BUMN kepada Basuki Tjahaja Purnama.

Ada andil cukup mengganggu dari para pewarta, sehingga penentangan kepada Ahok sedemikian kuatnya, andil dimaksud kita contohkan ketika diberitakan Ahok akan menerima pemasukan hingga 3,2 M per bulan jika menerima jabatan sebagai bos Pertamina. Di luar kenyataan bahwa pendapatan seorang eksekutif puncak, masih banyak yang mendapatkan lebih dari nilai itu, namun ketika diberitakan secara berlebihan, maka potensi mengundang reaksi keras pun bisa memperburuk situasi.

Maka untuk membuat publik tidak bersikap apriori, sehingga mereka menganggap hal-hal tak sepantasnya kepada sosok Ahok, pada saat dia menerima tanggung jawab dari pemerintah. Yang kita yakini, Ahok bukanlah tipe seperti itu, artinya bukan karena peluang mendapatkan pendapatan sangat besar sebagai alasannya menerima tugas berat itu.

Fakta itu terkonfirmasi sejak dirinya menjabat Gubernur DKI, yang mana dana operasional Gubernur yang seharusnya menjadi hak pribadi, justru dia kembalikan ke kas Pemprov setiap ada kelebihan. Dan biaya operasional itu mayoritas digunakan untuk urusan yang berkaitan dengan hibah kepada kalangan bawah diantara warganya sendiri.

Dalam konteks mengkritisi seorang pejabat, kita seharusnya tidak melakukannya secara prematur. Kenapa kita tidak memberinya kesempatan, agar dia menunjukkan kinerjanya sebelum kita mengkritisi pencapaiannya. Jika belum-belum dia sudah diserang habis-habisan, ada kesan tidak fair sehingga dirinya dihakimi meskipun belum pada tempatnya diberi label minus.

Ironisnya, banyak diantara pembenci Ahok, mengaitkan hal yang tidak ada korelasinya dengan jabatan yang akan disandangnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Menkopolhukam, Mahfud MD, status Ahok yang pernah terkena kasus hukum, tak boleh dikaitkan dengan penugasannya kali ini. Bisa jadi yang dimaksudkan Mahfud, seandainya Ahok mengalami kasus hukum yang terkait penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat, di sanalah kita patut menolak pemberian jabatan sebagai petinggi, jangankan di BUMN, untuk jabatan yang jauh lebih rendah pun masyarakat harus melawannya.

Beda kasusnya jika yang menjadi persoalan para pembenci adalah kasus yang sejatinya masih dalam perdebatan para ahli, terutama ahli agama. Kenapa kita perlu membahas isu ini lebih seksama, karena persoalan yang mendera Ahok, sangat kental dengan muatan politik. Setiap kasus yang aroma politisnya sangat kuat, kita tidak bisa menganggapnya sama dengan kasua yang murni sebagai fakta hukum.

Sejarah para pejuang kemanusiaan, atau para pejuang kemerdekaan misalnya, rasanya kita akan memperlakukan mereka secara tidak adil, jika di masa lalu mereka diperkarakan oleh rezim tertentu, padahal menurut pandangan masyarakat luas, mereka tidak boleh mendapatkan ketidakadilan sebagaimana telah ditimpakan.

Anggapan seperti itulah masyarakat melihat kasus Ahok yang membuatnya mendekam di penjara. Hanya untuk menjaga kaum intoleran yang membenci Ahok dipuaskan, majelis hakim seolah “bersekongkol” dengan penuntut dan penyidik. Cukup menyesakkan jika kita mengenang berjalannya penanganan kasus Ahok tersebut. Namun mau dikatakan apa lagi, jika faktanya memang sudah terlanjur basah.

Yang bisa dilakukan pada saat ini barangkali, kita harus kembali memberi Ahok kesempatan kedua. Potensi yang sudah dibuktikannya di saat lalu menjadi bekal untuk kita, bahwa kita kembali mendapat kesempatan menyaksikan bagaimana dia membenahi BUMN sesuai kapabilitasnya.

Pasti akan banyak pihak yang merasa penasaran, sejauh mana kemampuan Ahok menata kembali instansi yang selalu dinilai negatif oleh publik, terlebih pada BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti dimuat dalam konstitusi kita, bahwa kekayaan negara yang melingkupi hajat hidup orang banyak, harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka inilah BUMN diberi tanggung jawab. Sayangnya tugas ini masih jauh dari memuaskan, maka diharapkan mlalui Ahok kita akan berkesempatan mencapai tujuan ideal sesuai konstitusi.

Jika Ahok sudah mendapatkan serangan sekejam seperti sekarang, padahal menduduki jabatan pun dia belum sempat, lalu kapan kita mendapatkan kesempatan seperti gambaran tadi? Untuk itulah kita perlu memberi Ahok ruang yang cukup. Jika setelah mendapatkan waktu tertentu, maka boleh kita menyikapinya secara fair, sejauh mana dia mencurahkan kemampuannya.

Sumber Opini : https://seword.com/motivasi/meskipun-ada-imingiming-gaji-3-m-ahok-bukanlah-sXUoNJ76hP

Membuka Tabir Siapa “Di Belakang” SD Islam Terpadu (SDIT) di Indonesia

Untuk mengetahui siapa “di belakang” SDIT, kita harus mengetahui sekilas sejarah tentang lahirnya SDIT tersebut.

Pada pertengahan dekade 2000-an, Profesor Abdul Munir Mulkan yang merupakan seorang Guru Besar UIN SuKa yang sekarang menjadi Pengurus Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah mudik ke kampung halamannya di Desa Sendang Ayu, Lampung. Di kampungnya tersebut, beliau mendapati Mesjid Muhammadiyah yang dulunya damai menjadi ribut gara-gara Mesjid tersebut dimasuki oleh kader PKS yang membawa isu-isu politik ke dalam Mesjid, dan juga mengkritik fiqih serta amaliyah warga Muhammadiyah.

Kegusaran Profesor Mulkan dituangkan dalam sebuah artikel di Suara Muhammadiyah yang kemudian menjadi bahan diskusi serius kader persyarikatan mengenai massive-nya infiltrasi gerakan garis keras di lingkungan Muhammadiyah.

Kekhawatiran Profesor Mulkan ternyata bukan isapan jempol semata karena di lapangan terlihat realita betapa infiltrasi gerakan garis ini sudah seperti kanker di tubuh Muhammadiyah, hingga Mesjid-Mesjid Muhammadiyah di sekitar kantor pusat pun (Yogyakarta dan Jakarta) tidak kuasa membendung gerakan ini dan justru malah dikuasai oleh kelompok ini.

Tidak menunggu lama, di tahun 2006, PP Muhammadiyah mengeluarkan maklumat berupa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kebijakan mengenai Konsolidasi Organisasi Dan Amal Usaha Muhammadiyah. Di dalamnya langsung menyebut bawa PKS adalah memang sebuah partai politik, dimana partai politik tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah meraih kekuasaan. Dalam SK itu warga Muhammadiyah diharuskan membebaskan diri dan tidak menghimpitkan diri dengan misi, kepentingan, kegiatan, dan tujuan partai politik itu.

SK itu kemudian menjadi semacam komando bagi para kader militan Muhammadiyah untuk bebersih, tahap pertama yang dilakukan adalah bebersih pengurus dari PP hingga ranting dilanjutkan bersih-bersih di AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) dan pengurus masjid milik Muhammadiyah. Kawan saya pernah bercerita betapa berat tugasnya waktu itu dalam membersihkan masjid milik Muhammadiyah dari kader partai ini.

Setelah "dibersihkan" dari Muhammadiyah, kader PKS yang mendirikan yayasan pendidikan, label sekolahnya adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu yang kini tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia seperti yang dimuat dalam situs http://www.muslimedianews.com/2018/07/muhammadiyah-dan-pks-soal-sd-islam.html#ixzz65MYDiYY2

Seorang Kiai NU yang sekarang menjadi Dosen tetap di Australia yang bernama Nadirsyah Hosen secara tegas mengatakan bahwa sekolah Islam Terpadu itu dibuat oleh kader PKS dalam cuitannya di https://twitter.com/na_dirs/status/1019022038155980801

Dari semua informasi di atas, kita sudah paham, ternyata PKS adalah pihak yang berada “di belakang” SDIT yang ada di Indonesia saat ini.

Mungkin ada yang akan ngeles bahwa itu fitnah, atau mengatakan situs Muslimedia News tidak kredibel dan alasan lainnya.

Silahkan saja pihak PKS membantahnya, tapi itu semua tidak mengubah fakta bahwa PKS garis keras itu ada di masyarakat!

Seorang peneliti dalam bukunya yang berjudul Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia menyebutkan bahwa PKS garis keras itu didapat dari fakta di lapangan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Peneliti Yogya buku itu Abdul Munir Mulkhan kepada media nasional INILAH COM di Jakarta. Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian timnya di lapangan, menemukan fakta bahwa PKS itu memang merupakan bagian dari gerakan Islam garis keras.

"Kalau saya itu kan menemukan fakta di lapangan. Kalau tidak diakui PKS ya biasa saja. Karena kan dilapangan belum tentu juga diketahui oleh pimpinan pusatnya. Boleh jadi itu sebagai sebuah strategi besar dari PKS," kata Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Dalam buku tersebut juga memuat informasi tentang Mesjid Muhammadiyah yang dulunya damai dan tenang menjadi ribut karena dimasuki PKS yang membawa isu-isu politik ke dalam masjid. Mereka gemar mengkafirkan orang lain dan menghujat kelompok lain termasuk Muhammadiyah. Selain itu juga menyebutkan bahwa warga Muhammadiyah merasa prihatin dengan keberadaan PKS sebagai kelompok garis keras yang akan menggunakan institusi, fasilitas, anggota dan sumber-sumber daya Muhammadiyah untuk kepentingan politiknya.

"Karena partai di Indonesia tidak pernah menang kalau tidak ada dukungan dari NU dan Muhammadiyah. Untuk itu mereka gunakan Muhammadiyah untuk kepentingan politiknya," ungkapnya.

Buku tersebut diterbitkan atas kerjasama Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute dan Maarif Institute. Buku itu merupakan hasil penelitian yang berlangsung lebih dari dua tahun dan dilakukan oleh LibForAll Foundation.

Yang menjadi editor dalam buku itu adalah Gus Dur dan yang menjadi penyelaras bahasanya adalah Mohamad Guntur Romli. Bagian prolog diberikan oleh mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof A Syafii Maarif. Sedangkan bagian epilog disajikan pemimpin pondok pesantren Raudlatuth Thalibin Rembang, Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) seperti yang dimuat dalam media nasional https://m.inilah.com/news/detail/97157/peneliti-buku-pks-garis-keras-itu-fakta

Jadi situs media nasional INILAH COM di atas memperkuat informasi yang disampaikan dalam situs Muslimedia News bahwa benar ada Mesjid Muhammadiyah yang dulunya damai dan tenang menjadi ribut karena dimasuki PKS yang membawa isu-isu politik ke dalam Mesjid. Mereka gemar mengkafirkan orang lain dan menghujat kelompok lain termasuk Muhammadiyah.

Masih kurang yakin bahwa ada orang PKS yang masuk ke Mesjid Muhammadiyah dan suka mengkafirkan orang lain dan orang Muhammadiyah itu sendiri???

Penulis akan membagikan informasi yang sama bahwa PKS masuk ke Mesjid Muhammadiyah dengan membawa isu-isu politik ke dalam Mesjid, gemar mengkafirkan orang lain, dan menghujat kelompok lain, termasuk Muhammadiyah sendiri seperti yang dilansir dalam situs resmi milik NU Tulunggung yang bisa diakses di http://www.lakpesdamtulungagung.or.id/infiltrasi-islam-garis-keras-ke-muhammadiyah/

Jadi, dari semua informasi di atas, baik dari situs Muslimedia News, Inilah com dan situs resmi NU Tulungagung semua MEMBENARKAN bahwa PKS garis keras itu nyata di masyarakat!

Ayo ngaku, siapa yang pernah “dikafirkan” oleh orang PKS???

Ada yang masih ingat seorang kader PKS bernama Dwi Estiningsih yang mengatakan Pahlawan kafir?!

Ada yang ingat Ketua Umum DPD PKS di Sumatera Utara yang Ulama NU dengan kata cecunguk dan angkat telor ke Israel?

Itu adalah sebagian contoh kecil bagaimana orang-orang PKS begitu mudahnya "mengkafirkan" orang lain dan menghina Ulama NU…!

Itu yang sudah ketahuan, yang belum???

Makanya tidak heran jika salah satu petinggi NU secara tegas meminta warga NU untuk berhati-hati dengan orang PKS seperti yang dimuat dalam situs resmi NU yang bisa dilihat di https://www.nu.or.id/post/read/43530/warga-nu-diminta-hati-hati-manuver-politik-pks

Bahkan, seorang pengamat politik internasional yang bernama KH Hasyim Wahid (Gus Iim), dan merupakan adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanyalah mainan baru Amerika Serikat yang juga dimuat dalam situs resmi NU yang beralamat di http://www.nu.or.id/post/read/15198/gus-iim-pks-jadi-mainan-baru-amerika

Setelah mengetahui bahwa Sekolah Islam Dasar Terpadu (SDIT) dibuat oleh orang PKS, makanya kita tidak heran jika ada kasus seorang guru yang bernama Robiatul Adawiyah dipecat dari SDIT Darul Maza Kota Bekasi karena memilih pasaangan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum, bukan pasangan yang diusung PKS seperti “arahan” pihak SDIT dalam Pilkada Jawa Baat lalu. Sumber

Tidak heran jika ada anak SDIT Bunayya, Pekanbaru yang berseragam pramuka malah mengibarkan bendera HTI di sekolah SDIT milik orang PKS seperti yang sudah penulis bahas lengkap dalam tulisan https://seword.com/politik/siswa-sd-berseragam-pramuka-kibarkan-bendera-hti-di-sekolah-milik-orang-pks-ulah-adhyaksa-dault-SJ08ZFj8G

Hmmmm…

Ketua Pramuka saat itu adalah Adhyaksa Dault yang merupakan orang PKS dan anak SD berseragam pramuka yang mengibarkan bendera HTI tersebut sekolah di SDIT milik orang PKS!

Apakah ini sebuah kebetulan???

Ada yang masih ingat dengan pernyataan salah satu orang tua siswa yang “trauma” karena anaknya terpapar paham radikal di SDIT???

Silahkan Anda membacanya sendiri pengalaman “pahit” orang tua siswa tersebut terkait anaknya yang terpapar paham radikal saat sekolad di SDIT yang dimuat dalam halaman facebook Generasi Muda NU yang beralamat di https://web.facebook.com/GenerasiMudaNu/posts/teman-teman-yg-masih-punya-anak-kecil-kalau-mau-masukkan-anaknya-di-sdit-hendakn/1359711134182575

Sssssstt, jangan lupakan bahwa PKS adalah partai “berkedok” dakwah yang MENOLAK Pancasila sebagai asas utama ormas seperti yang diberitakan dalam situs:

https://news.detik.com/berita/d-2211477/pks-bersikukuh-tolak-asas-tunggal-pancasila-di-ruu-ormas

https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/03/27/mkbimu-pks-tolak-pancasila-sebagai-asas-utama-ormas-ini-komentar-pbnu

Kesimpulan…

Mungkin ada yang mengatakan bahwa tidak boleh “menyamaratakan” semua SDIT seperti itu.

Anda benar!

Penulis hanya memberikan secuil informasi bahwa orang PKS adalah “pemilik” SDIT yang sekarang ada di Indonesia…

Dan masyarakat pasti masih ingat dengan kasus seorang Guru dipecat dari SDIT karena beda pilihan dalam Pilkada Jawa Barat, ada anak SDIT yang pernah mengibarkan bendera HTI, ada pengalaman “pahit” orang tua yang anaknya terpapar paham radikal ketika sekolah di SDIT.

Jadi biarlah orang tua siswa sendiri yang akan menilai, apakah mereka akan memasukkan anaknya ke SDIT atau tidak setelah membaca tulisan ini…

Wassalam,

Nafys

Sumber Opini : https://seword.com/umum/membuka-tabir-siapa-di-belakang-sd-islam-terpadu-yrP84SZ54B

Hanya Perlu Dua Langkah, Gejolak Pertamina Sudah "CheckMate"!!!

Kalau melihat beberapa kejadian di Indonesia, ibarat kita sedang melihat seorang Anatoly Karpov melawan beberapa pecatur muda. Karpov adalah Pecatur dunia yang memiliki pemahaman posisional yang luar biasa. Karpov bemain tanpa banyak kesalahan di setiap permainan dan tidak mengambil risiko, Karpov mengalahkan lawan-lawannya dengan memanfaatkan ketidaktelitian mereka.

Saya sengaja memilih Anatoly Karpov dan bukan Garry Kasparov sebagai si maestro yang melawan sederatan pemain catur muda. Ini karena Anatoly Karpov lebih pas dengan strategi yang dimiliki Jokowi, ketibang Garry Kasparov yang dikenal sebagai pecatur yang paling agresif yang pernah di miliki Rusia.

Para pecatur muda itu duduk berjajar menunggu giliran untuk dikalahkan oleh sang maestro catur dunia. Dari sekian banyak Pecatur muda itu, tentu semuanya berharap dan mengkhayal bisa mengalahkan Karpov. Namun namanya juga harapan dan khayalan, satu-satu para pemain muda itu dikalahkan karena ketidak telitian mereka.

Dalam kurun waktu 7 tahun ke belakang ini, berapa permainan catur politik yang sudah kita lihat? Dan Jokowi adalah si Anatoly Karpov, sementara para penyerangnya adalah para pemain catur muda. Satu-satu, Jokowi berhasil menumbangkan lawan-lawannya. Satu kejadian yang baru saja selesai dimenangkan oleh Jokowi adalah ketika KPK mulai memainkan bidak-bidak hitam mereka.

Lalu Rizieq Shihab yang sudah beberapa kali bermain catur dan selalu dikalahkan, juga mencoba bermain lagi dengan menggunakan isu surat cekal, dan itupun dengan sangat mudah dipatahkan oleh Pemerintahan Jokowi.

Pemerintahan Jokowi yang sah secara konstituti memainkan bidak-bidak berwarna putih, sementara semua penantangnya yang menentang keberadaan Pemerintahan Jokowi dengan segala caranya memainkan bidak-bidak hitam.

Sekarang, permainan catur yang sedang kita saksikan adalah antara Pertamina yang mulai memperlihatkan perlawanannya terhadap apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Penunjukan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok untuk menjadi pejabat di dalam tubuh Pertamina, ibarat memajukan bidak pion putih ke depan. Tak perlu pakai lama, Pertamina pun langsung menggerakkan beberapa pion hitam untuk menghadang.

Dari langkah yang dilakukan oleh Pertamina, itu mengingatkan kita pada langkah yang dilakukan oleh KPK. Modusnya sama! Sama-sama menggerakkan serikat pekerjanya. Dan lucunya, antara pentolan-pentolan yang ada di serikat pekerja Pertamina dengan pentolan-pentolan wadah pegawai KPK, juga memiliki kesamaan. Mereka sama-sama pendukung 212. Yang membedakan mereka adalah isu yang dijadikan alasan dari pergerakan. Kalau KPK menggunakan UU KPK yang dipandang akan melibas kerajaan kecil yang ada di KPK sebagai alasan gerakan, kalau Pertamina menggunakan latar belakang dan kepribadian Ahok yang tegas, professional dan transparan, yang akan melibas kerajaan kecil yang ada di Pertamina. Sementara baik UU KPK maupun kinerja, integritas dan kridibilitas Ahok, keduanya memiliki fungsi yang sama. Yaitu Pembawa perubahan.

Coba kalian lihat spanduk-spanduk yang dipasang oleh Serikat Pekerja Pertamina! Tak ada satupun yang mempertanyakan kemampuan Ahok dalam bekerja. Hanya sederet kalimat lebay yang memperlihatkan kekerdilan dan kehitaman bidak-bidak mereka.

Serikat Pekerja Pertamina seharusnya belajar dari kegagalan Wadah Pegawai KPK saat menentang UU KPK. Seorang pentolan sesenior Novel Baswedan saja akhirnya angkat tangan dan menyerah mengancam dirinya sendiri untuk mundur dari KPK. Padahal, dukungan masyarakat terhadap KPK jauh lebih bagus ketibang dukungan terhadap Pertamina.

Prestasi KPK yang panen OTT, tidak menggemingkan si ‘Anatoly Karpov’ dalam menempakan bidak putihnya. Sementara Pertamina hanya dikenal memiliki bidak-bidak hitam yang sudah terlalu hitam karena sebagai sebuah BUMN sudah sangat merugikan Negara dan berpuluh-puluh tahun tak mampu memberikan BBM satu harga pada seluruh rakyat Indonesia. Itu pun belum termasuk kerugian miliaran setiap harinya karena kebocoran yang terjadi di dalam tubuh Pertamina.

Kalau saya boleh memberi saran pada Pemerintah, menghadapi reaksi penolakan atas keputusan masuknya Ahok di dalam tubuh Pertamina, saya akan memasang meja di depan kantor Serikat Pekerja Pertamina. Di atas meja itu saya akan siapkan surat pernyataan pengunduran diri bagi mereka yang tidak setuju dengan penunjukan Ahok. Dan surat pakta integritas bagi mereka yang tak mau mengundurkan diri.

Saya tidak melihat adanya masalah besar atas gejolak Serikat Pekerja Pertamina ini. Gejolak itu hanya reaksi wajar dari orang-orang belang. Secara politispun gejolak mereka tidak akan mempengaruhi dinamika perpolitikan Indonesia secara umum.

KPK yang didukung oleh mahasiswa saja akhirnya menyerah, apalagi Pertaminan yang tidak mendapat dukungan sedikitpun dari pihak manapun. Mereka hanya mengharapkan dukungan dari kelompok 212 dengan memasang spanduk bertuliskan kalimat-kalimat milik kelompok 212, seperti “Pertamina Tetap Wajib Utuh, Tolak Siapapun Yang Suka Bikin Rusuh!” atau kalimat lebay lainnya seperti “figure tukang gaduh”, “biang kekacauan”, “Pemberang” dan kalimat “bukan tempat orang tak terpuji dan mulut kotor”.

Para Serikat Pekerja Pertamina lupa kalau di Jakarta saat ini sedang merindukan kalimat viral “pemahaman nenek lu!” milik Ahok, tertera di setiap lembar RAPBD DKI Jakarta. Dan hanya kelompok 212 yang sampai saat ini masih terus berusaha menjaga apa yang mereka bangun atas diri Ahok, dan itupun sudah mulai runtuh.

Yang pasti, saya meyakini, semakin Serikat Pekerja Pertamina bergejolak, semakin rakyat menolak mendukung mereka. Pertamina bukan KPK. Dan melamar menjadi pegawai Pertamina jauh lebih mudah ketibang melamar menjadi pegawai KPK. So.... ibarat bermain catur, Karpov memajukan SATU pion putihnya, Pertamina memajukan 6 pion hitamnya, tapi hanya dengan dua langkah saja, Pertaminan dipastikan dalam posisi "Checkmate".

Sumber Opini : https://seword.com/umum/hanya-perlu-dua-langkah-gejolak-pertamina-sudah-766cjDsfMA

Re-post by MigoBerita / Sabtu/16112019/16.05Wita/Bjm