Migo Berita - Banjarmasin - "CLUSTER DEMO" : Antara Penanganan Covid & Demo Mahasiswa "Yang Sepi Peminat" dan selalu Hujan di Banjarmasin. Siapa yang tidak merasa menjadi Heroik atau Pejuang ketika demo menumbangkan Rezim Soeharto yang menjadi Presiden hingga 32 tahun oleh para mahasiswa saat itu.Namun saat ini, para mahasiswa seperti di "Setir", entah siapa yang menyetir ketika berdemo, ini terbukti di Banjarmasin yang notabene masyarakatnya adem ayem, apalagi dimusim pandemi yang masih belum usai ditengah kekhawatiran peningkatan Kasus Covid 19. Bukankah seharusnya berdemo tentang penanganan Covid 19, berapa anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah pusat kepada daerah dan bagaimana optimalisasi pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran Covid tersebut? Atau tentang Demo masalah Bansos yang semestinya didata ulang untuk mengetahui lebih detail keberadaan penerima bansos sebenernya di Kalimantan Selatan? Atau tentang Pengajuan PERDA agar usia diatas 50 tahun keatas tanpa dibedakan kaya atau miskin, ketika mereka mengajukan Bansos dan Akses Kesehatan bisa melakunnya GRATIS??? Ide-ide brillian seperti ini seharusnya dicetuskan oleh para pemuda.
Ini artinya bukan tidak peduli atau tidak pernah mengkritik kebijakan pemerintah, namun kritik dengan santun disertai dengan contoh-contoh penyelesaiannya. Kalau memang tentang pegawai KPK yang 50 an orang tidak diterima menjadi ASN, seharusnya mahasiswa bersyukur bahwa ada ribuan pegawai KPK yang diterima menjadi ASN, yang 50 an itu berarti belum beruntung!!! Kalau ternyata ada aturan perundang-undangan yang tidak beres atau bermasalah ajukan gugatan sesuai koridor hukum, bukan aksi jalanan atau demo berjilid-jilid yang hanya menghabiskan anggaran pengamanan yang seandainya dirupiahkan tentu bisa dianggarkan untuk kegiatan lainnya, seperti dalam aksi pengamanan untuk vaksin Covid massal???
Jangan hanya membuat meme Presiden dengan sebutan The King of Lip service , namun ketika diserang netizen NKRI pecinta Pak @jokowi malah bilang pengecut, berani hanya didunia maya.
Saatnya buktikan para Pemuda atau Mahasiswa/i Kalimantan Selatan berdaya guna dengan menciptakan inovasi dalam penanganan Covid 19 yang lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak dan bukan hanya untuk segelintir orang atau kelompok saja.
Agar tidak gagal paham, baca tuntas kumpulan artikel yang telah kita himpun, Selamat Membaca.
Pembatasan Mobilitas di Kalsel, Pemprov Gerak Cepat Petakan 13 Titik
apahabar.com, BANJARBARU – Markas Besar Polri mengeluarkan instruksi pembatasan dan pengendalian mobilitas. Di Kalimantan Selatan, totalnya ada 13 titik.
Lantas, bagaimana respons Pemprov Kalsel? Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, M Muslim menyatakan pihaknya siap mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.
“Kita selalu siap mengantisipasi semua kemungkinan untuk mencegah dan menangani Covid-19 ini,” ujar Muslim dihubungi apahabar.com, Kamis (1/7).
Di penjuru Indonesia, Mabes Polri memberlakukan pembatasan mobilitas di 316 titik. Mayoritas di antaranya telah memberlakukan, bahkan memperluas cakupannya.
Seperti Polda Metro Jaya. Mereka menambah lokasi pembatasan mobilitas menjadi 35 titik. Sebelumnya, polisi memberlakukan penutupan 10 ruas jalan di Jakarta saja. Sekarang meliputi Jakarta, Bekasi kota dan kabupaten, Depok dan Tangerang.
Pembatasan mobilitas adalah metode yang sudah dilaksanakan di 10 ruas jalan di ibu kota. Di Jakarta, polisi menutup akses keluar masuk jalan kecuali untuk warga setempat, mobil layanan kesehatan atau darurat. Penutupan dilakukan mulai pukul 21.00-04.00.
Sementara untuk pengendalian mobilitas, masyarakat masih bisa melintas, tapi jalan itu akan dikendalikan secara ketat. Umumnya polisi akan memberlakukan patroli bolak-balik menyasar titik rawan kerumunan.
Lantas, bagaimana dengan Kalsel? Muslim mengaku belum tahu teknisnya.
Yang pasti, dari 13 itu, 4 titik di antaranya sudah diketahui. Yakni 2 di perbatasan provinsi Kalsel-Kaltim.
Terkait anggaran yang bakal dikucurkan, Muslim pun masih akan menunggu petunjuk teknisnya dari kementerian.
Disinggung adakah sanksi bagi pelanggar jika nantinya pembatasan mobilitas ini diberlakukan? Muslim menjawab pasti.
“Tentu, setiap aturan yang dilanggar pasti ada konsekuensinya,” ujarnya lagi.
Lantas jika benar diterapkan, sampai kapan pembatasan tersebut dilakukan?
“Sesuai ketentuan aturan PPKM yang nanti dikeluarkan pusat, kami menyesuaikan,” pungkasnya.
Diwartakan sebelumnya, Polda Kalsel merasa perlu keterlibatan banyak pihak untuk menerapkan pembatasan mobilitas.
“Kalau Polda selalu siap, tapi enggak bisa berdiri sendiri,” ujar Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Moch Noor Subchan kepada apahabar.com, Rabu malam/
Lantas di mana saja titik pembatasan mobilitas?
Subchan mengatakan pihaknya masih perlu koordinasi.
“Perbatasan provinsi prinsipnya ada empat titik. Kalsel – Kalteng dua titik dan Kalsel Kaltim dua titik, apalagi di sana sedang tinggi,” ujar Subchan, Rabu (30/6).
Subchan bilang untuk sembilan titik lainya masih belum ditentukan. Pasalnya, perlu pertimbangan dan pemantauan situasi di masing-masing wilayah.
“Sementara yang sembilan belum. Melihat dari situasi Covid di masing-masing kota dan kabupaten. Menunggu perkembangan dan harus rapat koordinasi dulu,” imbuhnya.
Pun, waktu pelaksanaan masih belum ditentukan. Perlu koordinasi dengan semua pihak pemangku kepentingan.
Sedikit bocoran, bahwa untuk pembatasan dan pengendalian mobilitas itu tak jauh beda dengan pembatasan saat penyekatan Lebaran Idul Fitri lalu.
Di mana saat penyekatan saat lebaran lalu, pembatasan mobilitas dilakukan dengan syarat-syarat. Di antaranya harus mengantongi surat izin keluar masuk, hingga surat bebas Covid-19.
“Teknis persis seperti pembatasan waktu lebaran,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://apahabar.com/2021/07/pembatasan-mobilitas-di-kalsel-pemprov-gerak-cepat-petakan-13-titik/2/
Kronologi Terbakarnya Markas Satreskrim Polresta Banjarmasin
apahabar.com, BANJARMASIN – Kamis dini hari, sejumlah petugas jaga dibuat panik dengan kemunculan si jago merah.
Sejumlah saksi mata melihat api muncul pada bagian atap bangunan di bagian belakang Markas Polresta Banjarmasin.
Tak selang lama, pemadam kebakaran dari penjuru kota Banjarmasin mendatangi lokasi untuk membantu memadamkan api.
Kebakaran baru bisa dipadamkan kurang lebih 40 menit kemudian.
Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rachmat Hendrawan bilang untuk sementara api diduga muncul akibat arus pendek listrik.
“Yang terbakar awal di ruang PPA [Perlindungan perempuan dan anak]. Diduga karena korsleting listrik, jadi bukan kelalaian anggota,” jelas Kapolresta Banjarmasin.
Sebagian besar berkas di ruang PPA dan barang elektronik ludes terbakar.
“Kemungkinan 75 persen berkas ikut terbakar,” imbuhnya.
Agar hal serupa tak terjadi lagi, kapolresta berencana melakukan perombakan jaringan listrik Mapolresta.
Selama ini diakuinya jaringan listrik pada beberapa titik lokasi kurang tertata rapi.
Untuk pelayanan sementara pelayanan akan dipindahkan ke bagian depan Mapolresta atau ke ruang baru yang berlokasi di atas ruang tahanan Mapolresta Banjarmasin.
“Pelayanan akan tetap berjalan. Untuk ruangannya bisa di depan atau di ruangan baru di atas ruang tahanan,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://apahabar.com/2021/07/kronologi-terbakarnya-markas-satreskrim-polresta-banjarmasin/
Mahasiswa Banjarmasin Berencana Gelar Aksi Susulan #SaveKPK, Minta Ketua DPRD Kalsel Hadir
GELOMBANG perlawanan terhadap dugaan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum usai. Pada Kamis (1/7/2021) besok, mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel bakal kembali gelar aksi #SaveKPK jilid III.
AKSI masih dipusatkan ke Gedung DPRD Provinsi Kalsel. Kendati pada dua aksi sebelumnya, Senin (21/06) dan Kamis (24/06) lalu demonstran selalu tertahan di ruas jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Aksi kali ini merupakan buntut dari tak hadirnya Ketua DPRD Kalsel Supian HK di tengah massa pada aksi sebelumnya.
Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Ahmad Rinaldi berkata pihaknya tetap menuntut DPRD untuk segera mengeluarkan pernyataan sikap, soal pelemahan lembaga antirasuah. Yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo.
“Bukan hanya di mulut saja bilang sepakat-sepakat, apalagi cuman ke media,” singgung Ahmad Rinaldi, Rabu (30/6/2021).
Tentunya, mahasiswa di Kalsel menuntut Supian HK menemui mereka saat aksi besok. Mengingat, pada dua aksi sebelumnya politisi asal Partai Golkar itu selalu absen.“Tentunya kita akan memoblisasi massa sebanyak-banyaknya, sangat mungkin massa lebih banyak dari sebelumnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, demonstran meminta DPRD Kalsel membuat surat tuntutan dan desakan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Isinya; DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk angkat suara perihal tuntutan mahasiswa sebelumnya. Ini juga wajib dengan bukti dokumentasi video dan rilis tertulis.
Kemudian isi surat tuntutan, DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menerima dan menyetujui tuntutan mahasiswa di Banua seperti yang terlampir pada tuntutan sebelumnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/06/30/mahasiswa-banjarmasin-berencana-gelar-aksi-susulan-savekpk-minta-supian-hk-hadir/
Save KPK Jilid III, Mahasiswa Kalsel Mulai Banjiri Taman Kamboja
apahabar.com, BANJARMASIN – Massa aksi mulai membanjiri Taman Kamboja, titik kumpul demonstrasi #SaveKPK jilid III di Kota Banjarmasin.
Pantauan apahabar.com di lokasi, sejak pukul 14.00, sejumlah peserta demo mulai memadati taman di Jalan Anang Adenansi itu sejak Kamis (1/7) sekitar pukul 14.00 lewat.
Para peserta tampak datang secara perorangan serta berkelompok dari berbagai macam latar kampus.
Mereka mengenakan almameter kebanggaan kampus, lengkap beserta bendera.
Usai itu, mereka melakukan long march atau jalan jauh ke Kantor DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat.
Di sisi lain, para aparat kepolisian tampak berjaga menunggu kedatangan peserta aksi. Mulai dari mobil hingga ratusan personel dikerahkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
Arus lalu lintas di Jalan Lambung Mangkurat pun dialihkan untuk sementara waktu karena akan ada massa aksi yang memenuhi jalan.
Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Ahmad Rinaldi berkata pihaknya tetap menuntut DPRD untuk segera mengeluarkan pernyataan sikap, soal pelemahan lembaga antirasuah. Yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo.
“Bukan hanya di mulut saja bilang sepakat-sepakat, apalagi cuman ke media,” singgung Ahmad Rinaldi.
Tentunya, mahasiswa di Kalsel menuntut Supian HK menemui mereka saat aksi besok. Mengingat, pada dua aksi sebelumnya politisi asal Partai Golkar itu selalu absen.
Buntut absennya Supian HK pada aksi #SaveKPK jilid II berakibat bentrokan antara demonstran dengan aparat kepolisian. Bahkan sampai menimbulkan korban luka dari kedua kubu.
“Tentunya kita akan memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, sangat mungkin massa lebih banyak dari sebelumnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, demonstran meminta DPRD Kalsel membuat surat tuntutan dan desakan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Isinya; DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk angkat suara perihal tuntutan mahasiswa sebelumnya. Ini juga wajib dengan bukti dokumentasi video dan rilis tertulis.
Kemudian isi surat tuntutan, DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menerima dan menyetujui tuntutan mahasiswa di Banua seperti yang terlampir pada tuntutan sebelumnya.
Sumber Utama : https://apahabar.com/2021/07/save-kpk-jilid-iii-mahasiswa-kalsel-mulai-banjiri-taman-kamboja/
Ketua DPRD Kalsel Kekeh Tak Mau Temui Aksi #SaveKPK Jilid III
apahabar.com, BANJARMASIN – Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK tak mau menemui peserta aksi demo mahasiswa #SaveKPK Jilid III.
Hal itu dia ungkapkan setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dengan SKPD Pemprov Kalsel, Kamis (1/7).
“Kalau menyampaikan hal yang sama, (sebelumnya) sudah kita sampaikan. Kalau mereka hanya ingin ketemu ketua, ketua ini kan bukan hanya satu tujuan tapi ada bidangnya masing-masing,” kata Supian.
Ia mengatakan sebelumnya dewan sudah pernah menerima aspirasi yang sama. Aspirasi itu langsung dikirim ke Sekretariat Presiden oleh tiga anggota DPRD Kalsel.
Bahkan kata Supian, dia sudah pernah menyempatkan berdialog dengan mahasiswa melalui aplikasi.
Di sana, dia menyampaikan jika setiap anggota dewan punya bidang masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Sumber Utama : https://apahabar.com/2021/07/ketua-dprd-kalsel-kekeh-tak-mau-temui-aksi-savekpk-jilid-iii/
Kunjungi juga Fokus Penanganan Covid atau Ladeni "Mahasiswa" !!??!!
Juga klik link Siapa sebenarnya The King of Lips service, BEM or Mr.President ?!?
Kala Bangsa Butuh Generasi Pekerja Keras? BEM UI Malah Buat Kegaduhan
Sungguh sebuah kegagalan jikalau bangsa ini hanya menghasilkan sejumlah mahasiswa yang tidak punya etika dan moral dan malah ditunggangi oleh para bohir haus kekuasaan untuk mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi dalam upaya membangun negeri ini plus meredam keganasan pandemi global covid-19.
Entah apa dasar kuatnya? Tiba-tiba seorang anak kemarin sore, masih bau kencur dan masih status mahasiswa UI mengatas namakan BEM-UI memposting di media sosial dengan akun @bemui_official dengan kata-kata seperti ini :
“JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE. Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk "lip service" semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual!”.
Secara pribadi saya tidak simpatik dengan postingan ini dan terkesan dipaksakan serta ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang konsentrasi Presiden Jokowi. Apakah memang benar-benar buta si pemilik akun @bemui_official ini?
Ternyata dari hasil pencarian saya di Linkedin, Leon Alvinda Putra merupakan salah satu mahasiswa Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Univeritas Indonesia. Leon tercatat sebagai mahasiswa angkatan 2017 di FEB UI. Dia juga aktif dalam berorganisasi, baik di kampus maupun di luar kampus.
Dalam hati saya berkata oh pantasan, anak ekonomi. Dan jujur, saya tidak respek samasekali dengan ini anak. Saya teringat ketika di era saya, menjadi mahasiswa itu juga harus mampu menjadi seorang pekerja yang bisa menghasilkan uang saku alias uang tambahan agar jatah dari kampung cukup untuk digunakan selama kuliah, namun bukan menjadi seorang pecundang sejati dengan menerima orderan dari bohir-bohir yang tidak suka dengan kebijakan Presiden Jokowi.
Memang lain dulu lain sekarang, dulu mahasiswa berjuang murni untuk membela hak-hak rakyat kecil yang memang dilindas oleh penguasa. Sebut saja di era Soeharto yang banyak melakukan pelanggaran HAM dan mengekang hak-hak kita sebagai warga negara.
Ataupun di era SBY yang banyak mengobral janji dan banyak melakukan korupsi nyata, diantaranya yang sampai sekarang tidak jelas juntrungannya adalah korupsi hambalang dan wisma atlet, plus proyek-proyek lainnya yang menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi dan merampungkannya selama hampir dua periode.
Mata batin dan kedua bola matanya si bem-ui ini memang sudah buta, dibutakan oleh sejumlah uang ataupun bayaran untuk membuat unggahan Presiden Joko Widodo the king of lip service tanpa melihat kebenaran dari unggahan-unggahannya tersebut. Si Leon Alvinda Putra ini saya lihat adalah tipe manusia yang ngomong dulu baru dipikir, bukan berpikir dulu baru ngomong.
Jika anda memang posisinya tidak diperalat? Coba bandingkan dengan baik dan matang, pikirkan dengan baik, renungkan, era mana yang lebih enak? SBY atau Pemerintahan Pak Jokowi?
Serangan anda tidak berdasar, substansi yang anda kritik juga nga ada yang benar. Seharusnya anda mengkritik itu kinerjanya, bukan kata-kata Presiden Jokowi. Lihatlah bagaimana kinerja beliau dalam mengelola negeri ini, tapi anda hanya mengkritik demo dan demo.
Tampak kali anda memang doyan demo. Mahasiswa itu apakah hanya pengen demo dan demo saja? Lagian yang anda demo itu undang-undang cipta kerja, apa hubungannya? Apakah anda merasakan dampak dari undang-undang tersebut? Secara anda masih mahasiswa, masih berburu ilmu, bukan pekerja atau buruh bukan?
Bicara tentang undang-undang ITE, anda tau nga undang-undang itu disahkan di era siapa? SBY, adalah presiden yang mengesahkan undang-undang tersebut dan dibuat untuk mengatur lalu lintas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin berkembang pesat di Indonesia plus untuk mengatur jalannya perdagangan elektronik alias e-commerce.
Pastinya undang-undang itu harus direvisi sesuai dengan perkembangan zaman, jadi tidak salah ketika Presiden Jokowi membuka wacana untuk merevisi kembali regulasi tersebut. Presiden Jokowi menangkap kegelisahan publik yang menilai UU ITE tak memberikan rasa keadilan, sehingga perlu dibahas kembali dengan DPR.
Jadi sekali lagi anda off-side atau salah besar ketika hanya menyalahkan Presiden Jokowi seorang ketika ada revisi Undang-Undang ITE yang tentunya lebih membuka rasa keadilan dengan menghilangkan pasal-pasal tak berguna atau menambah pasal-pasal yang dapat mengatur dan memberikan rasa keadilan.
Yang salah anda sendiri, kebanyakan membaca berita hoaks daripada mencari kebenaran dari revisi undang-undang ITE atau bahkan undang-undang cipta kerja yang anda baca itu banyakan hoaks kali yah?
Begitu juga dengan poin 3, darimana pulak itu anda baca Presiden Jokowi meminta MK menolak seluruh gugatan tentang UU Cipta Kerja? Saya sarankan anda baca bagus-bagus dulu baru anda bicara atau buat status di media sosial.
Poin 4 juga seperti itu, terungkap sekarang bobroknya KPK, bagaimana talibannya sarang anti rasuah itu, plus anda harus banyak-banyak mendengar penjelasan dari Fariz Hamzah tuh untuk menambah wawasan anda dengan masalah yang terjadi di tubuh KPK, sehingga anda mengerti kenapa KPK harus diperkuat dengan revisi Undang-Undangnya yang intinya untuk menguatkan bukan untuk melemahkan.
Si ketua bem-ui ini nampak masih bau kencur tapi mau diperalat oleh orang yang sudah banyak makan asam garam....
Terserah kaulah bem-ui..
Namun saya paling salut dengan apa tanggapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menanggapi kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyebut dirinya sebagai ‘King of Lip Service’.
Seperti biasa, Ia santai menanggapai semua kritikan yang datang kepadanya. Walau dia Kepala Negara, Presiden Jokowi tidak marah, apalagi sampai mukul-mukul meja. Tidak ada raut kemarahan, malah dengan santai dia mengatakan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan karena merupakan bentuk ekspresi.
“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi ya boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara dikutip kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).
Ya, sudah anggap aja dia lagi cari mainan dan belajar mengekspresikan diri, walau saya pribadi tidak terima? Namun membaca apa yang Presiden Jokowi bilang dan lakukan? Maka, kita anggap aja memang dia lagi belajar, tapi jangan sampai keblabasan bukan?
Maju terus Pak Jokowi...
Sumber Utama : https://seword.com/umum/kala-bangsa-butuh-generasi-pekerja-keras-bem-ui-wVkWE9HNv8
Setelah Perjuangan 1998, Susah Percaya dengan Kemurnian Aksi Mahasiswa di Negeri Ini
Selepas masa perjuangan para mahasiswa 1998, dimana kakak saya ikut menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah bersama barisan mahasiswa di Yogyakarta dengan tujuan "mengakhiri" kekuasaan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya, yang akhirnya berhasil saat Presiden Soeharto mengundurkan diri ... saya sukar percaya ada gerakan mahasiwa yang murni berjuang demi kepentingan dan kebaikan negeri ini.
Kalau pada era tersebut ... yes ... para mahasiswa ini punya kekuatan kelompok dan nyali besar buat berjuang dengan segala risikonya, agar misi mereka berhasil. Tahu sendiri seperti apa kondisi pada masa itu, dimana sikap kritis kepada pemerintah dan segala kebijakannya bisa berbalik mendatangkan petaka.
Belum lagi jika dinilai membahayakan atau memberontak, lewat cara yang paling halus sekalipun, bisa-bisa besoknya hilang tanpa jejak, atau kalaupun pulang hanya tinggal nama.
Pada masa itu, pemerintahan Soeharto bahkan tak segan melenyapkan nyawa kawanan preman atau manusia-manusia yang dianggap tidak berguna dan hanya bikin masalah di masyarakat lewat penembak misterius ... meski saya tidak suka sebutannya: Petrus!
Sejak masa itu berlalu, dengan Orde Reformasi yang rasanya juga masih belum menampakkan hasil signifikan sampai pemerintahan SBY ... setiap kali ada gerakan mahasiswa, apa pun sebutan atau namanya, saya tidak melihat ada tujuan mulia di balik setiap aksi mereka.
Aksi "Gejayan Memanggil" sekalipun, yang kuat dugaan ingin mendompleng keberhasilan masa lalu dimana jalan ini menjadi saksi bisu perjuangan mahasiswa pada 1998 ... kini tak ubahnya hanya aksi politis, dengan cara-cara yang terkadang (atau malah sering?) kurang elegan, juga tujuan yang tidak jelas.
Aksi massa yang digelar belakangan ini tak ubahnya seperti upaya untuk membuat masyarakat marah, lalu ujungnya menyalahkan pemerintahan, dan menuntut Jokowi mundur sebagai Presiden RI.
Substansi kritikan yang tidak jelas, berbeda dengan yang diharapkan sebagai kalangan akademisi atau bisa dibilang "mbahnya para siswa" karena ada kata "maha" yang disematkan itulah yang kerap bikin geram, eneg, atau mau muntah!
Tak heran jika lantas para pegiat media sosial bersuara keras mengecam, mem-bully, dan melawan aksi-aksi mahasiswa semacam itu. Kalau di Yogyakarta bahkan sempat ada perlawanan dari warga kampung karena sudah jengah bin eneg dengan aksi massa yang digerakkan oleh para mahasiswa.
Duo Ade Armando dan Denny Siregar pun sudah "keluar sarang" untuk mengritisi aksi cuitan di media sosial yang lantas berlanjut dengan perdebatan yang disiarkan lewat kanal YouTube.
Apakah lantas debat itu berlangsung seimbang, dengan beradu substansi masalah dan mencari pemecahan masalah alias solusinya?
Hahahaha .. Hahahaha ... Hahahaha ...
Izinkan saya tertawa dulu, karena memang lucu saat melihat bantahan dari "perwakilan mahasiswa" yang tak terlihat ada isinya sama sekali. Coba cek saja kilasan debatnya di unggahan Facebook Ade Armando.
Munculnya meme yang tidak menghargai Presiden Jokowi saja, tak usah lihat isi kritikan dan penjelasannya, sudah lebih dari cukup bagi saya untuk berkata: "Pretlah sama kritikan mereka. Nggak ada isinya, kayak orang miskin literasi dan kemampuan memahami masalah yang sangat dangkal!"
Jangan lantas suruh saya percaya dengan model perjuangan semacam itu, karena isinya hanya sentimen dan ingin membuat citra pemerintahan serta Presiden Jokowi menjadi buruk.
Mereka pun seharusnya paham bahwa aksi mereka takkan mampu menurunkan Jokowi, apalagi mengharapkan RI-1 meniru jejak Soeharto pada masa lalu, dengan pidato "Ora dadi Presiden, ora patheken" yang terkenal itu.
Melihat aksi mereka yang dadakan dan terbilang cukup sistematis, dengan bukti aliansi mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya dari UGM ... rasanya mustahil kalau tidak ada aktor intelektualnya.
Dugaan adanya para bohir yang dengan liciknya memanfaatkan ketidakpintaran sebagian oknum mahasiswa ini juga tidak bisa dielakkan.
Cuma pertanyaannya, ke mana para mahasiswa lain, para akademisi, dosen, dekan, hingga rektor yang menjadi tempat bernaung adek-adek mahasiswa itu? Mengapa kalian seolah tidak ada yang bersuar megecam setiap kali ada aksi semacam ini?
Oalah Gustiiii ... kok begini amat kualitas sebagian SDM muda kami, yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa ini ke depan.
Kalau menghargai pemimpin negara saja tidak mampu, juga ketika ada masalah malah bikin keributan yang tidak jelas begini ... pretlah kalau suatu saat nama kalian mendadak nampang di jalan-jalan untuk berkampanye sebagai calon anggota legislatif, lalu masyarakat disuruh percaya dan memilih kalian ...?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/setelah-perjuangan-1998-susah-percaya-dengan-nplqvYLrsE
Mantab! Sri Mulyani Bakal Kenakan Pajak Karbon 2022 Nanti, Begini Penjelasannya!
Pajak karbon yang sebentar lagi digagas Sri Mulyani bukanlah sembarang pajak. Justru inilah bentuk tanggung jawab kita bersama dalam menjaga keseimbangan alam. Karena selain pandemi corona, isu perubahan iklim yang memberi dampak mengerikan di masa depan perlu dicermati. Sejak 2014 silam, pemerintah telah koar-kaor bakal mengenakan tarif 10 persen terhadap emisi karbon yang dikeluarkan. Namun, hingga saat ini belum berani merealisasikan. Memang bukan salah kebijakannya, tapi cara mengkomunikasikan juga penting agar tak diplintir sebagai hoaks atau jadi bulan-bulanan oposisi.
Menurut saya pribadi, Indonesia bisa meniru China atau India yang mulai pajak dari angka 3 dollar per ton karbon dioksida. Angka ini mungkin terlihat kecil, tapi menjadi landasan di suatu hari untuk mengenakan pajak dengan angka yang pas. Pemerintah juga harus mempelajari teknis komunikasi penerapan pajak agar jangan sampai mentah di tengah jalan. Sebagai contoh negara Perancis dan Australia di awal penerapan pajak ini butuh tiga tahun hingga diterima masyarakat. Ini karena mereka tak memperhatikan komunikasi pajak ke masyarakat. Akibatnya demo besar di Perancis membuat kebijakan ini tersendat. Sama halnya di Australia yang oleh pihak oposisi dibelokkan sebagai pajak untuk semua barang.
Semoga artikel ini bisa sampai ke pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengkomunikasikan ke masyarakat. Bahkan kalau perlu ke media masintream yang belakangan memberi judul mengerikan seolah-olah pemerintah mengenai pajak kartu perdana, pulsa hingga sembako. Padahal sasaran pemerintah jauh dari yang diberitakan. Tapi, karena medianya menulis judul provokatif, tak pelak jadi isu yang menyambar kementrian keuangan sendiri. Belajar dari sejarah, harusnya ada strategi komunikasi beberapa langkah ke depan. Bisa dengan melakukan survei lapangan, melibatkan media pro pemerintah atau melibatkan para praktisi, akademisi, pengusaha dan masyarakat luas. Kita optimis Indonesia bisa menjadi negara yang berkontribusi untuk solusi perubahan iklim global.
Sebelumnya seperti dilansir dari kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menerapkan pajak karbon pada tahun 2022.
Pajak karbon menjadi salah satu rencana yang tertuang dalam Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang dibahas bersama DPR.
Bendahara negara ini mengungkapkan, tarif pajak karbon masih didiskusikan hingga ke ranah internasional.
Sri Mulyani bersama koalisi Menteri Keuangan dari berbagai negara masih mendiskusikan praktek penerapan harga yang lebih seragam.
"Ini sebagai salah satu pembahasan kami, pimpinan dari koalisi Menteri Keuangan untuk perubahan iklim, bersama Finlandia membahas mengenai bagaimana praktek dari penerapan harga karbon yang lebih seragam sehingga menimbulkan kepastian," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (29/6/2021).
Memang, tarif pajak karbon di dunia saat ini sangat tidak seragam karena berada pada rentang yang lebih luas.
Di Jepang, pajak karbon dikenakan sebesar 3 dollar AS/ton CO2e. Sedangkan di Perancis tarifnya mencapai 49 dollar AS/ton CO2e.
Sementara di Spanyol, tarif pajak karbon yang dikenakan mencapai 17,48 dollar AS/ton CO2e untuk semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas HFCs, PFCs, dan SF6.
Di Kolombia, tarifnya sebesar 4,45 dollar AS/ton CO2e untuk semua sektor.
"Menurut hitungan para ahli perubahan iklim, harga dari CO2 itu seharusnya mencapai 120 dollar AS per ton pada tahun 2030, ini sebagai salah satu pembahasan kami," beber Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut, penerapan pajak karbon di Indonesia menjadi sangat krusial lantaran merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim.
Perubahan iklim ini mengakibatkan kenaikan air laut dan mengancam penenggelaman pulau.
Di sisi lain, belanja negara untuk mengurangi GRK sangat mahal. Kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim rata-rata memerlukan dana hingga Rp 266,2 triliun per tahun, sesuai Second Biennial Update Report.
Sedangkan selama 5 tahun terakhir pada periode 2016-2019, rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim di APBN mencapai 4,1 persen per tahun.
APBN berkontribusi sekitar 32,6 persen per tahun dari total kebutuhan biaya mitigasi, dengan realisasinya rata-rata mencapai Rp 86,7 triliun.
"Maka dalam hal ini Indonesia perlu meningkatkan kemampuan membiayai perubahan iklim baik mitigasi dan adaptasi melalui sumber yang berasal dari salah satu penyebab perubahan iklim, yaitu karbon," jelas Sri Mulyani.
Indonesia mengikuti perjanjian internasional dengan komitmen menurunkan 26 persen emisi GRK pada tahun 2020, dan 29 persen pada tahun 2030.
Bahkan angkanya bisa lebih tinggi bila mendapat dukungan internasional.
"Oleh karena itu, saat ini kita belum memiliki landasan regulasi pengenaan pungutan atas emisi karbon sebagai salah satu instrumen mengurangi GRK, sehingga dalam hal ini pengenaan pajak karbon jadi penting," pungkas Sri Mulyani.
Harga yang dibayar untuk mitigasi pengurangan karbon menurut berita tersebut memang mahal. Tapi, menurut penelitian dalam jangka panjang justru lebih menguntungkan ketimbang uang yang dikeluarkan untuk menangani kerusakan alam atau subsidi kesehatan akibat perubahan iklim. Bahkan di Indonesia diprediksi dari 1,3 juta lapangan kerja yang hilang di sektor perminyakan akan tergantikan dengan 3,5 pekerjaan baru di sektor energi terbarukan. Sekali lagi kuncinya adalah strategi komunikasi kita. Kita doakan periode kedua Jokowi tak hanya menang melawan musuh negara dan para pro khalifah, tapi menang melawan ketertinggalan dibidang ilmu pengetahuan dan energi untuk masa depan.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/mantab-sri-mulyani-bakal-kenakan-pajak-karbon-rLfSfi1bbJ
Nyali Tipis, Sok Ajak Revolusi, Giliran Dibalas Balik Langsung Teriak HAM dan Otoriter
Gosok terus. Makin digosok makin panas, mungkin bakal berasap, lalu terbakar. Inilah yang sedang diupayakan oleh beberapa kelompok. Mungkin ini adalah orkestrasi rencana baru untuk membuat keributan. Sejak Jokowi menjabat, tak terhitung lagi banyaknya isu (baik isu spontan maupun isu sinting) yang dimainkan agar masyarakat terpancing dan ikut berkontribusi dalam keributan. Tapi sampai sekarang, mereka selalu gagal.
BEM UI adalah pemicunya. Tidak lama kemudian, muncul isu peretasan WA dan akun sosial media sejumlah pengurus BEM UI.
Kemudian seolah ingin membesarkan isu ini, muncul seruan untuk mengusut peretasan tersebut. Ini datang dari partai prihatin, yang meminta DPR gunakan hak interpelasi kepada pemerintah.
Kemudian digosok lagi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang juga tidak mau ketinggalan cari panggung. Mereka menyuarakan seruan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan revolusi dan membentuk pemerintahan sementara. Seruan tersebut sudah viral di media sosial.
“HMI bersama rakyat memanggil revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun. Rakyat berdaulat bentuk pemerintahan sementara. Selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang,” demikian bunyi tulisan dalam poster itu. Seruan revolusi itu untuk menyelamatkan NKRI dari penjajahan oligarki politik konglomerasi asing dan aseng demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sebelum itu, ada info menarik. Ketua Umum PB HMI MPO mendukung sikap BEM UI yang menyebut Presiden Jokowi The King Of Lip Service. Jadi bisa disimpulkan, satu kelompok.
“Soal label Jokowi sebagai King of Lips Service saya kira itu bisa dibenarkan dengan melihat dan merasakan banyaknya janji-janji politik Jokowi yang sampai saat belum mampu direalisasikan oleh Jokowi, padahal saat ini adalah periode ke dua Jokowi menjadi presiden RI,” katanya.
Mereka diketahui juga mengkritik sikap rektorat UI dan pihak yang mencemooh BEM UI. "Sebagai Ketua Umum PB HMI MPO, tentunya saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh sikap kritis yang diperlihatkan oleh BEM UI khususnya saudara Ketua BEM UI. Sebagai sesama kader HMI, saya merasa sangat bangga dengan Ketua BEM UI, saudara Leon Alvinda Putra," katanya.
Info tambahan: Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra adalah kader HMI Dipo. Mungkin karena sebagai sesama kader HMI, dia mendukung Leon, meskipun beda organisasi.
Di media sosial juga sudah ribut-ribut soal isu HMI adalah binaan partai sebelah. Saya tak bisa sebut itu, karena ada orang yang menuding begitu, langsung orangnya ngamuk dan meminta aparat menindak tegas orang menyebarkan tudingan tersebut.
Hahaha, lucu sekali yah. HMI dengan seenak jidatnya teriak revolusi. Revolusi ini, adalah sikap serius yang harusnya ditindak tegas karena ini menyangkut kedaulatan negara. Di negara lain, orang ini teriak revolusi, besoknya entah jadi apa (tergantung tipe negaranya). Di sini mulut ugal-ugalan menebar narasi basi, lalu berlindung di balik tameng kebebasan berpendapat, dan ketika terjepit malah berlindung di balik HAM, lalu menuding rezim otoriter pembungkam kebebasan berpendapat. Pengecut memanglah pengecut.
Mereka sendiri yang memulai teriak revolusi, bahkan teriak bentuk pemerintahan sementara. Tapi begitu dituding sedikit saja, langsung kebakaran jenggot dan merengek pada aparat. Model gini tidak layak teriak ajak revolusi. Palingan mereka cuma sembunyi di belakang dan yang di depan (yang cukup bodoh untuk dikibuli) jadi korban. Kok jadi mirip banget kayak mental dan nyali imam besar itu?
Tahu apa ciri orang yang niatnya bikin gaduh? Di saat negara lagi berjuang mengatasi sebuah masalah, mereka bikin masalah baru. Pemerintah sedang memadamkan kebakaran di satu titik, mereka membuat kebakaran di titik lain. Negara sedang sibuk atasi Covid-19, mereka teriak revolusi, mau lengserkan presiden. Ini sudahlah tidak membantu, malah bikin keributan.
Tak usah jual lagu lama kalian yang sudah basi. Mau dikemas pakai album terbaru pun, isinya sama. Rakyat sudah cerdas, takkan mau lagi dibodohi kalian. Mau turunkan presiden yang terpilih secara sah? Ini hal yang sangat serius, dan kalau nanti ditindak serius, please jangan sampai nangis mirip bocil jatuh ke selokan.
Kalian tidak ada bedanya dengan tukang demo yang berlindung di balik tameng agama. Bedanya cuma satu, kalian berlindung di balik hak berpendapat. Dua-duanya kebablasan. Kalau kebablasan, wajib disikat, kan?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/nyali-tipis-sok-ajak-revolusi-giliran-dibalas-fGzm809EFi
Memalukan! Anies Minta-Minta Ember-Sapu-Pel Ke Dubes Asing?
Sebelumnya saya sudah menulis tentang terbukanya “aib” Gubernur Anies gara-gara anak buahnya membuat postingan di akun medsos resmi Pemprov DKI Jakarta. Bagi kita sih aib namanya. Entah bagi Anies ya. Apakah itu juga dia anggap sebagai panggung politik? Bisa jadi. Ini tentang permintaan peralatan buat memenuhi Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara, yang sekarang jadi tempat tambahan isolasi pasien Covid. Ini sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Anies Nomor Nomor 675 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Kepgub Nomor 979 tahun 2020 tentang Lokasi Terkendali Milik Pemprov DKI Dalam Penanganan Covid-19.
Kepgub itu sendiri sudah ditandatangani Anies sejak tanggal 31 Mei 2021. Dan sudah sempat ditagih oleh pihak Kapolri tanggal 21 Juni 2021, artinya belum dikerjakan dong? Sumber Sumber Dan postingan di akun medsos Pemprov DKI itu dibuat pada sekitar tanggal 24 Juni 2021 link instagram.
Dari timeline saja sudah jadi aib ya. Karena kita jadi menyaksikan betapa leletnya Anies bekerja. Sampai-sampai sempat ditagih sama Kapolri. Itu pun tidak juga diselesaikan. Karena postingan anak buahnya di akun medsos itu isinya meminta bantuan warga masyarakat untuk ikut melengkapi peralatan di Rusun Nagrak.
“Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan berkolaborasi bagi pihak-pihak yang ingin membantu untuk beberapa kebutuhan logistik dasar untuk kamar isolasi dan sarana poliklinik”. Disertai rincian peralatan yang diperlukan, antara lain : 5.000 set tempat tidur, 5.000 buah gayung, 5.000 buah ember ukuran sedang, 5.000 buah kipas angin berdiri, 5.000 buah meja kecil lipat, 5.000 buah kursi lipat, 5.000 buah larutan disinfektan 5L, 5.000 buah kanebo, 5.000 buah sapu lantai, 5.000 buah alat pel lantai, 5.000 buah jemuran handuk, 500 unit dispenser, 520 unit tempat sampah 20 L dengan tutup, 2 unit freezer box, 8 unit komputer, 5 unit printer dan 2 unit laptop Sumber. Postingan ini diberi judul besar “Jakarta Memanggil”. Mirip dengan panggilan demo yang pernah terjadi beberapa waktu lalu kan? Kayaknya yang bikin ngadrun ini…
Permintaan peralatan ini tentunya sangat blunder dan memalukan. Sementara Anies buang-buang duit rakyat lewat Formula E, dan berbagai pendirian patung serta tugu. Terus pake ngecat-ngecat atap dan juga sempat-sempatnya menghabiskan sekitar Rp 30 miliar membuat jalur sepeda permanen yang hanya difungsikan dalam beberapa jam sehari. Itu pun yang menikmati tidak 100 persen semua warga kan? Lah ini sekarang kok minta-minta peralatan, macam ember dan gayung. Duhh, kita yang melihat saja malu. Ternyata aib memalukan ini tidak berhenti terbongkar di sana saja.
Pagi ini ada teman yang membagikan sebuah surat lewat grup WA. Surat itu berkop Pemprov DKI Jakarta, bagian Sekretariat Daerah (Sekda), di bawah Biro Kerja Sama Daerah, tertanggal 28 Juni 2021. Surat itu berbahasa Inggris dan ditandatangani oleh Andhika Permata. Dilansir wartakota.tribunnews.com, Andhika Permata adalah Kepala Biro Kerja Sama Daerah (KSD) Sekda DKI, yang dilantik Anies pada bulan Agustus 2020 silam Sumber. Berarti nama pejabatnya sudah benar ya. Nah sekarang isinya.
Isi surat ini sama persis dengan permintaan Pemprov di akun medsosnya. Yakni meminta (baca : minta-minta) peralatan untuk melengkapi Rusun Nagrak Cilincing sebagai tempat isolasi pasien Covid. Bahkan ada tambahannya, katanya untuk melengkapi rumah sakit umum di Jakarta. Antara lain yang diminta adalah 20 tenda serba guna untuk keperluan emergency, 300 vellbed, 30 ventilator, dan seterusnya hingga 12 item.
Surat ini ditujukan bukan ke warga Jakarta. Melainkan kepada para duta besar negara asing yang ada di Jakarta. Tanpa menyebut secara spesifik nama-nama duta besar tersebut. Artinya surat ini dicopy saja, lalu disebarkan. Kayak surat-surat minta sumbangan dari kelurahan/RT/RW. Lengkapnya surat itu di bawah ini.
Surat ini sudah beredar luas di media sosial, khususnya yang saya sempat cek di Twitter. Juga sudah diangkat jadi berita oleh suara.com Sumber. Mengenai validitasnya, silakan saja Pemprov DKI mengklarifikasi ya. Karena yang mempertanyakan bukan hanya saya dan suara.com. Juga para netizen. Opini yang saya tulis di sini berdasarkan asumsi bahwa surat itu benar. Karena isinya sama dengan postingan Pemprov DKI sebelumnya di akun resmi mereka dan yang tanda tangan juga benar pejabatnya.
Tanpa ditebak terlalu rumit, sudah pasti surat ini mendapat reaksi keras dari para netizen. Ada yang menyebut bikin malu, karena pemprov sampai minta-minta sapu dan ember ke kedutaan asing. Kayak nggak punya dana sama sekali. Padahal Anies selalu diglorifikasi dengan sebutan gubernur rasa presiden, dengan rencana balapan level internasional Formula E. Ada pula yang menyebut kelakuan ini macam preman yang melakukan pemalakan. Ada pula yang mengecam tindakan ini mempermalukan negara. Itu semua logis ya.
Kok kayak buodoh bener, sampai minta-minta ke kedubes asing. Seperti yang disebut oleh seorang netizen, minta ke BUMN seperti Pertamina kan bisa. Kalau memang perlu sumbangan ya. Apa karena ada BTP di sana sehingga Anies gengsi minta ke Pertamina? Atau ke Kemensos, atau ke Menteri Erick Thohir langsung. Tinggal diomongin lah. Ini kan begitu bocor suratnya, langsung terbongkar lagi aib Anies. Rame lagi kritik bermunculan. Dituduh lagi para netizen yang mengkritik sebagai “BuzzerRp”. Padahal memang nyatanya bodoh dan memalukan!
Sumber Utama : https://seword.com/politik/memalukan-anies-minta-minta-ember-sapu-pel-ke-1u9jSdnp6x
PPKM Darurat dan Bali yang Sekarat
Setelah setahun lebih hidup bersama virus, hari ini pemerintah mengumumkan kembali kebijakan pembatasan sosial atau aktifitas masyarakat. Hanya beda nama, dulu namanya PSBB, sekarang PPKM darurat.
Ini jelas keputusan yang sangat berat bagi banyak orang. Kita belum sepenuhnya bangkit, tapi harus dihancurkan lagi.
Beberapa hari lalu, ketika ada kesempatan bertemu Presiden, saya sudah sampaikan secara langsung terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Bali.
Ekonomi benar-benar mengkhawatirkan. Jauh lebih mengkhawatirkan dibanding penyebaran virus itu sendiri, yang sebenarnya 95 persen penderitanya bisa sembuh dengan makan dan tidur.
Pengusaha restoran, hotel dan aneka toko yang berpusat di Bali, praktis harus susah payah membiayai operasional pekerja dan bangunan selama setahun terakhir.
Saya juga menyampaikan kondisi di banyak daerah, selain kota besar seperti Surabaya dan Jakarta, aktifitas masyarakat sebenarnya sudah berjalan normal. Sekolah yang ditutup itupun sebenarnya formalitas saja, di daerah-daerah, sekolah tetap buka, hanya saja siswanya diminta memakai pakaian biasa, bukan seragam.
Ada dua pertanyaan yang saya ajukan. Namun hanya satu jawaban yang mungkin bisa saya tuliskan di sini. Soal kapan Bali bisa dibuka? Bukankah secara tekhnis kita sangat siap sekali untuk membuka?
Jawaban Presiden, fokus kita ada pada kesiapan rumah sakit. Agar jangan sampai ambruk. Kalau misalkan saya mengumumkan pembukaan Bali, secara politik bisa berdampak seperti India. Itu semua harus kita perhitungkan.
Presiden juga mengaku tahu kondisi masyarakat Bali. Tahu kondisi pengusaha dan UMKM kita. Tapi pilihan yang terbaik sekarang adalah, tunggu.
Saya tak melanjutkan pertanyaan. Pun tak membantah lagi dengan sebuah pendapat yang sebenarnya sangat ingin saya sampaikan. Bebannya teralu berat. Apapun keputusan yang diambil akan mendapat konsekuensi.
Saya memilih mendengarkan soal rencana tahun depan. Soal optimisme dan titik terang ekonomi yang sebenarnya sudah terlihat di bulan Juni kemarin. Dan saya juga mendengarkan dengan jelas terkait jalan keluar dari situasi pandemi seperti sekarang. Itu sudah ada. Tapi untuk sekarang, tunggu.
Hari ini saya tiba-tiba tersadar dengan keputusan berat yang harus diambil Presiden. Penerapan PPKM darurat itu diwarnai dengan aksi penolakan terahadap kunjungan Presiden, label king of lip service dari BEM UI, seruan revolusi dari HMI, dan peran serta Demokrat dalam membakar semangat anak-anak mahasiswa dengan provokasi dan tuduhan yang belum terjadi. Menyebutnya dengan pembungkaman, dan menuduh peretasan terhadap akun WA adalah tindakan pemerintah.
Semua itu adalah upaya provokasi untuk menciptakan pergerakan dan pemberontakan. Memanfaatkan kejenuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah yang memberatkan lewat PPKM darurat.
Di masa-masa kritis seperti sekarang, sebuah kritik tidak bisa berdiri sendiri. Itu selalu bisa ditunggangi oleh orang lain dengan seribu satu kepentingan. Dan itu yang membuat kritik saya hanya sampai di pintu Suramadu. Yang penting Suramadu tidak dites lagi, tidak macet lagi. Selebihnya, terkait PPKM darurat ini, saya tidak punya keberanian untuk menolak dan menyatakan keberatan, atau mendukung gerakan demo dan penolakan. Karena sekali lagi, itu terlalu mudah ditunggangi.
Usaha saya untuk mengimbangi berita di media nampaknya hari ini mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Berita virus bisa menyebar hanya lewat papasan, bahkan bisa bertahan melayang-layang di udara dan membuat penyebarannya cepat sekali, nampaknya lebih bisa diterima masyarakat Indonesia hari ini.
Para pakar membenarkan, penelitian serius dilakukan. Dokter dan tenaga kesehatan juga membenarkan bahwa berita virus bisa menular lewat papasan dan dalam 5 detik saja adalah sebuah kesimpulan ilmiah. Hampir tidak ada yang berani melabeli berita tersebut dengan hoax.
Sehingga ketika PPKM darurat diberlakukan, maka masyarakat terpaksa harus menerimanya. Ya gimana? Bisa menyebar lewat papasan.
Padahal PPKM mikro sudah digagas dan disosialisasikan. Sekolah harus dibuka selama tidak ada PPKM di daerahnya.
Tapi sekarang, dengan diberlakukan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali, maka praktis sekolah di dua pulau ini tak bisa dibuka bulan ini. Dengan begitu, ijin keramaian Liga Sepak bola Indonesia juga ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
Di satu sisi, masyarakat sudah jenuh dan stress. Tapi di sisi lain kita juga perlu hati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin membuat onar dan melengserkan Presiden.
Semoga semua masyarakat diberikan kekuatan. Semoga Nadiem tetap teguh pada keputusan membuka sekolah di daerah yang tidak menerapkan PPKM. Dengan begitu, selangkah demi selangkah, kita menuju ke arah jalan keluar yang sama.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/ppkm-darurat-dan-bali-yang-sekarat-JyZ3l212xO
Sejak Masuk PSI, Faldo Maldini Hancurkan Fadli Zon Semudah Balikkan Tangan
Faldo Maldini adalah sosok yang dulunya menjadi kader PAN yang pernah beroposisi kepada Presiden Joko Widodo. Waktu dia jadi tim sukses Prabowo, dia adalah orang yang sering muncul di TV. Ngaku sebagai mantan anak UI yang lanjut sekolah di Inggris. Ya bukan ngaku sih. Tapi betulan sih.
Faldo ini setidaknya masih jujur. Dia nggak kayak Pedro ngaku anak Untar, tapi ternyata pernah di DO dari kampus terdahulunya. Nggak kayak orang yang bilang si Leon itu pintar, padahal dari postingan BEM UI, ya pandir. Wkwk.
Banyak yang heran termasuk penulis, bahwa orang sepintar Faldo ini kok bisa-bisanya membela Prabowo yang bermasalah dan abu-abu soal masa lalunya? Tapi bisa jadi, PSI menjadi partai yang sabar terhadap Faldo, mengembalikan Faldo ke arah yang benar. Salah satunya lewat Sis Tsamara dan Sis Dini.
Selain PSI, PDI-P juga pernah melakukan sekakmat kepada orang pintar yang salah arah seperti Faldo Maldini. Ketika ditantang debat soal Ratna Sarumpaet oleh Adian Napitupulu, Faldo sangat terjepit dan ia hanya bisa menjerit-jerit “ITU BUKAN KAMI!” Jeritan itu nyata.
Kemungkinan sekali, Faldo Maldini adalah sosok pembela Prabowo yang saat itu hanya terbuai dengan awan warna pink, awan Cherrybelle yang dikumandangkan lewat mulut Prabowo, tanpa tahu masa lalunya. Wajar. Tahun 1998 Faldo masih nggak tahu apa-apa soal kerusuhan Mei 1998.
Apa yang saat itu Faldo Maldini temukan dari sosok Prabowo, mungkin adalah sosok bijaksana, penuh wibawa dan karisma. Menenangkan dan tidak banyak bicara di publik. Padahal dia harus tahu sebelumnya, bahwa minimnya bicara Prabowo di publik, karena takut ditanya-tanya Mei 1998 kali ya?
Namun yang paling membekas di jiwa Faldo Maldini adalah ketika dia dibuat berdiri tidak bisa duduk oleh Sis Dini Purwono, mantan caleg DPR-RI dari PSI yang sekarang menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo di bidang hukum. Saat itu saat yang paling mencengangkan.
Sis Dini Purwono bersama dengan Bang Budiman Sudjatmiko, duet PSI PDIP menjadi sosok yang menghajar habis dua laki-laki bernama Faldo Maldini dan Andre Rosiade. PSI dan PDIP mengangkangi Gerindra dan PAN. Gerindra dan PAN menganggap perempuan tidak terlalu intelek, tapi akhirnya salah.
Salah orang. Dini Purwono menjadi sosok yang paling bersinar saat itu. Faldo Maldini dan Andre Rosiade dikhotbahi sampai terdiam tidak bisa berbicara sama sekali. Dibuat berdiri. Untung tidak kencing. Faldo Maldini orang yang terbuka, nggak seperti Andre Rosiade yang insecure.
Faldo Maldini akhirnya mengakui kekalahannya terhadap Dini dan Budiman. Faldo Maldini hanya berdiri. Mulutnya sulit terbuka. Dan saya yakin itu adalah titik balik bagaimana dia harus mendukung Joko Widodo, lewat jalur PSI. Kita tahu bahwa PSI ini bukan partai kaleng-kaleng.
PSI ini kader-kadernya orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat baik. Banyak yang lulusan S1, sebagian S2 dan dituntut untuk S3. Pengkaderan PSI pun juga lewat panelis-panelis yang luar biasa. Akhirnya, Faldo Maldini mengakui kekalahan Prabowo. Dia cabut dari PAN dan digodok oleh PSI.
Tidak sampai 2 tahun Faldo Maldini diajar, duduk di bangku kuliah PSI, dan dipopor oleh pendidikan politik yang luar biasa oleh kader-kader PSI dengan segala rasa cinta tanah airnya, Faldo berubah. Pemahaman logikanya jadi sangat tajam. Bahkan melampaui orang Gerindra yang sudah menahun.
Orang asal Padang ini akhirnya menjadi sosok yang cukup menjanjikan. Kader PSI yang berasal dari oposisi, dan sangat pintar. Bahkan sekarang, ia bisa beradu argumen dengan Fadli, dan menghancurkan logika Fadli Zon. Bagaimana kisahnya?
Jadi di dialog TV One, Faldo dan Fadli sempat berdebat. Faldo membuat Fadli diam tak berkutik dan bungkam. Faldo mengatakan dengan jelas begini.
“BEM UI berikan kritik ke Jokowi, sangat wajar kalau pendukung pemerintah seperti saya mengcounter hal itu ke BEM UI. BEM UI boleh kritik Jokowi, tapi kenapa ketika saya counter, mereka marah-marah? Kan diskusi, kalau mereka kritik, saya kritik juga boleh dong?”
Kemudian Fadli Zon masih mencoba mendebat.
“Ini pembungkaman demokrasi. Disuruh cuitannya di take down oleh rektor!”
Faldo pun melihat Fadli Zon sudah terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa karena mimiknya berubah. Faldo Maldini pun langsung memberikan jab keras ke arah Fadli Zon sampai logikanya hancur berkeping-keping dengan kalimat ini.
“Gak di take down juga nggak apa-apa. Nggak ada yang bungkam. Tidak ada sanksi juga kalau tidak di take down. Kalau ada sanksi, itu baru pembungkaman.”
Fadli Zon pun diam. Menjerit-jerit dalam hati mungkin sambil berkata…
“KENAPA YA ALLAH, FALDO MASUK PSI! JADI PINTER GINI KANNN!”
Tapi ya nggak terekam karena dijeritkannya dalam hati saja…
Lagipula, bungkam itu bukan selalu karena dibungkam. Bungkam itu kemungkinan besar karena malu-maluin.^p
Sumber Utama : https://seword.com/politik/sejak-masuk-psi-faldo-maldini-hancurkan-fadli-zon-5PR8seRYuY
Masih SD Ngerusak Makam Udah Gede Ngerusak Negara, Bubarkan Sekolah yang Membuat Tuololl !
Tindak intoleransi dan teror bisa dilandasi dengan berbagai dasar, agama, suku hingga warna kulit. Semua agama dan suku punya potensi yang sama untuk melakukan tindak intoleransi tersebut. Oleh sebab itu, semuanya harus memahami akar permasalahan mengapa hal tersebut bisa terjadi.
Pemikiran yang salah adalah penyebab utamanya. Pemikiran yang dilandaskan dengan penafsiran-penafsiran yang melenceng dari nilai-nilai kemanusian sehingga melupakan empati dan hak asasi setiap orang untuk hidup serta memeluk keyakinannya masing-masing . Tentu saja dengan catatan, setiap hak yang dituntut tidak melanggar hak orang lain, sebab jika tidak ada catatan tersebut, itu akan membuat lingkaran setan.
Pemikiran adalah awal sebuah tindakan. Jika pemikirannya sudah salah, maka tindakannya sudah jelas salah. Semua tinggal menunggu peluang untuk bisa mengimplementasikan pemikiran salah tersebut dalam sebuah tindakan.
Dalam hal beragama atau memeluk sebuah keyakinan, sah-sah saja menganggap agamanya yang paling benar. Namun dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, nilai-nilai kemanusian universal harus menjadi pedoman hidup yang harus diyakini bersama agar tatanan kehidupan terjaga.
Perang terjadi di dunia ini karena ego manusia yang menganggap pandangannya paling benar. Perang dalam bentuk apapun itu mengkesampingkan nilai-nilai kemanusian. Padahal nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai yang membedakan manusia dengan hewan.
Intoleransi sangat melenceng dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebab intoleransi terjadi karena tidak adanya empati dan tidak menghargai hak sesamanya. Tindak intoleransi adalah tindakan binatang yang ogah berbagai tempat sehingga menggunakan hukum rimba untuk menyingkirkan kelompok lain. Saling memangsa dan cara picik lainnya.
Pemikiran berasal dari segala pengetahuan yang masuk. Baik itu pengetahuan salah maupun benar. Pengetahuan tersebut yang pada akhirnya turut mempengaruhi sudut pandang setiap manusia. Pada akhirnya terbentuklah watak. Oleh sebab itu, guru yang menyebarkan pemikiran salah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berbagai pemikiran salah yang sudah masuk ke dalam otak murid-muridnya.
Menyebarkan pemikiran salah pada anak-ank SD adalah tindakan yang sangat jahat dan berbahaya bagi tatanan kehidupan. Oleh sebab itu, guru di Solo yang menanamkan benih intoleransi sejak dini pada muridnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bukan guru yang di Solo, tetapi semua guru dan dosen serta sekolah yang mengamodirkan mereka harus dievalusi dan di benahi. Rombak semua bila perlu.
Kalau anak-anak sudah dipenuhi kebencian, sudah gede sudah jelas gampang diprovokasi dan diadu domba. Bahkan bisa jadi teroris, karena benih terorisme berawal dari intoleransi. Otaknya minim akal sehat. Kalau sudah begitu, negara ini mudah hancur karena gampang diadu domba sehingga potensi perang saudara bisa terjadi. Ditambah lagi otak yang penuh benci mana mungkin berfikir untuk melakukan inovasi agar negara kita siap bersaing mengikuti relevansi zaman.
Orang tua yang waras harusnya pilih-pilih untuk menyekolahkan anaknya. Ke depannya, persaingan hidup semakin ketat. Jangan sampai nanti anaknya bodoh karena salah didikan terus yang disalahkan pemerintahnya atau bahkan negara lain. Nanti negaranya hancur dibilang ulah konspirasi zionis, China hingga amerika. Padahal kalau orang kita pintar, tidak mungkin termakan hasutan dan tipu daya dari kelompok manapun.
Mencari guru yang tepat adalah penting. Jangan mau dibodohi oleh penipu yang jualan kebencian untuk menarik perhatian. Tidak perduli guru apapun itu. Termasuk guru agama. Jangan sampai mudah ditipu karena euphoria mualaf atau murtadin yang memberi kesaksian diiringi ujaran kebencian terhadap agama yang pernah dianutnya. Sebenar apapun orang itu terlihat, sisi salahnya adalah menebarkan kebencian terhadap sesamanya.
Sudah banyak contohnya. Misalnya orang yang ngaku anak Kardinal, padahal itu jelas berbohong, karena gak ada kardinal yang menikah dan punya anak. Atau ngaku mantan pendeta dan rektor, padahal sudah jelas bohong dia gak pernah jadi rektor tapi tetap saja dibiarkan kelompok-kelompok itu berceramah di mana-mana.
Saya berkeyakinan, tokoh-tokoh agama yang diam membiarkan orang-orang menebarkan kebencian atas nama agama suatu saat akan diminta pertanggung jawabannya oleh Yang Kuasa. Sebab mereka bisa mengetahui yang benar dan salah, tetapi hanya diam saja. Diam yang berpotensi membawa kehancuran bagi tatanan kehidupan karena mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan yang harusnya dibawa setiap agama yang ada di dunia ini tanpa terkecuali.
Mengajak diskusi orang tua yang sudah sejak kecil dijejali kebencian dan pemikiran yang jauh dari norma-norma kemanusiaan tidaklah menghasilkan apa-apa. Perbadingannya 1000 banding 1. Namun menjaga anak-anak agar tidak menjadi generasi penerus mereka adalah hal yang bisa dilakukan. Oleh sebab itu, evaluasi sekolah-sekolah yang berpotensi menghancurkan negara dengan kebencian dan membuat bodoh. Dan jangan lupa singkirkan guru yang mengajarkan kebencian dan benih irasional yang mendegradasi pendidikan serta moral.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/masih-sd-ngerusak-makam-udah-gede-ngerusak-negara-IqvrQa6s0r
BEM UI Efek, Rusuh Massa Tolak Jokowi dan Bakar Bendera PDIP
Akhirnya usaha provokasi yang dilakukan oleh BEM UI terbilang sukses bikin rusuh. Apa yang dapat kita harapkan dari anak-anak ini? Punya panggung tapi sayang digunakan untuk sulut emosi. Kipas-kipas di atas penderitaan rakyat.
Terbukti upaya provokasi mereka disambar oleh masyarakat Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan suka cita. Sebelumnya saya sudah tuliskan peran bohir dan bocil serang Jokowi. Di Sini
Dan inilah yang diinginkan oleh bohir dan oposisi. Kali ini jempol terbalik buat pihak keamanan setempat. Semestinya sejak awal sudah mendeteksi pergerakan mereka, sehingga dapat meminimalis dan tidak sampai menyulut tindakan anarkhis tersebut.
Dapat sebagai bahan evaluasi Kapolri untuk jajarannya yang berada di Sultra. Kecolongan di tengah covid-19 yang melanda. Pendekatan dan tindakan persuasif perlu dikaji ulang. Jika tidak ingin menyulut di banyak tempat.
Dan jumlah keamanan yang sedikit sehingga massa leluasa melancarkan aksi-aksinya. Sulawesi Tenggara hanyalah test ombaknya
Seperti yang dikutip dari liputan6. Presiden Jokowi disambut aksi demonstrasi besar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada spanduk "Selamat Datang King of Lip Service" hingga pembakaran bendera PDI Perjuangan, partai Jokowi.
Jokowi ke sana untuk menghadiri Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kendari, Sulawesi Tenggara hati ini.
Namun, menjelang kedatangan Presiden Jokowi, sebuah spanduk cukup besar "Selamat Datang The King of Lip Service" di gerbang Batas Kota Kendari – Konawe Selatan (Konsel).
Spanduk bertuliskan "Selamat Datang The King of Lip Service" tersebut merupakan inisiatif Konsorsium Gerakan Menolak Munas Kadin.
Awalnya, massa berdemonstrasi saat Jokowi masih di lokasi Kantor Gubernur. Presiden bersama panglima TNI, menghadiri rangkaian kegiatan peninjauan vaksinasi massal dan pertemuan dengan Forkompinda. Sumber
Kemudian, massa berdemonstrasi di lokasi perempatan Pasar Baru Kendari. Selama sekitar satu jam lebih, mereka menyatakan penolakan kedatangan Jokowi di Kendari.
Di sana, mereka kemudian membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Massa mengumpulkan sekitar 10 bendera, yang berasal dari pinggir jalan sekitar lokasi demonstrasi.
Bendera kemudian diarak ke tengah perempatan. Beberapa massa aksi mengeluarkan korek api, kemudian menumpuk dan mulai membakar bendera.
Saat itu, ada beberapa orang anggota kepolisian Polda Sulawesi Tenggara berseragam, tetapi tidak sempat mencegah dan mengamankan lokasi. Penyebabnya, massa berjumlah banyak dan mulai bertindak anarkis.
Selanjutnya, massa meninggalkan lokasi dan beriringan menuju Hotel Claro Kendari. Massa mengira, Jokowi akan ke lokasi hotel.
Saat melintas di depan Bypass Kendari, ada warga yang memancing emosi demonstran. Massa kemudian melempar ke arah rumah warga. Selanjutnya, terjadi aksi lemparan dari massa ke arah rumah warga.
Mereka kemudian merusak motor dan mobil. Akibatnya, satu unit mobil Honda CRV yang terparkir didepan rumah, kaca bagian belakangnya pecah dan empat unit motor dibanting massa.
Selanjutnya, saat massa beriringan ke Hotel Claro Kendari, massa bertemu kelompok massa lainnya di pertigaan Warung Kopi Daeng. Kemudian, mereka terlibat aksi saling kejar dan pukul.
Saat kejadian, terjadi aksi kejar-kejaran. Saat itu, tidak diketahui dari kelompok mana, tetapi massa kembali merusak satu unit mobil.
Sangat disesalkan dalam kondisi seperti ini massa dapat dengan mudah berkumpul kemudian melakukan tindakan anarkis.
Aksi-aksi serupa sangat memungkinkan terjadi di daerah lainnya, jika pihak keamanan tidak mensikapinya dengan tegas.
Pernyataan BEM UI dalam cuitannya itu tidaklah main-main. Jika tidak ada muatan pesan politis tidak mungkin presiden Jokowi menjawabnya secara khusus.
Apa yang terjadi di Kendari adalah hasil design dari Jakarta yang sumbernya dari provokasi BEM UI.
Pembakaran bendera PDIP adalah pesan kuat. PDIP sedang menjadi salah satu sasaran tembak, partai yang mengusai parlemen dan pemenang suara nasional dan menuju 2024.
Stigma partai PDIP oleh mereka dibuat buruk Jargon-jargon PDIP yang memihak pada rakyat menengah ke bawah sebagai partai wong cilik bisa jadi tidak dirasakan oleh masyarakat setempat.
Di Sultra partai yang mungkin paling menonjol adalah PAN, termasuk PKS dan Golkar di wilayah ini terbilang cukup bagus. Sedang partai-partai yang secara skup nasional mendominasi rupanya tidak dapat hati di wilayah ini.
Sementara Ali Mazi gubernur Sulawesi Tenggara berasal dari partai Nasdem. Sudah jadi rahasia umum hubungan Surya Paloh (Nasdem) dan pemerintah sudah tidak seintim dulu lagi. Sudah tidak seperti nasi dan teh botol sosro.
Terkait peta partai di wilayah yang menolak Jokowi dan berani membakar bendera PDIP ini kiranya cukup penting diketahui agar dapat menangkap benang merahnya.
Demikian, salam
Sumber Utama : https://seword.com/politik/bem-ui-efek-rusuh-massa-tolak-jokowi-dan-bakar-j7MSniLuPp
Lekas Sembuh Mbak Annisa-nya Mas AHY, Besok Kalau Semua Sudah Sehat Kita Ramaikan Lagi
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi kabar mengejutkan setelah lewat keterangan tertulisnya, seperti dilansir laman Detik.com mengabarkan bahwa istrinya, Annisa Pohan, terpapar virus Covid-19.
AHY pun menyebutkan bahwa Anissa Pohan kini sedang menjalani observasi, sedangkan dirinya sedang menjalani isolasi mandiri.
"Saya sendiri harus menjalani isolasi mandiri, karena istri saya, Annisa, kemarin juga dinyatakan positif setelah menjalani Test PCR. Saat ini ia terus diobservasi oleh Dokter Gobind."
Dilaporkan pula bahwa kondisi sang istri stabil, tetapi AHY tetap meminta doa kepada khalayak agar istrinya cepat pulih sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala
"Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling membantu. Semoga kita semua, termasuk keluarga tercinta dimanapun berada, diberikan kesehatan dan kekuatan. Aamiin."
Para kader Demokrat juga minta didoakan
Masih menurut keterangan tertulis yang sama, AHY juga meminta doa atas kesembuhan seluruh kader PD yang sedang berjuang melawan Covid-19 termasuk.di antaranya mantan artis Jane Shalimar, yang saat ini disebut AHY sedang dalam kondisi kritis.
Serbuan Covid-19 dengan segala jenis variannya kok tampaknya semakin ngeri saja ya. Pertambahan jumlah kasus harian setiap daerah, bahkan yang setingkat kecamatan saja kini sudah mencapai puluhan jiwa. Semakin besar dan luas cakupan daerahnya, terutama di daerah Pulau Jawa yang padat penduduknya dan penuh aktivitas, jumlah harian kasus terkonfirmasi juga nggak main-main ... bisa ratusan per harinya!
Hari ini pun di kampung saya kasus terkofirmasi positif dari yang semula 0-2 kasus dalam rentang waktu nyaris setahunan terakhir, eh dalam waktu satu bulan ini saja sudah ada belasan orang kena.
Kemarin Selasa dini hari (29/6/2021) saya bahkan menyaksikan langsung pemakaman dengan protokol Covid-19 yang pertama kali di pemakaman umum desa kami, sejak awal Maret 2020 silam.
Sekali rombongan petugas pemakaman datang bahkan langsung membawa dua jasad yang terpapar Covid-19, hanya berbeda desa tetapi jaraknya tidak terlalu jauh.
Kondisi dan suasana yang berbeda, dengan aura sedikit mencekam yang tergambar saat pemakaman berlangsung seperti membunyikan alarm siaga dalam diri saya ... agar saya lebih waspada, berhati-hati, dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.
Saya pun baru saja menjalani salah satu tes untuk memastikan agar diri saya baik-baik saja, karena dianggap berisiko karena salah satu kasus yang saya ceritakan tadi, berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal kami.
Untunglah hasilnya negatif, sehingga saya tetap bisa beraktivitas seperti biasa tanpa harus menjalani tes lanjutan atau isolasi mandiri, seperti dialami Mas AHY yang sedang "isoman" berkaitan dengan kondisi sang istri.
Kalau sudah begini, tak elok rasanya mengucapkan sesuatu yang tidak patut, terlepas dari aktivitas media sosial dari Annisa Pohan yang kerap memicu keseruan tersendiri untuk dibahas dan tentunya memberi bahan tulisan yang menarik bagi saya untuk dituangkan dalam satu atau beberapa tulisan.
Namun, kondisinya baru berbeda. Kalau kata Bang Karni Ilyas, "Kita rehat sejenak, bahkan kalau perlu ambil waktu mendoakan kesehatan keluarga AHY secara umum, termasuk Bapak SBY tentunya.
Nanti kalau kondisi sudah membaik, silakan saja kalau mau beradu opini hingga menyindir halus atau agak kasar terhadap kiprah AHY di dunia politik, asalkan tetap menjaga adat ketimuran dan kesopanan. Catat betul-betul empat kata yang terakhir ya.
Kayak nasihat Pak Jokowi buat mahasiswa, khususnya BEM UI kemarin itu loh. Mau kritik boleh sebagai bagian dari demokrasi, tapi jangan kebablasan juga, seolah bukan orang yang terdidik dengan baik.
Jadi, menutup rangkaian tulisan saya bulan ini ... izinkan dengan setulus hati saya mengharapkan dan mendoakan kesembuhan bagi Mbak Annisa, juga agar Mas AHY dan Pak SBY sehat selalu serta dalam perlindungan-Nya.
T'rus bagi kader Partai Demokrat yang terpapar Covid-19 agar segera sembuh juga. Terus terang saja, nggak ada kalian rasanya pentas perpolitikan di Indonesia kayak kurang seru. Jadi besok kalau sudah sehat semua, kita bisa ramaikan suasana lagi, termasuk dengan "kelucuan" yang kadang diperlihatkan oleh Mas AHY.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/lekas-sembuh-mbak-annisa-nya-mas-ahy-besok-kalau-kfqojDyspA
Re-post by MigoBerita / Kamis/01072021/16.23Wita/Bjm
