Migo Berita - Banjarmasin - Koq Masih Ada yg Nyinyir ke Presiden : Pro Taliban atau Pro NKRI ..!!!
Jebakan Anies Gagal, Risma Tuai Pujian, Siap Gantikan Anies!
Ketika Risma masih menjadi Wali Kota Surabaya, prestasinya sudah segudang. Namun, apalah arti seorang wali kota bagi seorang Anies. Anies sendiri sebagai Gubernur DKI Jakarta, membawahi beberapa wali kota. Dengan kata lain, walaupun kerap dibanding-bandingkan dengan Risma, Anies bisa cuek aja. Nggak level lah, begitu cara ngelesnya. Masak gubernur dibandingkan sama wali kota. Nggak pantes.
Namun, kemudian Presiden Jokowi mengambil keputusan yang bikin Anies ngomel sendiri. Risma, yang dulu bisa direndahkan Anies, karena hanya seorang wali kota. Malah diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial (Mensos). Sebuah keputusan yang banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Pasalnya, publik tahu bagaimana kinerja dan prestasi Risma di Surabaya. Di lain pihak, memang banyak yang mesti dibenahi di Kementrian Sosial (Kemensos). PR Risma banyak dan berat. Namun, sejak awal publik sudah percaya akan kemampuan Risma. Sedangkan Anies, mulai ketar ketir sendiri. Waduh, Risma sudah jadi menteri, membawahi kementrian buat seluruh Indonesia. Apalah arti seorang gubernur macam Anies, yang hanya membawahi satu provinsi. Nah kan, Risma berbalik jadi yang lebih dari Anies!
Satu tugas besar yang diemban Risma adalah pembenahan di Kemensos, pasca kasus korupsi bantuan sosial (bansos). Kasus ini memang jadi tamparan keras buat Kemensos. KPK pun sudah memberikan rekomendasi buat Mensos Risma untuk ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, di awal menjabat sebagai Mensos, Risma pun sudah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPK Sumber.
Nah, rekomendasi KPK yang jadi PR besar buat Risma adalah pembenahan data pada program bansos. KPK memberikan rekomendasi bagi Kemensos untuk menggabungkan semua data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketiga data ini sudah diminta oleh KPK untuk digabungkan oleh menteri sebelum Risma. Karena KPK yakin ada data ganda di sana. KPK juga meminta agar data di-update secara berkala Sumber.
Ternyata, pembenahan data di Kemensos memang tidak pernah dilakukan sejak tahun 2015. Walaupun tiap tahun ada saja persoalan muncul, seperti data yang tumpang tindih dan tidak sinkron. Ini lah yang jadi kendala bagi Risma. Harus membenahi kerusakan bertahun-tahun. Bahkan Risma sempat mengaku mumet (pusing) menghadapi persoalan ini, seperti yang diakuinya di depan DPR RI Sumber. Namun, bukan Risma namanya kalau tidak bisa membenahi yang rusak-rusak. Risma bukan saja tangguh, kerjanya seperti buldozer. Dalam proses verifikasi dan validasi data tersebut, Risma pun bekerja sama dengan sejumlah instansi, seperti Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerja keras Risma terbukti hasilnya. Hingga April 2021, pihaknya sudah menemukan sekitar 21 juta data ganda. Sebuah kerja nyata yang kalau bukan oleh Risma, saya tidak yakin yang lain bisa.
Di pihak lain, Anies, juga menorehkan berbagai “prestasi”. Diam-diam, banyak kasus kelebihan bayar yang akhirnya diungkap oleh BPK. Hingga bulan Agustus ini, ada sekitar 10 kasus kelebihan bayar yang sudah ditemukan. Dengan nilai total mencapai Rp 438 miliar Sumber Sumber. Sebuah “prestasi” nyata, yang kalau bukan oleh Anies, saya tidak yakin yang lain bisa hehehe…
Risma ketika masih menjadi wali kota, sudah jadi ancaman buat pencitraan Anies. Walaupun masih bisa ditutupi dengan perbandingan level jabatan. Namun ketika Risma sudah jadi menteri. Ancaman itu semakin nyata. Bisa-bisa Anies akan cepat kehilangan pamor. Padahal urusan pencapresan 2024 sudah hot dari sekarang ini. Mungkin karena urusan data penerima bansos ini juga terjadi di Jakarta, dan Anies tidak mau disalahkan. Anies pun bermanuver. Mencari cara untuk melempar kesalahan ke arah Mensos Risma. Bansos ini kan masalah yang dihadapi masyarakat yang tidak mampu. Ketika ada masalah, jangan sampai mereka menyalahkan sang gubernur santun. Justru Anies harus terlihat jadi pahlawan yang memperjuangkan nasib rakyat kecil. Lumayan kan buat “modal” nyapres.
Ada bansos yang berasal dari APBD DKI Jakarta. Yang harusnya diserahkan kepada sekitar 1 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, realisasinya baru disalurkan ke sekitar 900 ribu lebih KPM. Ada sekitar 99 ribu KPM yang disebut pihak Pemprov DKI sebagai data ganda dari Kemensos. Atas temuan ini, Gubernur Anies pun menyurati Menteri Risma Sumber. Kebaca ya secara politis. Anies diduga sedang bermanuver untuk melempar kesalahan ke arah Risma. Demi menjaga dan menaikkan citranya.
Dikira Risma akan terjebak dalam permainan itu. Ternyata Anies salah. Alih-alih terjebak, Risma malah membongkar aib Anies. Risma menyatakan tidak tahu persis di mana persoalan data ganda yang dimaksud Anies. Bahkan Risma menyebut tidak mengetahui soal surat Anies itu. Risma sendiri menyatakan tidak masalah jika harus membuka semua data milik Kemensos. Tidak ada yang ditutupi, ujar Risma. Lalu Risma mengungkap bahwa perbaikan data di DKI Jakarta baru mencapai 40%. Ini kalah dari kemajuan yang dicapai Papua. Bahkan Risma sudah menugaskan stafnya untuk turun membantu Pemprov DKI. Risma pun menegaskan bahwa memang tugas pemerintah daerah untuk memperbaiki datanya, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011, bahwa data fakir miskin itu berasal dari daerah Sumber Sumber.
“Tembakan” Anies, berbuah brondongan balik dari Risma. Yang mengungkap berbagai aib dan kesalahan Anies. Manuver politis ini pun gagal. Bahkan selanjutnya, Risma makin menuai prestasi. KPK memberikan perkembangan terakhir upaya perbaikan data Kemensos. Hingga kini, Risma dan jajarannya telah berhasil menghapus sekitar 52 juta data ganda. Jika data ganda itu sampai menerima bansos, misalnya Rp 200,000,-, maka Risma sudah menyelamatkan uang negara hingga Rp 10,5 triliun Sumber.
Sebuah angka fantastis. Bersaing dengan angka fantastis kelebihan bayar hasil “prestasi” Anies. Tentu prestasi Risma jauh lebih banyak dan lebih mulia. Ini menampar Anies dengan telak. Sementara masa jabatan Anies makin pendek. Tinggal beberapa bulan lagi. Dari berakhirnya masa jabatan Anies pada tahun 2022, hingga Pilkada tahun 2024, Presiden Jokowi lah yang akan menentukan, siapa pejabat sementara gubernur pengganti Anies Sumber. Risma merupakan unggulan publik. Dengan prestasi menghemat uang negara hingga 10,5 triliun. Sementara kasus kelebihan bayar makin melekat ke nama Anies. Makin sulit untuk dilepaskan. Belum lagi kasus uang rakyat lain seperti Formula E. Waduh, Anies makin terancam oleh Risma. Gantian Anies yang mumet hehehe...
Sumber Utama : https://seword.com/politik/jebakan-anies-gagal-risma-tuai-pujian-siap-2bF6apDCy5
Pasca #JokowiEndGame Kini Muncul #JokowiClose, Segera Ciduk Provokator, Tidak Ada Kata Ise
Miris rasanya melihat adek-adek mahasiswa kita begitu mudahnya tersulut narasi kontra pemerintah. Seakan tak ada sesuatu positif yang dibangun di era Jokowi. Padahal beberapa waktu lalu, Indonesia dinyatakan telah keluar dari resesi dan mencatat pertumbuhan 7 persen lebih. Era Jokowi juga sukses melanjutkan beberapa proyek mangkrak di era pemerintahan pak mantan. Mulai dari jalan tol Pemalang-Semarang hingga satelit satria. Justru demo-demo berujung keinginan pemakzulan hanya menguntungkan oposisi yang kebelet berkuasa dengan memanfaatkan mahasiswa dan pandemi.
Kalau pada demo Jokowi End Game ada nama Taffarel Giovanni Montero yang tidak lain merupakan Ketua BEM Unpar. Kini dalam Gerakan Jokowi Close, didalangi Riswan Sihaan yang merupakan lulusan sarjana hukum. Dalam video youtube 4 tahun yang lalu bahkan ditemukan dukungan Riswan untuk AHY dengan judul “Riswan Siahaan: GENERASI MUDA, PILIH AHY”. Entah Gerakan ini adalah murni inisiatif Riswan atau ada pengaruh oposisi, yang jelas kita tahu di mana Riswa berafliasi. Begitu sempitnya cara berpikir mahasiswa ini hingga dengan mudahnya menggadaikan NKRI demi oposisi.
Dalam deklarasinya yang kini viral di media social, Riswan dan beberapa temannya mengklain tuntutannya mewakili 19 Provinsi se Indonesia. Bertempat di Gedung Pemuda Rawangmangun, Riswan membacakan alashaan dan beberapa poin tuntutan yang berujung makar. Videonya berdurasi hamper dua setengah menit dishare akun BHINNEKATUNGGALIKA (@tjhinfar21). Berikut isinya:
Situasi dan sandiwara yang diperankan oleh Jokowi dan beberapa oknum menterinya telah membawa Indonesia tersudut oleh permainan dan sandiwara para elit. Kebutuhan hidup rakyat Indonesia semakin tak menentu dan pemerintah gagal mengurus negara dan rakyatnya.
Di mana-mana rakyat menjerit akan kebutuhan hidup dan barang semakin mahal, petani banyak yang gagal panen dan sering dimaninkan oleh impor pertanian, para pekerja puluhan ribu dirumahkan akibat sandiwara PPKM yang cenderung mengikuti arus global yang tidak berpihak kepada tenaga kerja Indonesia. Nelayan turun ke laut, pedangan kaki lima menjerit. Warung-warung kosong pembeli dan lebih hebatnya para mafia negeri ini telah melakukan korupsi reformasi berjamaah.
Partai pendukung pemerintah seakan tidak mau tau, membiarkan kondisi semakin sulit dan lebih hebatnya Jokowi mempermainkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Sandiwara PPKM yang telah menelan anggaran 1100 triliun tidak dirasakan oleh rakyat. Justru para Menteri menjadikan obyek vaksin sebagai lahan bisnis.
Sertifikat vaksin adalah pembodohan terhadap pelayanan public. Bisnis vaksin yang mengorbankan rakyatnya sendiri. Maka kami dari Gerakan Nasional Selamatkan Indonesia menuntut kepada Jokowi-Amin sebagai berikut:
1.Jokowi turun atau reshuffle cabinet 2.Evaluasi 2 tahun kepemimpinan Jokowi Amin gagal total 3.Dana PEN Rp. 744.75 trilliun dan hutang hampir 7000 trilliun tidak dirasakan oleh rakyat Indonesia 4.Stop sandiwara PPKM dan lawan Covid 19 5.Stop sertifikat vaksin sebagai syarat pelayan hak publik.
Sudah saatnya rakyat bergerak, jangan diam di tempat. Kami siap pimpin revolusi. MENDIDIK RAKYAT DENGAN PERGERAKAN MENDIDIK PENGUASA DENGAN PERLAWANAN GERAKAN NASIONAL 19 PROVINSI, SELAMATKAN INDONESIA (Oleh: Riswan Siahaan, SH)
Pernyataan tersebut jelaslah provokasi dan juga berisi hoaks menyesatkan. Menyebut PPKM sebagai sandiwara pemerintah harus dibuktikan siapa yang diuntungkan. Bukannya aturan PPKM tersebut tak hanya menyasar rakyat kecil, tapi juga semua orang. Hal ini juga dilakukan untuk antisipasi tingginya pasien di Rumah Sakit. Lihat saja berita di Solo saat Gibran membubarkan pesta nikahan anak anggota DPR. Kunjungan dinas juga dibatasi saat pendemi. Di sisi lain, Jokwi memprioritaskan anggaran subsidi dan sembako untuk rakyat miskin. Hanya beberapa daerah ketahuan menahan anggaran tersebut. Termasuk Gubernur Sumbar yang viral membeli mobil dinas seniali 2 M saat kondisi corona di daerahnya memburuk.
Riswan menyebut hutang hamper 7000 triliun tidak dirasakan rakyat, maksudnya rakyat negara mana? Lantas kenaikan anggaran dari 200 triliun ke lebih dari 400 triliun untuk infrastruktur merata siapa yang merasakan? Dulu jalan-jalan di luar pulau banyak yang tak terknoneksi dan tak bisa diakses dikarenakan medan yang terjal. Kini di era Jokowi, antar provinsi dengan mudah tersambung lewat jalan tol. Belum lagi pembangunan jembatan, waduk, bandara danpelabuhan yang massif dilakukan. Penanganan corona sendiri juga menyedot banyak APBN, mulai dari pengadaan Rumah Sakit darurat, insentif tenaga medis hingga penggratisan biaya perawatan, obat-obatan dan vaksin.
Lantas di mana bisnis vaksin yang dimaksud? Bukankah selama ini kita menerima vaksinasi secara gratis. Dulu di awal sempat ada wacana berbayar yang langsung dinaulir Jokowi. Artinya bukannya berbisnis, pemerintah malah harus menanggung biaya demi Kesehatan rakyat. Termasuk PPKM yang membebani anggaran pemerintah, di sisi lain kalau kebijakan ini tak diambil, overlap di Rumah Sakit akan menimbulkan chaos yang lebih buruk di waktu lain.
Dan semua ini bukan sandiwara, karena semua negara di dunia juga mengalami hal serupa. Malahan beberapa negara tak menggratiskan biaya perawatan Rumah Sakit. Bersyukur kita hidup di era Jokowi di mana pemerintah tanggap melayani rakyat. Soal sertifikasi vaksinpun tak seharusnya dipersoalkan karena justru bisa menggantikan PCR yang harganya mahal. Dengan membayar tujuh ribu rupiah, kita bisa mencetak sertifikat vaksin seperti KTP. Lantas di mana hal yang memberatkan? Apakah Riswan Siahaan justru mendukung PCR dan mafianya?
Sebagai lulusan mahasiswa hukum, hal-hal yang disoroti begitu dangkal serupa orang yang tak pernah duduk dibangku kuliah. Tidak ada data, melainkan asumsi semata, pun tak ada peraturan pemerintah maupun undang-undang yang dijadikan acuan. Kalau mau menggugat secara hukum, mahasiswa model seperti ini pasti sudah mentah duluan digampar jaksa. Mengutip kata Sri Mulyani, jangan terus menanyakan apa yang diberikan negara untukmu, tapi tanyalah apa yang engkau berikan untuk negara. Di saat mahasiswa di kampus lain sibuk membuat kendaraan listrik agar Indonesia bebas polusi, mahasiswa lulusan hukum ini sibuk demo dan provokasi.
Jangan lagi ada materai atau permintaan maaf kalau sudah dicekal. Cukup sudah iseng-isengan yang mereka buat seperti kata Mahfud MD dulu. Saatnya pemerintah tegas menciduk provokator. Mau pakai baju agama seperti Rizieq atau baju mahasiswa seperti Riswan. Karena kemerdekaan Indonesia tak hanya dari penjajah, tapi juga dari kebodohan, hoaks,, dan provokasi Gerakan makar.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/pasca-jokowiendgame-kini-muncul-jokowiclose-zjRcX9aHX8
KPK Bantu Risma Selamatkan Uang Negara. Kapan KPK Buktikan Anies Merugikan Negara?
Ada apa dengan KPK??? Di satu sisi KPK bisa jeli membantu menyelamatkan uang negara, tapi di sisi lain KPK tak bisa tegas pada oknum-oknum tertentu yang sudah sangat jelas terindikasi merugikan negara. Aneh khan jadinya? Simak penjelasannya dalam artikel ini.
Beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusulkan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini agar data penerima bantuan sosial diintegrasikan. Dengan jeli KPK langsung menunjuk pada titik permasalahan di mana data Kementerian Sosial punya 3 versi data penerima bansos yang berpotensi tidak akurat.
Dengan sigap Risma langsung gercep mengeksekusi usulan KPK tadi. Akhirnya, Risma melaporkan pada KPK jika pihak Kemensos telah mengintegrasikan sekaligus memverifikasi data penerima Bansos Covid-19 yang telah diperbarui sesuai usulan pemerintah daerah.
Hasilnyapun sangat menggembirakan. Dengan cara tersebut Risma berhasil menidurkan sebanyak 52,5 juta dana penerima bansos ganda dan bermasalah yang jika diuangkan setara dengan menyelamatkan uang negara sejumlah Rp10,5 triliun. Karena satu penerima Bansos Covid-19 biasa diberikan Rp200 ribu.
Bak anjing pelacak yang bisa mencium adanya ketidakberesan, dalam kasus Bansos Covid-19 ini KPK sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik sebagai pencegah sekaligus pemberantasan tindak pidana korupsi. Bersama Risma, KPK bisa bersinergi dengan baik melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuannya cuma 1 yakni menyelamatkan uang negara. Good job Bu Risma. Great job KPK.
Tapi sayangnya kejelian KPK ini mendadak hilang tak berbekas saat diperhadapkan pada banyak kasus yang menjerat Gubernur DKI Anies Baswedan. Bak anjing pelacak yang kena flu berat atau malah terserang covid sampai hilang indra penciumannya, hidung KPK mendadak buntu tak bisa mencium apapun termasuk bau busuk yang ditimbulkan Anies dalam kinerjanya sebagai orang nomer 1 di Pemprov DKI. Ini jelas aneh.
Dalam kasus data penerima Bansos Covid-19 di Kemensos yang sudah saya jelaskan tadi, KPK dengan teliti bisa menemukan potensi kerugian negara tanpa bantuan siapapun. KPK justru yang menemukan terlebih dulu lalu mengingatkan demi membantu Risma menyelamatkan uang negara. Lalu kenapa saat menghadapi kasus-kasus Anies Baswedan yang sudah ada banyak laporan kelebihan bayar dari BPK, KPK seakan-akan diam saja tak mengambil tindakan apapun. Ingin bukti??? Ini buktinya.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 5 Agustus 2021 lalu menemukan adanya pemborosan anggaran pemprov DKI Jakarta atas pengadaan pembelian masker Respirator N95 sejumlah Rp5 miliar. Anggaran ini diambil dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI tahun 2020.
BPK juga mengungkapkan Pemprov DKI melakukan kelebihan bayar pengadaan alat rapid test COVID-19 pada 2020 dengan nilai mencapai Rp1,1 miliar. Menurut pemeriksaan BPK, ditemukan dua penyedia jasa pengadaan alat tersebut dengan merek serupa dalam waktu berdekatan tapi harganya berbeda. Nah loooo.
Tak hanya itu, Anies juga kedapatan masih membayar gaji pegawai yang sudah wafat hingga pensiun senilai Rp 862 juta dalam APBD DKI 2020. Bulan Juli lalu juga terungkap Pemprov DKI melakukan hal serupa dalam pembelian alat pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI periode 2019, BPK menemukan empat paket dana pengadaan mobil pemadam kebakaran ada kelebihan bayar sekitar Rp6,5 miliar.
Ini masih baru sebagian kasus-kasus Anies yang terjadi akhir-akhir ini. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus lama Anies yang belum tersentuh dan belum diselesaikan sampai sekarang??? Contohnya seperti polemik mengenai anggaran pembelian bolpen yang mencapai sekian miliar, sampai pada persoalan pembayaran gelaran Formula E yang tak ada endingnya bagaimana padahal sudah dibayar.
Kasus lama Anies yang paling menggelikan adalah soal Frankfurt Book Fair yang berlangsung ketika Anies masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi. Anies dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga ada korupsi dalam anggaran Frankfurt Book Fair 2015.
Kenapa saya katakan kasus ini menggelikan??? Anies meyakini tak ada yang salah dari acara itu. Sebab saat itu Anies sudah menugaskan Inspektorat Kemendikbud ikut ke Jerman untuk mengawasi penggunaan anggaran. Jika pun ada kejanggalan, kata Anies, pasti sudah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lucu ya. Sekarang mari kita fokus pada kalimat Anies yang menyatakan, “Jika pun ada kejanggalan, pasti sudah jadi temuan BPK.” Jika memang Anies menganggap dirinya tidak bersalah karena BPK tidak menemukan adanya kejanggalan di kasus Frankfurt Book Fair 2015, itu artinya Anies sudah selayaknya diperiksa secara serius oleh KPK dalam berbagai kasus kelebihan bayar yang sudah ditemukan BPK. Patokannya tadi kata Anies sendiri kan BPK. Tapi faktanya sekarang bagaimana??? Berbagai kasus kelebihan bayar yang dilakukan Anies yang sudah terang-terangan ditemukan oleh BPK seakan-akan sama sekali tak digubris oleh KPK.
Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan. Dalam berbagai kasus Anies semua rumus kewarasan sah-sah saja dibolak balik semaunya. Saat BPK tak menemukan kejanggalan, itu artinya Anies tak bersalah. Tapi saat BPK menemukan kejanggalanpun Anies juga tetap tak bersalah. Seperti itulah fakta yang sedang terjadi saat ini. KPK mendadak berhidung buntu tak bisa mencium bau busuk dari seorang Anies Baswedan. Ada apa denganmu KPK???
Padahal, jika kita mau mencernanya secara objektif, semua masalah ini sebetulnya bukan sesederhana kelebihan bayar semata. Tanpa bermaksud menuduh, sudah terbaca ada modus korupsi di sini karena unsur kesengajaan dari masalah ini sangat tinggi mengingat kesalahan kelebihan bayar itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sangat tidak wajar jika kita apalagi KPK menganggap hal ini sebagai sebuah kewajaran.
Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan. Selihai apapun Anies berkelit main kata, ingatlah selalu. Modus korupsi itu bentuknya bermacam-macam. Intinya adalah markup. Bahasanya saja diperhalus menjadi overpay alias kelebihan bayar. Kalau ketahuan dikembalikan, jika tidak ketahuan ya diam saja. Kan gitu jadinya. Dan celakanya ini dilakukan ulang berulang oleh oknum yang sama. Khilaf kok bolak balik???
Jika KPK sudah terbukti bisa sangat jeli membantu Risma menyelamatkan uang negara, sudah seharusnya dan sepantasnya KPK juga bisa membuktikan Anies merugikan negara ulang berulang.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/kpk-bantu-risma-selamatkan-uang-negara-kapan-kpk-HBryCUVJN6
Panjang Lebar “Ocehan” AHY Dihajar Telak Duet Jokowi-Prabowo!
Jika kita makin sering melihat atau membaca berbagai macam kritik yang dilontarkan oleh para kader dan petinggi Parta Demokrat, maka sesungguhnya itu hanyalah akal-akalan mereka untuk tetap eksis di dunia politik tanah air. Apa pun diolah untuk dijadikan kritik. Dari yang nebeng sama kerjaan iseng para mahasiswa, ketika BEM UI mengeluarkan meme yang berusaha menyentil Presiden Jokowi. Hingga ketika pesawat kepresiden dicat dari biru ke merah putih. Bukan hanya kader partai, bahkan istri AHY, Annisa Pohan pun ikut-ikutan melontarkan kritik. Misalnya belagak menyemprot Kapolri ketika Kapolri hendak membongkar jalur sepeda di Jakarta, dan ikutan strategi playing victim ketika Annisa memposting beberapa cuitan soal fitnah. Di mana kedua cuitan Annisa itu akhirnya dihapus sendiri, karena yang satu blunder, dan yang satu salah kutip nomor ayat Al Quran.
Lucu memang, Demokrat ini selalu mengesankan dirinya dan para petingginya (yang masih sekeluarga itu) sebagai kaum elitis. SBY kerap mengeluarkan pernyataan berbau menggurui terhadap Presiden Jokowi, seakan Presiden Jokowi perlu dikasih masukan. Padahal ketika jadi presiden, SBY lebih terkenal dengan bikin lagu/album, menyebut “saya prihatin” dan para kader partainya yang terlibat korupsi, serta proyek mangkrak. Kayak gini kok mau menggurui seorang Jokowi.
Sama saja dengan anaknya, AHY dan Ibas. Ketika terjadi apa yang disebut AHY sebagai kudeta partai, AHY pun meminta Presiden Jokowi mengklarifikasi. Seakan dia dan Presiden Jokowi itu selevel. Situ siapa? Jadi menteri saja nggak dikasih sama Presiden Jokowi. Karena memang nggak ada kompetensinya. Sementara Annisa Pohan, istri AHY mengagung-agungkan kemampuan berbahasa Inggris anaknya. Seakan yang tidak bisa berbahasa Inggris itu tidak ada apa-apanya di mata keluarga mereka. Kebayang kan kalau pasangan ini jadi bapak dan ibu negara?
Nah, kemarin AHY merilis pidato kebangsaan dalam rangka peringatan ulang tahun lembaga CSIS yang ke-50 Sumber. Kesempatan buat tambah eksis ini pun dimanfaatkan AHY semaksimal mungkin. Sekalian menindaklanjuti sebuah survei elektabilitas di awal bulan Agustus lalu, dari New Indonesia Research & Consulting, yang menyebut AHY berkibar mengungguli Puan Maharani dan Airlangga Hartarto Sumber.
Dilansir kompas.com, dalam pidato kebangsaan itu, ada beberapa hal yang disebut oleh AHY. Antara lain soal demokrasi di Indonesia, penanganan pandemi, soal penyampaian kritik dan soal generasi muda. Biasa lah nadanya sok tahu dan sok pintar. Terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, AHY mengingatkan pemerintah agar tidak gagal fokus. "Sejak awal kami tegas mengingatkan bahwa dalam menangani pandemi, negara tidak boleh gagal fokus antara api dan asap. Jangan kita habis-habisan berupaya menghilangkan asapnya, sedangkan apinya gagal kita padadamkan secara total. Selama ada api, selalu akan ada asap,” ujar AHY.
AHY juga mempermasalahkan adanya agenda yang yang tidak relevan dengan pandemi yang masih tetap dipertahankan pemerintah. Contohnya, struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang ternyata masih lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan. Menurut AHY, pemerintah harusnya memprioritaskan kapasitas rumah sakit dan fasilitas pendukungnya, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, serta menambah pasokan vaksin dan mempercepat distribusinya. "Pada akhirnya, tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Ekonomi bisa dipulihkan secara bertahap, tapi manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali," kata AHY Sumber.
Ini saja ya sampel dari pernyataan AHY. Karena pidatonya memang panjang lebar. Cukup di bagian ini saja, kita sudah paham kok, bahwa apa yang disarankan oleh AHY, ada yang salah, ada pula yang sudah duluan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Soal pembangunan infrastruktur, ya mesti jalan terus kan, walaupun ada pandemi. Mengapa mesti disetop, kalau anggarannya masih ada. Ada pula pembiayaan proyek yang diperoleh dari investasi, misalnya sirkuit MotoGP di Mandalika. Lha wong dananya ada, kenapa mesti disetop? Sementara berbagai saran AHY dalam penanganan pandemi, ya sudah duluan digeber oleh Presiden Jokowi. Sok pakai kata-kata kiasan api dan asap. Untuk sekedar terlihat pintar. Padahal, sudah dikerjakan duluan sama pemerintah. AHY dulu ngusulin lockdown kan? Kebayang akibat buruknya jika Indonesia mengambil kebijakan lockdown. Sok elit, sok pintar, sok tahu. Kayak yang bisa aja ngurus negara.
Mungkin Presiden Jokowi tahu bahwa publik pun gemes melihat kelakuan AHY ini. Beliau pun menyentil AHY dengan simbolik. Pertama, beliau melakukan kunjungan kerja lagi ke Kalimantan Timur, dengan menggunakan pesawat kepresiden yang sudah dicat baru. Ini kali kedua presiden memakai pesawat tersebut pasca pengecatan jadi merah putih. Presiden Jokowi menunjukkan betapa kerennya pesawat dengan cat baru ini.
Kedua, beliau mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Sumber. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo, didampingi oleh Panglima TNI dan Kapolri. Agendanya, selain meninjau proses vaksinasi di 2 lokasi, juga memberikan pengarahan pada jajaran pimpinan Provinsi Kalimantan Timur. Serta, tentu saja, meresmikan proyek infrastruktur, jalan tol Balikpapan-Samarinda, ruas Balikpapan-Samboja.
Prabowo dikenal juga sebagai Ketua Umum Gerindra, partai peringkat kedua pemenang Pemilu 2019. Nggak kok, nggak berhubungan dengan 2024 hehehe… Namun menunjukkan kepada AHY, bahwa jabatan AHY sebagai Ketum Partai Demokrat, itu nggak ada apa-apanya. Yang jadi Ketum Gerindra saja, sekarang menjadi pembantunya Presiden Jokowi. Dan peran Prabowo ini jauh lebih nyata ketimbang AHY yang cuma bisa pidato. Prabowo pun tidak pernah bikin pidato panjang lebar seperti AHY. Ya bekerja saja sesuai tupoksinya, untuk membantu Presiden Jokowi mengurus negara dan bangsa ini. AHY bisanya apa? Berfoto di baliho dan berpidato. Kerjanya apa dong? Boro-boro bisa bikin jalan dan jembatan seperti menterinya Presiden Jokowi. Omdo dong! Ya memang bisanya cuma ngomong kan?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/panjang-lebar-ocehan-ahy-dihajar-telak-duet-odTZSAFtIX
Modyarr! Kena Lagi, Citra AHY Dibanting Kadernya Sendiri!
Apa yang saya sukai ketika menulis tentang Partai Demokrat dan para petingginya? Apa pun isinya, ujung-ujungnya selalu bikin ngakak. Dulu di masa menjelang Pilpres 2019, kita dihibur dengan lawakan “jendral kardus” oleh politisi Demokrat. Seakan mereka mau musuhan sama koalisi partai yang mengusung Prabowo-Sandiaga dan mau bergabung dengan koalisi partai yang mengusung Jokowi-Ma’ruf Amin. Eeh ujung-ujungnya sekedar drama. Akhirnya (terpaksa) bergabung ke sana. Mungkin sudah kepepet, karena tidak bisa lagi bergabung ke sini?
Sekarang pun kalau ada petinggi Partai Demokrat yang bersuara. Entah itu SBY, AHY maupun istrinya AHY. Pasti jadi bahan olok-olok publik. Entah ketika SBY bilang “Tuhan tidak suka” atau ketika dia berdoa di Twitter. Atau ketika istrinya AHY, yup, istrinya itu, ikut-ikutan belagak bak politisi. Berusaha menyindir atau menyentil. Ujung-ujungnya diketawain lagi sama netizen, sampai harus memblokir netizen atau menggembok akun medsosnya. Kalau AHY? Dia pidato pun pasti bikin beberapa orang ketawa. Dengan gerakan tangan yang tidak bisa diam, seperti anak kecil membaca puisi. Itu standar deh. Isinya? Gimana ya, orang yang tidak punya pengalaman, tapi berasa bisa ngurus negara.
Misalnya ketika AHY bicara soal penurunan (indeks) demokrasi di Indonesia. Mengacu pada data dari lembaga asing. Ini dibahas AHY pada bulan April lalu. Menurut AHY, penurunan demokrasi itu disebabkan oleh praktek-praktek tertentu yang melukai perasaan masyarakat terutama dalam mengekspresikan dirinya. "Banyak yang merasa takut, merasa dibungkam bersuara, dan lain sebagainya," jelas AHY Sumber. Ketika BEM UI mengeluarkan meme Jokowi The King of Lip Service, Partai Demokrat ikut memanfaatkan momen itu dengan menyebut pihak kampus tidak boleh jadi alat istana membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat Sumber.
Beberapa hari lalu, AHY juga membawakan pidato kebangsaan sebagai bagian dari peringatan 50 tahun lembaga CSIS (Centre for Strategic and International Studies). Ada banyak hal yang dibahas AHY, salah satunya soal demokrasi. AHY melayangkan kritik soal pasukan buzzer yang katanya merupakan bagian dari post-truth politics. Politik yang mengorkestrasi fitnah, hoaks dan pembunuhan karakter secara membabi buta. "Mengerikan ketika mengetahui bahwa hari ini sangat mudah bagi siapapun jadi korban fitnah tanpa daya untuk mengklarifikasinya," ucapnya. AHY juga menyebutkan bahwa media massa bisa jadi kunci melawan politk post-truth itu Sumber. AHY juga berusaha menyentil pemerintah, soal kritik dari Partai Demokrat yang kerap disalahartikan sebagai serangan atau gangguan untuk kepentingan politik tertentu. Pemerintah, ujar AHY, sebaiknya sudi mendengarkan langsung suara hati rakyat di akar rumput Sumber.
Intinya kan karena namanya memakai kata “demokrat”, maka Partai Demokrat berusaha tampil sebagai pihak yang menyuarakan suara rakyat, anti pembungkaman, dan mendukung kebebasan berpendapat. Sampai beberapa kali digaungkan oleh AHY. Nyatanya?
Nyatanya, kader Demokrat sendiri mempolisikan seorang ASN yang dianggap menghina SBY dan AHY. Kejadian ini terjadi di Lamongan, Jawa Timur. ASN dengan inisial nama FH merupakan ASN di Kabupaten Lamongan. Dalam beberapa postingannya di facebook, FH dianggap secara terang-terangan melakukan penghinaan. Beberapa contoh screenshot bisa dilihat di video dari KompasTV di bagian akhir tulisan ini. Misalnya FH menuduh SBY korupsi dan mengeruk keuntungan selama menjadi presiden Sumber.
Dilansir suara.com, ada pula contoh postingan FH di facebook. Misalnya : "Saya sangat prihatin melihat anak ini, selalu memframing dirinya jadi pemimpin yg terlihat bersahaja, baru kali ini saya melihat ada KAKAK PEMBINA pakai Tongkat Komando, dlm Islam bisa dikategorikan dia tdk bisa menerima QODARULLAH..., Selalu BERHALU." ”Mungkin ini KARMA dari Bapaknya yg memporak porandakan negeri ini,...selama 10 tahun…” Sumber.
Ketua Fraksi Demokrat Lamongan Sugeng Santoso menyebut postingan FH itu menyakiti hati para kader partai Demokrat. Juga dianggap dapat memperpecah kesatuan anak bangsa. Karena SBY adalah mantan presiden yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun. Sehingga kritik yang dibuat FH dianggap menghina keluarga SBY.
Lho? Kok dipolisikan? Mengapa tidak dilihat dan diklarifikasi dulu? Seperti kata AHY, jangan disalahartikan dulu. Kalaupun merasa tidak benar, kenapa tidak diklarifikasi saja di media. Seperti yang disebut AHY sebagai fungsi media di alam demokrasi kan. Sebelumnya membela orang yang mengkritik, begitu dirinya yang dikritik, kok langsung “ngamuk”? Emang Presiden Jokowi pernah mempolisikan orang-orang yang memfitnah beliau dengan narasi PKI, anti-Islam, dan sebagainya yang jauh lebih buruk dari postingan FH itu? Hedeeehhh…. Para kader ini pun seakan menafikan semua perkataan AHY soal demokrasi. Jika yang mengkritik SBY langsung dipolisikan, gimana nanti jika AHY yang beneran jadi presiden? Berharap rakyat bisa menyampaikan suara hatinya dengan bebas? Capek-capek AHY berpidato soal demokrasi, eeh akhirnya malah dibantah sendiri oleh kelakuan kadernya. Lucu kaaann…
Sumber Utama : https://seword.com/politik/modyarr-kena-lagi-citra-ahy-dibanting-kadernya-RAL1UZ4Wdg
Telak! Jokowi Sikat 2,6 T Harta Tomy Lewat Satgas BLBI!
Seakan menampar oposisi yang kemarin nyinyir biaya pesawat kepresidenan, kini Jokowi justru menunjukkan aset negara yang harusnya jadi perhatian. Jokowi tak main-main dalam membentuk satgas BLBI untuk memburu aset negara senilai lebih dari 100 triliun. Sebuah angka yang jauh lebih besar ketimbang pengeluaran untuk kendaraan RI 1. Bisa jadi mereka-mereka yang getol nyinyir justru adalah bagian dari maling negara. Makanya sebelum boroknya diangkat, cepat-cepat memblow up hal-hal yang wajar.
Lihatlah PKS yang lebih dahulu menuai karma pasca nyinyir cat pesawat. Usut punya usut, kadernya di daerah malah menghamburkan 2 milyar hanya untuk sebuah mobil dinas. Begitu juga dengan Demokrat yang akhirnya harus menanggung malu saat ketahuan salah satu bupatinya di Kalimantan membangun rumah dinas senilai 23 milyar. Kalau Jokowi adalah pak mantan, bisa-bisa ia mengajukan rumah pensiun senilai 100 milyar. Untungnya presiden kita berjalan lurus. Lebih mengerikan lagi karena diam-diam ia menyiapkan strategi telak untuk mengunci harta para bandit negara.
Sebelumnya dilansir cnbcindonesia.com, pemerintah semakin serius dalam penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi pada tahun 1998 silam. Hal ini terlihat dari pembentukan satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
Selang beberapa bulan pembentukan satgas BLBI oleh Jokowi yang terdiri dari beberapa menteri seperti Luhut, Sri Mulyani hingga Kapolri Listyo Sigit, kini salah satu trah cendana sudah kesabet. Nama Tomy Soeharto tentu tak asing bagi semua orang. Apalagi hingga kini ia masih terus membuntuti dunia politik lewat partai Berkarya. Jika dahulu ia bermasalah lewat tanah yang hendak dipakai di jalan tol, kini dirinya harus menghadapi masalah lebih besar lagi di kasus BLBI.
Seperti dilansir kompas.com, satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) memanggil pengurus PT Timor Putra Nasional, yang beralamat di Jalan Balai Pustaka Timur 771 H, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Pengurus PT Timor Putra Nasional yang dimaksud yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 12, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.
Adapun jumlah besaran piutang yang ditagih setidak-tidaknya sebesar Rp 2.612.287.348.912,95 atau Rp 2,6 triliun.
Agenda pemanggilan tersebut yakni untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI berdasarkan penetapan jumlah piutang negara PKPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009.
Selain itu, turut pula dipanggil pengurus lainnya yaitu Ronny Hendrarto Rono Wicaksono yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat IV/6B, Jakarta Pusat.
Demikian panggilan tersebut disampaikan melalui pengumuman lewat sebuah surat kabar.
"Panggilan penagihan atas nama Pengurus PT Timor Putra Nasional, yakni Saudara Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dan Saudara Ronny Hendrarto Rono Wicaksono," demikian pernyataan dalam pengumuman tersebut yang dikutip pada Selasa, (24/8/2021).
Panggilan terhadap Tommy Soeharto melalui pengumuman tersebut dikeluarkan Satgas BLBI, dalam hal ini diketahui oleh Rionald Silaban selaku Ketua Satgas BLBI.
Dalam pengumuman itu, Tommy Soeharto dan Ronny Hendrarto Rono Wicaksono diminta hadir pada Kamis, 26 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 4 Utara Kementerian Keuangan RI.
Keduanya kemudian diminta menghadap kepada Ketua Pokja Penagihan dan Ligitasi Tim B. Tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan Covid-19.
Jika Tommy Soeharto dan Ronny Hendrarto Rono Wicaksono tidak memenuhi panggilan, maka Satgas BLBI akan mengambil tindakan sesuai undang-undang.
"Saudara obligator atau debitur tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," tulis pengumuman itu.
Semoga saja pengusutan harta BLBI tak berhenti di nama Tomy. Karena kabarnya ada 100 triliun lebih dan tentunya melibatkan banyak pihak. Meski begitu kita harus mengapresiasi nyali Jokowi menyeret para pelaku kasus BLBI. Ini adalah suatu legacy yang tak bisa dilakukan pak mantan selama 2 periode ia menjabat. Bahkan Faisal Basri waktu itu terang-terangan mengatakan skeptis kalau SBY bakal mengusut BLBI. Baginya pemerintahan SBY adalah Orba jilid 2.
Makanya jangan heran kalau Demokrat rajin menggonggong di era Jokowi. Mungkin semakin moncer kinerja Jokowi, semakin ketahuan belang pemerintahan mantan yang tak berfaedah. Apalagi ditambah kasus-kasus korupsi baru yang menjamur seperti Hambalang, Century dan lainnya. Kita doakan Jokowi akan terus konsisten melakukan bersih-bersih hingga akhir pemerintahannya. Masih belum terlambat bagi Indonesia untuk menjelma sebagai negara maju dan sebelum itu harus dipastikan negara terbebas dari beban korupsi. Tak perlu ada Novel Baswedan yang hanya populer di KPK, tapi tak berkutik menghadapi mafia BLBI. Kita yakin Jokowi dan pembantunya sudah cukup membersihkan korupsi di negeri ini.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/telak-jokowi-sikat-26-t-harta-tomy-lewat-satgas-6uIWL7tdc4
Saktinya Kepala BPOM, Bikin Vaksin Nusantara Terhambat
Vaksin Nusantara kembali menjadi berita yang mestinya membanggakan anak-anak bangsa. Sedang viral tentang pemerintah Turki memesan vaksin ini sebanyak 5 juta dosis. Turki sendiri adalah negara dambaan para kadrun. Semua kadrun mengidolakan presiden negara ini, Mr. Tayyip Erdogan.
Sebelumnya, WHO sudah memberikan persetujuannya atas vaksin temuan dr Terawan Agus Putranto ini. Bahkan sudah dipublish di jurnal PubMed, sebuah jurnal internasional. Artinya, vaksin karya putra terbaik bangsa ini sudah diakui dunia. Bahkan Turki sudah memesan jutaan dosis. Diperkirakan, pemerintah mancanegara akan berbondong-bondong untuk mengikuti langkah besar Turki ini
Namun di dalam negeri sendiri, perjalanan vaksin Nusantara ini dihambat oleh BPOM. Lembaga ini tidak bersedia memberikan persetujuan supaya vaksin ini diproduksi massal untuk mengatasi pandemi yang sudah berlangsung dua tahun ini. Sementera vaksin-vaksin buatan luar negeri, sepertinya belum begitu menjanjikan?
Lha, banyak yang sudah tervaksin dua kali, namun masih terpapar juga. Memang sih sudah dijelaskan bahwa sekalipun sudah tervaksin dua kali, tidak lantas orangnya kebal terhadap covid-19 ini. Setiap warga yang sudah divaksin dua kali, harus tetap ikut protokol kesehatan juga.
Agak membingungkan dan menyebalkan juga sih peraturan ini. Namun daripada terjadi apa-apa, kita sebagai warga awam lebih baik cari aman sajalah. Ikuti saja arahan para ahli dan pejabat pemerintah yang tentu lebih memahami masalah ini.
Yang agak membesarkan hati adalah pemahaman bahwa orang yang sudah divaksin sebanyak dua kali, jika terpapar covuid-19, kondisinya tidak akan terlalu parah. Dengan istilah lain, akan lebih mudah mengatasinya karena sistem kekebalan di tubuhnya sudah lebih siap menahan virus itu.
Namun kini kita was-was juga, sebab kabarnya "masa berlaku" vaksin yang sudah disuntikkan itu hanya enam bulan. Benarkah? Sayang sekali, belum ada penjelasan resmi dan meyakinankan dari pihak yang berwenang tentang info yang sudah menyebar di media-media ini.
Jika benar, artinya "kesaktian" penulis yang sudah divaksin lengkap pada April 2021, hanya bertahan sampai Oktober 2021? Setelah itu akankah sistem kekebalan dalam tubuh sudah sama dengan orang yang belum divaksin sama sekali?
Dalam kasus ini pihak berwenang seharusnya memberikan keterangan yang sebenarnya. demi ketenangan masyarakat. Bahkan kalaupun kita-kita ini harus divaksin ulang setelah enam bulan, mau tak mau harus menjalaninya. Sebab adalah lebib baik mencegah daripada nanti belingsatan kalau sudah sempat terpapar. Tapi kita harus menantikan kepastian dari pihak-pihak yang berwenang.
Di tengah vaksinasi yang tengah berlangsung demi tercapainya herd immunity pada akhir tahun 2021 ini, vaksin Nusantara kembali menggoda. Terlebih ketika beredar berita tentang negara lain yang sudah memesannya sebanyak 5 juta dosis.
Jika benar bahwa Presiden Turki Erdogan sudah memesan vaksi Nusantara untuk rakyatnya, hal ini sama saja sedang menampar pemerintah kita sendiri yang justru tidak memberikan lampu hijau untuk vaksin made in Indonesia ini.
Kabarnya, izin untuk vaksin Terawan ini tidak dikeluarkan oleh BPOM, dengan alasan bahwa uji coba, uji klinis atau proses penelitian terhadap vaksin ini tidak memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku.
Kaidah apa ya, yang dimaksud oleh oknum BPOM ini? Apakah dunia medis bertaraf internasional yang sudah memberikan jempol terhadap vaksin Nusantara ini tidak paham kaidah penelitian dan ilmu pengetahuan medis?
Diberitakan, sudah banyak orang-orang hebat di negeri ini: dari jenderal, pejabat tinggi, pengusaha besar, dan tokoh-tokoh berpengaruh, "diam-diam" sudah disuntik vaksin Nusantara. Dan tidak ada kendala atau keluhan sama sekali yang terdengar dari mereka-mereka.
Sebenarnya mengenai "sulit"nya vaksin Nusantara mendapatkan izin BPOM, sudah sering dibawa dalam rapat-rapat Komisi IX DPR. Pada umumnya anggota komisi mengherankan dan menyesalkan sikap BPOM yang keukeuh dengan berbagai dalih yang tidak bisa diterima pada masa yang tidak normal seperti saat ini.
Seperti dalam rapat kerja baru-baru ini, Saleh Daulay, ketua FPAN DPR RI mencecar Penny Lukito, kepala BPOM, soal vaksin Nusantara yang kabarnya dipesan Turki, "mengapa di Indonesia ini justru ditolak?" tanya Daulay.
Daulay sepertinya merasa kesal sebab si Penny menggoyang-goyangkan kepalanya saat Daulay memaparkan statemennya. Sampai-sampai Daulay mengatakan bahwa perbuatan semacam itu (goyang-goyang kepala) menganggap remeh karya bangsa sendiri.
Soal sikap Penny yang menolak vaksin Nusantara, hal itu diduga disebabkan karena yang bersangkutan sudah terlalu lama duduk sebagai bos di BPOM? Sementara apa prestasinya? Demikian Daulay melontarkan sindiran pedas, mungkin saking kesalnya melihat tingkah laku oknum pimpinan BPOM tersebut.
Fiks sudah, ternyata yang membuat jalan vaksin anak bangsa ini tersumbat adalah oknum BPOM yang tidak mau mengeluarkan izin. Sehingga memang layak dipertanyakan mengapa justru menyalakan lampu hijau bagi vaksin-vaksin luar negeri semacam Sinovac, Moderna, dll.
Bahkan, jangan-jangan nanti malah proses perizinan vaksin Merah Putih pun akan dihambat pula oleh BPOM? Demikian ucapan sinis dan pedas anggota Komisi IX itu.
Bahwa vaksin Nusantara mendapat dukungan luas dari segenap anak bangsa, sudah tidak dapat disangkal lagi. Para wakil rakyat, tokoh-tokoh penting di negeri ini semua mendukung, bahkan sudah memberikan dirinya disuntik dengan vaksin Nusantara.
Dan semuanya baik-baik saja. Itu uji klinis yang sangat baik. Tapi kok belum berterima di hati BPOM? Atau, jangan-jangan si Penny masih ingin menyaksikan dulu bagaimana lucunya tikus-tikus disuntik vaksin nusantara, baru menyatakan OK?
Kita tidak habis pikir bagaimana saktinya seorang kepala BPOM sehingga semua orang harus bertekuk lutut untuk memohonkan izinnya soal vaksin Nusantara ini? Atau apa memang tidak ada mekanisme yang memungkinkan sehingga si penghambat kemajuan dan kedaulatan bangsa semacam oknum ini dipinggirkan?
Sumber Utama : https://seword.com/umum/saktinya-kepala-bpom-bikin-vaksin-nusantara-1bmCcNbVsV
Walau Dengan Nama Baru, FPI Harus Ditolak!
Pemerintah telah memutuskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) kini sebagai ormas terlarang. Keputusan ini ditetapkan lantaran organisasi ini kerap melakukan kegiatan yang melanggar hukum terutama mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Penetapan dengan melarang setiap kegiatan FPI tertuang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah menteri. Keputusan tersebut diambil karena tujuan dasar FPI bertentangan dengan konstitusi negara atau tidak memasukan azas Pancasila dan UUD 45 pada AD/ART organisasi tersebut.
FPI secara de jure sejak 20 Juni 2019 sebagai organisasi masyarakat sudah dinyatakan bubar, tetapi tetap melakukan aktivitas yang terkait melanggar ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, maka pemerintah memutuskan untuk melarang serta menghentikan semua kegiatan yang dilakukan organisasi radikal tersebut. Lebih lanjut, pemerintah juga melarang seluruh aktivitas dalam penggunaan segala bentuk atribut FPI.
Baru-baru ini organisasi yang telah dilarang meluncurkan logo dan nama baru. Namun demikian, pemakaian nama organisasi yang lama tetap dipakai. FPI yang dulu akronim dari Front Pembela Islam, kini diubah menjadi Front Persaudaraan Islam. Jika pembaca masih ingat, saya pernah mengulas tentang peluncuran logo FPI di artikel sebelumnya. Bagi yang belum membaca, sikahkan klik di sini
(Logo Baru FPI)
Usai diluncurkannya logo baru yang bertepatan dengan hari kemerdekaan RI ke 76, FPI gaya baru ini mengklaim bahwa pemerintah khususnya Menko Polhukam Mahfud MD telah memberikan lampu hijau dengan terbentuknya organisasi dengan nama baru.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum PA 21, Slamet Maarif, yang menyatakan bahwa dengan diberikan lampu hijau maka pemerintah dan masyarakat seharusnya mendukung Front Persaudaraan Islam (FPI) yang akan melaksanakan deklarasi dalam waktu dekat. Ia berkeyakinan bahwa pembentukan ormas dijamin oleh konstitusi. "Kan, mendirikan ormas dijamin oleh UUD dan UU juga. Jadi, semua harus mendukung termasuk pemerintah," kata Slamet Maarif. Sumber
Jika Mahfud MD memberikan greenlight kepada FPI gaya baru, saya dapat menyimpulkan bahwa beliau telah melakukan hal blunder. Ingat, apa pun nama yang telah diubah tetaplah sama. FPI tetaplah sebuah ormas yang terlarang yang seharusnya tidak didukung untuk dibentuk kembali.
Mengapa FPI seharusnya tidak boleh didirikan kembali walau berganti nama? Sangat jelas di depan mata bahwa organisasi ini masih dipegang oleh seorang Imam Besar yang sekarang meringkuk di tahanan, yakni Rizieq Shihab. Komposisi pengurus pun masih memakai wajah lama seperti Ahmad Shabri Lubis, Awit Mashuri, Abdurrahman Anwar, Qurtubi Jaelani, Maksum Hassan, Muchsin Alatas dan Teungku Muslim Attahiri, termasuk Munarman. Sumber
Bagi saya ini seperti ular yang sedang berganti kulit. Ular tetaplah ular. Trauma masyarakat yang masih membekas karena FPI memiliki paham radikal sehingga rekam jejak kekerasan, teror, intimidasi, dan persekusi jauh dari kesan ormas Islam yang penuh damai dan sejuk.
Saya mohon kepada pemerintah untuk tidak memberi pintu dan ruang bagi ormas terlarang ini. Mereka hanya berlindung di bawah kebebasan berserikat dan berkumpul karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun mereka mengaku sudah menerima Pancasila sebagai pedoman, jangan mudah percaya begitu saja. Doktrin dan paham radikal yang telah terbentuk sekian lama memerlukan proses yang panjang untuk berubah.
Pemerintah juga perlu mencermati apabila organisasi ini lahir kembali. Sudah banyak pendukung serta simpatisan FPI yang terlibat berbagai tindak pidana umum. Bahkan tak sedikit dari para anggota FPI yang terlibat tindak pidana terorisme. Jadi, masih mau memberikan lampu hijau kepada mereka? No way, Bambang!
Slamet Maarif yang juga mantan juru bicara FPI mengaku bahwa pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah memberikan kesan yang positif kepada pembentukan FPI versi baru. "Menko Polhukam (Mahfud MD, red) sudah memberi sinyal untuk diizinkan," ujar Slamet. Ia pun menyatakan PA 212 siap bekerja sama dengan ormas lain yang sejalan dan sepaham dengan arah serta perjuangan yang sama termasuk FPI gaya baru. Sumber
Ya iyalah, mereka sejalan karena memiliki paham yang sama yaitu mendirikan negara Islam berdasarkan hukum syariah. Mengklaim diri bahwa logo FPI gaya baru bermakna Pancasila hanyalah bualan semata. Jika AD/ART FPI tidak berdasarkan azas Pancasila, maka sekali lagi organisasi ini tetap terlarang di wilayah hukum NKRI.
Saya menyarankan kepada pemerintah, khususnya Bapak Mahfud MD yang terhormat, untuk tidak memberikan angin surga kepada mereka. Dengan nama organisasi yang telah diubah, namun pengurus maupun anggota dan simpatisan adalah wajah-wajah yang sama, Mereka berganti baju atau jubah, tetapi dipakai oleh badan yang sama. Jangan sampai sejarah intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang pernah dilakukan FPI akan terulang kembali.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/walau-dengan-nama-baru-fpi-harus-ditolak-NQg7QGhAUz
Catat! Ini Pendukung Taliban di Tanah Air
Sebenarnya, langkah Taliban mengambil alih kekuasaah dari pemerintahan Afghanistan yang sah dengan jalan kudeta itu sudah merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak layak dicontoh oleh masyarakat negara manapaun.
Karena kalau mau berkuasa ya harus jantan. Bertarung lewat jalur konstitusi yang ada.
Kalau di Indonesia bisa dengan mendirikan partai. Kemudian ikut Pemilu. Dan kalau suara cukup atau memungkinkan baru mencalonkan diri sebagai presiden.
Kura-kura seperti Prabowo-lah. Yang meskipun ia sempat ngambek karena kalah melulu tapi pada akhirnya ia menempuh jalur hukum dengan menggugat hasil Pilpres ke Mahkama Konstitusi (MK).
Dan pasca gugatannya itu ditolak, ia tidak lagi mempersoalkan hasil Pilpres tersebut. Prabowo bahkan mau menurunkan levelnya yang awalnya jadi Capres dan merupakan politisi terkuat kedua di tanah air mau menjadi menteri di bawah komando Jokowi.
Kalau ia memilih tetap berseberangan dengan pemerintah, tentu akan menjadi pemimpin yang kuat bagi oposisi. Dan sudah dipastikan pemerintahan Jokowi akan repot dibuatnya. Karena masih ada pasukan Kadrun di belakangnya.
Begitupun dengan Novel Bamukmin. Langkahnya untuk jadi Cawapres Anies itu juga patut diapresiasi. Karena meskipun jauh panggang dari api, tapi setidaknya ia sudah berupaya menempuh jalur konstitusi untuk mendapat kekuasaan.
Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Taliban berbanding terbalik dengan itu semua. Tiba-tiba mau berkuasa saja.
Penulis yakin kenapa pemerintah Ashraf Ghani gak melawan, tujuannya untuk menghindari perang saudara. Karena kalau dibandingkan dengan kekuatan militer pemerintah, kekuatan Taliban sebenarnya masih jauh di bawah.
Dan tidak hanya itu saja kelakuan buruk organisasi yang berdiri pada 1994 itu. Untuk mendapatkan uang, Taliban juga melakukan pemerasan hingga menjual opium secara ilegal.
Berdasarkan laporan Dewan Keamanan PBB saja, Taliban bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6,4 triliun hanya dari penjualan Narkoba tersebut.
Walhasil, Afghanistan dikenal dunia sebagai pemasok opium ilegal terbesar di dunia.
Cadas! Masyarakat mana coba yang gak malu negaranya disebut sebagai produsen Narkoba terbesar di dunia?
Belum lagi ditambah dengan kelakuan sadis lainnya yang dilakukan oleh kelompok itu. Mulai dari membunuh wanita karena tidak mengenakan burqa di depan umum. Membunuh kerabat jurnalis DW. Hingga membunuh seorang pejabat Afghanistan saat sedang shalat Jumat.
Logika sederhananya, kalau membunuh orang yang sedang shalat Jumat maka si tentara Taliban yang membunuh tersebut sudah dipastikan tidak shalat Jumat. Padahal shalat Jumat itu wajib hukumnya bagi setiap umat Muslim laki-laki.
Pertanyaannya, inikah yang disebut gerakan nasionalis Islam?
Namun dengan kondisi yang jelas-jelas tidak beradab seperti itu, masih ada juga lho orang-orang Indonesia yang mendukungnya. Entah apa tujuannya.
Berikut diantaranya,
1. JK
Mantan Wapres itu mengatakan kalau Taliban tidak akan radikal dan otoriter lagi terhadap rakyat Afghanistan pasca berhasil menggulingkan Presiden Ghani.
"Oleh karena itu, saya yakin mereka akan berubah. Tidak lagi radikal dan seotoriter zaman pemerintahan mereka tahun 1996 itu" ujar JK yang seolah sekarang jadi Jubir Taliban.
Hingga ia diskakmat oleh salah seorang netizen pemilik akun Twitter NayDonuts.
"Widih Pak JK, segitunya ngebelain Taliban. Mumpung kursi Presiden di sana lagi kosong, daftar jadi Capres di sana aja pak. Biar kaffah gitu", cuit warganet tersebut.
2. Musni Umar
Orang ini rektor tapi koplaknya overdosis. Masa ia mengatakan Taliban menaklukkan Afghanistan mirip rasulullah taklukkan Mekah dulu?
"Taliban taklukkan Kabul dengan damai, tanpa pertumpahan darah. Hampir sama penaklukkan Makkah oleh Rasulullah yang damai tanpa pertumpahan darah," ujar Musni Umar seperti tanpa bersalah, (17/8).
Hingga ia pun mengalami nasib yang sama seperti JK, yakni diskakmat netizen.
"Tolong ini segera ditindak bib @muannas_alaidid. Sudah kurang ajar Musni Umar menyamakan Nabi dengan Taliban yang barbar," ujar pemilik akun twitter @B1G_K4y_R3born
"Ngawur kau Musni Umar . Tak bisa disamakan! Taliban itu teroris radikalis. Buka matamu! " Ujar pemilik akun Twitter @BULLFRONT
3. Fadli Zon
Politisi Gerindra satu ini memang agak aneh. Ratna Sarumpaet yang menyebarkan hoax dibelanya. Sedangkan Presiden Jokowi yang kerja keras pagi,sore, siang dan malam membangun negeri ini dihinanya. Eh sekarang Taliban dipuja-pujinya.
Ia mengatakan Taliban itu intelek dan sistematis. Dan yang dilakukan oleh kelompok radikal di Afghanistan itu selama ini menurutnya sangat terukur dan beradab.
Pertanyaannya, beradab bagaimana kalau melakukan kudeta?
Dan tentunya masih ada beberapa lagi orang Indonesia yang getol banget membela Taliban tapi tidak menghargai pemerintah negara sendiri.
Diantaranya adalah politisi PKS Hidayat Nur Wahid dan Caleg gagal PAN yang kini bergabung ke Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/catat-ini-pendukung-taliban-di-tanah-air-TwiCERU0xz
Ustad Pembual Sudah Ditangkap, Jin Kafir Kapan?
Ustad pembual Yahya Waloni sudah dicyduk sore tadi oleh tim Cyber Bareskrim Polri. Ngumpetnya di Cibubur rupanya. Kini persendiannya mungkin lagi pada lunglai, ngilu-ngilu, gemetar dingin, mulut bergetar, saat di-BAP dihadapan tim Penyidik Kepolisian.
Mungkin juga pembual jagoan itu ngompol diam-diam dicelana karena masih belum percaya akar kepahitan yang dihadapinya itu dimana seumur hidupnya belum pernah disidk dan dilidik dihadapan tim Penyidik Kepolisian.
Setelah spesies penista agama Kristen sok jago yang sudah keok itu dibekuk tim Cyber Bareskrim Polri, masih ada satu spesies lagi, rajanya penista agama Kristen, Abdul Somad The King of Penista Salib itu. Semoga segera menjadi Target Operasi berikutnya.
Mungkin saat ini The King of Penista Salib itu lagi gemetar dingin disamping bini barunya yang masih ABG itu saat menonton berita di TV yang menayangkan penangkapan Ustad Bacot Pembual Yahya Waloni itu.
Barangkali pula bininya The King of Penista Salib itu sekarang sedang menyiapkan baju-bajunya, buku-buku buat dibaca didalam bui guna mengusir kebosanan, plus nyiapin sandal supaya ketika tim Cyber Bareskrim Polri datang melipir, tinggal pakai itu sandal tanpa ada kata-kata bersayap, ini harusnyaaa (Munarman mode on).
Semoga dalam beberapa hari kedepan ada Breaking News yang judulnya eye-catching yang menyeruak di semua platform media maupun media sosial, "Tim Cyber Bareskrim Polri Menangkap Abdul Somad di Lokasi Persembunyiannya".
Dengan demikian bangsa ini segera terbebas dari racun berbisa spesies penghina Yesus seenak cangkemme yang menyebut Tuhannya orang Kristen itu adalah jin kafir yang gelayutan di atas kayu Salib sambil nanya kepalanya jin kafir itu nolehnya ke kiri atau ke kanan ya.
Bagaimana bisa dengan sebegitu hina dinanya mengambil kesimpulan bahwa diatas kayu salib itu ada jin yang gelayutan dengan kepala entah ke kiri atau ke kanan, bercanda sambil melucu yang tak lucu dengan intonasi mgenyek tentang posisi Yesus disalib yang diyakini oleh umat Kristen di seluruh dunia ini adalah wujud Yesus Kristus.
Padahal, banyak frasa yang lebih halus dan sopan yang sebetulnya bisa digunakan oleh The King of Penista Salib itu untuk menggambarkan sosok penyaliban Yesus di atas kayu salib yang notabene adalah iman kepercayaan umat Kristen di seluruh belahan dunia ini.
Namun, The King of Jin Kafir ini lebih memilih frasa jin sebagai penegasan ketidaksukaannya yang hakiki bahwa Tuhannya orang Kristen itu sebangsa jin golongan dedemit. Penghinaan yang luar biasa keji.
Kemudian tudingannya soal logo mobil Ambulance itu logo kafir karena mirip Salib. Spesies otak udang ini memang buta huruf soal sejarah dunia dimana logo Ambulance itu itu adalah lambang negara Swiss, negara tempat kelahirannya Hendry Dunant yang mengorganisir lembaga besar untuk kemanusiaan di dunia ini.
Belum lagi ngaconya cangkemme yang ngajarin umatnya jangan beli di warung non muslim. Betapa dasyat kebenciannya terhadap umat Kristen yang tak seiman dengannya.
Semua yang keluar dari bacotnya The King of Penista Salin itu seluruhnya tak ada yang benar. Tapi karena ia bergelar Ustad, maka menjadi benar di mata jemaahnya. Disinilah letak bahayanya.
Penjelasan yang diungkapkannya lebih tendensius ke arah sikap penghinaaan dan penistaan yang luar biasa biadab, dan para jemaah pun tertawa lepas bahagia senantiasa melihat ekspresinya yang tak lucu itu.
Semoga permintaan Menteri Agama segera ditanggapi secara positif oleh Bareskrim Polri untuk tak ragu-ragu lagi segera menangkap semua pihak, termasuk The King of Jin Kafir Abdul Somad, itu agar tidak lagi semena-mena dan seenak udelnya menista agama Kristen.
Sebab, kasus penistaan agama akan selalu ada dan tak ada matinya jika Polri masih pandang bulu dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.
Jangan mentang-mentang menganut agama mayoritas, lalu dengan gampangnya menista agama minoritas. Negara ini adalah negara Pancasila, bukan negara Khilafah.
Kalau mau cari uang, carilah uang yang benar dan halal. Jangan cari uang dengan cara haram menghina, menista, dan menertawai keimanan umat agama lain supaya bisa cepat jadi ustad kondang, lalu diundang kemana-mana, fulus lancar, bisa beli moge dan kawinin ABG.
Sampai kapanpun kasus penistaan terhadap Salib Kristus oleh penceramah yang anti Pancasila dan pro Khilafah itu akan terus diungkit, dibahas, dan dipertanyakan, karena telah menimbulkan kemarahan masyarakat, seperti bara api dalam sekam.
Kecuali sudah diberesin Polisi sampai dalam tahap proses secara hukum di Pengadilan, itu lain cerita. Soal bersalah atau tidak, itu kewenangan Hakim di Pengadilan, bukan kewenangan tim hore dan para pemandu sorak The King of Jin Kafir Penista Salib itu.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/ustad-pembual-sudah-ditangkap-jin-kafir-kapan-kyf3qiSA92
Nggak Sengaja Nemu Website "Kadrun", tapi Beda dengan Kadrun yang Biasanya
Saya terkejut saat sore ini tanpa sengaja menemukan website dengan nama KADRUN.ID, yang setelah dibaca isinya ternyata terbilang sangat mencerahkan, jauh dari pembahasan yang negatif, dengan bahasan yang cukup up to date dan relevan dengan masalah yang terjadi di bangsa ini.
Oya, nama "kadrun" sendiri adalah kependekan dari "Kalam Damai Rahmatan lil Alamin untuk Negeri" yang tertera di posisi paling atas dan mudah kita lihat begitu membuka websitenya.
Saya pun penasaran untuk membaca sekilas beberapa artikelnya. Sangat menarik dan memberi pencerahan. Saya dapat tambahan wawasan tentang banyak hal, yang diulas dari sudut pandang Islam.
Oya, soal ramainya pembicaraan musik haram itu, dibahas juga loh di website ini, malah sudah agak lama alias bukan gara-gara si Uki, eks gitaris Noah itu.
Salah satu artikel yang saya baca karena tertarik lihat judulnya adalah soal Bahaya Doktrin Intoleransi di Sekolah , yang mengulas soal pengrusakan yang dilakukan anak-anak SD di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cemoro Kembar, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah yang terjadi pada pertengahan Juni 2021 lalu.
Sejauh yang saya tangkap, si penulis menyatakan ketidaksetujuannya, seraya membeberkan bahaya intoleransi di sekolah, dengan menyebut bahwa sekolah yang seharusnya menanamkan benih toleransi, kebersamaan dan saling menghargai, justru saat itu sedang dikotori dengan doktrin intoleransi yang salah kaprah.
Penulis juga menyebut berita soal kasus pengunduran diri seorang guru berstatus PNS di SMPN 1 Subang lantaran sang guru yang tergabung dengan keompok HTI, bersama dengan beberapa oknum guru lainnya ... lalu dengan tegas menuliskan ...
Ini menunjukkan fakta yang tak tampak di muka bahwa paham-paham intoleran dan radikal sudah menyusup di institusi yang paling vital, yaitu sekolah.
Untuk mendukung ulasannya, data dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta (2016) dikutipnya, soal banyak guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat pendidikan dasar dan menengah yang cenderung berpaham eksklusif dan bersikap tidak toleran terhadap kelompok yang berbeda paham dengan mereka, baik Islam maupun non-Islam, bahkan mayoritas guru PAI tersebut menolak kepemimpinan non-muslim.
Lokasi penelitian dari data tersebut juga disebutkan, yaitu 11 kabupaten dan kota dari 5 provinsi: Aceh Besar, Pidie, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Solo, Mataram, Lombok Timur, Makassar, Maros dan Bulukumba.
Tak lupa, Penulis juga menyebutkan harapan bahwa lingkungan sekolah harus mampu menghadirkan model pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jika hal itu dapat diwujudkan, rasanya kasus pengrusakan makam di Solo itu tidak akan terjadi, karena adanya kasus pengrusakan makam umat Kristiani yang dilakukan siswa SD tadi merupakan bagian dari doktrin intoleransi yang terjadi di sekolah.
Kira-kira itulah salah satu contoh yang dibahas dalam website itu, yang kalau dicermati sama sekali bertentangan dengan hal-hal yang kita baca dari kelompok yang kerap disebut "kadrun" oleh pegiat medsos Denny Siregar itu.
Kalau sama "kadrun" yang mengisi tulisan-tulisan di website tadi sih, saya sih nggak ragu untuk misalnya berteman dengan mereka, atau saling berbagi cerita dan berdiskusi tentang masalah-masalah kebangsaan, intoleransi, maupun saling bertutur soal keyakinan kami masing-masing.
Beda kalau sama "kadrun" yang kerap kita jadikan bahan tulisan atau obrolan. Kalau sama kelompok yang begitu, duduk bareng sambil bertukar pikiran pun saya nggak mau. Nanti kalau isi pikirannya ketukar gimana, saya jadi "kadrun" dong, t'rus mudah nuding orang kafir, sama gampang ngamuk kalau ada yang mengusik hati dan emosi. Emoh ah!
Akhirnya, tanpa bermaksud promosi "website sebelah", rasanya kehadiran website, blog, page media sosial, podcast, maupun unggahan-unggahan bersifat naratif dan deskriptif yang semakin banyak akan menolong bangsa ini dalam menambah wawasan, melek politik, meluruskan pemahaman yang keliru, hingga membangkitkan kesatuan hati dalam bersama-sama memberantas kebodohan dan upaya-upaya lain ... yang kalau dibiarkan begitu saja, bisa membahayakan masa depan negeri ini.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/nggak-sengaja-nemu-website-kadrun-tapi-beda-L145z0NcLg
Yang Mengharamkan Musik, Kalian "Tega" Banget Sama Bang Haji Rhoma
Rhoma Irama adalah salah satu musisi yang penulis hormati dalam kapasitasnya sebagai musisi. Berbagai penghargaan sudah diterima beliau, baik dari dalam maupun luar negeri. Tapi tidak penulis hormati dalam kapasitasnya sebagai politisi yang pernah memfitnah ibunda Jokowi. Masalah anaknya yang narkoba memang aib bagi beliau, tapi penulis tidak akan menghakimi masalah keluarga orang lain.
Rhoma Irama mempunyai misi dalam dakwah lewat jalur musik. Menurut cerita yang beredar, sudah banyak yang menjadi mualaf setelah mendengar dakwah bang Haji Rhoma. Yang paling penulis ingat adalah "Angel Lelga", yang akhirnya mualaf setelah "dakwah" bang Haji Rhoma pada jam 2 subuh di rumah yang bersangkutan. Hehehehe
Dalam perjalanannya dakwah lewat jalur musik, bang Haji Rhoma sempat mengalami pertentangan dengan MUI yang menyatakan bahwa "haram hukumnya menyayikan Al-Quran". Tapi pada akhirnya MUI malah mendukung Rhoma Irama untuk memperbanyak lagu bernafaskan Islam.
Bang Haji Rhoma terkenal bersama grup band bernama SONATA, beliau juga melakukan dakwah kepada anggota grup-nya. Para anggota grup diwajibkan untuk selalu melaksanakan sholat dan dilarang membawa minuman keras ketika beraksi di pentas musik.
Bagaimana kalau di luar panggung? nah ini yang penulis kurang tahu infonya, mengingat anaknya saja bisa terkena narkoba, maka penulis tidak yakin kalau di luar panggung para personil SONATA menjauhi minuman keras. Tapi bagaimanapun tugas bang Haji Rhoma sebatas berdakwah, masalah hidayah itu kembali kepada Tuhan pencipta alam. Namanya juga usaha!!
Dalam perjalanan karirnya berdakwah lewat jalur musik, ada doa bang Haji Rhoma yang menurut penulis sangat membuat terharu. Berikut bunyinya :
“Ya Allah seandainya musik ini memperlebar jalan saya ke neraka, tolong hentikan sampai di sini, cabut naluri musik anugerah-Mu ini. Tetapi seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhoan-Mu, tolong bimbing saya ya Allah”
Jika melihat perjalanan Rhoma Irama dengan berbagai penghargaan nasional dan internasionalnya, maka sepertinya memang dakwah lewat jalur musik dimuluskan jalannya oleh yang maha kuasa.
Tapi penulis jadi membayangkan betapa gundah gulana bang Haji saat itu, untung bang Haji Rhoma tidak ketemu Uki eks Noah. Penulis tidak bisa membayangkan jika saat gundah gulana, bang Haji mendengarkan pernyataan yang mirip ucapan Uki eks Noah berikut ini :
"Malah yang ana rasakan malah mengganggu. Setelah dengar musik, ada ayat yang hilang, ngerasa seperti itu. Karena kan kita tuh dari dulu sudah dengerin musik. Dulu kan saya di band sudah banyak musik di kepala. Jadi ketika kita di mal, di pesawat, ada dengar lagi tuh kayak keganggu gitu. Tiba-tiba pasti ada saja gitu yang nempel, kesal di hati, itu butuh waktu sekitar semingguan untuk hilang lagi," ujarnya.
Kita bahas satu persatu ya :
"Malah yang ana rasakan malah mengganggu. Setelah dengar musik, ada ayat yang hilang, ngerasa seperti itu".
Komentar penulis : menurut penulis ini seolah-olah menghilangkan kesucian ayat kitab suci. Masa ayat kitab suci bisa hilang hanya karena kita mendengarkan musik. Apakah ayat kitab suci kalah sakti dari musik?
Lalu bagaimana kalau dalam sebuah lagu isinya ayat-ayat kitab suci, seperti pada lagu bang Haji Rhoma berjudul “Haji”, “Taqwa”, “Bersatulah”, “Kematian”, dan sebagainya?
Lalu bagaimana kalau lagu yang didengarkan malah mengingatkan kita dengan ayat kitab suci? contoh lagu Maher Zein berjudul "Insya Allah". Penulis dengar testimonial dari teman-teman muslim sih, lagu itu begitu menggugah mereka dan membuat mereka ingat akan Allah dan kitab sucinya.
"Dulu kan saya di band sudah banyak musik di kepala. Jadi ketika kita di mal, di pesawat, ada dengar lagi tuh kayak keganggu gitu."
Komentar penulis : kalau gitu solusinya maka Uki jangan ke mall atau ke bandara. Tapi setahu penulis hampir di semua tempat ada musik sih, atau Uki mau pindah ke hutan saja? ya itu pintar-pintar Uki aja lah, asal jangan sampai jadi bomber di tempat-tempat konser musik.
Tiba-tiba pasti ada saja gitu yang nempel, kesal di hati, itu butuh waktu sekitar semingguan untuk hilang lagi,"
Komentar penulis : ya namanya manusia punya otak tentu akan mengingat sesuatu, kalau ga mau ada yang nempel ya cabut saja otaknya ki, jangan malah salahkan musiknya.
Itu tanggapan penulis, kira-kira bagaimana ya tanggapan bang Haji Rhoma? bagaimana kalau dia tahu bahwa selama ini sudah melakukan perbuatan haram (jika mengacu pada pernyataan Uki). Sungguh teganya kalau sampai semua dakwah yang bang Haji Rhoma lakukan lewat jalur musik dianggap haram.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/yang-mengharamkan-musik-kalian-tega-banget-sama-52qcRf8rtL
Re-post by MigoBerita / Jum'at/27082021/11.17Wita/Bjm
