Migo Berita - Banjarmasin - Anak Muda KalSel koq selalu Nyalahin Pemerintah Pusat ??!! Ibarat kata pepatah "Gajah di pelupuk mata TAK nampak, Semut diseberang lautan Nampak". Sekali lagi kita harus ingat, bahwa otonomi daerah menyebabkan kekuasaan pemerintah daerah lebih dominan dari pemerintah pusat, terutama dalam mengatur setiap kebijakan disetiap daerah yang tentunya pasti berbeda perlakuannya, ini menyangkut adat daerah setempat serta norma kehidupan disetiap daerah. Nah, sekali lagi di ingatkan dalam PILPRES sudah 2 (Dua) kali Kalimantan Selatan memenangkan Pak Prabowo, di tahun 2014 dan tahun 2019 Jokowi selalu kalah di provinsi ini. Seharusnya kebijakan daerah lebih dominan dari pusat dalam melakukan suatu kebijakan. Nah Yang aneh, setiap kebijakan yang dianggap "keliru" selalu pemerintah pusat yang disalahkan atau secara khusus selalu menyalahkan Pak Jokowi sebagai Presiden NKRI yang Sah. Padahal pak Prabowo pun mengakui kebijakan pemerintah pusat dalam menangani pandemi sudah sangat tepat ujar pak Prabowo. (Videonya bisa di search google atau layanan video lainnya). Seharusnya sekali lagi, kritisi lah kebijakan daerah yang menurut anak muda SALAH, berikan solusi kebijakan apa yang menurut mereka BENAR. Bukan hanya Nyinyir tanpa ada solusi yang menyertai. Namun, kita memang sudah yakin, mereka memang selalu hanya ingin menyalahkan Pak Jokowi, terlepas beliau SALAH atau BENAR. Jangan ketika Bu Menteri Sosial Ngamuk (Ibu Risma) karena ada Dana Bansos yang disunat, lalu kemudian baru Daerah merevisi, bahkan baru menggelar rapat karena ada data ganda penerima bansos..... hemmmm. Ujar Bung Ade Armando di Channel Youtube Cokro TV , Gunakanlah Akal Sehat, agar kita Selamat. Agar tidak gagal paham baca hingga tuntas artikel yang kita himpun dibawah ini agar tidak gagal paham.
Gelar Aksi di DPRD, BEM se-Kalsel Sampaikan 9 Tuntutan ke Presiden
PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, bersama Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) melakukan aksi demo, di depan Kantor DPRD Kalsel Senin (30/8/2021).
AKSI yang dimotori, Zikri Nur Abadi, menyampaikan 9 tuntutan agar pemerintah serius menyelesaikan permasalahan pandemo Covid-19 di Indonesia
Adapun tuntutan mahasiswa tersebut yang pertama adalah menuntut pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi gratis secara merata untuk masyarakat dengan selalu mengedepankan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.
Sedangkan yang kedua, menuntut pemerintah menjamin pembiayaan kesehatan untuk masyarakat seperti tes diagnosa covid-19, pemberian suplemen kesehatan pasca vaksin, memberikan jaminan rehabilitasi secara utuh; mulai dari pemenuhan kebutuhan makan, ekonomi dan kebutuhan medis pasca vaksin bagi rakyat, khususnya kelompok rakyat rentan, seperti, buruh, nelayan, pedagang kaki lima dan lain-lain, dan jaminan biaya pengobatan pasien covid-19, termasuk pasien yang melakukan isolasi mandiri.
Tuntutan ketiga agar pemerintah menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat selama pandemi covid-19 melanda sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2018. Yang keempat, menuntut pemerintah menerapkan kebijakan karantina wilayah sebagaimana amanat UU No 6 Tahun 2018.
Sedangkan tuntutan kelima meminta pemerintah menjamin pemberian pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan selama pandemi covid-19.
Yang keenam, menuntut pemerintah untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang progresif dalam upaya penanggulangan pandemi covid-19. Dilanjutkan tuntutan ketujuh agar pemerintah meningkatankan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan, terutama dalam menunjang upaya percepatan penanggulangan pandemi covid-19.
Sedangkan yang kedelapan adalah menuntut pemerintah untuk memperjelas dan menjamin pengelolaan limbah penanganan covid-19. Dan tuntutan terakhir agar pemerintah meningkatkan jaminan ketersediaan alat kesehatan, farmasi, dan makanan untuk penanggulangan pandemi covid-19.
Aksi unjukrasa mahasiswa petang itu dikawal ketat aparat kepolisian. Menyikapi permasalahan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK mengatakan wakil rakyat Kalsel akan menyampaikan aspirasi mashasiswa kepada Presiden RI Joko Widodo. “Kita mendukung tuntutan mereka,” ujar H Supian HK disela aksi demo, petang itu.
Menurut dia, segala tuntutan sudah dijalan oleh dirinya. Mulai dari memantau pendekatan jalan, bantuan sosial kepada masyarakat, dan memperhatikan kesehatan di Rumah Sakit.
“Apaun tuntutan para adik-adik mahasiswa dukung. Kami mengapresiasi, dan mengevaluasi semua permasalahan,” pungkasnya.(jejakrekam)
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/08/30/gelar-aksi-di-dprd-bem-se-kalsel-sampaikan-9-tuntutan-ke-presiden/
Kritik Penanganan Covid-19, Aktivis Bentangkan Spanduk Sindiran di Fly Over A Yani
SEKELOMPOK aktivis dari Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan membentangkan spanduk kritik kepada pemerintah di kawasan Fly Over Banjarmasin, Senin (30/8/2021) pagi.
MEMBENTANG spanduk dari atas Fly Over Banjarmasin, aksi kolektif ini ditujukan untuk mengkritik kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Salah satu spanduk misalnya bertuliskan “Kebijakan Terus Dirombak, Pandemi Tetap Melonjak”. Para aktivis memprotes pelbagai regulasi pemerintah dalam melakukan pembatasan yang dianggap tidak efektif menurunkan laju penularan Covid-19.
Perwakilan FRI Kalsel, Fahrianoor alias Aken, memberi contoh kebijakan pembatasan seperti PSBB hingga PPKM nyatanya belum menunjukkan penurunan angka kasus Covid-19 di Indonesia dan wilayah Kalsel.
Sederhananya, para aktivis mengaku kecewa dengan segenap kebijakan dan ingin masyarakat secara luas mengetahui kondisi yang terjadi.“Sederhananya kebijakan terus dirombak, pandemi tetap melonjak,” ujar Aken menyimpulkan.
Di lain sisi, Aken CS juga mengkritik pola sejumlah politisi di Indonesia yang belakangan menebar baliho-baliho mirip kampanye di tengah pandemi. Padahal, menurut mereka, persoalan pandemi bersifat mendesak dan sampai saat ini belum juga selesai.
Dari pantauan di lapangan, aksi respons penanganan Covid-19 ini berlanjut di kawasan Jalan Lambung Mangkurat atau depan Gedung DPRD Kalsel, pada Senin (30/8/2021) siang.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/08/30/kritik-penanganan-covid-19-aktivis-bentangkan-spanduk-sindiran-di-fly-over-a-yani/
Setelah Dilantik, Paman Birin-Muhidin Fokuskan Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Rakyat
GUBERNUR Kalsel H Sahbirin Noor memastikan segera bekerja menanggulangi Covid-19 dan memulihkan perkonomian rakyat di Bumi Lambung Mangkurat.
“KAMI bahu membahu dan bersinergi bersama segenap Kepala SKPD serta para kepala daerah kabupaten/kota untuk melanjutkan pembangunan Kalsel 2021-2024. Salah satunya fokus utama mempercepat penaggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi rakyat,” ucap H Sahbirin Noor didampingi Wagub Kalsel H Muhidin usai pelantikan di Istana Negara kepada wartawan, Rabu (25/8/2021).
Untuk itu, tekan Paman Birin (panggilan akrab gubernur dua periode ini), dalam penyusunan program pembangunan ke depan, lebih mengutamakan sektor yang memiliki dampak langsung ke masyarakat seperti sektor pertanian, perkebunan, infrastruktur, peningkatan UMKM. “Yang sangat penting adalah pertimbangan utama memprioritaskan soal pandemi Covid-19 dilatari angka kasus Covid-19 masih cukup tinggi,” tambahnya.
Data Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kalsel pada Selasa 24 Agustus 2021 menyebutkan jumlah masyarakat terpapar Covid-19 sebanyak 63.743 orang, pasien sembuh sebanyak 51.369 orang dan meninggal 2.018 orang. “Ini adalah periode kedua kepemimpinan saya, setelah masa bakti 2016 – 2021 bersama H Rudy Resnawan,” tandasnya.
Saat diminta tanggapan Visi Kalsel Maju, Paman Birin pun menjelaskan Kalsel Maju Bermakna (Makmur Sejahtera dan Berkelanjutan). “Ya, target sasaran pembangunan lainnya adalah menjadikan Kalsel sebagai wilayah strategis dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim,” tuturnya.
Tentu sebagai gerbang IKN, jelasnya, Kalsel akan menerima dampak signifikan terhadap pembangunan berbagai sektor dan kesejahteraan masyarakat.
Misi Sahbirin-Muhidin. Pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Ketiga, memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian. Keempat, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang fokus pelayanan publik. Kelima, memperkuat Ketahanan lingkungan dan bencana.
Bahkan, sambungnya, pasangan Sahbirin Noor-Muhidin juga merencanakan pembangunan kawasan-kawasan ekonomi baru mendukung IKN. “ Meningkatkan konektifitas kawasan pertumbuhan perekonomian, pemenuhan sarana prasarana pendukung perekonomian, serta penyediaan sumber energi terbarukan,” paparnya.
Pelantikan di Istana Negara
Untuk diketahui, Setelah terpilih dalam Pilgub Kalsel dan ditetapkan KPU Kalsel. Maka hari ini Rabu 25 Agustus 2021 Presiden RI Joko Widodo melantik secara resmi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel H Sahbihin Noor dan H Muhidin.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta dengan penuh khidmat dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Prosesi pelantikan diawali kirab menuju Istana Negara, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu pembacaan keppres tentang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensesneg, Kemudian, pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden RI.
Pelantikan H Sahbirin Noor dan H Muhidin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Periode 2021- 2024 dihadiri Menpolhukam, Mendagri dan Sekretaris Kabinet. Turut hadir dari pihak keluarga Hj Raudatul Jannah Sahbirin Noor dan Hj Fathul Jannah Muhidin. Dari Pemprov Kalsel, diundang Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar.
Ekonomi Kalsel Stabil
Menyinggung perekonomian Kalsel di masa pandemi tergolong stabil. Terlihat data Badan Pusat Statistik Kalsel ternyata pertumbuhan ekonomi Kalsel meningkat secara signifikan. Kebangkitan ekonomi Kalsel ditandai dengan lepas dari keterpurukan setelah mengalami kontraksi kini tumbuh positif.
Peningkatan pertumbuhan perekonomian Kalsel dipaparkan PJ Gubernur Kalsel H Safrizal ZA. “Jika pada triwulan I 2021 perekonoman Kalsel masih terkontraksi 1,25 persen (year on year), maka triwulan II 2021 menunjukkan peningkatan secara tajam hingga menjadi 4,40 persen,” kata Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, secara hybrid pada High Level Meeting (HLM) dan Rakorda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se- Kalsel, Semester II Tahun 2021 di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Banjarbaru (19/8/2021).
Disampaikan pula, inflasi Kalsel pada Juli 2021 sebesar 0,17 persen. Inflasi tersebut terutama bersumber dari kelompok pendidikan dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, sejalan dengan peningkatan biaya sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA.
Sebab itulah, sebut Safrizal, demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan melalui pengendalian inflasi yang rendah dan stabil, kegiatan HLM dan Rakorda TPID diselenggarakan. “Teori inflasi adalah kenaikan harga secara umum atau terus-menerus dalam waktu tertentu. Maka, pengendalian inflasi dengan cara menciptakan stabilitas harga,” jelas Safrizal.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/08/25/setelah-dilantik-paman-birin-muhidin-fokuskan-penanggulangan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-rakyat/
Kadinsos Banjarmasin Akui Ada Oknum Diduga Sunat Dana PKH
KABAR dugaan oknum yang ‘menyunat’ dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah, sampai di telinga pimpinan DPRD Kota Banjarmasin.
WAKIL ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali meminta Dinas Sosial untuk memberikan klarifikasi adanya dugaan korupsi dana PKH.
“Saya sudah menghubungi Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Banjarmasin, Iwan Ristianto. Katanya, pihaknya sedang memangil yang bersangkutan (terduga pelaku),” ujar Matnor Ali, Senin (23/8/2021).
Dia menyebut Iwan Ristianto mengakui adanya dugaan penyelewengan dana bantuan sosial itu. “Kami dari DPRD Banjarmasin meminta agar kejadian serupa jangan terulang lagi dan yang bersangkutan diputus sebagai agen penyaluran PKH di daerah itu,” tegas Matnor.
Kasus ini mencuat saat puluhan warga penerima dana PKH belum kunjung mendapatkan program dari pemerintah pusat tersebut.
Usut punya usut terduga NV (agen BRI-Link) yang melayani pencairan dana PKH, diduga mentransfer ke rekening iparnya HW sebesar puluhan juta Rupiah, milik 66 warga kelurahan Gadang.
Akibatnya warga mengalami kerugian yang tidak sedikit.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/08/23/kadinsos-banjarmasin-akui-ada-oknum-diduga-sunat-dana-pkh/
Sekda HSS Pimpin Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama JKN-KIS
Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Hulu Sungai Selatan (HSS) , Drs. H. Muhammad Noor, M.AP membuka sekaligus memimpin rapat pertemuan bersama BPJS Kesehatan, dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kab. HSS, di Aula Rakat Mufakat Lantai II Kantor Setda, Jum’at (27/8).
Senin, 30 Agustus 2021 13:06
Denny, sebut saja namanya, mendatangi kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Banjarmasin 14 Agustus lalu. Dia yang baru saja pulih dari Covid-19 itu bermaksud mendonorkan darahnya untuk seorang kenalannya.
Niat baiknya itu tiba-tiba terantuk. Saat dia mengutarakan maksud kedatangannya untuk mendonorkan plasma konvalesen (donor dari penyintas covid 19), ternyata urusannya berbelit-belit.
Yang lebih mengejutkan lagi, seorang petugas PMI bahkan menyuruhnya membayar sebesar 2.150.000 untuk jasa mengambil darah tersebut. "Inikan lucu, orang ingin menolong, malah disuruh membayar," kata Denny bersungut-sungut.
Kepada wartawan, Denny mengatakan dia tak menyangka layanan PMI bakal seperti itu. "Mengapa niat baik untuk donor darah ini harus membayar?" Singkat cerita, Denny batal mendonorkan darahnya karena tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar. Yang lebih menyedihkan lagi, belakangan kenalannya yang menderita covid gejala berat itu, meninggal dunia.
Plasma konvalesen memang menjadi salah satu terapi pengobatan Covid-19 bagi pasien bergejala berat hingga kritis. Darah dari penyintas covid ini bagaikan "emas" yang diburu oleh keluarga pasien. Banyak juga yang berinisiatif untuk membantu keluarga mereka.
Di Kalsel, hanya PMI Banjarmasin yang menjadi penyalur plasma ini. Mereka menyalurkan darah ke rumah sakit -rumah sakit di Banjarmasin yang memerlukan sokongan darah dari PMI Banjarmasin untuk penyembuhan pasien mereka.
Manajer Kualitas UDD PMI Banjarmasin Iqa membantah pihaknya menarik bayaran dari pendonor. Apalagi pendonor yang datang dari keluarga pasien yang dirawat di rumah sakit dengan klaim tanggungan BPJS Kesehatan dalam pengobatan Covid-19.
“Kalau di luar rumah sakit BPJS Kesehatan, otomatis dibebankan dengan keluarga pasien, bukan pendonor. Ini sebagai pengganti pengolahan. Beda kalau rumah sakit yang menanggung, semuanya gratis. Hanya beberapa rumah sakit yang menanggung,” terangnya.
Kepala UDD PMI Kota Banjarmasin, dr Aulia Ramadhan Supit mengatakan memang ada biaya pengganti pengolahan yang harus dibayar. Tidak gratis," ujarnya.
Biaya yang dibayar itu terang Rama, adalah biaya pengganti pengolahan darah. Biaya ini nantinya akan dibayar oleh rumah sakit setelah diklaim oleh pihaknya.
Ditegaskannya, pihaknya tak pernah
menyulitkan penyintas yang ingin mendonorkan darahnya ke PMI
Banjarmasin. “Kami sesuai SOP, karena memang pembuatan dan pengolahan
plasma konvalesen berbeda dengan donor darah biasanya,” terangnya.
Rama
menjelaskan, donor plasma harus sesuai prosedur dan harus dipahami
masyarakat. Seorang penyintas terangnya, harus lebih dulu dilakukan
pemeriksaan kesehatan. Khususnya antibodi pendonor. Itu pun belum cukup,
ada pemeriksaan darah kepada pendonor. Darah tersebut harus dilakukan
proses uji saring.
Uji saring ini meliputi bebas empat penyakit menular. Seperti HIV, hepatitis, spilis dan HCV. “Tak serta merta langsung diambil, butuh proses dulu, agar selain pendonor juga aman, si penerima pun demikian,” tuturnya.
Ketika sudah terbebas dari empat penyakit menular itu, darah pun tak serta merta dipakai oleh pasien. Darah masih akan dilakukan uji cross antar darah pendonor dengan penerima.
“Ada proses pengolahan yang membutuhkan waktu dan tenaga. Makanya ada biaya pengganti pendonor. Ada petugas-petugas yang melayani donor darah ini. Termasuk petugas pengolahan yang juga harus digaji,” jelasnya.
Dia mengakui, banyak masyarakat belum paham soal ini, yang orang tahunya ketika mendonor gratis. “Padahal ada biaya operasional dan tenaga profesional yang harus dibayar. PMI juga bukan milik pemerintah,” tukasnya.
Soal tarif, pihaknya menetapkan sesuai SK Kemenkes dan tarifnya pun sama di seluruh Indonesia. Di PMI Banjarmasin, tarif plasma konvalesen untuk satu kantongnya sebesar Rp2.250.000. “Yang mahal adalah kit kantong darahnya yang nilainya mencapai Rp2 juta,” terangnya.
Lalu kenapa harus pasien yang bayar? Bukankah ada dua sumber dana yang masuk ke PMI?
Direktur RSUD Ulin Suciati mengatakan pihaknya juga tidak mengerti. Pasalnya selama ini biaya plasam konvalesen dari PMI memang dibayar rumah sakit. Selanjutnya kemudian diklaim ke BPJS Kesehatan sebagai pengobatan pasien Covid-19. “Kami yang bayar. Kalau soal pendonor bayar di PMI saya tak tahu, selama ini kami yang bayar,” terang Suci kemarin.
RSUD Ulin Banjarmasin sendiri punya alat sendiri yang bisa mengolah darah plasma konvalsen seperti PMI. Dalam sehari 2-4 kantong darah dapat diproduksi tergantung jumlah pendonor. (mof/ran/ema)
DUGAAN KOMERSIALISASI DONOR DARAH KONVALESEN DI PMI
1) Denny datang ke PMI Banjarmasin bermaksud mendonorkan darah sebagai plasma konvalesen untuk kenalannya yang sakit Covid-19 parah.
2) Ketika hendak mengurus administrasi, dia diminta bayar 2.150.000 untuk jasa mengambil darah. Dia kebingungan.
3) Karena tak memiliki dana, dia kemudian tak jadi mendonorkan darahnya. Pasien Covid-19 yang dibantunya kemudian meninggal dunia.
Sumber Utama : https://kalsel.prokal.co/read/news/43314-donor-darah-plasma-konvalesen-memang-tak-gratis-begini-ketentuannya.html
Selasa, 31 Agustus 2021 12:29
BANJARMASIN - Dugaan komersialisasi donor darah plasa konvelasen dibantah unit donor darah (UDD) PMI Banjarmasin. Kepala UDD PMI Banjarmasin, dr Aulia Ramadhan Supit menegaskan, pihaknya tak pernah meminta bayaran kepada pendonor yang datang ke pihaknya. “Kami justru menolong, tak pernah diminta bayaran,” tegasnya kemarin.
Dia menyampaikan, pembayaran pengganti pengolahan darah plasma ditagih PMI ke rumah sakit. “Tak ada langsung ke pendonor. Kami berhubungan dengan rumah sakit,” terangnya.
Biaya itu sebagai biaya pengganti untuk pengolahan darah plasma yang membutuhkan tenaga dan alat pengolahnya. Petugas memerlukan proses panjang dalam mengolah darah. Bahkan 24 jam tanpa henti. “Tanpa biaya pengganti tak mungkin. Dari mana biaya pemeriksaan, gaji pegawai, biaya operasional? Sedangkan PMI bukan milik pemerintah,” ujarnya.
Soal tudingan berbelit-belit, Rama menjelaskan, SOP pembuatan darah plasma konvelasen sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemenkes. “Kami bukan mempersulit, memang prosesnya seperti itu. Seperti syarat harus ada surat sembuh atau pernah positif. Nah kalau merasa saja tanpa ada bukti tak bisa diproses. Belum lagi jika antibodinya rendah,” jelasnya.
Soal sampai pasien meninggal dunia, Rama mengatakan, donor plasma pada dasarnya hanya untuk kondisi pasien sedang. Kalau pasien berat apalagi kritis, percuma. “Jadi tak ada hubungannya meninggal karena seolah karena tak dapat plasma,” tegasnya.
Sementara, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin, Yuddy Riswandi mengatakan semua darah plasma konvelasen yang diminta rumah sakit dari PMI Banjarmasin, ditanggung sepenuhnya. “Pasien tak mengeluarkan biaya. Kami yang bayar,” terangnya kemarin.
Pembayaran dilakukan berkala. Setiap dua pekan tagihan klaim akan dibayarkan pihaknya. Dia menyayangkan, masih ada beberapa keluarga pasien yang tanpa sepengetahuan pihaknya langsung meminta ke PMI. “Kadang ada pasien yang tak lapor ke kami. Tapi sudah kami sampaikan ke PMI bahwa nanti dimasukkan ke tagihan,” imbuhnya.
Yuddy menyebut, rata-rata darah plasma yang diklaim PMI ke pihaknya sekitar 20-25 kantong. “Soal tagihannya, kami serahkan ke pihak PMI, Paling besar yang pernah dibayar mencapai Rp16 juta,” katanya. (mof/ran/ema)
Sumber Utama : https://kalsel.prokal.co/read/news/43338-pmi-banjarmasin-tegaskan-tak-ada-pungli-donor.html
Senin, 30 Agustus 2021 14:59
BANJARMASIN - Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kalsel yang akan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel diimbau polisi untuk jalani tes swab. Tujuannya untuk antisipasi penularan.
Korps baju coklat ini sudah menyiapkan 50 alat tes swab antigen di pos layanan swab gratis di kawasan Lapangan Kamboja, Banjarmasin Tengah. Meski diberikan secara gratis, para mahasiswa tetap ogah jalani tes swab.
"Tidak ada yang mau di swab antigen," kata Wakapolres AKBP Sabana, Senin (30/8) jam satu siang.
Swab ini adalah cara antisipasi, bukan untuk membatasi mahasiswa menyampaikan aspirasi, melainkan untuk mengantisipasi penularan.
"Kami hanya mengimbau saja," tutup Sabana.(gmp)
Sumber Utama : https://kalsel.prokal.co/read/news/43315-mahasiswa-yang-ikut-demo-ogah-dites-swab.html
Senin, 30 Agustus 2021 17:32
BANJARMASIN - Belum ada kejelasan atas tuntutan yang mereka sampaikan dalam unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, gabungan mahasiswa dari berbagai universitas di Kalsel bakal gelar aksi diam.
"Kita akan melakukan aksi diam," kata koordinator lapangan aksi mahasiswa gabungan, Zikri Nur Abadi, Senin (30/8) sore.
Aksi diam seperti apa? Zikri tak menjelaskan secara detail. Ia hanya menambahkan selain aksi diam, juga akan melakukan aksi simbolik penebaran bunga.
"Kita masih menunggu kondisi kawan-kawan dulu, baru kita rembukan," pungkas Zikri. (gmp/ema)
Sumber Utama : https://kalsel.prokal.co/read/news/43316-tuntutan-tak-dipenuhi-mahasiswa-bakal-gelar-aksi-diam.html
Diskusi Rocky Gerung Bikin Cemas Kota Banjarmasin
