Migo Berita - Banjarmasin - DEMO bela Rakyat atau BELA para MAFIA ???!!! Sangat keliatan sekali demo kali ini dijadikan kelompok-kelompok "Anti Pemerintah" seperti simpatisan ormas terlarang HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), FPI, 212 dan kelompok sejenis beserta para partai oposisi seperti Demokrat dan PKS ingin sekali keliatan "Tampil Beda" atau terkesan "Mewakili Rakyat", tapi akankah demikian benar adanya, sungguh ironis permasalahan didaerah dan perlu dikritisi habis dan diberikan solusi pemikiran malah berkesan tak tergubris sama sekali.. intinya "JOKOWI SALAH"... pemikirin ala Kadrun dan terdeteksi DUNGU. Agar tidak gagal paham, baca hingga tuntas berbagai artikel yang telah kita kumpulkan.
Freedom of Speech, Sebebas Apa?
Oleh : Rini Radina
FREEDOM of Speech atau jebebasan Berbicara dapat diartikan sebagai kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya pembatasan, namun hal ini tidak termasuk penyebaran ujaran kebencian.
MEDIA sosial sebagai salah satu wadah terbesar untuk setiap individu maupun kelompok untuk bisa bebas membicarakan hal apapun. Kabar baiknya, hal tersebut bisa menjadi acuan bahwa negara kita merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi.
Namun sayangnya, kebebasan berbicara tidak selalu bisa dilihat dari sisi positifnya saja. Kerap kali kita juga harus menilik sedikit sisi lain yang merupakan sisi gelap dari adanya Freedom of Speech ini.
Menurut data, ada 141,9 juta pengguna media sosial per Januari 2022 di Indonesia dan terus bertambah hingga saat ini. Keberagaman pengguna media sosial berdampak pada bagaimana kebebasan berbicara menjadi seperti tidak punya parameter.Masyarakat merasa selalu memiliki hak bersuara dan berkomentar tanpa memperdulikan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan psikologis individu lain. Hinaan dan cacian seakan lumrah disampaikan atas dasar untuk mengingatkan.
Manusia merasa memiliki hak untuk menghakimi pilihan hidup orang lain tanpa peduli apa yang terjadi dalam prosesnya. Padahal dalam Islam, manusia bertaut pada dua hal yaitu Habluminallah (Hubungan manusia dengan Allah) dan Habluminannas (Hubungan manusia dengan manusia lain).Manusia kerap kali memberikan judgemental kepada orang lain atas dasar orang tersebut mengerjakan yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhannya sampai lupa bahwa Allah memiliki sifat Maha segalanya, dan salah satunya adalah maha pengampun.
Sejatinya, kita hanyalah manusia biasa yang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah sebagai Zat Yang Maha Pencipta bisa saja membolak-balikkan hati hambanya. Yang hari ini berbuat dosa, bisa jadi esok hari bertobat dan diampuni. Sedangkan jika yang kita sakiti adalah sesama manusia yang seyogyanya tidak maha pengampun, maka keridhoan Allah juga belum tentu kita dapatkan jika kita meminta maaf.Untuk itu, baik dalam ranah privat maupun publik hendaknya kita selalu berusaha merawat lisan dan tulisan kita agar kiranya tidak akan menyakiti perasaan orang lain dengan sengaja. Artikan Freedom of Speech sebagai sarana untuk kita bisa bebas berbicara, memberikan kritik dan sanggahan dengan cara yang baik tanpa menyakiti perasaan manusia lain.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/09/freedom-of-speech-sebebas-apa/
Minim Penerangan, 2 Kali Kasus Pembegalan, Jembatan HKSN Patih Masih Rawan Kriminalitas
BARU diresmikan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina hingga diberi nama Jembatan HKSN Patih Masih pada pertengahan April 2022 lalu, akibat minim penerangan justru mengundang aksi kriminalitas.
MAFHUM, Jembatan HKSN yang dibangun tiga tahun anggaran berbiaya Rp 70 miliar lebih itu hingga kini minim penerangan. Tak hanya berpotensi memicu kecelakaan, warga Kuin Utara pun mengatakan keberadaan Jembatan HKSN rawan aksi kriminalitas.
Testimoni ini diungkap mantan anggota DPRD Kota Banjarmasin, Aman Fahriansyah usai mendapat laporan bahwa ada warga Kuin Utara, Kampung Sugaling yang menjadi korban pembegalan.
“Dari keterangan orangtua korban, kejadian pembegalan yang dialami anaknya usai pulang kerja pada Sabtu (10/9/2022) dini hari sekira pukul 01.00 Wita,” ucap Aman Fahriansyah kepada jejakrekam.com, Minggu (11/9/2022).Saat itu, beber Aman, pembacokan itu terhadap seorang remaja di kawasan Jembatan HKSN Patih Masih terjadi saat turunan, persisnya dekat pohon besar yang gelap di Jalan HKSN.
“Saat itu, remaja ini berboncengan dengan temannya. Tiba-tiba diserang dengan parang oleh orang tak dikenal yang diduga begal, hingga korban mengalami luka. Kemudian, oleh orangtuanya dibawa ke RSUD Moch Ansari Saleh untuk mendapat perawatan medis,” tutur mantan Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PPP.
Dari video yang dikirim Aman Fahriansyah, tampak korban meringis kesakitan usai luka bacoknya dirawat oleh petugas medis. Menurut Aman, kejadian ini mengulang peristiwa serupa ketika seorang tukang sayur juga dihadang begal di kawasan Jembatan HKSN Patih Matih, saat pulang tengah malam.“Ya, kejadian seperti beruntun dan hanya berjeda hitungan bulan. Sepertinya tak ada perhatian dari Pemkot Banjarmasin serta aparat keamanan,” tutur Aman.
“Kawasan itu harus segera dipasang lampu penerangan jalan. Jika perlu dipasang CCTV (kamera pengawas). Kondisi jembatan yang menghubungkan Jalan HKSN-Jalan Kuin Selatan yang gelap gulita sangat rawan tindak kriminalitas, terkhusus pembegalan,” tutur Aman.
Sementara itu, Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Agus Sugianto menyebut belum mendapat laporan soal kejadian pembegalan hingga mengakibatkan korban luka-luka kena sabetan senjata tajam.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/11/minim-penerangan-2-kali-kasus-pembegalan-jembatan-hksn-patih-masih-rawan-kriminalitas/
Mahasiswi Alami Pelecehan Seksual di Jalan Cendana, Satgas PPKS ULM Turun Tangan
KASUS pelecehan seksual yang dialami mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) jadi atensi Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) ULM.
KETUA Satgas PPKS ULM, Lena Hanifah mengungkapkan telah mendapat laporan dari seorang mahasiswi yang telah dilecehkan secara fisik oleh seorang pria di kawasan Jalan Cendana dan sekitarnya. Sekadar mengingatkan, Jalan Cendana merupakan pusat kos-kosan mahasiswa dan mahasiswi serta pusat kuliner murah di kawasan Kayutangi.
“Saat ini, kami masih mencari korban lainnya. Dari laporan mahasiswi ULM yang jadi korban pelecehan itu, pelaku diketahui menggunakan helm hingga sengaja menyentuh bagian terlarang di tubuh korban,” ucap Lena Hanifah kepada jejakrekam.com, Minggu (11/9/2022).
Dosen Fakultas Hukum ULM ini mengatakan kejadian pelecehan secara fisik ternyata tidak hanya sekali, tapi terus berulang dialami para mahasiswi kampusnya.“Memang kejadian secara kilat, sehingga korban tidak mengenal persis pelakunya. Namun, kejadian semacam ini justru marak terjadi, seperti ada pelaku yang mengalami gangguan seksual ekshibisionisme di tempat umum. Itu juga dialami mahasiswi ULM,” kata Lena Hanifah.
Menurut dia, Satgas PPKS ULM juga telah berkoordinasi dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ULM Dr Muhammad Fauzi, dalam menindaklanjuti laporan para korban.“Insya Allah dalam beberapa hari ke depan, kami akan melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin,” kata Lena.
Menurut dia, pengumpulan alat bukti seperti rekaman kamera pengawas (CCTV) serta kesaksian juga akan dilakoni Satgas PPKS ULM. Dia juga mengimbau agar para mahasiswi yang akan menjadi korban pelecehan seksual bisa melakukan perlawanan.
“Kami memang masih menunggu laporan. Yang pasti, semua laporan pelecehan seksual baik fisik, verbal dan psikologis akan ditindaklanjuti. Kami juga telah membuat hotline yang bisa dihubungi di 081256226946. Kami imbau bagi mahasiswi yang jadi korban pelecehan seksual bisa melapor ke Satgas PPKS, kami akan tindaklanjuti, dampingi dan lindungi pelapor,” tegas Lena.Untuk diketahui, berdasar Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Rektor ULM Nomor 001/2022, menggantikan belied lama pada 2019. Satgas PPKS ULM dibentuk pada awal Maret 2022, yang menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) serta buku saku.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/12/mahasiswi-alami-pelecehan-seksual-di-jalan-cendana-satgas-ppks-ulm-turun-tangan/
Suarakan ‘Bahasa Kemarahan’, PKS Kalsel Pasang Spanduk Tolak Kenaikan BBM
AKSI penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dilakoni para pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kalimantan Selatan. Usai Fraksi PKS DPR RI walkout dari sidang DPR RI Senayan Jakarta.
KALI ini, protes kenaikan harga BBM dilakukan dengan aksi pemasangan spanduk penolakan di Kantor DPW PKS Kalimantan Selatan, Jalan A Yani Kilometer 5.
Kepala Bidang Humas DPW PKS Kalimantan Selatan Ahmad Muhajir mengatakan spanduk atau baliho penolakan kenaikan BBM itu dipasang di seluruh kantor PKS se-Indonesia. “Warna merah (di spanduk) ini bahasa simpelnya itu bahasa kemarahan,” ujar Muhadjir kepada awak media, Minggu (11/9/2022).
Dia menambahkan, pemasangan spanduk ini sebagai bentuk menyatakan sikap keberatan terhadap kenaikan harga BBM. “Mau pendukung siapa pun, kalau benar-benar ditanya, pasti mereka akan keberatan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” ucapnya.
Muhajir juga menyesalkan kenaikan harga BBM diputuskan pemerintah saat kondisi perekonomian masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19.“Ekonomi belum pulih, ini kondisi mulai normal lagi, mulai adaptasi eh tiba-tiba dihajar dengan kenaikan harga BBM,” katanya.
Alih-alih menaikan harga BBM dengan dalih uangnya dipakai untuk membayar utang Negara, pemerintahan Jokowi disarankan memangkas anggaran dana dari proyek yang menurut Muhajir tidak penting. “Pangkas dong anggaran-anggaran dana yang enggak penting. Apa pentingnya hari ini membangun IKN? Membangun IKN itu lumayan berat,” ujarnya.
Contoh lain, Muhajir juga mempertanyakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap beriringan tol Jakarta-Cikapampek (Japek) II.“Bisa nggak sih (anggaran dana) proyek itu digeser? Banyak sih masalah-masalah lainnya yang intinya nggak ada alasan pemerintah menaikkan harga BBM ini. Tentukan skala prioritas buat masyarakat,” kata dia.
Senada itu, Ketua DPW PKS Kalsel, Ja’far juga bereaksi keras atas langkah pemerintah terhadap menaikkan harga BBM bersubsidi. “Dampak kenaikan dan kelangkaan minyak goreng saja, masih dirasakan oleh rumah tangga dan perekenomian rakyat,” ujar Ja’far.Bagi Ja’far, kenaikan harga BBM akan berimbas pada sejumlah sektor yang berkaitan. Kenaikan harga sembako dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat tidak bisa dihindari lantaran biaya transportasi dan mobilisasi mengalami kenaikan dikarenakan imbas dari kenaikan harga BBM.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/11/suarakan-bahasa-kemarahan-pks-kalsel-pasang-spanduk-tolak-kenaikan-bbm/
Songsong Pesta Demokrasi, Muchdi PR Datangi Kantor Berkarya di Kalsel
KETUA Umum Partai Beringin Karya (Berkarya) Mayor Jenderal (Purn) Machdi PR mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Sabtu (10/9/2022).
KEDATANGAN mantan Denjen Kopassus ini disambut seluruh Pengurus DPW Partai Berkarya Kalsel dan Pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten/Kota di Bumi Lambung Mangkurat.
Rapat konsolidasi pun digelar membahas persiapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Berkarya ke depan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Untuk menyongsong perhelatan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Semoga DPW Partai Berkarya Kalsel sudah siap dalam kepengurusannya,” ucap Muchdi PR.
Ia meyakini, mampu melalui tahapan pemilu dengan sebaik- baiknya dan menjadi peserta pemilu tahun 2024 mendatang.
Disinggung hanya 24 Partai Politik (Parpol) telah terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI dan Partai Berkarya tidak termasuk dari 24 Parpol itu ?, Muchdi PR menegaskan, Partai Berkarya kini masih berproses di Bawaslu RI. “Dalam waktu beberapa hari ke depan sudah ada keputusannya. Saya yakin dan optimis Partai Berkarya tetap ikut Pemilu 2024 ini,” tandasnya.Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan Selatan, Satrianur, mengaku yakin, jika Partai Berkarya akan menjadi Partai Peserta Pemilu 2024.
“Di Kalimantan Selatan, hanya ada dua kabupaten yang belum menyerahkan kepengurusannya, yakni, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tapin. Insya Allah, kepengurusan di dua kabupaten itu sudah ada, tentu secepatnya mereka akan segera kami berikan Surat Keputusan (SK),” imbuhnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/10/songsong-pesta-demokrasi-muchdi-pr-datangi-kantor-berkarya-di-kalsel/
Relawan Des Ganjar Kalimantan Selatan Deklarasikan Dukungan ‘Ganjar Pranowo Presiden 2024’
JARINGAN Relawan Desa Untuk Ganjar (Des Ganjar) kembali melebarkan konsolidasi di setiap provinsinya. Kali ini kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan kembali melakukan deklarasi, Sabtu, (10/09/2022).
SEKITAR 700 masyarakat dari seluruh kecamatan dan desa di Banjarbaru berkumpul di Pendopo Sukopuri, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menyemarakkan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo untuk Presiden 2024.
Koordinator Wilayah Relawan Des Ganjar, Mahluki mengungkapkan rasa puasnya atas respon positif dari masyarakat atas diselenggarakannya Des Ganjar di Kalimantan Selatan. Selain itu, Mahluki mengungkapkan rasa senangnya karena Kalimantan Selatan terlibat dalam deklarasi Des Ganjar kali ini.
“Kegiatan hari ini mendapat respon positif dari tokoh masyarakat maupun masyarakat yang hadir, baik melalui undangan maupun yang hadir secara langsung dan saya merasa senang Kalimantan Selatan menjadi bagian dalam deklarasi ini,” ujar Mahluki.Mahluki merasa dukungan ini menjadi titik awal dalam mengkonsolidasikan sosok dan kinerja Ganjar Pranowo kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.
“Ini menjadi langkah awal, Relawan Des Ganjar di Kalsel siap dukung dan mengawal program konsolidasi di tingkat desa, kabupaten hingga asosiasi di Kalimantan Selatan untuk Ganjar Pranowo hingga terpilihnya beliau di 2024 mendatang,” tuturnya.Soal target kedepan, Mahluki optimis Ganjar Pranowo mendapatkan perolehan suara mayoritas dalam Pemilu 2024. “Saya yakin Pak Ganjar bisa memperoleh 80 persen suara pada pemilu 2024 mendatang,” tega Mahluki.
Sebagai figur yang dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa, sosok Ganjar dinilai sebagai tokoh nasional yang layak memimpin Indonesia ke depan. “Sebagai rakyat sederhana yang tumbuh kembang di kawasan pedesaan, Pak Ganjar merupakan sosok yang pantas dan mengerti bagaimana menemukan solusi dalam mengatasi persoalan masyarakat pedesaan selama ini,” ujarnya.Terkait kinerja, Ganjar Pranowo seringkali memberikan terobosan untuk desa, salah satunya dengan program BUMDes yang selama ini dilakukan di Jawa Tengah. Menurut Mahluki, BUMDes mampu mengakselerasi pembangunan perekonomian di tingkat desa untuk maju dan mandiri.“Dengan program BUMDes yang selama ini digalakkan di Jawa Tengah saya rasa sejauh ini berjalan efektif dalam membangun perekonomian dan kreatifitas masyarakat desa untuk mandiri. Saya yakin beliau akan membuat desa lebih maju apabila Pak Ganjar menjadi Presiden RI,” pungkasnya.
Kegiatan Deklarasi Des Ganjar Kalimantan Selatan semakin meriah dengan pertunjukkan seni musik dan tarian khas Kalimantan Selatan, seluruh masyarakat tampak menikmati jalannya kegiatan tersebut sampai selesai.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/10/relawan-des-ganjar-kalimantan-selatan-deklarasikan-dukungan-ganjar-pranowo-presiden-2024/
Tolak Kenaikan BBM, 2.500 Pekerja Tambang Segera Sambangi DPRD Tabalong
GELOMBANG unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terus bergulir. Usai elemen mahasiswa dan aktivis kampung, kini giliran Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi Dan Umum (FSP KEP) Kabupaten Tabalong, akan turun ke jalan.
MEREKA berencana akan berdemonstrasi pada Senin (12/9/2022) terpaksa ditunda sehari. Rencananya, aksi unjuk rasa ini digelar pada Selasa (13/9/2022) guna mematangkan rencana dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan, Pimpinan Cabang sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang FSP KEP Kabupaten Tabong, Syahrul mengatakan dalam unjuk rasa nanti menurunkan 2.500 pekerja tambang. Mereka turun menyampaikan aspirasi ke Gedung DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
“Kami membawa lima tuntutan. Tiga di antaranya merupakan isu nasional dan dua isu lokal,” ucap Syahrul kepada awak media di Banjarmasin, Sabtu (10/9/2022).Menurut dia, lima tuntutan itu adalah menolak kenaikan BBM, meminta Undang-undang Cipta Kerja Omnibuslaw dicabut, menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2023 sebesar 10 persen hingga 13 persen.
“Kami juga menolak perubahan Roster 13:1 di produksi mining yang dilakukan oleh PT Saptaindra Sejati, kembalikan ke Roster 3:41, meminta PT Saptaindra Sejati menerapkan roster 14:1 untuk non produksi 2 shif,” kata Syahrul.Menurut dia, ada dua kota yang akan jadi sasaran aksi demonstrasi para buruh tambang ini. Tak hanya dipusatkan di Tanjung, Kabupaten Tabalong.
“Kami juga akan menggelar aksi di Kota Banjarmasin. Saat ini, kami tengah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mengerahkan massa dalam aksi demonstrasi,” ucap Syahrul.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/10/tolak-kenaikan-bbm-2-500-pekerja-tambang-segera-sambangi-dprd-tabalong/
Alalak Utara Wakili Provinsi Kalsel Ikut Lomba Desa/Kelurahan Regional Nasional 2022
KELURAHAN Alalak Utara akhirnya mewakili Provinsi Kalsel dalam kegiatan penilaian pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional 3 tahun 2022, di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
TERPILIH mewakil Pemprov Kalsel setelah dinyatakan sebagai pemenang pertama dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi Kalsel, di Bulan Agustus lalu. Penyerahaan penghargaan atas prestasi kelurahan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor kepada Lurah Alalak Utara, Eddy Nawahyuni, bertepatan dengan peringatan hari jadi Pemprov Kalsel ke-72.
Kegiatan penilaian pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional 3 tahun 2022, diselenggarakan dari tanggal 5 hingga 12 September 2022. Diikuti oleh 20 desa, dan 19 kelurahan, menjaring 3 desa dan 3 kelurahan di setiap regional.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina ikut langsung mengantar Lurah Alalak Utara Eddy Nawahyuni, di Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional 3 tahun 2022, di Kementerian Dalam Negeri. Beliau mengatakan, keikutsertaan Kelurahan Alalak Utara dalam lomba tersebut harus menjadi teladan bagi kelurahan lain.
“Juara harus menjadi teladan bagi kelurahan lain,” ujarnya, Kamis (8/9/2022).“Dengan diselenggarakannya lomba seperti ini,” lanjutnya, “selain memberikan semangat juga memberikan kesempatan kepada daerah lain untuk belajar sekaligus praktek di Kelurahan Alalak Utara.”
Wilayah Kelurahan Alalak Utara dikelilingi oleh sungai, sehingga cukup banyak potensi yang bisa untuk dicontoh, baik dari sisi pariwisata maupun dari sisi ekonomi kreatif.
“Ibu-ibu yang selama ini menjadi salah satu pilar keberhasilan produk sasirangan di Kota Banjarmasin. Kampung Sasirangan itu ada di kelurahan lain, tetapi para pekerjanya ibu-ibu yang memiliki kreatifitas mayoritas berada di Kelurahan Alalak Utara. Sehingga mereka menjadi salah satu lingkaran bagi keberlanjutan produk Sasirangan Kota Banjarmasin,” jelasnya.
“Keberhasilan yang diraih Kelurahan Alalak Utara hingga bisa berkompetisi dalam penilaian tingkat nasional, tidak lepas dari pembinaan pemerintah kota, pemerintah provinsi melalui SKPD terkait,” katanya lagi.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/11/walikota-banjarmasin-antar-lurah-alalak-utara-ke-jakarta/
Bukti Toleransi Umat Beragama, Stand-Stand Pameran Religi Expo Diikuti Beragam Latar
TOLERANSI antar umat beragama dan etnis di Kota Banjarmasin diwujudkan dalam Religi Expo ke-7 dan Mooncake Festival 2022 dihelat pada 9-11 September 2022 di Siring Nol Kilometer dan Gubernuran Kalsel, Jalan Sudirman, Banjarmasin.
DARI 45 stand pameran Religi Expo ke-7 gelaran Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin, stand Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan, cukup mencolok dengan lampion yang dipasang di depan tenda.
Warga Tionghoa di Banjarmasin pun ikut pameran aneka produk dibeli serta kultur yang bisa disaksikan para pengunjung dalam even tahunan ini.
Selain stand dari warga Tionghoa, ada pula stand dari penganut Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, hingga penghayat kepercayaan juga hadir dalam pameran.Stand PSMTI Banjarmasin dan Kalsel bersebelahan dengan stand Keuskupan Banjarmasin. Sebab, dalam pameran ini diikuti beragam suku dan umat beragama demi menjaga kerukunan, melestarikan budaya dan merayakan keberagaman.
“Religi Expo ini merupakan momentum bagi semua warga Banjarmasin untuk bersilaturahmi dan saling mengenal tak membedakan suku dan agama. Religi Expo juga bisa menjadi wahana untuk mengenal pendidikan dan kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan,” ucap Ketua PSTMI Kalsel, Arifin Suritiono kepada jejakrekam.com, Sabtu (10/9/2022).
Dia menegaskan bahwa warga Banjarmasin adalah potret kemajemukan yang menghuni sebuah kota. “Mari kita jaga hubungan erat antar umat beragam yang sudah rukun selama ini di Kalimantan Selatan. Sebab, kita adalah masyarakat yang majemuk dengan beraneka ragam budaya dan agama. Apalagi, di Kalsel juga sudah punya lembaga antar lintas agama yang diinisiasi LK3 Banjarmasin bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalsel,” tutur Arifin.
Sementara itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalsel juga ikut ambil bagian. Di depan stand dipasang banner berdiri menampilkan figur Gus Dur (Presiden Republik Indonesia RI ke-4, KH Abdurahman Wahid) sebagai tokoh pluralisme.
“Kami ikut pameran Religi Expo ke-7 demi menegaskan posisi NU yang ingin merawat keberagaman dan kepedulian,” kata aktivis muda NU Kalsel, Muhammad Ramli Jauhari.
Pengunjung pameran Religi Expo ke-7, Aming mengakui cukup lengkap apa yang dipamerkan dari aneka produk hingga stand-stand penganut keagamaan di Indonesia.“Ke depan, even semacam ini harus bisa ditingkatkan dan dilestarikan. Tak hanya festival budaya dan keagamaan, tapi juga aksi sosial seperti donor darah. Sebab, saat ini, masyarakat masih membutuhkan tranfusi darah,” ucap Aming.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/10/bukti-toleransi-umat-beragama-stand-stand-pameran-religi-expo-diikuti-beragam-latar/
Setubuhi Anak di Bawah Umur 3 Kali di Hotel, Pemuda asal Bangkalan Ditangkap Polisi
MERANTAU ke Kabupaten Tanah Bumbu, justru warga Dusun Baktalbak Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop, Bangkalan, Madura malah berujung ditangkap polisi.
PEMUDA asal Dusun Baktalbak bernama Mashur (23 tahun) ini diduga telah menyetubuhi anak di bawah umur di sebuah hotel di Batulicin.
Pelaku pun diamankan Unit Resmob Satreskrim Polres Tanah Bumbu bersama Unit Kamneg Sat Intelkam Polres Tanah Bumbu di Gang Kebanjiran RT 03 Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Sabtu (10/9/2022).
Mashur dilaporkan oleh M (37 tahun), warga Simpang Empat Batulicin atas dugaan tindak pidana asusila terhadap korban.Kapolres Tanah Bumbu AKBP Tri Hambodo SIK melalui Kasi Humas AKP HI Made Rasa mengungkapkan kronologi kejadian berawal pada Rabu (31/8/2022) saat tersangka atau terlapor mengajak korban.
“Saat itu, korban belum pulang sehingga dicari pelaku hingga pukul 21.00 Wita. Kemudian, pada Kamis (1/9/2022), korban diantar terlapor. Saat ditanya pelapor, korban pun mengaku diajak ke hotel dan disetubuhi oleh terlapor sebanyak 3 kali,” ungkap Made Rasa kepada awak media di Batulicin, Minggu (11/9/2022).Atas kejadian tersebut, pelapor merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur itu ke Polres Tanah Bumbu. Hingga pelaku ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Saat ini, pelaku telah diamankan di Polres Tanah Bumbu. Tersangka dikenakan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2016,” pungkas Made.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/11/setubuhi-anak-di-bawah-umur-3-kali-di-hotel-pemuda-asal-bangkalan-ditangkap-polisi/
Pemprov Kalsel Gerak Cepat Lakukan Upaya Pengendalian Infalasi
SESUAI arahan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Kalsel langsung melakukan strategi upaya pengendalian inflasi di daerah Kalimantan Selatan.
MELALUI rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) didukung oleh Forkopimda, BPKP, Bank Indonesia, BPS dan unsur terkait lainnya direncanakan beberapa langkah, baik jangka pendek, menengah dan panjang untuk segera dilakukan secara bertahap.
Rencana langkah sinergis dan berkelanjutan tersebut, diwujudkan atas sinergitas antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota se Kalsel, guna mengantisipasi secara dini terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok terlebih pasca kenaikan harga BBM yang akan berdampak pada bertambahnya beban biaya hidup masyarakat.
Kadis Perdagangan Provinsi Kalsel Birhasani mengatakan, sesuai arahan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, agar segera dilakukan upaya jangka pendek untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, melalui kegiatan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se Kalsel.Terkait hal itu, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel bersinergi dengan Biro Perekonomian, Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura, Disbunnak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan.
“Sinergitas tersebut telah menggelar pasar murah, yang dimulai dari Kotabaru pada tanggal 8 September 2022, dilanjutkan tanggal 10 September 2022 di Tabalong,” ujar Birhasani, Minggu (11/9/2022).
Masih menurut Birhasani, di Kabupaten Tabalong telah dilakukan Gerakan Terpadu Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan. Terpadu dimulai dari sektor hulu, yakni upaya peningkatan produksi melalui gerakan menanam padi dan panen raya padi di Desa Nalui Kecamatan Jaro.Pasar murah dan monitoring ketersediaan dan harga di Kecamatan Tanjung, dengan didahului sebelumnya menggelar Rakoor bersama TPID Kabupaten Tabalong untuk membangun komitmen dan sinergitas agar kegiatan tersebut berkelanjutan.
Upaya seperti ini diharapkan juga dilakukan oleh pemda kabupaten/kota lainnya, dan ini sudah menjadi tekad Pemprov Kalsel bersama Kabupaten/kota. “Dengan demikian bisa meningkatkan ketahanan pangan di Kalsel, dan masyarakat pun terbantu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, inflasi pun bisa terkendali dengan baik,” jelas Birhasani.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/12/pemprov-kalsel-gerak-cepat-lakukan-upaya-pengendalian-infalasi/
Perselisihan Internal di Tubuh PPP Sebaiknya Tempuh Jalan Islah
Oleh : Nasrullah AR
GARA-gara pidato mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa pada saat kegiatan bersama dengan KPK RI, ternyata berbuntut panjang.
SAAT itu, Suharso yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ini menyatakan bahwa dalam setiap kunjugan bertemu dengan kiai, maka harus membawa ‘amplop’. Jika tidak, kunjungan tersebut dirasa hambar. Pernyataan ini disayangkan oleh banyak pihak, bahkan berujung pada pemecatan dirinya oleh Majelis Kehormatan Partai (PPP).
Apa yang disampaikan Suharso yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat era Presiden SBY ini bukan hanya tak pantas. Namun, juga akan memengaruhi simatik masyarakat dan kader pda akar rumput PPP. Jelas, akan berdampak pada suara PPP pada Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dihadapi.
Tentu saja, pernyataan seorang Suharso bisa diklasifikasikan sebagai pencemaran/penistaan agama. Tentu sangat disayangkan jika hal itu sampai dilakukan sendiri oleh ketua umum sebuah partai Islam yang tua dan besar. Tidak terima begitu saja, Suharso beserta timnya melakukan perlawanan dengan menggelar Rapat Pengurus Harian guna membatalkan hasil Musyarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banteng pada Minggu (4/9/2022) memutuskan memecat dirinya sebagai Ketua Umum PPP.
Suharso menganggap, apa yang diputuskan dalam Mukernas adalah suatu hal yang tidak sah dan tidak dikenal dalam regulasi partai. Hingga akhirnya, kubu Mukernas resmi mendaftarkan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP karena didukung 30 dari 34 DPW PPP se-Indonesia hingga disahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025, tertanggal 9 September 2022.
Menanggapi dinamika di tubuh partai Ka’bah, saya sebagai kader PPP Kalimantan Selatan yang juga Wakil Ketua II PWNU Kalsel sangat menyayangkan PPP kembali diterpa selisih internal. Apalagi dipicu oleh blunder-blunder yang tidak perlu dari para elitenya.
Sepatutnya, hal-hal semacam ini tidak terjadi. PPP seharusnya fokus membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa sesuai dengan napas-napas Islam. Setiap kader PPP, mulai dari struktural terendah sampai tertinggi, harus menjaga etika dan tata bicara agar tidak kontra-produktif.
Saya juga tak mempermasalahkan respon Suharoso Monoarfa yang tidak legowo, namun justru melakukan perlawanan dengan melakukan Rapat Harian. Padahal secara aturan internal partai, Rapat Harian memiliki derajat yang jauh lebih rendah kekuatannya dibandingkan dengan Mukernas. Sebagaimana pengangkatan Suharso sebagai Ketua Umum juga dilakukan dengan Mukernas.Ya, sebenarnya tindakan legawa Suharso bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga menyelamatkan PPP di mata publik. Publik akan paham bahwa PPP adalah partai dengan mekanisme keadilan dan etika internal yang masih berjalan dengan baik. Siapapun itu, ketua umum sekalipun, jika melanggar prinsip-prinsip partai, maka dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Kehormatan. Sebab, PPP merupakan partai ummat, milik ummat, bukan hanya milik ketua umum.(jejakrekam)
Penulis adalah Kader PPP Kalimantan Selatan
Wakil Ketua II PWNU Kalsel
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/10/perselisihan-internal-di-tubuh-ppp-sebaiknya-tempuh-jalan-islah/
Banyak Temuan, Pakar Intakindo Sebut Jembatan HKSN Patih Masih Belum Laik Fungsi
PENGAKUAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah bahwa Jembatan HKSN Patih Masih belum mengantongi sertifikat laik fungsi, sesuai fakta yang ada.
“MEMANG, pembangunan Jembatan HKSN Patih Masih banyak temuan (dugaan pelanggaran). Dari segi konstruksi dan lainnya. Tapi, untuk lebih jelasnya silakan tanya ke Dinas PUPR Kota Banjarmasin,” ucap Ketua Dewan Pakar Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (DPN Intakindo) Hasan Husaini kepada jejakrekam.com, Minggu (11/9/2022).
Ahli jembatan dan teknik sipil lulusan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini mengungkapkan bahwa Jembatan HKSN Patih Masih masuk dalam kategori jembatan bentang panjang.
Jembatan HKSN Patih Masih membentang di atas Sungai Kuin dengan bentang panjang 304 meter dan lebar jalan 9 meter menghubungkan Jalan HKSN (Kuin Utara) dengan Jalan Kuin Selatan (Kuin Cerucuk), Banjarmasin. Untuk mewujudkan jembatan ini disuntik dana sedikitnya Rp 100 miliar, termasuk pembebasan lahan rumah warga terdampak.
“Ya, kalau ukuran panjang, Jembatan HKSN Patih Masih itu tergolong jembatan bentang panjang. Sebab, lebih dari 150 meter yang masuk kategori jembatan menengah,” tutur Hasan Husaini.
Menurut ahli utama teknik jembatan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin ini, sepatutnya sebelum diresmikan atau difungsikan, maka Jembatan HKSN Patih Masih itu sepatutnya diuji terlebih dulu guna mendapatkan sertifikat laik fungsi.
Untuk diketahui, berdasar UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa pengoperasian jalan umum atau jembatan umum usai dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administrasi oleh penyelenggara jalan.
Tujuan dari penilaian kelaikan fungsi jalan adalah untuk memastikan bahwa jalan tersebut sesuai dengan standar kelaikan sehingga berkeselamatan bagi semua pengguna jalan. Kemudian, jembatan sebagai bagian penting suatu jaringan jalan perlu juga dilakukan uji kelaikan untuk memastikan kekuatan dan keamanan strukturnya.
Uji kelaikan jembatan dapat dilakukan dengan metode uji statik dan uji getar. Uji statik pada jembatan membutuhkan waktu dan biaya relatif besar, serta risiko kerusakan terhadap struktur. Metode lain yang lebih efektif yaitu uji getar, di mana hasil uji secara langsung memberikan nilai respons dinamika jembatan untuk dibandingkan dengan parameter dinamik teoritis berdasarkan pemodelan.“Ya, sebenarnya sebelum dipakai, Jembatan HKSN Patih Masih itu harus menjalani serangkaian uji laik fungsi yang ditangani tim gabungan. Ya, bisa saja dimotori Dinas PUPR Kota Banjarmasin sendiri, sebelum diresmikan pengoperasiannya,” tandas Hasan Husaini.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/11/banyak-temuan-pakar-intakindo-sebut-jembatan-hksn-patih-masih-belum-laik-fungsi/
Tahanan Ketiga Berhasil Dibekuk Dalam Keadaan Stroke, Kapolresta Banjarmasin: Dijemput Dengan Ambulan dan Diberi Perawatan
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pelarian tahanan ke-tiga berinisial J yang kabur dari Rutan Polsek Banjarmasin Tengah akhirnya berkahir setelah petugas gabungan berhasil meringkusnya., Sabtu (10/9/2022).
Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana A Martosumito kepada klikkalsel.com mengungkapkan tahanan yang tersandung kasus narkoba tersebut diamankan di rumahnya di kawasan Gang Garuda Banjarmasin.
“Iya, berhasil kita amankan,” ucapnya.
J ujar Kapolresta diamankan saat terbaring sakit di rumahnya. Tak tega melihat kondisi J, Kapolresta lantas meminta agar J dijemput dengan menggunakan mobil ambulan dan diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dalam setiap tindakan yang dilakukan pihaknya selalu mengedepankan tindakan Polri yang PreSiSi.
“Dia sakit stroke, jadi kita perlakukan dengan humanis dan kita bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan,” ucap Kapolresta.
Keberhasilan mengembalikan ketiga tahanan ini ujarnya tak lepas dari kegigihan Unit Buser Polsek Banjarmasin Tengah, Jatanras Polresta Banjarmasin dan Tim Resmob Polda Kalsel yang tiada henti mengumpulkan data serta melakukan pengejaran.
“Kita juga lakukan pendekatan dan imbauan kepada pihak keluarga agar kooperatif. Alhamdulillah semua kita sudah berhasil kita amankan kembali,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya tahanan Polsek kabur dari ruang tahanan Polsek Banjarmasin Tengah. Tiga orang tahanan yang kabur tersebut berinisial J, H dan P.
Ketiganya diduga kabur pada Jumat dini hari sekitar pukul 01.00 Wita dengan cara membobol tembok di belakang ruang tahanan Polsek Banjarmasin Tengah. (David)
Editor: Abadi
Amankan Aksi unjuk Rasa, Polresta Banjarmasin Kedepankan Sikap Polri yang Presisi, Ramah dan Humanis
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Aksi penolakan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus dilakukan sejumlah organisasi Mahasiswa, pergerakan, maupun persatuan masyarakat di Kota Banjarmasin.
Guna menjaga kondusifitas penyampaian pendapat itu, segala bentuk pengamanan juga terus disiapkan Polresta Banjarmasin tentunya dengan mengedepankan sikap Polri yang Presisi dan ramah serta humanis.
Diantaranya mengamankan jalannya aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalsel, HMI, dan sejumlah organisasi lain yang digelar secara berturut-turut selama sepekan di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah aksi penyampaian pendapat ini berlangsung lancar, damai dan sukses tanpa adanya gesekan karena semua peduli akan keamanan Kota Banjarmasin ini, ” kata Kapolresta Banjarmasin,
Menurutnya, aksi penyampaian dengan damai itu menjadi contoh di kemudian harinya agar sama-sama menjaga ketertiban umum.“Kebebasan menyampaikan pendapat itu dilindungi Undang-undang, namun harus sesuai koridor dan tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif, ” jelas Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana A Martosumito, Jumat (9/9/2022).
Karena itu, kehadiran pihaknya tidak lain untuk memberikan pelayanan dari tugas-tugas Kepolisian dengan mengedepankan sikap ramah, humanis dan Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) seperti yang dicontohkan Kapolri dan Kapolda Kalsel.
“Kami melayani dengan ikhlas. Bahkan personel para pemegang senjata api kita dilarang untuk membawa dan itu kami cek sebelum pelaksanaan pengamanan, ” jelasnya.
“Sebab Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah jelas ada tahapan-tahapannya. Saya kira pengamanan aksi seperti ini (membawa senjata api) tidak diperlukan, ” sambungnya.
Ia pun mengimbau kepada para peserta yang aksi yang melakukan aksi ke depan untuk menjaga ketertiban dan kondusifitas. (airlangga)
Editor: Abadi
Sumber Utama : https://klikkalsel.com/amankan-aksi-unjuk-rasa-polresta-banjarmasin-kedepankan-sikap-polri-yang-presisi-ramah-dan-humanis/
Lumpur Meluber Ke Tengah Jalan, PUPR Klaim Ada Penolakan Warga Lokasi Pembuangan Sisa Kerukan
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Proyek Normalisasi Sungai yang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin di kawasan jalan Jafri Zam-zam sebelumnya menjadi keluhan warga sekitar.
Pasalnya lumpur hasil dari pengerukan sungai di kawasan Jalan Jafri Zam-zam tersebut membuat luberan hingga ke tengah badan jalan, yang membuat pengendara sekitar terganggu.
Berkaitan hal tersebut, Dinas PUPR Banjarmasin, melalui Kepala Bidang Sungai, Rini Wardina, mengatakan bahwa kejadian yang terjadi kemarin tersebut disebabkan adanya penolakan dari salah satu warga tempat pembuangan lumpur itu di Basirih.
“Seperti yang disampaikan oleh pihak kontraktor bahwa ada penolakan salah seorang warga yang berlokasi didekat tempat pembuangan lumpur di daerah basirih,” ucapnya, Minggu (11/9/2022).
“Karena hal Itulah yang membuat kontraktor tidak bisa membuang lumpur dihari kemarin,” tambahnya.
Padahal menurutnya pihak kontraktor sudah berupaya untuk melakukan pembuangan terhadap lumpur hasil pengerukan sungai tersebut kemarin juga.
“Kemarin sudah ada uji coba armada melakukan pembuangan lumpur. Dan saat itulah terjadi penolakan dari salah satu warga tersebut sehingga menghentikan aktifitas mereka untuk mengangkut,” tuturnya.Meski demikian Rini memastikan bahwa permasalahan tersebut sudah tidak akan lagi terjadi.
Ia mengklaim bahwa saat ini lumpur yang telah meluber kejalan tersebut sudah mulai diangkut dan dibersihkan oleh pihak kontraktor yang memenangkan tender Normalisasi sungai dengan nilai kontrak sebesar Rp.878.330.000 tersebut
“Sudah kami koordinasikan pagi tadi dengan warga yang melakukan penolakan tersebut, dan sekarang proses pembuangan sudah berlangsung,” ungkapnya.
“Saat ini tinggal sedikit lumpur yang tersisa dan nanti akan disemprot pakai air untuk pembersihan,” lanjutnya.
Rini juga menerangkan bahwa hasil dari koordinasi dengan warga yang melakukan penolakan tersebut. Warga itu meminta agar lumpur yang dibuang ke kawasan basirih tersebut bisa dibuang ke bagian yang lebih dalam.
“Beliaunya cuma minta agar lumpur ditempatkan ke lokasi dibagian dalam area pembuangan. Karena kalau diletakkan didepan area pembuangan itu akan mengganggu lokasi usaha beliau yang terletak persis disamping area milik pemko itu,” jelasnya.
“Insha Allah sudaj kita coba carikan jalan keluarnya karena tanah untuk masuk ke area pembuangan tersebut memang becek saat ini dan menyulitkan truk untuk masuk,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
Sumber Utama : https://klikkalsel.com/lumpur-meluber-ke-tengah-jalan-pupr-klaim-ada-penolakan-warga-lokasi-pembuangan-sisa-kerukan/
Proyek Normalisasi Sungai Dikerjakan Asal-asalan
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pengerjaan proyek Normalisasi Sungai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, di Jalan Jafri Zam-Zam menuai banyak kontroversi warga karena dinilai asal-asalan.
Pasalnya pengerjaan yang terbilang semerawut tersebut membuat pengguna jalan di Jafri Zam-zam tersebut menjadi terganggu.
Bagaimana tidak alat berat yang berada diatas badan jalan tersebut mengganggu pengguna jalan sekitar.
Tak hanya itu, sisa kerukan dari pengerjaan normalisasi sungai tersebut di tumpuk hingga meluber ke badan jalan.
Disampaikan Amat, salah seorang warga sekitar bahwa ia terkejut dengan adanya tumpukan sisa pengerukan dan alat berat yang berada di badan jalan Jafri Zam-zam tersebut.
“Saya awalnya terkejut juga, biasanya kalau pembersihan pasti ada armada yang stanby, ini malah tidak ada, asal-asalan meletakan alat berat dan sisa pengerukan,” ujarnya.
Ia pun tidak mengetahui juga bahwa ada proyek pengerjaan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin tersebut.“Saya benar-benar tidak tau kalau ada proyek ini, awalnya memang tidak ada dan tidak ada pemberitahuan juga, saya coba cari pengelolanya tapi sampai saat ini masih tidak ada,” terangnya.
Luberan sisa pengerukan dan alat berat yang berada di badan jalan Jafri Zam-Zam tersebut dinilainya sangat-sangat mengganggu pengguna jalan dan warga sekitar.
Sementara itu ketika klikkalsel.com mencoba untuk mengkonfirmasi, Kepala Bidang Sungai, Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Rini, untuk meminta kejelasan terkait proyek yang menelan anggaran APBD Kota Banjarmasin sebesar Rp.878.330.000 tersebut.
Namun Rini malah melemparkan agar hal tersebut langsung di tanyakan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah.
“Mungkin bisa sama ibu kadis langsung ajalah informasinya,” ucapnya melalui pesan singkat.
Ketika di konfirmasi, Kepada Kepala Dinas PUPR, Suri Sudarmadiyah juga malah melemparkan kembali hal tersebut kepada Kepala Bidang Sungai, yakni Rini.
“Monggo silakan kontak kabid sungai,” jawabnya.
Hingga berita ini ditayangkan masih tidak ada jawaban dari Dinas PUPR Kota Banjarmasin, terkait proyek normalisasi sungai yang dinilai sangat asal-asalan tersebut.(fachrul)
Editor : Amran
Sumber Utama : https://klikkalsel.com/proyek-normalisasi-sungai-dikerjakan-asal-asalan/
Awas, Penyesatan Info dan "Provokasi" Elit Demokrat Terkait Kenaikan BBM
Barusan, penulis tertawa sendiri melihat ocehan Herzaky Mahendra Putra yang merupakan Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat.
Dalam media nasional detikcom, Herzaky mengatakan bahwa harga BBM turun 4 kali di masa SBY tetapi BBM terus naik di masa Jokowi.
"Empat kali penurunan harga BBM yang kami lakukan di era SBY. Beda dengan era sekarang," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra ketika dihubungi.
Masyarakat awam jangan percaya dengan ocehan elit Demokrat bahwa BBM turun 4 kali di masa SBY, karena faktanya BBM naik 4 kali masa SBY.
Pada tanggal 1 Maret 2005, SBY menaikkan BBM (Premium) untuk pertama kalinya dari Rp 1.810/liter menjadi Rp 2.400/liter dan solar menjadi Rp 2.100/liter.
Pada tanggal 1 Oktober 2005, SBY kembali menaikkan harga BBM kedua kalinya. Premium menjadi Rp 4.500/liter dan solar Rp 4.300/liter.
Pada tanggal 24 Mei 2008, SBY kembali menaikkan harga BBM untuk ketiga kalinya. Premium menjadi Rp 6.000/liter dan solar Rp 5.500/liter.
Pada Februari 2012, SBY bangga karena menaikkan dan menurunkan harga BBM 3 kali.
Tetapi, pada tahun 2013, SBY kembali menaikkan harga BBM untuk ke empat kalinya. Premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter. Sumber
Dan pada November 2014, Jokowi menaikkan harga BBM, sehingga harga Premium yang semula Rp 6.500 (masa SBY) menjadi Rp 8.500, solar naik dari Rp 5.500 (masa SBY) menjadi Rp 7.500. Sumber
"Harga premium ditetapkan dari Rp 6500 jadi Rp 8500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5500 jadi Rp 7500," papar Jokowi.
Jadi, darimana Herzaky bisa mengklaim SBY menurunkan harga BBM sebanyak 4 kali?
Dalam media nasional tersebut, Herzaky juga mengatakan jika BBM masa Jokowi selalu dinaikkan tanpa pernah diturunkan.
"BBM di era Jokowi harganya dinaikkan terus, tanpa pernah diturunkan, meskipun harga di pasar internasional sudah turun drastis," lanjutnya
Masih percaya dengan ocehan Herzaky yang mengatakan harga BBM masa Jokowi terus dinaikkan tanpa pernah diturunkan?
Dimana Herzaky berada saat Presiden Jokowi menurunkan harga BBM premium dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter dan solar turun dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.250 pada tanggal 1 Januari 2015 silam? Sumber
Pada tanggal 1 April 2016, Presiden Jokowi kembali menurunkan harga BBM untuk kedua kalinya, dimana Premium menjadi Rp 6.450/liter dari Rp 6.950 dan solar turun menjadi Rp 5.150 dari Rp 5.560.
Jadi sudah kelihatan bukan bagaimana politik kotor elit Demokrat yang menyebarkan fitnah bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menurunkan BBM selama ini?
Bahkan, Presiden Jokowi dicatat di dalam sejarah sebagai orang yang berani membuat BBM satu harga di Papua yang tidak pernah dilakukan oleh SBY selama 10 tahun kepemimpinannya di Indonesia.
Sampai sekarang, penulis masih merasa bergetar melihat video pidato Presiden Jokowi yang sangat peduli kepada rakyat Papua terkait tingginya harga BBM di sana selama puluhan tahun tanpa ada yang mempedulikannya.
Penulis juga sangat bangga melihat saudara kita di Papua yang pernah merasakan harga BBM sampai Rp 100.000/liter tapi mereka tidak cengeng seperti para pendemo BBM saat ini. “Kami tidak cengeng soal harga BBM, tidak demo. Padahal puluhan tahun kami rasakan,” kata Marten Barnabas (57) warga Papua yang tinggal di Jakarta Barat.
Marten apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo yang menyamakan harga BBM di seluruh Indonesia.
“Kami memahami jalur pasokan yang kadang terkendala cuaca dan biasanya tidak lama. Kami tetap bersyukur karena kami tidak manja dan cengeng,” ujarnya.
Ada juga yang mengatakan kenapa BBM di Malaysia bisa murah dari Indonesia, padahal sama-sama disubsidi oleh negara?
Logika sajalah, kalian pikir jumlah penduduk Malaysia itu sebanyak Indonesia?
Pihak Departemen Statistik Malaysia (DOSM) memperkirakan penduduk Malaysia sebanyak 32,7 juta jiwa pada tahun 2022, sedangkan pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada Juni 2022 lalu.
Jadi sudah paham bukan, kenapa harga BBM di Malaysia bisa lebih murah daripada di Indonesia meskipun sama-sama disubsidi oleh negara?
Malaysia hanya perlu melakukan subsidi BBM kepada 32 juta rakyatnya tetapi Indonesia harus mensubsidi 275 juta rakyatnya termasuk kalian yang nyinyir dan demo pemerintah saat ini.
Apakah mereka yang demo BBM pernah berpikir berapa harga BBM jika tidak disubsidi oleh pemerintah?
Lihatlah harga BBM di Singapura yang mencapai Rp 40.000/liter karena tidak disubsidi oleh pemerintahnya padahal penduduknya hanya 5 jutaan orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Malaysia yang jumlahnya 32 juta jiwa dan Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa.
Selain elit Demokrat Herzaky, yang menyebarkan informasi sesat menyesatkan, bahwa BBM 4 kali turun di masa SBY, dan Presiden Jokowi selalu menaikkan BBM, dan tidak pernah menurunkannya.
Kamhar Lakumani, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Perwakilan Partai Demokrat malah melakukan “provokasi”, dengan mengajak keluarga TNI, Polisi dan PNS (aparatur negara) untuk melakukan demo jalanan tolak kenaikan BBM. Sumber
Ini sudah kelewatan!
Demi kepentingan politik, partai Demokrat yang semakin terpuruk di mata rakyat, elit Demokrat tega “memprovokasi” keluarga TNI, Polri dan ASN untuk ikutan demo di jalan tolak BBM.
Kalau sempat keluarga TNI, Polri dan ASN mau diprovokasi oleh elit Demokrat untuk demo di jalan, jika terjadi sesuatu, apakah elit Demokrat tersebut mau bertanggung jawab?
Atau elit Demokrat ini sengaja ingin membuat chaos di tengah masyarakat dengan menggunakan isu tolak BBM?
Kita masih ingat elit Demokrat bernama Heri Sebayang, yang menjadi salah satu orator dalam aksi demo tolak Omnibus Law di Yogyakarta yang berakhir rusuh pada tahun 2020 lalu.
Akhir kata, masih percaya ocehan sesat menyesatkan elit Demokrat bernama Herzaky Mahendra Putra bahwa harga BBM di masa Jokowi selalu naik dan tidak pernah diturunkan?
Masih mau diprovokasi oleh Kamhar Lakumani, elit Demokrat yang mengajak keluarga TNI, Polri dan ASN untuk demo di jalan tolak BBM?
Makin kelihatan bukan, bagaimana “politik kotor” elit Demokrat untuk mencari simpati rakyat dengan menggunakan isu BBM saat ini?
Prihatin!
Sumber Utama : https://seword.com/politik/awas-penyesatan-info-dan-provokasi-elit-keyrG8sHZj
PSI Lawan Tradisi Budaya Setuju Rame-rame di DPRD DKI! Gaspol Bro Antony Winza!
Saya melihat bahwa politikus PSI di Jakarta sangatlah kuat secara karakter dan juga betul-betul menyuarakan suara rakyat bukan suara Anies Baswedan. Dalam sebuah rapat Anthony Winza adalah orang yang cukup frontal menolak persetujuan anggaran yang sudah berlangsung pada tahun 2021 silam oleh kepemimpinan gubernur rasis Anies Baswedan.
Anthony Winza dan wakil-wakil lainnya di fraksi partai solidaritas Indonesia menolak persetujuan tersebut karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan saat pelaporan. Dan uniknya hanya partai ini yang melakukan penolakan secara tegas dan keras.
Namun di tengah-tengah penjelasan dari partai solidaritas Indonesia mengenai ketidaksetujuan mereka, Anthony Winza seolah-olah sedang dibungkam oleh anggota DPRD lainnya. Dibungkam untuk tidak berbicara lebih panjang lagi padahal setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan suara rakyat di gedung DPRD DKI Jakarta.
Tidak ada kalimat-kalimat tidak penting yang dimunculkan oleh Anthony Winza saat dia melakukan penjelasan. Sebuah kalimatnya kelihatannya sangat efektif menyerang dan juga menyatakan penolakannya terhadap pelaporan anggaran yang dilakukan oleh gubernur rasis fasis itu kepada DPRD DKI Jakarta.
Namun lucunya banyak banget orang-orang di DPRD DKI Jakarta yang kelihatannya kepanasan dan kejang-kejang melihat statement dari Anthony Winza dan mendengarkan ucapan demi ucapan yang dimunculkan.
Penolakan ini tegas karena memang ada banyak kejanggalan seperti formula E dan juga ratusan miliar yang dianggarkan di beberapa tempat yang sebenarnya tidak krusial. Ada orang-orang yang menyuruh pimpinan untuk menghentikan dan juga mematikan mikrofon dari Anthony.
Akhirnya Anthony pun tidak tahan dan dia berkata bahwa ketika mikrofon dimatikan itu artinya mematikan ratusan ribu suara rakyat yang diwakilkan oleh PSI. Partai solidaritas Indonesia di DKI Jakarta mendapatkan sekitar 400 sampai 500.000 suara sah pemilih PSI. Saya yakin PSI menyuarakan suara lebih dari jumlah pemilih sah mereka!
Artinya sekitar 5 sampai 7% rakyat Jakarta memilih dan mempercayakan suara mereka kepada partai ini. Yang disuarakan oleh Anthony Winza bukanlah suara partai saja namun suara rakyat. Rakyat yang tidak rela uang pajak mereka dipakai untuk hal-hal yang tidak penting dan sarat korupsi.
Jadi buat saya pemerintah DKI Jakarta memang nggak becus karena rakyat Jakarta tidak puas dengan kinerja ini. Saya yakin PSI bukan hanya mewakili ratusan ribu suara pemilih sah mereka. Tapi partai ini mewakili mayoritas rakyat Jakarta yang tidak setuju dengan Anies Baswedan sebagai gubernur rasis yang menggunakan anggaran dengan seenak jidatnya.
Saya berharap partai solidaritas Indonesia bukan hanya mewakili 400 sampai 500.000 suara di DKI Jakarta melainkan mereka-mereka yang saat itu masih bimbang memilih partai itu dan memilih kepada partai Nasdem atau Demokrat atau partai-partai kecil lainnya.
Semoga saja dengan video Anthony Winza marah-marah ini kita melihat bahwa 2024 partai solidaritas Indonesia harus menjadi partai dengan suara mayoritas kalau bisa tiga besar.
Sehingga nantinya suara-suara rakyat boleh betul-betul secara efektif dan efisien diwakili oleh legislatornya. Jangan sampai para legislator itu mewakili suara Anies dan membuat paradigma asal bapak senang.
Tradisi budaya setuju rame-rame juga disikat habis oleh partai politik ini. Padahal kita tahu dan kita dengar bersama-sama bahwa yang diminta Anthony winza hanyalah sifatnya yang normatif bukan politis kayak partai sebelah.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/psi-lawan-tradisi-budaya-setuju-rame-rame-di-dprd-fq60r5Dv2n
Hanya PSI yang Tolak Pertanggungjawaban APBD DKI 2021, Partai Caper atau Benar?
Partai solidaritas Indonesia adalah satu-satunya partai yang menolak penutupan anggaran APBD 2021 di DKI Jakarta. Menurut partai solidaritas Indonesia alasan mereka menolaknya adalah masih bisa diperbaiki dan direvisi soal pertanggungjawaban tersebut.
Kenapa sih partai ini mau beda sendiri dan selalu mau anti mainstream? Sebenarnya buat saya ini bukanlah tindakan anti mainstream yang asal ingin benar saja. Sebuah fraksi partai bisa menolak anggaran tersebut dan penutupan pertanggungjawabannya karena memang mereka memiliki hak dan punya alasan tertentu tentunya.
Yang pasti alasan tersebut bukanlah mengada-ngada dan dianggap hanya untuk cari panggung. Bukan masalah cari panggungnya juga sebetulnya tapi ada alasan yang masuk akal di balik penolakan tersebut.
Alasan pertama adalah temuan badan pemeriksa keuangan DKI Jakarta terhadap pembayaran dari PT Transjakarta dari APBD sebanyak ratusan miliar. Adanya yang hal yang janggal ini membuat Anthony Winza yang merupakan kader PSI di DPRD DKI Jakarta mewakili partai menolak anggaran gak jelas tersebut.
Lalu yang kedua pertanggungjawaban laporan keuangan formula e yang juga tidak jelas membuat partai solidaritas Indonesia dengan tegas menolak hal ini. Laporan pertanggungjawaban anggaran pembelanjaan daerah pada tahun 2021 memang kelihatan sangat janggal dan sebetulnya sudah diberitakan dengan begitu gegap gempita sebelum-sebelumnya.
Tapi saya curiga anggota DPRD DKI Jakarta secara mayoritas merasa tidak ada yang masalah atau tidak perlu dipermasalahkan kelebihan bayar yang begitu tinggi di DKI Jakarta. Atau saya curiga jangan-jangan anggota DPRD DKI Jakarta banyak yang menerima kopekan dari kelebihan bayar tersebut?
Atau lebih jauh lagi hanya partai solidaritas Indonesia yang nggak dapat jatah sehingga mereka protes?
Tapi bagaimanapun juga saya sangat mengapresiasi langkah dari anggota partai solidaritas Indonesia untuk komitmen mereka membela uang rakyat dan menghancurkan kesombongan Anies Baswedan yang begitu jahat dan begitu diduga banyak penyelewengan dan penyimpangan anggarannya.
Bagi saya apa yang menjadi langkah dari partai solidaritas Indonesia harus kita dukung sebagai skala yang bisa diperbesar ke nasional. Anggaran daerah saja bisa ratusan miliar loh bagaimana dengan anggaran negara?
Maka kita harus pastikan partai solidaritas Indonesia ini di tahun 2024 nanti mendapatkan kursi yang banyak di DPR republik Indonesia. Perlawanan mereka terhadap kejanggalan anggaran dan juga intoleransi dan terorisme sangatlah jelas. Bahkan dugaan korupsi pun juga di gas oleh partai ini.
Semoga saja PSI ini tetap amanah dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan rakyat dan terus menerus menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia. Berharap sekali PSI bisa hancurkan partai-partai gurem macam NasDem, PKS, PAN, Gelora dan lain-lain.
Jangan anggap enteng perjuangan PSI. Mereka partai yang matang dan berproses pakai waktu. Bukan partai kaleng-kaleng atau karbitan. Mereka punya sistem saringan yang kalau mau dikata, ketat dan mantap.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/hanya-psi-yang-tolak-pertanggungjawaban-apbd-dki-jH7TghP0Zp
Demo yang Norak
Menyampaikan kritik berarti menyampaikan aspirasi kepada orang lain atau lembaga. Menyampaikan aspirasi bisa dilakukan sendiri, tapi juga bisa bersama-sama jika menyangkut hajat orang banyak -- dalam hal ini rakyat. Inilah kemudian yang biasa dikenal sebagai aksi demontrasi.
Tahun 1998 diketahui sebagai puncak reformasi dimana demontrasi terjadi secara besar-besaran dan masif terjadi di berbagai daerah. Saat itu, hampir semua sepakat bahwa demontrasi yang dilakukan mahasiswa maupun para aktivis lainnya menyuarakan aspirasi rakyat karena saluran lain dianggap mampet atau tersumbat. Media dibungkam. Wakil rakyat diam. Begitupun kanal-kanal lain. Nyaris tak ada tempat bagi rakyat untuk sekedar curhat mengenai kehidupannya yang kian melarat.
Sekarang, kran kebebasan berpendapat dibuka sedemikiannya. Semua bisa bersuara, menyampaikan keluh-kesahnya. Ada media sosial yang memungkinkan seorang jelata seperti saya misalnya untuk curhat dan sangat mungkin diketahui selevel Presiden. Bisa kapan dan dimana saja menjerit supaya didengar orang-orang di pemerintahan karena terhimpit ururusan ekonomi, atau karena pandemi, soal jalan rusak hingga urusan selokan mampet, bahkan ke persoalan remeh-temeh sekalipun sangat mungkin karena peluangnya memang sangat terbuka.
Lalu kenapa para mahasiswa dan para aktivis lainnya yang katanya cerdik cendekia itu masih gunakan cara lama dalam menyampaikan aspirasi? Kenapa demo turun ke jalan masih jadi andalan? Kenapa pula kelompok-kelompok buruh mesti bikin macet jalan dan harus keluarkan banyak anggaran supaya aspirasinya didengar pemerintah? Bahkan dengan resiko dipecat perusahaan karena bolos kerja?
Saya menyebut aksi mereka sebagai aksi yang norak. Sebagai bagian dari rakyat yang mengamati, saya menyaksikan demo turun ke jalan itu sudah tidak asik, bahkan pada titik tertentu sudah cukup memuakkan. Ibarat makanan sudah basi. Dalam bahasa agama dikatakan lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Lebih banyak dampak negatif daripada positifnya.
Lebih lanjut, demo norak itu bukan hanya yang di Jakarta dan yang disorot media mainstream nasional, tapi hampir semua demonstrasi yang digelar di berbagai daerah itupun norak. Sangat norak. Apa sebab?
Pertama karena alasan seperti dikemukakan di atas. Kanal untuk menyampaikan aspirasi sudah dibuka sedemikiannya setelah reformasi. Siapapun bisa kapanpun menyampaikan aspirasinya kepada siapapun yang diinginkan. Melalui media-media elektronik ataupun cetak bisa dilakukan bagi yang punya kemampuan atau akses ke sana. Sementara yang belum punya akses bisa gunakan media sosial.
Kedua, pejabat-pejabat pemerintah sudah membuka lebar-lebar pintunya dan mempersilahkan siapa saja mau datang dan berkeluh-kesah. Pintu kantor, pintu rumah, maupun pintu media sosial para pejabat itu sudah sangat terbuka. Tinggal mau masuk lewat jalur mana. Mau sendiri atau rombongan juga bisa. Tapi jangan terlalu banyak juga.
Alasan ketiga adalah yang hingga bikin muak adalah adanya kepentingan lain selain mengusung aspirasi rakyat dalam banyak aksi demo. Inilah yang biasanya dikatakan 'demo ditunggangi'. Saya pernah menyaksikan langsung (di sebuah kafe di Jakarta) adanya transaksi jual beli antara oknum pentolan mahasiswa yang biasa demo dengan seorang makelar yang biasa ditugasi oleh orang-orang politik dan orang-orang penting lainnya di negeri ini untuk menggelar demo.
Di daerah, saya juga berkali-kali mengetahui adanya penggalangan massa yang dibayar untuk ikut aksi turun ke jalan, yang bahkan orang-orang yang direkrut tidak tahu menahu tentang persoalan yang akan didemonstrasikan. Mereka hanya ikut karena dibayar dari mulai 25 ribu hingga kisaran 50 ribuan.
Belum lagi narsis berlebihan yang ditampilkan beberapa oknum pentolan mahasiswa yang bicara di berbagai media. Mereka ingin sekali tampil tapi tidak punya kemampuan memadai atas apa yang ditampilkan, maka jadilah mereka sebagai bahan tertawaan rakyat seluruh Indonesia. Alih-alih untuk mencerahkan, mereka justru jadi bahan olokan.
Berdasar beberapa alasan tersebut, saya sampaikan pada adik-adik mahasiswa maupun para aktivis lain yang hendak turun ke jalan supaya dikaji ulang niatnya turun ke jalan. Pertama benarkah kalian mewakili aspirasi rakyat. Rakyat itu bukan hanya anda seorang, atau hanya beberapa orang yang diantaranya hanya keluarga atau kerabat dekat anda sendiri, bukan. Kalau mau bicara mewakili rakyat, cari tau dulu apakah rakyat mayoritas negeri ini sejalan dengan yang ingin anda sampaikan. Karena kalau endak anda bisa kualat akibat mengatasnamakan rakyat.
Berikutnya pertimbangkan soal jalan demo yang dipilih. Masak iya harus turun ke jalan yang banyak makan anggaran. Yang jauh lebih beresiko negatif daripada positifnya. Kalian kan pintar, masak kalah pandai sama orang-orang yang demo di media sosial dan bisa didengar aspirasinya. Atau datang langsung ke siapa yang punya kebijakan. Tapi jangan terlalu banyak rombongannya. Karena kalau kebanyakan namanya bukan menyampaikan aspirasi tapi nonton bola.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/demo-yang-norak-CZ6HYaYlAD
Partai Demokrat DKI : Lu Pikir Anies Mau Naik Sepeda Ontel? (Mau Kayaknya)
Ambisi Anies Baswedan untuk nyapres menjadi Presiden Indonesia begitu besar dan kentara. Jalan mulus Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta menggeser Sandiaga Uno diharapkan bisa Anies lakukan lagi di ajang Pilpres 2024. Siapa tahu hoki lagi berpihak padanya, tiba-tiba ada kendaraan politik yang lewat lalu Anies yang lagi berdiri di pinggir jalan diajak numpang bahkan dipersilahkan menyetir kendaraan tumpangan. Boleh doong berangan-angan demikian. Soalnya di Pilkada Jakarta taktik itu berhasil sukses.
Sebagus apapun kualitas kepemimpinan dan pekerjaan seseorang untuk dipilih sebagai kepala pemerintahan, baik daerah maupun nasional, tetap mereka hanya bisa maju kalau memiliki kendaraan politik. Mungkin untuk tingkat Pilkada, kendaraan politik itu tidak terlalu menentukan karena calon independent diperbolehkan. Nah calon yang independent ini ibarat orang yang jalan kaki dan tidak memerlukan kendara politik untuk menuju jabatan gubernur.
Saat Pilkada Jakarta, terbayangnya Anies berdiri di pinggi jalan membentangkan tulisan "Numpang". Di belakang Anies ada Neno Warisman membawa tulisan 'penumpang yang seiman akan membuat anda masuk surga'. Di ujung trotoar duduk di lantai Rizieq Shihab and the gang dan Ismail Yusanto juga and the gang berdoa (berteriak-teriak sih...). Eeeh dilalahnya Pabowo lewat sama Sandiaga Uno. Well, sebenarnya Anies sudah tahu kalau Prabowo akan lewat di jalan itu. Dan kejadian selanjutnya kalian sudah tahu...
Menuju Pilpres 2024, sepertinya Anies akan melakukan strategi yang sama. Sayangnya, kendaraan politik untuk pergi menjadi gubernur tidak sebesar kendaraan politik yang dibutuhkan untuk pergi menuju RI 1. Saya analogikan begini....
Bagi Anies yang terpenting adalah ada kendaraan politik yang lewat, urusan di tengah jalannya bagaimana, itu gimana nanti saja.
Nah, kebetulan kendaraan politik yang namanya "Partai Demokrat DKI" lewat, tapi bukan kendaraan besar, cuma sejenis sepeda ontel yang digowes oleh Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono. Mujiyono melihat Anies Baswedan sedang berdiri di pinggir jalan memegang tulisan "menumpang". Menepilah itu Partai Demokrat DKI, tapi tidak turun dari sepeda ontelnya. Lalu dia berkata, "Mau ikut numpang? Jadi cawapresnya AHY mau?". Ditanya seperti itu, Anies diam saja. Dia terlihat ragu, karena yang mau dia tumpangi adalah sepeda ontel. Kemaren saja Anies mencoba menggowes sepeda saat mau ke Kota Tua jatuh, masa sekarang harus numpang naik sepeda lain. Kalau jatuh lagi kan berabe...
Mujiyono terus mengoceh meyakinkan Anies Baswedan untuk mau menumpang sepeda ontel dia. Dia bilang, "Iya ane pake sepeda ontel, tapi nanti sampai di pool, kita akan naik kendaraan politik lebih besar. Sepede ini biar cuma sepeda tapi 70 persen spare partnya seperti penguus DPD DKI, dari mulai tingkat DPD, DPAT, DPC, kemudian ranting, dan anak ranting, cukup kuat untuk berkoalisi dengan ente..."
Anies masih tetap diam tapi Mujiyono mengklaim dapat membaca bahasa tubuh Anies yang menurutnya menunjukkan berminat untuk menumpang sepeda ontelnya.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/partai-demokrat-dki-lu-pikir-anies-mau-naik-oDRW9hUmsP
GNPF, PA 212 dan FPI Lebih Baik Cari Kegiatan Lain
Setiap orang memang berbeda-beda. Beda keinginan, beda pikiran termasuk beda kehidupan. Sewaktu SMA pernah teman-teman mengadakan demo ke gedung DPR yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dari sekolah. Entah mau protes apa saya lupa lagi. Saya dan beberapa teman tidak ikut, karena rasanya aneh berdemo panas-panasan, tidak belajar untuk mengusulkan sesuatu yang saya juga tidak begitu mengerti.
Sekarang ini banyak terjadi demo, mayoritas dilaksanakan oleh buruh dan mahasiswa untuk memprotes kenaikan harga BBM. Pemerintahan Presiden Jokowi memutuskan menaikan harga BBM golongan pertalite dan Pertamax Sabtu lalu.
Sebenarnya saya juga dirugikan walaupun mungkin tidak sebanyak orang lain. Tapi untuk melakukan demonstrasi kayanya harus pikir-pikir dahulu. Lebih baik kerja saja lebih giat untuk mencari cuan. Toh pihak yang paling tahu kondisi BBM apakah harus naik atau turun ya pemerintah.
Pihak di luar pemerintah hanya memperkirakan dengan data-data yang dia peroleh entah dari mana dan belum tentu juga valid. Sedangkan pemerintah merekalah yang melakukan dan merekalah yang terlibat langsung untuk mengurus BBM.
Saya kira pemerintah kita masih bisa di percaya. Terkadang kita terpaksa harus memutuskan sesuatu yang pahit tapi sebenarnya untuk kebaikan kita semua. Seperti melarang anak sering jajan es, mungkin si anak marah menganggap ibunya cerewet atau tidak sayang. Padahal hal tersebut demi kesehatan si anak sendiri.
Saya pernah mendengar negara Venezuela sebagai penghasil minyak bumi. Pemerintahnya sangat baik dengan rakyatnya. Harga BBM sangat murah, selain itu pemerintah sering membagikan BLT untuk rakyatnya.
Sayangnya pemerintahan Venezuela terlalu asyik terbuai dengan kekayaan dari hasil menjual minyak. Ketika harga minyak jatuh, negara tidak punya penghasilan lain. Maka APBN jebol dan negara pun mengalami krisis.
Saya kira pemerintah kita cukup baik telah memberikan subsidi besar kepada masyarakat. Subsidi BBM, PLN yang jumlahnya konon sekitar Rp. 500 trilyunan. Negara pun membutuhkan keseimbangan keuangan. Untuk menjaga keseimbangan keuangan ini salah satunya dengan menaikan BBM.
Memang lumayan merepotkan bagi sebagian masyarakat tapi setidaknya kita berusaha menghadapinya lebih dewasa.
Demonstrasi memang dijamin Undang-Undang tapi harus dilihat manfaatnya. Apalagi demonstrasi ini terkadang tidak murni untuk menyampaikan aspirasi tentang kenaikan BBM. Ada pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkanya untuk kepentingan mereka sendiri.
Berita terbaru demonstrasi protes BBM akan lebih besar. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF, Persatuan Alumni atau PA 212, hingga Front Persaudaraan Islam atau FPI, dijadwalkan akan menggelar aksi demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, di depan Istana Jakarta, Senin 12 September 2022.
Mereka tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Aziz Yanuar, yang juga kuasa hukum Habib Rizieq mengatakan, aksi 1209 ini digerakkan oleh GNPR.
Kelompok-kelompok ini memang dikenal sebagai ahli demo. Jumlah mereka yang lumayan banyak lebih baik mencari kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Misalnya melakukan kegiatan bersih-bersih Jakarta. Saya rasa hasilnya akan jauh lebih bermanfaat, Jakarta akan terlihat jauh lebih bersih.
Kedua, PA 212 dan kawan-kawan bisa menyisihkan rizki mereka untuk membantu masyarakat Jakarta yang terdampak kenaikan BBM. Saya rasa jumlahnya akan lumayan dan manfaatnya akan benar-benar terasa oleh masyarakat.
Daripada demo berjemur di Monas, membuat kemacetan Jakarta yang memang sudah sering macet. Selain itu demonstrasi yang melibatkan banyak orang berpotensi memancing keributan. Serta hal yang biasa terlihat setelah demo selesai adalah sampah yang berserakan dimana-mana.
Daripada membuat kegaduhan lebih baik membuat kenyamanan.Sumber Utama : https://seword.com/umum/gnpf-pa-212-dan-fpi-lebih-baik-cari-kegiatan-lain-kWqGvQTwG8
Imigrasi adalah Pintu Gerbang Negara, Mereka Tak Boleh Tunjukkan Cela kepada Pihak Luar
Tampaknya Presiden sudah tak bisa lagi bersabar tentang rendahnya pelayanan Ditjen Imigrasi, dan meminta Menteri Hukum dan HAM melakukan pembenahan radikal di organisasi setingkat Ditjen itu, termasuk penggantian pejabat-pejabatnya.
Dugaan kita, apa yang menjadi kekecewaan Presiden ada kaitannya dengan etos kerja yang tidak terbina dengan baik. Untuk institusi yang bersentuhan dengan masyarakat dunia, memang harus memiliki standar kerja yang tinggi.
Harus ada referensi dari institusi yang sama di negara lain, sehingga mereka terpacu minimal menyamai kualitas layanannya. Kriteria yang mempengaruhi kualitas, pada umumnya sangat tergantung kepada seberapa cepat petugas memberikan respon atas permintaan kastemer.
Jika kecepatannya sudah baik, namun kepuasan kastemer masih rendah, mungkin masih harus diperbaiki dari sisi akurasi. Aspek kecepatan layanan sebenarnya harus menggunakan metoda FiFo (First in First out), artinya siapa yang lebih dulu datang, dia lah yang dilayani lebih awal. Namun sering terjadi, petugas mendahulukan kastemer bukan berdasarkan metoda FiFo ini melainkan ada interes pribadi.
Pada kasus-kasus anomali seperti interes pribadi inilah pentingnya evaluasi, jangan sampai titik persoalannya ada faktor di luar kewajaran, pungutan liar misalnya. Potensi ini tentu akan merusak sistem yang sudah baku sehingga dimanipulasi sedemikian rupa.
Sebagaimana harapan Presiden bahwa imigrasi harus memperbaiki kualitas pelayanan mereka dalam rangka mempermudah para investor, pelaku ekonomi dan mereka yang menghasilkan keuntungan bagi negara dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka di tanah air.
Sungguh suatu keniscayaan bagi apparat imigrasi menjalankan fungsinya secara efektif, dan bukan justru menghambat para pelaku ekonomi itu melakukan aktifitasnya, yang bermuara pada kerugian negara juga. Kita tidak tahu apakah Ditjen imigrasi telah menerapkan sistem reward and punishment. Sistem seperti ini menurut banyak penelitian, sangat efektif menjaga kualitas pelayanan tetap prima. Dengan adanya reward system setiap pencapaian individu tercatat secara otomatis, mereka tak dapat mengelak dari penurunan kualitas kerja mereka jika rekamannya berlaku by system.
Motivasi aparat menjadi terpacu karena tentu saja mereka tak ingin tercatat sebagai petugas yang kinerjanya tidak baik. Kenapa pencapaian individu yang harus direkam? Karena dalam sistem ini kriteria pelayanan yang baik wajib didefinisikan di awal, dan work flow yang telah terbagi habis tidak boleh macet di salah satu titik.
Dengan menggunakan sistem penghargaan dan hukuman secara sistematis, seseorang yang tercatat tidak mencapai batas tertentu akan menerima hasil penilaiannya tanpa merasa dicurangi. Dan sistem seperti ini sudah dikenal baik pada dunia industri.
Sistem seperti ini akan berjalan efektif dengan catatan, komitmen yang kuat dari top management. Maka sangat logis jika Presiden memberi perhatian khusus terhadap komitmen pimpinan tertinggi di Ditjen Imigrasi, karena seluruh sistem di satu instansi, berawal dan berakhir di meja pimpinan.
Merit system mungkin tidak terlalu mengakar di negeri ini, pola paternalistik barangkali menjadi akar masalahnya. Untuk lebih memotivasi abdi negara menunaikan tugasnya dengan maksimal, kombinasi paternalistik dengan merit system tidak salah jika diperkenalkan.
Dengan kombinasi seperti digambarkan di atas, setidaknya pimpinan instansi mudah memotivasi jajarannya untuk menyukseskan sistem kerja yang modern dan aktual. Kecuali jika jajarannya sudah kehabisan motivasi dan mereka boleh jadi tidak lagi merasa nyaman sebagai abdi negara, tak ada salahnya dilakukan restrukturisasi.
Keberlangsungan bangsa ini tentu saja tidak boleh tergantung kepada salah satu atau beberapa individu, melainkan lingkungan lah yang harus menentukan pelayanan tetap berjalan. Pejabat dan aparat boleh datang dan pergi setiap saat, namun sistem yang telah ditetapkan harus terus berjalan.
Jika yang dipersoalkan oleh Presiden spesifik pada beberapa urusan seperti disebutkan dalam pengurusan Visa on Arrival dan Kartu Ijin Tinggal bagi warga negara asing, maka pembenahan yang diperlukan mengerucut kepada unit yang secara khusus berkaitan dengan proses yang spesifik pula.
Artinya, bukan Imigrasi secara keseluruhan harus dibongkar, karena di dalam sistem yang besar, tentu terlalu beresiko jika harus dilakukan perombakan besar-besaran. Semoga Ditjen Imigrasi dapat berbenah sebelum diintervensi oleh unit eksternal atau bahkan lebih jauh dari itu.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/imigrasi-adalah-pintu-gerbang-negara-mereka-tak-1bHIFu9qS1
Viralnya Jembatan Rubuh Tak Lama Setelah Gunting Pita, Ingat Kejadian Apa di Negeri Ini?
Belum lama ini ada cuplikan tayangan video yang lantas viral sejagat, dengan set lokasi di Republik Demokratik Kongo. Adegannya berupa peresmian jembatah baru oleh pejabat terkait, yang mendadak runtuh begitu pita selesai dipotong, diikuti oleh sorakan warga setempat. Seru, ya!
Upacara peresmian jembatan yang terjadi di dstrik Mont-Ngafula di Kinshasa itu lantas mengingatkan saya akan beberapa adegan terjadinya keruntuhan hingga jalan yang ambles tak lama setelah proyek selesai diresmikan. Yang cukup fenomenal tentu adegan runtuhnya pagar tembok pembatas stadion JIS, yang sejauh ini lebih diken buat kegiatan keagamaan daripada sepak bola.
Adegan jalan amblas tepat di titik sumur resapan juga menjadi cerita menarik lain, yang lagi-lagi terjadi di Jakarta. Sementara dalam percakapan sehari-hari, saya pernah mendengar sebuah rumah di kawasan perumahan yang roboh padahal rumah itu baru seumur jagung. Sementara kisah lainnya, beberapa pembeli rumah baru kudu merenovasi rumahnya memasuki tahun kedua, bahkan ada yang sejak tahun pertama karena eternit di atap mulai ambrol, cat tembok mengelupas parah, atau kerusakan minor lain yang kalau tak segera diperbaiki akan menjadi kerusakan mayor.
Biaya perbaikan jangan ditanya. Kalau sudah mulai parah ongkos perbaikan minimal bisa setengah harga rumah atau nyaris menyamai harga rumah, padahal pembelian rumah itu hasil utangan yang belum lunas saat perbaikan dilakukan. Ada yang mengalami hal serupa?
Kembali ke jembatan runtuh
Negara RD Kongo memang dikenal sebagai sarangnya korupsi yang cukup parah. Mungkin karena budaya korupsi sudah mengakar sangat kuat dan diwariskan secara turun-temurun. Soal jembatan runtuh itu, terlihat cukup sederhana tapi kok yang ambrol saat peresmian, ya?
Dugaan korupsi pun lantas dilayangkan, terutama terkait material proyek yang diduga tidak sesuai standar yang diperlukan. Mungkin fokus si pembuat jembatan hanya agar tampak indah atau setidaknya ada jembatan, meski hanya berumur tak sampai sehari. Mungkin para pejabat setempat berpikir:
"Ah, yang penting kan ada jembatan? Mau langsung ambrol atau hancur sekalian, ya bodo amat. Siapa suruh minta jembatan?"
Bayangkan apa yang terjadi seandainya jembatan itu rubuh ketika masyarakat mulai melintas? Apakah pertanyaan serupa bisa kita ajukan untuk berbagai proyek yang mengalami insiden baik saat peresmian atau tidak lama setelah proyek selesai dengan biaya fantastis?
Pelajaran di negeri ini terkait proyek fantastis tapi hasilnya beraroma amis sebenarnya bukanlah perkara baru. Hanya terkadang kita masih naif dengan menganggap semua itu hanya ujian, cobaan, atau latihan kesabaran. Padahal yang mungkin terjadi ... proyek itu bisa jadi menjadi semacam latihan korupsi, yang kalau tidak ketahuan bisa membuat pelakunya tetap adem ayem. Mungkin saat menyusun anggaran sudah menyebut nama Tuhan sehingga merasa mendapat restu? #miris
Sumber Utama : https://seword.com/politik/viralnya-jembatan-rubuh-tak-lama-setelah-gunting-zV6FTpJ1fB
Wow, Banyak Warga Tanpa Sepengetahuannya Tiba-tiba Terdaftar Jadi Kader Partai Ummat
Selain kasus hacker Bjorka yang membocorin data pemerintah yang lagi viral ternyata ada juga yang turut menjadi perhatian warga dunia maya yakni ada orang yang gak tahu apa-apa alias gak pernah sama sekali bergabung ke Partai Ummat tiba-tiba namanya terdaftar sebagai kader partai tersebut.
Memang KPU membuka akses kepada masyarakat untuk mengetahui apakah dia terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak.
Caranya pun cukup gampang. Tinggal buka link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik
Di sana tertera judul 'Calon Anggota Partai Politik Peserta Pemilu'.
Lalu di bawahnya ada pertanyaan, apakah anda terdaftar sebagai anggota partai politik?
Dan di bawahnya lagi ada kolom masukkan NIK.
Tinggal masukkan saja NIK di situ. Setelah itu klik I'm not a robot. Lalu klik cari.
Jika bukan anggota partai maka hasil pencariannya berupa 'NIK tidak terdaftar dalam Sipol'.
Namun jika NIK yang dimasukkan pemiliknya merupakan kader partai maka akan muncul partainya apa.
Nah, salah seorang warga yang tiba-tiba terdaftar jadi kader Partai Ummat itu adalah Sholeatur Rokhima. Ia curhat melalui akun Twitternya @RendevousBer2
"Izin bertanya admin (KPU). Bagaimana bisa data kami didaftarkan sebagai anggota Partai Ummat? Padahal tidak pernah mendaftar sebagai member partai. Mohon ditindaklanjuti," ujar Sholeatur sembari menayangkan screenshot bukti kalau nama dia memang sudah menjadi kader Partai Ummat.
"Kami keberatan dengan cara seperti ini, karena jelas merugikan bagi kami," lanjutnya lagi dengan nada kesal.
Hanya saja patut disayangkan, curhat atau pertanyaan dari Sholeatur itu tidak ditanggapi sama sekali oleh KPU.
Hingga, mungkin karena begitu kesalnya dengan KPU netizen tersebut lantas men-share tangkapan layar warganet lain yang juga bernasib sama dengan dia yakni gak pernah mendaftar jadi kader Partai Ummat tiba-tiba terdaftar dalam Sipol dan dinyatakan sebagai kader partai besutan Amien Rais tersebut.
Lantas, siapa sajakah kader Partai Ummat hasil catutan yang diungkap oleh Sholeatur itu?
Pertama, pemilik akun Twitter @imoas_run
"Temen-teman yang punya KTP coba cek NIK di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. Kalian jadi kader partai apa? Gue Partai Ummat njirrrr," ujarnya. Hahaha
Kedua, pemilik akun Twitter @kamulembut
"Ya mohon maaf ni Partai Ummat. Saya gak pernah daftar (Partai Ummat) kenapa saya jadi ada di partai antum?," tuturnya
Yang pemilik akun tersebut juga menampilkan hasil cek anggota Parpol dirinya. Diketahui nama aslinya adalah Yusuf Putra Al Azhar. Dan hasil itu benar-benar menunjukkan kalau dia terdaftar dalam Sipol dan menjadi kader Partai Ummat.
Ketiga, pemilik akun Twitter @rastny yang buka suara.
"Saya juga (terdata sebagai kader Partai Ummat padahal tidak pernah mendaftar partai tersebut), harus lapor ke mana ya?," tanyanya.
Diketahui, berdasarkan situs cek anggota Parpol calon peserta Pemilu yang dia bagikan, nama asli pemilik akun tersebut adalah Rastny Octiana.
Keempat, pemilik akun Twitter @WrahMada yang mengungkapkan uneg-unegnya di Twitter lantaran namanya tiba-tiba jadi kader Partai Ummat tanpa seizinnya.
"Woy Partai Ummat, saya merasa dirugikan karena data saya dipakai. Saya tidak pernah mendaftar menjadi anggota (Partai Ummat)," ujar pemilik nama asli Wientor Rah Mada itu dengan nada penuh amarah.
"Mohon bantuan Bawaslu, KPU, Polri, Dukcapil dan Kemendagri," lanjutnya lagi.
Hahaha. Apes
Siapa pula yang gak akan marah, nama tiba-tiba dicatut jadi kader partai punya Amien Rais.
Kelima, pemilik akun Twitter @risal_suaib yang berang.
"Saya berpikir bahwa saatnya Parpol ditata dengan baik. Termasuk penggunaan Sipol dalam pendaftaran partai politik. Lantaran ada kejadian nama saya dicatut sebaga anggota partai politik dari Partai Ummat. Padahal saya tidak pernah menjadi anggota partai tersebut," ungkapnya
Dan keenam, pemilik akun Twitter @TanpaNama22022 meminta Partai Ummat agar memberi tahu bagaimana caranya supaya tidak lagi terdata sebagai kader partai tersebut.
"Mohon beritahu kami cara untuk mencabut status keanggotaan (Partai Ummat) yang ilegal itu," cuitnya
Itu baru sedikit lho pengakuan warga yang tiba-tiba dijadikan kader Partai Ummat. Masih ada yang lagi lain. Termasuk ada ASN yang notabene tidak boleh jadi kader partai malah juga dicatut sebagai kader Partai Ummat.
-o0o-
Segitunya kelakuan anak buah Amien Rais. Menjadikan orang kader Partai Ummat tanpa seizin yang bersangkutan.
Dasar manusia gak ada akhlak.
Ketahuan banget kalau partai ini gak laku, sehingga cari kader pun dengan cara manipulatif.
Katanya mau 'melawan kezaliman, tegakkan keadilan'. Tapi baru juga partai tersebut berdiri sudah zalim terhadap orang lain.
Orang gak mau bergabung ke Partai Ummat malah dijadikan kader partai tersebut secara diam-diam.
Sungguh terlalu.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/wow-banyak-warga-tanpa-sepengetahuannya-tiba-tiba-bHaN8R45RX
Said Didu Bikin Blunder Nyerang Sri Mulyani Terkait Harga BBM?
Ini berawal dari cuitan dari Yustinus Prastowo yang merupakan staf khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis.
"Pak @msaid_didu agaknya skrinsutan yang Anda unggah ini hoax. Ini bukan judul berita @CNNIndonesia. Mari verifikasi bersama. Silakan Anda terus mengkritik pemerintah, itu hak dan juga diperlukan. Namun sebaiknya tdk menyebarkan sesuatu yg tidak ada (hoax). Terima kasih," begitu isi cuitannya.
Lalu saya cari lagi, hoax seperti apa yang disebarkan oleh Said Didu. Ternyata sudah dihapus, tapi percuma saja karena sekali terposting, akan ada banyak yang melakukan screenshot.
Setelah mencari-cari, ketemu juga. Itu terkait headline berita menyesatkan yang berjudul 'Sri Mulyani: BBM Tidak Dinaikkan Negara Kesulitan Bayar Utang'.
Dari screenshot yang beredar, cuitan yang dibuat Said Didu adalah dia berterima kasih atas kejujuran Sri Mulyani, dan sekarang rakyat paham bahwa harga BBM dinaikkan karena negara harus bayar utang. Dia juga lampirkan data beban utang yang membebani APBN.
Cuitan tersebut sudah dihapus.
Mari kita tunggu klarifikasi dari Said Didu, apakah itu benar dan apakah dia akan minta maaf atau pura-pura tak tahu sambil tetap menjadi munafik. Tapi kalau dilihat-lihat, memang sepertinya dia yang lakukan itu. Tidak mungkin Prastowo membuat cuitan balasan tersebut tanpa alasan.
Kita asumsikan saja kalau itu benar. Lagipula ada media online yang memberitakan soal ini.
Oposisi memang begitu. Begitu ada momen menyerang pemerintah, otaknya jadi agak sempit sehingga tidak bisa memilah apakah itu benar atau tidak. Mendadak mereka jadi seperti orang bodoh, tidak bisa membedakan mana fakta dan mana hoax. Atau bisa jadi mereka malas mengecek, dan ketika sudah viral, mereka sibuk menghilangkan jejak digital.
Kalau memang Said Didu diduga menyebarkan hoax dan bikin narasi menyesatkan, lebih baik dilaporkan saja. Kalau tidak salah, banyak yang bilang Said Didu ini berulang kali menyebarkan kabar bohong tapi masih belum sadar-sadar juga. Laporkan ke polisi, tindak tegas supaya ada efek jera. Kalau cuma diminta klarifikasi, pasti besok-besok akan terulang lagi.
Para barisan sakit hati mudah kambuh sakit hatinya. Sesekali Pak Prastowo harus bertindak lebih jauh apalagi nama baik Sri Mulyani ikut tercemar. Sebenarnya ini berefek ke pemerintah secara keseluruhan.
Untung saja tidak sampai membesar. Kalau dipercaya banyak orang bahwa harga BBM dinaikkan demi bayar utang, bisa chaos negara ini.
Kadang lucu melihat tingkah mereka. Mereka suka pamer kemampuan seolah sudah paling mampu mengatasi persoalan negara. Tapi di sisi lain, baca berita saja tidak pintar dan bijak. Said Didu bikin cuitan seperti itu sudah pasti tidak baca isi berita, melainkan cuma baca judul lalu ambil kesimpulan. Padahal banyak yang editan dan menyesatkan.
Apa salahnya lihat link beritanya. Kalau screenshot, silakan Googling kata kunci dan lihat apakah benar ada berita seperti itu. Tidak sampai dua menit. Kalau begini saja tidak mampu, ngapain bertingkah sok pintar bisa atasi persoalan negara? Kalau malas untuk mengecek kebenaran berita, bagaimana bisa dia sok mengkritik orang lain?
Bedakan fakta dan hoax saja tidak bisa atau malas, masa mau jadi kritikus? Ngaca dulu di rumah.
Kritik dengan data ngawur saja sudah cukup memalukan, apalagi menyebarkam screenshot editan lalu ditambahkan narasi yang sesuai dengan itu. Hanya orang bermuka tebal yang tidak malu dengan kejadian tersebut.
Pantas lah orang ini dipecat dari jabatan di BUMN karena tidak becus. Kebanyakan koar-koar. Saking ngebetnya menyerang pemerintah, sampai kebablasan hanya karena nafsu meningkat saat melihat sebuah screenshot judul berita.
Apakah Said Didu masih belum rela kehilangan jabatan sebelum waktunya? Seharusnya bisa full menjabat 5 tahun, tapi ditendang sebelum waktunya. Dua kali dipecat sebelum waktunya. Rasanya memang cukup menyakitkan. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa malu.
Mungkinkah Said Didu masih berharap jabatan sehingga kerap rewel ke pemerintah? Kalau benar begitu, tolong berikan dia jabatan. Tapi tak usah jabatan yang tinggi-tinggi karena tak becus.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/said-didu-bikin-blunder-nyerang-sri-mulyani-txpQvDfm0Z
Mau Ganti Nama Kota Tua menjadi Batavia, Apakah Anies Ingin Warga Jakarta Terjajah Lagi?
Sebulan sebelum masa jabatannya berakhir, Anies Baswedan kembali bikin sensasi. Dia seperti ingin "mengembalikan masa kejayaan era penjajahan Belanda" dengan mengubah nama kawasan Kota Tua dengan nama Batavia.
Padahal, kita tahu nama Batavia pada zaman penjajahan dipakai oleh Belanda untuk mengganti nama Jayakarta, yang kelak akan berganti nama menjadi Jakarta dan kini dikenal sebagai provinsi DKI Jakarta.
Sejarawan JJ Rizal pun angkat suara begitu tahu berita soal ganti namo ini, dengan menyebut bahwa tindakan Anies (lagi-lagi) kurang pas terkait pergantian nama itu.
JJ Rizal menegaskan, jika rencana ganti nama tersebut beneran terwujud, maka akan menyalahi amanah PP 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupabumi.
"Terutama terkait dengan pasal perubahan nama tempat yang mensyaratkan pentingnya pemberian nama tempat menghargai memori historis dan nilai yang terdapat di dalam suatu tempat," kata JJ Rizal menyesalkan tindakan Anies.
Wah, bener-bener deh gubernur yang satu ini semakin menjadi soal kebiasaan ganti nama, setelah sebelumnya sempat bikin geger dengan pergantian nama beberapa ruas jalan di seantero Jakarta.
Niat pengembalian nama Batavia bagi saya tak hanya menggelikan, tapi juga terdengar agak kurang ajar karena bangsa ini begitu menderita akibat penjajahan, dengan mentalitas budak yang susah sembuhnya sampai hari ini, karena kadung melekat dan menetap turun-temurun.
Apakah mentang-mentang karena Anies juga "warga keturunan" sehingga merasa bahwa pengembalian nama menjadi Batavia bisa seenaknya dia lakukan?
Bener-bener kelewatan kalau ini sih. Apa nggak sekalian diakui kalau Jakarta dulunya ditemukan oleh bangsa yang kini mendiami kawasan Timur Tengah, lengkap dengan nama yang terkesan dibuat style kearab-araban? Kok kesel ya jadinya!
Kalau pergantian nama ini tidak direspons dan dibatalkan oleh pihak berwenang, juga tidak diprotes ramai-ramai, entah gimana lagi kita membendung perilaku dan kebijakan ngawur puooll dari Anies Baswedan ini.
Katanya dulu kemenangan pas Pilgub 2017 adalah kemenangan pribumi? Sempat bilang begitu dia kan? Nah, kalau pergantian nama Kota Tua menjadi Batavia ini dibiarkan, nanti apa lagi yang mau dibilang?
Susah bener menerka maksud hati gubernur hasil kemenangan strategi politisasi dan mayat itu. Kalau dulu Ahok mau bikin Jakarta menjadi semakin maju dengan penduduk yang cerdas dan ekonominya lebih baik, mungkin gubernur yang sekarang ingin Jakarta mundur seperti zaman penjajahan, supaya bisa dibodoh-bodohin dan dikeruk APBD-nya?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/mau-ganti-nama-kota-tua-menjadi-batavia-apakah-Q5TgnLkqjz
Kamhar Lakumani, Deputi Badan Pemenaangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, mengatakan partainya memperbolehkan anggotanya di level DPR hingga DPRD untuk ikut berdemo menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak atau BBM. Kamhar menyatakan seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat dalam memprotes kebijakan ini. Bahkan jika bisa, Kamhar mengutus para kader melakukan unjuk rasa dengan mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai. Dari semua perwailan di DPR, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan menolak kenaikan harga BBM tersebut. PKS pun sempat melakukan aksi walk out.
Yaelah Demokrat….. Begitulah pura-pura!
Sebagai partai yang pernah menjadi inti dari dua kali pemerintahan, sok demo melawan kenaikan harga BBM bersubsidi jelas sebuah pertunjukkan ke-pekok-an yang tidak terelakkan. Sebuah pengakuan terbuka dari sebuah permainan sandiwara yang sesungguhnya.
Demokrat seharusnya dan pastinya paham benar bagaimana duduk persoalannya ketika kemudian kebijakan mengurangi subsidi itu yang harus dipilih. Demokrat juga pastinya paham sepaham-pahamnya ketika nyatanya pilihan pahit itulah yang kemudian harus diambil.
Meski dalam kurun waktu yang berbeda, namun setidaknya masih ada mirip-miripnya. Ada benang merah kesamaannya. Walau pastinya, apa yang dilakukan pada pemerintahan SBY dulu keadaan situasi perekonomian dunia tidaklah lebih parah dari apa yang dialami saat ini.
Ketika dunia harus habis-habisan melawan Covid-19 dan kemudian malah diusul oleh dampak dari perang Rusia-Ukraina, siapapun juga paham betapa beratnya masalah itu. Semua negara di dunia mengalaminya.
Indonesia seharusnya tetap berbangga bahwa kita semua masih bisa melewati masa-masa berat itu. Memang terasa pahit ketika kemudian subsidi BBM harus dikurangi. Susah.
Tapi pilihan itu tentu bukan sebagai akibat dari ketidakbecusan negara dalam mengelola anggarannya. Bukan karena banyak proyek yang tidak tepat sasaran dan tepat perencanaan. Bukan karena anggaran dihamburkan hingga membuat kemangkrakan di mana-mana. Itu terjadi murni karena menyesuaikan dengan alokasi subsidi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Akhirnya, himbauan dari Partai Demokrat di atas jelas menunjukkan sandiwara yang sebenarnya. Mereka pasti tahu bagaimana situasi nyata yang terjadi. Mereka juga tahu latar belakang dari keputusan mengurangi subsidi BBM tadi. Dan mereka juga pasti paham di mana perbedaannya dengan ketika SBY menaikkan harga BBM dulu.
Partai Demokrat ngadi-ngadi saja. Setelah tidak mampu beradu argumen di Senayan, kini mereka mencoba peruntungannya di jalanan. Tapi ngehek-nya, yang 'disuruh' turun adalah para bawahan. Bukan elit pusatnya, semacam AHY dan Ibas.
Ah…., AHY kan lagi memble karena tidak laku sebagai capres cuy….
Sumber Utama : https://seword.com/politik/kalah-di-senayan-dan-percapresan-demokrat-kini-YxmR8ry7cQ
JIS Kalah Kelas dengan Stadion Pakansari Cibinong
Pembangunan stadion Internasional Jakarta atau lebih dikenal dengan nama asing “Jakarta International Stadium (JIS) sudah diresmikan Gubernur Jakarta tanggal 24 Juli 2022 lalu. Ajaibnya, ketika mau digunakan untuk pertandingan FIFA Match Day tanggal 27 September 2022 antara Indonesia lawan Curacao, tidak jadi dilaksanakan.
Alasan PSSI pun bikin kening berkerut : Pertama karena infrastruktur yang belum selesai dibangun, selanjutnya, Fasilitas penunjang tidak sesuai standar serta biaya sewa yang mahal.
Alasan di atas semakin menegaskan status proyek-proyek milik Pemprov DKI yang nasibnya nyaris selalu seragam, tanggung dan tak tuntas. Kalau masih penasaran, ada contoh lainnya dengan kualifikasi pekerjaan tanggung :
1. Proyek Sumur Resapan.
Sumur resapan yang disebar ke daerah rawan genangan air hujan, sempat dikomentari anggota DPRD sebagai bukan resapan oleh fraksi PDIP. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan sumur resapan malah memuncratkan air. Dalam video yang tersebar di Twitter itu, lubang sumur resapan malah terlihat seperti mata air yang terus mengalir. Disebutkan bahwa kejadian itu terjadi di Jakarta.
2. Instalasi Getah getih dan monument sepeda.
Dua dari banyak pekerjaan mubazir yang terindikasi hanya untuk mengejar pencairan anggaran pun menuai banyak cibiran.
3, Proyek revitalisasi Trotoar di kawasan Menteng.
Tak beda dengan proyek-proyek yang lain, revitalisasi trotoar menjadi sumber keributan di masyarakat karena terlalu lebar hingga mempersempit ruas badan jalan.
4, Pengecatan genting di Lenteng Agung,
dan banyak lagi proyek yang tak satupun menuai apresiasi, termasuk kontribusi Pemprov dalam pembangunan saluran penanggulangan banjir oleh Kementerian PUPR, yang terkesan mereka ogah-ogahan menggarap pembebasan lahan, sebagai ranahnya Pemprov.
Alih-alih menunaikan tugasnya hingga tuntas, jelang berakhirnya masa jabatan, Gubernur justru lebih terlihat fokus mempersiapkan diri dalam kegiatan politik nasional, khususnya kontetasi pilpres.
Kini warga Jakarta sudah benar-benar speechless untuk merangkai kalimat apa yang layak diberikan tatkala pemimpin mereka sudah menganggap warganya tak lagi perlu diperhatikan. Buktinya dia malah terlihat sibuk mejeng di daerah lain.
Proyek pembangunan JIS yang digagas semasa Jokowi- Ahok sebagai stadion BMW, diambil dari slogan Jakarta waktu itu, ternyata hanya namanya saja dibuat kelas dunia, sementara kualitasnya tak jauh beda dengan proyek kacangan yang lain.
Menariknya, menjelang tutup buku sebagai Gubernur, sang ikon kesetaraan itu juga diganggu oleh proses penyelidikan tentang Formula-E oleh KPK. Rangkaian pencitraan selama menjabat, boleh jadi panggilan KPK ini menjadi anti klimaks sang Gubernur. Jika dia lepas dari keterlibatan dalam kasus Formula-E, mungkin dia akan meneruskan ambisinya meramaikan pilpres. Tapi kalau tidak berhasil lepas, maka jadilah dia penerus tradisi pendahulunya, yakni menjalani ironi seorang pejabat publik.
Ironi yang dimaksud adalah karena semasa menjabat, warga Jakarta memujinya dengan penuh sukacita. Ke mana pun Ahok melangkah, warga selalu menguntitnya demi berfoto lah, bersalaman lah. Namun ketika kesrimpet lidah lalu digiring ke isu penistaan agama, kriminalisasi pun akhirnya memaksa Ahok digiring ke ruang berjeruji besi. Menariknya, ketika Ahok menemui takdirnya di Mako Brimob, penggantinya justru dielu-elukan sebagai cikal bakal pemimpin seiman mereka.
Jika saat ini para pendukung sang Gubernur mulai Mengendurkan urat lehernya untuk berkampanye jelang pilpres, masih adakah pemodal yang siap menyediakan dana kampanye?
Ironisnya, laga perdana Timnas vs Curacao tetap digelar di GBLA Bandung, adakah makna di balik batalnya JIS sebagai tempat FIFA match day? Boleh jadi hal ini terkait profesionalisme pengelola proyek yang tidak mumpuni. Bayangkan, nama yang mentereng itu tak kuasa menjadi nilai jual ketika diinspeksi oleh PSSI.
Dengan menggunakan kalimat berhikmah, barangkali kenyataan yang dialami stadion kebanggan Jakarta ini, dapat diobati dengan ucapan : “ *Harapan tak selalu sesuai dengan kenyataan. Maka persiapkan dirimu menerima kenyataan pahit”.
Sebesar apapun harapan hidup, akhirnya takdir pula yang menentukan. Namun bukan berarti kita tak boleh menentukan takdir kita, karena seringkali takdir ditempa dengan usaha dan do’a.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/jis-kalah-kelas-dengan-stadion-pakansari-cibinong-KvaCvbotDA
Dianggap Persulit Investasi, Jokowi Memang Kudu Ganti Personel Imigrasi yang Gak Becus!
Presiden Joko Widodo kembali dibuat geram dengan kinerja para petugas imigrasi, yang berdampak pada sulitnya investasi masuk ke Indonesia seperti yang beliau inginkan.
Sistem imigrasi yang sekarang dianggap Presiden Jokowi terlalu kuno sehingga justru menghalangi masuknya investor dan wisatawan.
*"Saya harapkan ini betul-betul, nanti dari setelah rapat ini terjadi perubahan yang total terhadap imigrasi kita. (Saat ini) Belum berubah sama sekali," ujarnya dalam video yang bisa dilihat di YouTube "Sekretaris Presiden" pada Sabtu (10/9).
Jokowi menyatakan ini dalam rapat mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, sebagai respons atas keluhan dari banyak investor dan turis, dimana menurut mereka sangat sulit untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia akibat sistem imigrasi yang dianggap masih sangat mengatur alias kurang fleksibel.
Nah, dalam acara itu Jokowi juga menyatakan:
"Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau perlu Dirjennya diganti, bawahnya diganti semua, biar ngerti kalau kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah."
Masih dalam rangkaian pernyataan pada acara yang sama, Jokowi kembali menegaskan:
"Ganti itu kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, nggak akan berubah kita."
Inilah yang lantas dianggap sebagian orang bahwa Jokowi menebar atau mengumbar ancaman pemecatan. Kondisi yang mungkin saja dapat menimbulkan perlawanan, meski bagi saya hal semacam ini sangat diperlukan demi urusan keimigrasian dan izin usaha dapat mengalir ke negeri kita supaya pembangunan dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Sebenarnya kalau disebut menebar ancaman yang kurang pas. Lebih tepat disebut Jokowi sedang memperingatkan para jajaran menteri dan pejabat terkait, karena kalau memang nggak becus atau menghambat program pemerintah, pantas kok buat diganti dari atas sampai ke bawah!
Kita tahu bahwa negeri ini sedang berpacu dengan waktu, sekaligus agak berdebar-debar setelah nanti Jokowi selesai menjabat pada 2024 nanti. Mumpung masih dua tahunan lagi, alangkah berharganya waktu yang tersisa sehingga kudu dimaksimalkan, mumpung kepercayaan dunia internasional kepada Jokowi sedang bagus-bagusnya.
We never know ... jangan-jangan nanti presiden pengganti Jokowi malah menghambat kemajuan negeri ini, meski kans yang sebaliknya juga tetap ada kalau negeri ini memilih presiden yang tepat buat meneruskan program kerja Jokowi sejak 2014 hingga 2024 nanti.
Jadi, memang tepat peringatan yang Jokowi sampaikan, terlebih kita sudah mendapat cukup banyak contoh bagaimana suatu daerah berantakan dan seakan mundur satu dekade karena dipimpin oleh orang yang nggak bisa kerja.
PA 212 Mendadak Banting Setir Bela Rakyat Bikin Aksi 1209
Kenaikan harga BBM biasanya selalu diikuti oleh berbagai aksi demo di berbagai kota. Sudah mulai terasa, banyak yang ricuh meski tidak mencekam. Ini fenomena yang biasa, apalagi bagi kita yang sudah capek mendengar berita soal aksi 411 dan 212, aksi tolak RUU Cipta Kerja, RUU KUHP dan KPK. Rusuh dan mencekam. Anarkis dan banyak aksi vandalisme. Banyak susupan yang dibayar.
PA 212 bersama sejumlah ormas Islam lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan menggelar demonstrasi bertajuk 'Aksi Bela Rakyat 1209' untuk menolak kenaikan harga BBM di Istana Negara pada Senin besok.
Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif mengkonfirmasi rencana demo tersebut.
Wakil korlap Aksi 1209 Buya Husen membenarkan adanya poster yang beredar di media sosial terkait rencana aksi tersebut.
Di poster itu, juga tercantum tiga tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah, yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga-harga dan tegakkan supremasi hukum.
Aksi bela rakyat, itulah tema mereka saat ini. Mereka ini bisa berubah jadi apa saja sesuai pesanan atau kemauan.
Aksi itu rencananya akan dihadiri oleh para petinggi PA 212, GNPF Ulama, Front Persaudaraan Islam (FPI) dan tokoh-tokoh ormas lainnya.
Coba pikirkan, bukankah itu hal yang lucu? Mereka yang awalnya muncul karena aksi bela agama, sekarang banting setir jadi bela rakyat. Prettttt. Dulu bela agama, lalu bela NKRI ganyang PKI, lalu bela capres tertentu, bisa terjun ke agama, bisa pula terjun ke politik, bisa pula banting setir ke isu sosial ekonomi.
Dalam bisnis, mereka ini berbisnis 'Palu Gada' yang merupakan singkatan dari Apa Lu Mau, Gua Ada.
Kalau mereka disuruh demo tak jelas bahkan konyol sekalipun, mereka tetap mau. Asalkan cocok nasi bungkusnya.
Sejak kapan mereka berubah jadi pemerhati masalah dan penderitaan rakyat? Hanya orang bodoh yang percaya kalau mereka ingin memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak salah kalau misalnya banyak yang percaya mereka ini sedang ngidam nasi bungkus, makanya begitu ada isu bagus, langsung bikin rencana turun ke jalan. Mereka bukan pembela rakyat, mereka itu penunggu nasi bungkus gratis.
Lucunya lagi massa hanya diperkirakan 1.000 orang saja. Bah, cuma seribu orang saja? Dulu demo bisa ratusan ribu bahkan katanya sampai jutaan, sekarang cuma seribu? Ini demo yang sangat memalukan. Ini demo kelas teri, kelas amatir murahan.
Masa kelompok yang katanya paling suci, punya kavling surga cuma bisa kerahkan seribu orang? Ini benar-benar mempermalukan diri sendiri. Di mana harga diri mereka kalau demo cuma diikuti seribu orang? Apakah tidak dapat sponsor kelas kakap? Apakah tidak ada orang gede yang mau sponsor nasi bungkus untuk 100.000 orang.
Rakyat tidak sudi diwakili gerombolan bikin semak seperti mereka. Jijik melihat mereka yang bertingkah layaknya panitia surga paling suci. Mau muntah. Kalau misalnya mereka mau bilang aksi bela gerombolan kadrun, tidak akan ada yang protes. Jangan bawa-bawa rakyat. Ngaca dulu di rumah.
Kalau sungguh mau demo yang berguna, demo ke DPR minta agar RUU Perampasan Aset disahkan. Selama ini, RUU tersebut ditolak dan dinomorsekiankan. Katanya resah koruptor hukuman sangat ringan, dapat remisi, vonis disunat habis, keluar masih bisa senyum dan tetap kaya. Tapi RUU tersebut belum disahkan, dan mereka diam.
Pernah dengar ada demo seperti itu? Tidak ada. Yang ada hanyalah demo tak penting dan bisa dipolitisasi. Apalagi kalau PA 212 dkk sudah bergerak, maka berarti ada politisasi.
Mereka itu rajanya politisasi. Agama saja dengan gampang mereka politisasi. Surga dan neraka pun dipolitisasi. Apalagi cuma masalah ekonomi dan sosial. Kecil bagi mereka. Apalagi kalau isu ini bisa dipakai untuk menekan dan menyerang pemerintah, maka PA 212 dkk pasti akan ikut serta.
Mereka bela rakyat? Mereka bela diri sendiri, sakit hati terhadap pemerintah karena junjungan penakutnya dipenjara, dan berusaha lampiaskan dendam kesumat jika ada kesempatan.
Sekalian minta tuntutan keempat yaitu, tuntut kenaikan level nasi bungkus, dari yang biasanya pakai telor menjadi kakap sambal.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/pa-212-mendadak-banting-setir-bela-rakyat-bikin-YRzGPec5fh
Menguliti 3 Alasan Bodoh Unlimited FKUB Soal Penolakan Gereja Di Cilegon
Langsung saja to the poin ke masalah utamanya, kita akan bahas alasan FKUB mendukung penolakan gereja di Cilegon dan betapa konyolnya alasan tersebut.- Peristiwa Geger Cilegon 1888.
Komentar penulis : seperti apakah peristiwa yang dimaksud?
Sebagai salah seorang agamawan, Ki Wasyid sering memberikan fatwa dan mengingatkan warga Cilegon saat itu bahwa “meminta selain kepada Allah termasuk syirik.”
Namun fatwanya kurang diindahkan. Karenanya pada suatu malam, Ki Wasyid dan muridnya menebang pohon yang disebut berhala. Inilah yang menyebabkan Ki Wasyid diseret ke pengadilan kolonial pada 1887.Sumber.
Gimana tidak diseret oleh pengadilan kolonial, wong tindakan situ radikal merusak pohon? Katanya Islam disebarkan dengan damai, tapi begitu ceramahnya ga diterima langsung merusak.
Ini kan tidak beda dengan si penendang sesajen. Situ boleh tidak setuju cara ibadah orang lain, anggap itu sesat, tapi kalau sudah sampai merusak milik orang lain itu artinya kalian radikal paham?
Alasan ini dipakai pembenaran menolak gereja, justru malah membuktikan bahwa kalian intoleran. Pohon yang diistimewakan rakyat ditebang, vihara dibakar, gereja dibom, sesajen ditendang dan ternyata cara-cara penghancuran seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1888. Damai? My ass!!
- Tahun 1974-1978 ada projects Trikora, projects pembangunan baja Krakatau Steel pada saat itu kepemimpinan Presiden Soekarno. Ada kesepakatan antara para alim ulama khususnya pesantren Al-Khairiyah waktu itu dan juga tokoh-tokoh masyarakat bersedia untuk direnovasi atau sekarang lebih tepatnya bedol desa dengan catatan tidak ada tempat ibadah lain".
Komentar penulis : lebih dulu mana antara UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama setiap masyarakat dengan kesepakatan para alim ulama? UUD 45, Sila ke 5 jauh lebih tua daripada sejarah alim ulama tersebut.
Jangan anggap kesepakatan seperti itu permanen, keputusan presiden dan gubernur saja bisa diubah, di Jakarta Anies Baswedan kan suka obok-obok keputusan gubernur yg lama. Ini kesepakatan tahun jebot dianggap lebih tinggi statusnya dari UUD 1945.
Situ kalau mau balik ke masa lalu silakan, tapi jangan halangi bangsa ini dan banyak masyarakatnya yang ingin maju ke depan. Silakan buang itu HP, Teknologi buatan kafir, lalu kembali lagi ke hutan. Udah intoleran mah bilang aja intoleran!!
- SK Bupati Serang Tahun 1975 ( Cilegon pada tahun itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Serang).
Komentar penulis : itu SK Bupati goblok bukan kitab suci, ada kata "tahun itu" yang artinya di zaman modern yang menjunjung kesetaraan ini sudah bisa disebut tidak berlaku.
Bawa-bawa masa lalu, kenapa ga sekalian aja bawa-bawa zaman kerajaan Majapahit dimana Hindu dan Budha masih mayoritas? Diterima dengan baik, giliran jadi mayorita.Menantu Rizieq Mau Ikut Seperti Rizieq Sok-Sokan Ajak Demo
New FPI, PA 212, GNPF Ulama dan berbagai ormas yang tergabung menjadi Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) akan kembali bersatu dalam satu aksi demo, bukan bela agama, tapi sok bela rakyat. Demo akan dilakukan di depan Istana Negara. Kemungkinan terkait dengan penolakan kenaikan harga BBM. Tak mungkin menolak kebangkitan PKI karena isu ini kurang menggigit dan belum mencapai akhir bulan.
Apalah Rizieq sebagai imam besar akan ikut? Sayangnya tidak ikut. Dia masih terbentur dengan status bebas bersyarat. Kalau dia nekat (yang pastinya kita sangat berharap dia begitu), pasti akan kembali masuk ke penjara.
Kalau tidak ada Rizieq, memang rasanya tidak sreg. Rasanya ada yang kurang jika Rizieq tidak ikut demo.
Ternyata ada penggantinya, yang tak lain tak bukan adalah menantu Rizieq sendiri. Muhammad bin Husein Alatas mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut bergabung aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada hari ini.
Hal itu disampaikan langsung oleh Habib Muhammad saat konferensi pers bersama FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan GNPR.
"Insya Allah pada tanggal 12 September kita seluruh ornamen bangsa, dari tokoh-tokoh akan turun, akan datang ke Istana Negara, ke rumah kami, rumah rakyat, untuk menyuarakan aspirasi rakyat," kata Habib Muhammad kepada wartawan.
Habib Muhammad yang juga menjawab sebagai Ketua Dewan Tanfidzi FPI ini menilai, GNPR merasa sangat-sangat kesulitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
"Maka kami, dengan Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan turun dalam Akbar, Aksi Bela Rakyat, kami ajak seluruh elemen-elemen bangsa, mari turun suarakan suara rakyat yang sudah lama suara rakyat tidak di dengar oleh para pejabatnya," kata Habib Muhammad.
"Kalau satu dua di media mungkin mereka tidak dengar, mari kita turun, suarakan agar mereka para pejabat mendengar aspirasi rakyat dalam Akbar yang Insya Allah Akbar akan menjadi gerakan besar yang akan membawa perubahan di Indonesia, takbir," katanya lagi.
Meski aksi demo diprediksi tidak akan seheboh jika Rizieq hadir tapi lumayanlah ketimbang tidak bisa demo sama sekali.
Saya selalu percaya kelompok ini takkan pernah berhenti demo sampai orang yang mereka dukung jadi presiden. Jika presiden pengganti Jokowi adalah bukan pendukung mereka, maka akan terus ada demo-demo dengan berbagai tema dan isu.
Jika Rizieq tak bisa hadir, maka harus ada pengganti sementara.
Tapi saya salut dengan keberanian menantu Rizieq. Entah ini karena inisiatif sendiri atau memang karena dipaksa. Masa sih dia tidak tahu nasib Rizieq sampai sekarang ini? Rasanya cukup bodoh ada orang yang mau mengikuti jejak Rizieq cari penyakit. Atau apakah dia iri Rizieq pernah dipenjara dan juga mau merasakan sensasi tinggal di sana? Atau apakah dia mau membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah menantu paling berbakti di dunia sehingga rela mengorbankan dirinya ikutan demo di jalan?
Saran saya, kalau memang mereka berulah atau aksi demo berujung anarkis, tangkap saja mereka semua para petinggi ormas yang ikut demo. Sesekali ajak mereka merasakan apa yang dirasakan Rizieq. Kalau tidak begitu, mereka tidak akan kapok. Gaya mereka tetap akan selangit kalau tidak ditabok. Mereka ini sudah terkenal suka bikin ulah dengan kedok bela agama, bela rakyat, bela siapa pun yang penting berseberangan dengan pemerintah.
Atau kalau bisa, buka lagi deh kasus chat mesum Rizieq. Buka, usut kembali dan kalau ada bukti baru, pasti akan heboh luar biasa. Isu demo akan tenggelam ke dasar paling dalam dan tak menarik lagi. Isu ini adalah isu pemersatu bangsa. Semua orang akan saling bahu-membahu memberikan informasi terkini dan terupdate. Akan ada saling berbagi informasi dan data rahasia, hehehe. Tidak ada polarisasi, tidak ada politik identitas, semua saling memelototi dengan manis.
Paling hanya ada secuil orang yang ngamuk-ngamuk karena tidak bisa cari panggung lewat demo. Apalagi pendukung Rizieq, pasti akan ngamuk dan berubah jadi Saiya Super karena junjungannya diperlakukan seperti itu.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/menantu-rizieq-mau-ikut-seperti-rizieq-sok-sokan-U0bSRedOSo
Said Didu Bikin Blunder Nyerang Sri Mulyani Terkait Harga BBM?
Ini berawal dari cuitan dari Yustinus Prastowo yang merupakan staf khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis.
"Pak @msaid_didu agaknya skrinsutan yang Anda unggah ini hoax. Ini bukan judul berita @CNNIndonesia. Mari verifikasi bersama. Silakan Anda terus mengkritik pemerintah, itu hak dan juga diperlukan. Namun sebaiknya tdk menyebarkan sesuatu yg tidak ada (hoax). Terima kasih," begitu isi cuitannya.
Lalu saya cari lagi, hoax seperti apa yang disebarkan oleh Said Didu. Ternyata sudah dihapus, tapi percuma saja karena sekali terposting, akan ada banyak yang melakukan screenshot.
Setelah mencari-cari, ketemu juga. Itu terkait headline berita menyesatkan yang berjudul 'Sri Mulyani: BBM Tidak Dinaikkan Negara Kesulitan Bayar Utang'.
Dari screenshot yang beredar, cuitan yang dibuat Said Didu adalah dia berterima kasih atas kejujuran Sri Mulyani, dan sekarang rakyat paham bahwa harga BBM dinaikkan karena negara harus bayar utang. Dia juga lampirkan data beban utang yang membebani APBN.
Cuitan tersebut sudah dihapus.
Mari kita tunggu klarifikasi dari Said Didu, apakah itu benar dan apakah dia akan minta maaf atau pura-pura tak tahu sambil tetap menjadi munafik. Tapi kalau dilihat-lihat, memang sepertinya dia yang lakukan itu. Tidak mungkin Prastowo membuat cuitan balasan tersebut tanpa alasan.
Kita asumsikan saja kalau itu benar. Lagipula ada media online yang memberitakan soal ini.
Oposisi memang begitu. Begitu ada momen menyerang pemerintah, otaknya jadi agak sempit sehingga tidak bisa memilah apakah itu benar atau tidak. Mendadak mereka jadi seperti orang bodoh, tidak bisa membedakan mana fakta dan mana hoax. Atau bisa jadi mereka malas mengecek, dan ketika sudah viral, mereka sibuk menghilangkan jejak digital.
Kalau memang Said Didu diduga menyebarkan hoax dan bikin narasi menyesatkan, lebih baik dilaporkan saja. Kalau tidak salah, banyak yang bilang Said Didu ini berulang kali menyebarkan kabar bohong tapi masih belum sadar-sadar juga. Laporkan ke polisi, tindak tegas supaya ada efek jera. Kalau cuma diminta klarifikasi, pasti besok-besok akan terulang lagi.
Para barisan sakit hati mudah kambuh sakit hatinya. Sesekali Pak Prastowo harus bertindak lebih jauh apalagi nama baik Sri Mulyani ikut tercemar. Sebenarnya ini berefek ke pemerintah secara keseluruhan.
Untung saja tidak sampai membesar. Kalau dipercaya banyak orang bahwa harga BBM dinaikkan demi bayar utang, bisa chaos negara ini.
Kadang lucu melihat tingkah mereka. Mereka suka pamer kemampuan seolah sudah paling mampu mengatasi persoalan negara. Tapi di sisi lain, baca berita saja tidak pintar dan bijak. Said Didu bikin cuitan seperti itu sudah pasti tidak baca isi berita, melainkan cuma baca judul lalu ambil kesimpulan. Padahal banyak yang editan dan menyesatkan.
Apa salahnya lihat link beritanya. Kalau screenshot, silakan Googling kata kunci dan lihat apakah benar ada berita seperti itu. Tidak sampai dua menit. Kalau begini saja tidak mampu, ngapain bertingkah sok pintar bisa atasi persoalan negara? Kalau malas untuk mengecek kebenaran berita, bagaimana bisa dia sok mengkritik orang lain?
Bedakan fakta dan hoax saja tidak bisa atau malas, masa mau jadi kritikus? Ngaca dulu di rumah.
Kritik dengan data ngawur saja sudah cukup memalukan, apalagi menyebarkam screenshot editan lalu ditambahkan narasi yang sesuai dengan itu. Hanya orang bermuka tebal yang tidak malu dengan kejadian tersebut.
Pantas lah orang ini dipecat dari jabatan di BUMN karena tidak becus. Kebanyakan koar-koar. Saking ngebetnya menyerang pemerintah, sampai kebablasan hanya karena nafsu meningkat saat melihat sebuah screenshot judul berita.
Apakah Said Didu masih belum rela kehilangan jabatan sebelum waktunya? Seharusnya bisa full menjabat 5 tahun, tapi ditendang sebelum waktunya. Dua kali dipecat sebelum waktunya. Rasanya memang cukup menyakitkan. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa malu.
Mungkinkah Said Didu masih berharap jabatan sehingga kerap rewel ke pemerintah? Kalau benar begitu, tolong berikan dia jabatan. Tapi tak usah jabatan yang tinggi-tinggi karena tak becus.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/said-didu-bikin-blunder-nyerang-sri-mulyani-txpQvDfm0Z
Gak Becus Kerja, Nobatkan Johnny G Plate Jadi Bapak Transaksi Politik Identitas!
Saya melihat apa yang dilakukan oleh hacker terhadap kementerian komunikasi dan informatika memang kalau mau dilihat secara legal, ya pasti nggak.
Bahkan mereka bisa dianggap melanggar hukum. Akan tetapi kalau mau dilihat dari secara menyeluruh saya anggap bahwa apa yang dilakukan oleh hacker ini adalah hal yang sangat amat krusial untuk mengubah paradigma dari kementerian komunikasi dan informatika.
Mengubah paradigma bahwa yang namanya data itu adalah sifatnya esensial. Data dan kerahasiaannya adalah satu hal yang seharusnya diperjuangkan seperti membela negara kita. Karena kalau data bocor itu artinya adalah negara ini sangat rentan dimasuki oleh hal-hal yang bersifat ingin menghancurkan.
Saya kira yang menjadi alasan utama dari hacker melakukan hal ini bukan sekedar uang atau pengakuan dari global. Karena hacker ini sifatnya anonim dan tidak mungkin bisa diberikan uang karena kalau mereka dapat uang pasti akan bisa dilacak kepemilikannya.
Mereka justru saya lihat sebagai satu dorongan bagi kementerian komunikasi untuk meninggikan standar dari keamanan data. Namun yang paling tolol adalah reaksi dari kementerian komunikasi dan informatika yang menganggap bahwa hacker ini dianggap dan dititikberatkan kepada pelanggaran hukum yang terjadi.
Secara hukum memang hacker melanggar. Namun secara faktual dan secara etik, mereka harusnya bisa didukung oleh rakyat Indonesia agar terus membongkar cacatnya pengamanan data di negara ini. Bahkan saya dengar-dengar beberapa tahun yang lalu Google pernah melakukan sayembara justru mengundang para hacker untuk meretas dan mencari celah daripada sistem keamanan data Google.
Jikalau ada yang bisa membobol Google, mereka dijanjikan uang yang harganya tidak sedikit sehingga membuat para hacker itu semakin rajin untuk mencari. Dan pada akhirnya di Indonesia yang terjadi malahan sebaliknya.
Bayangkan saja kayak Prabowo yang Menteri pertahanan tapi nggak bisa mempertahankan kedaulatan negara ini dari kaum fundamentalis rasis dan radikalisme yang sampai sekarang masih ada di dalam tubuh pendukung Prabowo.
Demikian juga menteri komunikasi dan informatika yang datanya seluruh rakyat Indonesia dibocorkan dan dijual dengan harga murah alias nggak punya nilai itu. Saya yakin hacker menawarkan harga murah sesuai dengan kesulitannya.
Jangan-jangan sangat mudah membobol data ini sehingga mereka nggak perlu duit banyak untuk ditebus data-datanya yang sudah mereka curi. Sudahlah buang saja Pak presiden Joko Widodo itu menteri komunikasi dan informatika Bapak Joni Gerald Plate. Tidak ada reformasi data setelah dikuasai oleh PKS.
Politisi Nasdem ini juga bukan sarjana linear atau orang yang ahli dalam bidangnya tapi hanya sarjana ekonomi yang nggak tahu lulus dari kampus mana saya juga nggak peduli. Kalau Anis bisa jadi Bapak politik identitas kita nobatkan saja menkominfo jadi Bapak transaksi politik identitasnya.
Transaksi rahasia identitas rakyat Indonesia termasuk dengan data rahasia surat presiden Joko Widodo yang sampai bocor itu.
Maaf banget kalau dianggap ini saya hanya misuh-misuh dan ngoceh-ngoceh karena memang saya seram kalau data saya dan keluarga saya pada akhirnya masuk ke dalam akses jual beli dari hacker tersebut.
Negara Indonesia yang akan maju kalau kementeriannya hanya diisi oleh orang-orang dengan kepentingan politik dan transaksi politik.
Begitulah transaksi politik.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/gak-becus-kerja-nobatkan-johnny-g-plate-jadi-Ha1lrRxbFw
Kena Karma Jalan Licin, Anies Nyungsep di Kota Tua, Diketawain Warga Jadi Objek Selfie
Anies Baswedan jatuh dari sepeda ketika dia bersepeda di Kota Tua. Beberapa hari sebelumnya kita mengetahui dan kita sudah menonton bahwa ada video para pengendara motor yang melanggar aturan melewati daerah kota tua dan banyak sekali yang tergelincir karena jalannya dibuat licin.
Apalagi saat hujan-hujan jalan semen yang tidak di aspal dan terkena air pasti akan mengurangi koefisien bidang gesek antara roda dan jalanan. Buat saya memang harus diakui bahwa mereka melanggar peraturan karena setahu saya daerah kota tua itu sudah merupakan daerah bebas emisi yang tidak boleh dilewati kendaraan bermotor apapun.
Anies Baswedan pun berkoar-koar bahwa merekalah yang melanggar aturan sehingga mereka harus mendapatkan ganjaran atas pelanggaran tersebut. Statement ini adalah statement konyol karena permasalahannya bukan di pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pengendara tersebut.
Jadi, dengan demikian yang menjadi permasalahannya bukan mereka melanggar aturannya. Permasalahan utama adalah di infrastruktur bangunan semen yang dijadikan bahan jalan itu. Kalau jalanannya licin, itu jadi masalah juga bukan hanya buat pemotor atau pengendara kendaraan bermotor roda empat.
Namun bermasalah bagi para pejalan kaki dan juga bersepeda yang menggunakan alat transportasi non mesin. Dan akhirnya Anies Baswedan mendapatkan karma dari jalanan licin tersebut. Ketika dia bersepeda di kota tua Dia pun tergelincir jatuh dan diketawain sama orang-orang di sekitarnya.
Bahkan ada seorang ibu-ibu yang mungkin suka panjat sosial dan melakukan selfie sambil tersenyum-senyum di belakang Anies Baswedan yang lagi nyungsep. Banyak emak-emak yang auto keluarin HP, selfoe bareng sama sepeda Anies yang lagi tergelincir dan Anies yang lagi tahan sakit sambil cengar-cengir tahan malu.
Saya Jadi inget waktu kecil saya gengsinya tinggi banget dan ketika saya jatuh saya masih bisa ketawa-tawa tapi pada akhirnya saya nangis. Yang wajar sajalah ini kan memang menjelang kejatuhannya Anies Baswedan dia harus latihan jatuh dulu biar waktu nanti dijatuhkan dari kursi gubernur dia nggak nangis jerit-jerit.
Saya kira gubernur Anies Baswedan ini adalah sosok yang dipoles sedemikian rupa oleh para pendukungnya sehingga kelihatannya cocok jadi pemimpin di tahun 2024. Tapi pada dasarnya dia sendiri tidak pernah bisa masuk ke dalam kategori pemimpin karena tindakan dia yang sangat rasis saat tahun 2016-2017 kemarin.
Jadi dia harus jatuh bukan hanya di kursi gubernur tapi jatuh di bangunan yang ia bikin sendiri. What goes around comes around. Itulah konsep kerja dari karma.
Sumber UTama : https://seword.com/umum/kena-karma-jalan-licin-anies-nyungsep-di-kota-tua-K6BBzxGbpw
Re-post by MigoBerita / Senin/12092022/12.33Wita/Bjm
