Migo Berita - Banjarmasin - Indonesia kembali "BERJAYA", masa Jokowi lagi ??
Perkasanya Jokowi, Setelah Darat Dan Laut, Kini Ruang Udara Kembali Ke NKRI!!
Perjuangan merebut DARAT di masa Jokowi :
Pengambilan saham kepemilikan PT Freeport yang sudah berpuluh tahun dipegang secara mayoritas oleh Amerika, akhirnya berhasil direbut oleh pemerintah Indonesia dengan 51% saham menjadi milik Indonesia. Setelah 51 tahun hanya menjadi penonton, kini Indonesia jadi penguasa saham mayoritas di tambang emas terbesar yang ada di bumi Papua. Perjalanan panjang upaya pemerintah untuk mengembalikan tambang emas terbesar di dunia ini bukan sebuah perjalanan yang gampang dan mulus.
Sejarah Freeport bermula dari penilitian seorang geolog Belanda, Jean Jacques Dozy. Dalam laporannya Dozy menulis terdapat gunung tembaga di Papua, dan laporannya ini dilirik oleh geolog Freeport. Freeport kemudian mengirim geolognya ke Papua untuk mengecek gunung tersebut dan menemukan Erstberg. Freeport kemudian mencoba mendekati Presiden Sukarno agar bisa membuka tambang di Erstberg. Namun ditolak oleh Presiden RI pertama yang saat itu menolak keras konsep kapitalisasi barat. Tahun 1967 Sukarno digantikan Presiden Soeharto, di sini Freeport mulai bergerak lagi dan pintu investasi dibuka lebar-lebar oleh Soeharto. 1967, Presiden Soeharto tanpa ragu meneken kontrak untuk Freeport beroperasi selama 30 tahun. Artinya, kontrak semestinya berakhir pada 1997. setelah tambang Erstberg, Freeport menemukan Grasberg yang ternyata berpotensi menjadi tambang emas terbesar di dunia. Freeport McMoran, kemudian kembali mendekati Presiden Soeharto dan meminta agar disepakati kontrak karya kedua antara RI dan Freeport. Di sini Indonesia terkecoh, semestinya ditunggu sampai 1997 tapi Freeport melobi agar diberi kontrak baru pada 1991. Kontrak pun kembali diteken.
Dalam kontrak kedua ini sebenarnya sudah dimasukkan ketentuan divestasi, yakni Freeport secara perlahan harus melepas sahamnya ke pemerintah Indonesia hingga akhirnya mencapai 51% dan berakhir pada 2011. Sayangnya, di dalam kontrak yang baru itu ada klausal yang menyatakan jika ada peraturan perundangan baru yang mengatur berbeda maka yang diikuti adalah aturan yang berlaku di Indonesia. Dilalah Presiden Soeharto menerbitkan PP 20 Tahun 1994 yang menyatakan perusahaan asing bisa memiliki saham hingga 100%. Di sini, ketentuan divestasi langsung gugur.
Atas PP 20 tahun 1994 itu, SBY menerbitkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 yang menekankan wajibnya divestasi dan perubahan rezim perusahaan tambang dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Sayang, sampai akhir periode upaya renegosiasi dan divestasi ditinggalkan mangkrak oleh SBY.
Masuk 2014, upaya divestasi kembali digalakkan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi membentuk Tim negosiasi untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia dari Freeport McMoran. Akhirnya, perjuangan separuh abad ini mulai berbuah. Tanggal 12 Juli 2018, setelah 3.5 tahun lamanya, NKRI RI berkuasa di Freeport.PT Inalum (Persero), mewakili RI, meneken Head of Agreement dengan Freeport McMoran, perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke pangkuan Indonesia.
Perjuangan merebut LAUT di masa Jokowi :
Berpuluh tahun Cina mengklaim laut Natuna dengan mendasarkan "9 Dash Line".
“9-dashed line (9 garis putus-putus) yang Cina terapkan tidak punya landasan dalam hukum internasional manapun,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dalam harian Jepang Yomiuri Shimbun yang diterbitkan menjelang lawatan resminya di ‘Negeri Sakura’, bulan Maret 2015.
Sembilan garis putus-putus atau nine-dashed line ialah kawasan yang diklaim Cina di peta Laut Cina Selatan. Kawasan itu mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut. Hal tersebut praktis bersinggungan dengan klaim sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, dan beberapa negara ASEAN lainnya.
SBY juga sebenarnya bersikap sama seperti Jokowi, yaitu menentang klaim Cina atas 9-dashed line, tapi lagi-lagi mangkrak alias tak ditindaklanjuti.
Klaim China terhadap Laut China Selatan melalui 9 Garis Putus (nine dash line) ditentang pemerintah Indonesia. Juni 2016, Jokowi melakukan kunjungan ke Perairan Natuna yang dianggap sebagai sinyal agar China tak bermain api kepada Indonesia. Sebagai sikap keseriusan Jokowi atas penentangan terhadap klaim pemerintah Cina atas laut Natuna yang berada di laut Cina Selatan, Jokowi memboyong beberapa menteri untuk melakukan rapat terbatas di atas kapal perang TNI di Laut Natuna. "Kunjungan Presiden dengan sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah China," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto.
Sejak itu, TNI melaporkan sudah tidak ada lagi nelayan China yang melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pasca-kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Natuna. TNI mengatakan kunjungan Jokowi ke Natuna merupakan pesan ke Beijing.
Perjuangan merebut RUANG UDARA di masa Jokowi :
Dan kemaren, 9 September 2022, Jokowi menandatangi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Jokowi menjelaskan, ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna sudah lama dikelola Singapura. Kini ruang udara itu berhasil dikembalikan pengelolaannya ke Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia ini telah diundangkan pada 5 September 2022.
"Ini menambah luasan Flight Information Region(FIR) Jakarta menjadi 249.575 kilometer persegi," Kata Presiden Jokowi.
Dengan adanya kesepakatan pengelolaan FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan, dan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak.
Sekali lagi, permasalahan ruang udara ini berpuluh-puluh tahun tidak terselesaikan dan terus dikelola oleh negara lain. Upaya perebutan ruang udara Indonesia ini telah dimulai sejak sebelum pandemi covid-19, dan pada bulan Desember 2021 lalu dinyatakan selesai. Kemudian hingga September 2022 adalah waktu untuk merumuskan peraturan dan lain-lain. Keberhasilan kepemimpinan Jokowi merebut ruang udara ini membuktikan bahwa Indonesia sekarang sudah betul-betul mampu mengurus dirinya sendiri. Selain FIR, ada 2 kesepakatan lain yang telah dirampungkan, yaitu masalah ekstradisi dan DCA atau Defence Cooperation Agreement.
Menonton, mendengarkan dan memperhatian video jumpa pers Presiden Indonesia ini membuat saya menjadi sadar bahwa urusan negara Indonesia tidak hanya melulu masalah mengurusi kadal gurun, masalah-masalah pelanggaran hukum, korupsi, kenaikan harga BBM, Pilpres dan masalah-masalah lain di dalam negeri. Ternyata urusan sebuah negara, apalagi negara sebesar Indonesia yang sepenuhnya dikelilingi lautan, dengan kekayaan alamnya yang melimpat dan ruang udara yang terbentang luas, benar-benar sangat pelik dan membutuhkan tingkat kedewasaan yang sempurna.
Saya berdo'a semoga Presiden Indonesia selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungi terbaik oleh Yang Maha Khaliq. Membawa Indonesia pada tingkat kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara yang signifikan yang mampu mempermalukan rakyat yang kufur nikmat.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/perkasanya-jokowi-setelah-darat-dan-laut-kini-apVYWYE8yT
Mantapnya Hukuman Bagi Yunus Pasau. Presiden RI Pasti Setuju!!!
Proses hukum ujaran yang menghina Presiden Republik Indonesia akhirnya di-puase dulu untuk sementara setelah permohonan minta maaf disampaikan oleh Yunus Pasau kepada Presiden Republik Indonesia, Universitas, orangtua dan kelurga serta rakyat Indonesia, yang divideokan dan disebarkan di media sosial. Sebagai langkah * soft approach* pihak kepolisian menyerahkan permasalahan Yunus Pasau ini pada pihak Universitas Negeri Gorontalo.
Hal itu disampaikan Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Helmy Santika,S.H., S.I.K., M.Si, saat menggelar konferensi pers di Gedung Rektorat Kampus UNG sebagai buntut viralnya video orasi Yunus Pasau yang menghina Presiden Republik Indonesia dengan menggunakan kata-kata yang tidak sopan saat menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di Simpang Lima Telaga Kota Gorontalo Jum’at lalu (2/9). Atas nama seluruh Sivitas Akademika, Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Dr. Ir. Eduart Wolok, ST, MT menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh salah satau mahasiswanya sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Melalui kesempatan ini, saya selaku Rektor mewakili seluruh civitas akademi Universitas Negeri Gorontalo menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia atas viralnya video aksi salah satu mahasiswa saya yang saat orasi unjuk rasa menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan menghina presiden republik Indonesia, kami minta maaf yang sebesar-besarnya,”kata Eduart.
Ini yang sebenarnya saya tunggu-tunggu dari kemaren, yaitu reaksi Rektor Universitas Negeri Gorontalo atau UNG. Ada rasa khawatir bahwa pihak UNG bersikap diam atas peristiwa yang menghebohkan Indonesia ini.
Sebagai sanksi dari Universitas Eduart mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi terhadap Yunus Pasau berupa diskors selama 1 semester.
“Apa yang dilakukan oleh Yunus Pasau telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indonesia dan berdampak terhadap nama baik kampus UNG, tentunya kami harus mengambil sikap dengan memberikan sanksi sebagai efek jera dan sebagai pembelajaran bagi mahasiswa lainnya, agar memperhatikan batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilanggar dalam menyampaikan pendapat di muka umum, dan berdasarkan hasil rapat, kami telah memutuskan akan memberikan sanksi diskors selama satu semester,” lanjut Eduart.
Tahukah kalian kalau Yunus Pasau ini berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo dengan biaya beasiswa? Ah, makin bikin kesal saja nih anak!! Benar-benar seorang warga negara yang durhaka pada Ibu Pertiwi!
Karena Yunus Pasau mahasiswa penerima beasiswa, Kapolda akhirnya menyarankan agar kepada Yunus Pasau diberikan sanksi yang lebih mendidik dengan memberikan penugasan membuat tulisan ilmiah terkait isu-isu nasional Krisis Energi sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan menaikkan BBM, juga terkait ilmu komunikasi bagaimana mengkomunikasikan kebijakan pemerintah itu agar bisa diterima oleh masyarakat.
Sungguh, saya lebih setuju pada hukuman yang disarankan Pak Kapolda ketibang menskor Yunus Pasau 1 semester. Mahasiswa seperti Yunus Pasau ini, bukan Mahasiswa bodoh, karena itulah dia mendapatkan beasiswa untuk bisa berkuliah. Hanya saja, Yunus Pasau ini salah gaul. Sebagai mahasiswa fakultas komunikasi, Yunus Pasau telah salah menggunakan ilmunya untuk menyerang pemerintah. Tapi dengan diberikan penugasan membuat 4(empat) tulisan ilmiah terkait kebijakan pemerintah selama kurun waktu satu semester, diharapkan Yunus Pasau akan memahami betapa sulitnya menjadi pengatur negara dengan penduduk sebanyak 275 juta ini. Rektor UNG mengatakan, jika Yunus Pasau bisa menyelesaikan tugas yang diberikan terpenuhi dengan tepat waktu, maka dengan sendirinya akan menggugurkan sanksi diskors namun jika tidak bisa dipenuhi maka sanksi diskors berlaku untuk dirinya.
Excellent!! Hukuman ini akan menguliti jati diri seorang Yunus Pasau, generasi muda yang sok jagoan, saat keempat tulisan ilmiah itu sudah dia serahkan pada pihak Universitas.
Semoga saya tidak lupa untuk men-follow-up hasil dari hukuman yang diberikan Yunus Pasau, yaitu mendapatkan ke-4 tulisan ilmiah dia tentang kebijakan pemerintah. Karena jujur saja, saya penasaran untuk mengetahui apa pemikiran yang akan dituangkan ke dalam tulisan ilmiahnya bagi seorang Yunus Pasau yang tumbuh menjadi sosok pembenci pemerintahan Indonesia. Dan saya yakin Presiden RI pun pasti setuju dengan hukuman semacam ini.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/mantapnya-hukuman-bagi-yunus-pasau-presiden-ri-R7E0LEtl8o
Orang Kufur Nikmat Bertanya, "Mengapa Di Malaysia Harga BBMnya Lebih Murah...?"
Aneh orang Indonesia ini... Harga BBM negeri tetangga dibandingkan untuk mempertanyakan "Kok di Malaysia Harga BBMnya Lebih Murah?", tapi kok tidak mempertanyakan mengapa harga BBM di Singapura, Filipina, Australia bahkan Timor Leste bisa lebih mahal???? Maksudnya apa mempertanyakan, membandingkan harga-harga BBM di setiap negara? Betapa "adil" rakyat Indonesia yang membandingkan dan mempertanyakan "Kok di Malaysia Harga BBMnya Lebih Murah?". Tapi jangan khawatir... kita selalu punya jawabannya!! Yaitu, "Ya udeeeeh.... sono ajeh pindah ke Malaysia, biar harga bengsinnya lebih mureeeeeh.... gitu aje kok repot....".
Saya bisa membalikkan pertanyaan, "Kok lu ga bertanya mengapa harga BBM di Singapura, Filipina, Australia bahkan Timor Leste bisa lebih mahal?" karena saya penasaran, apakah di Asia Tenggara dan Australia ini harga BBM di Indonesia menjadi yang termahal atau bagaimana? Dan sangat Jeng Kelin ketika apa yang saya temukan ternyata bukan apa yang saya duga.
Menurut situs www.globalpetrolprices.com ini harga-harga BBM (gasolin) di negara-negara tetangga jika kita pakai kurs dolar di Rp 14.828 adalah sebagai berikut :
Singapura USD 1,949 per liter atau setara Rp 28.899 ~ Rp 28.900 per liter.
Filipina USD 1,313 per liter atau setara Rp 19.469 ~ Rp 19.470 per liter
Laos USD 1,676 per liter atau setara Rp 24.851 ~ Rp 24.850 per liter
Vietnam USD 1.055 per liter atau setara Rp 15.569 ~ Rp 15.570 per liter
Thailand USD 1.196 per liter atau setara Rp 17.734 ~ Rp 17.730 per liter
Brunei Darussalam USD 1.340 per liter atau setara Rp 19.869 ~ Rp 19.870 per liter
Burma/Myanmar USD 1.254 per liter atau setara Rp 18,594 ~ Rp 18,590 per liter
Kamboja USD 1.289 per liter atau setara Rp 19.113 ~ Rp 19.110 per liter
Australia USD 1,224 per liter atau setara Rp 18.149 ~ Rp 18.150 per liter
Harga BBM di Timor Leste tidak ada di situs www.globalpetrolprices.com, tapi saya menemukan di situs World Data Atlas, dimana hanya terdapat harga BBM di tahun 2016, yaitu USD 1.10 per liter atau setara Rp 14.705 per liter dengan kurs dolar pada tahun 2016 Rp 13.369 per USD. Tahun 2016, berapa harga BBM di Indonesia? Tahun 2016, BBM di Indonesia malah mengalami penurunan harga dimana harga untuk premium dari Rp 7.300 menjadi Rp 6.500 dan harga untul solar dari Rp 6.900 menjadi Rp 5.150.
Apalagi kalau denger omongan Fadli Zon yang menuduh pemerintah mengeluarkan narasi sesat untuk menaikkan harga BBM. Itu orang bener-bener kufur nikmat!!
Orang membandingan harga BBM hari ini dengan upah minimal regional, lalu berteriak harga BBM segitu sudah membuat rakyat sekarat. Memangnya di negara-negara Asia Tenggara dengan harga BBM lebih mahal dari Indonesia, upah minimum mereka jauh lebih besar dari upah di Indonesia?
Kelompok rakyat Indonesia yang kufur nikmat dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa dunia sedang menghadapi krisis ekonomi global dimana harga-harga barang kebutuhan sehari-hari naik sangat tinggi karena tingginya tingkat inflasi di negara mereka. Apa rakyat Turki demo berhari-hari mendemo keputusan pemerintahnya yang mengabarkan bahwa Tukri mengalami inflasi sebesar 78%??? Atau ada ga di dunia, negara yang rakyatnya mendemo pemerintah karena naiknya harga BBM? Cuma di Indonesia!!!! Kenapa? Ya mungkin karena mereka menderita penyakit Kufur Nikmat tadi....
Tapi... pernahkah kalian bertanya atau merasa heran, "Kenapa orang bisa menderita penyakit kufur nikmat?". Tahu apa arti kufur nikmat? Yaitu sebutan untuk orang-orang yang menutupi sesuatu, menyembunyikan kebaikan yang telah diterima, tidak berterima kasih, menyangkal dan mengingkari nikmat. Istilah untuk orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Dan penyebab orang menderita penyakit kufur nikmat karena sifat munafik yang sudah membelit.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/orang-kufur-nikmat-bertanya-mengapa-di-malaysia-A9aqM3nXDu
Hasil Survei Membingungkan, Begini Cara Memilih Capres Terbaik
Menjelang Pemilihan Presiden tahun 2024 nanti sudah bermunculan para kandidat Capres. Mereka merupakan pejabat tinggi negara, ketua umum partai politik dan sebagainya. Tiga orang yang paling populer jadi kandidat Capres adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Selain mereka muncul juga capres alternatif lain yang elektabilitasnya lebih rendah. Misalnya Ridwan Kamil, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lain-lain. Masyarakat terkadang bingung sebenarnya tokoh mana yang paling layak jadi Capres.
Lembaga survei terkadang memilih tokoh yang berbeda dari segi elektabilitas. Misalnya lembaga survei A menyebutkan Prabowo Subianto menjadi tokoh paling tinggi elektabilitasnya, sedangkan lembaga survei lainnya menyebutkan jika Ganjar Pranowo merupakan kandidat Capres yang paling disukai masyarakat.
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertengger di urutan pertama calon presiden (Capres) 2024 dengan elektabilitas tertinggi. Hal tersebut berdasarkan hasil riset terbaru Survei Nasional Indostrategi Research and Consulting.
Direktur Indostrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam mengatakan, Prabowo mendapatkan persentase sebesar 31,3%, diikuti Ganjar Pranowo dengan 20%, lalu Anies Baswedan dengan angka 14,9%, selanjutnya Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) dengan presentase sebesar 5,3%, dan di urutan kelima ada Ridwan Kamil dengan persentase 4,1%.
Kemudian, SMRC sebagai lembaga survei melakukan survei mengukur kesukaan publik terhadap Capres. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kesukaan masyarakat terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih tinggi dibanding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Dari hasil survei SMRC, tingkat kesukaan terhadap Ganjar berada pada angka 83 persen. Sementara, Anies hanya 74 persen dan Prabowo 71 persen.
Lalu kita harus memilih mana sebagai kandidat Capres terbaik? Memilih kandidat Capres harus berdasarkan beberapa kriteria, demi kepentingan bangsa dan negara ini.
Pertama, cari kandidat yang kira-kira mau dan mampu melanjutkan program besar Presiden Jokowi yang mungkin belum selesai sempurna. Misalnya program pemindahan Ibu Kota Negara. Pembangunan IKN ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, sedangkan Jokowi masa jabatannya akan berakhir pada bulan Oktober 2024.
Tokoh pengganti Jokowi nanti harus orang yang mempunyai semangat yang sama untuk menyelesaikan IKN. Sehingga proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara baru ini akan berjalan maksimal.
Kedua, tokoh yang mampu menjaga bicara dan menahan amarah. Menjadi pemimpin sekelas Presiden akan banyak pihak yang menyalahkan dan menyerang dengan pernyataan. Jika tidak bisa menjaga lisan dan menahan amarah, Presiden akan mengeluarkan pernyataan yang kontroversi bahkan bisa memancing amarah beberapa pihak.
Presiden harus mampu meredam potensi konflik dari manapun berasal. Pastikan potensi konflik tidak berasal dari Presiden sendiri karena akan lebih berbahaya mengancam persatuan bangsa.
Ketiga, mempunyai visi dan misi yang jelas. Presiden harus orang yang sudah jelas mempunyai visi dan misi. Karena waktu 5 tahun masa jabatan Presiden sangat singkat, sehingga ketika baru menjabat Presiden harus segera menjalankan programnya.
Contohnya 8 tahun Jokowi menjabat jadi Presiden sudah banyak hal terbangun. Seperti pembangunan jalan tol yang masif, jalur kereta api, jembatan besar, pembangunan di daerah-daerah potensial wisata dan sebagainya.
Jika seorang Presiden terlalu sibuk meladeni serangan dari pihak lain, maka energinya akan habis hanya untuk melakukan hal yang tidak penting.
Masyarakat harus pintar untuk mengetahui kriteria di atas ada pada siapa atau tokoh dari partai mana.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/hasil-survei-membingungkan-begini-cara-memilih-7z4vejtwqA
Pak Wakil Menteri, Kalau Guru Honorer dipecat. Mereka Mau dikemanakan?
KETIKA WAKIL MENTERI KETENAGAKERJAAN BICARA GURU HONORER.
Setelah kegiatan kami di Surabaya, Sidoarjo dan Jakarta, Alhamdulillah kemarin (9/92022) tim Hukum Gugum Ridho Ridho & Partners berkesempatan bercerita santai tentang perihal ketenagakerjaan bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, bapak Afriansyah Noor. Tak berhenti di situ saja, beliau juga sempat Podcast bersama bang Gugum membahas hal-hal tersebut.
Ada banyak cerita yang kami obrolkan, diantaranya masalah UU Cipta Kerja, masalah Pekerja Migran Indonesia (TKI) bahkan permasalahan tenaga honorer yang jika tidak tercover menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/ASN) juga kami obrolkan.
Khusus tenaga guru honorer dan honorer lainnya. Hal krusial yang menjadi keprihatinnya adalah bahwa jika tenaga honorer tak lolos jadi PPPK (ASN) maka honorer jadi tenaga Alih Daya (outsourcing) Jadi pengabdian mereka puluhan tahun sia-sia, dan pastinya urusannya juga akan bergeser dari Kementerian Aparatur Sipil Negara menjadi urusan Kemenaker.
Di kesempatan kemarin itu. Saya hanya menitipkan jutaan harapan guru honorer dan honorer profesi lain di Pundaknya. Saya katakan padanya kemarin "Pak Wamen, kalau nanti urusan guru honorer ini sudah menjadi urusan Kementerian Tenaga Kerja, sebagai pegiat perjuangan honorer saya minta jangan lagi ada gaji guru cuma 150 ribu Pak, sebab dalam UU 13 tahun 2003 dan UU Cipta Kerja tak dikenal gaji pekerja rodi sebagaimana guru honorer saat ini di bawah Kementerian PAN & RB". Ujar saya dengan sedikit memelas (tapi dalam menyampaikan ini saya tak sambil menangis loch Guys sebagaimana dulu banyak kader partai pura-pura nangis ketika BBM naik)
Sekian yang dapat saya bagikan, kepada guru honorer, bidan honorer, perawat honorer dan honorer lainnya yang saat ini sedang berjuang mengikuti pendataan tenaga honorer yang muaranya nanti akan diseleksi menjadi PPPK. SELAMAT BERJUANG KAWAN!
Jika nantinya kalian tak lulus, jangan kecewa. Sebab dalam hidup, kadang kamu harus menerima bahwa tak semua harapan jadi kenyataan, dan yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk merelakan. Percayalah outsourcing lebih baik dari pada honorer saat ini yang hanya di upah murahan. Sedari dulu saya mengatakan merdekakan honorer 100% atau matikan honorer 100%.
2023 honorer akan dimatikan, semoga ke depan tak ada lagi penjajahan dalam hal ketenagakerjaan sebagaimana terjadi selama ini. Miris ketika perusahan swasta memberikan gaji murah bisa berujung pidana, sementara pemerintah sendiri terkesan memperkosa orang yang mengadikan diri untuk negara.
Terminal 1 Soekarno Hatta
Yolis Syalala
Sumber Utama : https://seword.com/umum/guru-honorer-di-mata-wakil-menteri-tenaga-kerja-neCQfFu677
Sadar Hanya Dimanfaatkan Anies, Novel Bamukmin Mundur Secara Teratur dari Cawapres
Sepertinya pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang bakal ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Pilpres 2019 lalu. Pasalnya kelompok Kadrun (eks FPI, PA 212 dan GNPF Ulama) tidak akan lagi turut meramaikan panggung politik tanah air.
Kala itu (saat Pilpres 2019) tentu kita masih ingat bagaimana berkuasanya kelompok pemuja Rizieq tersebut. Seperti di antara mereka ada yang masuk ke elit Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Diantaranya Neno Warisman menjabat sebagai Waketum BPN. Dan Yusuf Martak yang juga menjabat sebagai ketua GNPF Ulama diberi jabatan sebagai anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi.
Sementara, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin memang gak jelas apa jabatannya di BPN Prabowo-Sandi tapi semua sudah tahu kalau dia merupakan Timses pasangan Capres dan Cawapres yang diusung oleh Gerindra, PKS dan PAN itu.
Begitupun dengan Ketua PA 212 Slamet Maarif diberi posisi sebagai Wakil Ketua BPN, dan anggota Dewan Penasihat Koperasi 212 Abdul Rasyid Syafi'i ditunjuk menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN.
Dari sekian banyak nama Kadrun itu, nama Novel Bamukmin termasuk yang paling menonjol.
Kenapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah dia berani menyampaikan pernyataan yang kontroversial yakni kalau memilih Prabowo-Sandi dijamin masuk surga.
"Bu, mau masuk surga? Cinta sama Allah? Cinta sama Rasulullah? Cinta sama Prabowo? Cinta sama Sandiaga Uno? Betul? Takbir!" ujar Novel kala itu seperti tanpa bersalah.
Kayak dia sudah pasti masuk surga saja. Padahal belum tentu. Karena mana ada penghuni surga itu yang hati dan mulutnya busuk seperti Wan Novel.
Dan kontroversi Novel Bamukmin lainnya adalah membuka lebar pintu untuk Partai Demokrat keluar dari BPN Prabowo-Sandi. Lantaran partai berlambang bintang Mercy tersebut gak jelas kontribusinya apa terhadap Prabowo. Hanya bikin ricuh saja serta tidak pernah sekalipun membangun komunikasi dengan PA 212.
Termasuk ketika Prabowo-Sandi kalah di Pilpres 2019. Alih-alih menerima kekalahan itu dengan lapang dada dan melakukan introspeksi diri, Novel malah mengancam jika gugatan Prabowo-Sandi ditolak oleh hakim MK maka PA 212 akan melaporkannya ke Mahkamah Internasional.
Asik. Hahaha
Emang Novel Bamukmin tahu Mahkamah Internasional itu di mana?
Gak nyangka, ternyata di balik wajahnya yang garang itu, habib (KW) Novel tidak kalah lucu dengan Sule. Seandainya saja dia dulu ikut main Opera Van Java, pasti acara di Trans 7 tersebut akan dapat penghargaan Panasonic Gobel Awards lebih banyak lagi.
Nah, pasca Prabowo-Sandi benar-benar kalah dan keduanya kompak masuk ke kabinet Jokowi, rombongan PA 212 mundur secara teratur dari mendukung Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Mereka pun mengalihkan dukungan secara massal ke Gubernur DKI Anies Baswedan. Yang pada Pilkada DKI 2017 Wan Anies ini turut dimenangkan oleh Rizieq beserta pengikutnya.
-o0o-
Dan yang namanya kejadian atau peristiwa, baik dan buruknya pasti ada hikmah yang bisa diambil. Sebagai contoh, meskipun Prabowo-Sandi kalah dan Novel Bamukmin gak jadi Menteri Pemuda dan Olahraga tapi namanya semakin dikenal publik.
Popularitasnya sebagai elit Kadrun di tanah air juga semakin meningkat.
Sekarang orang yang tahu Novel tidak hanya di Indonesia saja. Di luar negeri juga banyak yang kenal dia. Termasuk salah seorang warga negara Inggris J.K. Rowling kenal banget dengan Novel.
Karena dia memang penulis Novel.
Jadi di zaman sekarang kalau mau terkenal tidak mesti harus jadi artis atau penyanyi. Jadi Timses Capres pun juga bisa. Asalkan mau menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial seperti yang Wan Novel lakukan.
Nah, dengan dirinya yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat itu membuat Novel Pede untuk mengajukan diri sebagai Cawapres Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Dia pun mengklaim sudah didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia.
Gak kebayang kalau Novel Bamukmin ini jadi Wapres benaran. Pasti Sule, Andre, Cak Lontong, Indro Warkop, Azis Gagap, Nunung dkk gak akan laku lagi. Karena lihat RI-2 saja sudah bikin ngakak kok, ngapain juga lihat yang lain?
Hanya saja patut disayangkan, Novel mau jadi Wapres itu sepertinya bakal hanya ada dalam khayalan saja. Terbukti sekarang dia malah lebih banyak diam alias tidak lagi menyampaikan cita-citanya tersebut ke publik.
Atau dengan kata lain Novel mundur secara teratur dari usahanya menjadi wakil Anies.
Apa sebabnya?
Karena Anies tidak sebaik yang dia kira. Dan eks peserta konvensi Capres Partai Demokrat tersebut juga selama ini hanya memanfaatkan PA 212 saja.
Terbukti sekarang, Anies malah menjaga jarak dengan Rizieq beserta pengikutnya pasca dia terpilih jadi Gubernur DKI.
Ketika pentolan FPI itu pulang dari mengembara di Arab Saudi sana selama 3,5 tahun lamanya pasca tersandung kasus chat asusila, orang nomor satu di DKI itu tidak turut menjemputnya di bandara Soekarno-Hatta.
Saat Rizieq menikahkan putrinya Najwa Shihab, Anies juga tidak hadir.
Dan ketika Big imam FPI tersebut keluar dari penjara pasca tersandung kasus menyebarkan berita bohong terkait status dirinya yang sebenarnya positif kovid tapi mengaku tidak, Anies pun tidak menjenguk Rizieq sama sekali.
Padahal saat nyalon Gubernur DKI 2017 lalu, ia bela-belain datang menemui pendiri FPI tersebut.
Inilah yang disebut dengan istilah 'habis manis sepah dibuang'.
Mirisnya tidak hanya itu kelakuan gak ada akhlak Anies terhadap Novel dkk.
Kita tahu sendiri bahwa Kadrun itu intoleran. Menganggap dirinya yang paling benar di muka bumi ini. Sementara yang lain salah alias bakal masuk neraka semua.
Eh yang dilakukan oleh Wan Anies akhir-akhir ini malah meresmikan gereja, menghadiri perayaan Paskah, melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah umat Hindu serta mengunjungi Kelenteng atau tempat ibadah umat Konghucu.
Pokoknya apa yang dilakukan oleh Anies itu dibenci banget sama Novel Bamukmin.
Yang pada akhirnya bikin Novel mengambil keputusan ekstrem yakni mengubah cita-citanya. Dari yang awalnya ingin menjadi Cawapres berganti menjadi Imam Besar FPI.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/sadar-hanya-dimanfaatkan-anies-novel-bamukmin-j1gkZmqqlJ
Beruntunglah Kaum Berada yang Menjaga Diri dari Mengambil Hak si Miskin
Kontras dengan demo penolakan terhadap keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, PBNU justru menyatakan dukungannya terhadap keputusan yang tidak populer dari pemerintah tersebut.
Meskipun kita ketahui Wapres merupakan representasi Nahdatul Ulama di dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, namun dukungan dari NU ini tidak hanya kepada kebijakan saat ini, melainkan juga ditunjukkan di era-era sebelumnya.
Sebagaimana dinyatakan Ketua umumnya, Yahya Cholil Staquf, NU memaklumi keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal yang harus menjadi catatan kita, justifikasi kenaikan tersebut cukup jelas, dan NU telah secara proporsional menempatkan diri sebagai bagian dari komponen bangsa yang tetap taat kepada Ulim Amri, pemerintahan yang sah.
Barangkali Ormas-ormas yang secara vulgar mengekspresikan penolakan terhadap kebijakan pemerintah tentang harga BBM bersubsidi, perlu menjadikan sikap NU sebagai referensi. Kepentingan yang jauh lebih besar harus didahulukan ketimbang kepentingan individu dan kelompok.
Sebagai ilustrasi kita bisa kalkulasi seberapa besar dana subsidi kompensasi yang harus ditanggung pemerintah, seandainya harus membiarkan BBM bersubsidi turut dinikmati kaum berada. Media-media massa tak jarang memberitakan, konsumen BBM jenis Pertalite justru mayoritasnya adalah mereka yang mampu membeli jenis non subsidi.
Maka sangat logis jika mereka yang lebih mampu didorong mengkonsumsi BBM non subsidi, dengan cara memperkecil selisih harga antara BBM bersubsidi dengan non subsidi. Meskipun cara ini berpotensi masih memberatkan anggaran kompensasi, namun mekanisme untuk menjual BBM murah hanya kepada kelompok kurang mampu, juga sudah diterapkan.
Sikap
NU yang selalu istiqomah menaati kebijakan pemerintah semakin
menegaskan bahwa ajaran tentang kewajiban umat muslim menaati Ulil Amri
merupakan cermin dari rahmatan lil alamin dalam ajaran Islam. Dalam
konteks kehidupan berbangsa, NU tentu saja menunjukkan keteladanan bagi
seluruh komponen bangsa untuk menempuh sikap yang sama.
Pertanyaan menggelitik barangkali ditujukan kepada Ormas atau bahkan partai politik berbasis Islam yang sebelumnya sangat vokal menentang kebijakan harga BBM ini. Dengan menggunakan argumen bahwa pemerintah tidak peka dengan beban yang harus ditanggung masyarakat kelas bawah, mereka menolak keras. Dan aktifitas untuk mengekspresikan penolakanpun bukanlah tanpa biaya.
Barangkali yang harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bagaimana mengefektifkan kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait alokasi subsidi untuk kelompok masyarakat bawah, tidak salah sasaran, atau bahkan justru menjadi ajang mendulang keuntungan bagi para spekulan. Gelagatnya pun sudah dijumpai di masyarakat. Contohnya ditemukannya kasus penimbunan BBM illegal.
Beruntung karena situasi politik tidak sedang memanas, bayangkan jika dalam waktu bersamaan ada kontestasi politik, situasinya diyakini akan sangat berbeda. Meskipun demikiaan, tak ayal dinamika masyarakat terpicu oleh perkembangan isu krisis energy ini.
Kenapa mereka tidak berpikir lebih jernih, misalnya menggunakan dana yang dipakai membiayai demo yang justru berpotensi destruktif, dialihkan kepada kebutuhan lain yakni untuk membantu kelompok masyarakat kurang mampu yang terdampak kenaikan harga BBM ini? Jika cara ini yang mereka tempuh, disamping kondisi keamanan dan ketertiban tidak rawan dimanfaatkan secara manipulatif, juga dananya lebih berdayaguna.
Dari analisis tentang potensi meningkatnya subsidi kompensasi BBM akibat fluktuasi harga minyak mentah, ternyata dipengaruhi oleh seberapa besar volume BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kelompok di luar masyarakat kurang mampu.
Jadi dukungan kepada kebijakan harga BBM pun bukanlah tanpa syarat. Konsumsi BBM solar oleh kelompok industri misalnya masih harus disubsidi karena harga yang di bawah harga keekonomian, lalu bagaimana mengendalikan konsumsi BBM solar ini? Mau tidak mau harus menggunakan filtering berupa NIK misalnya.
Sebenarnya jika dibandingkan dengan wilayah lain, kita masih tergolong beruntung. Krisis energi demikian parah terjadi di Eropa, karena harga terus melonjak hingga 10 kali lipat.
Sanksi negara Eropa terhadap Rusia kini menuaai aksi balasan, pasokan gas Rusia ke negara-negara Eropa berkurang dan berpotensi memicu krisis energy di kawasan itu. Akibat dari krisis ini memaksa negara-negara itu kembali mengaktifkan reaktor gas berbahan batubara. Repotnya, cuaca dingin yang akan segera tiba, memaksa konsumsi gas untuk kebutuhan pemanas ruangan juga menjadi persoalan sangat besar.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/beruntunglah-kaum-berada-yang-menjaga-diri-dari-ecDW0s7meD
Makin Gak Mutu, Diledek Hacker, Menkominfo Malah Minta Warga Tak Ikut-Ikutan
Di saat saat buka Twitter, di kolom trending ada kata kunci yang sangat memalukan, yaitu 'Menkominfo Idiot'. Ini bukan saya yang bilang ya, tapi ada di Twitter. Bukan saya yang menginisiasi.
Usut punya usut, ternyata ini terkait dengan sebuah berita yang memang cukup memalukan juga. Dari hari ke hari, pernyataan Menkominfo semakin blunder. Dia makin mempermalukan diri sendiri, yang membuktikan dia ini tak tahu apa yang mau dilakukan sebagai seorang menteri.
Minggu lalu, anggota forum online Breached Forums dengan username Bjorka mengekspos dan menjual data yang berisi 1,3 miliar nomor HP dan nomor KTP. Ini adalah hal memalukan pertama.
Hal memalukan kedua, Kemenkominfo memberikan pernyataan lucu dan konyol. Hacker diminta, kalau bisa, jangan menyerang. Jangan melakukan serangan cyber terhadap Indonesia, karena itu tindakan ilegal. Kalau mencuri data dan menyebarkannya, berarti menyerang masyarakat.
Hal memalukan ketiga, ini yang paling memalukan. Bjorka menuliskan pesan menohok. Stop being an idiot. Kita tahu apa idiot yang dia maksud dan kenapa disebut idiot.
Hal memalukan keempat, Menkominfo merespons pesan hacker tersebut.
"Yang tidak mengerti undang-undang dan yang melanggar undang-undang itu yang salah," kata Plate.
"Kalau dalam ruang digital kita, kita menggunakan kata-kata yang tidak etis dan terpancing dengan tidak etis, kita mendorong ruang digital kita kotor. Apa mau kita seperti itu?" kata dia lagi.
Menkominfo lagi-lagi tidak paham soal ini. Dia terus berupaya bicara soal moral. Kalau dengan moral para hacker bisa bertobat, maka tidak akan ada lagi serangan cyber atau peretasan di dunia ini. Kalau menkominfo masih tidak paham, silakan mundur saja. Jangan permalukan wibawa negara dengan statement tak jelas. Tak usah gengsi akui kalau tidak mau. Jangan sok gaya kelihatan mampu padahal aslinya tak becus dan malu-maluin.
Plate cuma bisa heran dengan tindakan hacker tersebut, yang menurutnya sudah melakukan tindak pelanggaran dengan membocorkan data, ditambah lagi menggunakan terminologi yang tidak etis.
Plate menyebut apa yang hacker tersebut lakukan sangat lah tidak baik. "Jangan kita ikut-ikut yang seperti itu. Marilah kita sama-sama gunakan terminologi sesuai budaya kita. Sesuai dengan etika universal yang diterima secara umum," kata Plate.
Silakan Menkominfo baca-baca komentar di Twitter, itu pun kalau kuat mental dan tegar. Netizen lebih sadis lagi hujatannya.
Menkominfo sama sekali tidak paham akar masalahnya. Masalahnya proteksi keamanan cyber sangat lemah sehingga bisa dibobol dengan mudah. Di Amerika dan negara maju lainnya, pemerintahnya mempekerjakan hacker untuk melawan hacker jahat lainnya, atau mengadakan sayembara kepada hacker untuk mencari kelemahan cyber, dengan imbalan hadiah bagi yang berhasil.
Di sini, Kemenkominfo bicara soal moral, bicara soal pesan menyentuh bahwa perbuatan meretas itu tidak baik. Gak sekalian bicara soal dosa dan azab pedih di kerak neraka paling bawah?
Lihat saja para pejabat negara kita yang saat dilantik disumpah pakai kitab suci pun agar tidak berbuat pelanggaran atau korupsi, tetap saja banyak yang bandel dan biadab. Sedangkan hacker memanglah hacker, kerjanya adalah meretas dan membobol sistem cyber, level internasional pula, lalu diminta untuk sopan dan beradab, siapa sebenarnya yang benar-benar bodoh?
Tak usah sok bicara hukum lah. Hacker memang melanggar hukum. Mereka sudah paham konsekuensi ini dari dulu. Lantas Menkominfo bisa apa? Menindak? Menyeret hacker ke ranah hukum? Sistem sendiri saja gampang dibobol. Gimana mau melacak keberadaan dan menangkap hacker? Makanya hackernya paham kekuatan apa pun yang dia hadapi. Tak heran kalau dia minta berhenti jadi seorang idiot.
Namanya juga hacker. Masa hacker disuruh sopan dan tobat? Karena jelas Kemenkominfo lemah, makanya tidak bisa galak. Cuma bisa mengimbau dan berharap keajaiban terjadi. Cicak di dinding pun tertawa sampai perut mules.
Ada begal maling motor, lalu polisi minta supaya malingnya kembalikan motor tersebut karena itu perbuatan tidak baik. Apa yang bakal dikatai publik tentang polisi tersebut? Kira-kira begitulah analoginya.
Menkominfo baiknya diam saja ketimbang makin mempermalukan satu negara. Kalau bisa, lebih baik mundur saja dan berikan kursi menteri pada profesional yang mengerti bidangnya.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/makin-gak-mutu-diledek-hacker-menkominfo-malah-0mAzALV4iU
Sebutan Amirul Kazzab yang Pernah Difitnahkan kepada Jokowi, Sudah Pernah Tahu Apa Belum?
Joko Widodo sepertinya menjadi sosok Presiden RI yang paling sering menjadi korban aksi postingan yang mengandung fitnah dan kebohongan. Tak terhitung rasanya sudah berapa kali serangan siber yang bertujuan negatif itu mengarah pada Jokowi, termasuk mengarah pada keluarga dan kehidupan pribadi beliau.
Seperti salah satunya tayangan informasi yang sempat beredar beberapa waktu lalu. Memang informasi palsu ini terjadi sudah agak lama, tapi efeknya mungkin masih terasa sampai hari ini. Apalagi ini menggunakan trik dengan memuat cuplikan video dari stasiun TV ternama (Metro TV) dengan sentuhan editing bernada fitnah terhadap Presiden Jokowi.
Saya membaca informasi ini berikut klarifikasi kebenarannya dari laman liputan6.com, yang memuarmt klarifikasi dari tayangan hoaks yang oleh pelaku diberi judul Kerajaan Arab Saudi Berikan Gelar Amirul Kazzab bagi Presiden Jokowi.
Terdengar keren karena membawa-bawa Arab Saudi juga sebutan "Amirul Kazzab" yang tentu saja bukan berasal dari Bahasa Jawa.
Nah, ketika tayangan itu beredar ada tambahan narasi yang bisa langsung mengaduk-aduk emosi masyarakat karena kalimatnya seperti ini:
"BODOHNYA METRO TV.Jokowi Mendapat Gelar dari Raja Salman yaitu AMIRUL KAZZAB langsung di beritakan.Tahu tidak apa artinya AMIRUL KAZZAB...???
Amirul = Pemimpin. Kazzab=Pembohong. Makanya Sebelum di liput tanya dulu Artinya Amirul Kazzab."
Penjelasan yang diberikan pada pemberitaan yang sama menguak fakta dari berita yang ternyata ditayangkan oleh Metro TV pada 2 Maret 2017. Apakah acaranya berupa pemberian gelar kepada Jokowi? Tentu saja bukan, karena video tersebut aslinya berjudul Pertemuan Raja Salman dan Ulama dengan narasi tambahan "Pertemuan Diisi Dialog Dengan Ulama".
Jadi, selain berisi informasi yang tidak benar, ada unsur fitnahan dan ajakan buat mengolok-olok Presiden Jokowi dari si pengunggah video editan mengandung hoaks itu, supaya nama Jokowi tercemar dan dianggap sebagai pemimpin pembohong.
Mungkin si pembuatnya ingin menjadikan nama Jokowi trending, lalu muncul di mesin pencari seperti hasil ketika mengetik "gubernur terbodoh" di mesin pencari Google, yang langsung memunculkan gambar sosok yang begitu dikenal oleh masyarakat, tapi kadung dianggap nggak bisa kerja sampai akhir masa jabatannya.
Kabar hoaks terhadap Jokowi itu tentu saja bukan hanya sekali atau sepuluh kali, tapi hebatnya semua itu bisa dihadapi Jokowi dengan santai, kalem, dan tetap bisa memaafkan orang-orang yang sudah berlaku kelewat batas terhadap beliau. Keren!
Sumber Utama : https://seword.com/politik/sebutan-amirul-kazzab-yang-pernah-difitnahkan-YoRKdmtxsp
Siapa Yang Bertanggung Jawab Atas Keamanan Cyber di Indonesia
Pencurian data pribadi masyarakat Indonesia oleh beberapa hacker yang terus terjadi membuat sebagian masyarakat Indonesia cemas dan marah kepada pihak yang bertanggung jawab yaitu Kominfo.
Ditambah dengan keterangan Menkominfo Johnny Plate, saat wawancara doorstop dengan wartawan soal OTP (One Time Password), yang terkesan Johnny Plate tidak mengerti permasalahannya sehingga meminta masyarakat sering mengganti password padahal OTP bukanlah dibuat oleh masyarakat tetapi diberikan oleh instansi yang melakukan pengumpulan data dan OTP, sesuai dengan namanya, hanya digunakan sekali pakai.
Doorstop interview memang sering membuat pejabat salah omong, tetapi bagi wartawan, ini adalah sesi yang menarik apalagi kalau pejabatnya sampai salah omong, itu hal yang sangat ditunggu karena akan meningkatkan jumlah pembaca pada medianya.
Terakhir ketika data registrasi SIM Card sebanyak 1,3 M dan dari bermacam operator ternyata juga telah bisa dicuri oleh hacker dengan kode Bjorka, Dirjen Aptika Kominfo malah terkesan memohon kepada hacker untuk tidak melakukan pencurian data.
Tentunya hal ini mengundang komentar yang sinis dari para netisen yang paham permasalahannya.
Kalau kemudian kita kaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain maka tidaklah salah apabila Kominfo terkesan tidak memahami hal yang terjadi, yang tentunya menjadi ironi bagi sebuah Kementrian yang mengurusi bidang teknologi informasi.
Bahkan sampai ada pesan dari hacker ke Kominfo ," Stop being an Idiot" (Jangan bodoh).
Saya mencoba menelusuri secara aturan, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas keamanan data siber di Indonesia ?
Pada tahun 2015, ketika Kominfo mewajibkan para pengguna SIM Card untuk melakukan pendaftaran, saat itu dalam sosialisasinya Kominfo menyebutkan salah satunya adalah demi keamanan pengguna SIM Card.
Tahun 2017, Pemerintah membentuk BSSN sebagai lembaga yang salah satu tugasnya adalah untuk menjaga keamanan siber di Indonesia.
Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017, meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
Dalam Perpres itu disebutkan, BSSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menaungi koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Menurut penjelasan Sekretariat Kabinet (Setkab) BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dengan mengkoordinir semua unsur yang terkait dengan keamanan siber, baik itu untuk deteksi, pemantauan, penanggulangan, pemulihan, evaluasi, atas insiden atau serangan siber.
BSSN merupakan peleburan dari dua institusi, yaitu Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi serta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo.
Dengan dibentuknya BSSN, maka seluruh tugas dan fungsi pada Lembaga Sandi Negara dilaksanakan oleh BSSN.
Tugas pengamanan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Kominfo juga beralih ke BSSN.
Dengan melihat aturan yang ada, tentunya sangatlah mengherankan ketika Menkominfo Johnny Plate justru digempur ketika banyak terjadi kasus kebocoran data probadi masyarakat Indonesia, bahkan anggota DPR RI pun mempertanyakan hal tersebut kepada Johnny Plate dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) baru baru ini, tanpa pernah menyinggung peranan BSSN.
Lha ternyata kok anggota DPR RI juga nggak ngerti aturan yang ada dan berlaku di Indonesia.
Wajar saja kalau Johnny Plate menjawab bahwa itu adalah tugas BSSN, karena PerPresnya memang begitu.
BSSN dalam pernyataan resmi via juru bicaranya, Ariandi Putra, kepada CNNIndonesia.com, mengatakan semua pihak bertanggung jawab dalam keamanan siber.
"Keamanan siber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, Akademisi, maupun Komunitas/Masyarakat," ujarnya.
Sebagai masyarakat kita tentunya hanya menginginkan bahwa keamanan data pribadi kita semua aman, apalagi di era digital seperti sekarang ini yang membuat kehidupan sehari-hari kita juga sering bersentuhan dengan dunia digital.
Kita semua berharap RUU Perlindungan Data Pribadi yang oleh Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI, pernah dikatakan akan disahkan pada bulan Agustus 2022, segera dapat disahkan menjadi UU.
Diluar dari segala upaya pencurian (hacking) yang selalu akan ada, kita juga harus nenyadari bahwa kita selaku pengguna juga harus berperan aktif untuk pengamanan data pribadi kita sendiri.
Password yang kita gunakan sebaiknya tidak menggunakan sesuatu yang gampang ditebak (tanggal, bulan dan tahun kelahiran misalnya), dan juga sebaiknya password yang kita gunakan secara berkala kita ganti.
Semoga dengan segala upaya yang dilakukan bersama, keamanan siber terutama yang menyangkut data pribagi kita semua dapat terus meningkat dan mengecilkan kalau mungkin menutup peluang para penjahat siber untuk merugikan masyarakat.
Bagaimana menurut teman-teman?
Sumber Utama : https://seword.com/umum/siapa-yang-bertanggung-jawab-atas-keamanan-cyber-q2kiEBvlO3
Re-post by MigoBerita / Sabtu/10092022/12.26Wita/Bjm
