Kontestasi
pilpres 2024 bakal seru dan menarik. Ada banyak sosok dan figur yang
bakal bertanding merebut kursi RI 1 yang ditinggalkan Presiden Jokowi.
Dari
sekian banyaknya calon yang sejak saat ini sudah terlihat sangat
bernafsu ingin mencalonkan diri menjadi calon orang nomor satu di negeri
ini, baik secara terang-terangan maupun yang masih malu-malu meong,
saya pilih tiga kandidat yang terkuat saja.
Para
capres dan cawapres yang saya sebut di perikop judul tulisan ini menurut
saya paling potensial bakal masuk dalam radar KPU pada pilpres 2024
mendatang, karena secara aturan maksimal itu hanya tiga calon capres dan
cawapres saja. Tidak bisa lebih dari itu.
Sedangkan
Puan Maharani masih berat untuk dijadikan capres, namun potensial
menjadi cawapres disandingkan dengan Prabowo. Selain itu secara historis
ada kedekatan antara PDIP dan Gerindra di berbagai perhelatan Pemilu
selama ini.
Fakta
pendukung lainnya, Puan Maharani adalah putri pewaris tunggal Megawati
yamg punya PDIP sebagai kendaraan politiknya, maka sebagai bargaining
politik disandingkan dengan Prabowo yang sudah punya nama besar duluan.
Menurut saya, ini adalah pilihan yang win-win solution.
Hal
ini dikarenakan Ganjar adalah kader militan PDIP. Kecuali formasinya
berubah menjadi 'perkawinan sedarah' Ganjar-Puan sebagai capres dan
cawapres 2024 mendatang. Namun saya pikir ini mustahil terjadi.
Sebab
bagi PDIP, Ganjar masih bukan person inti yang kekuatannya sama
seperti Jokowi sampai-sampai partai sebesar itu rela 'membuang'
Ketum-nya Megawati demi menjadikan Jokowi sebagai Presiden agar PDIP
menjadi pemenang pemilu selama dua periode berturut-turut.
Namun
kekuatan Ganjar tak dapat dipandang sebelah mata. Fakta membuktikan
Ganjar saat ini sudah melejit duluan bak meteor karena masifnya
pergerakannya di media sosial, baik itu di twitter, instagram, maupun
youtube. Bahkan berbagai relawan Ganjar sudah terbentuk dengan
sendirinya saat ini.
Soal
kepemimpinanya juga sudah teruji, gemar menyapa rakyat kecil, humoris,
dan tokoh netral yang menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan, dan
tidak dekat-dekat dengan kaum khilafah bau onta. Ini adalah salah satu
nilai jualnya yang tertinggi saat ini.
Ganjar
adalah sosok capres yang cocok disandingkan dengan Andika Perkasa,
sosok kuat yang akan menopang kinerja Ganjar dalam pemerintahan
nantinya.
Kemampuan
manajarial dalam bidang pemerintahan pun sudah tidak diragukan lagi.
Pasangannya Sandiaga Uno juga adalah tokoh muda yang kinerjanya saat ini
memuaskan sebagai Menteri Kemenparekraf/Baparekraf.
Selain
itu Sandiaga juga memiliki pengalaman yang cukup panjang sebagai pelaku
usaha, punya kekuatan logistik yang mumpuni untuk mengongkosi kampanye
pilpres yang tentunya memerlukan biaya besar.
Pasangan
Erick Tohir-Sandiaga bakal menarik konstituen milenial. Peluang ini
penting karena pada pilpres 2019 sebanyak 75 juta atau 40 persen pemilih
berada pada rentang usia 17-38 tahun.
Basis
sosial dan ideologi yang sama antara Erick Tohir dan Sandiaga Uno juga
dipastikan akan memudahkan mereka dalam bekerja sama. Citra mereka dapat
diukur secara sistematis dari hasil penilaian yang selama ini sudah
bagus dari masyarakat luas pada umumnya.
Kalau
yang lain tidak usah dibahas karena tak akan mungkin jadi capres maupun
cawapres, contohnya, Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil itu. Percuma,
buang-buang kuota dan energi saja karena mereka tak bakal dilirik partai
politik untuk meminang mereka.
Begitu
juga dengan AHY, tokoh muda yang belum punya prestasi, bahkan menjadi
kepala desa pun belum pernah dan berpotensi menjadi pemimpin auto pilot
arahan bokapnya, SBY.
Kepemimpinannya
di partai Demokrat saat ini juga terkesan eksklusif dan berasal dari
partai yang menganut falsafah politik disnasti. Itulah sebabnya kenapa
AHY tak akan masuk dalam radar KPU pada pilpres 2024 mendatang. Bakal
rugi bandar bagi partai lain yang meminangnya.
Selain
partainya sudah ambruk menjadi partai gurem, partai-partai lain akan
berpikir seribu kali untuk mengusung AHY. Kalau soal Airlangga Hartarto,
belum ada prestasi yang membuatnya layak punya nilai jual agar bisa
masuk dalam radar KPU pada pilpres 2024 mendatang. Jadi di-skip dulu
soal dia.
Apalagi
para capres dan cawapres yang diusung PKS, jangan ditanya lagi. Situasi
kekinian global sudah tidak lagi memberi ruang bagi ideologi
khilafahisme yang punya agenda koenyoek mensyariatkan NKRI.
Menolak Lupa! Yang Sekarang Memuji Karena Jabatan #1 Ali Mochtar Ngabalin
Saya
yakin, bagi pribadi Presiden Jokowi, mengungkit masa lalu yang tidak
baik, adalah sebuah hal yang dihindari. Wawasan beliau sebagai negarawan
adalah demi kebaikan dan keutuhan bangsa. Meskipun hal tersebut secara
pribadi mungkin menyakitkan bagi beliau.
Sebagai
rakyat yang hanya mempunyai wawasan lokal, atau lebih tepatnya sebagai
manusia yang mempunyai keterbatasan dalam memandang hitam atau putih
dalam urusan kebangsaan, sebagian besar dari kita merasa ‘syok’ saat
orang-orang yang dahulu menghina dan menfitnah Jokowi, saat ini diberi
jabatan dan kedudukan.
Narasi
ini bukan untuk menghakimi seseorang. Tetapi lebih kepada ‘pengingat’
kepada kita semua, bahwa perkataan yang sudah keluar dari mulut
seseorang, akan lebih ‘najis’ dari liur babi atau anjing, jika ucapan
itu keluar dari hati yang penuh ambisi kotor, kebencian dan kedengkian.
Dan
perkataan ‘najis’ tersebut tak akan dapat dikubur, bahkan menjadi abadi
sepanjang masa karena teknologi digital yang semakin sempurna.
Narasi
ini dapat juga sebagai ‘pengingat’ untuk kita semua, bahwa meskipun
saat ini orang-orang tersebut memuji-muji setinggi langit kepemimpinan
Presiden Jokowi, tetapi komitmen dan integritas orang-orang ini belum
teruji dan terbukti oleh sebuah peristiwa dan kejadian yang kurang
menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi.
Lebih
jelasnya, orang-orang ini berbalik arah dari perkataan dan sikapnya
yang penuh hinaan, menjadi puji-pujian setinggi dewa, hanya karena
diberi jabatan dan kedudukan.
Inilah Orang-orang tersebut :
#1 Ali Mochtar Ngabalin
Semangat
dan perkataannya dalam membela sekumpulan orang-orang ambisius dan
penyebar hoaks, maupun membela orang-orang baik saat ini, tak pernah
berubah.
Pembawaannya
berapi-api, berani, bersuara lantang dan keras, ‘egois’ dalam
menyampaikan pendapat, dengan penguasaan bahasa yang baik, akan membuat
siapa saja kewalahan dalam urusan debat dengan beliau.
Dan
kemungkinan besar, karena ‘kelebihan’ tersebut, Presiden Jokowi
merekrutnya menjadi Tenaga Ahli Utama Deputi IV Bidang Komunikasi
Politik dan Diseminasi Informasi KSP.
Sebagaimana
kita semua merasakan, dalam periode pemerintahan yang pertama, Jokowi
dibuat kewalahan oleh narasi-narasi kelompok yang beseberangan. Terutama
oleh kelompok pengusung kilafah, yang terang-terangan diusung oleh
pentolan FPI waktu itu, Rizieq Sihab.
Rizieq
Sihab dan beberapa tokoh yang selalu mengelilinginya, seperti Munarman,
Eggi Sujana, Habiburohman, Novel Bamukmin, harus diakui saat itu
berhasil ‘memeriahkan’ pertarungan narasi di berbagai media massa.
Pembawaan tokoh-tokoh FPI yang konyol, egois dan selalu nerocos tak
patuh pada moderator dalam berdebat di acara-acara TV (terutama TV One),
bahkan berani menyiram air ke peserta yang lain, mengesankan mereka
selalu menang dalam perdebatan. Paling tidak itulah yang dirasakan para
kampret, kadrun dan pengusung kilafah.
Presiden
Jokowi yang menyadari pentingnya pengaruh media massa terhadap presepsi
publik, mau tidak mau harus melawannya dengan orang-orang yang
se-karakter. Dan cerdasnya, Presiden Jokowi menggunakan orang yang
pernah satu kelompok dengan pilihan politik mereka untuk melawannya.
Dialah Ali Mochtar Ngabalin.
Saya
kurang mengerti, dalam istilah taktik atau strategi perang, apakah
Jokowi menerapkan strategi Sun-Tzu, atau strategi lokal buatan anak
bangsa sebagai langkah kuda. Saya tak punya literasi soal strategi
tersebut. Yang jelas, menurut pengamatan saya, Presiden Jokowi mempunyai
strategi dan teori kepemimpinan tersendiri yang belum pernah ada di
dunia. Kalau boleh saya menyebutnya sebagai “Teori Jokowi”, yang kelak
akan dijadikan literasi kepemimpinan di banyak negara.
Kembali
ke Ali Ngabalin. Langkah Presiden Jokowi tersebut terbukti berhasil
meredam kegaduhan yang dibuat kelompok Rizieq, kubu Amien Rais, maupun
grup Cikeas yang memang aktif memanfaatkan media massa.
Kekonyolan,
keegoisan dan ketidak taatan dalam acara debat (kusir), yang
ditampilkan banyak media massa, terutama televisi nasional oleh tiga
kelompok diatas, mendapat lawan yang sepadan. Bahkan kalau boleh
dibilang, kadar kekonyolan, keegoisan dan ketidak taatan dalam etika
berdebat, Ali Ngabalin berada di atas mereka.
Lihat
saja saat diundang acara debat di televisi. Lawan yang konyol dan egois
sekalipun, akan dilibas Ali Ngabalin tanpa sisa. Belum juga lawan
selesai bicara, Ali Ngabalin akan menyela seakan moderator tidak
memberinya waktu. Kas karakter sebelah.
Apakah
Jokowi salah menempatkan orang? Tidak bagi saya. Sebab karakter
pe-nyiyir Jokowi memang seperti itu. Sangat sulit kita temui perdebatan
para politisi di televisi nasional yang memenuhi standar etika dalam
berdiskusi.
Semua ingin bicara dahulu dan mendahului. Persis suasana anak TK yang berisik dengan tingkah polah semaunya.
Selama
ini, pekerjaan yang tampak terlihat oleh publik dari Ali Ngabalin
memang sebatas menghadiri undangan-undangan dari stasiun televisi untuk
menyampaikan program-progam pemerintah. Atau ‘duel’ dengan barisan sakit
hati yang selalu memojokkan pemerintahan Jokowi.
Ali
Ngabalin, dengan logika doktoralnya, ditambah dengan karakter seperti
yang saya sebutkan diatas, mampu menerangkan keberhasilan
program-program pemerintah dengan baik. Dan yang paling penting, mampu
menang ‘duel’ argumentasi dan menangkis isu-isu tak sedap yang dilakukan
barisan sakit hati.
Tetapi,
ada satu pertanyaan saya yang dari dulu menganjal dalam hati untuk Ali
Ngabalin; apakah saat sekubu dengan Prabowo, logika doktoralnya tidak
digunakan? Sampai harus menghina pribadi Presiden Jokowi sebagai orang
yang kurang gizi dan tak pantas jadi pemimpin? Apakah tidak ada bahan
serta bahasa politik selevel doktor, selain menghina fisik seseorang?
Saksikan sendiri dalam video berikut
https://www.youtube.com/watch?v=fOaXTv7jA-0
Sumber Utama : https://seword.com/politik/menolak-lupa-yang-sekarang-memuji-karena-jabatan-3eyTHMLN1z
PON Papua malam ini resmi ditutup. Para atlet sudah banyak yang lebih dulu pulang ke rumahnya masing-masing.
Dari sekian banyak medali yang diraih para atlet itu, rupanya ada banyak cerita yang bisa kita pelajari dari mereka.
Ada
yang hidup serba terbatas. Ada yang disambut dan foto-foto, tapi setelah
itu diantar pakai pickup bak terbuka. Sementara kepala daerahnya pulang
dengan mobil mewahnya secara terpisah.
Tapi
ada yang lebih parah dari itu. Ada juga atlet yang tidak disambut meski
sudah dapat medali emas, dan bahkan dibiarkan pulang sendiri
menggunakan bus dan kendaraan umum.
Sebenarnya,
cerita atlet PON yang meraih medali itu sejak dulu memang tidak ada
penyambutan. Tidak ada bonus berlebihan. Yang mau pulang ya pulang saja
sendiri. Pemerintah daerah tidak ikut tanggung jawab mengantar dan
memberikan penghargaan setinggi-tingginya.
Selama berpuluh tahun, nasib atlet kita memang cukup mengkhawatirkan.
Tapi
di era Jokowi, perhatian terhadap atlet terlihat sangat luar biasa.
Prinsipnya, Presiden mau semua bonus itu dibayarkan sebelum keringat
mereka kering.
Para
atlet mendapat banyak bonus hingga miliaran rupiah dari pemerintah.
Sebuah penghargaan yang selama ini belum pernah terjadi.
Jadi
ga ada ceritanya atlet pulang dengan bonus yang terpenting-potong atau
bahkan tidak sampai. Karena cara penyalurannya pun langsung lewat
tabungan. Dan Presiden mengecek langsung jumlah nominal yang ada di
tabungan para atlet sebelum menyerahkannya. Sangat detail.
Nah sekarang, di PON Papua, sinyal masyarakat membandingkan kepala daerah dengan Presiden Jokowi.
Dalam
imajinasi banyak orang, semua kepala daerah harus seperti Jokowi. Yang
mengambil dan memberikan bonus secara terbuka, sebelum keringat mereka
kering.
Tapi apa daya, jangankan penyambutan, para atlet bahkan ada yang dibiarkan pulang sendiri.
Jika
ada yang beranggapan bahwa ini level yang berbeda, peraih medali PON
bukan peraih medali olimpiade atau asian games, memang benar. Tapi
bukankah Presiden dan Gubernur juga beda level?
Masyarakat
pasti paham kalau bonus nya tidak sama. Tidak sebesar peraih medali
olimpiade tentunya. Tapi yang masyarakat inginkan adalah perhatian yang
sama. Cara menghargai dan mengapresiasi para atlet seperti halnya
Presiden Jokowi.
Namun rupanya, sampai hari ini, dari sekian banyak kepala daerah, belum ada satupun yang bisa menunjukkan perhatiannya.
Sekilas
para kepala daerah kita itu nampak lebih sibuk dari Presiden. Sehingga
tak punya waktu untuk sekedar menyapa dan menyambut warganya yang
berprestasi.
Sampai
di sini, apa yang dilakukan oleh para kepala daerah itu sebenarnya ga
salah. Karena dari dulu, biasanya memang seperti itu. Tak ada
penyambutan dan apresiasi yang sesuai. Pokoknya pulang dan ditransfer
sejumlah uang kalau dapat medali.
Yang
berbeda adalah Jokowi. Karena dia menerapkan standar yang lebih tinggi
dari sebelumnya. Suka sekali memberikan apresiasi. Nampak sangat paham
bahwa penghargaan dalam bentuk uang saja tidak lah sempurna. Karena
ucapan Selamat dan jabat tangan itu tak ternilai harganya.
Cara
Jokowi menghargai atlet berprestasi nampaknya sangat sulit untuk ditiru
oleh para kepala daerah hari ini. Termasuk oleh nama-nama yang katanya
siap maju di Pilpres 2024 nanti.
Entah
apa yang mereka pikirkan. Kalau untuk menyamai hal yang sederhana saja
mereka ga mampu, apalagi untuk hal lain yang lebih rumit?
Kalau
mereka punya malu, mestinya setelah ini menyadari dan segera memberikan
apresiasi. Tapi kalau hanya memikirkan Capres Capresan padahal belum
tentu bisa maju, kita sebagai masyarakat akan menilai. Bahwa ternyata,
mereka hanya mementingkan diri sendiri dan ga peduli dengan nasib
warganya.
Dan
yang lebih mengecewakan lagi, nama-nama yang katanya punya elektabilitas
tinggi itu semuanya sama saja. Tidak mampu menghargai orang lain.
Maka
wajar kalau kemudian mereka kerap bertindak dan membangun citra sambil
menyepak orang lain. Karena fokusnya hanya ambisi berkuasa, tapi tak mau
belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dari Jokowi.
Jika
nama-nama dalam lembaga survei itu benar-benar akan jadi Presiden
nantinya, saya pikir sudah jelas pada akhirnya mereka tak akan pernah
selevel dengan Jokowi.
No Gerung No Untung, Pelacur Oposisi Demi Eksistensi Diri
Rocky
Gerung atau Gerung memiliki penggemar tersendiri di akun sosial
medianya. Melalui akun-akunnya tersebut Gerung nampak asik meraih untung
dan sebagai upayanya menjaga eksistensi diri. Ceruk pasarnya adalah
kelompok orang yang tidak suka pada Jokowi dan kepada siapa saja yang
dipersepsikan dekat dengan Jokowi.
Gerung
konon dikenal sebagai 'pangamat' tapi kenyataannya ia kerap tidak
objective dalam memberikan pandangannya. Tidak seperti pengamat pada
umumnya yang berdiri netral. Gerung sudah melacurkan dirinya sedemikian
rupa demi kepentingan pribadi dan kelompok yang menghendaki.
Ia
memposisikan dirinya sebagai oposisi dan bersembunyi sebagai kata
pengamat. Jadi sebetulnya tak ada ubahnya dengan penggiat sosial media
pada umumnya yang kerap berdiri secara nyata di kanan atau kiri bukan di
tengah-tengah. Bukan lagi seorang akademis yang smart dalam memberikan
pernyataan. Manusia jenis Gerung ini sangat berbahaya bagi mereka yang
minim logika dan kemudian menelan bulat-bulat begitu saja statementnya
yang sebetulnya hanya pandai memainkan kata kalimat saja.
Seperti
yang kita ketahui kelompok atau pecinta opisisi ceruk pasarnya sangat
tinggi di sosial media. Sebagai gambaran pada pilpres 2019, jumlah
perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen
suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau
44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123
atau 11 persen suara.
Dan
Gerung mengambil ceruk pasar yang sebesar 44,50 persen atau 68 juta
tersebut. Sebab rata-rata, secara psikologis kaum pembenci itu lebih
mudah digiring dan dicocok hidungnya. Dari pada kelompok yang
sebaliknya. Kelompok pembenci sebagian diisi kelompok milenial yang
militan.
Pasalnya
buat Gerung, tak butuh teori atau tataran tata kalimat yang njlimet.
Selagi ada nuansa 'kebencian' itu sudah lebih dari cukup untuk meraup
untung dan kemudian dikutip menjadi bahan berita dari berbagai media
elektronik sebagai bahan eksistensinya.
Baru-baru
ini viral pernyataan Gerung yaang menyebut bahwa Ganjar dan Puan adalah
dua sosok yang bodoh bagi milenial. Hal itu disampaikan Rocky Gerung
dalam 'Memprediksi Kemunculan Capres Ala Pembagian Wilayah Penanganan
Covid (Jawa Bali - Non Jawa Bali)' yang digelar KedaiKOPI.
"Jadi
konyol kita berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo, padahal
bagi milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan. Sama, mereka anggap
ini orang nggak ngerti new grammar of world's politic adalah gender
equality, democracy, human rights," ujar Gerung.
Kita
jadi bertanya-tanya kelompok milenial yang seperti apa? Apakah satu, dua
atau beberapa orang yang mengaku milenial kemudian mewakili puluhan
juta milenial yang lain begitu?
Kita
semua yang "waras" secara logika menjadi prihatin. Ada manusia jenis
Gerung ini yang hidup di tanah air. Dengan seenak jidatnya ngatain orang
bodoh secara serampangan. Dan sayangnya masih diberi panggung oleh
banyak pihak untuk naikkan rating. Semburannya bertujuan ingin viral dan
syukur-syukur menjadi polemik. Maka dengan demikian sukses memuaskan
kelompok yang selama ini berada disekitarnya.
Tak
terhitungnya banyaknya yang bersangkutan telah mengacak-acak logika
berpikir masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan yang bersangkutan memang
agen bagi yang berkepentingan untuk menjatuhkan pihak lawan.
Sebagai
pengamat yang semestinya netral tak pernah yang bersangkutan mengkritik
orang-orang yang dipersepsikan lawan Jokowi. Meskipun tokoh atau
kelompok tersebut keliru sekalipun. Dari sini saja kita dapat mengambil
sebuah kesimpulan jika Gerung ini seperti yang sudah saya singgung di
paragraf awal memang hanya concern pada segala sesuatu yang bernuansa
Jokowi.
Gerung
nampaknya sedang menikmati hidupnya dengan sangat nyaman sekali. Nama
serta pernyataannya sedang digandrungi oleh pengikut setianya. Ia adalah
manusia bunglon sejati. Saat di atas mimbar tiba-tiba saja
bisa menjadi seorang pendakwah yang gagah seperti yang terlihat beberapa
waktu yang telah lalu. Padahal agamanya apa juga sampai sekarang tak
jelas bukan?
Bagi
rata-rata pembenci Jokowi yang merasa diri pemilik surga juga tak peduli
keyakinan Gerung apa atau tak seiman sekalipun. Bagi mereka selama
orang itu menyerang, merendahkan, menebar kebencian kepada pihak-pihak
yang dianggap koalisi Jokowi maka wajib dijilati dan bila perlu seraya
disembah-sembah.
Memang
ironis jika dipikir secara akal sehat. Tapi memang demikianlah faktanya
sosok Gerung dengan segala ucapannya dan para pengikutnya yang
kelojotan saking senangnya kala Gerung bersabda. Dungu ketemu bego
jadilah 'dongo kuadrat'.
Demikian, salam
Sumber Utama : https://seword.com/politik/no-gerung-no-untung-pelacur-oposisi-demi-QRyTmmXcWo
Sedang Cari Pijakan Tangga, Novel Ungkit Pelemahan KPK
Rasa
percaya diri yang tinggi seorang Novel Baswedan barangkali sudah
menjadi bawaannya sejak lahir, dan hal itu tampak ketika dia
merepresentasikan dirinya sebagai KPK yang pernah menjadi tempatnya
menimba karir.
Lebih
jauh Novel bahkan menisbatkan diri sebagai penjelmaan pemberantas
korupsi yang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Buktinya, dia sebut
selama ini pelemahan KPK oleh koruptor selalu gagal karena dukungan
luas masyarakat itu.
Namun
jika digambarkan secara umum, tampaknya prestasi Novel dan kawan-kawan,
selama ini lebih terlihat sebagai pemolesan diri yang mendekati
sempurna. Karena bantuan media yang kerap menyoroti pemberantasan
korupsi, di sanalah namanya melambung. Sementara jika dibandingkan
dengan upaya pengungkapan kejahatan oleh lembaga lain, sejatinya KPK
kalah pamor dibanding dengan prestasi Polisi misalnya.
Dengan
bantuan teknologi pula para penyidik KPK memungkinkan mereka mudah
mengungkap modus tindak pidana itu, maka sesungguhnya pencapaian Novel
dan kawan-kawan, jika tidak bisa disebut hiperbola, lebih tepat jika
disebut sebagai menjalankan tugas pokok mereka semata.
Adapun
pelemahan KPK yang dicoba dia gaungkan, sebenarnya tidak menemukan
bukti, ketika setelah ditinggalkan oleh Novel, pengungkapan korupsi
tetap berjalan seperti sedia kala. Apakah ada nilai minusnya jika
dibandingkan dengan ketika Novel masih aktif di sana? Justru sebaliknya,
ada beban moral yang sangat besar bagi para penyidik ketika itu.
Bayangkan,
selama Novel berada di sana sebagai penguasa non formal, seorang
gubernur DKI tak pernah tersentuh, meskipun secara kasat mata publik
bisa melihatnya kerap melakukan tindakan melawan hukum yang bernama
aroma korupsi. Anies kerap lolos dari panggilan para penyidik, dan baru
setelah Novel out, yang bersangkutan bisa dihadirkan sebagai saksi.
Lalu
kini Novel hadir seolah dirinya adalah pahlawan, yang ketika KPK yang
disebbutnya telah dilemahkan, dahulu begitu kuat menghadapi upaya kaum
koruptor. Lalu apakah definisi pemberantasan korupsi yang dilakukannya
dahulu sudah sepenuhnya berlaku, ketika Novel berada di sana?
Minimal
ada beberapa kejadian yang membuat publik ragu, apakah benar
pemberantasan korupsi kala itu sedang kuat-kuatnya? Misalnya dalam kasus
mantan Dirjen Pajak, Hadi Purnomo, atau mantan Ketua BPPN, Syafrudin
Tumenggung. Sangat jelas ketika itu, KPK kehilangan taji yang berupa
kepercayaan publik.
Novel
dan kawan-kawan tampaknya tak mampu menampilkan bukti, bahwa mereka
telah melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari dua kejadian itu, sudah
cukup menegaskan, untuk kasus lain pun bisa jadi mereka hanya
menggunakan ilmu asumsi.
Jika
benar Novel selama ini menjalankan fungsinya sebagai penyidik handal,
maka untuk kasus sebesar itu sangat dipercaya akan membawanya hingga
tuntas. Namun ketika hal itu gagal dilakukan, publik pun tentu
bertanya-tanya, bukan hanya pada kasus tersebut, melainkan merembet
hingga ke seluruh kasus yang telah ditanganinya.
Dalam
kegagalan dua kasus besar ditambah kerap lolosnya sang keluarga sebagai
pejabat, tak pelak telah membuat Novel turun pamor. Seharusnya, justru
ketika keluarganya terindikasi terjerat kasus, demi citra dirinya, Novel
harus berdiri paling depan melakukan penyelidikan. Terlepas apakah akan
dinilai negatif oleh publik atau sebaliknya.
Toh
masyarakat tak mungkin paham apa yang terjadi di belakang mereka, karena
misalnya Novel menghindari namanya disebut ketika melakukan
penyelidikan untuk kasus sepupunya. Sesederhana itu seharusnya dia
bertindak. Soal namanya tak muncul di permukaan, adalah soal lain yang
bisa dia pulihkan di kasus lain. Namun jika ingin dirinya terhindar dari
kecurigaan melakukan tebang pilih, justru kasus DKI menjadi ladang
pembuktian baginya.
Sayangnya
kita tidak melihat cara itu ditempuh Novel. Maka selamat lah KPK dari
pelemahan yang dilakukan oleh seorang penyidiknya sendiri. Karena yang
melemahkan sejatinya kerap dilakukan oleh internal mereka sendiri,
sebagaimana lazimnya lembaga-lembaga pada umumnya.
Adapun
persepsi yang menyebut pelemahan KPK dilakukan oleh pihak eksternal,
lebih-lebih jika ditimpakan kepada kaum koruptor, barangkali kita bisa
menyebutnya sebagai cara mereka mengalihkan perhatian. Sebagai ksatria
yang gagah berani, mereka yang disebut pejuang tak pernah menimpakan
kesalahan kepada orang lain, maka hal yang sama seharusnya dilakukan
oleh seorang Novel Baswedan, jika benar dia ingin menegaskan dirinya
sebagai ksatria sejati.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/sedang-cari-pijakan-tangga-novel-ungkit-pelemahan-dQE1Jx5Ieg
Dua Politisi PDIP Balas Balik Rocky Gerung Soal Puan dan Ganjar
Sebelumnya,
dalam forum yang diadakan KedaiKOPI bertajuk ‘Memprediksi Kemunculan
Capres Ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid, Rocky Gerung mengomentari
Puan dan Ganjar.
Dalam
forum itu, Rocky mengatakan bahwa kaum milenial ingin tokoh-tokoh
politik unjuk gigi dalam hal akademis. Tapi tidak ada satu pun tokoh
yang membicarakan soal tersebut, mulai dari Puan, Ganjar hingga Gubernur
Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Kok
kita nggak denger ya Puan ngomong itu. Om yang rambutnya kayak bintang
film putih itu, Ganjar Pranowo, ngomong itu. Kok kita nggak lihat Kang
Emil ngomong itu,” katanya.
“Jadi
konyol kita berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar, padahal bagi
milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan. Sama, mereka anggap ini
orang nggak ngerti new grammar of world's politic adalah gender
equality, democracy, human rights,” Katanya.
Rocky Gerung yang sok hebat ini lantas dibalas oleh PDIP.
Ketua
DPC PDIP Tangerang Selatan, Wanto Sugito mengatakan, pernyataan Rocky
justru membodohi dirinya sendiri. “Dalam budaya timur, semakin pintar
seseorang, semakin rendah hati dan santun,” katanya.
“Rocky
Gerung memang pintar di mulut, namun dangkal di pemikiran, dan rendah
kebijaksanaan. Diksi yang dipakai Rocky Gerung untuk mengukur kepintaran
itu dari Barat. Indonesia jauh lebih maju,” katanya lagi.
"Atas
berbagai kedalaman alam pikir dalam diksi politik di Indonesia
tersebut, nampak yang tidak paham itu justru Rocky Gerung. Jadi Rocky
sebaiknya menjadi petarung intelektual saja," katanya.
Sementara
itu, politisi senior PDIP Aria Bima juga ikut komentar. "Soal bodoh
dan pintar itu tergantung dari sudut mana melihat dan
mengkategorikannya. Tentu dengan masing masing dimensinya," kata Aria
Bima di Solo.
Aria Bima mengatakan Rocky Gerung tidak sopan dalam berkomunikasi dan terkesan asal ngebacot.
"Tapi
kalau dikaitkan dengan milenial dengan cakupan abstraksi kekiniannya
yang lagi mencari dan membentuk diri, agaknya Rocky Gerung yang terkenal
cerdas dan kritis dan tidak sopan dalam berkomunikasi itu, kali ini
terkesan asal ngebacot," ujarnya.
"Mungkin
saja dia aditif terhadap tampil terus-menerus di medsos, karena itu
jadi gila mencari-cari masalah. Rocky aditif atau kecanduan tampil di
medsos, ya anggap saja dia gila. Itu asumtif saya," katanya lagi.
Namanya
juga pengamat politik amatiran tapi berlagak pintar. Beli lahan aja
bisa bermasalah. Bukti tak terbantahkan. Pengamat hanya bisa mengamat,
bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan, namanya pelaksana. Orang yang
pintar tata kata biasanya tidak pintar tata kota atau wilayah. Gubernur
ibukota adalah buktinya.
Biasanya
orang yang beneran hebat dan pintar, tidak akan ngebacot untuk
membuktikan kehebatan. Biasanya orang yang banyak bacot karena dia ingin
menutupi kelemahan dan kekurangannya. Meninggikan diri untuk menutupi
kebobrokannya.
Rasanya
kita paham apa makna dari tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang
kosong melompong biasanya banyak bicara. Peribahasa klasik tapi penuh
makna dan kebenaran. Atau peribahasa seperti ilmu padi, makin berisi
makin merunduk. Makin hebat, makin rendah hati. Apakah Rocky Gerung
cocok untuk itu? Silakan nilai sendiri.
Bagaimana
perdebatan mau berkualitas, di saat kelompok sebelah selalu membuat
narasi yang basi dan sampah? Debatnya lebih berlandaskan sakit hati
karena entah itu dikecewakan, dipecat, didepak atau minta sesuatu tapi
tidak dikabulkan. Justru mereka inilah yang menyebarkan kebodohan lewat
narasi-narasi tak bermutu.
Lucunya,
mereka tak pernah berkaca. Mereka merasa apa yang mereka lakukan sudah
benar. Seolah kalau mereka diberi kesempatan, bakal bisa mengguncang
dunia karena saking cerdasnya. Prettttt. Tak ada pintar-pintarnya deh
mereka ini. Cuma terlihat pintar, karena kebanyakan bacot. Pintar
beneran dan terlihat pintar itu beda.
Coba
kalau seandainya Rocky Gerung disuruh kerja, pasti tidak akan jauh-jauh
kualitasnya dengan orang-orang seperti Anies, Rizal Ramli, Refly Harun
dll. Persamaan mereka adalah mulut mereka pintar membuat narasi, jago
bikin gagasan, hebat membombastiskan isu, piawai beretorika dengan
wacana-wacana level dunia, sakti dalam mencari keburukan orang lain,
juara me-marketing-kan diri sebagai sosok yang hebat. Tak tertandingi
kalau sudah nyinyir.
Sayang, itu cuma di mulut. Action? Nol besar sebesar telor dinosaurus.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/dua-politisi-pdip-balas-balik-rocky-gerung-soal-IwaNndkEhz
Daftar Polemik, Gimmick dan Taktik PDIP Lewat 10 Capres
Membaca
manuver PDIP ini menarik. Sebagai partai dengan suara terbanyak
nasional PDIP tentu jauh lebih pede dari pada partai yang lainnya.
Terlebih angka survei setahun belakangan dari berbagai lembaga survei
menempatkan PDIP sebagai partai pemuncak dengan rata-rata elektabilitas
diangka 20% dibayang-bayangi partai Gerindra dan Golkar.
Dan
sejak nuansa pemilu 2024 mulai meruap ke permukaan. Beberapa kali pula
PDIP mengalami gejolak di dalam partainya. Saya mencatat ada beberapa
gejolak yang 'lumayan santer' menjadi pemberitaan media dan obrolan
publik di pojok-pojok maya dan nyata. Sebetulnya cukup banyak tapi ini
yang versi hot saja.
Antara lain sebagai berikut:
1. Ganjar Tak Diundang Puan
Barangkali yang paling sita perhatian publik pertama;
sudah barang tentu terkait Ganjar Pranowo yang oleh Puan Maharani dan
melalui Ketua Bappilu 2024 PDIP Bambang 'Pacul' Wuryanto tak mengundang
Ganjar di acara konsolidasi PDIP untuk 2024 yang diadakan di Semarang,
Jawa Tengah beberapa waktu yang telah lalu.
Dari
peristiwa di atas kemudian muncul-muncul statement Bambang 'Pacul' yang
terkesan merendahkan Ganjar dengan segala alasannya. di masa itu Bambang
'Pacul' sepertinya menumpahkan rasa kesalnya kepada Ganjar dengan
sedemikian rupa.
Dan
bahkan tak cukup Bambang 'Pacul', Puan Maharani pun ikut serang Ganjar
dengan statementnya yang sangat menohok soal "pemimpin sosmed" dan
menjadi viral. Lantas diikuti para rekan-rekan Puan Maharani di senayan
juga ikut menyerang ada Effendi simbolon, Utut Adianto dan yang
lainnya.Sampai pada akhirnya muncul istilah "teh botol sosro" versi
Bambang Pacul.
Kesimpulannya
segala serangan yang ditujukan ke Ganjar Pranowo kemudian dibaca publik
lantaran tidak suka Ganjar Pranowo 'genit' soal kegiatannya selama ini
yang dianggap nyapres. Terlebih para relawan Ganjar bermunculan sampai
puluhan organ relawan yang deklarasi dengan tujuan dukung Ganjar di
2024. Menambah panas suasana.
2. Baliho Puan Berdiri Angkuh di Tengah Pandemi yang Selimuti Negeri
Lanjut kemudian kedua;
setelah serang Ganjar secara tiba-tiba baliho Puan Maharani terpasang
di mana-mana. Hal ini dipicu lantara elektabilitas Puan yang hanya
sepersenan saja. Semula baliho di wilayah Jawa Timur kemudian secara
perlahan merata ke seluruh Indonesia. Nampak ratusan miliar telah
digelontorkan melalui masing-masing DPC PDIP seluruh Indonesia
dikerahkan. Di tengah pandemi saat itu yang sedang meninggi. Rakyat
terpaksa disuguhi baliho-baliho yang berdiri angkuh di sudut-sudut kota
mereka yang sepi.
Di
tengah upaya pemerintahan Jokowi bekerja keras mengatasi pandemi dan
mengeluarkan program-program bantuan langsung kepada masyarakat. Tapi di
satu sisi Puan Maharani justru memasang baliho di mana-mana, terlihat
paradoks memang.
Maka
tak heran jika kemudian masyarakat mengingatkan Puan Maharani dan timnya
tentang ucapannya yang mengatakan "pemimpin itu tak hanya sosmed"
sebagai sindirannya kepada Ganjar kemudian oleh masyarakat dibalik
sindirannya menjadi "pemimpin itu bukan di sosmed tapi di baliho"
menggema di mana-mana.
3. Elit dan Ketum PDIP Ngamuk Gara-Gara Duo Golkar
Serangan Puan dan timnya ke Ganjar semula agak mereda. Dan yang ketiga;
sampai akhirnya tiba-tiba para elit PDIP bahkan Ketua Umumnya Megawati
Soekarno Putri sepertinya kebakaran jenggot. Pasalnya, Presiden Jokowi
saat pandemi sedang menanjak tinggi mengangkat Luhut Binsar Panjaitan
dan Airlangga Hartarto menjadi komandan untuk mengatasi pandemi.
Mengapa
elit dan sang Ketum PDIP sensi? Alasannya mudah saja sebab baik LBP dan
Airlangga adalah duo Golkar bukan elit PDIP. Padahal alasan Presiden
Jokowi mengangkat atau memberikan tanggung jawab kepada keduanya
lantaran dianggap memiliki kapasitas yang mumpuni.
Sebagai
seorang presiden tentu paham kemampuan para pembantunya tersebut. Tapi
oleh PDIP dipandang sebaliknya. Bahkan beberapa elit PDIP di senayan
ditambah Puan Maharani dengan terang-benderang serang Presiden Jokowi
soal terlambatnya lockdown dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Yah,
namanya orang kalap plus cemburu sih cara berpikirnya jadi ngawur.
Dan
terbukti bahwa program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dari
yang semula PSBB menjadi PPKM dengan segala levelnya dan juga program
bansos, geber jutaan vaksin tersebut sukses menurunkan pandemi di
Indonesia. Negara lain pun tercengang dan terbelalak dibuatnya. Lalu
bagaimana dengan elit PDIP? Ya secara berjamaah akhirnya seperti jilati
ludah sendiri. Itu fakta, rakyat hanya dapat tepok jidat saja.
Nah,
rupanya Presiden Jokowi membaca kegelisahan PDIP tersebut. Sampai
akhirnya terlihat beberapa kali Puan Maharani ikut dampingi Presiden
Jokowi diberbagai kunjungan ke daerah. Lumayan membuat PDIP tak banyak
bertingkah, terkesan anteng setelah Putri Mahkota diberi karpet merah
dan panggung.
4. Muncul Banteng Vs Celeng
Kemudia keempat;
munculnya istilah 'kader celeng' bukan banteng, istilah ini viral
setelah lagi dan lagi Bambang Pacul terlihat nampak gerah dan marah
kepada Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sambuogo yang juga Ketua
Seknas Ganjar Indonesia (SGI) menyatakan sikap dan mendeklarasikan diri
mendukung Ganjar Pranowo maju di 2024. Atas aksinya tersebut belakangan
yang bersangkutan kemudian dipanggil oleh DPP PDIP ke Jakarta.
Namun
aksi Albertus Sambuogo tersebut belakangan dibela oleh FX Hadi Rudyatmo
Ketua DPC PDIP Solo. Rudy demikia panggilan akrabnya adalah mantan
Wakil Wali Kota Jokowi semasa masih menjabat di Solo dan kemudian
menjadi Wali Kota.
FX
Rudy beranggapan Bambang Pacul telah rusak cara berpikirnya. Ia membela
rekan-rekannya di Purworejo sebagai bentuk apresiasi di alam demokrasi.
Bahkan secara berani FX Rudy justru mendukung Ganjar di 2024. Tapi tetap
menghargai keputusan sang Ketum yang memiliki hak prerogratif.
5. Wacana 10 Capres PDIP
Dan kemudian yang kelima;
bari-baru ini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seperti hendak menetralisir
keadaan yang kian memanas di tubuh partainya. Sudah barang tentu apa
yang ia sampaikan sudah dipikirkan secara matang.
Nama
Ganjar dan Puan selalu mendominasi perdebatan di tengah elit dan
masyarakat. Puan terlihat didukung oleh segelintir elit PDIP di pusat
sedang Ganjar di tataran kader PDIP di daerah.
Menurut
saya perseteruan Ganjar-Puan sudah cukup mengkhawatirkan di dalam
internal PDIP jika tidak diatasi dapat berakibat fatal. Karena di sana
ada produksi magma kecewa yang terpendam dan sewaktu-waktu dapat
meledak.
Sampai
akhirnya, bocoran kader PDIP di Pilpres 2024 bikin kaget. Nama-nama
yang muncul ternyata tak hanya Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP),
Hasto Kristiyanto, buka-bukaan soal ini.
Nama
Prananda Prabowo, Olly Dondokambey, Wayan Koster, Tri Rismaharini,
Djarot Syaiful Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Mardani, Sultan Riska, ikut
disebut. Semua dilayak diusung. Nama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo
juga ikut disebut.
Baginya,
keputusan terhadap siapa capres dan cawapres dari partai berlambang
banteng moncong putih itu, sudah jelas. Berdasarkan Kongres V Partai,
ada mandat yang telah diberikan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri
untuk memutuskan dan mengumumkannya.
“Pengumuman
akan dilakukan pada momentum yang tepat. Semua memerlukan pertimbangan
yang matang, bukan asal deklarasi. Itulah tata cara melahirkan pemimpin,
perlu pertimbangan matang dan jernih,” ujarnya.
Saat
ini, lanjut dia, PDIP melihat ada sekelompok kepentingan yang tidak mau
bekerja keras melakukan kaderisasi secara sistemik lalu mengambil jalan
pintas.
Cara PDIP cukup menarik juga meredam suasana. Akan tetapi rasanya tak perlu teori panjang dan terkesan ndakik-ndakik
tak karuan, hanya sekedar memuaskan semua pihak. Rakyat tentu masih
ingat bagaimana ucapan Megawati Soekarno Putri, "Ia akan memilih sosok
yang dikehendaki rakyat".
Jadi
pertanyaan sederhananya adalah? Diantara ke-10 nama di atas siapa yang
paling banyak dikendaki rakyat Indonesia? Pasalnya banyak diantara ke-10
nama di atas tidak dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia. Apalagi
satu diantara sosok di atas ada 'skandal paha mulus' segala. Sesederhana
itu.
Bagaimana menurut Anda?
Demikian, salam
Sumber Utama : https://seword.com/politik/daftar-polemik-gimmick-dan-taktik-pdip-lewat-10-sxA2Mc8ZBd
Dibalik Ampuhnya Ucapan Jokowi
Sekarang
ini sering terdengar masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan
Jokowi. Mereka ingin langsung bertemu dengan Presiden mereka yang selama
ini hanya bisa melihat di layar televisi saja. Selain itu mereka ingin
menyampaikan unek-uneknya, aspirasi langsung kepada masyarakat.
Karena
jika bertemu langsung dan melaporkan aspirasinya biasanya bisa cepat
langsung ditanggulangi. Seperti peternak ayam yang mengeluhkan harga
jagung yang mahal. Beberapa minggu kemudian Jokowi mengirim bertruk-truk
jagung ke peternak ayam.
Ucapan
Jokowi merupakan perintah bagi bawahannya. Karena Jokowi seorang
Presiden perintahnya harus dilaksanakan dengan segera. Apalagi Jokowi
dikenal sebagai sosok yang teliti, terencana dan selalu memeriksa
pekerjaan bawahannya sampai selesai. Dikatakan Jokowi dirinya sering
menelepon menteri-menterinya, Kapolri dan yang lainnya pada tengah
malam. Saking pentingnya urusan atau pekerjaan yang harus segera
diselesaikan.
Sekarang
ini banyak pihak yang ketar-ketir terutama pihak-pihak yang berada
dalam posisi yang salah. Seperti para preman dan sekarang sedang viral
para pengusaha pinjaman online (pinjol).
Sekarang
ini sangat ramai topik pemberitaan penggerebekan sejumlah kantor
pinjaman online atau pinjol ilegal oleh polisi. Penggerebekan ini
terjadi setelah muncul arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
menyinggung soal pinjol di acara OJK Virtual Innovation day 2021, Senin
(11/10).
Saat
itu, Jokowi memberikan perhatian soal kemunculan pinjaman online atau
pinjol yang merugikan masyarakat. Atas arahan Jokowi, Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menindak tegas pinjol yang
merugikan warga.
Pinjaman
online ini sangat marak di Indonesia. Apalagi era teknologi menjadi
sarana untuk mempermudah penyebaran berita (iklan) perusahaan pinjaman
online. Melalui media sosial seperti facebook, Whatsapp (WA), Instagram
dan lain-lain.
Masyarakat
umumnya sangat membutuhkan dukungan finansial demi kelangsungan
hidupnya. Tidak heran banyak perusahaan finansial yang kantornya penuh
dengan masyarakat yang ingin meminjam uang.
Sekarang
ini dengan tumbuhnya perusahaan pinjaman online, masyarakat bisa
meminjam uang tanpa harus pergi ke kantor finansial. Dengan syarat yang
sangat mudah, masyarakat mudah dan cepat memperoleh uang pinjaman.
Tetapi
ternyata perusahaan pinjaman online ini kini meresahkan masyarakat.
Karena bunganya sangat tinggi. Terkadang bunga yang tinggi tidak
diberitahukan kepada masyarakat sebelumnya. Di iklan diberitahukan bunga
sangat rendah dan pemberitahuan lain yang menggiurkan.
Setelah
masyarakat meminjam uang, ternyata banyak potongan dan bunganya
mencekik. Selain itu ketika terlambat masyarakat ditagih dengan keras
bahkan cenderung kasar. Di beberapa daerah dikabarkan para penagih tidak
segan menggunakan kekerasan fisik.
Sekarang
ini mungkin banyak perusahaan nakal sedang ketar ketir. Karena jika
terdeteksi oleh Presiden Jokowi berpotensi diberantas habis. Ucapan
Presiden akan segera dilaksanakan oleh bawahannya dengan cepat.
Perintah
Jokowi memang jadi momok menakutkan bagi beberapa pihak. Berkaca di
bulan Juni 2021 lalu, Jokowi juga sempat memberikan atensi untuk Kapolri
mengenai premanisme di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Saat itu Jokowi mendengar keluhan para sopir truk soal premanisme dan
pungli di Tanjung Priok. Jokowi kemudian menelepon Kapolri disaksikan
para sopir. Dia meminta Kapolri menangkap pelaku pungli dan preman di
Tanjung Priok.
Di
hari itu juga, sampai malam hari, sejumlah preman dan pelaku pungli
diamankan di beberapa kawasan Tanjung Priok. Listyo pun memberikan
perintah agar jajaran polda dan polres merazia preman yang dianggap
meresahkan masyarakat.
Polri
juga langsung melakukan penangkapan massal terhadap para pelaku
premanisme. Dalam rentang waktu 11-14 Juni 2021, Polri menangkap 3.283
preman dan pelaku pungli di 1.368 titik.
Tentu
masyarakat mengapresiasi jajaran kepolisian yang sudah berhasil
membongkar kasus premanisme dan pinjaman online ilegal yang sudah
meresahkan. Namun apakah keluhan baru akan ditindak setelah muncul
atensi dari Jokowi?
Kita
harap kepolisian ataupun pihak yang berwenang lainnya tidak hanya
menunggu perintah dari Presiden. Tapi harus bekerja mandiri mencari
permasalahan yang dihadapi masyarakat dan segera menanggulanginya.
Karena jika hanya menunggu perintah, banyak masalah di masyarakat yang
tidak diperhatikan.
Disisi
lain Presiden Jokowi mungkin harus mempunyai staff khusus untuk
memantau langsung persoalan di masyarakat. Sehingga Presiden bisa sering
mengeluarkan perintah kepada bawahannya untuk menanangi masalah
tertentu.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/dibalik-ampuhnya-ucapan-jokowi-x7yWDkI5WU
Terbongkar! Drama Terbaru 57 Pecatan KPK, Ngalahin Sinetron ABG!
Drama
adalah sebuah bentuk karya sastra. Penyebutan kata “drama” juga dipakai
sehari-hari sebagai istilah yang berkonotasi negatif. Biasanya
menggambarkan situasi yang diada-adakan, direka-reka, diperagakan
sebagaimana sebuah tontonan drama. Tentunya ini bukan karya sastra.
Namun hanya sekedar akal-akalan. Untuk memberikan kesan tertentu. Untuk
menciptakan narasi tertentu. Untuk mempengaruhi targetnya, agar percaya
pada kondisi dan situasi yang dibikin drama itu. Kayak anak abg di
sekolahan, yang cari perhatian dengan memainkan drama. Sama halnya
dengan politisi yang memainkan drama terzolimi, playing victim. Mencari
sensasi dan perhatian publik.
Jika
ada sebuah lembaga negara yang tugasnya menangani masalah serius, namun
juga mempertontonkan drama lebay. Maka apa yang akan didapat ketika
drama itu terbongkar. Ya kecaman dan tertawaan publik kan. Itu lah yang
terjadi di KPK. Oknum-oknum pegawainya sangat fasih memainkan drama.
Khususnya mereka yang kerap jadi bahan pemberitaan media. Yakni mereka
yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), dan dianggap tidak bisa
lagi dibina. Sehingga pilihan satu-satunya buat mereka adalah
diberhentikan alias dipecat.
Salah
satu dari mereka yang paling banyak diberitakan oleh media adalah Novel
Baswedan. Novel ini sepertinya jadi hobi main drama. Terlihat dari
pernyataannya yang plin plan. Contohnya, entah sudah berapa kali
diberitakan di media massa, bahwa Novel ingin keluar dari KPK. Pasca
revisi UU KPK tahun 2019, Novel sudah menyebut-nyebut keinginannya untuk
keluar dari KPK Sumber.
Kemudian hal itu dia ulangi lagi pada tahun 2020, misalnya saat dia
berbincang dengan Karni Ilyas dalam video Youtube pada bulan November
2020 Sumber.
Lalu dia ulangi lagi pada bulan Juni tahun ini, pasca hasil asesmen TWK
diumumkan. Novel menceritakan lagi bahwa dia sudah ingin mengundurkan
diri dari KPK sejak 2019 Sumber.
Ya
kalau mau keluar dari KPK, kenapa Novel terus saja omdo (omong doang)?
Ngapain diserukan sendiri, tapi tidak juga direalisasikan? Ya kan
hehehe… Sementara dalam tahun 2020, ada 43 pegawai KPK yang mengundurkan
diri dengan berbagai alasan. Dari alasan keluarga, alasan pengembangan
karier, hingga mempermasalahkan kondisi KPK Sumber. Kalau bukan drama, apa dong namanya? Lebay deh hehehe…
Lucunya
lagi, begitu sampai pada hari terakhir Novel dan 56 pegawai yang tidak
lulus TWK di KPK, pada tanggal 30 September lalu, mereka menyatakan akan
pergi ke Istana Negara, menemui Presiden Jokowi untuk menanyakan
kepastian hukum status mereka. Lalu kemudian menyiapkan langkah hukum
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal seperti yang
kita ketahui bersama, baik Mahkamah Agung (MA) maupun (Mahkamah
Konstitusi) sudah mengeluarkan keputusan yang mendukung hasil tes TWK.Sumber. Loh? Katanya mau keluar, tapi begitu dipecat malah nggak terima. Jadi maunya apa? Hehehe… Drama lagi.
Besoknya,
Novel pun terus saja memainkan drama. Memberi pernyataan lewat akun
media sosialnya. Bahwa pada tanggal 30 September itu, dia dan
kawan-kawannya itu “resmi berhenti dengan hormat dari KPK”. Menyebut
bahwa mereka “keluar dengan kepala tegak karena menjaga integritas” Twitter Sumber.
Pernyataan ini menghiasi berbagai media. Seolah Novel dkk (dan
kawan-kawan) mengundurkan diri dari KPK, padahal aslinya yang dipecat Sumber.
Masak sekelas pegawai KPK tidak bisa membedakan antara berhenti dan
diberhentikan? Pantesan nggak bisa membedakan antara korupsi dan
kelebihan bayar? Drama teruusss hehehe…
Novel
dkk memang kemudian mendapatkan tawaran untuk direkrut oleh Polri.
Keinginan untuk merekrut 57 eks pegawai KPK ini disampaikan langsung
oleh Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. Menurut Kapolri, Presiden Jokowi
sudah menyetujuinya. Sudah ada pertemuan awal antara para eks pegawai
KPK dengan tim Polri, pada tanggal 4 Oktober lalu. Sesudah itu, pihak
eks pegawai KPK ini menyatakan siap berkontribusi di Polri Sumber. Terakhir, Polri sudah menegaskan bahwa tidak akan ada proses seleksi dalam perekrutan mereka Sumber.
Nahhh,
kurang enak gimana? Sementara banyak warga masyarakat yang kena PHK
selama pandemi, dan sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan baru.
Harusnya 57 pecatan KPK ini bersyukur dengan solusi yang mereka
dapatkan. Namun ternyata, mereka malah memainkan drama baru. Ini
terlihat dari serangkaian berita yang dirilis media sejak awal minggu
ini. Coba kita lihat beberapa dari media itu, misalnya dari tempo.co, tribunnews.com dan cnnindonesia.com.
https://nasional.tempo.co/read/1516043/dipecat-karena-twk-eks-pegawai-kpk-kerja-serabutan-hingga-jadi-kenek-bangunan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211011093039-12-705983/eks-pegawai-kpk-pecatan-firli-jadi-tukang-nasi-goreng
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/12/jualan-nasi-goreng-bang-tigor-eks-pegawai-kpk-buat-sendiri-bangku-dan-meja-untuk-pelanggan?page=all
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211011140606-20-706137/eks-pegawai-kpk-rasamala-pilih-bertani-usai-dipecat-firli
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211012143014-20-706660/raja-ott-kpk-kini-sibuk-urus-pesantren-usai-dipecat-firli
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211011161953-20-706232/eks-mata-mata-kpk-jualan-empal-gentong-usai-dipecat-firli
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211011194859-20-706337/tata-khoiriyah-dagang-kue-sambil-lawan-pemecatan-pegawai-kpk
Narasinya
serupa dan seragam. Memposisikan 57 esk pegawai KPK ini sebagai korban.
Playing victim lagi. Drama lagi. Dan sungguh lebay drama ini. Ketua
KPK, Firli Bahuri disebut terus sebagai pihak yang memecat mereka.
Memberi kesan semena-mena. Padahal sudah sesuai prosedur. Sudah pula
diperkuat dengan putusan MA dan MK. TWK pun jelas dipakai sebagai bagian
dari proses seleksi calon PNS, tidak hanya di KPK Sumber. Lalu mereka ini juga langsung mendapatkan posisi di Polri. Kok ya masih sempat-sempatnya memainkan drama lagi.
Tanpa
ilmu tertentu, hanya bermodalkan nalar, para netizen pun sukses
menguliti drama para eks pecatan KPK ini. Misalnya dalam menanggapi
berita dari tempo.co yang disebarkan lewat akun Twitternya, para netizen
ramai-ramai mengecam kelakuan mereka. Misalnya, seorang netizen
mengecam cara para eks pecatan KPK ini mencari simpati. Mempertanyakan
ke mana semua pengalaman di KPK dan ijazah yang mereka punya. Apa nggak
laku buat mencari kerja? Katanya orang-orang terbaik, kok cari kerja
saja nggak mampu? Sumber.
Netizen
lain tanpa basa basi menyebut tidak ada gunanya bagi ke-57 pecatan KPK
itu untuk playing victim. Dipecat ya terima saja. Emangnya energi negeri
ini dihabiskan cuma untuk mengurus 57 orang itu saja? Sumber. Ada pula netizen yang menyebut mereka manja. Ada yang menyarankan agar mereka jangan banyak gengsi. Jangan hanya mengeluh.
Reaksi
yang menohok datang dari seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas
Pancasila, Ade Iva Wicaksono. Lewat media sosialnya, Ade menyebut
berita-berita yang beredar soal eks pecatan KPK sebagai upaya playing
victim. Menurut Ade, ada banyak orang di-PHK sejak pandemi. Ada yang
tidak berpendidikan tinggi dan tidak mengiba-iba. Ade menyerukan agar
para eks pecatan KPK ini menghormati diri mereka sendiri dengan tidak
bermain drama playing victim Sumber.
Kalau
sudah begini, siapa yang harusnya malu? Siapa lagi kalau bukan Novel
dkk? Tanpa mikir lama, tanpa harus menjadi ahli, publik sudah bisa
melihat bagaimana drama yang mereka mainkan. Bahkan publik bisa membalik
drama itu menjadi senjata makan tuan bagi Novel dkk. Katanya hebat,
tanpa cacat, “Raja OTT”, kenapa tidak bekerja saja dengan baik di
lembaga lain seperti Polri? Atau bekerja di lembaga swadaya masyarakat
anti-korupsi? Nggak perlu drama terus berulang kali. Atau memang sudah
kecanduan main drama?
Predatorial dan Pinjol Bikin Jokowi Geram, Siap-Siap Berurusan Dengan Aparat!
Masuknya
pandemi corona ke Indonesia sejak tahun lalu telah membawa pengaruh
pada pertumbuhan digital. Tak hanya sisi positif, tapi juga sisi negatif
yang tak teralaklan. Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan,
dirumahkan sementara telah mendorong pertumbuhan pinjol alias pinjaman
online. Dibalik kemudahan transaksi yang terkadang hanya modal KTP,
justru menjadi jerat mematikan dikemudian hari. Pasalnya mereka memasang
bunga tinggi disertai ancaman hingga teror tak henti.
Akhirnya
solusi keuangan sementara mala menjadi malapetaka di kemudian hari.
Untuk itulah Jokowi menitipkan pesan keras ke OJK dan juga jajaran di
bawahnya. Agar tak ada lagi penyalahgunaan ruang digital yang mencekik
masyarakat. Kalau kominfo sebelumnya diberitakan telah menutup ratusan
aplikasi pinjol. Maka selanjutnya tugas mereka untuk edukasi literasi
digital ke masyarakat. Selebihnya OJK selalu badan pengawas harus aktif
mengawasi pergerakan pinjol, kalau perlu menggandeng aparat.
Sebelumnya dilansir dari tvonenews.com,
Presiden Joko Widodo meminta otoritas dan lembaga keuangan untuk
menjaga dan mengawal pesatnya perkembangan industri pinjaman online
(pinjol). Maraknya perkembangan pinjol harus difasilitasi secara sehat
agar dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat bukan justru merugikan
masyarakat.
Pernyataan
ini disampaikan presiden di tengah acara OJK virtual Innovation Day
2021 di Istana Negara. Presiden meminta otoritas dan lembaga keuangan
untuk menjaga dan mengawal pesatnya perkembangan industri tersebut.
Maraknya perkembangan pinjaman online harus difasilitasi secara sehat
agar dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat bukan justru membuat
masyarakat terjerat bunga atau utang.
"Saya
juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan
telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat
bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara
untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat
ini harus dijaga harus dikawal dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh
secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita," tegas Jokowi.
Menanggapi
Presiden Joko Widodo Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Wimboh Santoso menyatakan pihaknya terus berupaya melakukan
edukasi dan literasi kepada masyarakat. Untuk menghindari kerugian yang
dialami masyarakat saat meminjam secara online, OJK bersama Polri,
Kominfo dan UMKM bersama mengentaskan tindak pidana yang terjadi.
Edukasi pun terus gencar dilakukan agar masyarakat tahu betul atas
resiko dan konsekuensi dari pinjaman online yang dilakukan.
Selain Jokowi, anggota komisi 3 DPR juga telah mewanti-wanti OJK dan Polri dalam menghadapi kasus ini. Seperti diberitakan tribunnews.com,
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindak tegas mengatasi permasalahan
maraknya penipuan pinjaman online (pinjol) ilegal yang mulai meresahkan
masyarakat saat ini.
"Kepolisian
dan pihak terkait harus mencerna pesan dan harapan Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Instruksi presiden tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah
bagi pihak terkait, Kepolisian dan OJK harus dapat segera menangkap dan
mengatasi permasalahan maraknya penipuan pinjaman online ilegal yang
mulai meresahkan masyarakat saat ini," kata Andi Rio kepada wartawan,
Selasa (12/10/2021).
Sebagai
informasi, bagi masyarakat yang telah tertipu pinjol, ada skema
pengaduan yang telah disediakan pemerintah. Seperti dilansir suara.com, masyarakat diminta melaporkan atau mengadukan kasus pinjaman online ilegal melalui Kepolisian lewat website https://patrolisiber.id dan info@cyber.polri.go.id atau Kontak OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id, laman web aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id atau WA 08119224545.
Sementara
informasi mengenai daftar fintech lending yang terdaftar di OJK dapat
diakses padahttps://bit.ly/daftarfintechlendingOJK
Narahubung OJK:
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik - Anto Prabowo
Telp. 021.29600000. Email humas@ojk.go.id
Narahubung Bank Indonesia:
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Erwin Haryono
Telp 021.131. Email bicara@bi.go.id
Narahubung Polri:
Divisi Humas Polri
Telp 021.110. Email info@cyber.polri.go.id
Narahubung Kemenkominfo:
Dedy Permadi
email: humas@kominfo.go.id
Narahubung Kemenkop UKM:
Kepala Bagian Humas Anang Rachman
Telp 02152992798. Email humas@kemenkopukm.go.id
Semoga
saja dengan adanya peringatan keras Jokowi dan sinergitas banyak pihak
bisa menekan hingga menghilangkan peredaran pinjol ilegal. Masih banyak
cara investasi yang layak tanpa harus menimbulkan korban, apalagi dari
kalangan menengah ke bawah. Jangan sampai kesusahan rakyat malah
dimanfaatkan secara brutal demi keuntungan sesaat. Semoga kedepannya tak
hanya aplikasi pinjol ilegal yang ditindak, tapi juga oknum-oknum jahat
di belakangnya.
Selebihnya
kita harap masyarakat tidak mudah tertipu dengan iming-iming kemudahan
pinjaman. Pemerintah di lain sisi juga harus memfasilitasi kemudahan
pinjaman lewat Bank (skema tanpa anggunan) maupun lewat koperasi. Kita
harus sadar bahwa maraknya kejahatan karena ada celah kekosongan yang
bisa dimanfaatkan. Tentunya ini juga harus menjadi bahan masukan bagi
OJK, BI dan juga kementrian koperasi dan UKM.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/predatorial-dan-pinjol-bikin-jokowi-geram-siap-aSFXxmQfVu
Formula E Resmi Di Jakarta, FEO Malah Puji Jokowi! Anies?
Bagai
menunggu jerawat yang mau pecah, akhirnya kemarin promotor Formula E,
FEO (Formula E Operations), merilis resminya Jakarta menjadi tuan rumah
ajang balap Formula. Ajang balap ini akan diselenggarakan pada tanggal 4
Juni 2022. Sudah resmi masuk dalam kalender balap Formula E Season 8
2021/2022, yang dipublikasikan di website resmi Formula E.
Tentu
hal ini sangat menggembirakan buat Anies dan para pemujanya. Selama ini
kan Anies selalu dihujat dan dikecam soal Formula E. Terutama soal uang
rakyat yang sudah dikeluarkan lebih dari Rp 1 triliun, tetapi tanpa ada
kepastian jadi tidaknya digelar. Bahkan Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI
Jakarta hendak menginterpelasi Anies. Yang malah diboikot oleh 7 fraksi
lainnya : PKS, Gerindra, Demokrat, PAN, NasDem, PPP-PKB dan Golkar Sumber.
Akhirnya ke-7 fraksi yang menolak interpelasi ini malah melaporkan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Fraksi PDIP) ke Badan
Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Dengan tuduhan maladministrasi Sumber.
Tentu
saja langkah ke-7 partai ini seakan mengiyakan tuduhan bahwa mereka
sudah dipengaruhi oleh Anies dengan adanya acara makan malam pada akhir
bulan Agustus lalu. Sementara itu, ada juga pengamat politik yang
mengkaitkan langkah ke-7 partai ini dengan upaya merawat suara buat
pemilu 2024. Mereka ini tidak mau bikin tsunami di Jakarta, jika sampai
interpelasi itu terjadi. Anies dalam berbagai survei elektabilitas,
masih punya nama dan ranking yang tinggi. Artinya masih punya massa
pendukung. Jadi boleh dibilang ke-7 partai ini “berusaha untuk tetap
menjaga nama besar Anies sampai 2024”, ujar Asrinaldi, pengamat politik
dari Universitas Andalas Sumber. Begitulah politik ya.
Memang,
seperti yang dianalisa berbagai pihak, ajang Formula E adalah panggung
politik terbesar bagi Anies. Sebuah ajang tingkat internasional untuk
meningkatkan derajatnya agar bisa sejajar dengan level presiden. Namanya
juga mau nyapres. Sementara masa jabatan Anies hanya sampai 2022 saja.
Paham lah kita, bagaimana Anies jungkir balik memastikan Formula E jadi digelar di Jakarta tahun depan.
Dengan resminya FEO merilis agenda balap Formula E yang memasukkan Jakarta, maka Formula E ini akhirnya memang jadi juga digelar di Jakarta. Namun itu di pihak FEO. Sementara kenyataannya,
masih banyak PR yang harus disiapkan oleh pihak Jakpro (dan Pemprov DKI
Jakarta) sebagai penyelenggara di Jakarta. Selain masih menghadapi
interpelasi, masih ada soal lokasi yang belum jelas dan belum disiapkan.
Bahkan studi kelayakan pun masih belum direvisi, seperti yang diminta
oleh BPK dan ditagih terus oleh DPRD DKI Jakarta Sumber.
Jadi gimana itu? Sisa waktu hanya tinggal sekitar 7,5 bulan lagi. Jauh
sekali dengan kondisi Mandalika yang sirkuitnya sudah bisa dipakai. Mana
Jakarta kan sudah dikenal dengan kemacetannya. Bikin sirkuit yang
memakai jalan umum pasti akan mengundang kemacetan luar bisa. Mbuh lah hehehe…
Ada
satu hal yang secara politis menarik, ketika FEO mengumumkan resminya
Jakarta masuk dalam agenda Formula E. Pengumuman ini disampaikan lewat
video oleh Alberto Longo, petinggi FEO. Video ini dibagikan khusus untuk
penggemar olah raga otomotif di Indonesia. Semacam press release.
Memang nama Anies disebut oleh Longo, saat memberikan ucapan selamat.
Bahwa dengan adanya Formula E ini Anies “mengirimkan pesan bahwa
menggeser kendaraan pribadi dengan transportasi umum dan mempromosikan
penggunaan mobil listrik merupakan satu dari beberapa langkah yang akan
ditempuh”, untuk mewujudkan udara yang bersih.
Namun,
yang dipuji oleh Longo justru Presiden Jokowi. Longo mengapresiasi
upaya Presiden Jokowi dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada
energi konvensional dan beralih ke energi yang ramah lingkungan.
Filosofi ini, menurut Longo, senada dengan pandangan Formula E. "Apalagi
dalam merealisasikan filosofi tersebut dan untuk mengambil manfaat dari
tren mobil listrik dunia, Presiden Joko Widodo berencana menjadikan
Indonesia sebagai pusat produksi mobil listrik dan baterai mobil," kata
Longo Sumber Sumber.
Longo
seakan memahami bahwa gelaran Formula E di ibu kota negara tidak bisa
hanya berdasarkan pada omongan Anies. Bahwa omongan Anies itu masih
mengandung ketidakpastian. Jangan-jangan Alberto Longo tahu soal lokasi
yang belum pasti dan studi kelayakan yang belum direvisi? Oleh sebab
itu, Longo memasukkan pujian buat Presiden Jokowi. Seakan minta jaminan
dari orang yang pangkatnya lebih tinggi dari Anies. Mungkin Longo juga
tahu soal sirkuit Mandalika yang memang proyeknya pemerintah pusat, dan
progress-nya
terjamin pasti bagus. Sementara Formula E? Polemiknya sih pasti dan
banyak, sedangkan soal sirkuit dan printilannya malah belum jelas kan?
Jangan-jangan nanti Formula E malah jadi panggungnya Presiden Jokowi?
Hehehe….
