Bakal Ada 1 Juta Hektare Lahan Baru Per Bulan, Pemeritah Siap Berikan Bantuan Ini
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggenjot produksi padi nasional. Salah satunya adalah dengan menambah luas areal tanaman padi.Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pernah menyebutkan bahwa pemerintah sedang berupaya menambah luas area tanaman padi dari 500.000 hektare menjadi 1 juta hektare per bulan.
Pending Dadih Permana, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian mengungkap, saat ini pemerintah memang sedang mendorong berbagai daerah untuk yang indeks pertaniannya di bawah 2% untuk menambah luas areal tanam. Diharapkan, dengan begitu indeks pertaniannya dapat meningkat sampai 2,5%.
"Saat ini banyak sekali wilayah di Indonesia yang hanya sekali masa tanamnya atau yang dibiarkan kosong. Itu kan potensial, karena itu kita ingin mendorong itu dengan memberikan berbagai bantuan dan menambah areal tanam. Jadi yang tadi indeks pertaniannya di bawah dua, setidaknya bisa 2% - 2,5%," tutur Dadih kepada KONTAN, Senin (7/8).
Menurut Dadih, pemerintah tidak hanya berupaya memperluas area tanam, tetapi juga meningkatkan produksi padi dengan memberikan bantuan pupuk, dan memperbaiki perairan. Menurutnya, upaya tersebut telah menunjukkan hasil selama dua tahun terakhir.
"Dua tahun terakhir produksi gabah kita semakin membaik. Tahun lalu saja produksinya bisa 79 juta ton, tahun ini kami targetkan lebih dari 80 juta ton," ujar Dadih.
Senada, Sumardjo Gatot Irianto, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menuturkan dari Oktober 2016 hingga Juli 2017 surplus luas areal tanam mencapai 728. 454 hektare dibandingkan periode yang sama tahun lalu. " Sampai Oktober, kami berharap di atas 1 juta ha," tutur Gatot.
Hingga akhir tahun, Gatot mengungkap Kemtan menargetkan produksi padi akan mencapai 86 juta ton.
Banjarmasinpost.co.id/Hari Widodo
Sawah petani di Penggalangan masih terendam sehingga petani belum bisa tanam padi.
Re-Post by http://migoberita.blogspot.co.id/ Selasa/08082017/09.13Wita/Bjm
