AWAS HOAX !!! Tahun 2014 Jokowi KALAH, bagaimana di tahun 2019 ? Ini Strategi Tim Kampanye

Tim Jokowi Targetkan 70 Persen Suara di Kalsel, Begini Strateginya
PROKAL.CO, Gaung kontestasi presiden -wakil presiden sangat kencang dalam Pemilu 2019. Di Kalsel, kubu petahana sejak awal telah melakukan konsolidasi untuk memenangkan Presiden Joko Widodo. Maklum, di seluruh Kalimantan, hanya di Kalsel, suara Jokowi kalah dari Prabowo pada Pilpres 2014 silam.
Tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf wilayah Kalsel sendiri telah melakukan konsolidasi dengan seluruh partai koalisi. di salah satu hotel Rattan Inn Banjarmasin, baru-baru tadi.
Kepada wartawan, Ketua Tim Pemenangan Kalsel, Ghimoyo, mengatakan optimistis bisa memenangkan Jokowi-Ma'ruf di banua. Tak tanggung-tanggung, dia mentargetkan dapat mengantongi 70 persen lebih suara untuk pasangan calon nomor urut 1 itu.


“Target minimnya 70 persen, kalau dari pemilih partai koalisi sudah 74 persen,” ucap Ghimoyo.
Pria yang juga menjabat sebagai CEO Jhonlin Group ini mengatakan target itu bukan tanpa alasan. Bercermin pada pilpres tahun 2014 silam, jumlah perolehan suara yang didapat pada saat itu hanya terpaut 0,1 persen dengan lawannya. Padahal saat itu partai pengusung sedikit.
“Sekarang Pilpres 2019 mendatang Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut menjadi pengusung duet Jokowi-Ma'ruf,” ujarnya.
Dia mengaku sudah memetakan kantong-kantong suara seluruh partai koalisi. Terutama partai besar, seperti Golkar, dan PPP. Daerah perolehan suara maksimal di Kalsel sebutnya ada di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), Tanah Laut (Tala), Banjarmasin dan Tapin.
Walaupun sudah yakin lima suara tersebut sudah di kantongi, Ghimoyo nampaknya masih belum merasa puas. Pasalnya dia berencana akan memikat suara-suara pemilih mengambang”. Dari pengalamannya menjadi tim pemenangan, suara pemilih mengambang di Kalsel jumlahnya cukup besar.
“Kita akan fokus menarik suara pemilih mengambang, ada sekitar 30 persen lebih pemilih mengambang yang ada di Kalsel,” kata Ghimoyo di damping Ketua Harian DPD Golkar Kalsel, Supian HK.
Dalam kampanye pihaknya pun menggunakan dua pola. Tradisional dan modern. Sayangnya Ghimoyo tak mau menjelaskan secara detail pola tersebut. “Itu rahasia kami, tak mungkin diberitahukan untuk publik,” ujarnya.
Tim Kampanye Jokowi- Ma'ruf Amin di Kalsel sendiri telah resmi disahkan beberapa waktu lalu. Ghimoyo dibantu Sekretaris DR Syaifuddin dan Basuni sebagai Bendahara. Sedangkan komposisi penuh tim kampanye Jokowi dihuni nama-nama tenar seperti Mardani H Maming (Ketua DPD PDI P Kalsel), Aditya Mufti Ariffin (Ketua DPW PPP Kalsel), H Zairullah Azhar (Ketua DPW PKB Kalsel), H Guntur Prawira (Ketua DPW Nasdem Kalsel). Selain itu ada pula nama HM Rifqinizamy Karsayuda dan Nasib Alamsyah yang duduk di posisi wakil Ketua.
Dari kubu Prabowo-Sandiaga, nama-nama tim pemenangan diisi Haji Abdin sebagai Ketua, Nahwan, Djumadi Masrun, Gusti Abidinsyah, Mansyah Sabri, dan beberapa nama lain. Wakil Ketua DPD Gerindra Kalsel, M Lutfi Syaifuddin mengungkapkan mesin partai telah bergerak. Seluruh kader partai terus melakukan koordinasi baik di internal partai maupun dengan partai koalisi. (gmp/ay/ran)

Jokowi-Maruf Amin Daftar Capres Pilpres 2019 (Foto liputan6.com)

Sumber Berita : http://kalsel.prokal.co/read/news/17684-tim-jokowi-targetkan-70-persen-suara-di-kalsel-begini-strateginya.html

Waspada Kampenye Hitam, Bawaslu Gandeng BIN Awasi Media Sosial

Masa Kampanye Pemilu 2019 Dimulai

PROKAL.CO, Masa kampanye pemilihan umum legislatif dan presiden dimulai kemarin (23/9). Inilah masa kampanye pemilu terpanjang sejak reformasi 1998. Dibutuhkan amunisi yang cukup untuk meraup suara.
Indonesia baru akan akan menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan presiden serentak pada 17 April 2019. Masa kampanye Pemilu 2019 adalah 203 hari. Nyaris tujuh bulan ruang publik akan berhias kampanye. Selama itu, para peserta pemilu akan berupaya menunjukkan kualitasnya kepada pemilih. Tujuannya hanya satu, yakni kursi presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Masa kampanye terpanjang membuat para penyelenggara dan pengawas pemilu harus bekerja keras. Agar masing-masing peserta tidak melanggar berbagai regulasi yang ditetapkan. Salah satunya adalah aturan yang mengatur kepala daerah sebagai juru kampanye. Baik gubernur, walikota maupun bupati tak boleh menjadi juru kampanye ketika tak mengajukan cuti.
Ketua Bawaslu Kalsel Iwan Setiawan menegaskan pihaknya akan bertindak tegas ketika peserta pemilu melakukan kampanye di luar ketentuan yang diatur. Salah satunya ketika kampanye melibatkan kepala daerah.
“Kepala daerah tak boleh jadi juru kampanye ketika di hari kerja pelaksanaan. Kecuali mereka cuti. Izin surat cutinya harus disampaikan ke Bawaslu paling lambat 1 hari sebelum kampanye,” tegas Iwan usai Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Siring 0 Km Banjarmasin, Minggu (23/9) pagi.
Iwan juga mengingatkan, peserta Pemilu baik calon Anggota DPRD dan DPD untuk mentaati aturan yang berlaku dalam berkampanye, khususnya dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan jadwal kampanye. “Jadwal kampanye sudah diatur, jangan sampai ada yang berkampanye di luar jadwal,” tambahnya.
Dia mengingatkan, pemasangan APK harus sesuai tempatnya. Yakni dilarang di tempat ibadah, fasilitas pendidikan, kantor pemerintahan, dan kantor pelayanan publik lain seperti rumah sakit. “Kami akan tegas dengan APK ini. Ketika sudah ada teguran, kami langsung bertindak melepas dan memberikan sanksi sesuai aturan,” tegasnya.
Tahapan kampanye yang berlangsung hingga 13 April 2019 mendatang diakuinya sangat panjang. Bahkan membutuhkan tenaga ekstra dalam mengawalnya. Yang paling sulit adalah mengawasi penggunaan media sosial. Kampanye hitam atau penyebaran berita palsu tentu juga bakal marak.
Tak ingin kecolongan, Bawaslu menggandeng Polda Kalsel dalam melakukan pemantauan akun-akun media sosial di jagat dunia maya. “Badan Intelijen Negara (BIN) daerah pun kami libatkan. Kami tak ingin akun-akun yang tak resmi menebar ujaran kebencian yang membuat tahapan pemilu terganggu,” tukasnya.
Ketua KPU Kalsel Edy Ariansyah mengatakan peserta pemilu tidak melalukan kampanye politisasi SARA, mendorong isu-isu hoax dan politik uang. “Silahkan berkampanye, namun harus sesuai aturan yang sudah kami sampaikan ke semua peserta pemilu,” ujar Edy kemarin. KPU sendiri memang sudah mengatur berbagai metode kampanye yang bisa dilakukan peserta pemilu. Mulai pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, iklan, hingga kampanye di media massa. Tiga di antaranya akan difasilitasi KPU. Yakni, alat peraga kampanye (APK), iklan media massa, dan debat capres-cawapres (selengkapnya lihat grafis). Untuk Kalsel, KPU telah memfasilitasi 16 spanduk bagi peserta parpol, serta 5 buah baliho dan 10 spanduk bagi calon DPD.
Dia juga mewanti-wanti, emasangan APK harus memerhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan. “Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi,” terang Edy.
Deklarasi kampanye damai kemarin melibatkan seluruh peserta pemilu di Kalsel. Baik partai politik, maupun calon Anggota DPD RI asal Kalsel. Perwakilan partai politik membaca ikrar damai bersama, sekaligus menandatangani prasasti sebagai bukti ikrar damai tersebut.
Deklarasi kampanye damai sendiri ditutup dengan kirab mengelilingi Sungai Martapura Banjarmasin oleh semua peserta pemilu. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengingatkan, prestasi Kalsel yang selalu kondusif di setiap pemilu harus terus di pertahankan.
Sahbirin juga meminta kepada semua elemen masyarakat agar tak terpancing dengan isu-isu yang tak jelas yang ingin membuat gaduh dan menggangu Pemilu. “Ciptakan terus suasana damai, jangan becakut pepadaan (jangan saling gesek antar sesama. Wujudkan pemilu aman, damai dan sejahtera,” cetus Sahbirin.
Persoalannya, KPU tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memfasilitasi tiga jenis kampanye itu secara masif. Khususnya, APK dan iklan kampanye. ''Anggaran kami untuk itu Rp 400 miliar,'' terang Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ditemui di KPU. APK, contohnya, tidak mungkin bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Untuk baliho, misalnya, KPU sudah menetapkan hanya bisa memfasilitasi 16 baliho untuk level kabupaten/kota. ''Kalau ada kabupaten yang desanya sampai 400 bagaimana,'' tuturnya. Karena itu, KPU mempersilakan setiap peserta pemilu untuk mengadakan alat peraga secara mandiri agar bisa menjangkau lebih banyak wilayah. (mof/ay/ran)

BUKA MASA KAMPANYE: Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menandatangani Deklarasi Damai Pemilu 2019 di Siring Km 0 Banjarmasin, kemarin | 23/9.

Sumber Berita : http://kalsel.prokal.co/read/news/17682-waspada-kampenye-hitam-bawaslu-gandeng-bin-awasi-media-sosial.html

Mengintip Strategi Media Sosial Para Kontestan Pemilu 2019 di Kalsel

Kampanye Milenial Sewa Mahasiswa, untuk Ibu-Ibu Akun Sendiri

PROKAL.CO, Alat peraga kampanye (APK) dibatasi ketat oleh Komisi Pemilihan Umum. Media sosial menjadi alternatif para calon DPD dan legislatif untuk mensosialisasikan diri.
Kampanye melalui Media Sosial (Medsos) diprediksi bakal dilakukan habis-habisan oleh peserta pemilu. Pasalnya, meski waktu berkampanye terbilang lama, pemasangan APK dibatasi ketat oleh Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Daerah (Perda) pun ada yang membatasi pemasangan APK. Para calon yang akan berlaga harus mencari jalan lain. Salah satu yang menggoda adalah kampanye di media sosial.
Berkampanye melalui medsos sebenarnya dibatasi oleh KPU. Akun Medsos yang boleh didaftarkan oleh parpol dan calon Anggota DPD RI hanya maksimal 10 akun.
Meski begitu, sepertinya itu tak masalah. Beberapa akun simpatisan bisa meng-endors para calon ini. Teman dan kolega dikerahkan untuk memaksimalkan kampanye para calon. Penyampaian visi misi lebih bisa interaktif dibanding memasang baliho.
DPD Partai Golkar misalnya sudah jauh-jauh hari memaksimalkan kampanye melalui medsos ini. Bahkan mereka sudah menyiapkan tenaga IT khusus yang akan berkonsentrasi penuh menjalankan akun-akun yang sudah didaftarkan ke KPU. “Kami melibatkan tim khusus yang paham dengan dunia maya, " ucap Amrannuddin, Ketua Biro Media dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Kalsel.
Tim khusus ini memiliki kemampuan mengoperasikan internet, desain grafis. "Bahkan, tim ini pun sudah di bekali pendidikan politik untuk memenangkan Pemilu,” ucapnya.
Hal senada dituturkan, Agustin Nur Martina Putri salah seorang calon anggota DPD RI asal Kalsel. Sejak lama dalam menyongsong tahapan kampanye, dirinya sudah menyiapkan tim khusus sekaligus sebagai relawan dirinya.
“Selain saya sendiri yang menjalankan, ada pula akun Medsos lain yang dibantu oleh relawan. Mereka ini kebetulan punya visi yang sama dengan saya, sehingga mereka bergerak tanpa ada pembiayaan besar,” terang Agustin.
Menurutnya, apa yang dilakukan timnya tersebut berangkat dari kesamaan tujuan yang kemudian bersinergi dalam perjuangan. “Ya, bisa dibilang relawan ini meniti jalan juang yang sama dengan saya,” tukasnya.
Calon Anggota DPD lain, Adhariani pun demikian, tim khusus mengelola akun medsosnya. Menurutnya media sosial sudah menjadi kebutuhan penting. Bahkan, akun medsos untuk menyasar kaum milenial dan ibu-ibu sudah disiapkannya.
Untuk menyasar kaum milenial, dirinya mempercayakan kepada tim khusus yang datang dari mahasiswa dan organisasi. “Mereka sangat memahami kaum milenial. Untuk menyasar ibu-ibu dan yang lain, saya sendiri yang mengelola,” terang Adhariani.
Adhariani sendiri mendaftarkan dua akun medsos. Yakni Instagram dan Facebook. Dua akun ini menurutnya yang sangat efektif untuk berkampanye di dunia maya. “Berbicara biaya, lebih banyak sukarela. Paling untuk beli pulsa dan makan,” terangnya.
Ahmad Zainuddin Djahri, caleg dari Partai Nasdem mengatakan juga melakukan kampanye melalui medsos. Cara ini cangat membantu bagi caleg untuk mempromosikan diri kepada masyarakat. Dia mengaku sudah menyiapkan tim kampanye di medsos.
“Tidak ada anggaran khusus, kita berdayakan kader, anak, dan kita sendiri. Kampanyenya lewat Instagram, Facebook, twitter dan sebagainya,” ujarnya.
Jika ada sisi minusnya, kampanye lewat medsos ini tak seintim dengan pertemuan langsung. “Tatap muka yang terpenting, sekarang ini yang kita galakkan,” ujar Ilham Noor, caleg dari Partai Gerindra.
Dia sendiri tak menampik juga punya tim yang mengurus kampanye media sosial. “Saya juga punya tim kampanye di medsos, dan sudah berjalan lama,” ujar pria yang sekarang masih duduk di DPRD Kalsel Komisi I ini.
Ini dilakukannya karena menilai kampanye di baliho memakan banyak biaya. “Misalnya ukuran 3x1, harga permeter 30 ribu. Rp90 ribu. Kalau dua baliho jadinya 180 ribu. Belum lagi kayunya. Yang mahal itu ongkos pasangnya. Kalau satu baliho Rp500 ribu, satu desa dua baliho. Dikali 150 desa. Itu baru baliho belum lagi lainnya,” ujarnya.
Di media sosial biaya ini bisa ditekan. Hanya perlu paket kuota internet. Berita dari paslon diramu dengan kebijakan daerah kemudian diposting.
“Tidak ada biaya lagi, karena yang ditugaskan kader partai, kalau pribadi saya dibantu keponakan, saudara,” ujarnya. (mof/gmp/ay/ran)

MILENIAL: Agustin Nur Martina Putri, calon DPD yang aktif berkampanye di media sosial.

Sumber Berita : http://kalsel.prokal.co/read/news/17774-mengintip-strategi-media-sosial-para-kontestan-pemilu-2019-di-kalsel.html

MENGHINA ISLAM

Saya seringkali dituding sudah menghina Islam. Terakhir saya malah dipolisikan ketika menulis tentang lantunan kalimat tauhid yang disuarakan oleh segerombolan orang saat mereka mengeroyok seseorang sampai tewas di tempat.

Mereka menyangkal tidak mungkin ada lantunan kalimat "Tiada Tuhan selain Allah" disana, karena itu kalimat suci yang seharusnya dilantunkan ditempat-tempat ibadah.

Mereka yang menyangkal itu adalah mereka yang juga menyangkal ketika teriakan "Tuhan Maha Besar" digelorakan sebelum melakukan bom bunuh diri ditengah kerumunan orang tak berdosa.

Mereka yang menyangkal itu juga adalah orang yang sama yang menyangkal ketika anggota ISIS menggorok leher seseorang sambil bertakbir menyebut nama kebesaran Tuhan..

Buat mereka, itu bukan menghina Islam. Sayalah yang menghina Islam..

Saya yang melakukan otokritik terhadap kelakuan oknum dalam agama saya yang menjual dan menipu orang dengan ayat-ayat Tuhan, adalah penghina Islam.

Saya yang berteriak bahwa banyak sekali orang berbaju agamis, bermulut manis, tapi kelakuan mereka berbau amis, adalah yang cocok dianggap sebagai penghina Islam. Bukan mereka, karena mereka secara tampilan sudah Islam.

Buat para penyangkal, Islam itu adalah bendera, yang ditebarkan dimana-mana, dipublikasikan melalui spanduk secara terbuka, berwarna putih dan hitam. Islam itu adalah simbol, sebuah kebanggaan memakainya. Mirip dengan ketika seseorang memamerkan mobil Lamborghininya, atau tas Hermesnya, atau juga sepatu Bruno Maglinya.

Buat mereka yang menyangkal, Islam itu bukan sebuah ajaran berisi kebaikan, yang seharusnya membuat manusia tunduk dan berserah karena merasa dirinya kecil dan tak berdaya, dan selalu berbuat baik bukan hanya kepada manusia tetapi bahkan mahluk semesta alam, dan seharusnya bersinar dengan ahlak yang cemerlang diantara ajaran lainnya..

Tidak. Buat mereka bukan itu. Islam bagi mereka adalah kalimat Tuhan dalam stiker besar yang terpampang di jendela belakang mobil yang berharga ratusan juta rupiah, atau setidaknya terlihat dengan jenggot panjang yang awut-awutan dan sama sekali tidak sedap dipandang, atau jidat hitam kelam tanda bahwa "saya sholat lho.." dan harus kelihatan, juga celana cingkrang sebagai aksesoris tambahan.

Bahwa ketika mereka yang menyangkal itu berbuat hal yang merugikan sekitar, dan kita mengkritik apa yang dia lakukan, maka kita adalah penghina Islam..

Sungguh "Islami" apa yang mereka lakukan..

Mungkin tulisan inipun akan membakar amarah mereka yang sulit ditahan. Mereka seperti api yang siap membakar siapapun yang berseberangan.

Buat mereka, "kami selalu benar, dan yang lain salah.." adalah doktrin yang selalu dipampatkan dalam otak kecil mereka yang sudah penuh dengan 72 bidadari yang siap menghadapi kengacengan yang haqiqi.

Ah terlalu panjang tulisan ini, mereka pasti gak sanggup membacanya karena sedikit saja ruang dalam akalnya yang tersisa. Buat mereka baca judul saja sudah cukup untuk mempolisikan tulisan ini..

Dan saya selalu menunggu sambil minum secangkir kopi, berapa ratus pengacara lagi harus saya hadapi?

Indahnya hidup ini..

Denny Siregar

Sumber Opini : https://www.dennysiregar.com/2018/09/menghina-islam.html

Mau Di Ahokkan, Denny Siregar Resmi Dilaporkan ke Polisi Oleh Aliansi Santri Indonesia Atas Penistaan Agama

BERANINEWS.COM - Aliansi Santri Indonesia melaporkan Denny Siregar, pegiat media sosial atas kasus penistaan agama ke Bareskrim Mabes Polri karena mengunggah video pengeroyokan suporter di Bandung.
Laporan itu diterima oleh kepolisian dengan nomor surat tanda terima laporan STTL/976/IX/2018/BARESKRIM.
"Sudah kami laporkan saudara Denny Siregar atas tindak pidana hate speech," kata Pengacara Aliansi Santri Indonesia, Muhammad Fayyadh di Bareskrim Jakarta, Kamis (27/9/18).
Denny Siregar dianggap menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya.  

Adapun video yang disebarkan Denny di Twitter adalah video kerusuhan suporter Persija dan Persib dengan suara Lailahaillallah saat pertandingan Liga 1 beberapa waktu lalu.
"Ia mengirim dan menyebar berita hoaks. Dia enggak tahu itu benar tapi melalui Twitter ia menyebar video pelaku yang membunuh supporter The Jak," kata dia.
Fayyadh mengungkapkan penyidik mengenakan dua pasal kepada Denny.
Dua pasal itu ialah Undang Undang nomor 28 ayat 2 tentang ITE dan Pasal 156a KUHP tentang Penistaan agama.
"Artinya penyidik yakin dua pasal ini bisa menjerat Denny. Tinggal kita minta polisi serius menuntaskan kasus ini," ungkap dia.
Ia juga mengaku mendapat informasi dari seorang perwira menengah Polda Jabar bahwa Denny adalah pihak yang mengedit video tersebut.
"Ada seorang pamen di Polda Jabar yang menyatakan bahwa yang mengedit itu Denny Siregar. Diduga kuat yang mengedit kalimat Lailahaillallah di acara kerusuhan itu Denny Siregar. Yang menyampaikan ini bukan masyarakat tapi Pamen di Polda Jabar," ungkap dia.
CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi Denny Siregar terkait tudingan itu.
Hingga kini belum ada pernyataan apapun dari Denny Siregar.
Bukti yang dibawa oleh para Aliansi Santri Indonesia ialah tiga buah cetakan cuitan Denny Siregar di akun Twitter-nya
"Dia melakukan nista agama dan sangat menyulut bara api. Kami ingin ini diusut tuntas. Karena cuitan ini mengandung fitnah dan kami datang murni atas pembelaan agama," ujar Perwakilan Aliansi Santri Indonesia, Maulidan Akbar.
Pada cuitannya yang disebar melalui akun @Dennysiregar7, Denny menghubungkan ajaran Islam dengan ISIS.
"Para suporter itu menghabisi seseorang sambil berzikir "Tiada Tuhan selain Allah.." Entah apa yang ada di dalam mereka semua . Apa karena keseringan melihat ISIS menggorok manusia?" cuit Denny. Namun, unggahan itu kini sudah dihapus Denny.

Sumber Berita : https://www.beraninews.com/2018/09/mau-di-ahokkan-denny-siregar-resmi.html

Wali Nagari Se-Sumatera Barat Dukung Jokowi, Gerindra Gemeteran Takut Kalah & Minta Bawaslu Bertindak

BERANINEWS.COM - Gerindra mendapatkan informasi bahwa wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Gerindra menganggap hal tersebut melanggar UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan wali nagari merupakan jabatan politik di Sumbar untuk memimpin sebuah nagari atau desa.
Wali nagari sama saja dengan kepala desa. Dalam UU Pemilu, kepala desa, disebut Andre, tak boleh membuat keputusan politik yang merugikan salah satu paslon.

Dukungan itu, disebutnya, merugikan lawan Jokowi, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Pasal 282 menyatakan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan peserta pemilu dalam masa kampanye," kata Andre dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (27/9/2018).
Andre, yang juga juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mendapatkan langsung bukti video dukungan tersebut.
Dia menegaskan Bawaslu harus mengusut dukungan itu. Bukan hanya dirinya yang mendapat video itu, Andre mengklaim bukti serupa telah tersebar di media sosial.
"Soal sanksinya sudah diatur dalam Pasal 490. Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon bisa dipidana paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta," kata Andre.
Andre mengharapkan tidak ada lagi pejabat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, nagari atau desa yang menyatakan dukung-mendukung terhadap pasangan tertentu. Menurut Andre, ini mencederai demokrasi.
Andre mendesak Bawaslu secepatnya memproses para pejabat yang menyatakan dukungan, apalagi menggunakan fasilitas negara. Seperti Bupati Pessel Hendrajoni, yang mengklaim dana APBN dari pajak rakyat sebagai uang dari Jokowi.
"Itu kan aneh dan sama juga menyebar info tidak valid," kata dia.
Andre menyebut wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya menyatakan sikap dukungan ke Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Dalam video yang didapatkan Andre, dukungan itu disebutnya diberikan karena keberhasilan dan perhatian Jokowi yang sangat besar untuk Kabupaten Dharmasraya.
Andre mendapat informasi bahwa pernyataan dukungan tersebut dilakukan di Kantor Wali Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Kamis (27/9/18) hari ini.
Wali Nagari Sungai Dareh Hendrianto disebut sebagai salah satu inisiator deklarasi dukungan terhadap Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Ini Alasan Wali Nagari Se-Sumbar Dukung Jokowi
Wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menyatakan dukungan secara terbuka terhadap pasangan capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dukungan itu diberikan karena Jokowi dianggap berhasil membangun bangsa.
Wali nagari merupakan penyebutan untuk jabatan fungsional setingkat kepala desa di Sumatera Barat.
Mereka digaji dengan menggunakan APBD masing-masing daerah.
Pernyataan sikap itu disampaikan di halaman Kantor Wali Nagari Sungai Dareh di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Kamis (27/9/2018) siang.
Sebanyak 40 wali nagari di daerah itu yang menamakan diri sebagai Aswana (Asosiasi Wali Nagari) Dharmasraya menyatakan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 karena dianggap berhasil membangun bangsa.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Hendrianto, Wali Nagari Sungai Dareh, Jokowi berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunannya dirasakan langsung oleh masyarakat di segala bidang.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa kemajuan di Dharmasraya, terutama kemajuan pembangunan di desa, tidak terlepas dari perhatian pemerintah pusat yang dipimpin Jokowi. Keberadaan dana desa juga menjadi bukti nyata kinerja Jokowi selama ini," kata Hendrianto.
Menurut Hendrianto, dukungan wali nagari ini merupakan tindak lanjut dari dukungan serupa yang disampaikan secara terbuka oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska bersama sembilan kepala daerah lainnya di Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
Kabupaten Dharmasraya sendiri merupakan salah satu basis PDI Perjuangan di Sumatera Barat bersama Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi tersebut. Jokowi membuat heboh karena tidur di hotel kelas melati.

Sumber Berita : https://www.beraninews.com/2018/09/wali-nagari-se-sumatera-barat-dukung.html

Yang Suka Teriak Antek Komunis Aseng Mendadak Sepi , Hadiri Perayaan Hari Nasional China, Prabowo: Tiongkok Sangat Penting bagi Indonesia

BERANINEWS.COM - Capres Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Nasional Republik Rakyat China (RRC). Perayaan digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (27/9/2018), Prabowo mengenakan beskap Betawi. Tampak juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier dan Maher Algadri mendampingi Prabowo.
Sepuluh menit kemudian, Dewan Pembina Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga hadir. AHY tiba mengenakan jas hitam bergaris.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian menyambangi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. Kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan undangan perayaan Hari Nasional China.

Prabowo: Tiongkok Sangat Penting bagi Indonesia
Capres Prabowo Subianto mengatakan China sangat penting bagi Indonesia. Karena itu, hubungan Indonesia dengan China harus dijaga.
"Ya ini Hari Nasional Republik Rakyat Tiongkok, ya saya dapat undangan, saya hadir. Kita memandang Republik Rakyat Tiongkok sangat penting bagi Indonesia. Jadi kita harus pelihara hubungan baik, kita harus tingkatkan hubungan dalam tingkat yang lebih baik, saling membantu," kata Prabowo setelah menghadiri Hari Nasional China di Hotel Sangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).
Prabowo mengatakan, bukan hanya dengan China, Indonesia juga harus memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain. Sebab, menurutnya, 1.000 kawan terlalu sedikit.
"(Terhadap) semua negara, harus baik kita," ujarnya.
"Indonesia harus punya filosofi. Pandangan saya, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak," lanjut capres nomor urut 02 itu.
Dalam acara ini, Prabowo hadir sebagai tamu undangan. Dewan Pembina Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga hadir.
Di sela-sela acara, Prabowo dan AHY sempat diajak naik ke atas panggung. Di sana, Prabowo dan AHY melakukan potong kue bersama undangan lainnya.

Sumber Berita : https://www.beraninews.com/2018/09/yang-suka-teriak-antek-komunis-aseng.html

Fahri Hamzah ‘Semprot’ HNW, Sandi Bukan Ulama Tapi Pedagang

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut bakal calon presiden (cawapres) Sandiaga Uno termasuk golongan ulama. Fahri Hamzah tak sepakat.

“Jadi ini ada kekacauan cara kita, semua, berpikir ya, karena tersudut oleh merek-merek gitu, bahwa harus ulama, harus tidak,” kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Bagi Fahri, makna kata ‘ulama’ adalah ilmuwan. Fahri mengategorikan eks Wagub DKI Jakarta itu sebagai pedagang.

Baca: HNW Sebut Sandi Ulama, Yusuf Muhammad Tantang Tes Ngaji dengan Hadiah Mobil

“Ilmuwan itu ya ilmuwan, bukan apa namanya… pedagang, gitu. Sandi itu pedagang, namanya tajir kalau di dalam bahasa orang kampung kita itu, tajir. Ya bukan ulamalah,” kata Fahri.

Fahri menyebut ulama adalah orang yang bersekolah agama, hafal Alquran, hafal hadis, dan sebagainya. Sandi, ditegaskan Fahri, tak termasuk golongan ulama.

“Lah pedagang seperti Sandi disebut ulama kan nanti jadi repot,” ucap Wakil Ketua DPR itu. Sandi sebelumnya disebut sebagai santri. Fahri setuju dengan sematan ‘santri’ itu.

Baca: Eko Kuntadhi: Gerindra ‘Akuisisi’ PAN dan PKS

“Kalau santri iya, mungkin dia lagi belajar lagi nyantri. Cuma ini kan karena orang itu tertuduh gitu loh. Jadi karena KH Ma’ruf ulama, Sandi ulama juga? Ya nggak bisa begitu. Ada ketegorisasinya,” ucap dia. (SFA/DetikNews)

Sumber Berita : http://www.salafynews.com/fahri-hamzah-semprot-hnw-sandi-bukan-ulama-tapi-pedagang.html

Ketua DPR Tepis Tuduhan Din Syamsuddin Soal Pencekalan Rizieq

JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bukan keputusan pemerintah Indonesia terkait pencekalan Habib Rizieq oleh Arab Saudi. Menurut Bamsoet, tudingan ada campur tangan pemerintah Indonesia terhadap pencekalan Rizieq akan menjadi masalah hukum jika tak terbukti benar.

“Bukan keputusan pemerintahan Indonesia yang melarang. Jadi salahnya di mana?,” ujar Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Tudingan Indonesia ikut mencampuri pencekalan Rizieq akan menjadi masalah hukum jika tidak terbukti. Hal ini karena permasalahan tersebut menyangkut hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi.

Bamsoet mengatakan, tudingan itu berpotensi menimbulkan permasalahan hukum jika terbukti tidak benar. Apalagi tudingan itu menyangkut dua negara.

“Ini jadi masalah hukum kalau itu tidak benar. Karena ini menyangkut hubungan kedua negara ya. Perlu dipastikan yang statement daripada Duta Besar Arab Saudi dan harus dipertanggung jawabkan karena itu bukan pihak Indonesia yang melakukan itu,” tuturnya.

Bamsoet juga meragukan tudingan pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum pada Habib Rizieq. Mengingat, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dilindungi sesuai UUD 1945.

“Jadi dalam UUD 45 dalam konstitusi setiap warga negara dilindungi oleh negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri keberadaannya dilindungi oleh negara. Memang kewajiban negara melindungi warga negaranya. Nah kalo ada informasi seperti itu justru saya ragu,” kata Bamsoet.

Sebelumnya diberitakan, Din Syamsuddin menyebut ada kemungkinan campur tangan pemerintah Indonesia terhadap pencekalan Habib Rizieq oleh Arab Saudi. Hal ini karena pemerintah Indonesia memiliki sikap terhadap Habib Rizieq.

“Sangat mungkin ya (ada campur tangan pemerintah). Pemerintah Indonesia kebetulan punya sikap terhadap Habib Rizieq, terutama ketaksukaan atau karena ada mungkin tuduhan tertentu sama mungkin dan sangat lazim terjadi sebuah pemerintah berhubungan dengan pemerintahan luar negeri tempat seseorang itu berada,” kata Din kepada wartawan di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9). [ARN]

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/09/27/ketua-dpr-tepis-tuduhan-din-syamsuddin-soal-pencekalan-rizieq/

Para Pemuka Agama Tolak Politisasi Rumah Ibadah

JAKARTA – Memasuki masa kampanye pemilihan umum dan presiden 2019, suasana politik semakin memanas. Sejumlah pemuka agama berharap persaingan politik jangan membuat rumah ibadah dipolitisasi guna menuai dukungan.

Tokoh religius berikrar supaya rumah ibadah bebas dari nuansa politis adalah Din Syamsuddin sebagai perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Romo Endro yang mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua umum Persatuan Gereja Indonesia Henriette T. Hutabarat Lebang.

Kemudian Nyoman Udayana mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia, Philip Widjaja mewakili Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Uung Sendana dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) dan Bhikkhu Cittajayo dari Sangha.

“PGI dalam surat pastoral mengimbau semua gereja untuk tidak menjadikan rumah ibadah atau mimbar jadi ajang kampanye,” kata Henriette dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/9).

Henriette mengungkapkan setiap jemaat memiliki pandangan politik yang berbeda. Sehingga, mengizinkan kampanye di rumah ibadah bakal bikin gaduh.

“Sebab pilihan politik jemaat beda. Kalau mimbar dijadikan bisa jadi perpecahan,” kata dia.

Philip Widjaja sebagai perwakilan Permabudhi juga menyatakan Vihara bukanlah sarana kampanye. Mereka khawatir pembiaran kampanye politik di mimbar bisa menggiring opini.

“Saya kira selama ini Buddha jarang sekali ada kejadian mimbar jadi ajang politik. Kami serahkan kebebasan ini terhadap individu tidak ada pemasangan dan penggiringan opini,” kata dia.

Sedangkan Din menilai politik dan agama adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam ajaran Islam. Namun, menurutnya penggabungan antara agama dan politik hendaknya harus memerhatikan nilai-nilai dan etika moral yang ada.

“Kaitan agama dan politik itu tidak terelakkan tapi memiliki etika dan moral Berbicara tentang moralitas dari sudat pandangan agama, tempat ibadat tidak seharusnya jadi kampanye politik apalagi untuk mendukung seseorang,” kata dia.

Mereka juga berharap pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) bisa beradab. Mereka berpesan agar para penyelenggara pemilu tahun depan bisa mewujudkan pemilu yang berkualitas.

“Memesan kepada penyelenggara negara, KPU/Bawaslu agar melaksanakan tugas secara benar, jujur, adil, profesional, imparsial dan penuh tanggungjawab,” kata Uung Sendana.

Mereka juga meminta pemerintah tidak memihak kelompok tertentu dan melindungi masyarakat dari konflik.

“Memesan kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dalam perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan yang menyinggung seperti keyakinan, ras, agama, antargolongan dan suku,” ujarnya. [ARN]

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/09/27/para-pemuka-agama-tolak-politisasi-rumah-ibadah/

Kiai Ma'ruf: Alhamdulillah Tak Ada Lagi Perbedaan NU Struktural dan Kultural

Jember, (Tagar 28/9/2018) - Calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin meminta doa restu kepada sejumlah ulama dengan mengunjungi beberapa pondok pesantren di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
"Saya datang ke sejumlah pesantren untuk silaturahmi dan mohon doa restu karena saya diminta Pak Jokowi untuk mendampingi beliau sebagai cawapres," kata Ma'ruf Amin di Pesantren As-Shidiq Putra di Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Kamis (27/9) dilansir Antara.
Ia menilai warga Nahdlatul Ulama (NU) kompak dalam mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan dirinya dalam Pemilu Presiden 2019 baik NU di tingkat struktural maupun kultural.
"Alhamdulillah kami mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur yang dideklarasikan oleh Yenny Wahid, sehingga warga NU kompak seluruhnya dan semua simpul NU mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1," tuturnya.
Saat ini, lanjut dia, tidak ada perbedaan antara NU struktural dan kultural dalam aspirasi politik karena pihaknya sudah bertemu sejumlah kiai untuk mendapatkan restu dan dukungan dalam Pilpres 2019.
"Semua sudah utuh, jangan ditanya berapa target suara yang diraih karena keinginan kami besar dan paling penting kami bisa memenangkan suara mayoritas dari NU," ucap mustasyar PBNU itu.
Ia mengatakan kunjungan ke Pesantren As-Shiddiq Putra untuk pamit dan meminta doa restu keluarga besar KH Achmad Siddiq yang merupakan Rois Aam Pengurus Besar NU (PBNU) di era 1980-an saat Gus Dur menjadi Ketua Tanfidz PBNU.
"Saat KH Achmad Shiddiq menjadi Rois Aam, saya Khatib Aam dan saya dulu sering ke Pesantren As-Shiddiq di Jember untuk membicarakan tentang NU," tuturnya.
Setelah mengunjungi Pesantren As-Shiddiq Putra, Ma'ruf Amin bersama rombongan melanjutkan safari politiknya ke Pesantren Nurul Islam yang diasuh oleh Ketua Suriah PCNU Jember Muhyidin Abdussomad di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari.
Sejumlah pondok pesantren di Jember yang dikunjungi cawapres yang berpasangan dengan Jokowi itu yakni Pesantren As-Shidiqiyah Putra di Kecamatan Kaliwates, Pesantren Nurul Islam di Kecamatan Sumbersari, Pesantren Al-Qodiri di Kecamatan Patrang, dan Pesantren Assuniyah di Kecamatan Kencong.

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin (tengah), berdoa bersama pengasuh pondok berdoa di Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kamis (27/9/2018). Ma'ruf Amin yang berpasangan dengan Joko Widodo mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Jember untuk bersilaturahmi dan meminta dukungan sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019. (Foto: Antara/Seno)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/kiai-maruf-alhamdulillah-tak-ada-lagi-perbedaan-nu-struktural-dan-kultural  

Pendukung Prabowo Ingin Indonesia Menjadi Negara Islam

Oleh: Denny Siregar*
Bara api "Arab Spring" ternyata masih belum padam....
Hanya sekarang mereka memindahkan kekuatannya dari Timur Tengah ke Asia dimana Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia menjadi sasarannya.
Pola-pola mereka sebenarnya bisa tampak jelas di sini. Mereka masuk melalui tempat ibadah dengan membangun logika berdasarkan kebanggaan beragama dan ideologi khilafah. Sama persis seperti yang mereka lakukan di Suriah, Irak, Afghanistan, Libya dan banyak negara Timur Tengah lainnya.
Dan fokus mereka ada di Pilpres 2019 ini. Ini Pilpres menentukan bagi kelompok fundamental untuk menentukan peta kekuatan mereka selanjutnya.
Pertanyaannya, mereka akan menguat di kubu sebelah mana?
Lembaga Survey Indonesia atau LSI, Kamis, 24 September, mengumumkan hasil surveinya yang cukup mengagetkan bahwa pendukung Prabowo yang ingin Indonesia menjadi seperti Timur Tengah meningkat, dari Agustus 2018 yang sekitar 38,8 persen naik di bulan September 2018 menjadi 50 persen.
Kenaikan yang signifikan dalam waktu hanya satu bulan. Dan dari survei LSI juga terbaca bahwa pendukung Prabowo yang suka Indonesia khas Pancasila menurun drastis.
Ini menunjukkan bahwa kelompok agamis dan fundamentalis merapat ke Prabowo. Mereka-mereka inilah yang ingin Indonesia bisa menjadi seperti negara Islam seperti Timur Tengah. Dan mereka membutuhkan kekuatan politik yang kuat untuk mewujudkan cita-cita mereka.
Survei LSI ini seharusnya disikapi sebagai peringatan yang berbahaya, bahwa ada kekuatan luar yang ingin menjadikan negeri bineka ini sebagai negara Islam dengan model sistem NKRI bersyariah. Sistem yang tidak jauh dengan khilafah.
Dan Prabowo adalah "kuda tunggangan" yang baik karena ia membutuhkan suara demi kemenangannya. Karakter Prabowo yang selalu "welcome" pada setiap ideologi yang datang dan tidak tegas dalam menunjukkan nasionalismenya adalah kelebihan bagi kelompok fundamental ini. Mereka pasti akan all out untuk mendukung Prabowo, dengan segala cara, hoaks dan fitnah jika bisa.
Hasil survei ini juga menjadi peringatan buat benteng penjaga NKRI, yang ingin tetap menjaga negeri ini berada di bawah ideologi Pancasila. Jika Prabowo nanti memerintah, maka kelompok fundamental Islam yang terkenal intoleran dan radikal, akan menguasai banyak wilayah di NKRI dan mulai memberangus orang-orang atau lembaga yang berseberangan dengan mereka.
Ambil contoh saja kasus Meiliana di Tanjung Balai Sumatera Utara yang harus dipenjara karena mempermasalahkan bisingnya azan melalui toa. Kelompok fundamental ini terkenal dengan pemaksaan kehendaknya melalui kekuatan massa. Dan kekuatan massa ini bisa mempengaruhi penilaian aparat kepolisian dan pengadilan..
Jadi saya jujur agak heran juga dengan non muslim dan muslim moderat yang mendukung Prabowo sebagai Presiden di 2019. Apa mereka tidak sadar bahwa dampaknya akan membuat mereka makin tertekan dalam mewujudkan keadilan bersama sebagai anak bangsa?
Entahlah. Kadang logika tidak berjalan berdasarkan fakta, hanya emosi belaka.
Saya sendiri jelas akan melawan mereka dengan segala cara. Meski saya Islam, saya tidak mendukung adanya negara Islam seperti yang mereka cita-citakan. Saya cinta Indonesia dengan segala kebinekaannya.
Seruput kopinya....
*Denny Siregar penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

Bakal calon presiden Prabowo Subianto (tengah) dan calon wakil presiden Sandiaga Uno (kanan) bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (7/9/2018). (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Sumber Berita :  https://www.tagar.id/pendukung-prabowo-ingin-indonesia-menjadi-negara-islam

Ikatan Sarjana NU Ajak Eks HTI Kembali ke Pangkuan Pertiwi

ISLAMNUSANTARA.COM, Jombang – Upaya banding yang dilakukan HTI ditolak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, Rabu (26/9). Ini artinya, keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) membubarkan HTI sebelumnya tetap berlaku.
Atas hal ini, mereka (eks HTI) dan simpatisannya saatnya kembali ke pangkuan pertiwi dan bersama-sama menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Simpatisan dan kader HTI, mari kembali ke pangkuan pertiwi,” kata Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jombang Moh Makmun, Kamis (27/9).
Negara Indonesia didirikan melalui perjuangan bangsa yang luar biasa. Bahkan mempertaruhkan nyawanya demi tegaknya kemerdekaan Indonesia.
Dalam perkembangannya, menurut pandangan Makmun selalu diisi dengan sikap rukun serta saling menguatkan antarbangsa, hingga Indonesia semakin berkembang dan maju dengan sistem demokrasinya.
“Indonesia sejatinya negara yang damai, tenang. Masyarakat bisa hidup berdampingan, semua umat beragama bebas menjalankan ajaran agamanya, tak perlu khilafah,” ujarnya.
Karena itu, kepada eks HTI, ia juga meminta agar mereka ikut serta mengisi NKRI ini dengan hal-hal yang positif yang bisa memajukannya. Dan tidak lagi menekankan pada persoalan politik internalnya, yakni mengubah ideologi negara.
“Mari isi NKRI dengan sesuatu yang lebih baik daripada hanya berorientasi politik kekuasaan semata,” jelas salah seorang dosen Unipdu Peterongan Jombang ini. (ISNU)

Sumber Berita : http://www.islamnusantara.com/ikatan-sarjana-nu-ajak-eks-hti-kembali-ke-pangkuan-pertiwi/

Upaya Banding HTI Akhirnya Ditolak PT TUN

ISLAMNUSANTARA.COM, Jakarta – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menolak permohonan banding perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alhasil, pembubaran HTI oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sah.
Kasus bermula saat Menkumham mengeluarkan SK Nomor AHU 30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan SK Kemenkumham Nomor AHU- 00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Mendapati pencabutan SK itu, Hizbut Tahrir tidak terima dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.
Pada 7 Mei 2018, PTUN Jakarta menolak gugatan HTI itu dan menguatkan SK Kemenkumham. Hizbut Tahrir tidak terima dan mengajukan banding. Apa kata PT TUN?
“Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding,” ujar majelis PT TUN Jakarta yang dikutip dari website-nya, Rabu (26/9/2018).
Duduk sebagai ketua majelis, Kadar Slamet, dengan anggota majelis Djoko Dwi Hartono dan Slamet Suparjoto. Ketiganya bulat menyatakan tindakan Kemenkumham tidak bertentangan dengan asas contrarius actus karena Menkumham berwenang menerbitkan keputusan TUN tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.
“Maka atas dasar kewenangan tersebut Kemenkumham berwenang mencabut keputusan a quo atas dasar oleh fakta-fakta pelanggaran sebagaimana telah dipertimbangkan HTI,” ujar majelis dengan suara bulat.
Majelis juga menyatakan fakta hasil pembuktian perkumpulan HTI terbukti.
“Terbukti mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila UUD NRI Tahun 1945 serta kegiatan-kegiatan menyebarluaskan ajaran atau paham tersebut arah dan jangkauan akhirnya bertujuan mengganti Pancasila, UUD 1945, serta mengubah NKRI menjadi negara khilafah,” ujar majelis.
“Maka sudah menyangkut ancaman serius terhadap keutuhan negara dan kesatuan bangsa sehingga menurut pendapat majelis tingkat banding, Tergugat (Menkumham, red) atas diskresi yang dimiliki berwenang menerbitkan objek sengketa,” pungkas majelis. (ISNU)
Sumber: Detiknews

Sumber Berita : http://www.islamnusantara.com/upaya-banding-hti-akhirnya-ditolak-pt-tun/

Peran Penting Ulama dan Pesantren Bagi Indonesia Menurut Kiai Ma’ruf Amin

ISLAMNUSANTARA.COM, Tegal – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin menjelaskan pentingnya peran seorang ulama dan keberadaan pesantren bagi Indonesia.
“Untuk menjadi ulama itu perlu mondok. Keberadaan ulama harus estafet. Para ulama sepuh wajib mempersiapkan generasi mudanya untuk menjadi ulama selanjutnya sebagai pembimbing bangsa,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Kiai Ma’ruf Amin saat menghadiri Harlah Ke-67 Pesantren Miftachul Mubtadi’in sekaligus peringatan Haul Ke-65 KH Muhsin dan KH Umar Muhsin selaku pendiri pesantren di Desa Tegalkubur, Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (25/9).
Kiai Ma’ruf juga menyoroti soal hadirnya banyak kiai dan ulama yang tidak mondok. Sebab menurut dia, sebelum menjadi ulama dan kiai, seseorang harus mondok atau mengenyam pendidikan pesantren terlebih dahulu. Bahkan, kata Ma’ruf, para orangtua minimal menyekolahkan dan mengirim salah satu anaknya ke pesantren.
“Jadi kalau punya lima anak, satu di antaranya harus mondok. Satu anak itu harus yang paling pintar dan cerdas,” terangnya.
Di depan ribuan santri dan warga Pesantren Miftachul Mubtadi’in, Kiai Ma’ruf menyebut bahwa zaman sekarang, kalangan santri dan pesantren memiliki potensi yang sangat besar untuk ikut memimpin negeri. Menurut dia, kalangan pesantren tidak kalah hebat dengan para profesional yang ada.
“Pesantren dan santri sangat memiliki potensi yang amat besar untuk memimpin negeri, bahkan menjadi Presiden sekalipun,” tambahnya.
Kiai Ma’ruf menjelaskan dirinya hadir di Kabupaten Tegal hanya ingin bertemu kawan lama yang juga merupakan pendiri pesantren yakni KH Muhsin dan KH Umar Muhsin. “Pendiri pesantren ini kawan saya, kebetulan lagi haulnya almarhum juga, ya saya sempatkan ke sini. Saya juga minta pamit ke para ulama dan santri di sini karena saya diajak untuk gabung membangun pemerintahan,” ujar Kiai Ma’ruf.
Sebagai golongan yang mewakili santri, dirinya juga ingin menghilangkan disparitas dan kesenjangan yang terjadi antara golongan muda dengan tua. Kemudian, lanjut dia, kesenjangan yang terjadi antara pusat dengan daerah-daerah.
“Jadi agar tak ada kesenjangan antar penduduk-penduduk lokal, saya juga ingin meminta keterlibatan santri dalam perekonomian umat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa peran pesantren di Indonesia sangat penting. Sebab menurutnya, pesantren-pesantren yang ada di Indonesia dapat berperan penggerak perekonomian umat di sekitarnya. “Lewat pesantren, perekonomian lokal bisa maju, potensi yang dimiliki santri dan pesantren sangat besar,” cetusnya.
Selain menghadiri Haul KH Muhsin dan KH Umar Muhsin, Kiai Ma’ruf juga melakukan silaturahim dengan kader penggerak NU dan pengurus NU dan Badan Otonom NU se Kabupaten Tegal di Gedung PCNU setempat.
Hadir dalam kesempatan itu, Plt Bupati Tegal Hj Umi Azizah, Rais PCNU Kabupaten Tegal KH Chambali Utsman, Ketua PCNU H Akhmad Wasy’ari, Anggota DPR, DPRD dan sejumlah ulama. (ISNU)
Sumber: NU Online

Sumber Berita : http://www.islamnusantara.com/peran-penting-ulama-dan-pesantren-bagi-indonesia-menurut-kiai-maruf-amin/
 
Re-Post by MigoBerita / Jum'at/28092018/10.14Wita/Bjm