» » Protes : Kenapa pak Jokowi cuma dibawa ketempat Normal ?

Protes : Kenapa pak Jokowi cuma dibawa ketempat Normal ?

Penulis By on Minggu, 24 Oktober 2021 | No comments

Migo Berita - Banjarmasin - Protes : Kenapa pak Jokowi cuma dibawa ketempat Normal ? Sedangkan tempat-tempat yang masih perlu "percepatan" pembangunan malah tidak dibicarakan, Cuma pabrik kelapa sawit John Lin milik Haji Isam kerbat paman Birin Gubernur Kal-sel serta jembatan "Basit" atau Sei Alalak. Sedangkan jalan-jalan rusak yang perlu penanganan cepat malah "Terkesan" tidak di agendakan untuk di "Lihat" oleh pak Jokowi presiden Republik Indonesia. Seandainya pak presiden melihat langsung dan bisa bercengkrama dengan rakyat Kalimantan Selatan, tentu cerita menjadi lain. Agar tidak gagal paham, baca tuntas berbagai artikel yang telah kita kumpulkan. Be smart people....

Inilah pesan pembangunan di Indonesia Timur oleh pak Presiden dan jajaran kabinetnya yang terlibat secara masif, silahkan klik di https://online.fliphtml5.com/lidzl/jcjy/?gclid=EAIaIQobChMIv7mv7MPk8wIVRhe9Ch3YvgAxEAEYASAAEgIsvvD_BwE#p=10

Akankah Kehidupan Dunia Kembali Normal?

Sejumlah pertandingan Liga Champions 2021 yang disiarkan secara live di SCTV pada minggu-minggu ini sungguh membuat hati berbunga-bunga. Bukan karena tim favorit kebetulan menang, namun karena melihat tribune yang sudah dipenuhi penonton.

Pemandangan ini tentu terasa "aneh" di masa pandemi ini. Apalagi hampir semua penonton tidak menggunakan masker. Yang mengenakan masker hanya segelintir, bisa dihitung dengan jari. Suasana di tribun seolah dunia tidak sedang dilanda wabah covid-19.

Sejak wabah ini melanda dunia awal tahun 2020, aktivitas olahraga mati suri. Liga-liga dunia sepakbola dihentikan. Kalaupun beberapa waktu kemudian pertandingan mulai digelar, namun tanpa seorang pun penonton di tribun. Yang ada di dalam stadion hanya pemain cadangan dan official, dan umumnya menggunakan masker. Sementara penonton hanya menyaksikan di rumah masing-masing secara online.

Seperti itulah pemandangan yang sangat menyedihkan ketika itu. Permainan sepakbola di liga terkemuka dunia berlangsung "sepi". Memang terdengar sorak-sorai penonton di televisi, namun melihat bangku-bangku yang kosong melompong di tribune, perasaan menjadi hambar.

Lionel Messi yang ,masih di Barcelona, ketika La Liga berangsur dimulai kembali, menyatakan bahwa sepak bola tidak akan pernah sama lagi. Maksud si La Pulga tentu karena penonton tidak akan boleh lagi memadati stadion-stadion. Ungkapan hati Messi waktu itu tentu layak diamini banyak orang.

Namun sepertinya Messi yang kini bermain untuk PSG, harus meralat ucapannya yang dulu itu. Sebab kini suasana di berbagai stadion liga-liga utama Eropa sudah berangsur pulih. Misalnya saja pertandingan dini hari tadi (Kamis 21 Oktober 2021 WIB), antara MU melawan Atalanta di Old Trafford, disesaki penonton. Tiada beda dengan masa-masa "normal" dulu.

Dalam pertandingan di Grup F itu, MU menang dengan skor 3-2. Awalnya tim tuan rumah tertinggal dua gol. Namun akhirnya bisa dibalas dengan gol-gol yang masing-masing disarangkan oleh Marcus Rashford, Maguire, dan Christiano Ronaldo. Kini MU menjadi pemuncak grup dengan nilai 6, sementara Atalanta di posisi dua dengan nilai 4.

Kepuasan melihat tim favorit memenangkan pertarungan tentu tidak sebanding dengan rasa girang menyaksikan stadion yang penuh sesak oleh penonton. Bagi penulis sendiri, suasana di tribune penonton justru tampak lebih membahagiakan ketimbang hasil positif yang diraih tim yang ditukangi oleh Oleg Gunnar Solskjaer tersebut.

Saat ini, yang lebih penting adalah melihat dunia kembali ke dalam kehidupan normal. Setelah hampir dua tahun kehidupan begitu mencekam gara-gara wabah covid-19, mungkin sudah tiba saatnya dunia menyongsong era "baru". Ini memungkinkan karena umat manusia sudah berhasil menaklukkan wabah covid-19 berkat vaksinasi.

Tetapi apakah memang demikian? Apakah dunia sudah benar-benar mampu menjinakkan wabah menular ini dengan vaksin yang ditemukan setelah satu tahun didapatkan lewat riset? Mungkin tidak ada yang berani mengatakan "ya", sebab pada kenyataannya covid-19 ini memang bandel(?)

Posisi negeri kita juga menjadi sorotan soal pandemi ini. Pada gelombang pertama, korban yang terpapar setiap hari hanya ribuan, dan sempat melandai menjadi ratusan. Namun tiba-tiba terjadi gelombang kedua yang jauh lebih dahsyat, karena dipicu oleh sebaran varian Delta yang daya tularnya jauh lebih cepat dan mematikan.

Di masa serangan gelombang kedua antara Juni - Agustus 2021 itu, pemerintah dan rakyat tampak frustrasi menerima kenyataan per hari bertambah pasien yang terpapar di kisaran angka puluhan ribu -- bahkan sampai menyentuh angka 50 ribu!

Suasana benar-benar mencekam. Rumah-rumah sakit dan tempat-tempat khusus perawatan pasien covid-19 banyak yang overload. Di beberapa daerah, pasien-pasien yang baru datang, banyak yang ditempatkan di luar karena ruangan sudah penuh. Demikian pula dengan oksigen yang katanya sulit didapat.

Tetangga penulis yang beberapa hari sebelumnya tampak santai-santai saja di teras rumahnya, siang itu diberitakan lewat WA, sudah meninggal di rumah sakit yang jauh dari rumah, dalam arti rumah sakit itu berada di wilayah, yang cukup jauh.

Kabarnya, ketika terasa gejala covid-19, yang bersangkutan dilarikan ke rumah sakit. Namun karena persediaan oksigen yang langka, dia dibawa ke rumah sakit yang jauh. Sayang sekali, di rumah sakit itu beliau menghembuskan nafas terakhir. Mungkin karena telat penanganan mengingat perjalanan yang jauh?

Tapi kini perkembangan sungguh melegakan mengingat di berbagai belahan dunia ini sudah tampak keramaian, seperti di stadion-stadion sepak bola Liga Champions tadi. Di negeri kita sendiri, Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kunjungan sudah agak longgar soal larangan kerumunan.

Sekolah-sekolah sudah mulai dibuka. Pusat-pusat bisnis semacam mal sudah ramai, meski untuk masuk ke sana sedikit ribet, sebab harus memperlihatkan aplikasi smartphone bahwa pengunjung sudah divaksin lengkap.

Kemajuan ini diyakini karena tingkat vaksinasi yang sudah cukup tinggi, sehingga tercapai suatu kondisi yang disebut sebagai herd immunity. Benarkah demikian? Mungkin masih terlalu dini menyimpulkan seperti itu.

Pada kenyataannya, wabah ini belum berakhir, sebab per hari masih terdapat ratusan pasien baru. Sementara penderita yang sembuh, angka hariannya kini jauh lebih tinggi dari yang terpapar. Sekalipun demikian, perkembangan ini sangat membahagiakan kita semua, meski harus waspada tentang kemungkinan gelombang ketiga melanda negeri kita?

Semoga prediksi-prediksi yang buruk itu tidak pernah terjadi lagi. Yang perlu masyarakat jangan lengah, masih harus tetap menjalankan prokes dengan ketat. Namun tidak salah jika kita mulai optimis menyambut dunia yang kembali akan "normal"?

Sumber Utama : https://seword.com/umum/akankah-kehidupan-dunia-kembali-normal-12mcYpHeoM

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf: Jokowi Perlu Evaluasi Kabinet, Jangan Ada yang Fokusnya Terbagi

Dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua, mendapat beragam tanggapan dari masyarakat dan mahasiswa. Sebagian mengatakan tujuh tahun pemerintahan Jokowi, perubahan besar dan terobosan positif telah dilakukan. Lainnya mencibir dan memojokan, padahal data dan fakta sudah berbicara mengenai keberhasilan tujuh tahun pemerintahan Jokowi.

Namun perjalanan pemerintahan Jokowi di periode kedua ini terganggu oleh musibah yang tak diduga-duga. Belum genap setahun pemerintahan Jokowi periode kedua berjalan, pandemi COVID-19 menyerang Tanah air. Maret 2020, menjadi titik awal perubahan total di Indonesia juga Dunia. Krisis kesehatan harus dihadapi tanpa pilihan, disusul ancaman krisis ekonomi. Hampir dua tahun pandemi melanda Indonesia.

Akan tetapi, upaya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menangani pandemi COVID-19 mendapatkan apresiasi dan pujian dari Negara-negara tetangga dan akademisi kelas dunia. Walaupun, para komentator tanah air terus mendengungkan bibir mencibir kinerja Jokowi-Ma'ruf. Sungguh terlalu, komentator yang bicara tanpa data dan fakta. Sekadar modal kata "dungu" seenak jidat merendahkan orang.

Kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang sudah berjalan dengan baik dan berprestasi itu, nampaknya masih harus dibenahi dari dalam. Bebenah perlu dilakukan Kabinet Indonesia Maju, agar tak lagi terjadi blunder dan tindakan yang membuat kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kurang paripurna. Salah satunya soal kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang terkesan membawa agenda pribadi jelang tahun politik 2024.

Curi-curi star panaskan mesin politik jelang 2024, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju dipandang sering buat blunder. Mulai dari semarak baliho yang dianggap tak elok, sampai wajah dipasang di mesin atm sejumlah bank milik BUMN menimbulkan kesan satu dua menteri Jokowi-Ma'ruf memanfaatkan kesempatan dan kekuasaan untuk melakukan propaganda politik jelang 2024.

Kinerja Jokowi-Ma'ruf sudah sangat baik, tetapi tercoreng sedikit oleh ulah menterinya yang tengah mempersiapkan diri jelang 2024 yang masih lumayan jauh. Jokowi memerlukan pembantu yang fokus membantu dirinya melalui badai krisis kesehatan dan ancaman krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Apalagi, dijabatan setingkat menteri koordinator. Diperlukan orang yang benar-benar fokus dalam membantu Jokowi mengatasi krisis pascapandemi COVID-19 nanti.

Jikalau ada menteri yang sudah multi memanaskan mesin tiga tahun jelang 2024, dipersilahkan saja. Namun saat yang bersamaan Jokowi harus mengambil langkah tegas mencopot menterinya itu. Tujuannya, agar si menteri yang bersangkutan bisa fokus mempersiapkan diri dan memanaskan mesin jelang 2024. Masih banyak tokoh yang bisa diberikan kesempatan untuk membantu Jokowi-Ma'ruf menjalankan roda pemerintahan pada periode kedua ini.

Saatnya Jokowi bebenah, rapih-rapih Kabinet Indonesia Maju untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Sekadar mengingatkan kembali, pada periode pertama, Jokowi kalau tidak salah sempat menutup peluang bagi Ketua Partai Politik (Parpol) yang hendak menjadi menteri. Kini mungkin langkah yang sama harus diambil Jokowi. Jikalau ada menteri yang sibuk dengan persiapan 2024, sebaiknya diganti saja dengan mereka yang bisa lebih fokus.

Perlu ada evaluasi mendalam dan substansi terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi-Ma'ruf. Evaluasi itu harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sendiri. Jikalau ada masyarakat dan mahasiswa yang melakukan evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, itu karena mereka melihat kinerja secara keseluruhan. Sebagai upaya mempersempit celah terhadap kritik liar, evaluasi terhadap menteri-menteri perlu dilakukan.

Tidak etis rasanya, jika nama-nama dari mentir itu disebutkan. Namun dari fakta-fakta yang dinarasikan, kita pasti tahu siapa menteri yang harus dievaluasi. Perlu ada evaluasi mendalam, kita semua yakin bahwa Jokowi-Ma'ruf punya tim dan relawan yang siap membantu dalam melakukan evaluasi terhadap menteri-menterinya.

Dari hasil evaluasi itu, Jokowi tentu akan mendapatkan pertimbangan siapa menteri yang harus dicopot. Kembali lagi harus ditekankan, bahwa pencoptoan menteri tersebut bukanlah upaya untuk mematikan langkah para menteri yang hendak maju pada 2024 nanti, melainkan memberikan kesempatan agar menteri yang bersangkutan bisa fokus untuk mempersiapkan diri jeling 2024 yang masih tiga tahun lagi.

Di lain sisi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa dibantu oleh menteri-menteri yang fokus bekerja membenahi krisis kesehatan dan ancaman krisis ekonomi setelah pandemi COVID-19 usai. Semoga saran ini bisa didengar Jokowi dan tim, untuk hasil kinerja yang paripurna tanpa celah.

Sumber foto: Kanal YouTube CokroTV

Sumber Utama : https://seword.com/politik/dua-tahun-jokowi-maruf-jokowi-perlu-evaluasi-UD6VZrGNRx

Diskriminasi Berkeyakinan Ala Pemkot Depok, Cederai Ajaran Islam Sendiri

Seakan tak pernah mau belajar dari pengalaman, kembali kita saksikan tindakan intoleransi yang difasilitasi oleh institusi formal di daerah, khususnya Pemkot Depok.

Merujuk kepada berita di media nasional, Pemkot Depok kembali menyegel masjid milik Jemaat Islam Ahmadiyah di kota Sawangan, Depok. Tindakan ini jika kita mengacu kepada konstitusi, yang mana menjamin kebebasan setiap warga negara memeluk agama dan kepercayaannya, dapat dianggap mencederai landasan hukum tersebut. Ironisnya, pelanggaran tersebut justru dilakukan oleh sebuah institusi resmi, yang seharusnya menjaga marwah hukum yang berlaku. ArticleKalau untuk melanggar aturan yang sangat jelas dimuat dalam UUD 1945 saja mereka dengan dingin melakukannya, lalu bagaimana dengan rujukan mendasar yang dibawa oleh panutan kita, yang otomatis panutan para pejabat yang bersangkutan sendiri, yakni rasulullah Muhammad SAW?

Jika mereka mengaku sebagai muslim yang taat, maka seharusnya juga menelaah dengan seksama, bagaimana menyikapi setiap perbedaan yang dihadapi. Tak ada acuan yang bisa kita rujuk dari kitab suci Al-Qur’an kecuali menghargai perbedaan itu, sebagaimana kita menyikapi perbedaan budaya, kebiasaan atau bahkan warna kulit.

Lalu adakah rujukan yang bisa membenarkan tindakan subjektif dari sekelompok pejabat yang berbau otoriariat di Pemkot Depok tersebut? Sebagai masyarakat yang mencintai kebhinekaan, kita tentu meragukan landasan pemikiran mereka yang dangkal itu.

Jika mereka sadar, bahwa dalam menafsirkan setiap ayat dalam kitab suci saja, tak ada yang berani mengklaim sebagai yang paling benar, maka seharusnya dalam menyikapi setiap perbedaan paham dalam firqah-firqah itu pun mengambil pendekatan yang sama. Tak ada kelompok yang mendapat hak prerogatif dari Tuhan, bahwa kelompok yang satu adalah salah, sementara kelompok lainnya adalah benar, sejauh mereka memiliki rukun Iman dan rukun Islam yang sama.

Tampaknya Pemkot Depok menyeret persoalan Ahmadiyah ini ke ranah politik yang sangat sensitif, dan semata-mata untuk mengakomodasi permintaan segelintir kaum intoleran. Dan ironisnya, sebagai pengayom masyarakat, mereka tak mampu berdiri di tengah-tengah, dan justru bersikap diskriminatif.

Jika kita fokus kepada inti persoalannya, maka seharusnya pemkot memfasilitasi ajang dialog, agar kedua kubu bisa menyampaikan sejumlah argumen tentang keberatan dan persamaan di antara mereka. Jika tidak melalui pola dialog, maka persoalannya tak akan mengerucut kepada solusi permanen. Dan jangan sampai selalu menjadi komoditas politik, khususnya ketika perhelatan penggantian kekuasaan, isu sensitif seperti ini terus diungkit balik.

Cara pandang kelompok penentang Ahmadiyah tentu bertolak belakang dengan penganut Ahmadiyah sendiri, meskipun mereka menggunakan landasan yang sama. Bahwa kepada mereka akan selalu diberikan ujian, sebagaimana ujian itu diberikan kepada kaum sebelumnya.

Dalam kasus konflik antara penganut Ahmadiyah dengan para penentangnya, barangkali bisa kita ajukan sebuah ayat dalam Al-Qur’an : Article

Jika kita cermati ayat tersebut, masing-masing pihak yang berseberangan tentu merasa bahwa dirinyalah yang sedang terkena dengan ujian yang dimaksud. Yang menjadi persoalan, semua pihak kerap terpaku pada nuansa pihaknya sebagai korban. Sementara pihak lain dianggap sebagai pelakunya.

Jurang perbedaan inilah barangkali yang menjadi masalah terbesarnya. Jika masing-masing berkutat pada perbedaan nuansa tadi, maka kita akan terjebak pada adu kekuatan. Dalam hal ini para penentang yang mendapat dukungan penguasa, tentu merasa pihaknya berhak mengambil jalan pintas, yakni penyegelan rumah ibadah atau masjid. Ironisnya, mereka lupa bahwa jalan yang ditempuh itu memiliki konsekwensi sangat rawan. Masjid sebagaimana secara umum kita terjemahkan sebagai rumah Allah, beranikah kita mencegah siapapun memakmurkannya? Jika berani, maka urusannya adalah memakhrumkan penggunanya untuk mengagungkan Allah SWT sendiri.

Mari kita cermati sikap Pemkot yang dengan gegabahnya melakukan penyegelan bagi sebuah rumah Allah SWT, apakah hal ini tidak diartikan sebagai melawan kehendakNya, bahwa diperintahkan kepada mereka yang beriman, memakmurkan rumahNya yang bernama masjid.

Jika Pemkot menyadari betapa berat konsekwensi penyegelan yang dilakukannya, kita tunggu saja resiko yang berpotensi mereka hadapi, baik dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang. Sementara dalam hal penilaian secara subjektif, bahwa mereka melakukan penyegelan itu karena menganggap penganut Ahmadiyah sebagai sesat, kembali kita pertanyakan, dari mana mereka mendapatkan hak untuk menilai sesat atau tidaknya seseorang atau sekelompok orang.

Sumber Utama : https://seword.com/spiritual/diskriminasi-berkeyakinan-ala-pemkot-depok-8daUGrvgJp

Jokowi Sebut Nama Ahok Terkait Calon Pemimpin IKN, Pasti Banyak Yang Kepanasan

Pemindahan ibu kota ke IKN Kalimantam Timur terus berjalan.

Pemerintah sudah menyiapkan desain awal pembangunan IKN melalui RUU IKN, termasuk di dalamnya pengisian calon pemimpin di ibu kota baru tersebut.

Pemimpin IKN akan berbeda dengan kepala daerah lainnya. Pemerintah ingin IKN baru tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang diseleksi lewat pemilihan kepala daerah, tapi oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara.

Presiden Jokowi sempat menyinggung beberapa nama calon Kepala Otorita IKN.

Ada nama Menristek terakhir Bambang Brodjonegoro, pengusaha sapi Tumiyana, Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Dan ada satu nama lagi yaitu Ahok.

"Namanya kandidat memang banyak. Satu, pak Bambang Brodjonegoro, dua pak Ahok, tiga pak Tumiyana, empat pak Azwar Anas. Cukup," kata Jokowi.

Hahaha, di satu sisi Ahok memang cocok jadi pemimpin di IKN. Di sisi lain, Jokowi seolah ingin membuat para kadrun kepanasan. Tahu sendiri lah, kadrun atau barisan sakit hati kalau sudah mendengar nama Ahok, ibarat kayak setan yang menjerit kesakitan karena dibacain mantra. Pak Jokowi ini bisa aja memberi hiburan buat kita dan memancing emosi kadrun.

Merujuk Pasal 9 UU IKN, dituliskan bahwa penunjukan hingga pemberhentian Kepala Otorita IKN hingga wakil nantinya bakal jadi wewenang seorang presiden.

"Pemerintahan Khusus IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden," bunyi Pasal 9.

Jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN akan sama seperti presiden dan kepala daerah, yaitu 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya, juga dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. "Kepala Otorita IKN dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir" tulis Pasal 10 ayat (2).

Saya sebenarnya tidak peduli siapa yang akan menjadi kepala otorita di IKN, toh itu wewenang presiden dan akan bertanggung jawab kepada presiden. Mirip-mirip dengan menteri. Tapi bedanya, kepala otorita ini spesial karena akan memimpin ibu kota baru. Terasa istimewa, mirip dengan posisi gubernur DKI.

Makanya, saya sangat senang kalau nanti seandainya Ahok benar-benar ditunjuk sebagai pemimpin di sana. Bukan karena kinerja Ahok yang telah terbukti. Kita sudah yakin dan tidak ragu lagi. Alasan sebenarnya adalah ingin hiburan bagus melihat kadrun yang kejang-kejang dan jingkrak-jingkrak penuh kekesalan mendengar kode nama BTP menjadi pemimpin lagi.

Dan yang parahnya, mereka dipastikan tidak akan bisa teriak demo di IKN. IKN akan jadi kota yang tertata, terstruktur dan terkonsep rapi. Tidak dibangun dengan ugal-ugalan. Akan ada banyak aturan yang membuat kota ini harus teratur. Mau demo, jangan mimpi. Paling cuma bisa teriak di perbatasan doang, tapi itu percuma. Suara mereka takkan sampai di sana, hehehe. Macam-macam tinggal ditangkap saja. Atau bikin UU larangan demo, dan kandangkan seumur hidup bagi yang berlagak sok hebat.

Bayangkan aja deh, kalau sampai itu terjadi. Saya bahkan yakin, mendengar Ahok masuk kandidat saja mereka sudah tidak tenang dan badan gatal-gatal kayak orang alergi sehabis makan seafood. Bagus sih, enak aja melihat mereka menderita karena mereka pantas mendapatkan itu sebagai konsekuensi memiliki otak tak beres.

Para barisan sakit hati mungkin juga bakal ikutan protes. Biasa lah, mereka ingin mereka yang diberi jatah jabatan dan kursi panas meskipun tak pernah ngaca dengan kemampuan mereka. Cuma menang bacot doang.

Mereka pasti akan bikin narasi yang kurang lebih seperti ini. Ibu kota dipindah ke Kalimantan Timur karena tidak senang dengan gubernur DKI saat ini. Pemerintah ingin kepala ibu kota baru pilihan sendiri. Jalan pikiran mudah sangat mudah ditebak.

Ada yang bilang IKN ini adalah cerminan dari Beijing, Tiongkok dan akan dihuni warga negara asing.

Sampah peradaban dan parasit politik ya beginilah pola pikir busuknya. Sudahlah, Pak Jokowi, kalau bisa umumkan saja Ahok yang terpilih sebagai kepala otorita IKN. Enak tuh bikin banyak orang pingsan mendadak, wkwkwkwk.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/jokowi-sebut-nama-ahok-terkait-calon-pemimpin-ikn-qaq46doCuW

Mas Alif, Emang Kenapa Kalau Ganjar dan Relawannya Kegenitan? (Relawan Ganjar Wajib Baca!)

Membaca tulisan Boss Alif pada kolom Kakak Pembina, seketika benak saya dipaksa untuk membayangkan bahwa Jusuf Kalla beneran tertawa melihat riuhnya pemberitaan tentang Ganjar Pranowo di blantika politik tanah air pada rentang waktu belakangan ini.

"Dan JK, sebagai salah seorang yang mungkin akan menjadi bagian dari king maker 2024, pasti sedang tertawa terbahak-bahak melihat kubu Ganjar sudah serang kanan kiri demi membentengi elektabilitas yang ga seberapa itu", demikian tutupnya di tulisan tersebut.

Sebagai alasan untuk pernyataan tersebut, Mas Alif antara lain menyinggung tentang isu keterlibatan Ganjar pada skandal eKTP. Begini dia menulis:

Selain itu, Ganjar juga disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi e-KTP. Dalam kesaksian beberapa tersangka, mereka menyebutkan Ganjar menerima sejumlah uang. Sekali lagi, ini juga tidak seperti jalan Jokowi di 2014 lalu yang benar-benar bersih dari segala tuduhan.

  • Mengapa saya katakan bahwa membaca tulisan tersebut membuat benak saya merasa dipaksa untuk membayangkan JK tertawa? Sebab, hanya ada dua alasan bagi seseorang untuk tertawa yakni karena ada hal lucu atau karena hendak sinis/mengejek.

Nah, pada alasan mananya kira-kira JK jadi tertawa melihat Ganjar dan relawannya? Itulah yang bikin saya kesulitan.

Jelas saya kesulitan membenarkan bahwa perjuangan Ganjar dalam merebut simpati publik atau pula geliat aksi para relawan pendukungnya menjagokan Ganjar sebagai suksesor Jokowi mendatang sebagai sebuah hal yang lucu.

Atau, adakah teman pembaca di sini yang bisa membantu saya menemukan alasan bahwa tindakan baik pribadi seorang Ganjar pun pendukungnya sebagai sebuah kelucuan jika yang dimaksud adalah perjuangan merebut peluang menjadi penerus Jokowi sebagai presiden selanjutnya? Tolong kasih tahu saya, Kawan!

Kalau tak ada, maka tentulah tertawanya JK yang dimaksudkan oleh Mas Alif merupakan ekspresi ejekan sinis terhadap langkah kubu pro Ganjar. Sepertinya begitu bila menyimak alasan-alasan yang disampaikan Mas Alif di tulisan tersebut.

Jika benar itu yang hendak ditampilkan ke publik oleh Mas Alif, rasanya saya perlu menghadirkan pandangan berbeda.

Menurut saya, JK justru selama tiga tahun ke depan ini tidak bisa tidur. Boro-boro menyibukkan diri untuk tertawa mengejek, dia dan barisannya malah mulai pusing melihat popularitas Ganjar yang semakin hari semakin merangsek tinggi. Terbaru, hasil survey Litbang Kompas malah perlihatkan perolehan elektabilitas Ganjar sudah setara dengan Prabowo.

Diketahui bahwa sejak berbagai lembaga survey mulai mengadakan survey kandidat Capres untuk Pilpres 2024, Prabowo selalu leading di depan kandidat lain termasuk Ganjar. Jika kini Ganjar berhasil mencapai posisi sejajar Prabowo, sinyal bahaya tentu sudah pasti mulai menghantui kubu yang berseberangan dengan Ganjar. Di posisi berseberangan dengan Ganjar inilah disinyalir JK berada karena konon katanya dia lebih menjadikan Anies Baswedan sebagai jagoannya.

Sekarang pertanyaannya adalah pantaskah JK tertawa sinis mengejek fenomena eletabilitas Ganjar yang makin meroket ini? Ikut logika Mas Alif yang dibangunnya di atas basis dugaan atau asumsi semata, tentu saja pantas.

Wong cuma pantas atau enggak saja, kan? Namun, beda cerita kalau ditanya benar apa enggak? Sementara untuk bisa jawab benar atau enggak butuh validasi pembenaran antara teori dan kenyataan. Sesuai gak satu sama lain?

Jika sesuai, maka sila diterima sebagai kebenaran yang sahih/ilmiah. Jika tak sesuai maka teori seketika menjadi sebuah kengawuran berpendapat.

Yang disampaikan Mas Alif adalah opini. Perlu pembuktian untuk menilai kebenarannya. Sementera, jika niat seseorang hanya ingin beropini (baca: berteori), berkata-kata ngawur saja pun sudah cukup. Sebab, opini hanya butuh masuk di akal, tidak penting apakah sesuai dengan faktanya atau tidak.

Maka, keliru total kalau hanya karena masuk di akal lantas diterima sebagai kebenaran begitu saja. Kebiasaan kaum makir (malas mikir), seringkali teori sudah dianggap benar hanya dengan melihat prinsip kesesuaian antara premis-premisnya (pernyataan-pernyataan pendukungnya) alias masuk di akal. Padahal, tidak bisa semudah itu sesuatu teori diterima sebagai kebenaran.

Sebetulnya, sebuah teori baru akan menjadi sebuah kebenaran ilmiah/sahih apabila cetusan teori tersebut tidak hanya masuk di akal saat dinalar tapi juga mendapat pembenaran pada pembuktian akan realitas.

Bumi datar itu teori. Dari sisi penalaran, rasanya masuk di akal. Tapi apakah teori itu terbenarkan sebagai sebuah kebenaran ilmiah? Pembuktian pada ranah realitas menunjukkan bahwa itu tak benar. Singkatnya, teori itu bermain di wilayah pikiran/gagasan (idealitas). Pembuktian pada realitaslah yang akan menjadikan teori tersebut jadi sebuah kebenaran ilmiah/sahih. Jadi, selagi masih merupakan teori, jangan mudah percaya, oke!

Maka, sampai di sini, apa yang disampaikan oleh Mas Alif mohon diterima sebagai sebuah teori namun tidak seketika jadi sebuah kebenaran. Untuk menjadi sebuah kebenaran, teorinya itu mesti diuji pada realitas. Materi ujinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang mesti diaffirmasi (diakui) kebenarannya oleh JK yakini

Jika tak ada yang berkenan pergi mengujinya pada JK, ya sudah..., terima opini Mas Alif hanya sebagai pendapat subyektif Mas Alif.

Sebaliknya, jika beneran ada yang pergi menguji (semoga saja ada yang rela menjadi konyol pergi bertanya), lalu JK membantah semuanya, maka ya sudah... Anggap saja Mas Alif hanya sedang halu.

Jika ada yang menduga Mas Alif hendak cari muka kepada elit PDIP yang kontra Ganjar misal Puan Maharani biar nanti didukung jadi caleg PDIP pada 2024 pun boleh saja. Kalau kemudian Anda dinilai menuduh tanpa dasar, bilang saja, "Emangnya cuma Mas Alif yang boleh menuduh tanpa dasar gitu bilang JK tertawa lihat kubu Ganjar?" Pakai kata pasti pula lho di tuduhannya itu.

Saya Tak Membela Ganjar, Ini Cuma demi Diskursus

Anda semua tentu sampai di sini lantas mungkin mengira-ngira kalau saya hendak membela Ganjar di sini di hadapan opini Mas Alif. Silakan saja Anda menilai demikian! Pembuktiannya akan kengira-ngiraan Anda itu ada di sini, di dalam benak dan jiwa saya. Anda wajib percaya akan jawaban saya! Bohong atau jujurnya jawaban saya hanya saya yang tahu, jadi tak perlulah saya membeberkan apa sekiranya jawaban saya jika ditanya apakah saya bela Ganjar di sini.

Namun, manfaat lain dari artikel ini untuk Anda, saya harapkan agar Anda semua mendapat insight baru bahwa di hadapan sebuah opini, sekalipun pernyataan-pernyataannya terlihat masuk di akal, tidak otomatis jadi sebuah kebenaran. Jadi jangan lekas baperan!

Yang ditulis Mas Alif adalah teori. Masuk di akal sekalipun, janganlah lantas menjadi kecut karena seolah JK beneran tertawa mengejek lantaran JK pegang kartu matinya Ganjar.

Sekalinya orang KPK membuka lagi kasus eKTP karena ada novum (bukti baru), selesai seketika elektabilitas Ganjar. Begitu kata Mas Alif guna membenarkan teorinya bahwa JK tertawa melihat kubu Ganja yang kegenitan, kan?

Alasan itu saja sudah sullit untuk percaya bahwa JK beneran tertawa mengejek. Orang perkaranya saja sudah selesai dan dalam persidangan dinyatakan kalau Ganjar tak terbukti begitu kok.

Ada novum? Lho, apakah kalau ada novum maka sudah otomatis Ganjar jadi terbukti ikut terima? Butuh pembuktian lagi!

Jadi, kenapa mesti baper kubu Ganjarnya oleh tulisan Mas Alif? Ayo ajalah kalau memang yakin Ganjar tak terima itu dana eKTP! Justru ini yang akan menjadi pelontar Ganjar jauh di atas sana kelak dalam hasil survey. Kenapa? Kan tinggal mainkan saja bahwa permainkan isu eKTP ini tak lain dari upaya kriminalisasi terhadap langkah Ganjar menjadi suksesor Jokowi mendatang.

Kasus sudah tutup dan Ganjar terbukti tak terima. Buka kembali dengan alasan ada novum justru peluang bagi Ganjar untuk mengapitalisasinya sebagai isu politis bahwa itu cuma manuver lawan pun pengkhianatnya untuk menjegal langkahnya.

Pada ingat semua gak, ya? SBY menang 2004 itu karena kecerdikannya memainkan isue terzolimi Megawati. Saat itu, dia mampu mengaduk-aduk emosi publik senegeri yang terkenal dengan mentalitas ibanya ini. Rata-rata mentalitasnya pemilih di tanah air beta ini kan mentalitas gampang iba.

Mainkan saja isue terzolimi, Ganjar pun seketika terlontar jauh di depan sana melejit dalam elektabilitas. sementara JK kupastikan bakal menyeringai letih, bukan tertawa seperti kata Mas Alif.

Ah, tapi ini semuanya hanya teori aja sih ya....? Heuheuheu....

Sumber Utama : https://seword.com/umum/mas-alif-emang-kenapa-kalau-ganjar-dan-relawannya-8mBBOQrbW7

Pasca Tempo, Giliran BEM SI Tuntut Jokowi Mundur, Siapa di Belakang Mereka?

Jokowi tak hanya sukses menurunkan angka penyebaran Covid 19 dan meningkatkan vaksinasi. Dirinya juga sukses menyelenggarakan PON XX Papua di saat pandemi. Setelah menanam mangrove di Kepri dan Riau, dirinya kini mengajak para duta besar menanam Mangrove di Kalimantan untuk mencegah efek perubahan iklim. Begitu sibukanya Jokowi memajukan negara hingga ada yang kelabakan dengan kinerjanya. Apa yang melatarbelakangi kebencian Tempo dan mahasiswa terhadap dirinya? Siapa di belakang mereka?

Sepertinya serangkaian peristiwa belakangan ini tak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Berawal dari revisi UU KPK yang akhirnya memojokkan Novel hingga membuatnya keluar dari KPK. Berlanjut dengan penyelidikan sepupunya oleh KPK terkait proyek-proyek janggal di DKI. Keberanian Jokowi menggebrak orang yang didukung JK rupanya tak disukai banyak pihak. Mulai dari oposisi yakni Demokrat dan PKS hingga sekutu Novel yakni ICW, Tempo dan kini BEM SI. Sekali lagi kemarahan mereka bukan lantaran kinerja buruk Jokowi, tapi justru karena keberaniannya menyikat para bajingan.

Sebelumnya tiga hari yang lalu media tempo menuliskan rapor 2 tahun Jokowi Ma'ruf. Dilansir dari tempo.com, kelompok masyarakat menyoroti isu kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pemerintahan Jokowi dinilai tak memiliki komitmen dalam menjaga kebebasan sipil.

"Demokrasi hanya menjadi simbol semata tapi tidak dijamin pelaksanaan kebebasannya," kata Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar pada Senin malam, 18 Oktober 2021.

Rivanlee mengatakan, kemunduran demokrasi bisa dilihat dari masifnya penanganan aksi massa dan reaktifnya aparat keamanan dalam merespons kritik, baik secara tindakan maupun lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum pun dinilai cenderung tebang pilih dan mengabaikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Pasca pemberitaan tempo, disusul demo dari BEM SI. Seperti dilansir bisnis.com, Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Kamis (21/10).

Berdasarkan unggahan pada akun Instagram @bem_si, aksi demo dilakukan untuk memperingati 7 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"7 Tahun Pemerintahan Jokowi ramai isu-isu yang diperbincangkan namun ternyata tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah - masalah yang ada di Indonesia. Sangat disayangkan lagi bahwa selama menjabat dua periode ini semua usaha yang dilakukan Jokowi tidak membawa hasil," tulis BEM SI, Rabu (20/10/2021).

BEM SI mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia untuk mengikuti aksi nasional dengan tema "7 Tahun Jokowi Mengkhianati Rakyat'. Adapun, titik aksi adalah Istana Negara dan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Entah tempo dan BEM SI janjian atau bagaiamana, kenapa tema yang diusung begitu persis. Padahal media lain tak ada yang membuat rapor bagi Jokowi. Kenapa yang jadi patokan BEM SI malah media tempe. Di lain sisi mereka juga seakan tutup mata akan keberhasilan Jokowi. Lihatlah pembangunan smelter di Gresik yang disebut terbesar sedunia. Kalau saja bukan Jokowi, apa sanggup menggebrak Freeport. Bahkan SBY dan Novelpun tak akan sanggup menyenggol raksasa asing itu. Namun, sayangnya sosok pecundang semacam itu yang diidolakan tempo dan BEM SI.

Ibarat air susu dibalas air tuba, semua kebaikan Jokowi pada negara dibalas dengan caci maki dan hujatan. Betapa kurang ajarnya kelakuan tempo dan BEM SI. Siapa sosok di belakang mereka yang tega mengadu domba antara pemimpin yang baik dan rakyatnya sendiri. Tentunya kita tahu sama tahu siapa yang kemarin kelabakan atas kasus BLBI, hambalang, bukopin dan program DP 0 rupiah yang terancam mangkrak. Biarlah mereka terus membuat kekacauan. Tapi, kita tahu ada kekuatan Tuhan yang akan menjaga pemimpin amanah dari gangguan begundal negara.

Semoga Jokowi erus bekerja membangun negeri dengan sepenuh hati. Biarlah tempo memberi nilai rapor rendah, yang penting mayoritas rakyat sejahtera. Biarlah aksi BEM SI yang habya mewakili segelintir oknum merusuhi di jalan, yang penting meyoritas rakyat merasa aman dan nyaman di bawah kepemimpinan Jokowi. Akhirnya suara-suara sumbang hanya akan menambah rasa soalidaritas dan kepercayaan kuat rakyat pada pemimpinnya. Karena kita tahu mana yang amanah dan mana yang berdasar pesanan semata.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/pasca-tempo-giliran-bem-si-tuntut-jokowi-mundur-ixej77IIUO

Heboh Kelangkaan Energi di Singapura, Benarkah Karena Menolak Menyetujui MLA?

Pasca kelangkaan energi di Inggris, China, dan Eropa, kini kelangkaan energi juga terjadi di Singapura. Namun, berbeda dari negara-negara lain, Singapura yang menggantungkan pasokan energi lebih dari setengah persen disebut sengaja diputus. Netizen menyebut hal ini dipicu oleh keengganan negera tetangga dalam menandatangi perjanjian ekstradisi. Di lain pihak pemerintah tidak menyebut hal ini. Tapi, memang ada berita dari KPK soal Singapura yang menjadi satu-satunya negara yang belum menyetujui MLA.

Memang sangat disayangkan sekali kalau ada negara tetangga yang di satu sisi bergantung energi dari kita, tapi malah menolak memberi bantuan. Jangan hanya karena ingin memperkuat ekonomi lantas menghalalkan segala cara hingga melindungi koruptor. Kalau Indonesia mau, bukan hanya memboikot energi, tapi juga bisa adu perang militer. Namun, kita tahu pendekatan secara damai memang harus diutamakan.

Sebelumnya diberitakan dari cnbcindonesia.com, krisis energi global sepertinya sudah sampai ke negeri tetangga RI, Singapura. Sejumlah perusahaan pengecer listrik di negara itu kini bertumbangan.

Dua di antaranya Ohm Energy dan iSwitch. Perusahaan menghentikan operasi mereka di Singapura dengan alasan pasar listrik yang bergejolak.

Ohm Energy akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura, Oktober. iSwitch sendiri mengaku akan menghentikan operasi 11 November melalui webnya.

Mengutip Channel News Asia (CNA) dan Bloomberg, Otoritas Pasar Energi (EMA) mengatakan pengecer listrik menghadapi tantangan karena situasi yang "luar biasa" di sektor energi. Pasar grosir listrik telah mengalami volatilitas harga yang lebih tinggi.

Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan global untuk gas alam disertai penurunan produksi gas alam dan batu bara. Di Singapura, ada permintaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya, dengan permintaan puncak sebesar 7.667 megawatt yang tercatat pada 12 Oktober.

Faktor pasokan dari RI juga jadi sebab lain. Otoritas energi setempat EMA menyebut ada pembatasan gas alam perpipaan dari West Natuna dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumsel.

Ohm Energy akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura, Oktober. iSwitch sendiri mengaku akan menghentikan operasi 11 November melalui webnya.

Mengutip Channel News Asia (CNA) dan Bloomberg, Otoritas Pasar Energi (EMA) mengatakan pengecer listrik menghadapi tantangan karena situasi yang "luar biasa" di sektor energi. Pasar grosir listrik telah mengalami volatilitas harga yang lebih tinggi.

Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan global untuk gas alam disertai penurunan produksi gas alam dan batu bara. Di Singapura, ada permintaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya, dengan permintaan puncak sebesar 7.667 megawatt yang tercatat pada 12 Oktober.

Faktor pasokan dari RI juga jadi sebab lain. Otoritas energi setempat EMA menyebut ada pembatasan gas alam perpipaan dari West Natuna dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumsel.

Memang dalam berita tersebut tidak ada hubungan langsung antara persoalan ektradisi dan kelangkaan listrik. Namun, merujuk berita lama memang ada ketegangan antara salah satu lembaga di Indonesia dalam hal ini KPK dan negara Singapura.

Seperti dilansir sindonews.com, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Karyoto menyebut Singapura telah menjadi surganya para buronan kasus tindak pidana korupsi hingga saat ini. Banyak buronan korupsi memilih kabur dan tinggal di Singapura karena merasa aman. "Surganya koruptor yang paling dekat adalah Singapura," kata Karyoto kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Karyoto menjelaskan alasan dirinya menyebut Singapura sebagai surganya para buronan koruptor, karena Singapura jadi satu-satunya negara yang tidak menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. "Dan kita tahu bahwa satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi yang berkaitan dengan korupsi adalah Singapura," jelasnya.

Bahkan, ketika buronan koruptor telah mendapatkan permanent resident di Singapura, hal itu membuat kerja KPK untuk menangkap akan sangat sulit.

"Kalau yang namanya pencarian dan kemudian dia berada di luar negeri apalagi di Singapura, secara hubungan antarnegara memang di Singapura nih kalau orang yang sudah dapat permanent resident dan lain-lain agak repot, sekalipun dia udah ditetapkan tersangka," tegasnya.

Semoga saja tak ada lagi ketegangan antara Indonesia dan Singapura yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Bukan berarti Indonesia kejam ke negara tetangga karena persoalan energi, tapi harus dipahami bahwa suatu keputusan juga dipengaruhi banyak pertimbangan. Semisal langkah Jokowi menyetop ekspor nikel yang didasari penolakan kelapa sawit Indonesia. Bisa jadi suatu saat pasokan energi ke Singapura benar-benar dicabut kalau mereka tetap berkeras menolak kerja sama pemberantasan korupsi.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/heboh-kelangkaan-energi-di-singapura-benarkah-0Il8EEM9Vq

AHY “Mandul”! Demokrat Andalkan Rocky Gerung!

Rocky Gerung merupakan “ilmuwan” andalan pihak oposisi. Kebiasaannya menyebut orang lain dungu. Siapa pun yang berasal dari kubu Presiden Jokowi, dianggap dungu oleh Rocky Gerung. Semua langkah dan kebijakan Presiden Jokowi dinilai dungu oleh Rocky Gerung. Pokoknya yang pinter hanya dia sendiri. Di mana hal ini saya akui, bahwa Rocky Gerung memang paling pintar sendiri di kalangan kadrun hehehe...

Bagaimana tidak? Dia yang jelas non-muslim, tidak pernah dikafir-kafirkan oleh kadrun. Hanya karena pilihan politik yang sama. Bahkan Rocky Gerung sempat ceramah di dalam sebuah pesantren, dan disambut dengan pekikan takbir oleh para jamaah. Sebagaimana layaknya seorang ustadz berceramah soal agama. Padahal yang disampaikan oleh Rocky Gerung saat itu adalah mengkampanyekan pasangan Prabowo - Sandi dalam rangka Pilpres 2019 SumberSumber. Wow, hebat sekali. Saya tidak akan membantah jika kadrun maupun Rocky Gerung sendiri menyebut dirinya paling pintar. Selamat! Hehehe…

Tentunya akan berbeda jika membandingkan Rocky Gerung dengan kubu Presiden Jokowi. Tidak perlu menelusuri rekam jejak Rocky Gerung jauh-jauh ke belakang. Beberapa waktu lalu, sempat ramai soal konflik kepemilikan tanah antara Rocky Gerung dengan pihak Sentul City. Walaupun akhirnya mereka berdamai, sempat beredar sejarah pembelian tanah oleh Rocky Gerung. Bahwa Rocky Gerung membeli tanah itu dari seorang terpidana kasus jual beli tanah dan pemalsuan surat Sumber. Lho? Rocky Gerung yang pintar kok bisa tertipu? Bahkan seorang praktisi properti sempat menyebut Rocky Gerung dengan kata “dungu”, gara-gara bisa dibohongi oleh mafia kampung Sumber. Hahaha…

Ok, kita kembali ke dunia politik. Mungkin hal ini terlewat dari perhatian publik. Yakni pilihan partai politik Rocky Gerung. Mungkin ada yang mengira dia ini masuk dalam Partai Gerindra. Di berbagai media yang memberitakan pun sangat jarang disebut partai politik di mana Rocky Gerung bernaung. Ternyata Rocky Gerung sudah bergabung dengan Partai Demokrat sejak bulan Maret 2019 Sumber Sumber.

Nahh, jika sudah ketahuan afiliasi partainya, maka makin terang benderang kan “kedok” seorang Rocky Gerung. Makin jelas motif dan maksud di balik berbagai hal yang dilontarkan oleh Rocky Gerung. Yang dia sebut sebagai kritik. Ternyata hanya sekedar upaya partainya buat eksis. Namun, tampaknya mereka tidak mau sampai fakta keanggotaan partai ini disematkan ke Rocky Gerung. Tidak seperti para politisi Demokrat lainnya. Apa pun yang mereka lontarkan di media, pasti akan dihubungkan dengan Partai Demokrat. Hubungan itu justru digebyar. Tidak seperti Rocky Gerung, yang seakan malah disembunyikan.

Oleh sebab itu, boleh dibilang bahwa Rocky Gerung merupakan buldozer pamungkas dari Demokrat. Yakni ketika para politisi Demokrat, bahkan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sudah tidak sanggup lagi bersuara menyasar Presiden Jokowi. Misalnya, setiap Andi Arief melontarkan pernyataan yang tendensius dan provokatif, maka publik pun balik menguliti Andi Arief dengan rekam jejaknya sebagai pemakai narkoba Sumber. Rachland Nashidik juga pernah blunder mencuit soal makam Gus Dur, yang ternyata salah Sumber. Bahkan jubir partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra pun akhirnya meminta maaf dan mengaku salah soal menyebut Megawati menggulingkan Gus Dur Sumber.

Sementara AHY, sebagai Ketua Umum Demokrat, selalu saja jadi bulan-bulanan para netizen. Contoh paling baru adalah ketika AHY mengucapkan selamat atas kemenangan tim Thomas Cup Indonesia. Malah dianya yang kena bully, karena di era SBY, bapaknya, Thomas Cup tidak pernah berhasil direbut Indonesia Sumber Twitter. Apalagi kalau netizen sudah menyebut soal Hambalang, ya sudah lah, habis lah AHY tidak berkutik lagi hehehe…


Article

Sedangkan Rocky Gerung sendiri sudah membuktikan “kesaktiannya”. Masih ingat kan dengan pernyataan Rocky Gerung soal kitab suci fiksi? Ini sebenarnya berpotensi jadi kasus penistaan agama, jika didukung dengan demo berjilid-jilid. Sayangnya, yang berkasus itu justru dia yang berada di kubu gerombolan yang bikin demo berjilid-jilid. Jadi ya, nggak bakal ada itu demo besar-besaran hehehe… Kabar terakhir pada bulan Mei tahun 2020, pihak yang mempolisikan Rocky Gerung terkait kitab suci fiksi, malah mencabut laporannya Sumber. Rocky Gerung sudah aman dong. Kita juga jarang mendengar kasus ini disebut-sebut lagi. Apalagi di tahun-tahun pandemi sekarang ini.

Dengan rekam jejak demikian, saya duga Demokrat kemudian menugaskan Rocky Gerung untuk terus saja menyerang Presiden Jokowi. Dan karena jarang ada yang tahu soal afiliasi partai politiknya, maka Rocky Gerung selamat dari lemparan balik soal Hambalang. Tentu saja, serangan Rocky Gerung ini hanya terlihat ramai dari luarnya saja. Bahkan tidak semua media sekarang tertarik untuk menayangkan beritanya.

Contoh terbaru adalah ketika Rocky Gerung dalam sebuah video wawancara di Youtube menyebut Presiden Jokowi sebagai “bebek lumpuh”, karena menurut dia, Presiden Jokowi ini gagal dalam segala bidang, ya ekonomi maupun ”society”. Rocky Gerung mendasarkan analisanya dari hasil survei yang menyebut legitimasi Presiden Jokowi di bawah 50 persen. Dia menyebutnya sebagai survei dari Kompas Sumber.

Tentu saja omongan Rocky Gerung ini tidak bisa ditelan mentah-mentah. Harus dicek. Dan saya tidak menemukan ada hasil survei Kompas semacam itu. Yang saya temukan adalah hasil survei dari LSI yang diberitakan oleh Kompas, pada bulan Juli 2021 lalu. Disebut bahwa tingkat kepercayaan publik pada Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi hanya 43 persen. Kemudian seorang ahli dari UI menyebut bahwa hasil survei itu akan memantik krisis legitimasi Sumber. Nampaknya berita ini lah yang jadi rujukan Rocky Gerung. Tanpa menyebut bahwa dalam survei yang sama, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi menangani pandemi mencapai 59 persen Sumber.

Namanya juga survei ya. Memang fluktuatif. Rocky Gerung mana mau menyebut hasil survei lain yang lebih terkini. Misalnya pada bulan September lalu, hasil dari Survei Indikator menyebut bahwa 61,8 persen masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi menangani pandemi Sumber. Lalu pada bulan Oktober ini, dalam hasil survei yang baru dirilis oleh SMRC, sebesar 64,6 persen masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi menangani pandemi Sumber. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi secara umum dinilai masih tinggi, di angka 68,5 persen Sumber. Begitu mudahnya mematahkan omongan Rocky Gerung ya. Tidak heran dia bisa kena tipu mafia tanah kan? Hehehe…

Sekali lagi, kita harus terus menyebut Rocky Gerung sebagai politisi Partai Demokrat. Agar terlihat wajah aslinya. Agar makin mudah untuk mematahkan segala omongan ngawur Rocky Gerung. Tentu saja, Presiden Jokowi tidak pernah merasa repot untuk membalikkan segala serangan dari Partai Demokrat. Cukup mengungkap fakta. Seperti halnya soal kemenangan tim piala Thomas Indonesia. Presiden Jokowi cukup menyebut bahwa akhirnya Piala Thomas kembali ke Indonesia setelah penantian selama 19 tahun Sumber. Tanpa perlu menyebut nama presidennya, publik juga tahu kok siapa yang menjabat selama 2 periode sebelum Presiden Jokowi hehehe… Apa kabar Rocky Gerung? Mana pernah namanya disebut oleh Presiden Jokowi? Nggak level! Demokrat apes lagi, hehehe…

Sumber Utama : https://seword.com/politik/ahy-mandul-demokrat-andalkan-rocky-gerung-3xGXdso37O

Prabowo Masih Jadi Lawan Politik Jokowi!

Pasca Pilpres 2019, akhirnya Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Waktu itu, di sisi pendukung Presiden Jokowi, ada yang dengan senang hati menerimanya. Ada pula yang merasa skeptis, tidak percaya dengan adanya niatan tulus dari pihak Prabowo dan Partai Gerindra. Saya termasuk yang dalam posisi wait and see. Dalam arti tidak menolak, namun tetap waspada. Bagaimanapun, Prabowo dan partainya adalah para politisi elit, yang dalam bersaing dengan lawan politiknya, kerap mengambil langkah yang tidak elok. Misalnya menafikan manfaat pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Presiden Jokowi di periode pertama masa jabatannya. Juga mereka ini sangat bersahabat dengan kelompok agamis yang terkenal radikal. Bahkan sesudah Prabowo jadi Menteri Pertahanan, tetap saja, kelompok agamis yang tokoh utamanya adalah Rizieq Shihab itu tidak mengakui kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal Sumber.

Dari perspektif politik, bisa diduga bahwa bergabungnya Prabowo dan Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi, lebih untuk menaikkan pamor Prabowo sendiri. Untuk mengalihkan dari kekalahannya. Apalagi sudah 2 kali Prabowo kalah dari Jokowi dalam pemilihan presiden. Sebab, kalau memang niat Prabowo adalah rekonsiliasi nasional, mengapa dia tidak bergabung saja dengan Presiden Jokowi pasca Pilpres 2014 kan? Mengapa baru pada tahun 2019? Wajar kan kalau masih ada yang curiga dengan niatan Prabowo ini.

Prabowo sendiri berkali-kali menegaskan niat baiknya. Pada bulan Oktober 2019, di depan petinggi PKS, Prabowo mengungkapkan alasannya bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Prabowo merasa bisa memberikan kontribusi lebih baik terhadap negara jika bergabung dengan Presiden Jokowi, terutama di bidang pertahanan Sumber.

Kemudian pada bulan Februari 2020, dalam perayaan ulang tahun Partai Gerindra, Prabowo menyebut alasan lain, yakni untuk memenuhi sebagian janji kepada rakyat. Janji yang pernah dia sampaikan ketika maju nyapres bersama Sandiaga Uno. Selain itu, Prabowo juga menyebut kerukunan bangsa sebagai alasan lainnya Sumber.

Pada bulan April 2020, kembali Prabowo mengungkap bahwa rekonsiliasi nasional merupakan alasannya bergabung dengan Presiden Jokowi. Dengan mengesampingkan kepentingan partai dan perasaan pribadi. Ini disampaikan kepada para kader partai Gerindra. Disertai dengan seruan agar para kader Gerindra bahu membahu bersama pemerintah, jangan mencaci maki, serta jangan mencari kekurangan dan kesalahan Sumber Sumber.

Lalu pada bulan Juni tahun ini, dalam sebuah wawancara, kembali Prabowo menyampaikan alasannya bergabung dengan Presiden Jokowi. Prabowo menyebut soal keinginannya mengabdi pada kepentingan nasional yang lebih besar. Walaupun di lingkungan Jokowi masih ada yang curiga dan menduga Prabowo akan mengkudeta Presiden Jokowi Sumber. Hmmm, saking seringnya mengungkap, kok Prabowo seperti sedang mempromosikan dirinya sendiri ya? Bisa jadi hehehe…

Pada masa-masa awal bergabungnya Prabowo, memang terlihat ada hal yang berbeda. Yang paling mencolok adalah ketika tersiar berita bahwa Prabowo memerintahkan kader Gerindra untuk mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Sumber. Seakan mendukung pernyataan Prabowo yang bersedia mengesampingkan kepentingan partai dan perasaan pribadi, demi rekonsiliasi nasional. Kita tahu bahwa Anies secara politis berseberangan dengan Presiden Jokowi. Bahkan Anies terang-terangan mendukung dan memberi panggung buat kampanye perlawanan terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam ajang Pilpres 2019 Sumber.

Apakah dengan demikian kita bisa bersuka cita, mengakui dan menyambut niatan tulus Prabowo dan Gerindra, untuk bekerja bersama Presiden Jokowi, demi kepentingan bangsa dan negara ini? Kepentingan yang disebut Prabowo lebih penting ketimbang kepentingan partainya. Serta sudah diserukan kepada para kader partai Gerindra. Jawaban pertanyaan itu sudah disediakan oleh 2 petinggi partai Gerindra. Yakni Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Fadli Zon, anggota DPR RI. Mereka bukan sekedar kader partai, namun juga petinggi dan senior partai Gerindra.

Riza sebagai Wagub selalu membela semua langkah Anies. Kita lihat saja berita terakhir. Ketika masa jabatan Anies mencapai 4 tahun. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memberikan rapor merah buat Gubernur Anies. Wagub Riza pun maju buat ngeles Sumber. Dia justru menyatakan bahwa kinerja Pemprov DKI di bawah Anies malah semakin baik. Mempersilakan LBH Jakarta menanyakan langsung pada warga Jakarta dan meminta untuk melihat berbagai penghargaan yang telah diterima Pemprov DKI dan Gubernur Anies. Padahal penilaian LBH Jakarta berdasarkan kenyataan. Salah satunya soal penanganan banjir yang belum optimal Sumber. Apa kabar dengan perintah Prabowo buat mengkritik Anies? Malah Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta merupakan salah satu fraksi yang menolak interpelasi soal Formula E terhadap Anies kan Sumber.

Jawaban paling jelas adalah dari Fadli Zon. Kedekatan Fadli Zon dengan Prabowo sudah terjalin sejak era Presiden Soeharto. Ketika Reformasi bergulir, yang disuarakan oleh aksi demo para mahasiswa dan aktivis, Fadli Zon sudah jadi anggota MPR dari utusan golongan pemuda (tahun 1997 - 1999). Pada era Orde Baru, MPR hanya menjadi alat legitimasi melanggengkan kekuasaan Soeharto. Utusan golongan di MPR adalah hasil dari penunjukan, yang tentunya tergantung dari Soeharto Sumber.

Jadi Fadli Zon ini antek Soeharto dong? Itu kah sebabnya Fadli Zon terus menerus merongrong pemerintahan Presiden Jokowi? Kita lihat saja faktanya. Fadli Zon adalah elit partai Gerindra dan menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra.

Nah, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, sempat dipuji oleh DPR RI, karena kekuatan militer Indonesia berada di peringkat teratas di Asia Tenggara, berdasarkan peringkat dari Global Firepower. Ini diklaim sebagai hasil kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Yang memuji adalah Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sumber Sumber.

Lucunya, dalam waktu hampir bersamaan, Fadli Zon malah melontarkan narasi pembubaran Densus 88 Sumber. Bahkan Fadli Zon mengklaim bahwa tidak ada teroris di Indonesia. Bahwa teroris itu sebenarnya dibuat-buat dan difabrikasi Sumber. Sebuah pernyataan yang disayangkan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), terlebih karena dilontarkan oleh seorang anggota Dewan. Padahal selama ini narasi pembubaran Densus 88 adalah narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal. Kompolnas menyebut bahwa pernyataan Fadli Zon itu menyesatkan dan sangat berbahaya Sumber.

Katanya Prabowo dan para kader Gerindra mau mengabdi buat kepentingan nasional. Mengapa petinggi partainya malah mau mengacaukan kepentingan nasional untuk membasmi teroris? Tidak terdengar suara Prabowo. Sang Menteri Pertahanan, yang harusnya melawan habis-habisan narasi pembubaran Densus 88. Bukankah terorisme adalah musuh negara ini? Malah yang terdengar bahwa Gerindra menegaskan bahwa Prabowo akan maju lagi nyapres di 2024. Alasannya, karena misi Gerindra sejak awal adalah menjadikan Prabowo sebagai presiden Sumber. Oww gituuu… Terbuka dong kedok Prabowo? Seakan membenarkan, bahwa bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi hanya sekedar batu loncatan untuk mencapai misi itu. Apakah nanti kalau Prabowo jadi presiden, Densus 88 akan dibubarkan dan teroris dibiarkan berkembang? Waduhh, bahaya! Waspada lah!

Sumber Utama : https://seword.com/politik/prabowo-masih-jadi-lawan-politik-jokowi-X56wGlzGxZ

Pasca Riau, Jokowi Tanam Mangrove di Kalimantan, Bagaimana dengan Hidrogen Biru?

Akhir bulan September kemarin Jokowi bertolak ke Riau dan Kepri untuk menanam pohon Mangrove. Dirinya berujar kurang lebih ada 34 ribu hektar target penanaman Mangrove hingga akhir 2021 ini. Ternyata langkah Jokowi tidak hanya terhenti di Riau. Hari ini dirinya blusukan ke Kalimantan sambil kembali menanam pohon bakau. Kerennya lagi aksi menanam kali ini juga diikuti duta besar dari berbagai negara. Inilah hebatnya Jokowi dalam menangani permasalahan di masa depan. Saat JK cuma bisa menakut-nakuti bahaya perubahan iklim, dirinya terjun langsung selesaikan masalah.

Memang isu perubahan iklim terus memanas beberapa tahun belakangan. Berbagai bencana dasyat yang menimpa dunia mulai dari kabakaran hutan di California, banjir badang di Tiongkok dan kekeringan di mana-mana terjadi imbas perubahan iklim. Upaya penanaman hutan Mangrove oleh Jokowi dilakukan untuk menyerap emisi karbon yang menjadi penyebab perubahan iklim. Meski bisa dibilang termasuk konvensional, tapi upaya justru jauh lebih iefektif ketimbang kampanye mobil listrik Anies lewat Formula E yang belum tentu terlihat dampaknya.

Aksi menanam Jokowi seperti diberitakan beritasatu.com. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah duta besar (dubes) negara-negara sahabat dan masyarakat menanam mangrove di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Kedatangan Kepala Negara disambut riuh masyarakat, penggiat lingkungan, dan kelompok tani yang terlebih dulu berada di lokasi penanaman.Penanaman mangrove di Kabupaten Tana Tidung merupakan upaya rehabilitasi hutan mangrove yang perlu diperbaiki.

"Kita tanam kembali sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian juga menjaga habitat dari spesies-spesies yang ada di hutan mangrove dan sekitar hutan mangrove," ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers selepas penanaman.

Ia menjelaskan, di Kalimantan Utara terdapat 180.000 hektare hutan mangrove yang akan direhabilitasi pemerintah. Presiden Jokowi menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di Kalimantan Utara bisa mencapai 600 ribu hektare dalam tiga tahun ke depan.

"Target kita dalam tiga tahun ke depan agar kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600.000 hektare dari total luas hutan mangrove kita yang merupakan hutan mangrove terbesar di dunia (seluas) 3,6 juta hektare," katanya.

Sementara itu, para duta besar negara sahabat yang turut menanam pada kesempatan itu, yaitu Duta Besar Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek beserta istri, Duta Besar Cile untuk Indonesia Gustavo Nelson Ayares Ossandon, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari, Wakil Duta Besar Brasil untuk Indonesia Daniel Barra Ferreira, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Selain menanam Mangrove, ada startegi lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Salau satunya mengembangkan energi dari hidrogen yang berasal dari bahan bakar fosil atau yang dikenal dengan hidrogen biru. Pertamina telah mengawali langkah ini. Seperti dilansir bisnis.com, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa estimasi konsumsi hidrogen di Indonesia pada tahun lalu mencapai 2,5 metrik ton per hari. Jumlah itu dinilai sangat potensial untuk dikembangkan.

“Kalau kami coba hitung [jumlahnya] sekitar US$40 miliar,” katanya dalam acara Investor Daily Summit 2021, Rabu (14/3/2021).

Menurut Nicke, hidrogen merupakan energi yang paling potensial digunakan untuk masa depan. Alasannya, hidrogen dinilai lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan penggunaan baterai.

Dalam beberapa pemberitaan, langkah Pertamina mengembangkan hidrogen biru dari bahan bakar fosil terkendala biaya elektrolisis yang mahal dan minimnya riset di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia bisa meniru salah satu start up di Kanada yang mengembangkan teknik reforming ketimbang menggunakan elektrolisis.

Akhirnya upaya pemerintah harus kita dukung semaksimal mungkin untuk mewujudkan Indonesia bebas karbon. Mulai dari melestarikan hutan, terutama di pesisir, memproduksi baterai untuk kendaraan listrik hingga mengembangkan energi hidrogen. Semoga saja Indonesia terus dikaruniai pemimpin visoner yang bisa terus menumbuhkan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Lebih berjalan perlahan, tapi pasti ketimbang umbar janji minim realisasi. Kita doakan penerus Jokowi adalah mereka yang sudah teruji.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/pasca-riau-jokowi-tanam-mangrove-di-kalimantan-YK6exUNaR6

Re-post by MigoBerita / Senin/251021/11.25Wita/Bjm

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya