Didukung Masyarakat, Satgas Saber Pungli Buka 3 Akses Untuk Terima Laporan Masyarakat
Menko Polhukam Wiranto yang memimpin
langsung Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) melalui Satuan Tugas
(Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menegaskan, pemerintah
sangat serius menangani pemberantasan pungli. Pemerintah juga cukup
antusias karena tanggapan publik sungguh sangat luas dan mengisyaratkan
adanya suatu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah.
“Pungli di Indonesia yang seperti
membudaya, karena dari semua lapisan terjadi pungutan liar yang di luar
ketentuan yang telah ditentukan. Ini tentu meresahkan masyarakat. Dan
ingat, pungli ini tidak hanya Rp10 ribu, Rp20 ribu, sampai milyaran ada.
Tentu ini harus kita bersihkan,” kata Wiranto kepada wartawan, di
Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10) siang.
Untuk pemberantasan pungli dan
penyelundupan, menurut Wiranto, pemerintah membentuk dua Satgas, yaitu
Satgas Saber Pungli dan Satgas Penanggulangan Penyelundupan.
Khusus untuk pemberantasan pungli, Menko
Polhukam menilai, saat ini momentumnya sudah sangat bagus, karena
dampak dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan
ternyata sungguh sangat luar biasa.
“Sambutan masyarakat maupun perilaku
para pemungut liar ini sudah berubah. Banyak laporan dari
kementerian/lembaga (K/L) yang melaksanakan pelayanan publik, itu banyak
sekali publik yang sekarang sudah merasa nyaman untuk mengurus
kepentingan-kepentingan kebutuhan mereka,” jelas Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, sesuai Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016, jaringan organisasi Satgas
Saber Pungli dibentuk dari pusat sampai kementerian/lembaga terkait dan
sampai daerah.
“Nanti akan dibentuk unit-unit Saber
Pungli dengan satu kriteria, persyaratan, target, dan pengawasan
tertentu, serta masukan dari masyarakat. Akan ada kroscek sehingga K/L
terkait pasti akan melakukan itu dengan baik,” kata Wiranto.
Yang terpenting, lanjut Menko Polhukam,
Satgas ini terbuka terhadap masukan dan pelibatan masyarakat secara
langsung. Karena itu, yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya
pungli, tidak hanya petugas Satgas atau unit Saber Pungli, tetapi
masyarakat diminta untuk ikut aktif melaporkan langsung kepada Satgas
Saber Pungli apabila merasakan atau melihat praktik pungutan liar.
Untuk memudahkan partisipasi masyarakat, menurut Menko Polhukam, Pemerintah membuka beberapa saluran komunikasi yaitu:
* Melalui situs saberpungli.id
“Masyarakat yang sangat paham menggunakan internet, disiapkan situs saberpungli.id. Kirim, formatnya langsung keluar nanti. Nanti ada registrasinya dulu, ada kolom-kolomnya langsung diisi, di sana juga ada pelaporannya bagaimana, dan itu langsung masuk ke pusat Satgas, dan nanti penyelesaiannya bisa dicek kembali oleh pelapor,” kata Menko Polhukam.
*Melalui SMS 1193
“Mudah, bukan sembilan angka, bukan 12 angka, tetapi cukup empat angka,” ujar Wiranto.
*Call Center 193
Langsung berhubungan dengan operator-operator yang disiapkan di Satgas.
Langsung berhubungan dengan operator-operator yang disiapkan di Satgas.
“Jadi untuk masyarakat, diberikan
kemudahan yang luar biasa sepenuhnya untuk ikut serta menyukseskan Saber
Pungli ini. Dengan keikutsertaan masyarakat, diharapkan ada cross check di
masyarakat,” jelas Wiranto seraya menambahkan, kalau hanya Satgas
sendiri kurang cepat untuk bisa membersihkan. Sedangkan kalau masyarakat
memberikan laporan itu sangat akurat pasti, karena masyarakat yang
mengalami sendiri.
Menko Polhukam menjamin identitas pelapor pungli akan dirahasiakan.
“Jangan sampai nanti masyarakat ragu-ragu karena identitasnya
disebarluaskan. Tapi kita butuh persiapan di Satgas, kira-kira kita
butuh seminggu untuk menyiapkan perangkat dan operator. Sekretariat di
Kantor Polhukam, di sana kita disain markas komandonya, sehingga nanti
setiap saat bisa kita cek di sana,” pungkasnya.
Menko
Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait Saber Pungli di
Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10) sore. (Foto: Humas/Nia)
Sumber Berita : http://setkab.go.id/didukung-masyarakat-satgas-saber-pungli-buka-3-akses-untuk-terima-laporan-masyarakat/
Re-Post by http://migoberita.blogspot.co.id/ Senin/23102017/14.40Wita/Bjm
