Migo Berita - Banjarmasin - Banua Banjar Terkini. Kali ini Tim Migo Berita menghadirkan berbagai berita dari dalam Banua Banjar hingga luar Banua Banjar, namun masih sangat hangat dibicarakan. Agar tidak gagal paham, baca tuntas berbagai artikel yang telah kita kumpulkan.
Bayar Pajak Kendaraan Kini Makin Mudah Berkat Aplikasi Signal
apahabar.com, JAKARTA-
Membayar pajak kendaraan bermotor tidak perlu harus datang ke kantor
Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), karena kini cukup
melalui aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional.
Signal
adalah sebuah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Korlantas Polri
untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor
(PKB) secara aman dan mudah.
Dengan aplikasi tersebut, pemilik
kendaraan cukup membayar PKB dari gawai pribadinya yang bisa dilakukan
di mana saja dan kapan saja.
Layanan yang dtiawarkan Signal pun
beragam, mulai dari pembayaran pajak tahunan dan pengesahan STNK (Surat
Tanda Nomor Kendaraan).
Cara Melakukan Pembayaran Pajak di Signal
Cara
untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan juga tidak terlalu sulit,
hanya perlu mengunduh aplikasi di Play Store atau iStore.
Dikutip
dari laman samsatdigital.id, pertama yang harus dilakukan adalah
melakukan registrasi akun dan memasukkan data kendaraan terlebih dahulu
di aplikasi Signal.
Selanjutnya, masukan data-data pribadi Anda seperti NIK, Nama sesuai eKTP, alamat e-mail dan nomor HP.
Lalu,
masukan kata sandi, masukkan foto e-KTP, lakukan verifikasi biometrik
wajah dengan melakukan swafoto dan masukkan kode OTP yang dikirimkan
lewat SMS.
Registrasi
berhasil, selanjutnya lakukan verifikasi ulang dengan mengklik link
yang dikirimkan oleh Signal ke e-mail yang telah didaftarkan.
Cara Mendaftar Kendaraan Milik Pribadi
Cara mendaftarkan kendaraan milik sendiri di aplikasi Signal, pertama pilih menu Tambah Data Kendaraan Bermotor.
Selanjutnya,
pilih kendaraan atas nama sendiri, masukan Nomor Registrasi Kendaraan
Bermotor, kemudian masukkan 5 digit terakhir nomor rangka.
Cara Mendaftarkan Kendaraan Milik Orang Lain
Pertama,
pilih tombol simbol tambah untuk menambahkan data kendaraan dokumen
digital sehingga muncul tampilan form tambah dokumen data kendaraan.
Masukkan
nama pemilik pada kolom pemilik kendaraan, jika unit tersebut milik
istri atau anak dalam satu KK maka pilih Milik Keluarga satu KK.
Masukkan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) pada kolom NRKB.
Masukkan Nomor Rangka 5-digit terakhir pada kolom Nomor Rangka.
Masukan NIK pemilik kendaraan dan menggugah foto KTP, setelah semua kolom diisi maka klik tombol 'Lanjut'.
Kemudian akan tampil peringatan bahwa dokumen berhasil ditambahkan.
Perlu
diketahui, pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan menggunakan
Kode Bayar yang diterbitkan saat melakukan proses pengesahan STNK pada
aplikasi Signal.
Kode Bayar di aplikasi Signal hanya akan berlaku
selama 2 jam. Setelah 2 jam Kode Bayar akan hangus dan pemilik
kendaraan harus mengulang proses pengesahan STNK.
Cara bayar
pajak kendaraan bermotor setelah mendapat Kode Bayar, pertama klik
notifikasi "Lanjut Proses Pembayaran", lalu generate Kode Bayar, klik
"Lanjut".
Pilih salah satu Bank, klik "Lanjut", lalu akan tampil cara pembayaran, klik "Lanjut" dan Selesai, silakan lakukan pembayaran.
Pembayaran
dapat dilakukan di bank yang telah dipilih dengan cara transfer atau
secara langsung di teller bank. Seperti bank BRI, BNI, Mandiri, BCA,
Bank Danamon, atau Bank DKI.
Selanjutnya setelah pembayaran
terkonfirmasi, maka aplikasi Signal akan secara otomatis mengirimkan
bukti pengesahan STNK dan TBPKP di aplikasi tersebut.
Bukti
digital pengesahan STNK dan TBPKP itu telah diotorisasi oleh Balai
Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga bukti
digital itu bersifat sah dan valid.
Tidak hanya itu, Anda juga
bisa mendapat bukti fisik pengesahan STNK dan TBPKP lewat layanan
pengiriman yang ada di aplikasi Signal.
Pada
tahapan di atas, Anda hanya perlu menyetujui pengiriman TBPKP
serta diminta untuk mengisi data diri, seperti NIK KTP, nama lengkap,
alamat pengiriman, nomor telepon, dan sebagainya.
Setelah pengisian selesai, akan ditampilkan dengan total biaya pengiriman TBPKP.
Bukti fisik atau dokumen pengesahan STNK dan TBPKP bakal dikirimkan melalui Pos Indonesia.
Sebagai
informasi, saat ini beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Jakarta
tengah memberikan pemutihan pajak sejak 15 September sampai 15 Desember
2022.
Membayar pajak sekarang lebih murah dengan aplikasi Signal. (Foto: dok. pajak.com)
Menteri ESDM Bicara Tragedi Longsor 171 Satui, Warga: Evaluasi Seluruh IUP!
apahabar.com, JAKARTA - Longsornya jalan nasional Kilometer 171 Satui Tanah Bumbu tak ubahnya tragedi. Melumpuhkan ruas jalan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur, puluhan keluarga terpaksa mengungsi dibuatnya.
Nyaris
sebulan berlalu, belum terlihat perbaikan dan pembenahan yang
signifikan. Pemerintah masih sibuk saling tunjuk dengan perusahaan
tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab.
Pantauan
apahabar.com pada Sabtu (22/10), sejumlah pemotor kesulitan melintasi
jalan yang terputus total sejak Minggu lalu (16/1). Longsor susulan
subuh itu memakan semua badan jalan hingga ke tiang listrik.
Di
lapangan, yang terlihat saat ini adalah pekarangan milik warga disulap
menjadi jalan darurat. Hanya sepeda motor yang diperbolehkan melintas
oleh pemilik tanah. Jika hujan, sudah pasti jalan berlubang yang hanya
cukup dilalui oleh roda dua itu berair dan berlumpur.
"Demi
alasan kemanusiaan dan meski belum ada penggantian kerugian, pemilik
tanah membolehkan pekarangannya dilintasi oleh pengendara umum. Karena
kalau lewat jalan alternatif, kasihan roda dua, banyak pemotor yang
jatuh," ujar kuasa hukum 23 keluarga terdampak longsoran 171 Satui, Agus
Rismalian Nor.
Jalan
alternatif tak kalah sulitnya dilintasi. Pada Minggu (16/10), sebuah
taksi Colt menghantam sebuah mobil di depannya. Saking licinnya jalan
tanah, Colt tersebut melaju hingga lepas kendali.
Jalan darurat
yang dibuat sepekan belakangan sedianya sempat ditutup karena pemilik
belum menerima kejelasan soal ganti rugi. "Tapi ya tadi, pemilik tanah
akhirnya rela hati mengikhlaskan pekarangannya dipakai walau belum ada
ganti rugi," ujarnya.
Teranyar, insiden longsornya jalan nasional Km 171 Satui turut menyita perhatian Menteri ESDM
Arifin Tasrif. Ditemui media ini baru-baru tadi, orang nomor satu di
Kementerian ESDM itu memastikan telah menerjunkan tim ke lapangan.
"Kita lagi kirim tim untuk mengecek dan memastikan [apakah, red] penyebabnya dari tambang," ujar Arifin.
Pernyataan
Arifin bertalian dengan hasil analisis Walhi. Hasil analisis organisasi
lingungan hidup independen itu mendapati longsor imbas masifnya
aktivitas pertambangan.
Lebih rinci, Walhi mendapati fakta lubang
tambang yang hanya berjarak 38 meter dari sisi utara dan 152 meter sisi
selatan dari badan jalan. Termasuk fakta jika di dekat titik longsor
masih terdapat tambang aktif yang hanya berjarak 183 meter.
Mengacu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4/2012, jarak minimal tepi
galian lubang tambang dengan permukiman warga adalah 500 meter.
Perusahaan tambang seharusnya menutup lubang tambang setelah melakukan
pengerukan.
Soal ada tidaknya pelanggaran, Arifin belum bisa
menyimpulkan, setidaknya sampai timnya selesai bekerja. "Contohnya
kemarin di Kalimantan Utara, kita kirim tim, kita cek, verifikasi,
kemudian kita lihat, kondisinya kaya apa, disebabkan misalnya kaidah
pertambangannya tidak baik, pasti ada aturannya," pungkas Arifin.
Mengenai
kedatangan tim Kementerian ESDM, Agus Rismalian Noor menyatakan siap
menunjukkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Agus
tak mau tim Kementerian ESDM turun hanya sekadar formalitas namun
investigasi nanti nihil hasil, sedang fakta di lapangan secara kasat
mata tampak jelas longsor itu akibat tambang.
"Aku yakin Kementerian ESDM turun pasti ada juknis [petunjuk teknis] yang mereka pegang untuk investigasi," jelas Agus.
Tak
hanya di Satui, Agus berharap Kementerian ESDM turut mengevaluasi
menyeluruh izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh Kalsel. Terutama IUP
yang bersinggungan dengan permukiman penduduk dan jalan nasional,
seperti yang ada di Satui.
Sebagai gambaran, Walhi juga menemukan
sepanjang 456 ribu meter jalan negara di Kalsel telah dibebani dan
dikepung perizinan tambang batu bara.
Kementerian
ESDM, kata Agus, harus berani tegas. Mencabut IUP yang terbukti menjadi
penyebab jalan longsor dan permukiman warga yang rusak. "Tertibkan IUP
yang tumpang tindih dengan permukiman masyarakat dan jalan nasional,"
ujarnya.
Selain ESDM, Agus melihat Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan juga harus turun tangan. Hak masyarakat mendapat
lingkungan hidup yang layak sesuai UU Nomor 32/2009 terampas akibat
insiden 171 Satui.
Ya, dekatnya lokasi galian tambang dengan jalan nasional serta permukiman warga jelas merupakan suatu pelanggaran.Siapa yang Bertanggungjawab?
Walhi
mendapati fakta aktivitas pertambangan batu bara di sekitar areal
longsor hanya berjarak 79 meter dari permukiman warga. Foto: Kisworo
untuk apahabar.com
Walhi mendapati sejumlah
perusahaan tambang batu bara yang mengantongi izin usaha pertambangan di
sekitar areal longsor 171 Satui.
Di Satui bagian barat, Walhi
mengatakan perusahaan yang mengantongi izin dan masih terindikasi
beraktivitas adalah PT Mitrajaya Abadi Bersama (PT MJAB).
PT MJAB
mendapat izin menambang oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dengan luas
konsesi sekitar 198 hektare sejak 2020 silam lewat Surat Keputusan (SK)
503/6-IUP.OP4/DS-DPMPTSP/IV/III/2020.
Kemudian ada juga konsesi
PT Arutmin yang baru saja diperpanjang pada November 2020 lalu dari
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin
Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seluas 11.403 hektare dengan nomor SK
221 K/33/MEM/2020 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral
(ESDM).
Sementara
insiden longsor atau guguran tanah yang menggerus 200 meter ruas jalan
dan 23 permukiman warga masuk dalam konsesi IUP PT Arutmin Indonesia.
Agus
melihat PT Arutmin juga wajib bertanggung jawab sekalipun mereka tidak
melakukan aktivitas penambangan batu bara di lokasi longsor.
Sedangkan
yang masih aktif beraktivitas melakukan penambangan hingga saat ini,
kata Agus, adalah IUP PT MJAB. Disinyalir dari aktivitas penambangan
itulah yang mengakibatkan jalan nasional putus dan permukiman warga
rusak-rusak.
"Tapi kalau memang benar tim Kementerian ESDM turun
dan melakukan penyelidikan, ada baiknya kita menanti hasil investigasi
dan kajian tim ESDM itu," pungkas Agus.
Walhi
mendapati fakta jika tragedi longsor Km 171 Satui Tanah Bumbu imbas
dari aktivitas tambang batu bara yang berjarak hanya selemparan batu
dari tepi jalan nasional penghubung Kalsel-Kaltim. Foto-foto: Agus
Rismalian Nor untuk apahabar.com
Survei SMRC Munculkan 4 Capres, Buka Peluang Pilpres Dua Kali Putaran
apahabar.com, JAKARTA - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut akan terbuka peluang pilpres akan berlangsung dalam dua putaran jika terdapat 4 capres dalam pilpres 2024 mendatang.
Peluang
munculnya empat capres beserta akan terjadinya dua kali putaran pilpres
tersebut muncul setelah melalui survei kepada responden jika bersamaan
dengan pilpres.
“Kemungkinan yang maju besok itu maksimal hanya
diikuti 4 pasangan capres karena itu kita membuat simulasi terhadap
empat nama,” kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani dalam rilis hasil
survei SMRC yang disiarkan secara daring di akun YouTube SMRC TV, Minggu
(23/10).
Dalam
simulai yang dilakukan SMRC, keempat capres yang muncul di antaranya
Ganjar Pranowo dengan tingkat keterpilihan sebesar 31,1 persen jika
diusung PDIP. Posisi kedua Prabowo Subianto dengan tingkat keterpilihan
sebesar 26,5 persen jika diusung Partai Gerindra dan PKB.
Disusul kemudian Anies Baswedan
dengan tingkat keterpilihan sebesar 25,4 persen jika diusung Partai
NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. Sedangkan posisi terakhir Airlangga
Hartarto dengan tingkat keterpilihan sebesar 2,6 persen jika diusung
Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri Partai Golkar, PAN, dan PPP.
“Ini
lagi-lagi belum ada calon yang dominan di atas 50 persen dan terbuka
kemungkinan akan ada dua kali putaran pilpres,” paparnya
Peluang Ganjar Pranowo jika diusung KIB
Deni
menambahkan dalam simulasi kedua yang dilakukan SMRC keempat nama
capres yang muncul persis seperti nama-nama sebelumnya. Hanya yang
membedakan, jika sebelumnya Ganjar Pranowo diusung PDIP, simulasi kedua
menyebutkan jika Ganjar diusung KIB.
Ganjar
Pranowo dengan tingkat keterpilihan sebesar 30,1 persen jika diusung
Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri Partai Golkar, PAN, dan PPP.
Prabowo
Subianto menempati posisi kedua dengan tingkat keterpilihan sebesar
26,4 persen jika diusung Partai Gerindra dan PKB. Disusul Anies Baswedan
dengan tingkat keterpilihan sebesar 25,1 persen jika diusung Partai
NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.
“Terakhir Puan Maharani jauh
tertinggal dengan dukungan sebesar 5,6 persen meski diusung PDIP.
Responden yang tidak menjawab sebesar 123,8 persen,” pungkasnya.
Puan Maharani Ajak Negara G20 Kerja Nyata Bersama Respons Tantangan Global
apahabar.com, JAKARTA –
Kondisi perekonomian global setelah dihantam badai pandemi Covid-19
menyebabkan negara-negara dunia berada dalam kerentanan tinggi. Hal
tersebut ditandai dengan lonjakan inflasi, respons kebijakan moneter,
perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, sampai meluasnya stagflasi.
Ketua
Dewan Permusyawaratan Rakyat Puan Maharani mengungkapkan permasalahan
tersebut perlu diatasi secara nyata dan kolektif. Sebab, kondisi
tersebut diperkirakan akan berlanjut sampai 2023.
“Di samping itu
kita masih memiliki sejumlah agenda global untuk direspons melalui
kerja kerja nyata antara lain isu yang berkaitan perubahan iklim,
lingkungan hidup, ekonomi hijau, ketahanan pangan, energi, kesetaraan
gender, dan pemberdayaan perempuan,” katanya dalam 8th G20 Parliamentary
Speaker’s Summit di Gedung DPR, Kamis (6/10).
Puan menilai
pertemuan P20 sangat strategis karena negara yang tergabung dalam G20
menguasai 85 persen ekonomi dunia. Termasuk memiliki sebanyak 65 persen
penduduk dunia. Sebab, aksi konkret dari G20 akan membawa manfaat nyata
tidak hanya G20 tapi juga dunia.
Kerja sama antarnegara
diperlukan karena dalam menghadapi gejolak dan tantangan global ke depan
diperlukan kolaborasi. Setiap negara membutuhkan kerja sama dengan
negara lainnya.
“Masalah lokal dapat dengan mudah berkembang
menjadi krisis global dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat
di kehidupan setiap negara,” katanya.
Oleh karena itu, kata Puan,
setiap negara harus memperhitungkan kemungkinan terjadinya krisis
global. Terutama setiap pembuatan kebijakan di dalam negeri. Salah
satunya diperlukan respons bersama yang melibatkan berbagai kalangan dan
berbagai perspektif.
Setiap negara memiliki kapasitas dan
kapabilitas dalam menghadapi risiko ancaman krisis melalui kerja sama
antar negara. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya
respons setiap negara untuk menanggulangi permasalahan global.
“Hal
ini dapat dilakukan melalui sidang P20 dengan komitmen yang kuat untuk
menyelamatkan nasib dunia yang ditentukan oleh keputusan yang akan kita
ambil,” pungkasnya.
Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR RI) Puan Maharani. (Foto: apahabar.com/Bambang S.)
Fenomena Lonely Death, Warga Korea Selatan yang Mati Kesepian
apahabar.com, JAKARTA - Bisakah Anda membayangkan, bagaimana jadinya bila tak ada seorang pun yang mendampingi Anda di penghujung usia?
Meski terdengar menyedihkan, fenomena mati kesepian adalah hal lumrah di Korea Selatan.
Fenomena tersebut dikenal sebagai lonely death atau godoksa, di mana berarti meninggal tanpa ada kerabat atau keluarga di sisinya.
Melansir laman hani.kr, kejadian ini umumnya menimpa lelaki usia pensiunan: antara 40 sampai 60 tahun.
Sejalan
dengan itu, Yayasan Kesejahteraan Seoul pada 2016 menunjukkan orang
yang berusia 50 hingga 59 tahun menyumbang sekitar 524 dari 2.181 kasus
dugaan lonely death. Ironisnya, jasad mereka seringkali baru ditemukan berbulan-bulan kemudian.
Hal
ini mungkin akan membuat Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa penduduk
Korea Selatan tinggal sendirian? Mengapa mereka bisa sampai tak punya
satu keluarga pun? Merangkum berbagai sumber, berikut ulasan seputar lonely death.
Putus Hubungan Keluarga
Konsep
keluarga di Negeri Ginseng, boleh dibilang, sangat berbeda dengan di
Indonesia: meski anak sudah dewasa, mereka umumnya tetap mengunjungi
orang tua. Namun, di Korea Selatan tidak demikian.
Di sana, orang
yang sudah dewasa memutuskan hubungan dengan keluarganya, atau bahkan
diputuskan. Alasannya beragam: entah karena kehidupan individualis,
kesenjangan sosial dan ketimpangan gender, hingga tekanan akan
persaingan hidup yang ketat.
The Postech Times melaporkan putus hubungan yang demikian membuat orang tua terisolasi secara sosial. Lebih lanjut, menurut Korea Herald,
isolasi sosial itu dikarenakan kasus pensiun dini, perceraian,
kesehatan memburuk, dan pengangguran kaum muda yang kian tinggi.
“Orang
dapat mengalami frustasi psikologis, serta kesulitan dalam menyesuaikan
diri dengan masyarakat karena perubahan sosial-ekonomi,” kata pemimpin
Pusat Konseling Lansia Korea, Lee Ho-sun. Hal ini lantas dapat merusak
kesehatan fisik, sampai berujung pada kasus lonely death.
‘Mendulang Rezeki’ dari Lonely Death
Meski fenomena lonely death mampu membuat hati trenyuh, segelintir pihak memanfaatkan momen ini untuk mendulang rezeki.
Caranya, dengan membuka penyedia jasa yang khusus membersihkan rumah dan barang-barang milik orang yang mati kesepian.
Salah satu perusahaan tersebut, Harworks KR, mengatakan bahwa ada cukup banyak kasus kematian sendirian yang mereka tangani.
Biasanya, jasa ini dipanggil ketika jasad sudah ditemukan dalam kondisi dekomposisi parah.
Hal
tersebut berarti, jenazah sudah membusuk sampai membuat pemilik rumah,
tetangga, atau anggota keluarga lain tak mampu menanganinya.
Ironisnya lagi, petugas pembersih seringkali menemukan obat anti-depresan, tumpukan botol alkohol, serta sampah yang berserakan.
Salah seorang petugas bernama Kim Wan, sebagaimana dikutip dari CNN, tak jarang merasa sakit hati saat membersihkan rumah mendiang.
“Terkadang
ada tumpukan sampah yang lebih tinggi dari orang yang saya temukan di
sebuah rumah. Obat depresi juga kadang saya temukan,” ujarnya.
Melahirkan ‘Menteri Kesepian’
Selain di Negeri Ginseng, lonely death
juga banyak terjadi di Jepang. Kondisi ini pun utamanya menimpa lansia
yang berusia di atas 60 tahun. Fenomena tersebut dikenal sebagai kodokushi.
Maraknya kasus lonely death
di Negeri Sakura ini akhirnya membuat pemerintah membentuk Kementerian
Kesepian dan Isolasi pada 12 Februari 2020. Instansi itu bertugas
mengatasi persoalan kesepian dan isolasi.
Fenomena Lonely Death atau mati kesepian di Korea Selatan (Foto: Twitter)
Lagi Viral! Kode Pelat Nomor Kendaraan Kalsel Kok Beda dengan Wilayah Kalimantan Lainnya?
apahabar.com, JAKARTA - Jagat maya tengah diramaikan dengan unggahan foto yang memperlihatkan kode pelat nomor kendaraan di seluruh wilayah Kalimantan pada Senin (17/10).
Menariknya,
ada yang menjadi pusat perhatian di salah satu foto tersebut, yaitu
kode pelat di daerah Kalimantan Selatan menggunakan huruf 'DA' yang
berbeda dari provinsi lain.
Seperti diketahui, untuk kode pelat
Pulau Kalimantan semuanya berawalan "K', mulai dari Kalimantan Utara
menggunakan 'KU', Kalimantan Barat 'KB', Kalimantan Tengah 'KH' dan
Kalimantan Timur 'KT'.
Lantas muncul pertanyaan mengapa kode
pelat nomor kendaraan Kalimantan Selatan ditulis 'DA', sementara kode
provinsi lain di Kalimantan berawalan huruf K?
Sik
Dir Lantas Polda Kalimantan Selatan KB Maesa Soegriwo, menjelaskan awal
mula munculnya plat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
serta mengapa Kalsel menggunakan kode 'DA'.
"Plat nomor atau TNKB
pertama kali muncul saat transisi dari kendaraan berkuda dan bermotor
pada tahun 1890-1910 pada masa kolonial Hindia Belanda," ujarnya saat
dihubungi apahabar.com, Rabu (19/10).
Ia menjelaskan, pada kurun waktu tersebut, kendaraan milik Belanda mulai berdatangan di wilayah Pulau Kalimantan.
"Untuk
memudahkan pendataan, pemerintah kolonial menerapkan semacam Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor yang diistilahkan dengan nama kentekens,"
jelasnya.
Lebih jelasnya, berdasarkan kode huruf kapital pada pelat nomor, bisa diketahui darimana kendaraan tersebut berasal.
Menurutnya,
dalam artikel "Kentekens in Nederlands-Indie", wilayah Zuider en Ooster
Afdeeling van Borneo memiliki tanda pelat nomor kendaraan bermotor
(ketenkens) dengan kode DA.
"Kode DA tetap dipertahankan setelah
masa kemerdekaan di Kalimantan Selatan, walaupun secara administratif
sudah menjadi provinsi tersendiri sejak 14 Agustus 1950," pungkasnya.
Sementara
itu, Sejarawan Kalimantan Selatan, Mansyur menceritakan perbedaan kode
plat wilayah Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Barat sebagai
contohnya.
"Di wilayah Kalimantan Barat, kode plat lamanya berhuruf BR. Sedangkan Kalimantan Selatan menggunakan kode DA," ujarnya.
"Namun, setelah kemerdekaan Kalbar menggunakan kode KB, sementara Kalsel tetap memakai DA," tutupnya.
Viral kode pelat nomor kendaraan Kalimantan Selatan berbeda dari Wilayah Kalimantan Lain. (Foto: dok. net)
Buruan! PT KAI Buka Lowongan Kerja untuk Tingkat SMA dan D3, Simak Ketentuannya
apahabar.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) buka lowongan kerja besar-besaran. Lowongan ini hanya dibuka sampai 24 Oktober 2022 saja.
Lowongan
kerja PT KAI yang dibuka untuk tingkat SLTA atau sederajat dan D3 ini
adalah untuk Gelombang II Tahun 2022. Berikut informasi tentang lowongan
kerja PT KAI.
Dilansir dari situs resmi rekrutmen KAI, Jum'at
(21/10/2022), saat ini KAI sedang membuka lowongan untuk formasi
Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Kondektur.
Berikut merupakan informasi lengkapnya.
Kriteria Pelamar Lowongan Kerja KAI
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Jenis Kelamin Pria
3. Sehat jasmani/rohani
4. Memiliki Ijazah :
a. SLTA (SMK/MA/SMK/MAK) dengan nilai :
- Ujian Akhir Nasional (UAN) rata-rata minimal 7,0 (tujuh koma nol)
- Nilai Akhir Sekolah rata-rata minimal 7,0 (tujuh koma nol) bagi lulusan mulai tahun 2020.
b.
D3 dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol) dan akreditasi
jurusan/program studi pada saat tanggal kelulusan minimal "B" dari
BAN-PT.
5. Usia pelamar per 01 Oktober 2022 :
a. Tingkat Pendidikan SLTA serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun
b. Tingkat Pendidikan D3 serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 27 (dua puluh tujuh) tahun.
6. Memiliki tinggi badan :
a. Untuk Formasi Operasional dan Pemeliharaan (SLTA & D3) minimal 160 cm dengan berat badan ideal
b. Untuk Formasi Kondektur (SLTA & D3) minimal 163 cm dengan berat badan ideal
7. Berkelakuan baik
8. Tidak bertato dan tidak bertindik
9. Tidak pernah menggunakan dan/atau terlibat narkoba atau psikotropika
10. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
11.
Tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya
dikarenakan hukuman disiplin atau diberhentikan dengan tidak hormat
12. Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan
13. Bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero)
14. Lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh panitia rekrutmen PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Ketentuan Khusus Pelamar Lowongan Kerja KAI
1.
Tidak sedang mengikuti dan/atau mendaftar, termasuk yang sudah
dinyatakan tidak lulus pada tahapan seleksi rekrutmen yang sedang
berjalan di PT Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Prioritas
penempatan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di wilayah Sumatera Bagian
Selatan (Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang)
3. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero)
4.
Bersedia ditempatkan atau dialihkan pada formasi sesuai kebutuhan dan
aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero)
5. Penetapan formasi pekerjaan didasarkan pada hasil seleksi rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan
6. Pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan penempatan calon pekerja
7.
Bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan institusi lainnya
apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi
Persyaratan Pelamar Lowongan Kerja KAI
1. Pas foto terbaru
2. Ijazah SLTA/D3 asli atau fotocopy legalisir
3. Transkrip Nilai SLTA/D3 atau Nilai Ujian Nasional asli (SKHUN) atau fotocopy legalisir
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan yang masih berlaku
5. Akreditasi jurusan program studi D3 pada saat tanggal kelulusan
6. Untuk peserta dengan tingkat pendidikan D3 wajib melampirkan Ijazah SLTA (SMK/MA/SMK/MAK)
7.
Untuk tingkat pendidikan D3 wajib melampirkan sertifikat bahasa inggris
yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan
skor minimal sebagai berikut :
a. TOEFL ITP : 400
b. TOEFL PBT/iBT: 32
d. TOEIC : 345
e. IELTS : 4,5
8.
Khusus formasi SLTA - Kondektur wajib melampirkan sertifikat bahasa
inggris yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi
dengan skor minimal sebagai berikut:
a. TOEFL ITP : 350
b. TOEFL PBT/iBT: 20
d. TOEIC : 260
e. IELTS : 2,5
Formasi Lowongan Kerja yang Dibuka
1. SLTA - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasaran
a. Jurusan:
- SMA/MA: IPA, IPS, dan Bahasa
-
SMK/MAK: Teknik Mesin, Otomotif, Ketenagalistrikan,
Elektro/Elektronika/Mekatronika, Bangunan, Teknik Komputer Jaringan,
Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Mesin Pesawat Udara dan
Teknik Mesin Perkapalan
b. Syarat dokumen: Identitas KTP, Ijazah SLTA, Transkrip UN/UAN SLTA
2. SLTA - Kondektur
a. Jurusan:
- SMA/MA: IPA, IPS, dan Bahasa
- SMK/MAK: Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Perhotelan & Pariwisata
b.
Syarat Dokumen: Identitas KTP, Ijazah SLTA, Sertifikat TOEFL ITP atau
TOEFL PBT iBT atau IELTS atau TOEIC untuk tingkat SLTA, Transkrip UN/UAN
SLTA
3. D3 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasaran
a.
Jurusan: Teknik Elektro/Elektronika/Mekatronika, Teknik Mesin, Teknik
Otomotif, Teknik Fisika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Sipil, Teknik
Listrik, Teknik Industri, Teknik Informatika, Perkeretaapian
b.
Syarat Dokumen: Akreditasi D3, Identitas KTP, Ijazah D3, Sertifikat
TOEFL ITP atau TOEFL PBT iBT atau IELTS atau TOEIC D3, Transkrip nilai
D3
4. D3 - Kondektur
a. Jurusan: Ilmu Komunikasi, Manajemen
b.
Syarat Dokumen: Akreditasi D3, Identitas KTP, Ijazah D3, Sertifikat
TOEFL ITP atau TOEFL PBT iBT atau IELTS atau TOEIC D3, Transkrip nilai
D3
Tahapan Seleksi Lowongan Kerja KAI
Tahap 1 : Seleksi Administrasi
Tahap 2 : Seleksi Kesehatan Awal
Tahap 3 : Seleksi Psikologi
Tahap 4 : Seleksi Wawancara
Tahap 5 : Seleksi Kesehatan Akhir
Untuk
informasi selengkapnya, peserta rekrutmen dapat mengunjungi laman resmi
PT KAI melalui alamat recruitment.kai.id, atau dapat menghubungi
Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121,
email cs@kai.id, dan media sosial KAI121.
Seluruh proses
rekrutmen KAI tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem
refund, serta tidak bekerja sama dengan agen travel penyedia
transportasi atau akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen.
PT
KAI turut mengimbau masyarakat agar mewaspadai segala jenis bentuk
penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen KAI, serta mengabaikan
pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut.
PT KAI Buka Lowongan Kerja Besar-besaran Sumber FOTO: Wikipedia
Cara Berkendara Aman di Belakang Truk agar Selamat sampai Tujuan
apahabar.com, JAKARTA – Cara berkendara aman di sekitar truk agar terhindar dari kecelakaan maut yang bisa saja terjadi.
Sudah banyak contoh, saat kita berkendara di sekitar truk sering kali terlibat kecelakaan.
Alasannya bisa dari rem blong, patah as roda, hingga pecah ban atau pun kelalaian pengemudi.
Selain itu, truk juga memiliki area blind spot atau titik buta yang membuat pengemudi tidak bisa melihat kendaraan lain di sekitarnya, terutama pada kaca spion.
Tak mengherankan jika banyak pengendara lebih memilih menghindari truk saat bertemu di jalan.
Mau
tidak mau pengemudi kendaraan pribadi yang berada di sekitar atau di
belakang truk atau kendaraan berat lainnya harus lebih berhati-hati dan
selalu waspada.
Praktisi Keselamatan Berkendara yang sekaligus
pendiri Safety Driving Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony
Susmana, memberikan tips cara berkendara agar aman selamat saat berada
di belakang atau sekitar truk.
Jaga Jarak Aman
Menurut
lelaki yang juga mengajar sebagai Training Director di SDCI ini,
langkah awal yang harus dilakukan pengemudi kendaraan pribadi adalah
menjaga jarak aman 4-6 meter kedepan.
Apabila jarak pandang hanya 100 meter maka disarankan untuk menyalakan lampu jauh.
“Kemudian,
jangan mengikuti truk dengan jarak yang terlalu dekat, karena mobil
tidak terlihat oleh sopir truk,” kata Sony kepada apahabar.com, beberapa
waktu lalu.
“Menjaga
jarak aman ketika kita sebagai pengemudi, bukan sekadar memberi ruang
gerak bagi truk, tapi juga membuat mobil mudah terlihat oleh sopir truk.
Sehingga bisa mengantisipasi pergerakan truk terutama apabila truk
tersebut mengerem mendadak,” sambungnya.
Jaga Kecepatan
Perihal
mengatur kecepatan kendaraan saat bertemu dengan truk, menurut Sony itu
adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
“Mengemudi
dengan kecepatan tinggi boleh saja, tapi perhatikan pengendara lain di
sekitar Anda, mereka juga membutuhkan jalan untuk akses kendaraannya,”
ungkapnya.
Jaga Emosi
Terkadang
beberapa pengendara terlihat bernafsu untuk mendahului truk dari sisi
kiri. Hal ini dapat membahayakan bagi pengendara tersebut maupun sopir
truk.
“Dengan kita mampu menstabilkan emosi saat berkendara,
hal-hal seperti ini diharapkan dapat berkurang, sehingga dapat
mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya,” tutupnya.
Cara berkendara aman di sekitar truk. (Foto: dok. Net)
Ganjar Tak Jadi Capres, SMRC: Suara Dukungan ke Puan Tidak Otomatis Meningkat
apahabar.com, JAKARTA – Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengungkapkan bila muncul skenario Ganjar Pranowo
tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden, tidak secara otomatis
suara pendukung Ganjar akan berpindah mendukung ke Puan Maharani.
Skenario
tersebut muncul karena nama Ganjar santer mendapatkan dukungan dari
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN,
dan PPP. Sementara itu, PDIP tempat Ganjar menjadi kader politik belum
menentukan nama capres yang akan diusung PDIP.
“Tidak langsung
otomatis ada limpahan suara dari pendukung Ganjar ke Puan ketika Ganjar
tidak maju,” katanya dalam rilis hasil survei SMRC yang disiarkan secara
daring di akun YouTube SMRC TV, Minggu (23/10).
Hal itu terungkap dalam survei simulasi SMRC tentang daftar capres dengan tidak melibatkan nama Ganjar Pranowo.
Tidak
adanya nama Ganjar Pranowo dalam daftar empat capres, membuat nama
Prabowo Subianto yang selama ini berada di urutan kedua berubah
menempati posisi pertama dengan tingkat keterpilihan sebesar 36,2 persen
jika diusung Partai Gerindra dan PKB.
Nama Anies Baswedan
yang biasanya berada di posisi ketiga dengan posisi persis di bawah
Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, mengalami kenaikkan berada di
posisi kedua dengan tingkat keterpilihan sebesar 29,7 persen jika
diusung Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.
“Prabowo
dari Desember 2021 ke Oktober 2022 porsi keterpilihannya sebesar 38,7
persen mengalami penurunan menjadi 36,2 persen. Sedikit menurun tapi
tidak besar. Sedangkan Anies Baswedan dari 26,6 persen menjadi 29,7
persen. Mengalami kenaikan sedikit sekitar 3 persen,” paparnya.
Adapun
Puan Maharani yang sepenuhnya hanya diusung PDIP hanya mendapatkan
tingkat keterpilihan sebesar 9,3 persen. Sementera itu, Airlangga
Hartarto memiliki tingkat keterpilihan sebesar 5,4 persen jika diusung
dengan Koalisi Indonesia Bersatu.
“Dalam konteks Ganjar tidak menjadi capres, jumlah responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 19,5 persen,” jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (Foto: Rmol)
Tingkat Keterpilihan Ganjar Pranowo Mengungguli Prabowo dan Anies
apahabar.com, JAKARTA – Nama Ganjar Pranowo
menempati posisi teratas dalam tingkat keterpilihan dalam pemilihan
presiden. Hal itu diketahui melalui survei yang dilakukan Saiful Mujani
Research and Consulting (SMRC) pada 3-9 Oktober 2022.
Dalam
survei yang dilakukan SMRC tersebut Ganjar Pranowo mendapatkan porsi
keterpilihan sebesar 24 persen, Prabowo Subianto sebesar 21 persen, dan
Anies Baswedan sebesar 18,7 persen. Angka tersebut muncul jika pilpres
dilakukan bersamaan dengan survei yang dilakukan SMRC.
“Justru
nama nama non parpol yang cukup kompetitif seperti Anies Baswedan dan
Ganjar bukan pemimpin partai tapi sebagai kader partai mendapatkan
dukungan yang besar,” kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani dalam rilis
hasil survei SMRC yang disiarkan secara daring di akun YouTube SMRC TV,
Minggu (23/10).
Adapun
populasi survei yang dilibatkan merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas
dengan populasi yang dilih secara random (multistage random sampling) ke
sebanyak 1.220 responden.
Sebanyak 84 persen di antaranya atau
setara 1.027 responden diwawancarai secara valid atau tatap muka. Margin
of error yang dengan sampel tersebut diperkirakan mencapai 3,1 persen
dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Survei yang
dilakukan SMRC ini merupakan simulasi semi terbuka dengan memberikan
daftar nama bakal calon presiden. Responden juga diberikan kesempatan
untuk memilih nama lain selain daftar bakal calon presiden yang
diajukan.
“Sehingga ini simulasi yang inklusif. Siapapun tokoh
yang memiliki dukungan yang besar akan muncul dalam jenis pertanyaan
ini,” paparnya.
Selain
ketiga nama tersebut posisi keempat ditempati Ridwan Kamil 3,5 persen,
Basuki Tjahaja Purnama 2,9 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 2,3 persen,
Puan Maharani 2,1 persen, Muhaimin Iskandar 1,8 persen, dan Megawati
Soekarno Putri 1,5 persen.
Adapun
Sandiaga Uno dan Ma’ruf Amin sebesar 1,0 persen, disusul Susi
Pujiastuti sebesar 0,8 persen, Tri Rismaharini dan Erick Thohir sebesar
0,7 persen, Airlangga Hartarto dan Salim Segaf Al Jufri 0,6 persen.
Sedangkan
Andika Perkasa, Mahfud MD, dan Luhut Binsar Panjaitan sebesar 0,5
persen. Disusul Khofifah Indah Parawansa 0,4 persen. Akhmad Syaikhu,
Tito Karnavian, Hutomo Mandala Putra, Sri Mulyani, Anis Mata, Emil
Dardak, Gatot Nurmantyo masing-masing sebesar 0,2 persen.
Tokoh
lain dengan porsi keterpilihan sebesar 0,1 persen di antaranya seperti
Habib Rizieq Shihab, Yusril Ihza Mahendra, Surya Paloh, Bambang
Soesatyo,, Moeldoko, Muhadjir Effendi, Dudung Abdurrahman, Bima Arya,
dan Hari Tanoesoedibjo.
Sisanya seperti Zulkifli Hasan, Yussuf
Solichien, Yudo Margono, Suharso Monoarfa, Oesman Sapta Odang, Nadiem
Makarim, Grace Natalie, Giring Ganesha, dan Budi Gunawan masing-masing
memiliki porsi keterpilihan sebesar 0,0 persen.
“Sedangkan sebanyak 11,1 persen responden tidak tahu,” pungkasnya.
Kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)
Wartaniaga.com,
Kandangan- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupateh
Hulu Sungai Selatan (HSS) Mardiansyah , menolak kebijakan pemerintah
pusat menaikan harga BBM dan solar bersubsidi.
Dirinya meminta pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi karena sangat membebankan masyarakat.
“Di tengah kondisi yang belum stabil ini,dampak pandemik covid-19
masih kita rasakan Bersama,kenaikan ini sangat menjadi beban di
masyarakat kita” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD HSS Selasa, (6/9).
Menurutnya kenaikan BBM tentunya akan diikuti oleh kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Atas dasar rasa kemanusiaan dirinya berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan kembali kebijakannya.
“Kami menolak selain membebani masyarakat ini juga berpotensi meningkatnya angka kemisikinan,” ucapnya.
Fakta
yang terjadi sekarang masyarakat tidak memiliki pilihan selain membeli
BBM dengan harga yang lebih mahal dari sebelumnya karena menjadi
kebutuhan masyarakat.
Senada, Ketua DPD PKS HSS Hery Rosadi pun mengatakan kebijakan
menaikan harga BBM bersubsidi sangat tidak relevan dengan kondisi saat
ini.
Dikatakannya, di tengah pemulihan ekonomi pasca hantaman pandemi seharusnya pemerintah jangan menaikan harga BBM.
” Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan,” ucapnya.
Hery menambahkan masyarakat sudah terpukul imbas kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu lalu.
Belum selesai lonjakan harga minyak goreng, kata dia, harga telur turut meroket.
Menurutnya, kenaikan harga BBM dan solar bersubsidi akan menciptakan
efek domino berupa kenaikan harga secara keseluruhan di berbagai sektor.
Ia turut mendesak pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan tersebut.
“Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya,” pungkasnya.
Pencairan BLT BBM Untuk 166.660 Penerima di Kalsel Dimulai Besok di Banjarmasin
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemerintah telah
menetapkan jumlah Rp600 ribu untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM
kepada 20,65 juta penerima se-Indonesia. Khusus di Kalimantan Selatan
(Kalsel) ada 166.660 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan tersebut,
yang akan disalurkan oleh Kantor Pos.
Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Banjarmasin
Agus Pinandoyo menyampaikan penyaluran BLT BBM akan dimulai di Kota
Banjarmasin pada 8 sampai 13 September 2022. Ada dua kategori yang
menjadi sasaran penerima BLT BBM berdasarkan basis Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
BLT BBM akan disalurkan kepada KPM Program Sembako/BPNT. Kemudian BLT
BBM akan diberikan kepada KPM Program Keluarga Harapan (PKH).
“Untuk penyalurannya di Kota Banjarmasin dimulai besok (Kamis 8
September 2022) pagi. Tempat pembayarannya itu selain Kantor Pos, juga
kita sudah koordinasi dengan pemerintah kota dan kantor kecamatan,” ucap
Agus saat dikonfirmasi awak media, Rabu (7/9/2022).
Dia menambahkan, pihaknya telah menyebar jadwal penyaluran BLT
BBM di setiap kantor kecamatan di Banjarmasin. Setiap penerima diminta
berhadir sesuai jam dan tanggal yang ditentukan agar tidak terjadi
antrian membludak.
“Setiap penerima mendapatkan undangan dan diwajibkan membawa KTP
Elektronik jadi nanti akan ada verifikasi surat undangan dicocokkan
dengan KTP. Kemudian juga dilakukan pengambilan foto bagi penerima,”
tandasnya.
Mekanisme penyaluran BLT BBM sebesar Rp600 ribu dibagi dalam dua
tahap. Tahap pertama yakni pada September 2022, KPM mendapat Rp 300
ribu. Lalu, dilanjut ke tahap kedua pada Desember 2022, senilai Rp 300
ribu.
Berikut daftar penerima BLT BBM di 13 kabupaten/kota se- Kalsel.
– Balangan 6.713 penerima
– Banjar 19.545 penerima
– Barito Kuala 14.184 penerima
– Hulu Sungai Selatan 14.453 penerima
– Hulu Sungai Tengah 19.534 penerima
– Hulu Sungai Utara 18.066 penerima
– Banjarbaru 6.821 penerima
– Banjarmasin 24.624 penerima
– Kotabaru 8.768 penerima
– Tabalong 9.374 penerima
– Tanah Bumbu 6.908 penerima
– Tanah Laut 10.178 penerima
– Tapin 7.492 penerima
Sementara itu, dia mengatakan penyaluran BLT BBM di
kabupaten/kota kesiapan masing-masing daerah dan Kantor Pos setempat.
Untuk saat ini hanya kota Banjarmasin yang telah siap itu menyalurkan
BLT BBM. (rizqon)
Rumah Berlantai Dua di Kidaung Permai Banjarmasin Hampir Roboh
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Warga Jalan Brigjend Hasan Basry,
Komplek Kidaung Permai nomor 62 B, Banjarmasin heboh lantaran ada rumah
permanen atau beton berlantai dua hampir ambruk, Rabu (7/9/2022) malam.
Mustamin (74) pemilih rumah mengatakan, keretakan itu sudah terjadi sejak sepekan terakhir dan semakin parah pada sore tadi.
“Tapi sore tadi yang paling parah,” ujarnya.
Sejak retak terjadi, ia bersama istri dan dua anaknya mengaku
sudah tidak lagi menempati rumah tersebut dan memilih tinggal di kost
miliknya yang terletak di seberang rumahnya tersebut.
“Memang sudah tidak enak firasat selama beberapa hari terakhir,” ujarnya.
Hingga sekitar pukul 19.00 Wita, Mustamin mendengar kabar bahwa keretakan rumah miliknya mulai parah.
“Setelah mengecek kondisi rumah, saya kemudian melaporkan ke petugas yang berwenang,” terangnya.
Saat ini sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin sudah berdatangan.
Mereka didampingi para relawan sekitar untuk mengecek kondisi rumah Mustamin yang hampir ambruk tersebut. (airlangga)
Editor: Abadi
Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin melakukan
pemeriksaan dan evakuasi di lokasi runah miring di Komplek Kidaung
Permai
BNPT Rangkul Generasi Muda Kalimantan Selatan Jadi Agen Pencegahan Terorisme
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI bertandang ke Banjarmasin, Kalimantan
Selatan (Kalsel) menyapa generasi dengan acara Aksi Musik Anak Bangsa
atau ‘ASIK BANG’ di Taher Square, Rabu (7/9/2022) malam. Lewat program
yang dihelat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)
Kalsel, BNPT RI merangkul pemuda – pemudi di Bumi Antasari menjadi agen
pencegahan terorisme.
Kepala BNPT RI Komjen Pol Boy Rafli Amar diwakili Kepala Deputi
Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Mayjen TNI Nisan Setiadi
mewanti-wanti bahwa internet bagai pisau bermata dua. Ada sisi yang
membawa dampak positif dan negatif.
Dilirik sisi positif mempermudah aksi penyebarluasan informasi dan
edukasi. Namun yang patut diwaspadai adalah terbuka luasnya ruangan
informasi ini dimanfaatkan pelaku doktrinasi paham radikalisme.
“80 persen pengguna internet di Indonesia, 70 persen aktif di
media sosial yang mana 60 persen pengguna nya adalah anak muda,”
tuturnya saat menyampaikan sambutan membuka acara.
Dia mengungkapkan, ada beberapa pelaku tindak pidana terorisme
berperan sebagai lone wolf atau aktor penyendiri. Rata-rata mereka
terpapar paham radikalisme di media sosial adalah generasi muda.
“Ada anak muda pelaku pengeboman asal Probolinggo yang ditahan
dan saya tanya dari mana belajar membuat bom, dia jawab belajar dari
YouTube,” ungkapnya.
Dia mendorong pemuda menjadi agen perdamaian untuk menangkal
perilaku intoleran dan radikalisme khususnya di Kalimantan Selatan, baik
itu di media sosial maupun dalam pergaulan sehari-hari. Sebab intoleran
dan radikalisme adalah indikator utama orang terpapar paham terorisme.
Dia menyampaikan kegiatan seni budaya adalah bagian upaya
membentengi para generasi muda dari paham terorisme. Melalui program
Aksi Musik Anak Bangsa, BNPT hadir di tengah generasi muda sebagai
langkah konkret pencegahan dan perlindungan dari paham terorisme.
“Kami mengapresiasi digelarnya Aksi Musik Anak Bangsa ‘ASIK BANG’
yang dilaksankan FKPT Kalimantan Selatan. Mari kita jaga bersama NKRI
dan pegang teguh Pancasila,” pesannya.
Di momen ini, dia menyimak secara langsung penampilan para
peserta lomba Aksi Musik Anak Bangsa. Salah satu peserta grup musik
‘Balahidang Band’ tampil memukau dengan pakaian adat Banjar dan Dayak
yang memadukan alat musik tradisional Sampe dan modern.
Mereka tampil dengan dua lagu. Lagu wajib yakni berjudul Salam
Indonesia Harmoni ciptaan Kepala BNPT RI Komjen Boy Rafli Amar dan lagu
ciptaan bertema Indonesia Harmoni yang memadukan bahasa Indonesia dan
bahasa Banjar.
“Saya salut dengan penampilan tadi, dari lirik lagu dan aransemen
musik menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan saya kita
pegang teguh ideologi Pancasila yang diwariskan founding father
Indonesia. Jangan mau dipecah belah dan diadu domba,” tandasnya.
Kepala
Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT RI Mayjen TNI
Nisan Setiadi (jaket merah marun) bersama FKPTI Kalsel di acara Aksi
Musik Anak Bangsa, Taher Square, Banjarmasin.
Sementara itu, Ketua FKPT Provinsi Kalimantan Selatan Aliansyah
Mahadi menyampaikan Aksi Musik Anak Bangsa ‘ASIK Bang’ mengangkat tema
Damai Kita Harmoni Indonesia. Kegiatan ini memperlombakan pentas musik
tingkat provinsi.
“Tiga peserta terbaik berhak mendapatkan hadiah dan masuk ke penjurian tingkat nasional,” tandasnya.
Acara ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkompinda) tingkat provinsi Kalimantan Selatan diantaranya Pemerintah
Provinsi Kalsel, Polda Kalsel, Korem 101, dan Badan Inteligen Indonesia
Daerah (BINDA) Kalsel. (rizqon)
Tingkatkan Mental dan Confidence Para Pemain Elite Pro Academy Barito Putera Diajak Nonton ke Bioskop
BANJARMASIN, klikkalsel.com – PS Barito Putera muda
saat ini sedang menjalani kompetisi Elite Pro Academy (EPA), baik U-14,
U-16 dan U-18. Dimana Laskar Antasari muda ini tergabung dalam grup C
bersama Persebaya Surabaya, Bhayangkara FC, Madura United, PSM Makassar
dan Bali United.
Di laga perdana yang berlangsung kemarin, Selasa (6/9/2022),
Barito Purera U-14 harus mengakui keunggulan Bhayangkara FC U-14 dengan
skor 1-0.
Kemudian untuk Barito Putera U-16 saat ini masih bertengger di
peringkat 4 klasemen grup C dengan torehan 6 poin dari hasil satu kali
menang tiga kali seri dan satu kali kalah.
Sedangkan Barito Putera U-18 saat ini berada di peringkat ke 5 dengan poin 3 dari hasil satu kali menang dam empat kali kalah.
Meski demikian pihak manajemen tidak memberikan tekanan apapun kepada para punggawa muda ini.
Bahkan untuk kembali meningkatkan mentalitas dan semangat kepada
para anak muda ini, manajemen menggelar kegiatan out bond dan nonton
film bersama.
Hal tersebut disampaikan Manajer Barito Putera muda M Firman Dida Hasnuryadi, saat di konfirmasi klikkalsel.com.
“Ya kegiatan ini untuk meningkatkan mental dan Cofidence pemain,” ungkapnya.
“Jadi para pemain kira ajak ke bioskop terdekat, tujuannya ya tadi untuk mengangkat confidence pemain,” sambungnya.
Karena di EPA ini tentunya para pemain merupakan pemain-pemain
yang masih terbilang sangat muda dan sebagian besar dari. Sehingga pihak
manajemen tidak memberikan target apapun.
“Karena mereka ini masih baru juga mengikuti Elite Pro Academy
ini. Jadi kita hanya meminta mereka untuk belajar dan setiap
pertandingan mereka bisa memberikan yang terbaik,” tuturnya.
“Sebagian besar dari pemain Elite Pro Academy kita ini juga merupakan pemain-pemain asli banua,” pungkasnya. (fachrul)
Editor : Amran
Para punggawa Barito Putera U-14 saat diajak nonton di bioskop untuk tingkatkan mental dan confidence
Kepergok Chat Sama Perempuan Lain, Pria Asal Tabalong ini Malah Lakukan KDRT
TANJUNG, Klikkalsel.com
– Seorang pria berinisal AS (35) warga Desa Talan, Banua Lawas,
Tabalong lantaran diduga melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga
kepada istrinya berinisial HM (25).
Terduga AS ditangkap Satreskrim Polres Tabalong pada suatu
Terminal di Kelurahan Mabuun, kecamatan Murung Pudak, Tabalong pada
Selasa (06/09/2022) malam.
Menurut hasil visum yang dikeluarkan pihak medis RS Badaruddin Kasim
Maburai, HM mengalami luka gesek di lutut kanan lima kali empat
centimeter, luka gesek di lutut kiri dua kali tiga centimeter, luka
memar dan bengkak di jari manis kanan.
Kapolres Tabalong AKBP Riza Muttaqin, melalui PS Kasubsi Penmas
Sihumas Polres Tabalong Aipda Irawan Yudha Pratama membenarkan
penangkapan tersebut.
“Kejadian berawal saat sang istri HM melihat handphone milik
suaminya AS yang sambil rebahan saat bermain handphone di kediaman
mereka di desa Talan, kecamatan Banua Lawas,Tabalong pada Senin
(18/07/2022) malam,” jelasnya.
Kemudian HM membuka aplikasi chat tersebut terlihat percapakan mesra sang suami dengan perempuan lain yang tidak dikenalinya.
“AS yang mengetahui hal tersebut langsung marah kepada HM, dan terjadi cek cok mulut,” jelasnya.
Tidak berselang lama, HM pergi meninggalkan rumah dengan berjalan
kaki membawa anak. Melihat hal itu AS mengejar HM sambil merebut anak
seorang laki-laki berumur 3 tahun yang dipeluk sang istri.
AS berusaha merebut anak tersebut dengan cara menarik narik
tangan HM hingga memar berwarna biru, namun HM tetap mempertahankan
anaknya dan pergi meninggalkan AS.
“Menurut keterangan HM dan dikuatkan dengan surat penyataan yang
dibuat AS disaksikan aparat desa setempat, AS pernah melakukan tindak
kekerasan verbal dan fisik kepada HM pada bulan November 2021 lalu,”
bebernya.
“Sedangkan menurut keterangan aparat desa setempat, AS juga
berlaku serupa kepada 3 istrinya sebelum AS menikah dengan HM,”
tambahnya.
Atas perbuatannya, AS disangkakan dengan pasal 44 UURI Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan
ancaman hukuman 5 tahun penjara.
“Saat ini AS sudah diamankan dipolres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut” pungkas Yudha. (Dilah)
Editor: Abadi
AS (35) warga Desa Talan, Banua Lawas, Tabalong ketika diamankan polisi
Tolak Kenaikan Harga BBM, Massa LSISK Demo ke DPRD Kalsel
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Sejumlah orang yang mengatas namanakan
Organisasi Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK) mendatangi DPRD
Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (7/9/2022).
Salah seorang koordinator LSISK, Iqbal Hambali, menyampaikan aksi
menuju gedung DPRD Kalsel, membawa tiga tuntutan terkait dengan kenikan
BBM.
“Kami ingin menyampaikan tiga tuntutan, pertama turunkan harga BBM,
kedua alihkan subsidi dari komunitas ke perorangan dan ketiga penyaluran
subsidi tepat sasaran,” katanya.
Dalam aksinya LSISK langsung ditemui beberapa anggota DPRD Kalsel, diantaranya Rosehan NB dan Muhammad Yani.
Rosehan NB mengatakan, aspirasi yang disampaikan disambut baik,
sebab menyuarakan keinginan masyarakat. Dan DPRD Provinsi Kalsel
menerima serta sependapat dengan tuntutan tersebut.
“Kemarin kawan kawan PMII (pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
juga melakukan aksi demo. Dan hari ini ada dua pula yang menyampaikan
hal yang sama terkait kenaikan BBM yakni LSISK dan Badko HMI. Dan
rencananya mereka yang menyuarakan aspirasi tersebut akan diundang pada
12 September 2022 mendatang ke gedung DPRD Kalsel untuk menyamakan
keseragaman dan disepakati agar secara resmi dikirimkan ke pusat,”
pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
Aksi demo secara aman dan tertib tentang kenaikan BBM
Tuntutan Massa Aksi PMII Kalimantan Selatan Diterima Anggota Dewan
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Sejumlah tuntutan
massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan
Selatan yang berunjuk rasa di Jalan Lambung Mangkurat, Selasa (6/9/2022)
dalam rangka menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akhirnya
diterima anggota DPRD Kalsel.
Diantaranya tuntutan massa adalah menolak kenaikan harga BBM
bersubsidi yang dinilai akan menyengsarakan masyarakat khususnya kelas
menengah ke bawah, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19.
Kemudian, pihaknya juga meminta agar pemerintah dapat segera
menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran dan mendesak pemerintah untuk
secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
Adapun anggota DPRD Kalsel yang menerima tuntutan itu adalah Gusti Abidinsyah dari Komisi III dan Nor Fajri Komisi II.
Dikatakan Gusti Abidinsyah, dari penyampaian aspirasi massa ini,
pada prinsipnya pihaknya sangat menerima aspirasi masyarakat yang
disampaikan oleh massa PMII Kalsel.
“Jadi InsyaAllah ini nantinya setelah ada lagi beberapa massa
yang menyampaikan aspirasi, baru nanti akan kita undang beberapa
perwakilan untuk duduk bersama-sama, berdiskusi menyatukan kesepakatan
bersama dengan DPRD Kalsel atas usulan mereka dalam rangka kenaikan
harga BBM ini,” jelasnya.
Sementara itu, untuk kebijakan anggota DPRD Kalsel sendiri
terkait naiknya harga BBM pihaknya akan melihat terlebih dahulu pada
saat rapat nanti seperti apa tanggapan masyarakat dan tekniknya.
“Sehingga kita bisa sama sama memutuskan penurunan harga BBM itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua PMII Kalimantan Selatan, Khairul Umam
mengatakan, pihaknya ingin terus mengawal proses penolakan BBM
bersubsidi yang juga dilakukan di beberapa daerah lain.
Sehingga, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi pihaknya tetap dan terus diperjuangkan oleh anggota dewan.
“Mereka tadi sudah berkomitmen dan menyepakati nota kesepahaman
dari tuntutan kami, jadi akan terus kami kawal kedepannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, terkait adanya BLT dari pemerintah, pihaknya tidak
ingin hal itu dijadikan alasan oleh pemerintah untuk memotong subsidi
dengan alasan segala keperluan BLT.
“Kita juga tidak ingin BLT dinaikan. Namun juga tidak tepat sasaran,” imbuhnya.
Oleh karena itu juga, kedepannya pengawasan BLT pun harus ikut
ditingkatkan sehingga penerima BLT bisa sesuai dengan data dilapangan.
“Kami berharap selama 1 bulan ini BBM sudah turun. Jika hal itu
belum terpenuhi, kami akan datang lagi dan melakukan aksi,” tegasnya.
Diketahui, penyesuaian harga BBM yang sudah pemerintah resmikan
kenaikannya itu yakni, Pertalite yang semula Rp7.650 per liter menjadi
Rp10 ribu per liter.
Sementara untuk BBM jenis solar subsidi yang semula harganya di angka Rp5.150 berubah menjadi Rp6.800 per liter.
Tak hanya BBM bersubsidi, BBM non-subsidi pun diketahui mengalami penyesuaian harga.
BBM jenis Pertamax non-subsidi semula harganya Rp12 ribu per liter, sekarang menjadi Rp14.500 per liter. (airlangga)
Editor: Abadi
Gusti
Abidinsyah Komisi III dan Nor Fajri Komisi II DPRD Kalsel berdiskusi
dengan massa aksi PMII Kalsel menolak BBM Naik di Jalan Lambung
Mangkurat
PMII Kalimantan Selatan Turun Kejalan Tolak Naiknya Harga BBM
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Puluhan massa dari
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjarmasin gelar aksi
terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor DPRD Provinsi
Kalimantan Selatan Jalan Lambung Mangkurat, Selasa (6/9/2022) sekitar
pukul 14.30 Wita.
Mereka menolak keras kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat
tentang naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi karena dinilai
berpotensi mengakibatkan kenaikan harga komoditas hingga
berkesinambungan pada kondisi ekonomi masyarakat.
Ahdiat koordinatir aksi PMII memulai diskusi dengan mimbar bebas di Jalan
Dengan membawa bendera organisasi PMII, merah putih dan poster serta spanduk bekas, massa berorasi menyampaikan penolakannya.
Diketahui, berubahnya harga BBM sudah sering terjadi sejak rezim Orde Baru lalu hingga periode Joko Widodo.
Karena itu, PMII Kalimantan Selatan melakukan aksi turun kejalan menyampaikan aspirasinya.
Ahdiat, koordinator aksi mengatakan, kedatangannya bersama
kawan-kawan kali ini ingin bertemu anggota DPRD Kalsel dan menanyakan
persoalan-persoalan yang saat ini tengah meresahkan masyarakat.
“Yaitu, naiknya harga BBM,” ujarnya.
Tidak lama berorasi secara bergantian, anggota DPRD Kalsel
akhirnya menemui massa yang diwakili oleh Gusti Abidinsyah dari Komisi
III dan Nor Fajri Komisi II.
Sontak, kedatangan perwakilan DPRD Kalsel itu disambut baik oleh
massa dan kemudian pihaknya membuat lingkaran untuk memulai diskusi
tentang naiknya harga BBM sembari melakukan mimbar bebas.
“Ayo kita bikin lingkaran untuk berdiskusi dan mimbar bebas,” kata Ahdiat.
Pantauan di lapangan, secara bergantian massa berorasi dan
membacakan puisi yang bertemakan persoalan rakyat hingga naiknya harga
BBM.
Sampai berita ini ditulis, massa masih melakukan mimbar bebas di Jalan Lambung Mangkurat. (airlangga)
Editor: Abadi
Massa aksi PMII menolak naiknya harga BBM di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin
Akui Tekanan Lemah di Kawasan Banjarmasin Utara, PTAM Rencana Bangun WTP di Sungai Andai
BANJARMASIN, klikkalsel.com – PT Air Minum (PTAM)
Bandarmasih (Perseroda) angkat bicara terkait keluhan warga Komplek AMD
Permai, Banjarmasin Utara yang kesulitan air bersih selama
bertahun-tahun.
Diwartakan sebelumnya, warga komplek AMD Permai, Banjarmasin
Utara, mengeluhkan bahwa air bersih hanya bisa dirasakan saat jam-jam
tertentu.
Seperti misalnya pada pukul 22.00 Wita, sedangkan di waktu penggunaan
sibuk lainnya air bersih tersebut tidak bisa dialirkan apabila tidak
menggunakan Pompa Air.
Dengan kondisi tersebut, pihak PT Air Minum Bandarmasih
(Perseroda) melalui Manager TRD 1, Ofillie Muda, mengakui bahwa di
kawasan tersebut memang tekanan air lebih rendah.
“Memang kita akui di Blok 14, yaitu sekitaran kawasam AMD tersebut memang lemah,” ucapnya, Rabu (7/9/2022).
Meski demikian ia menerangkan bahwa kondisi distribusi air di
wilayah Banjarmasin Barat dan Utara tidak sama dengan pendistribusian
untuk wilayah Banjarmasin Timur dan Selatan.
“Kalau di wilayah Banjarmasin Timur dan Selatan berapa saja tekanan kita naikan masih sanggup untuk menampung,” jelasnya.
“Tapi berbeda dengan di wilayah Banjarmasin Barat dan Utara, kalau kita naikan pipa kita langsung pecah,” sambungnya.
Untuk itu, di tahun ini juga untuk menanggulangi masalah kurang
lancarnya distribusi air tersebut, PT Air Minum Bandarmasin (Perseroda)
berencana untuk membangun pipa pendamping untuk membantu mengalirkan di
wilayah Banjarmasin Utara.
“Tahun ini kita merencanakan adanya pipa pendamping. Jadi dari
IPA2 Pramuka, menuju ke Booster Banua Anyar dengan diameter pipa 620 mm
sampai dengan jembatan Banua Anyar,” terangnya.
“Kemudian kita juga akan membangun Water Treatment Plant (WTP) di
Sungai Andai, WTP ini nanti untuk memenuhi kebutuhan di sekitaran
kawasan Banjarmasin Utara,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
Manager TRD 1 PTAM Bandarmasin (Perseroda), Ofillie Muda
Orasi di Jalan Lambung Mangkurat, Massa PMII Kalsel Demo Tolak Kenaikan BBM
MASSA dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Kalimantan Selatan, bergerak. Mengenakan seragam jas almamater biru,
massa duduk di Jalan Lambung Mangkurat, depan Gedung DPRD Kalimantan
Selatan, Selasa (6/9/2022).
KADER organisasai mahasiswa yang berafiliasi dengan
ormas Nahdlatul Ulama (NU) ini mengusung berbagai spanduk menolak
kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Berbagai spanduk bertuliskan kritik kepada pemerintah seperti “Tolak
BBM Naik”, “BBM Naik Rakyat Menjerit”, “APBN Untuk Rakyat Bukan Untuk
Pejabat”, “Berantas Mafia Migas”, “BBM Naik Memang Benar Cuman Shoppe
Aja Yang Masih Diskon,” diperlihatkan di hadapan anggota DPRD Kalsel
yang datang menemui pengunjuk rasa.
Ketua PMII Kalsel, Khairul Umam meminta DPRD Kalsel untuk ikut
menolak keputusan pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Menurut Khairul,
hal itu sangat berimbas tidak baik terhadap masyarakat.
“Kami minta agar DPRD Kalsel untuk lebih fokus bagaimana memberantas
mafia BBM, terutama yang ada di Kalsel,” ucap Khairul Umam. “Sebenarnya
bukan anggaran subsidi BBM yang besar, namun terlalu banyak kebocoran
terkait mafia-mafia BBM yang merajalela,” katanya.
Khairul memastikan jaringan organisasi ekstra kampus ini akan
mengawal komitmen DPRD Kalsel karena ikut menandatangani nota
kesepahaman penolakan kenaikan BBM.
“Kami tidak ingin BBM dinaikkan namun bantuan tunai langsung (BLT)
tidak tepat sasaran, pengawalan BBM harus dilakukan, jangan sampai
penyaluran dilapangan tidak sesuai dengan data penerima BLT,” tegas
Khairul Umam.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel Noor Fajri dari Gerindra dan Sekretaris
Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah dari Fraksi Persatuan Nurani
Demokrat datang menemui para mahasiswa. Keduanya menegaskan DPRD Kalsel
menerima aspirasi masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.
“Insya Allah nantinya setelah ada beberapa elemen masyarakat yang
menyampaikan aspirasinya lagi, baru akan kita undang untuk duduk bersama
menyamakan persepsi,” kata Noor Fajri.
Untuk pengamanan aksi mahasiswa dari PMII diturunkan sedikitnya 400
personel gabungan. Personel polisi ini terdiri dari Polres Batola,
Polres Banjarbaru, Sabhara Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin.
“Kami melakukan pelayanan kepada adik-adik mahasiswa sebagai bentuk
tugas kepolisian. Alhamdulillah penyampaian aspirasi berjalan dengan
lancar, damai dan sukses,” kata Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana
Atmojo.
Aksi demonstrasi massa dari PMII Kalsel di Banjarmasin menolak kenaikan harga BBM.
Tolak BBM Naik dan Berantas Mafia Migas, HMI Gelar Sidang Rakyat di Aspal Jalan Lambung Mangkurat
MASSA Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menggelar aksi turun ke jalan menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) efektif berlaku per 3 September 2022 lalu.
DENGAN membawa spanduk, poster serta bendera
kebesaran organisasi kemahasiswaan, HMI Kalsel sempat berorasi terlebih
dulu di Bundaran Hotel A, perempatan Jalan Lambung Mangkurat-Jalan
Pangeran Samudera, Banjarmasin, Rabu (7/9/2022).
Bukan hanya menolak kenaikan harga BBM. Massa HMI juga menyuarakan
reformasi di tubuh Polri, hingga mendesak pencopotan Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo. Mendesak pemberantasan mafia BBM di Indonesia.
Massa HMI Kalsel pun kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kalsel yang
jauh dari bundaran, pusat Kota Banjarmasin.
“Bapak-bapak anggota dewan yang terhormat apakah kalian ingin
masyarakat Kalsel, khususnya Banjarmasin menjerit berteriak akibat
kenaikan BBM ini,” teriak Ketua HMI Cabang Banjarmasin Nurdin Ardalepa.
Menurut Nurdin, kebanyakan para mahasiswa yang berasal dari anak
nelayan, sopir angkot, hingga driver ojek online turut merasakan
keresahan yang mendalam,
“Kami juga meminta agar mafia migas segera diberantas, dan kami
meminta penjelasan bagaimana komitmen DPRD Kalsel terkait masalah
kenaikan BBM saat ini,” ucapnya.
Sidang rakyat pun digelar di jalan beraspal. Sejumlah anggota DPRD
Kalsel seperti Wakil Ketua Komisi II HM Rosehan Noor Bachri dari Fraksi
PDI Perjuangan dan Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel dari Demokrat,
Gusti Abidinsyah turut duduk bersila di aspal.
Surat
pernyataan bersama HMI dan DPRD Kalsel yang diwakili Sekretaris Komisi
III DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah sebagai bentuk protes atas kebijakan
pemerintah pusat menaikkan harga BBM.(Foto Iman Satria)HMI juga menyodorkan surat pernyataan atau komitmen yang harus
diteken anggota DPRD Kalsel menolak kenaikan harga BBM serta komitmen
untuk ikut memberantas mafia migas. Di bawah guyuran hujan, massa tetap
bertahan hingga aksi turun ke jalan selesai.
Di atas surat bermaterai Rp 6.000, Gusti Abidinsyah mewakili DPRD
Kalsel menandatangani surat yang disodorkan pentolan massa HMI.
Abidinsyah menegaskan aspirasi dari kalangan mahasiswa bukan hanya
datang dari HMI. Namun, sebelumnya dari PMII dan Lingkar Studi Ilmu
Sosial dan Kerakyatan (LSISK).
“Panggung kita ini panggung terbuka, tidak ada kami membedakan
siapapun. Siapapun yang datang akan kami terima, semua tuntutan kami
terima,” kata Wakil Ketua Fraksi Persatuan Nurani Demokrat DPRD Kalsel
ini.
Mantan pejabat Pemkab Banjar ini memastikan seluruh aspirasi dari
kalangan mahasiswa termasuk masyarakat umum akan diakomodir DPRD Kalsel.
“Rencananya pada Senin (12/9/2022) nanti kami akan menggelar rapat
khusus dengan mengundang perwakilan mahasiswa, masyarakat yang terdampak
dan unsur stakeholder lainnya,” tegas Abidinsyah.
Menurut dia, DPRD bersama Pemprov Kalsel khususnya instansi terkait
akan merumuskan langkah terbaik dalam menyikapi penolakan publik atas
kebijakan kenaikan harga BBM.
“Apapun nanti keputusan yang diambil dalam rapat khusus itu, akan disampaikan ke pemerintah pusat di Jakarta,” tegas Abidinsyah
Massa HMI Kalsel menggelar sidang rakyat di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin dihadiri anggota DPRD Kalsel.
Akui Temuan ESN, Jamin Air Baku Bandarmasih, DLH Banjarmasin Segera Riset Pencemaran Mikroplastik
TEMUAN Tim Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN) soal Sungai
Martapura tercemar mikroplastik dari sampel ikan hingga rendahnya kadar
oksigen dalam air, jadi data awal bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota
Banjarmasin.
“UNTUK penelitian kontaminasi mikroplastik di Sungai
Martapura, Sungai Kuin serta Sungai Barito memang belum pernah kami
lakukan. Makanya, data hasil riset dari Tim Ekspedisi Sungai Nusantara
jadi bahan ke depan. Segera kami akan programkan untuk pengecekan
kualitas air sungai di Banjarmasin,” ucap Sekretaris DLH Kota
Banjarmasin, Wahyu Hardi Cahyono kepada jejakrekam.com, Rabu (7/9/2022).
Dia mengakui DLH Kota Banjarmasin rutin melakukan sampling air setiap
tahun di 16 titik sungai yang ada. Hanya saja, pengecekan sampel air
belum menyentuh uji kontaminasi mikroplastik.
“Dalam setahun lima kali dilakukan pengecekan sampel air terutama di
Sungai Martapura wilayah Banjarmasin. Memang dari hasil penelitian DLH
Banjarmasin, kategori pencemaran masih ringan sampai sedang,” ucap
Wahyu.
Mantan Kabid Pengawasan DLH Kota Banjarmasin ini mengungkapkan
penelitian mikroplastik atau plastik dalam ukuran kecil <5mm di
bagian hulu, tengah dan hilir Sungai Martapura pernah dilakoni pada 1996
silam.
Untuk diketahui, riset mikroplastik adalah mengetahui jenis,
kelimpahan dan sumber mikroplastik di sungai. Sampel air diambil pada
tiga titik lokasi yaitu hulu, tengah dan hilir.
Tahapan penelitian yaitu penyaringan sampel, pengeringan sampel,
pemurnian dengan Wet Peroxide Oxidation (WPO) yaitu dengan 20 mL larutan
Fe (II) 0.05 M, larutan H202 20 mL dan NaCl 6 gram per 20 mL sampel,
pemisahan partikel dengan density separator dan pengamatan dengan
mikroskop Olympus SZX 16.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, Wahyu Hardi Cahyono. (Foto PorosKalimantan)
Jenis mikroplastik yang ditemukan yaitu fiber, film dan fragmen
dengan jumlah yang paling banyak yaitu pada titik tiga (hilir). Warna
mikroplastik yang didapatkan yaitu bening, biru, merah, dan lainnya.
Menurut Wahyu, dari hasil Tim Ekspedisi Sungai Nusantara yang terdiri
dari peneliti yang mengantongi akreditasi akan jadi bahan masukan bagi
DLH Kota Banjarmasin.
“Masalah pencemaran sungai, tentu DLH Kota Banjarmasin tak bisa
bergerak sendiri. Kami butuh kolaborasi dari komponen masyarakat, pihak
swasta, akademisi termasuk media massa. Jangan sampai sungai-sungai yang
ada di Banjarmasin yang jadi ikon Kota Seribu Sungai justru tercemar.
Ini beban berat kita ke depan,” tegas S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan (PSDAL) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.
Mengenai pengambil air baku di Sungai Martapura yang diolah di Intake
Sungai Bilu milik PT AM Bandarmasih (PDAM Bandarmasih), Wahyu menyebut
proses pengecekan dilakukan saban hari.
“Jadi, kami pastikan standar kualitas air yang dipakai PT AM
Bandarmasih untuk diolah jadi air minum atau air bersih sudah memenuhi
syarat. Bahkan, air yang diambil di kawasan Sungai Bilu (Sungai
Martapura) masih masuk kategori bahan baku air minum,” tegas Wahyu
Pengecekan kondisi air dari sampel yang diambil Tim Ekspedisi Sungai Nusantara di Sungai Kuin Banjarmasin.
Bergaji Rp 20 Juta per Bulan, Dibuka Lowongan bagi Perawat-Bidan Bekerja ke Jepang
PEMKOT Banjarmasin membuka lowongan kerja bagi lulusan D3/D4
hingga S1 sederajat keperawatan dan kebidanan untuk dikirim bekerja ke
Jepang.Gajinya pun lumayan menggiurkan rata-rata Rp 20 juta per bulan.
PENDAFTARAN special skill worker (SWW) atau
tokuteiginou ini terbuka untuk regional Kalimantan. Masa pendaftaran
telah dibuka pada 1-15 September 2022 bertempat di Kantor Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin, Jalan Pramuka Komplek Tirta Dharma,
Banjarmasin.
Untuk pengumuman lengkap dapat diakses atau diunduh ke link https://bit.ly/caregiver_japan2022 atau scan barcode pada gambar.
“Penempatan perawat lansia/caregiver di Jepang ini merupakan
tindaklanjuti kesepakatan (memorandum of understanding) Pemkot
Banjarmasin dengan pemerintah Jepang pada 2019 lalu,” ucap Asisten I
Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Banjarmasin, Machli Riyadi
kepada jejakrekam.com, Rabu (7/9/2022).
Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Banjarmasin ini
mengungkapkan penerimaan perawat lansia itu buah dari penjajakan yang
dilakoni Walikota Ibnu Sina ke Jepang, beberapa waktu lalu.
“Saat itu, Pak Walikota didampingi Asisten I Doyo Pudjadi dan saya
saat menjabat Kepala Dinkes Banjarmasin bertolak ke Jepang. Tentu saja,
dengan terbukanya peluang kerja bisa menciptakan lapangan kerja bagi
warga Banjarmasin dan Kalimantan yang lulusan keperawatan atau bidan,”
kata Machli.
Dia menyebut hal itu merupakan gagasan Walikota Ibnu Sina agar para
bidan dan perawat regional Kalimantan bisa bekerja ke luar negeri,
terkhusus ke Jepang.
“Jadi, lowongan kerja bukan hanya untuk warga Banjarmasin. Dalam
regional Kalimantan, silakan saja berasal dari Kalsel, Kalteng, Kalbar,
Kaltim dan Kaltara untuk mendaftarkan diri ke Dinkes Kota Banjarmasin,”
tutur Machli.
Mantan Ketua Bidang Hukum Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
(Persi) Kalsel ini mengatakan kerjasama dengan Jepang itu merupakan
strategi untuk membangun sumber daya manusia kesehatan. Terutama, bisa
belajar pengalaman di negara maju sekelas Jepang.
“Jadi, tidak hanya terbatas membangun SDM tetapi juga peningkatan
bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada di Pemkot Banjarmasin,” katanya.
Dia memastikan pada Selasa (13/9/2022) bertempat di Hotel Galaxi
(Golden Tulip) Banjarmasin, perwakilan dari Jepang akan datang ke Kota
Seribu Sungai. Mereka akan mengisi seminar dengan mengundang 300 tenaga
kesehatan sekaligus menyambut Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-496.
“Kami imbau kesempatan ini jangan dilewatkan. Sebab, gaji yang
ditawarkan pemerintah Jepang sangat menggiurkan berkisar Rp 18 juta
hingga Rp 20 juta (kurs Rupiah ke Yen Jepang). Kontrak kerja minimal
lima tahun,” pungkas Machli.
Lowongan kerja bagi perawat dan bidan untuk bekerja di Jepang selama 5 tahun.
Anies Dipanggil KPK tapi Boleh Pulang Lagi, Benarkah KPK Tidak Serius?
Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Anies. Seperti bisa
diduga, harapan sebagian orang bahwa KPK akan galak dan membawa
penyelidikan ini ke tingkat yang lebih serius kudu ditahan sampai
sementara waktu. Anies tidak langsung ditahan, tetapi masih
diperbolehkan pulang usai menjalani pemeriksaan sekitar 11 jam.
Saya
membaca di berbagai media bahwa setelah pemeriksaan, KPK menyebut bahwa
pihaknya tidak akan membeberkan hasil pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta
itu, karena proses pemeriksaan Anies masih dalam tahap penyelidikan
dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E oleh PT Jakarta Propertindo
(Jakpro).
"Karena ini masih pada tahap penyelidikan, maka terkait materi permintaan keterangan nanti tidak bisa kami sampaikan," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri tak lama setelah pemeriksaan usai.
Apakah
ada yang kecewa sama kenyataan ini? Tentu saja ada, mengingat harapan
tinggi akan pagelaran Formula E yang terkesan banyak kejanggalan itu
dapat menjadikan Anies sebagai tersangka, atau paling tidak sempat
diadili karena ada indikasi yang mengarah adanya tindak pidana korupsi
yang perlu dilanjutkan hingga ke pengadilan.
Ada
yang beranggapan bahwa posisi Anies yang masih menjabat sebagai Gubernur
DKI Jakarta membuat posisinya masih aman. Dugaan yang sangat tidak
beralasan, karena dulu pun Ahok kudu diperiksa dan menjalani persidangan
ketika masih menjabat sebagai gubernur.
Kemungkinan
dugaan lain, KPK hanya sekadar ingin memuaskan keinginan sebagian
masyarakat, karena laporan kejanggalan penggunaan dana untuj ajang
Formula E ini kan sudah lama, terutama menyoal duit commitment fee
yang tak jelas laporannya. Belum lagi laporan keuangan selama acara
Formula E digelar, yang masih belum diungkap ke publik. Ini ada apa
sebenarnya?
Hanya,
menuding KPK "bermain mata" supaya citra Anies dikenal baik, karena
dianggap tidak terbukti korupsi memang masih perlu dibantah dengan
keseriusan menangani dugaan korupsi atau bancakan berjamaah yang terjadi
selama 5 tahunan ini, yang dimulai sejak Anies-Sandi dilantik sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Pengusutan
program Rumah DP Nol, program OK OCE, pengadaan barang ini dan itu
dengan kelebihan bayar, hingga dugaan adanya penggelembungan anggaran
yang sempat bikin heboh (misalkan soal anggaran lem Aibon dan pengecatan
jalan), seharusnya lebih dari cukup membekali KPK agar memanggil,
memanggil, dan memanggil Anies lagi guna dimintai keterangan.
Saya sih mikirnya simpel saja:
"Masa' sih dari sekian banyak kejanggalan, tapi nggak ada yang berhasil diusut KPK dan ditemukan pelanggarannya?"
Kalau beneran bisa lolos, berarti nggak salah kalau orang menganggap Anies cukup sakti, yang mungkin saja punya backing
orang kuat, sehingga kesannya tak tersentuh oleh hukum di negeri ini.
Atau, justru malah KPK yang bisa dibilang masuk angin soal kasus yang
satu ini? Bagaimana menurut Anda?
Anies Bukan Hanya Haram Bagi Kaum Anti Gereja, Tapi Seluruh Rakyat Indonesia
Abdul
Somad pernah mengatakan bahwa haram seorang muslim untuk masuk ke
gereja. Dan kita melihat bahwa orang yang didukungnya yakni Anies
Baswedan bukan hanya masuk ke dalam gereja.
Lebih
jauh lagi dia meresmikan gereja bahkan sampai dianggap sebagai bapak
kesetaraan. Jadi menurut logika Abdul Somad yang miring dan tidak jelas
itu, setelah resmikan gereja, Anies akan menjadi sangat haram untuk
dipilih.
Kita
melihat bagaimana pemahaman seseorang akan agama yang salah akan
menghancurkan diri mereka sendiri dan kelompok-kelompoknya.
Kalau
bagi mereka masuk ke dalam sebuah gedung gereja dianggap sebagai suatu
hal yang haram, maka para pekerja pekerja di gereja yang beragama muslim
adalah orang yang juga dianggap haram bukan? Dan betapa banyaknya orang
yang haram hanya karena masuk ke gereja dan bekerja di dalamnya.
Sungguh
betapa kasihannya orang-orang yang percaya kepada Abdul Somad dan
begitu takut untuk injak kakinya di gereja. Padahal kita ketahui
bersama-sama banyak sekali gereja-gereja di kota-kota besar yang
mempekerjakan banyak sekali orang-orang yang bukan Kristen.
Dan
saya juga yakin ada orang-orang Kristen yang dipekerjakan di sebuah
rumah-rumah ibadah agama non Kristen. Seharusnya hal-hal seperti ini
tidak perlu dipermasalahkan di Indonesia. Namun apa boleh buat kalau ada
orang-orang yang merasa dirinya ketakutan karena masuk ke dalam rumah
ibadah yang bukan agamanya.
Saya
sebenarnya cukup yakin bahwa Anies adalah orang yang pluralis. Dia bukan
orang yang ekstrim dan radikal. Buktinya saja dia memberikan izin
kepada anaknya yang perempuan untuk menikah tanpa pakai jilbab sampai
dihancurkan karakternya oleh dokter Tifa.
Tapi
yang paling menjijikan adalah bagaimana Anies Baswedan menggunakan
politik identitas dan menunggangi ormas-ormas radikal untuk membuat
dirinya menang. Jadi sebenarnya Anies Baswedan itu haram untuk dipilih
bukan karena dia pernah masuk ke gereja dan meresmikan gedung gereja
bahkan sampai dijadikan bapak kesetaraan oleh Gereja abal-abal.
Tapi
Anies Baswedan haram dipilih karena dia adalah orang yang mempermainkan
politik identitas. Secara logika Anies Baswedan bukan hanya haram
dipilih oleh umat muslim kaumnya Abdul Somad, tapi haram dipilih oleh
seluruh rakyat Indonesia karena dia terbukti menunggangi Rizieq Shihab
dan juga front pembela Islam yang sudah dibubarkan itu untuk menang dan
melakukan politisasi ayat dan mayat.
Jadi
menurut saya Abdul Somad masih kurang ekstrem dibandingkan pemikiran
yang saya tawarkan ini. Jadi semoga saja artikel ini membukakan mata
kita bahwa jangan sampai orang bernama Anies Baswedan ini menjadi
pasangan calon pemimpin di Indonesia pada tahun 2024.
Betapa
berbahayanya orang ini jika terpilih dan bisa mengoyak-ngoyak tenun
kebangsaan dengan begitu mengerikan dan tidak terbayangkan
sebelum-sebelumnya.
Sebenarnya audit Formula E sudah dilakukan belum sih?
Itulah pertanyaan pertama yang muncul dalam benak saya ketika mendengar
pernyataan Widi Amanasto, Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo
(JakPro).
“Sudah ada yang ditunjuk melalui proses tender. Minggu ini ternyata,” kata Widi seperti dikutip dari detik.com.
Pernyataan itu dimuat dalam berita bertanggal 7 September 2022. Berarti auditor yang ditunjuk baru bulan September ini dong? Kenapa lama sekali menunjuk auditornya? Formula E sudah terlaksana tanggal 4 Juni 2022 lho. Masak menunjuk auditor harus memakan waktu 3 bulan sih?
Pernyataan
Dirut JakPro ini bertolak belakang juga dengan pernyataan-pernyataan
soal audit Formula E pada bulan Juni. Saat itu, pihak yang bertanggung
jawab atas pelaporan Formula E menyatakan bahwa audit sudah dilakukan
dan sedang dalam finalisasi.
“Sedang
dilakukan audit khusus Formula E. Kita minta khusus Formula E ini ada
audit khusus untuk itu doang. Jadi kami nggak ingin ada masalah di
kemudian hari,” kata Budi Purnama, Plt Kepala BP BUMD seperti dikutip
dari detik.com.
Pernyataan
itu disampaikan pada tanggal 17 Juni 2022. Saat itu juga disampaikan
bahwa kemungkinan audit selesai pada pertengahan Juli 2022. Setelah itu
barulah BPK akan melakukan audit atas laporan yang sudah ada.
Katanya Juni sedang dilaksanakan audit, kok
auditornya baru ditunjuk bulan September? Apa ada perbedaan antara
audit yang bulan Juni dan yang sekarang? Sebenarnya ada tidak audit pada
bulan Juni? Kalau memang ada lalu mana hasilnya?
“Semua
kegiatan di dalam penyelenggaraan ini ada pencatatannya, semuanya,
rapih, tertib dan sekarang dalam proses finalisasi laporan itu. Setelah
selesai, tuntas, pasti akan dilaporkan ke publik,” kata Anies Baswedan
di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari detik.com
Pernyataan
itu disampaikan pada tanggal 24 Juni 2022. Jika dilihat dari
kalimatnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa audit Formula E tidak akan
berlangsung lama. Pihak swasta yang ditunjuk pasti mudah melakukan audit
karena catatannya rapi dan tertib. Selain itu, tahap laporan sudah di
tahap finalisasi. Kelihatan hebat bukan?
Kalau catatannya rapi dan tertib seharusnya audit bisa dilakukan dengan cepat khan?
Mengapa auditornya baru ditunjuk setelah 3 bulan pelaksanaan Formula E?
Apakah sulit sekali mencari auditor yang mau memeriksa catatan rapi dan
tertib? Sebenarnya ada tidak catatan yang rapi dan tertib itu?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab oleh JakPro maupun Pemprov DKI Jakarta. Mereka khan
selalu mengatakan jika Formula E itu sukses. Anies bahkan selalu
membanggakan Formula E dalam berbagai kesempatan. Dasarnya apa
mengatakan Formula E itu sukses? Hal apa yang harus dibanggakan?
Auditornya saja baru ditunjuk bulan September kok. Kesuksesan dan kebanggaan tanpa dasar berarti.
Untuk Mahasiswa yang Pemberani Tetap Harus Waspada
Bahan
Bakar Minyak (BBM) masih menjadi item yang sangat dibutuhkan masyarakat
Indonesia. Walaupun sudah terdengar adanya kendaraan listrik tetapi
kendaraan bahan bakar minyak masih masif digunakan masyarakat negeri
ini.
Pemerintah
akhirnya harus mengeluarkan keputusan yang berat. Presiden Jokowi resmi
menaikkan harga BBM bersubsidi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022
pukul 14:30 WIB. kenaikan BBM tersebut meliputi BBM jenis Pertalite
dari 7.650 menjadi 10.000, Pertamax dari 12.500 menjadi 14.500 dan Solar
subsidi dari 5.150 menjadi 6.800 per liternya.
Beberapa
pihak merasa dirugikan dengan kenaikan harga BBM ini sehingga merasa
perlu melakukan unjuk rasa. Pihak yang paling rajin melakukan unjuk rasa
adalah pahlawan demonstrasi yakni mahasiswa.
Mereka
sering jadi garda terdepan memperjuangkan kepentingan masyarakat
khususnya yang dirugikan dengan kenaiikan harga BBM. Walaupun terkadang
bahkan sering demonstrasi mereka membuat macet, menghalangi jalan karena
harus diblokir, membuat kotor bahkan malah merusak fasilitas umum.
Demonstrasi
menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai bisa saja
disusupi oleh penumpang gelap atau kepentingan lain. Masyarakat terutama
mahasiswa diimbau mewaspadai hal tersebut.
Mahasiswa
merupakan orang terdepan yang melakukan demonstrasi berdasarkan
perhitungan data dan fakta. Sehingga demonstrasinya tidak hanya membakar
ban, membuka baju lalu ditulisi, menggotong keranda mayat dan lain
sebagainya.
Mahasiswa
pastinya bisa berdemo lebih dewasa misalnya dengan mengedepankan dialog
dengan adu ide dan gagasan. Misalnya dengan membuat surat permohonan
dialog kepada presiden. Kita yakin Presiden Jokowi akan sangat senang
jika mahasiswa ingin mengetahui fakta mengapa BBM harus naik.
Buatlah
pertemuan yang diliput media. Sehingga masyarakat bisa menilai gagasan
mana yang bagus. Jadi, tidak hanya demonstrasi mengganggu orang lain
bahkan bisa saja ada penumpang gelap.
Demokrasi
di Indonesia sejauh ini belum dewasa, bahkan cenderung mengedepankan
emosional. Idealnya, mahasiswa sebagai bagian dari kelompok akademik
menyampaikan aspirasi secara lebih elegan.
Dosen
berkewajiban untuk menumbuhkan kedewasaan akademik bagi mahasiswa.
Akademisi harus mampu menyampaikan data dan fakta. Jika tidak, tuntutan
yang disampaikan sangat sulit direalisasikan, karena tidak jelas apa
yang disampaikan. Jadi adu data saja, kalau BBM seharusnya tidak naik,
kenapa? Solusinya apa.
Menyalahkan,
memprotes suatu kebijakan jauh lebih mudah bila dibandingkan
menyodorkan sousi dan bersama-sama untuk mewujudkannya.
Demonstrasi
di jalanan tidak dilarang karena sudah ada jaminan Undang-Undang.
Tetapi demo dijalanan mengurangi berhasilnya tujuan unjuk rasa tersebut.
Lebih baik berdialog langsung dengan Presiden sehingga mengetahui
dengan jelas permasalahan yang ada.
Jangan
bertanya atau mendengar pendapat dari pihak oposisi, karena tentu saja
akan dipengaruhi kepentingan politik. Ingatlah bahwa setiap Presiden
berkuasa pernah melakukan hal yang sama yakni menyesuaikan harga BBM.
Anies Klaim Janji Politik Tuntas, tapi Krisis Air Bersih di Marunda Kepu sejak 14-04-2022?
"Alhamdulillah
satu per satu tuntas dan inilah salah satunya," kata Anies Baswedan di
lokasi peresmian 12 lokasi Rusunawa di Rusunawa Penjaringan, Jakarta
Utara, Kamis (18/8/22).
Namun
di antara klaim tuntasnya janji politik Gubernur DKI Jakarta itu,
krisis air bersih di kawasan pesisir Marunda Kepu masih terjadi bahkan
sejak 14 April 2022 lalu. Sebanyak 400 kepala keluarga (KK) yang
tinggal di di RT 008 dan 009 serta RW 007 Kelurahan Marunda, Kecamatan
Cilincing.
Komite
Air Bersih untuk Marunda Kepu (KAUM) telah melayangkan surat kepada
Direktur PAM Jaya, Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta, dan Ketua
Koperasi Karyawan Aetra Timur Jakarta (ATJ).
Dalam
surat itu disebutkan bahwa pelayanan air bersih dari PAM Jaya atau
Aetra ataupun Koperasi Karyawan ATJ kepada warga Marunda Kepu sangat
buruk, tidak profesional, dan mengecewakan.
Hmm…, apakah pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warganya tidak menjadi bagian dari janji politik Anies Baswedan dulu?
Entahlah…..
Ya
jelas itulah kenyataan yang terjadi. Fakta di wilayah yang menjadi
tanggung jawabnya. Kesusahan yang dialami oleh sebagian warganya.
Agaknya
Anies sedang dalam "mode" yang berbeda, yaitu mode pamer dan klaim
hasil kerja. Mode yang jadi bagian penting menjelang akhir masa
jabatannya, dan sebagai bagian dari langkah lanjutan menuju babak
berikutnya.
Bukan rahasia lagi bila Anies ataupun para pendukungnya begitu ingin menjadi capres 2024.
Nah
parade klaim penuntasan janji politik tentu perlu dilakukan untuk
menunjukkan nilai jual politiknya. Penting demi menjaga asa dan
keyakinan para pendukungnya. Dan yang terpenting agar partai-partai
politik tetap memasukkannya sebagai salah satu nama yang diperhitungkan
sebagai bacapres ataupun setidaknya sebagai bacawapres.
Yang
selanjutnya, tentu tergantung bagaimana kewarasan dari masyarakat dalam
melihat kiprah Anies Baswedan itu. Krisis air bersih di Marunda Kepu
itu baru sedikit borok yang terlihat. Masih ada ketidakjelasan terkait
penyelenggaraan balap Formula E. Masih banyak kemungkian masalah-maslah
yang lain yang harus dipertanggungjawabkan oleh Anies Baswedan nanti.
**
Pelajaran
penting bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, ketika menjadi
pejabat jangan hanya jadi bagian dari pemenuhan sebuah cita-cita. Bukan
berniat menjadi pelayan dan pengabdi. Pun ketika menuju jabatan
tersebut, dilalui dengan cara-cara yang tidak patut dan melibatkan
kelompok-kelompok yang tidak tahu aturan.
Menjadikan setiap kesempatan menjadi ajang kampanye.
Vonis Hakim Seperti Main-Main, Kasus Ade Armando Menjadi Contoh Lain Ketidakadilan?
Vonis
para pelaku pengeroyokan Ade Armando sudah keluar, dan semuanya membuat
mereka yang masih waras mengernyit. Setiap pelaku, termasuk
satu-satunya pelaku yang sudah meminta maaf langsung kepada Ade Armando,
dihadiahi hukuman 8 tahun penjara oleh hakim, dari tuntutan yang hanya 2
tahun oleh jaksa.
Terus
terang, saya antara tidak kaget, tapi merasa gemas juga karena sempat
sedikit berharap. Disini terlihat secara terang-benderang kemungkinan
bahwa bias prasangka atau bahkan paham kadrun sudah merasuki sampai
level jajaran hakim dan jaksa. Kalau tidak, atas dasar apa mereka
memutuskan putusan yang begitu ringan dalam kasus pengeroyokan dimana
korbannya tidak hanya dipermalukan, tapi juga hampir meninggal bila
tidak diselamatkan beberapa menit lebih cepat? Tidak hanya itu, korban
juga sempat menderita cedera kepala serius yang hampir saja merenggut
kemampuannya bekerja sebagai pendidik. Belum lagi para pelaku diluar
satu orang yang sudah menyesal, terang-terangan menunjukkan kebanggaan
mereka dan bahkan memprovokasi orang lain untuk berbuat hal serupa?
Alasan rasional apa yang membuat dari jaksa sampai hakim tidak
menganggap perbuatan para terdakwa sebagai tindak pidana serius?
Kuasa
hukum Ade Armando sendiri menyatakan bahwa akan meminta banding untuk
vonis tersebut. Tapi saya pribadi tidak yakin apa yang dapat dicapai
bila dari jaksa sampai hakimnya saja seperti itu.
Belum
selesai di sana, kini beredar video dari kanal Radar Istana, salah satu
kanal yang isinya kebanyakan adalah hoaks tapi jadi santapan renyah nan
gurih bagi kaum kadrun yang sepertinya membedakan antara makanan untuk
manusia dan makanan untuk hewan saja tidak bisa. Isi dari kanal-kanal
seperti ini memang tidak jauh-jauh dari menyajikan hoaks bahwa
figur-figur yang dianggap sebagai pro NKRI ditangkaplah, atau
diselidikilah, tapi begitu aslinya memang tidak diapa-apakan, mereka
tinggal teriak bahwa figu-figur tersebut dilindungi penguasa.
Mereka
yang memilih pekok dengan makan berita bohong kok menyalahkan orang.
Yah, tapi mereka memang begitu sih. Berbuat kebodohan sama
berulang-ulang, tapi berharap hasil berbeda dengan bawa-bawa Tuhan. Nah,
mereka yang rasional pasti pernah dengar ya kalau berbuat hal sama
berulang-ulang tapi mengharapkan hasil sama adalah orang yang seperti
apa?
Sebuah
video yang beredar dari kanal ini menyebut bahwa Ade Armando diselidiki
KPK. Dan para kadrun yang menonton pun bersorak, memuji-muji Tuhan,
membawa-bawa mubahalah. Padahal saya rasa mereka paham mubahalah juga
sepertinya tidak. Bahkan saya ragu kalau mereka paham bahwa membawa-bawa
Tuhan dalam mendoakan hal buruk dan fitnah bagi orang lain adalah hal
yang justru dilarang Tuhan. Mereka ini kan sudah terbiasa menganggap
Tuhan itu layaknya ART yang mengikuti apa pun mau mereka, seolah tahun
demi tahun yang berlalu yang membuktikan sebaliknya itu masih juga tidak
bisa menembus tengkorak mereka yang terlampau tebal.
Sepertinya
kadrun akan terus menggoreng Ade Armando sampai segosong-gosongnya
setelah nafsu beringas mereka terlampiaskan beberapa bulan lalu,
meskipun ya yang mau makan mereka-mereka lagi.
Diluar
para kadrun yang hobi bikin makanan sampah sendiri, ribut sendiri,
makan sendiri, dan benci semua orang yang nggak mau ikut makan sampah
seperti mereka, jujur saja saya lebih khawatir dengan makin terlihatnya
pejabat-pejabat peradilan yang bertindak dengan tidak menjunjung prinsip
keadilan yang sejalan dengan nurani masyarakat dan tidak menggunakan
nalarnya dalam menjatuhkan putusan. Dan hal ini terlihat tidak hanya
dalam kasus Ade Armando saja, tapi dari PN Bandung yang membebaskan
Bahar Smith meskipun sudah jelas bahwa dia residivis. Belum lagi
kasus-kasus penistaan agama, terlihat sekali ketimpangan dari proses
peradilan sampai vonisnya. Belum lagi hakim-hakim yang dengan tanpa malu
memberikan vonis ringan dengan alasan terdakwa sopan.
Wow, mungkin hakim ini perlu disentil entah apanya supaya sadar sedikit.
Ketika
sekarang Polri sedang menghadapi masa-masa berat karena kelakuan
segelintir pejabatnya, nyaris tidak ada yang mempertanyakan para pejabat
peradilan dari jaksa sampai hakim, belum lagi petugas-petugas lainnya.
Bila Pak Menko Mahfud MD pernah menceritakan tentang cara ‘bermain’
sistem peradilan, maka apa yang sudah dilakukan untuk mengubah sistem
ini? Siapa yang benar-benar berwenang untuk mengawasi dan menindak bila
terjadi penyimpangan? Komisi Yudisial saja juga tidak berwenang untuk
menindak, dan segala dewan yang katanya mengawasi tetap saja isinya
mereka-mereka juga, tidak berbeda jauh seperti Propam yang sedang heboh
sekarang ini.
Kalau
sudah seperti ini, meskipun Polri direformasi seperti apa pun, bila
kasus-kasusnya berakhir ditangan pejabat peradilan yang sudah terpapar
bias prasangka, paham radikal, atau memang dasarnya pejabat korup, ya
sama saja bohong.
Kasus-kasus
seperti Ade Armando, penistaan agama dan kasus-kasus lain yang
jelas-jelas timpang layaknya seperti puncak gunung es. Masyarakat
umumnya hanya menyoroti perilaku petugas kepolisian dan banyak yang
cenderung abai denga napa yang terjadi di dalam pengadilan. Saya tidak
sedang menyamaratakan, pun termasuk dengan Polri yang sedang diterpa
badai. Saya tetap yakin ada petugas-petugas publik yang ingin
menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik dengan baik, seperti Jaksa
Agung saat ini beserta jajarannya yang terus menampilkan tajinya melibas
banyak kasus yang dianggap tidak tersentuh. Tetapi keberadaan
pejabat-pejabat publik yang sudah keluar jalur pun tetap adalah fakta
yang tidak bisa dibantah.
Pak
Menko Mahfud MD dan DPR serta para pihak terkait, melalui tulisan ini,
saya berharap tidak hanya Polri yang dikawal, tapi pikirkan juga apa
yang terjadi di sistem peradilannya. Peradilan adalah salah satu dari
tiga pilar kewenangan negara, bukan kepolisian. Bila hanya kepolisiannya
saja yang dipantau pemerintah dan masyarakat, sementara tidak ada yang
benar-benar mengawasi serta mengambil tindakan bila terjadi penyimpangan
dalam sistem peradilan kita, mau dibawa kemana negara ini?
Perihal
legislatif, sepertinya masyarakat sudah tahu sama tahu isinya seperti
apa ketika Undang-Undang Perampasan Aset saja masih terkatung-katung.
Sementara pihak eksekutif atau pemerintah terus dikelilingi para hiu
haus darah yang terus mengintai untuk mencari kesempatan menjalankan
kepentingannya sendiri. Lantas yudikatifnya mau dibiarkan berjalan saja
tanpa pengawasan? Sudah terlalu lama hal ini berlangsung, dan kalaupun
ada yang bersuara, hanya segelintir pihak saja. Sudah saatnya yudikatif
juga mulai disoroti kinerjanya. Jargon peradilan berbunyi semua sama
dimata hukum, hal ini seharusnya juga berlaku bagi mereka yang bertugas
untuk menegakkannya.
Kemenkominfo Seolah Tak Ada Harga Diri, Ditampar Telak Oleh Hacker
Setuju
tidak kalau kita sebut Kemenkominfo sebagai kementerian yang paling
konyol tahun ini? Mereka seolah tak tahu apa yang harus dan mau
dilakukan. Menteri yang seharusnya dijabat oleh profesional yang ngerti
bidangnya karena ini bidang yang penting, malah dijabat oleh orang dari
partai yang sepertinya tak paham apa-apa.
Berkali-kali
mereka bikin kebijakan yang bikin banyak orang kesal dan repot.
Berkali-kali pula mereka lontarkan statement yang bikin ngelus dada,
yang bikin kita berpikir apakah kita ini sedang terbangun atau masih
dalam mimpi.
1,3
miliar data SIM Card bocor, yang katanya dibobol oleh seorang hacker
berkode nama Bjorka. Tidak jelas bocornya dari mana. Sampai saat ini
semua cuci tangan tak ada yang mau ngaku meski kita bisa tebak bocornya
dari mana. Harusnya hacker ini beri statement sistem mana yang dibobol
karena di sini pada gengsi mengakui ketidakbecusan.
Kemenkominfo
memberikan pesan yang menyentuh ke Bjorka, hacker pembobol data 1,3
miliar nomor SIM, agar tidak melakukan akses ilegal.
"Kalau
bisa jangan menyerang. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya
masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," kata Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani
Pangerapan.
"Makanya
tadi, jangan sampai masyarakat dong. Jadi mereka justru menyerang
masyarakat sebenarnya. Kalau (mau) mempermalukan itu, mempermalukan cara
yang lain dong. Jangan menyebarkan data ke masyarakat," papar dia.
Saya
merasa jadi orang paling bodoh ketika membaca pesan ini. Pesan yang
sangat menyentuh, ibarat seorang pemuka agama sedang menyadarkan
seseorang agar tidak berbuat dosa. Saya mau nangis. Semoga hacker-hacker
yang budiman segera menyadari dosa mereka dan bertobat sebelum
terlambat.
Ibarat,
seorang perampok mau merampok lalu kita bilang, please janganlah
merampok karena merampok itu merugikan masyarakat. Kalau bisa kerjalah
yang halal, jadi tukang parkir kek, jualan ayam geprek kek.
Ini
pesan paling lucu yang pernah saya baca. Bagusan banting setir aja jadi
penceramah agama kalau mau menyadarkan hacker lewat kalimat-kalimat
menyentuh. Gak sekalian ancam pakai azab dan neraka pedih di akhirat,
biar hackernya ketakutan sampai terkencing-kencing di celana? Gak
sekalian suruh hacker nonton acara azab?
Tolonglah
Pak Jokowi, apa tidak bisa benahi kementerian ini? Sudah dikasih kode
dan tanda-tanda ketidakbecusan, masih saja dibiarkan. Katanya mau menuju
era digital, revolusi industri 4.0 dll tapi kementerian malah konyol
begini.
Hacker
bisa bobol, artinya sistem tidak bagus atau ada celah. Celah itu
harusnya diperbaiki, ditambal atau diperkuat securitynya. Bukan memelas
kayak pengemis agar hacker terenyuh lalu ikut menangis dan tobat.
Saya beri contoh yang bagus.
Bagi
pengguna Apple iPhone, pasti tahu istilah Jailbreak, kan? Seperti kita
tahu, iOS sangat tertutup dan eksklusif. Banyak batasan yang bikin
ponsel ini tidak sebebas ponsel berbasis Android. Tidak bisa kirim file
lewat bluetooth, tak bisa lihat isi dalam file lewat explorer, lebih
ribet pindahkan file dll. Dengan Jailbreak, semua batasan hilang, ponsel
bisa diapa-apakan seenaknya.
Yang
merilis tools Jailbreak adalah tim hacker yang setiap kali rilis versi
terbaru iOS akan bekerja untuk mencari celah kosong untuk menembus
keamanan sistem dan merilis tools Jailbreak terbaru.
Apple
tidak pernah memelas sambil merengek guling-guling di lantai mirip
bocah alay. Begitu tahu ada tools Jailbreak terbaru, mereka langsung
tambal sistemnya untuk menutup celah tersebut. Begitu seterusnya.
Apple juga mempekerjakan hacker yang berhasil membuat Jailbreak. Ada beberapa yang mereka rekrut.
Bahkan Apple pernah memberikan total reward 1 juta dolar bagi mereka yang bisa meng-hack ponsel Apple.
Ini
baru langkah cerdas. Hacking tidak akan pernah hilang. Yang perlu
dilakukan adalah memperkuat sistem. Kalau kebobolan, lakukan penguatan
lebih dan seterusnya. Bukan memelas kayak orang tak berdaya.
Dan
itu dilakukan oleh Kemenkominfo terhormat saat ini. Kenapa? Hanya ada
satu alasan logis. Mereka tak paham apa yang mereka kerjakan.
"Makanya
kami tekankan sekali, yaitu para penyedia layanan, yang mengumpulkan
data pribadi. Bagi yang hack, pastinya ya kamu berhadapan dengan hukum,
bukan dengan saya. Ketika masyarakat yang dirugikan, kamu berhadapan
dengan hukum. Tadi saya sudah mengundang cyber crime (Polri) untuk
ditindaklanjuti," katanya lagi.
Memangnya mereka bakal kapok? Ada-ada saja.
Hackernya malah meledek pesan Kemenkominfo dengan respon singkat. Stop Being An Idiot (Berhenti menjadi idiot).
Hotman Pertanyakan Kasus Pembunuhan Gontor, Pesantren Larang "Ortu" Bawa Ke Ranah Hukum
Penulis
tidak menyangka kalau jurus "tutupi aib sesama" berlaku juga di
pesantren besar dan modern, salah satunya di Pesantren Gontor. Di saat
teknologi maju, bahkan sekelas gojek saja menyediakan telepon darurat
jika terjadi kekerasan yang dialami driver maupun customer.
Sistem
di pesantren modern yang juga tertutup, membuat kasus pencabulan, dan
(kali ini) pembunuhan awalnya tertutupi. Bagi penulis ini adalah
kesalahan besar ketika menganggap ada sebuah sistem yang sempurna, karena bagaimanapun yang menjalankan sistem tersebut adalah manusia yang tidak sempurna.
Karena itu ada yang namanya ilmu Social Enginering,
ilmu ini mempelajari bagaimana cara mengexploitasi bagian lemah dalam
sebuah sistem, yaitu manusianya. Jokowi harus meninjau ulang lagi dana
abadi pesantren, mengingat banyaknya kesalahan sengaja yang dilakukan
petinggi pesantren.
Mirisnya, pihak pesantren sudah berulang kali mencoba cuci tangan akan kasus yang terjadi di tempatnya tersebut. Awalnya mereka cuci tangan dengan cara yang cukup kasar, hingga akhirnya cara halus digunakan. Apa saja itu? Yuk kita bahas satu-satu!!
Pertama, pihak pesantren membohongi orang tua korban kalau anaknya meninggal karena kelelehan.
Soimah
mengatakan, awalnya mendapat kabar dari ponpes bahwa anaknya meninggal
karena kelelahan saat mengikuti Perkemahan Kamis Jumat (Perkajum).
Namun,
Soimah mendapatkan laporan dari Wali Santri lain yang menyebutkan bahwa
AM bukan meninggal karena kelelahan. Pihak keluarga akhirnya meminta
peti jenazah AM dibuka.
Komentar
penulis : padahal kata pak ustad bohong itu adalah dosa, tapi kenapa
pihak pesantren yang paham masalah agama (khatam) malah berbohong?.
Memang
beberapa aliran ada yang menganggap kalau bohong demi kebaikan
(taqiyah) itu tidak dosa, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku.
Tapi apakah menutupi kasus pembunuhan adalah berbohong demi kebaikan?
Penulis rasa tidak ya.
Setelah bohong nya ketahuan, pihak pesantren coba cuci tangan dengan cara yang sedikit tricky, yaitu mengeluarkan langsung pelaku pembunuhan, alih-alih melaporkannya ke ranah hukum.
Menurut
Noor (juru bicara pesantren), pada hari yang sama ketika korban
meninggal, PMDG Ponorogo langsung mengeluarkan pelaku dari ponpes secara
permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orangtua mereka
masing-masing.
Komentar
penulis : menurut penulis ini tricky, karena seolah pihak pesantren
sudah bertindak, padahal tindakannya tidak tepat. Pihak pesantren
tampaknya hanya memikirkan bagaimana kasus ini tidak membuat nama
pesantren mereka jelek.
Dengan
mengeluarkan pelaku, pihak pesantren mengira lembaganya bisa lepas
(tidak terus dibawa-bawa) dari masalah pembunuhan di wilayahnya. Mereka
ingin menggiring opini kalau ini hanya masalah hukum antara pelaku dan
korban.
Akhirnya tindakan pesantren ini mendapat tanda tanya besar dari Hotman Paris, setelah orangtua korban menghubungi beliau.
"Sesudah
viral di Hotman 911, pimpinan Pesantren Darussalam Gontor baru membuat
tanggapan. Kenapa tidak lapor Polisi? Kenapa hanya pecat? Kenapa pelaku
dikembalikan ke orang tua," tulis Hotman dalam akun Instagramnya,
seperti dilihat detikcom, Selasa (6/9/2022).
Alih-alih meminta maaf karena sudah khilaf, pesantren Gontor malah mencoba cuci tangan untuk kesekian kalinya.
Juru bicara Gontor beralasan kalau orang tua korban
ketika mendaftarkan anaknya, menandatangani kesepakatan tidak akan
membawa ke ranah hukum.
“Dulu
sebelum masuk ke Gontor ortu atau bapak telah menandatangani surat
penyerahan anak ke pondok. Ada poin kesanggupan salah satunya tidak
membawa ke ranah hukum,” kata Ustaz Noor Syahid.
Komentar
penulis : kesepakatan macam apa ini? Kesepakatan seperti ini adalah
cara ngeles yang biasa dilakukan (maaf) tukang tipu.
Pesilat sakti editan Chyntia Chandranaya ketika dipertanyakan kesaktiannya, mengancam dengan cara menantang sparing jalanan sampai mati, dengan tanda tangan di atas materai.
Dukun palsu ketika diminta pembuktian, mengajak Marcel Rhadival adu tembak, dengan perjanjian tidak akan menuntut jika ada yang meninggal.
Para
penipu itu berusaha mengibuli mereka yang tidak paham hukum dan
undang-undang di Indonesia. Dimana hukum turunan tidak boleh
bertentangan dengan UU Dasar Republik Indonesia.
Artinya
walaupun sudah perjanjian di atas materai berkekuatan hukum, tetap saja
polisi bisa mengenakan pasal pembunuhan ketika ada korban, baik dalam
kasus tarung jalanan sampai mati ataupun adu tembak sampai mati. Apalagi
pembunuhan adalah delik biasa, bukan merupakan delik aduan.
Karena
memang perjanjian semacam itu tidak berlaku di hukum negara kita,
akhirnya para penipu tersebut terhindar dari melakukan pembuktian.
Padahal
kalau memang sakti, pesilat bisa ikut MMA yang ada aturan dan wasitnya,
lalu si dukun bisa saling tembak antara mereka yang ngaku sakti. Bukan
malah petantang petenteng, menantang balik mereka yang tidak ngaku
sakti.
Demikian
pula dengan kasus pesantren Gontor. Walaupun ada perjanjian semacam
itu, alangkah lebih baiknya jika terjadi pembunuhan, pihak pesantren
langsung melapor ke polisi. Karena kalau tidak, maka jatuhnya sama
dengan berusaha memanipulasi kasus pembunuhan.
Langgar Aturan Jika Usia Diperiksa KPK, Anies Tak Pulang Ke Rumah Dinasnya!! Kenapa?
Setelah
tidur semalam, pagi ini saat membuka group WA, saya langsung menemukan
beberapa berita tentang usainya Anies diperiksa oleh KPK. Sebelas jam
Anies diperiksa. Dan dari beberapa media, seperti CNN misalnya, di sana
ditulis :
"Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan rampung diperiksa Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi dalam gelaran
Formula E. Anies yang diminta klarifikasi oleh KPK keluar gedung sekitar pukul 20.25 WIB."
Ealaaaaaah....
Anies kemaren 11 jam diperiksa KPK itu cuma buat kasih KLARIFIKASI
toooh!!!!? Ternyata kasus formula E ini masih dalam tahap LIDIK!!! Duuuh
hebohnyaaaa... padahal tahap lidik itu, kalau di kepolisian, adalah
tahap pengumpulan keterangan untuk mencari kejelasan terhadap pemenuhan
unsur-unsur pidana pada perkara yang dilaporkan. Saya pikir kasus dugaan
korupsi Formula E ini sudah tahap SIDIK. Artinya sudah ditemukan unsur
pidananya dan pemanggilan para saksi untuk menggali lebih dalam guna
kepentingan menemukan sosok tersangka.
Jadi tidak salah kalau sebelumnya Anies menyatakan "diundang"
oleh KPK untuk memberikan keterangan, karena memang pada tahap lidik
atau penyelidikan, seluruh saksi diundang untuk memberikan klarifikasi.
Nah undangan klarifikasi ini bisa ditolak walaupun sudah 3 kali diundang
dan ketiganya ditolak, polisi tidak akan atau tidak bisa melakukan
menjemputan paksa. Lah wong namanya diundang, yo kalau ga mau datang ya
ga bisa dipaksa, no?
Setelah
seluruh keterangan saksi di tahap LIDIK ini selesai, KPK pasti akan
melakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah laporan masyarakat
terkait dugaan korupsi pada ajang Formula E ini unsur pidananya sudah
terpenuhi atau belum atau tidak. Kalau ternyata seluruh unsur pidananya
terpenuhi, maka pihak KPK akan KEMBALI MEMANGGIL SELURUH SAKSI YANG
SUDAH PERNAH DIPANGGIL, atau sebagian saksi yang keterangannya dipandang
sangat relevan dengan perkara.
Naaaaah,
di pemanggilan di tahap SIDIK nanti, semua saksi boleh merasa
deg-degan. Kemungkinan ada sikap saling melempar kesalahan dan
tanggungjawab akan terjadi di pemeriksaan saksi tahap SIDIK. Pertanyaan
yang diajukan oleh KPK akan lebih mengarah dan tajam. Dan biasanya, ini
biasanya loh yah... saya tidak tahu apakah sudah dibakukan sebagai
"prosedur" atau masih kebiasaan, saksi terakhir itu adalah saksi kunci
yang pada akhir pemeriksaan ditetapkan sebagai tersangka. Atau...
penyidik menyisakan 1 saksi, maksudnya jika ada 10 saksi, hanya 9 yang
dipanggil lalu ada penetapan tersangka dan saksi yang dijadikan
tersangka itu akan dipanggil terakhir sebagai tersangka. Makanya semua
pejabat yang disangka sebagai pelaku korupsi, setelah pemeriksaan, dia
keluar dari gedung KPK dengan rompi orange dan langsung digiring ke
tahanan.
Terkecoh
kita semua.... saya pikir pemanggilan Anies Baswedan kemaren itu karena
perkara sudah di tahap SIDIK, eeeeeh ternyata masih tahap permulaan.
Tapi jangan salah... yang terkecoh bukan cuma kita, tapi kelompok yang
semalaman sudah khusuf melakukan do'a bersama. Mereka juga pastinya
berpikir Anies "dipanggil" ke KPK, setelah usai diperiksa Anies pulang
ke rumah, artinya Anies adalah Gubernur seiman yang menjunjung iman.
Episode
kasus formula E masih belum berakhir kecuali KPK menyatakan unsur
pidananya tidak terpenuhi. Anies keluar dari gedung KPK dengan wajah
sumringah disambut oleh awak media, kelompok simpatisan dan kelompok
kepo. Tarohan atas "anies keluar gedung KPK pake seragam dinas gubernur
atau seragam orange KPK" di antara orang-oang yang menunggu anies di
halaman gedung KPK harusnya dibatalkan karena pemanggilan Anies kemarena
hanya untuk memberikan klarifikasi seputar penggunaan keuangan dalam
gelaran Formula E.
Yang sudah masak kemaren, sebaiknya dibagikan saja ke panti asuhan yatim piatu dan mintakan doa dari mereka...
Hanya Tuhan dan Pinangki yang Tahu Alasannya Melepas Jilbab
Bagi
kita yang mengikuti proses hukum dalam kasus korupsi mantan jaksa
Pinangki Sirna Malasari, yang menerima suap dari buronan kasus BLBI
Djoko Tjandra, mungkin masih penasaran.
Fenomena Pinangki ini sepertinya cukup unik, cermati saja polemik yang
menyertai pembebasannya setelah menjalani hukuman 1 tahun 1 bulan dari
vonis 10 tahun, kemudian banding menjadi 4 tahun.
Dari
keistimewaan proses hukumnya saja sudah mengundang pertanyaan, sungguh
ajaib, dari vonis hakim 10 tahun dia hanya menjalankan hukuman 1 tahun 1
bulan, berarti dia mendapat diskon 90 persen. Jika di dunia usaha,
diskon sebesar itu biasanya berlaku pada kondisi cuci gudang,yakni
ketika stoknya sudah mau habis atau yang lebih ekstrim jika pemilik
usahanya gulung tikar.
Kondisi
manakah yang paling sesuai dengan perjalanan kasus Pinangki? Apakah
stok masa tahanan sudah sedemikian kritis sehingga seorang terpidana
hanya memenuhi permintaan hukuman selama 10 persen dibanding vonis
hakim? Atau mungkin pemilik otoritas sebagai pengibaratan dari pemilik
usaha tadi sudah gulung tikar?
Pengertian
gulung tikar dalam konteks kasus hukum mungkin bisa diartikan terjadi
pemerkosaan kepada etika hukum, karena misalnya pengadilannya berjalan
dengan diwarnai rekayasa atau main mata antara satu pihak dengan pihak
lainnya.
Untuk
semua proses hukum yang sudah dianggap berkekuatan tetap, biarlah Tuhan
yang menilai, toh semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh
masing-masing individu, kelak di alam lain.
Hal
yang menarik kita bahas adalah soal polemik yang ditimbulkan oleh
perubahan penampilan sang terpidana sampai pembebasannya saat ini. Tak
kurang dari Ketua PP Muhammadiyah angkat bicara, bahwa sebaiknya ada
pedoman khusus dalam berpakaian bagi terdakwa ketika muncul di
persidangan, tanpa harus menunjukkan identitas keagamaan.
Sebelumnya, Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan hendak melarang para
terdakwa yang secara tiba-tiba mengenakan atribut keagamaan ketika
hendak mengikuti persidangan. Jaksa pun akan dilarang menghadirkannya di
persidangan.
Terlepas
dari polemik soal pakaian terdakwa yang memberi kesan demonstratif di
hadapan hakim dan jaksa, kita mungkin tak perlu masuk terlalu jauh ke
ranah spiritual seseorang. Apakah yang bersangkutan ingin menunjukkan
atribut keagamaannya karena ingin mengais simpati, atau karena hidayah
Tuhan ? Hanya dia dan Tuhan yang paling tahu.
Kalaupun
pertunjukan itu dilatarbelakangi maksud di luar keruhanian, toh
referensi dalam hukum agama sudah tersedia. Jika terdakwanya beragama
Islam, dan dia berniat memanipulasi identitas agamanya untuk mendapatkan
keuntungan, kategori munafik sudah pasti tersemat kepadanya. Bagi kaum
munafik ada ancaman yang keras.
Kita tidak diberikan privilege
untuk mengetahui apakah seseorang bersikap tertentu karena memang
didasari keimanan ataukah hanya untuk riya, maka sejauh Tuhan tak memeri
ruang, jangan pula kita menghakimi sesuatu yang kita sendiri tak
mengetahui. Jika memaksakan diri, lagi-lagi akan masuk wilayah yang
Tuhan murkai, bukan untung yang diraih, melainkan kemarahan Tuhan.
Dalam
ajaran Islam di antara amalan sholeh yang akan diterima ialah bersihnya
dari riya dan sesuai dengan sunnah. Orang yang melalkukan ibadah dengan
maksud bukan semata-mata karena Allah SWT namun agar mendapat pujian,
maka orang tersebut sudah termasuk kedalam perbuatan syirik kecil atau
riya, dan amalan yang telah dilakukannya menjadi sia-sia belaka. Jadi
kualifikasi nilai ibadah seseorang sangat tergantung kepada niatnya.
Untuk
urusan niat tersebut, tentu saja tidak mungkin orang lain yang berhak
menilainya, kecuali jika yang bersangkutan menyebarluaskan niat atau
maksud dari perbuatannya.
Ketika seorang Pinangki mengenakan atribut agama pada saat tertentu,
bisa saja dia memang berniat ibadah, meskipun pada kesempatan lain
dirinya menunjukkan hal yang tidak konsisten, orang lain tak sekalipun
berhak menilai hingga seakan-akan kita telah membelah dada untuk
mengetahui isi hatinya.
Bukankah
di zaman rasulullah telah dicontohkan ketika seorang sahabat mendengar
seorang yang akan dibunuhnya dalam situasi perang, mengumandangkan
syahadat? Dan sang sahabat tetap saja menghujamkan pedangnya sehingga
mengundang pertanyaan rasulullah, “Apakah engkau telah membelah dadanya
sehingga tahu bahwa syahadatnya hanya karena untuk menyelamatkannya dari
kematian ?”
Pihak Kampus Beri Sanksi ke Yunus Pasau, Penghina Presiden!
Pihak Kampus Beri Sanksi ke Yunus Pasau, Penghina Presiden!
Beberapa
hari yang lalu, kita dihebohkan dengan sebuah berita seorang mahasiswa
bernama Yunus Pasau menghina Presiden Jokowi dengan kata yang tidak
pantas seperti yang terlihat dalam video di bawah ini:
Yang
mirisnya, tanpa malu atau tidak tahu malu, setelah Yunus Pasau menghina
Presiden Jokowi, dia malah mengucapkan wassalam. Ini sama kayak Rizieq
Shihab yang setelah fasih mencaci maki lalu teriak takbir.
Dan
setelah ditelusuri, Yunus Pasau yang berasal dari Pohuwato, Sulawesi
Utara ini ternyata menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan jurusan Ilmu
Komunikasi, Universitas Gorontalo.
Ternyata anak jurusan komunikasi, tapi komunikasinya sangat buruk, makin kelihatan kualitasnya.
Bagi yang ingin melihat penampakan bang jago ini, silahkan perhatikan wajahnya di bawah ini.
Mungkin Yunus Pasau ini merasa hebat karena selama ini dianggap sebagai seorang aktivis di sebuah media lokal di sana.
Jika kita searching di Googe, Yunus Pasau ini juga sering melakukan aksi demo selama ini dengan berbagai macam isu.
Dan setelah videonya viral, Polisi Gorontalo sudah memeriksa Yunus Pasau ini.
“Saat
ini saudara Yunus sudah diamankan di Polda dan sedang menjalani
pemeriksaan bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya,” kata Wahyu Kabid
Humas Polda Gorontalo. Sumber
“Kita
amankan Yunus ini, karena respon masyarakat yang beraneka ragam atas
orasi yang dilakukan oleh saudara Yunus jangan sampai yang bersangkutan
menjadi korban persekusi, bully atau yang lainnya, terkait pidananya,
saat ini sedang didalami oleh pihak penyidik Ditreskrimsus,”Terang
Wahyu. Sumber
Setelah diperiksa, akhirnya Yunus Pasau minta maaf seperti yang terlihat dalam video ini:
Yunus Pasau garang hina Presiden Indonesia saat orasi tetapi setelah viral, kayak ayam sayur lalu minta maaf doang!
Tapi Yunus Pasau ini tidak ditahan oleh kepolisian.
Pihak Kepolisian mengatakan jika Yunus Pasau masih sebagai saksi, sudah minta maaf dan mahasiswa sebagai aset bangsa.
Apa
yang dilakukan Polda Gorontalo lebih mengedepankan aspek humanis, apapun
ceritanya mahasiswa adalah aset generasi muda. Bersangkutan juga adalah
aset dan kita sadarkan. Informasinya yang bersangkutan sudah meminta
maaf sebagai orang yang beragama mengakui kesalahan kemudian berani
meminta maaf” Pungkas Helmy. Sumber
Mahasiswa sebagai aset bangsa?
Tidak semua mahasiswa bisa dikatakan aset bangsa.
Lihat
saja kelakuan mahasiswi yang demo bawa spanduk berbau mesum di bawha
ini, apakah pantas mereka yang sudah membuat malu dirinya dan
almamaternya dikatakan sebagai aset bangsa?
Lagi pula, apakah pantas Yunus Pasau dikatakan sebagai aset bangsa?
Ini juga yang menyebabkan orang tidak suka dengan aparat. Kesannya tebang pilih kasus.
Yunus itu bukan anak kecil lagi, jadi gak ada alasan dia tidak ditahan.
Bukti
video rekamannya yang menghina Presiden Republik Indonesia yang sah
sudah viral di media sosial, dia juga sudah minta maaf yang berarti
mengakui kesalahannya, makanya harus diproses secara hukum seperti kata
Fadli Zon dalam kasus Ahok.
Ahok juga sudah minta maaf, tapi tetap diproses secara hukum, lalu kenapa Yunus Pasau yang sudah minta maaf malah bebas?
Kalau
Polisi di Gorontalo mengatakan tidak menahan Yunus Pasau karena bisa
menghambat masa depan Yunus Pasau, itu bukan urusan Polisi. Itu resiko
yang harus diterima oleh Yunus Pasau karena ulahnya sendiri. Berani
berbuat maka harus berani bertanggung jawab.
Jika
hal ini dibiarkan dengan alih presisi, jangan heran jika nanti akan ada
kejadian yang sama berulang kembali karena cukup diselesaikan dengan
kata maaf saja.
Syukurlah, pihak kampus akhirnya memberikan sanksi kepada Yunus Pasau.
Wajar jika kampus bertindak keras karena kelakuan Yunus Pasau ini bisa merusak nama kampus secara keseluruhan.
Mereka
banting tulang menjaga nama baik dan prestasi kampus selama puluhan
tahun tetapi bisa rusak oleh seorang oknum mahasiswa bernama Yunus Pasau
ini.
Dr.
Ir. Eduart Wolok, ST., MT. selaku Rektor Universitas Gorontalo (UNG),
mengatakan Fakultas Ilmu Sosial UNG mengusulkan sanksi skorsing selama
satu semester kepada Yunus Pasau.
“Dengan
berbagai macam pertimbangan, usulan dari fakultas terkait sanksi
skorsing satu semester akan diterapkan oleh pihak rektorat,” ujar Rektor
dalam konferensi pers. Sumber
Miris
memang, Yunus Pasau ini seorang penerima beasiswa tetapi kelakuannya
memang menyedihkan. Mungkin karena dia merasa keenakan dapat uang gratis
beasiswa jadi lupa diri.
Meskipun
skorsing bisa dibatalkan jika Yunus Pasau bisa membuat 4 buah paper
dalam satu semester, itu sudah membuat hukuman tersendiri bagi Yunus
Pasau. Namanya sudah terkenal jelek di seluruh pelosok Indonesia karena
ulahnya sendiri, lalu kena skorsing lagi dari kampus. Itu lebih baik
daripada hanya dilepaskan oleh pihak Kepolisian setempat dengah alih
aset bangsa.
Akhir
kata, jangan merasa diri hebat sebagai mahasiswa lalu seenak hati
menghina orang lain, karena itu bisa merusak masa depan kita sendiri.
Jangan
lupa, sebelum kalian jadi mahasiswa, penulis di Seword sudah duluan
jadi mahasiswa, jadi kami bisa menilai sendiri bagaimana kualitas
mahasiswa zaman sekarang.
Silahkan ubah pola pikir kalian, bahwa apa yang kalian lakukan di daerah bisa jadi viral karena sekarang zaman digital.
Sikap
kontras ditunjukkan Anies Baswedan berkaitan dengan Formula E. Dulu,
dia takut sekali ditanya soal Formula E oleh DPRD DKI Jakarta. Hari ini,
7 September 2022, dia dengan santai datang ke KPK untuk memberi
keterangan soal korupsi Formula E.
“Saya
ingin sampaikan, senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam
menjalankan tugasnya. Dan alhamdulilah hari ini diundang untuk membantu,
kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK.
Itu tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah
disampaikan, insyaAllah dengan keterangan yang kami sampaikan akan bisa
membuat menjadi terang,” demikian sebagian pernyataan Anies seusai
diperiksa KPK seperti dikutip dari detik.com.
Pernyataan
yang luar biasa hebat dan sesuai dengan kemampuan tata katanya. Dengan
pernyataan seperti itu, Anies seolah-olah berada di luar kasus sedang
didalami oleh KPK. Dia menunjukkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam
dugaan korupsi Formula E. Lihai sekali orang ini memanfaatkan situasi.
Anies tidak mungkin tidak terlibat jika ada korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Sejak awal khan Formula E ini menjadi program yang selalu digembar-gemborkan Anies sebagai terobosan Pemprov DKI Jakarta yang dipimpinnya.
Inisiatif datang dari Pemprov. Anggaran untuk membayar commitment fee juga diminta Pemprov dari APBD. Saat dirasa commitment fee
terlalu mahal, proses menawarnya juga dilakukan oleh Pemprov.
Pembayaran juga dilakukan oleh Pemprov tanpa ada bukti pembayaran ke
DPRD DKI Jakarta.
Masak jajaran Pemprov bekerja tanpa sepengetahuan gubernurnya? Rasanya kok
mustahil. Pasti tahulah gubernurnya jika memang ada korupsi apalagi
Formula E selalu dibanggakan kemana-mana oleh Anies. Kalau benar ada
korupsi maka Anies pasti tersangkut.
Selain
itu, pernyataan Anies yang merasa membantu KPK adalah hal yang
menggelikan. Justru dialah yang melancarkan adanya korupsi. Keanehan
Formula E khan sudah tercium sejak dulu. Karena itulah, dulu
ada wacana interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta yang digagas oleh PDI
Perjuangan dan PSI. Wacana itu gagal karena adanya jamuan makan malam
bagi fraksi di DPRD DKI selain PDI Perjuangan dan PSI.
Seandainya dulu ada interpelasi, Anies khan bisa mencegah korupsi dengan menjawab pertanyaan DPRD. Kalau keanehan yang sudah nampak terus ditelusuri, Anies khan
bisa memecat orang yang terindikasi melakukan korupsi. Kalau dulu mau
menanggapi pertanyaan DPRD, bisa saja Formula E batal sehingga korupsi
tidak perlu terjadi. Bukankah begitu?
Sekarang
ini, Anies sedang memainkan peran bahwa dia bebas korupsi. Kampanye
gratis diperolehnya dengan bersikap proaktif menanggapi undangan KPK.
Sikap KPK yang terus menunda menetapkan tersangka kasus korupsi Formula E
juga sangat membantu pencitraan Anies. Seolah-olah KPK kesulitan
menemukan bukti tindak pidana korupsi sehingga wacana Anies hanya
dituduh saja bisa menguat.
Entah bukti seperti apa yang dicari oleh KPK. Banyak indikasi yang bisa ditelusuri untuk dijadikan bukti. Kekurangan pembayaran commitment fee, turunnya commitment fee secara tiba-tiba hingga tidak adanya bukti pembayaran commitment fee adalah beberapa indikasi.
Kalau
KPK kesulitan ya lebih baik serahkan kepada yang lebih mumpuni. Siapa
tahu kalau diserahkan ke Kejaksaan Agung, buktinya bisa lebih cepat
dicari. Janganlah KPK justru menjadi ajang kampanye gratis untuk Anies.
Lucu, Hina Presiden, Diperiksa, Tidak Ditahan Karena Aset Bangsa
Kekonyolan
kembali terjadi dalam ranah hukum. Kali ini melibatkan seorang
mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang ikut demo
penolakan kenaikan harga BBM di sekitar perlimaan Kota Gorontalo. Dia
mengucapkan kata-kata kasar dan tidak senonoh terhadap presiden Jokowi.
Mahasiswa
tersebut sempat diamankan oleh polisi. Namanya Yunus Pasau. Polisi
mengamankan Yunus Pasau dengan alasan menghindari terjadinya persekusi
verbal atas pihak-pihak yang bisa terganggu atas perbuatan yang
bersangkutan.
"Kita
bergerak cepat, untuk mengamankan saudara Yunus Pasau dari kampusnya,
guna melindungi yang bersangkutan dari tindakan persekusi ataupun
bullying dari pihak-pihak yang terganggu dengan pernyataan orasi yang
bersangkutan, sekaligus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
Ditreskrimsus Polda Gorontalo," kata polisi.
Tapi
lucu, usai diperiksa, minta maaf, mahasiswa ini malah dibebaskan. Dia
dipulangkan setelah jalani pemeriksaan. Yunus diputuskan tak ditahan
karena proses belajarnya di kampus terganggu.
"Kami
tidak ingin menghambat proses belajar mengajar yang bersangkutan di
kampus, karena yang bersangkutan ini kan aset bangsa. Jadi tidak
ditahan," kata Kapolda Gorontalo Irjen Helmy Santika.
What?
Orang model begini disebut aset bangsa? Waduh, jangan bercanda dong.
Yang
namanya aset bangsa itu misalnya siswa yang meraih medali dalam
perlombaan olimpiade entah itu matematika, fisika, kimia atau yang lain.
mahasiswa yang berhasil menemukan sebuah terobosan yang bermanfaat
dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa yang melakukan penelitian dan
menemukan sebuah penemuan yang bagus.
Teriak
maki presiden, itu bukan aset bangsa, melainkan lebih cocok disebut
sampah masyarakat yang tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini.
Aset
bangsa itu adalah orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa,
orang-orang yang sikap dan perilakunya bisa ditekuni dan ditiru. Apanya
yang mau ditiru dari mahasiswa ini?
Demo
turun ke jalan dan tolak naiknya harga BBM saja sudah mencerminkan
perilaku tidak bijak. Entah apa gunanya demo tak jelas seperti itu.
Mahasiswa pakai otak, bukan pakai otot turun ke jalan lalu teriak maki
kepala negara. Kalau hanya tahu demo untuk aspirasi, mending tak usah
jadi mahasiswa. Jatah kursi tolong diberikan kepada yang lebih layak dan
tidak bersumbu pendek.
Katanya
sih proses hukum atas permasalahan ini masih berjalan. Status mahasiswa
l itu pun masih sebatas saksi. Bukti sudah jelas, pelakunya sudah
ditangkap, tapi masih sebatas saksi. Hmmm, tak tahu lagi harus komentar
apa.
Saat
diperiksa, mahasiswa itu bilang apa yang dikatakan saat orasi muncul
secara spontan. Selama pemeriksaan, dia diberi edukasi agar tetap
menyampaikan aspirasinya dengan baik sebagaimana yang diatur dalam
undang-undang, menggunakan bahasa yang sopan dan beretika yang bisa
menimbulkan simpati pada masyarakat.
Kalau
lembek begini dalam menindak manusia-manusia tak berguna seperti ini,
tidak akan ada efek jera. Sudah tegas pun, masih ada banyak yang berani
bikin ulah, apalagi kalau lembek. Nanti akan ada banyak bermunculan
orang-orang yang memaki presiden. Toh, paling hanya diperiksa, lalu
dilepaskan dengan alasan aset bangsa.
Dulu ketika Rizieq terkena kasus swab, MER-C juga menyebut bahwa Rizieq adalah aset bangsa yang perlu dirangkul.
Ketua
Presidium MER-C mengibaratkan Rizieq seperti anak nakal dalam sebuah
keluarga. Tapi biasanya anak yang nakal justru setia pada keluarganya.
Begitu juga dengan Rizieq yang dia yakini adalah orang yang setia kepada
NKRI. Karena itu dia berharap pemerintah mau membuka dialog sehingga
kondisi menjadi sejuk.
Memang
banyak sekali logika aneh dalam hukum. Bahar Smith hanya dipenjara 6
bulan padahal dituntut 5 tahun penjara. Pengeroyok Ade Armando hanya
dihukum 8 bulan penjara padahal dituntut 2 tahun penjara. Dan sekarang
ada mahasiswa memaki presiden dengan begitu kasarnya, malah dilepaskan
dengan alasan dia aset bangsa. Di negara lain, mahasiswa model begini
bakal nangis darah.
Mungkin
kalian tidak percaya atau tidak mau percaya, tapi kenyataan memang
begini. Lucu. Tidak ada ketegasan. Orang-orang tidak akan kapok dan
bahkan berani bertindak lebih jauh.
Cuma diedukasi agar menyampaikan aspirasi dengan santun? Gak lihat demo-demo anarkis sebelumnya?
Sejak
beberapa tahun terakhir, teman-teman saya di kelompok yang meyakini
khilafah harus tegak di bumi ini, terus menyebarkan sebuah kabar
menyenangkan. Bahwa kalau kita berubah menjadi negara khilafah, maka
segala cobaan duniawi, yang kapitalis dan ga berpihak pada rakyat akan
hilang seketika.
Satu
pemikiran yang kini jadi bahan gorengan adalah soal bensin harusnya
gratis untuk masyarakat. Karena minyak itu diambil dari tanah kita,
kenapa kita harus beli? Begitu kira-kira pemikiran dasarnya.
Sangat
sederhana dan menyenangkan. Hanya saja tidak detail kepada berapa
jumlah kebutuhan nasional kita, dan berapa yang harus impor dari luar
negeri. Jadi kalau bahasannya hanya selesai pada soal diambil dari tanah
kita, maka itu milik kita, konsekuensinya tidak semua orang berhak
menggunakan BBM. Maka mungkin dengan begitu BBM dapat digratiskan kepada
para penegak khilafah. Sementara rakyat jelata, boleh pakai selama ada
stoknya.
Tapi
lagi-lagi, detail semacam itu tak pernah jadi bahan diskusi. Yang mereka
tekankan hanya bisa gratis. Titik. Tanpa Konsekuensi lain.
Lalu,
kalau sistemnya seperti sekarang, semua orang bisa beli, siapapun itu,
apakah bisa digratiskan? Jawaban sederhananya bisa. Caranya? Jelas
dengan subsidi.
Biaya bahan dan operasional dibebankan pada APBN. Setelah itu rakyat bebas pakai BBM berapapun, dan kapanpun.
Tapi
konsekuensinya kita jadi berfokus hanya pada memberikan BBM gratis. Di
luar itu, urusan pembangunan jalan atau infrastruktur, alat pertahanan,
pertanian, beasiswa dan kesehatan harus dikurangi semuanya. Atau bahkan
sebagiannya dihilangkan sama sekali.
Kita
akan tetap hidup seperti ini, dengan fasilitas yang ada sekarang tanpa
perkembangan sama sekali, untuk beberapa tahun mendatang sampai
diputuskan atau disadari bahwa kita harus membangun lagi, atau
memperbaiki banyak hal selain menggratiskan BBM.
Setahun
dua tahun mungkin bisa. Tapi setelah 4 tahun kita akan merasakan dampak
buruknya. Dunia usaha ga efisien karena BBM gratis. Sehingga perusahaan
kalah saing dengan perusahaan luar. Kompetisi ga sehat serta masyarakat
yang ugal-ugalan karena kerap menghabiskan BBM untuk lebih sering
jalan-jalan dibandingkan kerja produktif.
Kebayang
ga kalau BBM gratis, pasti besok semua orang akan mengunjungi
saudaranya di luar kota. Tempat wisata seperti pantai akan penuh. Karena
praktis biaya perjalanan paling mahal adalah BBM.
Lalu
apa yang terjadi setelah itu? Ya kita akan menjadi rakyat yang bahagia
tapi ga produktif dan ga efisien. Ga kompetitif lagi. Sementara
pemerintah juga tidak perlu banyak bekerja karena uangnya terfokuskan
untuk biaya BBM.
Sampai
di sini, apakah kita mau mengalami situasi yang semacam itu? Kita mau
BBM gratis, tapi ga siap dengan konsekuensi dan perubahan setelahnya.
Maka
kalau hari ini pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite, atau mengurangi
jumlah subsidi, itu adalah jalan terakhir yang harus diambil. Agar kita
semakin kompetitif dan efisien dalam penggunaannya.
Selain
itu agar pemerintah tidak hanya ngurusi harga BBM. Supaya fasilitas dan
kebutuhan lainnya untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat jadi lebih
baik dan mengurangi gap ekonomi.
Setahu
saya, rencana menaikkan harga Pertalite ini sebenarnya sudah lama.
Hanya saja karena PPKM dan PSBB, dengan segala pertimbangan ekonomi
masyarakat terdampak pandemi, maka rencana itu ditunda-tunda terus
sampai pemerintah merasa masyarakat sudah lebih siap. Yakni sekarang.
Selain
itu, subsidi BBM di tengah PPKM dan PSBB tak terlalu besar mengingat
ada banyaknya aturan perjalanan dan mengurangi gerak kendaraan.
Jadi
kalau sekarang naik, ya memang sudah ga ada jalan lain. Agar kebutuhan
yang lain juga berjalan dan kemajuan bangsa ini berada di jalur yang
benar.
Agar sekolah tetap dibangun, bendungan, jalan, subsidi bunga kredit atau pinjaman, dan sebagainya.
Bahwa
ini akan memukul sebagian kalangan, dari masyarakat kelas bawah, iya.
Makanya pemerintah menyiapkan bantuan Sementara. Hanya 4 bulan. Setelah
itu diharapkan semua sudah terbiasa dan dapat menerima perubahan harga
ini dan kembali berkompetisi dan efisien dalam penggunaan.
PR
selanjutnya yang mungkin harus segera dilakukan pemerintah adalah
penyesuaian UMR. Dan efek inflasi setelah ini. Dengan begitu kita bisa
kembali melupakan soal kenaikan harga ini.
Hanya PSI yang Tolak Pertanggungjawaban APBD DKI 2021, Partai Caper atau Benar?
Partai
solidaritas Indonesia adalah satu-satunya partai yang menolak penutupan
anggaran APBD 2021 di DKI Jakarta. Menurut partai solidaritas Indonesia
alasan mereka menolaknya adalah masih bisa diperbaiki dan direvisi soal
pertanggungjawaban tersebut.
Kenapa
sih partai ini mau beda sendiri dan selalu mau anti mainstream?
Sebenarnya buat saya ini bukanlah tindakan anti mainstream yang asal
ingin benar saja. Sebuah fraksi partai bisa menolak anggaran tersebut
dan penutupan pertanggungjawabannya karena memang mereka memiliki hak
dan punya alasan tertentu tentunya.
Yang
pasti alasan tersebut bukanlah mengada-ngada dan dianggap hanya untuk
cari panggung. Bukan masalah cari panggungnya juga sebetulnya tapi ada
alasan yang masuk akal di balik penolakan tersebut.
Alasan
pertama adalah temuan badan pemeriksa keuangan DKI Jakarta terhadap
pembayaran dari PT Transjakarta dari APBD sebanyak ratusan miliar.
Adanya yang hal yang janggal ini membuat Anthony Winza yang merupakan
kader PSI di DPRD DKI Jakarta mewakili partai menolak anggaran gak jelas
tersebut.
Lalu
yang kedua pertanggungjawaban laporan keuangan formula e yang juga tidak
jelas membuat partai solidaritas Indonesia dengan tegas menolak hal
ini. Laporan pertanggungjawaban anggaran pembelanjaan daerah pada tahun
2021 memang kelihatan sangat janggal dan sebetulnya sudah diberitakan
dengan begitu gegap gempita sebelum-sebelumnya.
Tapi
saya curiga anggota DPRD DKI Jakarta secara mayoritas merasa tidak ada
yang masalah atau tidak perlu dipermasalahkan kelebihan bayar yang
begitu tinggi di DKI Jakarta. Atau saya curiga jangan-jangan anggota
DPRD DKI Jakarta banyak yang menerima kopekan dari kelebihan bayar
tersebut?
Atau lebih jauh lagi hanya partai solidaritas Indonesia yang nggak dapat jatah sehingga mereka protes?
Tapi
bagaimanapun juga saya sangat mengapresiasi langkah dari anggota partai
solidaritas Indonesia untuk komitmen mereka membela uang rakyat dan
menghancurkan kesombongan Anies Baswedan yang begitu jahat dan begitu
diduga banyak penyelewengan dan penyimpangan anggarannya.
Bagi
saya apa yang menjadi langkah dari partai solidaritas Indonesia harus
kita dukung sebagai skala yang bisa diperbesar ke nasional. Anggaran
daerah saja bisa ratusan miliar loh bagaimana dengan anggaran negara?
Maka
kita harus pastikan partai solidaritas Indonesia ini di tahun 2024 nanti
mendapatkan kursi yang banyak di DPR republik Indonesia. Perlawanan
mereka terhadap kejanggalan anggaran dan juga intoleransi dan terorisme
sangatlah jelas. Bahkan dugaan korupsi pun juga di gas oleh partai ini.
Semoga
saja PSI ini tetap amanah dan tetap menjalankan tugas dan tanggung
jawab sebagai perwakilan rakyat dan terus menerus menyuarakan
kepentingan rakyat Indonesia. Berharap sekali PSI bisa hancurkan
partai-partai gurem macam NasDem, PKS, PAN, Gelora dan lain-lain.
Jangan
anggap enteng perjuangan PSI. Mereka partai yang matang dan berproses
pakai waktu. Bukan partai kaleng-kaleng atau karbitan. Mereka punya
sistem saringan yang kalau mau dikata, ketat dan mantap.
Ternyata, Papa Setnov Kalah Sakti Sama Jaksa Pinangki
Di Indonesia ini sejak dulu kala memang banyak orang sakti.
Mulai dari Barda Mandrawata atau yang dijuluki Si Buta dari Gua Hantu.
Si
Barda ini meskipun kehilangan indra penglihatan tapi penguasaan ilmu
bela dirinya tidak bisa disebut kaleng-kaleng. Kalau dia ikut Taekwondo,
sudah memegang sabuk hitam dengan 8 strip putih atau dan IX.
Lantas, apa saja kemampuan yang dia miliki?
Bela
diri dengan tangan kosong hebat, bela diri pakai senjata jago, aji-ajian
langka menguasai serta punya kepekaan indra penciuman dan pendengaran
yang luar biasa.
Jadi
meskipun Si Buta dari Gua Hantu ini tidak bisa melihat, ia tahu
lauk/sayur yang dimasak oleh penghuni setiap rumah yang dilewatinya.
Apalagi kalau yang dimasak itu terasi udang atau tempoyak, lebih tahu lagi. Hehehe
Karena aromanya memang sangat tajam.
Selanjutnya,
warga plus 62 yang tidak kalah saktinya adalah Samson Betawi. Ia selalu
memenangkan pertandingan gulat pada masanya. Bahkan kalau Khabib
Nurmagomedov hidup di masa itu, pemegang rekor tak terkalahkan
terpanjang di MMA tersebut bakal dikalahkan oleh si Samson ini.
Hanya saja kekurangannya yakni ia tidak bisa menjaga rahasia serta mudah takluk sama wanita.
Awalnya
Samson dekat dengan seorang perempuan bernama Siti Duile. Hingga tidak
disangka lawan tarungnya berikutnya adalah abang si Duile ini.
Duile pun dimanfaatkan oleh saudaranya tersebut untuk menyelidiki rahasia kekuatan Samson.
Setelah
dirayu, Samson pun auto klepek-klepek. Ia lalu menceritakan rahasia
kekuatannya pada Duile yakni bulu ketiaknya tidak boleh dicukur.
Dan ketika Samson tidur, Duile manfaatkan kesempatan untuk mencukur habis bulu ketiak tersebut.
Hingga pada saat pertandingan berlangsung, Samson yang sebelumnya selalu menang, tidak berkutik melawan abang Duile.
Lalu dia kalah mengenaskan.
Memang
kalau melihat sejarah, banyak orang yang kuat, hebat, punya pengaruh
besar, mampu menaklukkan musuh dan banyak memenangi peperangan, tapi
ketika berhadapan dengan wanita jadi tidak berdaya.
Dan ketika sudah takluk sama wanita, inilah pertanda karir serta reputasi seorang pria akan hancur seketika.
Orang
sakti berikutnya adalah Setya Novanto alias Papa Setnov. Bayangkan
saja, sejak 1999 hingga 2019 ia menjadi anggota DPR tanpa putus.
Tidak hanya itu pencapaiannya. Ia juga pernah menjadi Ketua fraksi Golkar di DPR, Ketua DPR-RI dan Ketua Umum Partai Golkar.
Nah,
kasus yang terkait dengan si Setnov ini ada banyak banget. Mulai dari
kasus pengalihan hak tagih Bank Bali (1999), kasus penyelundupan limbah
beracun di Pulau Galang Batam (2006), kasus beras impor ilegal (2006),
kasus proyek PON di Riau (2012), kasus suap Ketua MK Akil Mochtar
(2014), kasus Papa Minta Saham (2015). Hingga ia pernah menghadiri
kampanye calon presiden Amerika kala itu Donald Trump (2015).
Dari
sekian banyak kasus tersebut, tidak ada satupun yang bikin dia masuk
penjara. Sampai-sampai ia dijuluki sinterklas yang kebal hukum oleh
mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kala itu.
Begitupun
dengan pengamat politik dari Unpad Idil Akbar mengatakan kalau Papa
Setnov itu licin, lihai berpolitik serta banyak akal.
Hanya
saja, betul kata peribahasa, "sepandai-pandai tupai melompat sekali
waktu akan jatuh juga". Sepandai-pandainya Setnov mengelak agar tidak
dipenjarakan, ia akhirnya masuk penjara juga.
Kasus yang menjeratnya tersebut adalah kasus korupsi E-KTP.
Namun untuk menyeret Papa Setnov ini ke pengadilan bukan perkara yang mudah. KPK butuh waktu 9 bulan untuk menjeratnya.
Dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi proyek E-KTP itu juga tidak sedikit yakni Rp 2,3 triliun.
Artinya apa? Pasti mendapat atensi lebih dari masyarakat. Sehingga mau tidak mau KPK harus bekerja dengan sungguh-sungguh.
Drama
yang muncul saat penangangan kasus itu juga banyak. Mulai dari Papa
Setnov memenangkan praperadilan. Lalu ditetapkan sebagai tersangka lagi
oleh KPK. Hingga drama kecelakaan yang memunculkan istilah Bakpao.
Terakhir, ia divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim. Yang sebelumnya ia dituntut 16 tahun penjara oleh Jaksa KPK.
Di
samping itu, perkara Setnov ini juga turut menelan korban. Salah seorang
pengacaranya Fredrich Yunadi ditangkap dan dipenjarakan lantaran
terlalu menggebu-gebu membela Papa Setnov.
Fredrich dianggap telah merintangi penyidikan KPK. Hingga ia divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.
Cadas. Hehehe
Tidak semua advokat mau membela kliennya sampai mengorbankan dirinya itu.
Hanya pengacara Setnov yang mau melakukannya.
Dan inilah bukti lain betapa saktinya dia.
-o0o-
Eh ternyata, sesakti-saktinya Papa Setnov ternyata ada yang lebih sakti lagi.
Pertanyaannya, siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Pinangki Sirna Malasari atau yang lebih dikenal dengan Jaksa Pinangki.
Lantas, apa bukti kalau si Pinangki ini manusia sakti?
Bayangkan
saja, ia awalnya berhadapan dengan hukum lantaran menerima suap sebesar
Rp 7,35 miliar dari terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank
Bali Djoko Tjandra.
Jadi gak tahu lagi apa status suap yang diterima oleh Pinangki itu. Karena ia menerima suap dari hasil korupsi.
Hasil korupsi saja sudah haram. Eh dipakai lagi untuk menyuap. Inikah yang disebut dengan istilah haram kuadrat? Hehehe
Nah,
karena ulahnya tersebut Pinangki divonis 10 tahun penjara dan denda Rp
600 juta oleh majelis hakim pada 8 Februari 2021 lalu.
Tidak
terima dengan vonis berat itu, ia lantas mengajukan banding. Dan bak
gayung bersambut, hakim Pengadilan Tinggi seperti tanpa bersalah
menyunat masa hukumannya menjadi 4 tahun penjara.
Padahal jelas-jelas ia terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Mana bekerja sebagai aparat penegak hukum pula.
Alasan
pemotongan masa hukuman yang fantastis itu pun sama dengan alasan
polisi tidak menahan Istri Sambo, Putri Candrawathi yakni pelaku masih
punya Balita.
Baru-baru ini, pasca masa hukumannya disunat tersebut, ia dibebaskan bersyarat.
Dan kalau dihitung, Pinangki ini menjalani masa hukuman gak sampai dua tahun. Dari yang awalnya divonis 10 tahun penjara.
Apalagi itu namanya kalau bukan orang sakti?
Sementara Setnov, jangankan mau dapat bebas bersyarat, dapat remisi hari kemerdekaan saja tidak. Kwkwkwk