Anies-Sandi Cocok Tiru Gaya Kepemimpinan Soeharto, Lho?
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) akan resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Senin (16/10/2017).Sejumlah problem di Jakarta sudah menunggu penyelesaian yang diharapkan dilakukan melalui kebijakan populis.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Trubus Rahardiansyah, mengatakan pasangan Gubernur dan Wagub DKI, Anies-Sandi, harus terlebih dulu mempersatukan warga yang sudah terpecah belah akibat kompetisi selama Pilkada 2017 lalu melalui kebijakan populis.
Trubus Rahardiansyah mengemukakan, kebijakan populis dapat mempersatukan kepentingan masyarakat.
Juga roblem-problem di Jakarta dan program-program yang dijanjikan saat berkampanye dapat terwujudkan.
"Kebijakan populis yang mempersatukan kepentingan masyarakat harus dilakukan Anies-Sandi agar program dapat berjalan," kata Trubus ketika dihubungi pada Minggu (15/10/2017).
Menurut Trubus, agar mendapatkan kebijakan populis, Anies-Sandi harus terus mendata permasalahan dengan terjun langsung ke lapisan bawah masyarakat sebagaimana pernah dilakukan Presiden Soeharto pada era Orde Baru.
"Bahkan saat itu Soeharto sampai menginap di rumah warga. Tapi memang tak terlalu ramai (diberitakan) di media karena media belum seperti sekarang," kata Trubus.
Keuntungan mengikuti gaya Soeharto adalah Anies-Sandi akan tahu kebijakan populis apa yang mesti dijalankan.
Apabila hanya berkoar-koar di Balaikota DKI Jakarta, lanjut Trubus, rantai komando antara elit dan lapisan masyarakat paling bawah terputus.
Akibatnya program tak berjalan dan hanya berbentuk pencitraan seperti yang terjadi selama ini.
"Kalau mau ya harus seperti itu. Kalau dia tidak mau turun dan hanya berkoar-koar di balai kota, sulit," ujar Trubus.
Trubus juga menyarankan agar Anies-Sandi dapat membangun suasana kondusif di jajarannya dan DPRD mengingat fraksi pendukung Anies-Sandi di DPRD hanya dua partai.
Hal ini akan teruji dalam kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang dilantik bersamaan penyusunan anggaran.
Segala program kegiatan yang disusun dan dibahas di DPRD itu harus didukung dengan pendapatan dan biaya lainnya agar dapat terlaksanakan.
Misalnya DP 0 Rupiah atau O persen yang tentu bila dimasukan pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 akan mengakibatkan kegiatan lain tersingkirkan.
"DP 0 persen rumah tidak bisa masuk pada anggaran 2018 karena anggaranya besar. Ini harus diatasi, kalau tidak program itu hanya jadi slogan saja," ungkap Trubus.
Tribunnews.com
Anies-Sandi
Re-Post by http://migoberita.blogspot.co.id/ Senin/16102017/06.45Wita/Bjm
