Kompas.com - 22/07/2017, 08:32 WIB
KOMPAS.com - Sorotan terhadap organisasi Hizbut Tahrir tidak hanya terjadi di Indonesia, yang akhirnya dibubarkan pemerintah karena dianggap tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila. Di sejumlah negara lain, Hizbut Tahrir sebelumnya telah dilarang, seperti yang dilakukan beberapa negara di Timur Tengah.
Di Inggris pernah muncul wacana untuk melarangnya, tapi hingga 2017 keputusan pelarangan atas organisasi ini tak kunjung dikeluarkan secara resmi. Padahal, sejumlah pihak yakin Hizbut Tahrir "mempromosikan rasisme dan kekerasan", yang dibantah para pengurus atau pegiat Hizbut Tahrir. "
Tak satu pun anggota Hizbut Tahrir yang pernah diadili apalagi dinyatakan bersalah dalam kasus terorisme," kata anggota Hizbut Tahrir dan juru bicara organisasi ini di Australia, Uthman Badar, kepada koran Inggris The Guardian.
Usulan pertama pelarangan Hizbut Tahrir muncul setelah serangan teror di London pada Juli 2005, yang mendorong pemerintah pimpinan Perdana Menteri Tony Blair berencana melarang semua organisasi radikal. Pelarangan diurungkan karena pemerintah akhirnya menyimpulkan tidak ada dasar hukum yang kuat. Pengamat Islam di Universitas Exeter, Dr Syahrul Hidayat mengatakan, dalam konteks ini pemerintah Inggris menghadapi dilema. "Di Inggris ada prinsip bahwa pelarangan atas kelompok atau organisasi harus terkait dengan pelanggaran hukum. Di Inggris tidak ada bukti bahwa Hizbut Tahrir melanggar hukum," kata Syahrul kepada BBC Indonesia, Kamis (20/7/2017). "Kalau soal ideologi, susah melarang ideologi karena itu bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat atau kebebasan berkumpul," tambah dia.
Bisa makin berkembang
Alasan kemungkinan Hizbut Tahrir mendirikan kekhilafahan Islam juga kurang kuat untuk dijadikan alasan pelarangan. "Soal keinginan Hizbut Tahrir mendirikan kekhalifahan atau negara Islam, kalau memang dianggap tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinannya terwujud di Inggris, lalu mengapa perlu dilarang?" lanjut Syahrul. Upaya pelarangan kedua dilakukan pada 2009 ketika manifesto Partai Konservatif, yang ketika berstatus oposisi, menyebutkan pemerintah Konservatif akan melarang organisasi 'yang mempromosikan atau menyebar kebencian atau ideologi kekerasan di masyarakat seperti Hizbut Tahrir'. Partai Konservatif akhirnya berkuasa namun janji untuk membubarkan Hizbut Tahrir tak dilakukan.
Hal yang dilakukan PM David Cameron adalah melarang kegiatan kelompok ekstrem di perguruan tinggi dan melarang orang-orang yang berpandangan ekstrem untuk tampil di media. Agaknya pemerintah memilih bersikap hati-hati menanggapi wacana pelarangan Hizbut Tahrir. Mungkin saja pemerintah Inggris tak ingin melihat organisasi ini bertambah besar setelah dilarang. "Pelarangan akan membuat Hizbut Tahrir berkembang... pelarangan di sejumlah negara mereka anggap sebagai kehormatan, sebagai tanda legitimasi dan bukti ada yang khawatir dengan ideologi yang mereka usung," kata pengamat politik asal Australia, William Scates Frances.
Tak lagi berpengaruh
Faktor lain yang mungkin mendorong pemerintah Inggris membiarkan Hizbur Tahrir adalah analisis lembaga kajian Quilliam Foundation. Lembaga yang banyak melakukan studi tentang radikalisme ini mengatakan pengaruh Hizbut Tahrir telah jauh menurun. "(Pengaruh) Hizbut Tahrir telah jauh menurun, mereka tak lagi berpengaruh," kata juru bicara Quilliam Foundation kepada The Guardian. "Konferensi tahunan Hizbut Tahrir beberapa waktu lalu di Tower Hamlet, London Timur, hanya dihadiri oleh sekitar 200 orang. Beberapa tahun lalu, konferensi seperti ini bisa dihadiri ribuan orang," katanya.
Pengamat Islam di Universitas Exeter Dr Syahrul Hidayat mengatakan visi mendirikan negara atau kekhalifahan berdasar sistem Islam 'tak dipandang menarik'. "Kalau hanya mengandalkan ide, bagaimana mereka akan mendirikan negara berdasarkan sistem Islam, sementara mereka menolak berpartisipasi dalam sistem politik yang ada karena mereka anggap tidak Islami," kata Syahrul.
Sumber Berita : https://internasional.kompas.com/read/2017/07/22/08325261/dilarang-di-indonesia-mengapa-hizbut-tahrir-langgeng-di-inggris-?page=all
HTI dan PKI Sebenarnya Sehati
Indonesia dengan Inggris pernah menjadi dua negara yang paling diincar oleh Hizbut Tahrir. Di mata mereka, kedua negara itulah yang memberikan ruang lebih leluasa untuk mereka hidup, bergerak, dan berkembang. Di Indonesia sendiri, mereka mengindonesiakan diri dengan melekatkan nama negara ini pada nama partai mereka hingga menjadi Hizbut Tahrir Indonesia.Mereka berhasil. Setidaknya mereka berhasil mencitrakan diri sebagai sebuah gerakan yang memperjuangkan Islam, dan mampu meyakini banyak orang bahwa mereka ada dan bergerak semata-mata untuk memperjuangkan dienullah (agama Allah).
Di sisi lain, ada ganjalan yang terdapat di organisasi ini hingga mereka pun menuai sorotan, terutama dari kalangan intelektual yang memahami sejarah pergerakan di berbagai belahan dunia. Mereka mencium gelagat, ada usaha internasionalisasi yang sedang digerakkan oleh organisasi tersebut. Itulah yang kemudian dan digaungkan, hingga belakangan penolakan terhadap HTI mulai menyeruak, hingga pemerintah pun menutup pintu untuk organisasi ini.
Ada persoalan, sebagian kalangan politik justru menjadikan terjegalnya langkah HTI di negeri ini menjadi jalan bagi mereka mengembuskan hasutan hingga agitasi bahwa pemerintah membenci Islam, dan pemerintah membungkam kekuatan Islam.
Di tingkat akar rumput hasutan hingga agitasi itu lumayan mendapatkan tempat. Bahkan tidak sedikit yang--jika ditilik mendalam--begitu meyakini bahwa HTI adalah organisasi Islam, dan membenci organisasi ini sama artinya membenci Islam.
Di sinilah HTI bisa dikatakan berhasil. Sebab mereka mampu membawa pengaruh hingga ke elite politik negeri ini sendiri. Terbukti, ada banyak elite politik yang memperlihatkan sikap kompromis dengan mereka, dan menunjukkan sikap bersahabat terhadap organisasi ini.
Sikap elite politik yang kompromistis terhadap HTI sekilas memang dapat terasa sebagai sekadar sebuah langkah politik saja. Sebab jika mereka menunjukkan simpati terhadap organisasi ini, maka publik awam dan garis keras bisa teryakinkan bahwa elite-elite tersebut memang memiliki keberpihakan terhadap Islam.
Inilah yang belakangan menjadi sebuah narasi: bahwa berpihak terhadap HTI berarti berpihak terhadap Islam, dan menolak HTI berarti menolak Islam. Di sinilah pekerjaan pemerintah menjadi rumit, karena langkah mereka mengadang HTI yang sejatinya justru untuk menjaga negeri ini sendiri agar terbuka untuk semua anak bangsa dari agama dan suku bangsa apa saja, tersandung oleh elite-elite politik di luar pemerintah.
Ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Smith Al Hadar, pengamat Timur Tengah, bahwa HTI memang memiliki ciri tersendiri dalam memanfaatkan kesempatan. HTI yang memang memiliki cita-cita memperjuangkan khilafah, akan memanfaatkan perseteruan elite politik di sebuah negara untuk memuluskan rencana mereka.
Smith, melansir BBC.com (19 Juli 2017), mencontohkan dengan yang terjadi di negara-negara Arab sendiri. Menurutnya, di Arab, Hizbut Tahrir memanfaatkan oposisi sampai dengan militer agar bisa mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang berkuasa. Mereka akan melakukan kolaborasi dengan kedua unsur partai politik hingga militer dan mereka sendiri akan menjadi ujung tombak pemerintahan baru.
Beruntungnya di Arab, menurut Smith, karena di sana sudah mulai semakin menguatnya nasionalisme. Ketika nasionalisme menguat, maka langkah Hizbut Tahrir akan tersendat atau bahkan berhenti sama sekali.
Petunjuk lain yang juga diungkapkan oleh pengamat dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) tersebut adalah ciri Hizbut Tahrir yang memang lihai memanfaatkan keadaan. Meskipun mereka dilarang pun, anggota organisasi tersebut bisa saja menyusup ke dalam organisasi lain.
Berkaca ke dunia Arab pula, keberadaan Hizbut Tahrir akhirnya justru diberangus karena ketika mereka ada maka ritme masyarakat di sebuah negara dipastikan akan terganggu. "Jadi lebih baik dilarang sekalian karena kalau mereka mampu, mereka bisa gunakan kekerasan di dalam membentuk pemerintahan," kata Smith, kepada BBC. "Ini yang kemudian menjadi alasan penting bagi pemerintahan di Arab untuk membubarkan Hizbut Tahrir."
Tercatat, sejauh ini beberapa negara yang acap diidentikkan dengan negara Islam pun menolak keberadaan organisasi itu, seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Libya, Yordania, hingga Turki menegaskan penolakan terhadap Hizbut Tahrir. Cukup menjadi bukti, bahwa negara-negara itu masih mampu dengan jernih melihat bagaimana bahayanya jika organisasi yang getol membawa nama agama tersebut dibiarkan.
Apalagi karena sejak awal berdiri pun organisasi ini sudah memperlihatkan kekhasan mereka untuk melawan hingga membenturkan diri dengan kebijakan negara di mana mereka berada. Maka itu juga Uzbekistan, Kirgistan, hingga Rusia juga berada di barisan negara yang menolak organisasi tersebut seperti halnya Arab Saudi dan Mesir.
Apa yang dilakukan oleh negara-negara yang menolak Hizbut Tahrir itu tentu saja karena mereka ingin mencegah riak-riak yang dapat saja timbul. Sebab dalam pandangan Hizbut Tahrir hanya konsep yang mereka usung sajalah (khilafah) sebagai pijakan paling benar dalam bernegara. Sedangkan masing-masing negara tentu saja sudah memiliki pegangan masing-masing yang telah disesuaikan dengan berbagai realitas hingga kemajemukan yang mereka miliki.
Tidak mengherankan jika salah satu negara tetangga yang juga terkenal sebagai negara yang menonjolkan keislamannya seperti Malaysia pun menolak Hizbut Tahrir. Per 17 September 2015, pemerintah Malaysia telah menetapkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang. Tidak itu saja, bahkan kepada siapa saja yang terbukti menjadi pengikut organisasi tersebut akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas.
Gbr: Suaraislam.com
\
Di sinilah persoalan lain menyeruak, yang tidak lepas dari andil beberapa elite yang melihat kebijakan melarang keberadaan HTI sebagai celah untuk mencuri simpati masyarakat awam. Incaran elite yang menentang pelarangan HTI tentunya adalah masyarakat yang masih potensial dimanfaatkan untuk mendulang suara yang dibutuhkan kubu politik mereka.
HTI Mirip PKI
Sebagai strategi politik, memanfaatkan HTI untuk sebuah kepentingan politik memang sekilas sah-sah saja. Apalagi terbukti, selama ini isu tersebut terbilang berhasil membuat masyarakat termakan perasaan yakin bahwa pemerintah anti-Islam hingga vonis pemerintah memusuhi Islam.
Jika menyimak perbincangan yang viral di berbagai media sosial pun, kian meyakinkan bahwa HTI telah menjadi senjata bagi sebuah kekuatan politik untuk memburu simpati dan perhatian publik. Bagi elite politik, terlepas sebagian mereka dari kalangan nasionalis, namun keberadaan isu terkait organisasi itu adalah sebuah alat bantu penting untuk menghantam pemerintah.
Terlebih lagi pemerintah pun terbilang "terlalu ramah". Setidaknya di berbagai media sosial, beberapa figur publik yang memainkan isu dan narasi yang berisiko memunculkan perpecahan itu--berupa tuduhan bahwa pemerintah memusuhi Islam--masih aman-aman saja mengembuskan isu tersebut.
Bahkan mereka--sebagian besar adalah kubu oposisi atau simpatisan--berusaha mengaburkan ancaman HTI dengan meniupkan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Sementara jamak diketahui, PKI sendiri sudah jauh-jauh hari masuk ke dalam kuburannya. Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menandai "kematian" organisasi komunis itu masih berlaku.
Maka itu, sejatinya posisi PKI dan HTI dapat dikatakan setara, karena memang keduanya sama-sama tidak mendapatkan izin lagi dari negara. Sayangnya, permainan segelintir elite politik, cenderung mengajak melihat satu sisi saja. Mereka memunculkan kesan bahwa yang memusuhi HTI adalah PKI, dan ini masih terus digaungkan di berbagai media sosial.
Bahkan belakangan, peniup isu tersebut kian berani saja, dan bahkan ada beberapa yang melemparkan framing bahwa pendukung pemerintah sama saja sebagai pendukung PKI. Lagi-lagi, peniup isu tersebut yang beredar di berbagai media sosial, misalnya, masih bisa melakukan pekerjaan mereka dengan aman-aman saja.
Sekilas dapat dipahami bahwa pemerintah ingin bersikap agar tidak ada tindakan-tindakan berlebihan, meskipun tuduhan-tuduhan itu sendiri sudah sangat melampaui batas. Tindakan tegas pemerintah dapat saja menjadi senjata sebagian elite politik mengembuskan isu seperti yang getol muncul akhir-akhir ini, bahwa pemerintah represif hingga diktator.
Padahal, jika dilihat lagi lebih jauh, membiarkan peniup isu yang membodohi masyarakat sama saja memberikan keleluasaan kepada kalangan yang terlalu haus kekuasaan untuk menghancurkan negeri ini. Sebab isu-isu itu terbukti mampu memantik emosi, kemarahan, kejengkelan, dan berbagai sikap yang berpotensi membawa bahaya. Jika emosi itu makin membesar, dapat saja suatu waktu nanti akan menjadi api yang terlalu sulit untuk dikendalikan.
Sebab, bukan rahasia lagi jika emosi sudah terlalu membuncah, maka nalar dan pikiran jernih justru musnah. Anda mungkin belum lupa, bagaimana baru-baru ini seorang remaja yang mendukung satu tim sepak bola pun bisa dibunuh secara keji. Hanya berbeda klub sepak bola saja bisa melahirkan kekejian seperti itu. Sekarang bayangkan dengan makin leluasanya narasi-narasi yang justru menutup-nutupi bahaya HTI, dan membawa-bawa dongeng PKI, yang bisa memantik emosi, apakah bisa menjamin kekejian seperti itu takkan terjadi?
Kita berharap, sudahlah HTI dan PKI sama-sama sudah mati. Sekarang yang diperlukan adalah menghidupkan pikiran jernih dan kemauan politik yang mencerdaskan. Perbedaan politik semoga tidak menjadi alasan untuk saling hantam hingga masyarakat awam pun ikut-ikutan main hantam. Cukuplah organisasi-organisasi yang berpotensi merusak untuk tidak hidup lagi, namun cinta untuk negeri ini dan penghuninya tetap hidup.***
Sumber Berita : https://www.kompasiana.com/soefi/5baa22d043322f7f4e6c6982/hti-dan-pki-sebenarnya-sehati?page=all
HTI Harus Menang, Kalau Tidak Mereka Habis Tahun Depan
Juli 2017 adalah bulan mimpi
buruk bagi Hizbut Tahrir Indonesia. Tanpa mereka duga-duga,
pemerintah mencabut status badan hukum organisasi ini selamanya. HTI kini
menjadi organisasi terlarang, persis PKI. Alasan pemerintah, aktivitas HTI
dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan
dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
Ini jelas menyesakkan. HTI
sendiri ibarat masakan baru setengah matang. Mereka memang sudah menyusup di
mana-mana tapi waktunya untuk bergerak belum sempurna.
Banyak laporan intelijen masuk
bahwa Hizbut Tahrir Indonesia sudah sangat kronis pergerakannya. Mereka
mengadakan seminar di mana-mana tentang mengganti sistem negara. Mereka bahkan
sudah melakukan kaderisasi sampai dalam sehingga banyak universitas negeri
terkenal yang terkena dampaknya.
Bahkan Komjen Pol Suhardi Alius
sudah memberikan peringatan, "Di Jawa Timur, ada dosen mengintimidasi
nilai kepada mahasiswanya kalau tidak ikut kelompoknya itu," katanya. Ini
menandakan pergerakan HTI memang ganas dan masif di dunia pendidikan terutama
pendidikan tinggi.
Menghabisi ideologi HTI memang
tidak semudah membubarkan organisasinya. Ideologi HTI bahkan sudah menjadi
agama baru bagi pengikutnya bahwa sistem di Indonesia adalah sistem thogut dan
kafir sehingga wajib diperangi. Karena itu sejak lama HTI mengkader
"tentara-tentaranya" untuk bisa menguasai elemen-elemen penting
aparat dan pemerintahan.
Ini ibarat kanker yang sudah
merusak terlalu dalam. Menyembuhkannya tidak bisa main amputasi begitu saja,
nanti negeri ini pincang. Harus ada proses setahap demi setahap menguasai
kembali pilar-pilar yang rusak dan sudah terkontaminasi mimpi negeri Islam.
Karena itulah HTI berpacu dengan
waktu....
Waktu mereka pendek sekali, hanya
sampai 2019 ini. Pertaruhan mereka, jika 2019 Jokowi menang kembali, maka
jaringan mereka akan benar-benar dihabisi. Bahkan sangat mungkin
pentolan-pentolannya dipenjara karena mempunyai itikad mengubah dasar negara.
Disahkannya Perppu Ormas menjadi
Undang-Undang menjadikan momok bagi HTI. Dengan Undang-Undang itu, maka polisi
berhak menangkap anggota HTI jika masih terkait organisasi terlarang itu,
karena memicu radikalisme dan terorisme.
Dan tempat perlindungan terbaik
bagi HTI adalah partai oposisi Jokowi. Mereka masih mendapat pembelaan dari
partai-partai oposisi karena menjelang Pilpres ini partai itu butuh suara HTI
yang diperkirakan berjumlah 2 juta orang anggota.
Maka jadi tidak heran ketika
Ismail Yusanto dekat dengan Mardani Ali Sera dari PKS dengan mengeluarkan video
deklarasi mereka bersama dengan bahasa "ganti sistem" oleh jubir HTI
itu.
HTI paham, bahwa jika masuk
periode kedua, Jokowi tidak main-main lagi. Ia akan pakai "tangan
besi" kepada ormas yang berniat mengubah Pancasila. Toh, Jokowi tidak akan
kepilih lagi, jadi sekalian hajar sampai tak bersisa lagi.
HTI harus menang, jika tidak
mereka akan tinggal kenangan. Mimpi negeri khilafah itu hanya akan ada di
buku-buku panduan saja. Sedangkan ruang gerak mereka semakin sempit karena
pemerintah mengawasi mereka dengan ketat sekali.
Hanya Indonesia harapan Hizbut
Tahrir sekarang ini, karena di banyak negara mereka sudah tidak bisa bergerak
lagi karena dilarang.
Itulah kenapa saya pernah
mengatakan, bahwa Pilpres 2019 ini sejatinya bukan tentang Jokowi versus
Prabowo. Ini adalah pertarungan NKRI versus HTI.
Anda di barisan mana? Seruput
dulu kopinya.
BONGKAR! Skandalsandiaga.com Dibuat oleh Pemuja Rizieq dan Anti Islam Nusantara
Belakangan beredar viral web skandalsandiaga.com,
web ini berisi fitnah-fitnah tidak masuk akal ke Sandiaga sebagai
Cawapres Prabowo. Fitnah tentang skandal perselingkuhan Sandiaga dengan
perempun berinisal MB. Sontak kubu Gerindra dan koalisinya menyebut
bahwa itu adalah fitnah paling kejam. Kubu Jokowi juga bereaksi dan
meminta Kominfo segera menutup web tersebut.
Secara
politik, Sandiaga cukup diuntungkan. Karena setelah ini kubu Prabowo
akan merasa terdzolimi. Meski tak menyebut siapa pembuatnya, tapi jelas
rasa terdzolimi tersebut diarahkan pada kubu Jokowi, karena Jokowi
adalah satu-satunya lawan di Pilpres 2019.
Fadli
Zon langsung berkomentar, “Kami kan udah tahu semua siapa itu pusat
hoax nasional. Yang gitu-gitu pasti kan pusat hoax nasional yang buat
tuh.”
Sementara Abdul Kadir Kardin, wakil ketua tim kampanye Jokowi Amin meminta agar pihak Prabowo Sandiaga segera melaporkan web skandalsandiaga.com
ke Polisi, agar bisa segera ditindak sesuai prosedur. Karena tanpa
pelaporan, maka web ini hanya akan diblokir dan tidak bisa diakses, tapi
kita tidak pernah tau siapa biang kerok dan pembuatnya.
Apa
yang diucapkan oleh Abdul Kadir Karding adalah sebuah solusi, agar
tukang fitnah bisa dihukum, dan menjadi pembelajaran bagi kita semua.
Dan kubu Prabowo Sandiaga sudah seharusnya melaporkan web tersebut ke
Polisi.
Tracking jejak digital
Semua
produk dunia digital sejatinya terbuka lebar, tanpa sekat dan rahasia.
Seseorang bisa saja menyembunyikan identitasnya saat membuat web, tapi
dia mustahil menghapus jejak digitalnya selama bertahun-tahun. Karena
terlalu banyak.
Dari hasil penelusuran saya, web skandalsandiaga.com
ini dibuat di Probolinggo, di sebuah institusi pendidikan yang merupakan
cabang dari sebuah institusi pendidikan di Bogor. Dibuat pada tanggal
21 September 2018, atau 4 hari yang lalu, tepat saat pengudian nomer
urut untuk Capres Cawapres 2019.
Dari mana saya bisa tahu? Karena web skandalsandiaga.com
ini memilih cloudflare sebagai hosting atau penyimpanan data. Biasanya
cloudflare membagi segmen terpisah dalam 1 Internet Protocol adress (IP)
yang sama. Misalkan slot untuk Indonesia 1, negara lain juga 1. Hampir
tidak mungkin dalam IP yang sama diisi oleh dua akun cloudflare dari
negara yang sama. Karena ini akan membuat servernya sibuk karena
mengurus web dari satu negara yang sama.
Sehingga
dapat disimpulkan, web-web dengan bahasa yang sama, pasti di bawah satu
akun cloudflare, satu pemilik, satu tagihan. Saya pikir pembuat web
skandalsandiaga tidak menyadari ini, atau malas untuk membuat akun baru
karena perlu verifikasi nama dan pilih metode pembayaran lagi. Sehingga
meski web skandalsandiaga.com
ini anonim, tidak ada kontak dan nama pembeli domainnya karena
dirahasiakan, tapi jejak digitalnya terekam jelas. Bahkan saya bisa
dapatkan email, nomer HP, BBM dan nomer WA bisnis yang aktif saat ini.
Setelah saya cari tahu siapa sosok di balik pembuat atau pengelola web skandalsandiaga.com
ini, rupanya dia adalah orang anti Jokowi. Melalui sebuah fanspage
institusi pendidikan yang dikelolanya, dia sempat membagikan artikel
dari kiblat.net terkait bahasan: pakar kristologi jelaskan strategi
penghancuran Islam. Kita tahu web tersebut adalah salah satu web manusia
hastag.
Saya juga menemukan postingan yang
membahas penolakan terhadap konsep Islam Nusantara yang digagas oleh NU.
Diposting Agustus 2015. Dan yang paling miris adalah, 26 Juli 2015,
fanspage institusi pendidikan ini membagikan artikel dari web habibrizieq.com
(saat ini sudah diblokir) yang berisi tentang kasus kebakaran kios dan
musholla di Tolikara Papua, yang oleh web provokatif tersebut dikaitkan
dengan GIDI (Gereja Injil di Indonesia), dan mengancam umat Islam akan
menutup semua gereja GIDI dan menurunkan semua plang nama GIDI di
manapun di seluruh Indonesia, usir dari perkampungan, serta himbauan
untuk mengejar pentolan GIDI untuk diberi pelajaran.
Sengaja
saya sembunyikan nama institusi pendidikan terkait, karena bisa jadi
ini hanya ulah oknum admin atau guru yang memiliki kecenderungan politik
atau ormas tertentu dan tidak ada kaitannya dengan sikap lembaga atau
pimpinan. Meski di sisi yang lain juga bisa karena memang lembaga
pendidikan ini punya afiliasi politik dengan salah satu partai kardus
sapi. Untuk mengetahui hal ini, informan Seword di sekitar lembaga masih
menyelidiki dan nanti mungkin akan menyampaikan penemuannya.
Pembuat web skandalsandiaga.com
ini bisa saja karena disuruh oleh partai atau ormas, bisa juga karena
inisiatif sendiri. Untuk mengetahui hal ini, apakah suruhan atau
inisiatif sendiri, bisa kita lihat dari respon dan sikap koalisi partai
oposisi. Jika benar dilaporkan dan mengawal polisi untuk menuntaskan
kasus ini, berarti web tersebut memang dibuat atas inisatif sendiri.
Tapi jika tidak dilaporkan, atau dilaporkan dan dibiarkan, mungkin
memang itu strategi kampanye hitam false flag operation, menyerang diri
sendiri agar merasa didzolimi dan mendapat simpati masyarakat. Namun
pada intinya pembuat web tersebut adalah orang yang anti Islam
Nusantara, anti pemerintah dan pemuja Rizieq.
Sumber Opini : https://seword.com/politik/bongkar-skandalsandiagacom-dibuat-oleh-pemuja-rizieq-dan-anti-islam-nusantara-GXDNuWYL7
Memalukan! Pendukung Prabowo-Sandi Sebar Fitnah Rezim Jokowi Blokir Pintu Masjid Istiqlal!
Kapan
sih kapoknya bikin hoax dan fitnah? Lagian mbok ya bikin hoax itu yang
cerdas dikit gitu. Jadi lama baru ketahuan. Kalau yang ecek-ecek gini
kan bikin malu jadinya. Yang disasar Masjid Istiqlal. Masjid terbesar,
icon Kota Jakarta yang sudah berdiri puluhan tahun. Warga Jakarta yang
non-muslim pun ada yang paham soal akses keluar masuk Masjid Istiqlal
ini. Karena letaknya kan di pusat kota dan aturan-aturan dasar seperti
itu sih wajar bagi para warga kota besar yang taat aturan dan disiplin.
Saya kira masjid besar di daerah di luar Provinsi DKI Jakarta pun
biasanya membatasi jumlah akses keluar masuk masjid, dengan tujuan
menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan wilayah masjid.
Entah
orang dari mana yang pertama kali bikin video ini. Saya melihat video
ini pertama kali di Facebook. Dan ternyata sudah disebarkan di Twitter,
oleh siapa lagi kalau bukan pendukung Prabowo – Sandiaga. Dilansir detik.com,
di dalam video itu tampak beberapa orang yang menyelip di sela-sela
pagar untuk keluar. Seorang pria yang merekam video itu mengaitkan
ditutupnya pagar Masjid Istiqlal dengan rezim saat ini. "Sekarang
pengurusnya cukup zalim ya. Mau ke masjid saja diblokir. Kayak gini nih
pengurus Masjid Istiqlal. Mau ke masjid harus lewat pintu utama
sementara ini masjid, masjid umat Islam. Subhanallah. Kita doakan rezim
negeri ini cepet tumbang sehingga masjid ini benar benar dapat
dimanfaatkan," kata pria yang merekam video tersebut.
Sebuah
akun Facebook bukan kampret, mengunggah videonya sebagai informasi atas
adanya hoax/fitnah ini kepada para netizen. Sekali lagi akun Facebook
ini bukan kampret yaa…
Namun, yang menyebarkan video tersebut di Twitter, adalah pendukung Prabowo – Sandiaga. Terlihat dari profil akunnya.
Ini cuitan yang menyebarkan video itu di Twitter :
Ada apa dgn rezim ini... Dl masjid istiqlal terbuka luas utk umat muslim maupun non muslim yg ingin beribadah maupun berwisata dr daerah2 maupun dr luar. Tp skrg pintu pagar masjid mulai membatasi umat utk msk kedlm masjid... pic.twitter.com/It7LPeqg8p— My name is Elang (@elang766) September 24, 2018
Selain itu, di youtube.com, video ini juga ikut disebarkan untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi.
(Facebook.com – sumber: akun Levy Abubakar Madila Nasution)
Dilansir detik.com,
klarifikasi diberikan oleh Kepala Protokol Masjid Istiqlal Abu
Hurairah. Dia mengatakan video tersebut memperlihatkan peristiwa pada
Minggu (23/9) lalu. "Itu saat ada kajian Ustaz Yusuf Mansur di Masjid
Istiqlal dan jemaah yang terlihat dalam video tersebut adalah jamaah
yang hendak keluar menuju Juanda namun malas melalui pintu gerbang
utama," kata Abu.
Abu Hurairah mengatakan setiap
Minggu dan saat ada kajian rutin yang jemaahnya membeludak, jumlah
pedagang di lingkungan Masjid Istiqlal juga membeludak. Untuk
mengantisipasi masuknya pedagang, pihak keamanan lalu menutup seluruh
pintu gerbang dari arah Jl Juanda dan jemaah diminta masuk melalui pintu
utama di gerbang Al-Fattah. "Tidak benar kalau yang ditutup adalah
gerbang utama dan jemaah ditahan untuk tidak masuk ke dalam Masjid
Istiqlal, bahkan secara logika pun tidak mungkin pengurus yang 100%
muslim melarang saudaranya yang muslim juga untuk beribadah di masjid
Allah," tegasnya.
Abu
Hurairah menegaskan pintu gerbang Juanda ditutup untuk mengurangi akses
para pedagang yang membeludak dari arah Jl Juanda. Dia mengatakan ini
upaya pengurus untuk mewujudkan Masjid Istiqlal yang bersih. "Sebenarnya
bukan sekali ini saja pintu gerbang Juanda ditutup. Bagi jemaah yang
sering ke Masjid Istiqlal dari arah Juanda pasti sering menemukan
gerbang Juanda tertutup dan jemaah diminta untuk masuk melalui pintu
utama," ungkap Abu.
Iya, bagi yang sering, dan
bagi warga Jakarta. Kemungkinan yang membuat video itu bukan warga
Jakarta. Kalau warga Jakarta beneran, masak kuper gitu. Memang niatnya
jelek sih, jadi cepat terbongkar. Masih kah Prabowo berharap menang jika
para pendukungnya modelnya seperti ini? Pertama, suka bikin fitnah
dengan menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi. Kedua, tidak mau
disiplin. Mentang-mentang yang didatangi adalah masjid, dikira kayak
masjid di (maaf) kampung. Padahal di daerah asal saya di pulau seberang
sana juga berlaku aturan ketat satu pintu akses buat masuk ke area
masjid. Nah ini orang dari manaaa ya?
Sumber Opini : https://seword.com/umum/memalukan-pendukung-prabowosandi-sebar-fitnah-rezim-jokowi-blokir-pintu-masjid-istiqlal-oPKIWiroj
Sri Mulyani Menyindir Mahasiswa, Eh Yang Kena Malah Sandiaga! Wkwkwk!
Pilpres
2019 kali ini memang kocak koplak gimana gitu ya. Mungkin kalau waktu
itu Prabowo menerima hasil rekomendasi ijtimak ulama 1, yakni Salim
Segaf Al Jufri dari PKS menjadi cawapres (karena Ustaz Abdul Somad kan
nggak mau katanya), kondisinya nggak akan sekocak ini. Akan lebih
serius. Narasi-narasi yang dibangun lebih menjurus ke “peperangan”
dengan balutan agama. Seruan jihad di sana sini akan banyak dilontarkan
ketimbang cerita “Ibu Lia habis duit Rp 100 ribu di pasar cuma dapat
cabai dan bawang” atau “tempe setipis kartu ATM”. Ya nggak tahu gimana
caranya nanti Prabowo menghimpun suara generasi milenial muda, jika
cawapresnya dari PKS itu.
Kenyataannya, yang
dipilih adalah Sandiaga Uno. Yang kelakuannya ketika menjabat sebagai
Wakil Gubernur DKI Jakarta juga rada-rada konyol. Sok tahu sih iya.
Masih ingat kan dengan blunder besarnya menyamakan pemerintahan Presiden
Jokowi di Indonesia dengan pemerintahan (mantan) Perdana Menteri
Malaysia Najib Razak yang terkenal korup itu? Akhirnya Sandiaga mendapat
peringatan (warning) dari Kemendagri. Dari kasus ini saja kita
bisa menakar bagaimana kualifikasi seorang Sandiaga. Mungkin dia ini
sebagai pengusaha pintar dan aktif berorganisasi. Namun dia masih kagok
dan tidak paham caranya menjadi pejabat publik. Atau jangan-jangan juga
masih kurang paham tupoksi (tugas pokok dan fungsi) seorang kepala
daerah?
Jadi
setiap kali Sandiaga melontarkan kritik, maaf, saya kok jadi ketawa.
Dia selalu menganggap penonton dan pendengar kritiknya itu adalah
kalangan emak-emak yang biasanya mengkerubutinya, minta foto selfie atau
wefie. Dia kira kalau mau kritik ya tinggal ngomong aja. Nggak perlu
ditunjang data dan fakta. Kalaupun perlu fakta, dia tinggal sebut nama
Bu Narti, Bu Lia, dan Ibu-Ibu lainnya. Disertai dengan cerita-cerita
macam Rp 100 ribu ke pasar hanya dapat cabai dan bawang, terus akhirnya
bertengkar sama suaminya. Dia kira 260 juta penduduk Indonesia itu akan
menelan mentah-mentah cerita model itu. Kasihan bener ya rakyat
Indonesia yang sudah sekolah tinggi-tinggi, emak-emak yang cerdas
beneran, dan para karyawan kantor yang educated dan qualified.
Apa
bedanya omongan Sandiaga dengan para mahasiswa demo itu ya? Yang
menuntut ini itu terhadap pemerintah, tanpa tahu kalau sebenarnya
pemerintah pun sudah melakukan hal itu jauh-jauh hari sebelumnya.
Misalnya menjaga kestabilan harga bahan pokok. Ada lagi para mahasiswa
yang menuntut pemerintah menyelamatkan demokrasi Indonesia, entah
maksudnya apa. Apakah demokrasi di Indonesia sedang jatuh? Sedang
terluka? Sedang galau? Mereka juga menuntut Jokowi turun, lalu mereka
membakar pocong dan foto Jokowi. Maksudnya apa?
Lihat
saja contoh kritik Sandiaga. Dia menuding pemerintah mengontrol dan
mendikte data kemiskinan dan data pengangguran. Pengontrolan data itu,
kata dia, membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran seolah-olah turun,
padahal berbeda dengan kenyataan di lapangan. Padahal independensi BPS
(Badan Pusat Statistik) itu ada aturan dan undang undangnya. Konyolnya, ketika
masih menjadi Wagub DKI Jakarta, Sandiaga memakai data kemiskinan dari
BPS untuk menyebut turunnya angka kemiskinan di DKI Jakarta. Kan ngaco! Tuh ada artikel beritanya di bawah ini.
Yang
terakhir ini, Sandiaga sok mengkritik pembangunan infrastruktur.
Katanya tidak terlalu berdampak langsung pada penyediaan lapangan kerja.
"Tidak memiliki efek yang signifikan dan substansial," ujarnya. Tapi
dia sendiri kalau ditanya program penciptaan lapangan pekerjaan, hanya
bisa menyebut program OK OCE, yang di Jakarta saja nggak jelas nasibnya.
Itu di Jakarta lho, yang infrastrukturnya bagus. Kalau di pelosok mau
bikin OK OCE Mart di dalam hutan yang nggak ada jalannya, gimana cara?
Oleh
karena itu, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani melontarkan pesan
sindiran pada para mahasiswa yang berdemo. Yang kena justru Sandiaga!
Menurut Sri Mulyani, banyak masyarakat Indonesia memiliki kemampuan
untuk mengidentifikasi masalah, dalam hal ini berkaitan dengan
perekonomian negara. "Ahli mencari masalah itu banyak sekali, menyatakan
Indonesia belum begini atau belum begitu,” ujarnya. Kepada mahasiwa Sri
Mulyani meminta agar sebelum mengkritik mereka membaca sejumlah data
dari berbagai sumber. "Yang paling penting meningkatkan kualitas
mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa harus banyak membaca data,” kata Sri
Mulyani.
Nah, Sandiaga coba didengar itu.
Sebelum mengkritik, banyak baca data dulu.Juga cek jejak digital diri
sendiri ya. Biar nggak malu-maluin kalau kebongkar plin-plannya.
Jakarta ada Gabener, Sumut ada Galakbener
Hahahaha!
Ada sebuah komentar yang penulis dapatkan dari postingan artikel penulis yang berjudul Edy dan Anies adalah Gubernur Salah Pilih. Penulis tertawa terbahak-bahak sampai kumis penulis bergoyang-goyang dan bergetar tidak karuan.
Seorang netizen menulis bahwa di Jakarta ada gak bener, di Sumatera Utara ada galak bener. Gabener dan galakbener adalah intonasi penulisan puitis yang supra logika.
Benar-benar membuat penulis ternganga dan tercengang. Gabener adalah natur dari Anies Baswedan. Kenapa gabener? Karena tindakannya memang begitu. Kenapa galakbener? Karena ya memang kelakuannya bikin orang ketakutan.
Anies yang Gak Bener
Anies Baswedan adalah gubernur yang paling buruk dan paling membuat warga DKI Jakarta nelangsa, sengsara dan kena banjir.
Banyak
sekali ketidakbenaran yang dilakukan oleh Anies dari hari pertama ia
menjabat di DKI Jakarta, sampai sekarang. Bukan hanya hari pertama ia
menjabat, bahkan sebelum-sebelumnya ia menjabat.
Anies
ini melakukan tindakan-tindakan lucu nan konyol. Tapi ketika ia
disalahkan, ia malah ngeles dan mengkambinghitamkan warga Jakarta dengan
mudahnya. Bayangkan saja kritikan mengenai polemik tiang bambu saja
bisa disebut sebagai ulah residu Pilkada.
Residu
itu kan sampah ya? Jadi maksudnya ulah sampah pilkada? Siapa sampah
pilkada? Warga Jakarta yang masuk ke tim Jkt-42? Anies berani menghina
JKT-42?
Ketidakbenaran Anies itu tergambar
selama berbulan-bulan ia ada di Jakarta. Apa yang ia kerjakan hanyalah
blunder, blunder dan blunder. Ia tidak bisa menjadikan Jakarta sebagai
rumah untuk semua. Jakarta bukan lagi rumah untuk semua.
Sebenarnya
penulis tidak tahu seberapa tidak benarnya Anies ada di Jakarta.
Penulis tidak terlalu banyak berada di Jakarta. Jadi ada dua
kemungkinan.
Pertama, Jakarta tidak separah
dari apa yang penulis pikirkan. Kedua, Jakarta lebih parah dari apa yang
penulis bayangkan di dalam benak.
Mau tahu apa saja blunder Anies di Jakarta? Mari kita simak beberapa saja. Banjir makin parah, tapi masih mau mengandalkan vertical drainage.
Luar
biasa sekali kan? Banjir di Jakarta itu bukan karena hujan. Tapi banjir
di Jakarta itu karena letak ketinggian Jakarta itu ada di bawah
permukaan laut. Jadi kalau tidak ada pompa, ya rusak lah.
Kemudian
penulis juga membaca berita, Anies membiarkan sampah berserakan di
Jakarta dan Teluk Jakarta, bahkan di Kepulauan Seribu juga menumpuk dan
menjadi sarang penyakit.
Ini adalah ketidakbenaran Anies dalam memimpin. Anies juga mencium obor, yang dikira piala. Ya.
Dengan ini saja, Anies layak mendapatkan gelar gakbener.
Edy yang Galak Bener
Edy
Rahmayadi ini adalah sosok gubernur yang galak bener. Dia sebelum
menjadi gubernur, adalah seorang Pangdam yang benar-benar tidak jelas.
Dia pernah mendatangi dan menggertak pengungsi Ramunia mengenai tanah
yang mereka tinggalkan.
Bahkan di dalam arogansi yang dikerjakan Edy yang galakbener
itu, ia memukul lengan pengungsi Ramunia sampai dia terdiam. Mata Edy
melotot, mengintimidasi, meneror warga yang melakukan demonstrasi di
depan gedung DPRD Medan.
Makian pun dilontarkan oleh Edy Rahmayadi. Ia memaki pengungsi, yang adalah warga negara Indonesia dengan makian ”SETAN!!!!. Ini adalah makian yang paling menghina. Bukan binatang lagi, tapi SETAN. Kurang ajar sekali. Sebagai tentara pada saat itu.
Kita mengira bahwa ia sudah bertobat dan melepaskan kegalakan yang ia galakkan dengan menjadi gubernur, pelayan rakyat. Akan tetapi ternyata tidak. Ia sudah dua kali kedapatan mengintimidasi warganya.
Kejadian pertama, Edy kedapatan mengintimidasi remaja pendukung PSMS Medan yang ketahuan menggunakan flare. Ia menempeleng.
Katanya
sih sentuh saja. Tapi sentuhan itu benar-benar cepat, keras dan
mengagetkan. Masih mengatakan itu adalah sentuhan? Kalau begitu, sini
tak sentuh juga.
Kejadian kedua, Edy juga
kedapatan mengusir seorang ibu-ibu yang sedang mendemo di depan balai
kota Medan. Ibu-ibu itu tidak memerhatikan Edy yang sedang bicara. Edy
menyuruh ibu berdiri dan keluar dari kerumunan.
Lantas
ibu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang kecil kasihan dihina seperti
itu. Kenapa Edy bisa searogan itu? Penulis punya satu tebakan.
Karena mentalitas Edy ada yang salah. Ada yang salah dengan orang ini. Kasus PSSI pun ditanggapinya dengan sangat tidak benar.
Wartawan: Kenapa ayam kakinya dua?
Edy: “Apa urusan Anda menanyakan itu pada saya? Apa hak Anda untuk menanyakan itu pada saya?”
Anies:
“Ini urusan keberpihakan. Ayam itu kakinya dua karena dia pendukung
Prabowo. Kalau kakinya satu dia pendukung Jokowi, yang memecat saya
waktu jadi menteri pendidikan. Kalau kakinya tiga, maka nanti jadinya
dia pendukung Anies Sandi yang gak bener itu”
SBY: “Tentu saya bisa jelaskan…”
Prabowo: “Yang nanya itu Jakarta Post atau Kompas? Kenapa wartawan Kompas bisa ada di sini?”
Begitulah galak-bener.
#JokowiLagiSumber Opini : https://seword.com/politik/jakarta-ada-gabener-sumut-ada-galakbener-HCLJvgMeB
Re-Post by MigoBerita / Rabu/26092018/16.43Wita/Bjm