Said Aqil: Ganti Sistem Khilafah & Turunkan Jokowi Kok Enggak Ditangkap?

JAKARTA – Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj menyebut marak bendera bertuliskan ganti presiden ataupun ganti sistem khilafah. Namun dia mempertanyakan tak ada penangkapan dilakukan kepolisian terkait banyaknya bendera tersebut.

“Jelas-jelas ada tulisan ‘Ganti Sistem Khilafah’, ‘Turunkan Jokowi’, ‘Ganti Presiden’ kok enggak ditangkap?” kata Said di kantor LPOI, Kramat, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11).

Dia mengatakan, ganti presiden seharusnya dilarang. Kecuali, kata Said Aqil, apabila sudah melalui konstitusi yang ada yakni telah dinyatakan siapa yang menang ataupun yang kalah.

Berdasarkan sistem presidensil, lanjut Said Aqil, pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla harus diselesaikan selama lima tahun.

“Kalau sekarang turunkan Jokowi, enggak boleh dong. Sistem presidensil harus diselesaikan lima tahun. Bukan sistem perlementer kita ini,” ucapnya.

Karena hal itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menilai adanya pembiaran adanya bendera tersebut oleh pihak Kepolisian. “Yang heran polisi seakan-akan membiarkan,” kata dia. [Sfa]

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2018/11/17/said-aqil-ganti-sistem-khilafah-turunkan-jokowi-kok-enggak-ditangkap/

Sumber Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=GxwRsobutU8

Zuhairi Misrawi: Kenapa Saudi Larang Hizbut Tahrir?

JAKARTA – Zuhairi Misrawi intelektual muda Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute, Jakarta. Dalam tulisannya yang dimuat di Kolom berita Detik News (08/11/2018) dengan judul “Kenapa Arab Saudi Melarang Hizbut Tahrir?”.

Kisah Hizbut Tahrir (HT) sebagai organisasi terlarang di sebagian besar dunia Islam di kawasan Timur-Tengah bukan sebuah isapan jempol. Tidak hanya itu saja, bahkan ratusan aktivis HT juga ditangkap dan dipenjara. Meskipun, para aktivisnya berusaha bergerak di bawah tanah dengan menggunakan label organisasi lain untuk mengecoh pemerintah setempat.

Baca: Ketum Ansor: Semua Elemen Bangsa Lawan Gerakan yang Akan Runtuhkan NKRI

Arab Saudi termasuk salah satu negara yang melarang keras keberadaan HT. Hal tersebut bisa dilihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama Arab Saudi yang secara umum memberikan catatan merah terhadap HT.

Murad Bathal Syaibani dalam Harian al-Hayat mengutip salah satu fatwa ulama Arab Saudi terkait HT. Isi fatwanya, HT adalah partai politik yang sesat. Pandangan HT terkait sunnah Nabi, para sahabat, dan beberapa terma dalam ilmu akidah dapat dikatagorikan bid’ah. Pandangan mereka bertentangan dengan ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) dalam banyak hal. Semua itu bisa dibaca dengan mudah dalam buku-buku mereka.

Memang, salah satu yang membedakan antara HT dengan beberapa kelompok terlarang lainnya adalah soal pahamnya yang mudah dibaca, bahkan tersedia dengan mudah di internet. Tidak hanya itu, buku-buku HT diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, HT tidak bisa mengelak jika beberapa pahamnya dianggap berbahaya.

Baca: Opini: Hijrah Politik Ala Jokowi

Arab Saudi dikenal sebagai negara yang sejak awal berdiri menjadikan Wahabisme atau paham yang dibangun oleh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab sebagai rujukan utama. Mereka tidak memberikan ruang bagi paham lain untuk tumbuh dan berkembang.

HT dikenal sangat agresif menyebarluaskan pahamnya di seantero Timur-Tengah. Arab Saudi merasa agresivitas HT dapat mengganggu Wahabisme yang telah menjadi satu-satunya rujukan dalam paham keagamaan sekaligus alat untuk memperkokoh sendi-sendi rezim Ibnu Saud.

Maka dari itu, wajar jika paham HT tidak akan mendapatkan tempat di Arab Saudi, karena dapat dianggap mengganggu Wahabisme yang sudah mapan dan menjadi paham resmi kerajaan. Di Arab Saudi dialektika pemikiran keagamaan sangat tidak memungkinkan, karenanya mereka akan sangat cepat mengeluarkan keputusan larangan terhadap HT, yang biasanya didahului dengan fatwa keagamaan untuk mendapatkan legitimasi teologis dan yuridis.

Penolakan Arab Saudi terhadap HT jauh dari sekadar argumen teologis-yuridis, melainkan juga berlatar sejarah panjang relasi antara Arab Saudi dengan Ikhwanul Muslimin (IM). Arab Saudi sangat alergi dengan paham atau kelompok yang mempunyai hubungan dengan IM.

Secara historis, HT mempunyai irisan dengan IM karena pendirinya Taqiyuddin Nabhani merupakan aktivis IM. Nabhani, yang mendirikan HT dalam rangka mengakselerasikan mimpi ideologis IM perihal pendirian khilafah.

Baca: Alsyami: Jangan Suriahkan Indonesia

Nabhani melalui HT mempunyai pandangan bahwa solusi bagi umat Islam hanya khilafah. Mereka menyatakan khilafah sebagai obat yang bisa menyembuhkan seluruh persoalan umat Islam. Bagi HT, khilafah menjadi sebuah kewajiban, dan karenanya sistem selain khilafah dianggap kafir, termasuk sistem monarki absolut yang dianut Arab Saudi saat ini.

Tentu saja, Arab Saudi menentang keras pandangan HT tersebut. Secara politis, HT dapat menjadi batu sandungan serius bagi Arab Saudi. Membangunkan kembali khilafah berarti secara eksplisit hendak meruntuhkan rezim Ibnu Saud.

Siapapun yang bisa berbahasa Arab akan dengan mudah memahami bahwa HT adalah partai politik. HT bukan gerakan dakwah biasa, melainkan sebuah gerakan politik yang dapat mengancam stabilitas dan eksistensi rezim Arab Saudi.

Di dalam bukunya ditegaskan secara terang-terangan, HT adalah partai politik, ideologinya Islam. Politik menjadi inti gerakannya dengan Islam sebagai prinsipnya. Ia bergerak di tengah-tengah umat untuk menjadikan Islam sebagai inti untuk menjadi penuntun bagi tegaknya khilafah dan pemerintahan yang dititahkan Tuhan. HT adalah gerakan politik, bukan gerakan spiritual, pendidikan, dan filantropis.

Arab Saudi dikenal sebagai negara yang melarang berdirinya partai politik. Maka, tidak ada ruang sama sekali untuk memberikan keleluasaan bagi siapa pun untuk mengembangkan paham dan gerakan HT di Arab Saudi. Karenanya, Arab Saudi akan sangat sensitif bahkan cenderung keras memperlakukan siapapun yang mempunyai hubungan dengan HT, termasuk bagi mereka yang menggunakan simbol seperti bendera HTI. Arab Saudi akan bersikap tegas.

Para ulama paham betul bahwa sebenarnya tidak ada kemufakatan perihal “bendera tauhid”, atau yang dikenal dengan “Panji Rasulullah”, dikarenakan perawinya tidak bisa dipercaya, karenanya masuk katagori hadis lemah (dhaif). Orang-orang Arab Saudi tidak akan mudah dibodohi oleh HT dan ISIS yang kerap mengklaim “bendera tauhid”. Untuk hal ini, di dunia Islam tidak dikenal istilah “bendera Tauhid”, karena kalimat tauhid itu adanya di dalam hati, diucapkan, dan diamalkan dalam tindakan nyata.

Bahkan jika dicermati, bendera HTI itu bisa mengancam bendera Arab Saudi yang sama-sama menggunakan kalimat tauhid.

Di Arab Saudi, siapa pun yang terindikasi dengan kelompok-kelompok terlarang, seperti HT dan ISIS bisa dipenjara sampai 23 tahun. Karenanya, jangan main-main dengan mengibarkan bendera HTI dan ISIS di sana, karena akan berurusan dengan aparat keamanan dan dianggap sebagai tindakan makar.

Hubungan antara Arab Saudi dan HT semakin memburuk karena sikap HT yang di dalam setiap pernyataannya cenderung merendahkan rezim Ibnu Saud dan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Tidak ada iktikad baik dari HT untuk mengapresiasi rezim Ibnu Saud. Padahal, Arab Saudi masih memegang kendali peta geopolitik di Timur-Tengah.

Beberapa pandangan di atas membuktikan betapa HT tidak mempunyai tempat sama sekali di Arab Saudi. Karenanya siapa pun harus berhati-hati untuk tidak menjadi bagian dengan HT atau memamerkan simbol HT di Arab Saudi, karena hal tersebut akan menjadi pelanggaran berat yang bisa berujung di jeruji besi. (SFA)

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2018/11/09/zuhairi-misrawi-kenapa-saudi-larang-hizbut-tahrir/

Yusuf Muhammad: PKS Pecah Tertipu Gerindra

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tinggal menghitung hari untuk disemayamkan ke tempat peristirahatan terakhir (alam kubur).

PKS adalah “mesin” utama pemenangan pasangan Prabowo-Sandi diajang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. PKS juga yang selama ini paling gencar menyuarakan tagar 2019 Ganti Presiden. Dari koalisi oposisi, PKS terbukti yang paling masif menyerang petahana.

PKS selama ini terlihat begitu all out dalam bekerja, mungkin karena mereka banyak mendapat janji akan diberi posisi. Namun sayangnya janji tinggal janji, dan PKS pun seperti hanya diperalat oleh Gerindra untuk dijadikan “sapi perah.” Sungguh malang nasib partai yang sudah tak lagi sejahtera.

PKS pecah tertipu oleh Gerindra…

Ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, PKS berharap kadernya yaitu Mardani Ali Sera yang akan jadi pendamping Sandiaga Uno. Eh ternyata Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Apalagi kosongnya kursi DKI2 (pasca mundurnya Sandiaga) saat ini justru akan diisi oleh eks napi koruptor M.Taufik kader Gerindra sendiri, tentu hal ini akan membuat PKS semakin galau tingkat tinggi.

Demikian juga ketika pemilihan calon wakil presiden sebagai pendamping Prabowo Subianto. PKS mengajukan sembilan nama tetapi akhirnya justru Sandiaga yang dipilih Prabowo untuk mendampinginya melawan Jokowi-Ma’ruf Amin. Rekomendasi Ijtima ulama I yang menyarankan Prabowo berpasangan dengan ulama pun diabaikan, hingga akhirnya PKS harus mengalah dan membuat dagelan ijtima ulama II.

PKS sepertinya sudah jatuh tertimpa tangga, setelah gagal mengisi posis jabatan yang dijanjikan, ditambah lagi fakta perpecahan di internalnya yang makin kuat. Hal ini ditandai mundurnya banyak kader-kader serta pengurusnya di berbagai daerah. Mungkin PKS sudah kehilangan kesabaran, mereka kini mulai berani mengancam akan “mematikan mesinnya” di pemilihan presiden 2019.

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2018/11/01/yusuf-muhammad-pks-pecah-tertipu-gerindra/3/

Polisi Tak Izinkan Diskusi Khilafah di Az-Zikra, Bogor

BOGOR – Polri menjelaskan sikap Polres Bogor yang tak memberi izin penyelenggaraan diskusi tentang ‘Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam Se-Dunia 1440 H’. Polri menganggap diskusi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan.

“Saya kira Polres Bogor sudah menilai itu ada potensi gangguan, sehingga ada penolakan (izin kegiatan). Intinya, Polri akan menilai ada potensi gangguan keamanan dan konflik atau tidak,” kata Kadiv Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal kepada wartawan di gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).

Iqbal menerangkan kepolisian memiliki wewenang mempertimbangkan dampak dari suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang. Namun, sebelum kegiatan digelar, polisi akan menganalisis lebih dulu ada-tidaknya dampak negatifnya.

“Semua boleh melakukan pertemuan dan katakanlah pertemuan dalam skala besar. Tapi Polri yang diberi wewenang apakah kegiatan masyarakat cenderung positif ataukah gangguan kepada masyarakat. Kami lihat dulu,” terang Iqbal.

“Ketika kami menilai ada potensi gangguan keamanan dan konflik, kami akan menyampaikan,” lanjut dia.

Sebelumnya, Polres Bogor memutuskan tidak memberikan izin penyelenggaraan diskusi tentang ‘Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam Se-Dunia 1440 H’. Diskusi itu rencananya akan digelar di Masjid Az-Zikra, Kabupaten Bogor, pada 17 November 2018.

“Dari hasil pengecekan dan penyelidikan polisi, kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut sangat berkaitan erat dengan khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan NKRI dari Pancasila, demokrasi menjadi khilafah,” kata Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (13/11).

Dicky menyebut pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pengelola Az-Zikra. Pengelola Masjid Az-Zikra, sambung Dicky, juga tidak akan memfasilitasi digelarnya acara itu.

“Polres Bogor juga sudah berkoordinasi dengan pihak pemilik tempat, yaitu Az-Zikra, bahwa pihak Az-Zikra juga tidak akan memfasilitasi tempat tersebut sebagai lokasi acara karena acara tersebut tidak mendapatkan izin dari kepolisian,” terang Dicky. [Sfa]

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2018/11/15/polisi-tak-izinkan-diskusi-khilafah-di-az-zikra-bogor/

Jika Ngotot Adakan Diskusi ‘Khilafah’, Polisi Turunkan 1000 Personil

BOGOR – Kepolisian Resort (Polres) Bogor tetap tidak mengeluarkan izin diskusi bertajuk ‘Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam Se-Dunia 1440 H’. Bahkan apabila panitia bersikeras menyelenggarakan, Kepolisian setempat bakal menyiagakan 1.000 personel untuk mencegah terjadinya konflik.

Kapolres Bogor, AKBP Andi Mochamad Dicky, mengatakan pihaknya mencoba meminta panitia kegiatan tak menyelenggarakan diskusi bertajuk ‘khilafah’ tersebut. Namun jika tetap menyelenggarakan, maka bakal menurunkan 1.000 personel untuk mengamankan acara tersebut.

Baca: Pilpres 2019, Pertarungan antara Khilafah dan Islam Nusantara

“Rencananya Polisi akan menerjunkan sekitar 1.000 personel, termasuk BKO 3 SSK (satuan setingkat kompi) Brimob, 2 SSK Sabhara dan 500 personel gabungan TNI-Polri,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/11/2017).

Ia menambahkan, selain karena tema diskusi berkaitan dengan khilafah, alasan polisi tidak mengizinkan kegiatan itu karena warga Bogor menolak. Penolakan dari masyarakat Bogor yang diaspirasikan melalui ormas, serta mahasiswa Islam di Kabupaten itu.

“Acara tersebut dianggap meresahkan yang dapat mengancam eksistensi dari NKRI. Kegiatan syiar kekhalifahan tersebut mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat Bogor karena dinilai dapat merusak empat pilar kebangsaan,” jelasnya.
Baca: Habib Ali Jufri: Klaim Khilafah Islamiyah Tipu Umat Atas Nama Jihad Islam

Dicky mengimbau masyarakat dan kelompok masyarakat di Bogor tetap menahan diri menyikapi rencana diskusi tersebut. Karena itu meminta warga yang menolak tak melakukan persekusi pada warga yang mendukung acara.

“Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat, ormas dan mahasiswa agar senantiasa menahan diri tidak melakukan persekusi. Pihak kepolisian mengimbau agar persoalan ini diserahkan kepada aparat kepolisian, sehingga nantinya tidak akan terjadi konflik yang tidak diinginkan akibat penolakan dari warga, masyarakat dan mahasiswa,” jelasnya.

Untuk diketahui, diskusi itu rencananya akan digelar di Masjid Az-Zikra, Kabupaten Bogor, pada 17 November 2018. (ARN/WartaEkonomi)

Pancasila

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/11/15/jika-ngotot-adakan-diskusi-khilafah-polisi-turunkan-1000-personil/2/

Pilpres 2019, Pertarungan antara Khilafah dan Islam Nusantara

JAKARTA – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 bukan sekedar berbicara tentang dua pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang saat ini sudah diketahui, yaitu Paslon Joko Widodo – KH M’aruf Amin dan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno.

Kita semua yakin bahwa kedua pasangan ini memiliki visi-misi yang akan mempengaruhi bangsa ini. Namun, sebagai anak bangsa dan sebagai pewaris NKRI kita harus jeli, kita harus membuka mata dan membuka telinga lebar – lebar.

Mereka tentu “bertarung” dalam arena Pilpres ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan banyak pihak yang bekerja dibelakangnya. Lalu, apakah para “pekerja” itu gratis dan tidak meminta imbalan? Apakah kita sebagai anak bangsa rela jika konstelasi Pilpres 2019 dimenangkan oleh Calon yang di belakangnya berdiri ormas – ormas yang selama ini gigih memperjuangkan khilafah?

Baca: Ada Cukong Besar Dibalik Uang 1 Triliun.

Zombie – Zombie Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang baru saja diberagus secara organisasi sangat jelas berdiri dibelakang salah satu calon. Padahal mereka dengan gamblang mengatakan bahwa demokrasi adalah taghut. Jadi, mereka ikut pilpres hanya untuk mencari tumbal untuk kebangkitannya dari kematian.

Dapat dipastikan jika calon yang mereka usung memenangkan pilpres, mereka akan menuntut untuk dilakukan upacara “puja saji” untuk membangkitkan lagi roh – roh HTI yang sudah mati penasaran karena “dibantai” oleh pemerintahan Jokowi. Jika hal ini sampai terjadi dan HTI kembali bangkit, maka kita, apalagi yang ikut memilih calon yang didukung HTI akan terkena “kutukan” dari arwah para pahlawan, para kiai dan para wali yang telah gugur berjuang memerdekakan republik ini. Mereka akan marah kepada kita yang ikut andil dalam membangkitkan HTI.

Terlebih wabil khusus keluarga NU. Jika sampai menjatuhkan pilihan kepada calon yang didukung HTI maka sama saja telah merobek-robek panji kebesaran NU di hadapan ulama para pendiri NU.

Untuk itu, marilah Pilpres 2019 ini kita niatkan jihad untuk menyempurnakan “kematian” HTI agar arwahnya tenang di alam sana. Juga agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini bisa terus berdiri tegak.

Baca: Membaca Strategi Kampanye Prabowo-Sandi.

Nasib NKRI ada di tangan kita semua, masyarakat Indoensia. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi. Masih mau menunggu negara ini hancur dan kita telah babak belur? [ARN]

Mardani Ali Sera dan Ismail Yusanto HTI

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/08/14/pilpres-2019-pertarungan-antara-khilafah-dan-islam-nusantara/

Eko Kuntadhi: Potret Kejam Perda Syariah

JAKARTA – Apa yang sering terjadi di daerah yang menerapkan Perda Syariah?. Biasanya korban pertama adalah perempuan.

Entah kenapa jika bicara Syariah perempuan selalu ditempatkan jadi objek yang harus diatur secara detil. Soal pakaian. Soal cara bergaul. Bahkan di Aceh perempuan yang kedapatan nongkrong di warung kopi semeja dengan cowok yang bukan suaminya akan dikenakan hukuman.

Bukan cuma itu. Meskipun perempuan Aceh sudah berjilbab, tetapi menggenakan blue jeans yang ketat, tetap juga kena hukuman. Sampai cara naik motor saja diatur Pemda. Gak boleh nyemplak.

Baca: ISIS Gunakan Hukum Syariah Palsu Demi Legalkan Kesadisannya

Di Tanggerang pernah ada Perda berbasis syariah yang mengatur jam malam bagi perempuan. Seorang buruh garmen terpaksa lembur untuk memenuhi kebutuhkan ekonomi keluarganya. Ia seorang harus pulang ke rumah agak larut. Apa yang terjadi?

Pamong Praja menangkapnya. Tuduhannya serius. Ia disangka pelacur karena berjalan sendirian di malam hari. Dibawa ke tempat penampungan disatukan dengan para penyandang masalah sosial. Seorang karyawati garmen yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dipermalukan oleh Pamong Praja yang hadir untuk menegakkan syariah.

Ketika wajahnya disorot kamera TV, apa yang dirasakan perempuan baik-baik itu? Apa yang dirasakan anak-anaknya di rumah? Apa yang dirasakan suaminya yang juga bekerja sebagai tukang ojeg? Ketika ibu dan istri yang sedang mencari nafkah dituduh dengan tudingan menyakitkan dan ditampilkan wajahnya ke publik.

Baca: Siapa Dalang Penghasut Kebencian Anti-Islam?

Di Aceh, lebih seru. Seorang perempuan diperkosa oleh delapan lelaki. Salah satunya adalah pacarnya yang brengsek. Kasusnya masuk pengadilan. Apa hukuman yang dijatuhkan?

Lelaki pemerkosa itu memang dihukum. Tetapi perempuan korban perkosaan juga kena hukuman. Dia dicambuk di muka umum. Wajahnya diperlihatkan. Alasannya karena dia datang ke rumah pacarnya sendirian.

Perda Syariah di Aceh seringkali digunakan untuk mempermalukan perempuan. Dicambuk di depan khalayak. Ketika cambuk algojo melucuti tubuhnya, ada rasa yang jauh lebih sakit dari sekadar ujung cambuk itu.

Rasa dipermalukan. Rasa sebagai pendosa yang pekik sakitnya keyika dicambuk disambut dengan teriakan kegembiraan orang-orang yang menyaksikan. Adakah yang lebih sakit dengan harga diri yang tersayat? Adakah yang lebih menghimpit selain dari hukuman sosial yang mempermalukan?.

Baca: Ikhwanul Muslimin Benalu di Negara-negara Muslim

Aceh memang tidak segila Taliban di Afghanistan. Di negeri yang tidak pernah berhenti konflik tersebut, pernah dipimpin oleh gerombolan orang gila syariah. Disana perempuan yang ke pasar sendirian, akan langsung dieksekusi. Alasannya karena tidak didampingi lelaki muhrim.

Saya pernah menyaksikan gambaran ini dalam film berjudul Kandahar. Sebuah kehidupan gelap para perempuan Afghanistan. Mereka tersiksa karena kemiskinan, karena diskriminasi hukum, juga pandangan lelaki bahwa merekalah sumber dosa. Perempuan dalam pemerintahan Taliban hanyalah perkakas menyebalkan yang harus diawasi. Dia cuma pemeran figuran dalam kehidupan lelaki.

Di Saudi Arabia, atas nama syariah perempuan tidak bisa menyetir mobil sendiri. Suara mereka di politik juga tidak diakui. Jika kita amati pasangan suami istri di Saudi berjalan, jarang kita lihat mereka jalan berjalan bergandeng tangan. Biasanya lelaki jalan di depan dan perempuannya kucluk-kucluk mengikuti dari belakang.

Untung ekonomi Saudi ambrol akibat hobi perang dan harga minyak yang anjlok. Mereka butuh investasi dari luar. Mulailah pemerintah melonggarkan aturan. Tahun depan perempuan Saudi dibebaskan mengendarai mobil sendiri dan aspirasi politiknya mulai didengar.

Bukan karena pemerintah Saudi mulai waras otaknya. Tetapi karena butuh duit dari investor untuk menggerakkan ekonomi negeri gurun itu.

Baca: Zionis Dibalik Industri Islamofobia Multi Milyar Dolar

Toh, baru kemarin TKW kita dieksekusi mati tanpa pemberitahuan. Padahal TKW itu membunuh majikan yang memperkosanya berkali-kali. Dia kabur dari rumah majikan akibat mengalami kekerasan seksual yang mengerikan. Pura-pura ditolong oleh segerombolan pria yang lantas memperkosanya lagi.

Para lelaki biadab itu lolos dari hukuman. Sementara korban perkosaan yang gajinya tidak pernah dibayar itu, malah dijatuhi hukuman mati. Itulah negeri syariah yang didominasi lelaki.

Cara memandang terhadap perempuan oleh orang yang gila syariah memang selalu menyebalkan. Ketika ada perempuan menjadi korban pelecehan, kalimat pertama yang biasanya terlontar. “Salah sendiri kenapa berpakaian seksi.”

Jengkel gak tuh. Perempuan yang dilecehkan, yang disalahkan malah pakaian korban.

Syariah yang hanya menonjolkan simbol, biasanya sibuk dengan aturan-aturan memuakkan. Agama hadir sebagai gairah yang dibuat-buat. Perda-perda sibuk mengurus hal-hal yang tidak substantif yang kadangkala jauh dari kesejahteraan rakyat.

Baca: Politisasi Agama, Cara HTI dan Khawarij Hancurkan Negara

Pemda yang menerapkan Perda keagamaan juga kebanyakan tidak memiliki tingkat pelayanan publik yang baik. Korupsinya juga masih tinggi. Sebab fokusnya hanya bagaimana mengatur busana jilbab, mengatur sholat jemaah bagi PNS, mengatur perdagangan miras di warung-warung kecil.

Tapi bagaimana agama mengajarkan amanah pada jabatan, gak menjadi fokus mereka. Bagaimana korupsi merusak kehidupan dan moral berbangsa biasanya justru marak. Jangan heran jika banyak kepala daerah di Aceh kena kasus korupsi.

Pernahkah kita bertanya, apakah Pemda yang menerapkan syariah kehidupan masyarakatnya jauh lebih baik? Apakah kesejahteraan meningkat? Apakah korupsinya habis? Sampai saat ini belum ada bukti. Bukti yang terpapar malah sebaliknya.

Saya curiga lahirnya Perda-perda seperti itu, dulu cuma cara konyol politisi menyembunyikan kebobrokannya. Para pejabat bebas mengutil duit negara. Gak peduli pada layanan publik. Tapi rakyat ditipu bahwa mereka mewakili pemerintahan yang islami. Ujung-ujungnya agama dijadikan kedok lagi.

Makanya saya setuju, ketika dalam pidatonya ketua umum PSI Grace Natalie berkata, PSI tidak setuju pada pembuatan Perda Injili dan Perda Syariah. Sebuah pernyataan yang tegas dan jelas. Disampaikan justru ketika partai-partai nasionalis sedang bergenit-genit pada isu agama. Demi kekuasaan.

Sebab, dari situlah awalnya penindasan pada perempuan. Entahlah, apakah Tuhan hanya milik para lelaki? Padahal nama Allah yang paling akrab adalah Arrahman-Arrahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebuah kosa yang mewakili kelembutan perempuan.

“Mas, ada Perda yang mengatur soal makan bubur gak diaduk, gak?,” tanya Abu Kumkum. (ARN)

Sumber: Akun Facebook Eko Kuntadhi

Hukum cambuk

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/11/16/eko-kuntadhi-potret-kejam-perda-syariah/

Dosa-dosa Khalid Basalamah Hingga Pengajiannya Layak Dibubarkan

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Tokoh Wahabi Khalid Basalamah bukan kali ini saja ditolak kehadiran ceramahnya di beberapa tempat. Da’i wahabi ekstrim itu, dulu juga pernah ditolak oleh masyarakat Gresik Jawa Timur, Tegal Jawa Tengah, dan sejumlah tempat lainnya, karena ceramahnya dianggap provokatif dan menyebarkan paham takfiri.

Bicara soal agama silakan, tapi jika sudah menuduh orang lain bahkan menuduh kafir orang tua Nabi, maka Banser dan Ansor berserta umat Islam yang mempedulikan persatuan, akan siap menghadang ustadz berjenggot tidak rapi itu. Kutu-kutu petuah Khalid Basalamah membuat orang lain yang mendengar ceramahnya gatal. Jangan salahkan jika ia ditolak di mana-mana. [Baca; Kyai NU Serukan Boikot Trans TV Pasca Undang Tokoh Wahabi Khalid Basalamah]

Karena itulah, ia termasuk dalam daftar ustadz wahabi radikal ekstrim yang perlu diwaspadai. Apa yang dilakukan oleh Khalid Basalamah ini, kerap mengakibatkan kisruh di beberapa tempat.

Beberapa catatan di bawah ini kiranya cukup jadi alasan untuk memblokir ustadz tersebut dari ceramahnya. Walau ceramahnya membahas rumah tangga, tapi bisa merembet kepada hasutan takfiri. Berikut adalah dosa-dosa Khalid Basalamah:

1) Menyebut Orang Tua Nabi Muhammad Kafir

Pemilik nama asli Khalid Zeed Abdullah Basalamah itu pernah menyebutkan kalau orang tua Nabi termasuk kafir. Karena itu, orang tua Nabi, masuk neraka. Dia tidak mengenal sejarah tentang sebagian kecil penduduk Mekkah yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, apalagi soal konsep hidayah. Bahkan pengikutnya banyak yang melecehkan dan menistakan orang tua nabi sebagai penyembah berhala, syrik dan kafir. [Baca; GP Ansor Usir Pentolan Wahabi Khalid Basalamah; VIDEO]

Perkataan Khalid Basalamah menyakitkan umat Islam, terutama keturunan langsung dari Nabi Muhammad Saw. Tanpa perasaan, Khalid hanya berujar, “itu memang yang dikatakan Nabi, mau bagaimana lagi”. Ia tidak pernah berpikir atau mengkaji perkataan ulama dan bukti-bukti sejarah yang menyatakan ke-muwahid-an orang tuan Nabi, Andai Ibunda Nabi tidak selamat dari neraka, apa Khalid Basalamah akan selamat?

2) Tsunami Aceh Karena Maksiat

“Sebab Terjadinya Tsunami di Aceh,” Khalid yang juga pemilik Resto Ajwad di Jakarta itu tanpa rasa sungkan dan tak manusiawi menuduh kalau Tsunami Aceh disebabkan karena banyak warga di Serambi Makkah yang melakukan maksiat dengan mengonsumsi ganja dan menamam ganja. Itu pernah dikatakan olehnya pada Mei 2016. Akhirnya ia meminta maaf.

3) Gempa Jogja Disebut Sebagai Akibat Orang Jogja yang Suka Freeseks

Karena tidak ada yang menggugat di media, tuduhan Khalid Basalamah soal Gempa Jogja 2016, tidak terlalu meluas. Namun ia mengaitkan dengan maksiat warga Jogja. Andai saja si Khalid ini tidak mengaitkan langsung dengan nama kota, ia akan baik-baik saja. [Baca; Wahabisme Sebabkan Atheisme Merajalela di Arab Saudi]

4) Menyebut Sayyidina Sebagai Merendahkan Nabi

Sayyidina, yang bermakna “Baginda Tuan Kami” sebagaimana disematkan kepada Nabi Muhammad Saw malah disebut oleh Khalid doktor lulusan Universitas Tun Abdul Razzak (Malaysia) itu sebagai merendahkan Nabi.

“Ini (kata Sayyidina) kalau diucapkan kepada Nabi Saw menurunkan derajat Nabi Saw, karena kata yang lebih mulya, lebih tinggi adalah Nabi dan Rasul,” begitu kata Khalid.

Karena itulah, ia mengajak orang lain mengikuti dosanya itu, dengan mengatakan, “kalau saran saya, dan kembali pendapat para ulama, lebih baik kata Sayyidina ditinggalkan dari Nabi Saw karena akan menurunkan derajat beliau Saw,” katanya. [Baca; Wahabi Takfiri Anti Ukhuwah]

5) Menyebut Kaki Allah Gede Sekali

Ini memang keyakinan tauhid wahabi yang dianut oleh Khalid Basalamah. Ia menyebarkan paham mujassimah sehingga menyebut Allah bersemayam di Arsy dan mengatakan kaki Allah sangat gedeee sekali sehingga disebut sebagai Allah Akbar.

Khalid yang keturunan keluarga Wahabi dari Basalamah itu sebetulnya banyak membualkan kontroversi sehingga dosa-dosa fatwanya sangat bejibun kalau ditulis. Dia pernah mengatakan kalau buaya itu halal dimakan, ironisnya, dia hanya mendasarkan pada teks dalil tanpa metode.

Kekurangajaran Khalid Basalamah ini jelas bertentangan dengan genetika ideologi NU, Banser dan Ansor, yang sejak awal memang berdiri tegak melawan paham-paham yang diusung Khalid Basalamah Cs laknatullah. [Baca; Zein Al-Kaf “Al-Bayyinat” Corong Wahabi Indonesia Anti Persatuan Islam]

Jadi, tanpa diperintah, jika ada orang-orang macam Khalid Basalamah, Firanda Ad Durjana, Reza Basalamah, Alfian Tanjung dan kawan-kawan, bakal menghadapi Ansor dan Banser. Dosa-dosa Khalid terlalu banyak dan terlalu sulit dimaafkan kecuali dia meminta maaf secara terbuka. Tapi lihatlah, dia akan terus membantah, lalu dibela oleh pasukan nasi bungkus wahabi di medsos. [ARN/DI]

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2017/03/10/dosa-dosa-khalid-basalamah-hingga-pengajiannya-layak-dibubarkan/

Usai ‘Raja Jokowi, Timses Temukan APK Dipasang di Masjid Daerah Garut

JAKARTA – Kubu dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih geger dengan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dengan gambar Jokowi mengenakan pakaian raja di Jawa Tengah. Baru-baru ini Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menemukan atribut kampanye yang dipasang di masjid di daerah Garut, Jawa Barat.

Baca: HEBOH, Beredar Poster ‘Raja Jokowi’ di Jawa Tengah

“Ini ternyata dipasang di tempat-tempat yang tidak boleh dipasang APK, ini dianggap alat peraga kampanye yang dipasang di masjid atau dekat masjid, ini salah, melanggar, tidak boleh sebetulnya,” kata Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Amin, Usman Kansong, di Rumah Cemara, Jl. Cemara No. 19, Menteng, Jakarta Pusat. Kamis (15/11/2018).

Dia mengatakan timses Jokowi tengah mendalami pihak yang memasang APK tersebut. Kubu Jokowi curiga karena pemasangan APK di masjid ini tak berselang lama usai ada pemasangan poster ‘Raja Jokowi’.

Baca: 3 Ribu Pimpinan Majlis Taklim Se-Jabar Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf

“Ini sedang kita teliti sebetulnya siapa yang memasang, apakah dia paham atau tidak, bisa jadi tidak paham, mesti kita teliti, walaupun kami curiga ini adalah sebuah upaya, karena setelah di Banyumas, sekarang bergerak ke Jabar, pola yang sama dengan detil yang berbeda, kalau di sana itu kan poster, baliho Jokowi dengan mahkota,” ungkapnya.

“Kalau di Jateng kan dia ditanya lalu dia mengaku dia dibayar oleh orang yang mengaku dari PDIP. Itu sudah sampe titik itu dan sudah diturunkan,” sambung Usman.

Baca: Ini Alasan Jokowi Sebut Politik Sontoloyo

Sebelumnya, PDIP geger karena poster jenis rontek dengan gambar Jokowi bermahkota disebar di Jateng. Di setiap desa ada sekitar 10 lembar. Jika ditotal dengan desa di Jateng, ada sekitar 85 ribu rontek yang dipasang.

PDIP menelusuri dan mendapatkan keterangan satu poster yang dipasang menghabiskan uang Rp 15 ribu dengan rincian Rp 5.000 dan Rp 10 ribu untuk bambu dan tali. Diperkirakan pemasangan poster itu menghabiskan Rp 3,5 miliar sampai Rp 4 miliar. Pemasang poster masih misterius. (ARN/DetikNews)

Poster Jokowi dipasang di Garut

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/11/15/usai-raja-jokowi-timses-temukan-apk-dipasing-di-masjid-daerah-garut/

LIPI: Medsos Ladang Intoleransi dan Radikalisme

JAKARTA – Tumbuh suburnya intoleransi dan radikalisme berawal dari bibit segar yang tersemai di media social (Medsos). Karena itu sangat dibutuhkan peran besar dari Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) untuk menggunakan wewenangnya terkait regulasi terhadap media sosial.

“Intoleransi dan radikalisme lahir dari narasi di media sosial,” kata Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti pada acara diskusi peluncuran hasil riset intoleransi dan radikalisme di Indonesia oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan LIPI, di Semarang, Jateng, Kamis (15/11/2018). Kominfo, kata dia, berperan besar menerjemahkan secara lebih baik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan regulasi terhadap medsos.

Baca: 143 Juta Pengguna Medsos Berpotensi Terkena Virus Radikal

Dalam merekam persemaian benih radikalisme dan intoleransi, survei LIPI melakukan penelitian di sembilan provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DIY, dan Aceh.

Sri menyebutkan keseluruhan responden yang terlibat dalam survei sebanyak 1.800 orang yang terbagi 200 responden di masing-masing provinsi dengan metode kuantitatif selama tiga bulan, mulai Juli-September 2018.

Baca: Imam Besar Al-Azhar Sebut Medsos Banyak Dipakai Adu Domba

“Dari survei yang dilakukan, LIPI menemukan 62,6 persen masyarakat di sembilan provinsi tidak setuju klaim sesat terhadap pemeluk agama lain, 6,9 persen sangat tidak setuju klaim sesat, dan 23,7 persen setuju, dan 6,9 persen sangat setuju,” tuturnya.

Sri menambahkan, 43,6 persen responden tidak setuju penerapan perda syariah di daerahnya, sebesar 6,9 persen sangat tidak setuju perda syariah, sementara yang setuju 42,5 persen, dan yang sangat setuju sebesar 7 persen. “Survei ini memiliki ‘margin error’ sebesar 2,4 persen,” ujar Sri.

Baca: HEBOH! Pendaftaran Teroris di Facebook

“Catatan kami, perbedaan yang sangat tipis ini mencerminkan sebagian masyarakat sudah menghilangkan pikiran bahwa Indonesia dibangun atas dasar keberagaman,” tambah Sri. (ARN/NusantaraNews)

Radikalisme di Medsos

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/11/16/lipi-medsos-ladang-intoleransi-dan-radikalisme/

Sekjen PBNU: Memuliakan Kalimat Tauhid Itu Melalui Dzikir, Bukan Bendera

ISLAMNUSANTARA.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama H Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa ada banyak cara yang bisa digunakan untuk memuliakan kalimat tauhid. Antara lain dengan taqorrub kepada Allah SWT melalui zikir, tahlil dan ibadah lain.
Ia mengatakan, dengan zikrullah (zikir pada Allah) akan terpancar kebijaksanaan untuk kemudian mau berbagi dan membantu antar sesama. “Kalimat Tauhid menjadi kewajiban kita untuk memuliaknnya, tentu dengan cara-cara yang mulia,” kata Helmy Faizal Zaini usai mengikuti Silaturrahim Kebangsaan bersama Menkopolhukam, Menteri Agama dan sejumlah ormas Islam di Kemenenterian Polhukam, Jumat (9/11).
“Saya hanya khawatir, kalau kita tulis di sembarang tempat, seperti bendera terinjak-injak atau memasuki WC dengan kaos bertuliskan kalimat tauhid, bukankah ini sangat jauh dari niat kita untuk memuliakan kalimat tauhid. Umat Islam di Indonesia hampir setiap hari melakukan aksi bela tauhid dengan tahlilan, aksi bela Nabi dengan maulidan, dan banyak cara yang lebih bisa menjaga kehati-hatian,” imbuhnya.
Kalimat tauhid merupakan kalimat sakti yang dapat digunakan untuk mempersatukan semua kelompok, bukan sebaliknya digunakan untuk mencerai-beraikan persatuan. “Pengalaman di banyak negara Timur Tengah, termasuk Iraq dan Syiria, banyak negara berperang, hancur luluh lantak justru oleh politisasi Kalimat Tauhid melalui bendera, seperti ISIS dan Hizbut Tahrir,” ujarnya.
Ia menyontohkan bagaimana Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang berkibarnya bendera hitam, meskipun bertuliskan kalimat tauhid. “Karena masalah ini sudah masuk ke dalam wilayah politik, di mana ada sekelompok yang memperalat bendera kalimat tauhid dalam menjalankan gerakannya”, lanjutnya.
Sebagai sebuah bangsa yang bineka, akan sangan disayangkan jika rajutan persaudaraan dirusak oleh framing pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh. “Kami dan kita semua bersaudara. Mari kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Bukan sebaliknya tolong menolong dalam keburukan,” ujar Helmy.

Ia juga menginggung kasus pembakaran bendera HTI di Garut. “Kita serahkan ini sebagai ranah hukum. PP GP Ansor telah memberikan sanksi kepada oknum yang membakar, karena melampaui prosedur yang seharusnya cukup bendera tersebut diserahkan kepada aparat keamanan. Bahkan keluarga besar NU juga menyayangkan peristiwa ini, marilah kita menatap Indonesia yang lebih baik ke depan,” pungkasnya. (ISNU)
Sumber: Muslimoderat

Sumber Berita : http://www.islamnusantara.com/sekjen-pbnu-memuliakan-kalimat-tauhid-itu-melalui-dzikir-bukan-bendera/

Gen Z Hantu Siber, Tentara Misterius Pembela NU

Oleh H Agus Sunyoto

DutaIslam.Com - NU jadi objek bullying, sasaran tembak fitnah, bidikan hoax di berbagai level karena bingung, ewuh-pakewuh, sungkan melakukan bantahan keras apalagi serangan balik. Sebab, NU sudah terkunci mati oleh citra diri sebagai organisasi para ulama yang alim, arif, bijaksana, santun, akhlakul karimah, kemuliaan pewaris Nabi Muhammad Saw.
Celakanya, citra tersebut secara umum diikuti oleh semua elemen NU dari unsur Pemuda, Mahasiswa, Pelajar, sampai murid RA dan PAUD. Akibatnya, musuh NU menyerang di berbagai level dan dimensi nyaris tanpa balas sama sekali.
Bagi kalangan awam, serangan tanpa balas itu acapkali dianggap sebagai kebenaran. Contohnya saat Banser menurunkan Khalid Basalamah, Sugik Nur dll, muncul serangan bernarasi bahwa Banser "tidak waras" karena ulama lslam ceramah dihalangi, sedang gereja kafir malah dijaga. Begitulah, warga NU awam diam-diam ikut terpengaruh kebenaran fitnah tersebut.
Serangan terhadap apa saja terkait NU, termasuk lslam Nusantara, nyaris tidak terbalas. Petuah para sepuh yang sama selalu terulang, "Wes yo, sing waras ngalah!"
Begitulah, di tengah hiruk perang media massa dan media sosial, NU yang terbatasi oleh citra dirinya ibarat Sandsack, dijadikan objek utama sasaran jab, straight, upper cut, swing dan hoax para petarung jalanan tanpa mampu menghindar.
Bahkan saat ulama-ulamanya seperti KH Mustofa Bisri, KH Maimoen Zubair, KH Said Aqil Siraj, Habib Luthfi, dll, dibully dengan kasar pun, tanpa balas. Kadang sambil pringas-pringis, cengengesan, cekikikan para pembully itu meminta maaf dan lantas dimaafkan.
Alhamdulillah, belakangan ini muncul fenomena tak terduga, lahirnya Gen Z, yang sebagian mengaku sebagai keturunan Wong NU. Generasi yang santri, anak sekolahan juga bukan, dengan potensi kemampuan yang menakjubkan di bidang cybernetic, psy war, hypnowriting, asymmetry war tiba-tiba melakukan serangan balik terhadap para Kampret, Kecoak, Kutu Kupret, Kremi yang menyerang NU, sampai mereka kalang kabut. (Baca: PKS Bubarkan “Tentara Cybernya Sendiri”. Takut Diciduk?)
Gen Z yang sebagian beridentitas anonymous, anarcho, exentric, darth evil itu bergerak bak hantu, tuyul, siluman di dunia maya menyerang sangat ganas tanpa aturan dan etika tata krama maupun akhlak.
Saat ditanya maksud dan tujuan mereka apa menyerang semua pihak yang menyerang NU, mereka hanya menjawab ringan,
"Wes wayahe lik, Wong Gendeng dikepruki supaya tambah gendeng (Sudah waktunya pak, orang edan dipukuli saja supaya tambah edan".
"Lho le, nek ngladeni wong gendeng, iku sampean iso diarani podo gendenge (Loh dik, kalau melayani orang gila sama artinya kamu bisa disebut sama gilanya)".
"Halah lek, wong diarani ae kok repot (Ah, tak apa pak, cuma disebut-sebut saja kok repot," sahut mereka sebelum akhirnya menghilang lagi di belantara dunia cyber. [dutaislam.com/ab]

Sumber Berita : https://www.dutaislam.com/2018/11/gen-z-hantu-siber-tentara-misterius-pembela-nu.html

Darurat Pusat Bai'at Khilafatul Muslimin "Al-Makariyah" di Lampung (Pimpinan Hasan Baraja)

Oleh Awan Kurniawan

DutaIslam.Com - Jika Anda datang ke Bandar Lampung, dan sempatkanlah Anda berkunjung ke Teluk Kiluan, Kabupaten Pesawaran. Sekitar 60 kilometer dari Bandar Lampung melewati Teluk Betung dan Padang Cermin melewati garis pantai, dan sekitar 30 kilometer dari Pangkalan Militer TNI AL di Piabung, kemudian melewati hutan bakau hingga kemudian menuju arah Pidada, ada daerah bernama Umbul Yogyakarta.
Di sini ada sebuah perkampungan yang agak tersembunyi di antara gunung dan hutan. Orang sekitar menyebutnya Umbul Baru. Di depan pintu gerbang desa tersebut ada gapura dengan tulisan menarik " selamat datang di Khilatul Muslimin Kemas'ulan Teluk Betung". Saya beruntung lima tahun lalu pernah blusukan ke daerah ini. Para penghuni kampung ini memang kebanyakan anggota Jamaah Organisasi Khilafatul Muslimin. Organisasi ini memiliki sistem organisasi mirip negara.
Penduduk kampung ini berasal dari berbagai daerah. Dari Yogya, dari Solo, Maluku dan Sumbawa. Dahulu sebelum mereka pindah ke kampung ini, mereka adalah anggota yang direkrut dengan sistem usrah. Kelompok kecil Usrah ini terdiri dari 7-10 orang yang dipimpin oleh satu orang murabbi. Kemudian himpunan Usrah ini akan di di satukan dibawah satu kemas'ulan. Kemas'ulan ini disatukan di bawah ummul quro dan terus bertingkat hingga sampai pada khalifah.
Selain khalifah, dalam susunan kenegaraannya sendiri, ada yang disebut Katib al-Khilafah, yaitu wakil khalifah ataupun sekretaris khalifah yang membantu urusannya ketika khalifah tidak berada di pusat pemerintahan. Tak lupa, juga ada lembaga Mustasyar, penasihat dari khalifah. Sedangkan pembantu khalifah setara dengan menteri disebut Wuzara. Kementerian ala Khilafatul Muslimin ini di antaranya meliputi, Menteri Pendidikan dan Pengajaran, Menteri Pendataan Umat dan Inventaris, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan Sosial, Menteri Ekonomi dan Pemberdayaan Bidang Usaha, serta Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Organisasi Khilafatul Muslimin yang memiliki web resmi www.khilafatulmuslimin.com. Kelompok ini mengklaim dirinya menegakkan khilafah sekaligus sebagai penerus kekhilafahan. Adapun khalifahnya atau amirul mukmininnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja yang dinyatakan resmi diangkat pada 18 Juli 1997 melalui “Maklumat Khilafatul Muslimin”.
Sebagaimana organisasi Islam militan lainnya. Organisasi Khilafatul Muslimin ini dibidani oleh Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai sang khalifahnya. Ia adalah mantan tokoh Negara Islam Indonesia (NII). Eks Anggota NII berdiaspora di banyak ormas Islam lainnya, seperti Gafatar, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Khilafatul Muslimin juga sama yang kelahirannya dibidani para mantan elite NII.
Sukamto dari NII Center memaparkan, para pemimpin Khilafatul Muslimin adalah sempalan dari NII Teritorian Abu Toto alias Panji Gumilang, NII Non Teritorial seperti Ring Banten, serta sempalan dari Jemaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Baasyir. Abdul Qadir Hasan Baraja yang dinyatakan resmi diangkat pada 18 Juli 1997 melalui “Maklumat Khilafatul Muslimin” bersama (Alm) Abdul Fatah Wiranagapati mantan imam NII atau Panglima Perang Tertinggi NII, ia membangun organisasi Khilafah ini.
Hasan Baraja kelahiran Sumbawa 1944 itu adalah pendiri Darul Islam di Lampung pada 1970, ia juga pendiri pondok Pesantren Ngruki bersama Abu Bakar Baasyir. Hasan Baraja mengalami dua kali penahanan. Pertama, pada Januari 1979 berhubungan dengan Teror Warman ditahan selama 3 tahun. Kemudian, ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun terkait kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal 1985.
Hasan Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin pada tahun 1977. Tujuannya, melanjutkan kekhalifahan Islam. Sebenarnya, ia pun ikut ambil bagian mendirikan MMI pada Agustus 2000. Namun, tidak aktif menjadi anggota MMI. Saat Hasan Baraja dipenjara karena kasus bom Candi Borobudur, ia menyatakan telah menerima baiat (sumpah setia) dari saudara Irfan dan Jaka untuk menjadi khalifah.
Namun secara tegas, Hasan Baraja menolak keras bila ormas yang dipimpinnya disebut organisasi makar. Menurutnya, Khilafatul Muslimin adalah organisasi rahmatan lil alamin. “Jadi, Khilafatul Muslimin merupakan sebuah organisasi yang penuh dengan kasih sayang,” ujarnya dalam wawancara yang di kutip Sindoweekly.news.

Khilafatul Muslimin Mendukung ISIS
Kekhalifahan yang dipimpinnya, menurut Hasan Baraja, bukan organisasi umum. Ada 1001 macam organisasi yang mengatasnamakan Islam. Namun, organisasi yang sah menurut Al-Qur'an dan Sunah adalah organisasi yang dalam sistem Islam itu sendiri, yakni organisasi dalam sistem kekhalifahan.
Hasan Baraja mengaku, setelah kehancuran kekhalifahan Utsmani di Turki, tidak ada lagi kekhalifahan yang berdiri lebih dari Khilafatul Muslimin. Menurutnya, jemaahnya sebanyak kurang lebih 10.000 orang. Jemaah tersebut datang dari berbagai kalangan, seperti anggota Polisi dan TNI, tetapi mereka masuk secara diam-diam tidak terang-terangan. Di duga simpatisan organisasi ini jumlahnya lebih banyak lagi.
Kendati mengaku bukan sebagai organisasi pemberontak, namun kenyataannya seperti yang di-posting di lamannya, Khilafatul Muslimin dalam deklarasinya tampak menyambut baik munculnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah.
“Dengan apa yang baru saja terjadi di Syam (Suriah), inilah sikap Khilafatul Muslimin yang berpusat di Indonesia. Kami menyambut gembira dan bersyukur atas pendeklarasian khilafah yang berpusat di Syam. Kami ucapkan selamat kepada kaum muslimin di Syam khususnya, dan kaum muslimin dunia umumnya. Semoga ini menjadi awal terwujudnya Izzatul Islam wal Muslimin seluruhnya.” ujar postingan dalam Web tersebut.
Menariknya lagi, Abdul Jamil Wahab, Peneliti Balitbang Kementerian Agama mengatakan bahwa Khilafatul Muslimin disokong oleh Al-Qaeda—organisasi teroris pimpinan Osama bin Laden. “Khilafatul Muslimin ini bagian dari pecahan NII yang menjadi kaki tangan Al-Qaeda dan sekarang menjadi kaki tangan ISIS,” katanya.
Karena itu pula, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai, mengatakan bahwa ada 18 kelompok radikal Indonesia yang bergabung dengan kelompok milisi ISIS. Mereka sudah dibaiat atau sudah disumpah mengikuti pemimpin ISIS. Salah satunya kelompok yang disebut Arsyad, yaitu Khilafatul Muslimin. “Sebanyak 16 Kelompok di antaranya sudah dibaiat dan 3 kelompok hanya mendukung,” katanya.
Saat ini wilayah operasional Faksi Abdul Qadir Baradja adalah Jakarta, Lampung, NTB, Jawa Tengah, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Sukabumi, Purwakarta, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surakarta, Madura, Banjarmasin, Samarinda, dan Balikpapan. Sementara sumber pengadaan dana faksi ini adalah infaq, shadaqah, dan amal jama’i. Dari isu yang berkembang, faksi ini juga mendapat dukungan luar negeri dari Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam, Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Hongkong/Shenzen, Filipina, Jerman, Inggris, dan Perancis.

Latihan Semi Militer

Organisasi ini secara rutin melakukan pelatihan kelaskaran, semi militer. Kemampuan militer diperhitungkan mencapai angka 1 resimen. Kamp latihan berlokasi Gudang Angin, Lampung. Strategi yang dilakukan oleh faksi ini dipakai adalah syariah tanzhim (gerakan dakwah terbuka).

Sementara taktik yang digunakan adalah askariyah bertahan dan sosialisasi dakwah. Pelatihan-pelatihan yang sering dilakukan di daerah konflik dan gunung-gunung. Sementara yang menjadi sasaran dari pelatihan adalah training kekhalifahan di setiap kecamatan (sub-district), perekrutan massa di setiap provinsi, dan pendataan kekuatan RI dari aspek militer.

Faksi Abdul Qadir Baradja tidak punya hubungan kerjasama dengan partai politik. Dalam laporan yang di buat TNI pada 2010 lalu, sementara tanggapan negara RI terhadap faksi ini belum dianggap berbahaya karena dalam pendekatan politik mereka lebih akomodatif. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kelompok ini adalah gerakan Komando Jihad (1976), Teror Warman (1978), Kasus Peledakan Candi Borobudur, Jawa Tengah (1985), dan Kasus Talangsari, Lampung (1989).

Kegiatan yang hingga sekarang dilakukan adalah hanya pembinaan rutin di setiap sekretariat wilayah, ummul quro’ (district dan sub district) serta di tingkat pengurus Mas’ul Ummah dan sosialisasi kekhalifahan di berbagai tempat, hampir setiap minggu ada. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan faksi ini adalah mewujudkan kembali cita-cita NII sampai terwujud kekhalifahan, seminar khilafah di setiap provinsi dan kota-kota besar, dan lain-lain.

Anggaran pertahun untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan faksi ini tidak ada catatan resmi; namun diperkirakan berkisar 500 juta.

Berikut Poin dukungan Organisasi Khilafatul Muslimin kepada kekhalifahan ISIS Al-Baghdadi :

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah, Wa syukurillah, Laa Hawla Walaa Quwwata illa billah..

Telah kita dengar dan saksikan bersama, kabar yang membuat gembira kaum muslimin sekaligus membuat sesak dada orang-orang kafir dan munafik.

Pada tanggal 1 Ramadhan yang lalu, Khilafah Islamiyyah telah dideklarasikan oleh saudara-saudara kita di Syam, para mujahid dari Daulah Islam yang telah membuktikan niatnya dengan amal nyata. Melalui juru bicaranya, Abu Muhammad Al-Adnany -semoga Allah menjaganya-, yang mengumumkan pendirian Khilafah Islam, dengan mengangkat serta membai’at Asy Syaikh Ibrahim Ibn Awwad (Abu Bakr Al Baghdady) sebagai Khalifah.

Sepatutnya kita sebagai muslim merasakan kebahagiaan dan bersyukur atas kabar ini. Sebagaimana kebahagiaan suadara-saudara kita, kaum muslimin di pusat pemerintahan Khilafah di Syam ini, Raqqah, dalam menyambut kabar ini. Semoga keberkahan dalam bulan suci Ramadhan ini, semakin bertambah keberkahannya sebagai permulaan Aamul Jama’ah kedua, bagi seluruh kaum muslimin di dunia di bawah satu kepemimpinan Islam, Khilafah Islamiyyah.
Selanjutnya, telah kita ketahui bersama, Kekhalifahan Islam (Khilafatul Muslimin) yang berpusat di Bandar Lampung, Indonesia, telah di maklumatkan/deklarasikan bagi kaum muslimin di seluruh dunia sejak 13 Rabi’ul Awwal 1418 H (18/07/1997) dengan membai’at Asy Syaikh Abdul Qadir Hasan Baraja’ sebagai Khalifah.
Ribuan kaum muslimin telah berbai’at dihadapannya untuk senantiasa siap mendengar dan tha’at, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Beberapa sarana pelayanan ummatpun telah dipelopori secara mandiri dengan tetap menjaga kemurnian tauhid, barra (berlepas diri) terhadap sistem thaghut.

Dengan keadaan ini, dan dengan apa yang baru saja terjadi di Syam, maka inilah sikap Kekhalifahan Islam (Khilafatul Muslimin) yang berpusat di Indonesia:
Kami menyambut gembira dan bersyukur atas pendeklarasian Khilafah yang berpusat di Syam. Kami ucapkan selamat kepada kaum muslimin di Syam khususnya, dan kaum muslimin dunia umumnya. Semoga ini menjadi awal terwujudnya Izzatul Islam wal Muslimin seluruhnya.
Pro dan kontra atas Kekhalifahan yang baru di deklarasikan di Syam, adalah hal yang wajar. Kami mengambil sikap awal untuk mengakui Syah nya deklarasi ini, dengan beberapa pertimbangan yang akan kami tindak lanjuti kemudian.

Kepada warga kekhalifahan Islam (Khilafatul Muslimin) yang berpusat di Indonesia:
Tetap perkokoh ketha’atan, jauhi perdebatan dan prasangka. Sungguh sikap mendengar dan tha’at adalah lebih selamat daripada prasangka dan perdebatan yang tidak akan bisa melahirkan kebijakan apapun untuk kita sikapi, hingga datang keputusan dari pusat kekhalifahan Islam (khilafatul Muslimin).

Kepada kaum muslimin umumnya:
Berbahagialah, dan bersegeralah menentukan sikap. Kekhalifahan bukan hanya soal kesiapan ummat, ia merupakan kewajiban dari Allah kepada kita untuk bersatu. Yang dengannya Izzatu Islam Wal Muslimin akan terwujud. Karenanya pula kita akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Rabbul ‘Alamin kelak.
Sungguh perpecahan di kalangan kaum muslimin adalah hal yang sangat melelahkan dan membosankan, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan ummat. Dan sungguh, kejayaan yang dicapai kaum muslimin di masa lalu adalah karena mereka mampu mempertahankan keutuhan umat di bawah sistem Khilafah dengan membuktikan sam’an wa tha’atan kepada Ulil Amri mereka, Khalifah mereka.

Kepada Khilafah Islam yang berpusat di Syam, yang baru saja di deklarasikan:
Sungguh telah berlalu teladan bagi kita dari ummat terdahulu, kalangan para sahabat radhiallahuanhum dan salafusshalih, terkait terjadinya dua kepemimpinan (Khalifah) kaum muslimin. Sebagaimana Ali dan Mu’awiyyah radhiallahuanhuma, atau Hasan Ibn Ali dengan Muawwiyah radhiallahuanhuma.
Dengan kondisi kita hari ini, maka ketahuilah: Betapapun saat ini kami berpegang pada bai’at awwal kepada Khalifah yang lebih awwal (di bai’at), namun kami meyakini penuh bahwa persatuan kaum muslimin dibawah satu kepemimpinan (Khalifah) adalah sebuah kewajiban mutlak kaum muslimin, baik dalam keadaan lemah maupun dalam keadaan kuat.Karena itu, wajib bagi kita untuk mendahulukan kewajiban yang penting ini melebihi urusan-urusan lainnya.

Sebagaimana para sahabat radhiallahuanhum yang mengedepankan membai’at Abu Bakr Assidiq sebagai pemimpin tunggal seraya tidak memberikan peluang bagi adanya kepemimpinan masing-masing antara Muhajirin dan Anshar.Untuk itu, kami akan meminta pendapat kalian tentang hal ini. Semoga Allah memudahkan urusan ini.

Kepada faksi-faksi dan tandzim-tandzim mujahidin, khususnya di Syam:
Kembali kami ingatkan, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh saudara kami, Abu Muhammad Al-Adnany, inilah satu-satunya solusi dari berbagai macam persoalan dan fitnah. Dan solusi itu kini telah dihadirkan, maka bersegeralah kalian berkumpul pada Khilafah.
Sungguh kami tidak meragukan kesungguhan kalian dalam jihad, kesungguhan kalian dalam iqamatuddin. Ingatlah bagaimana Allah memerintahkan, An aqimuddin Walaa tatafarraqu fiyhi, tegakkan Dien dan jangan berpecahbelah dalam menegakkannya! Sungguh tidak akan kalian temukan tempat bersatu yang syar’i selain dari Khilafah.Maka Berjihadlah dengan persatuan, tegakkan Din ini seraya bersatu dalam kekhalifahan yang kalian telah melihatnya.
Demikian pernyataan sikap dari pusat Kekhalifahan Islam (Khilafatul Muslimin) yang berpusat di Indonesia.
Semoga Allah menyegerakan terwujudnya Izzatul Islam Wal Muslimin yang terpimpin oleh seorang Khalifah dalam sistem kekhalifahan Islam.

04 Ramadhan 1435H,
Markazul Idarah Khilafatul Muslimin
Wizaaratun Nasyrah Wal Idza’ah

Pernyataan di atas sempat dimuat di Panjimas, situs yang pernah diblokir pemerintah karena tindakan provokasinya. [dutaislam.com/ab]

Keterangan:
Data-data artikel diambil dari berbagai sumber, antara lain:

http://khilafatulmuslimin.com/tanggapan-terhadap-deklarasi-khilafah-di-syam/
https://khilafatulmuslimin.wordpress.com/profil-ust-abdul-qodir-hasan-baroja/
http://sc-collection.blogspot.co.id/2011/03/
Interview saya dengan sejumlah anggota Khilafatul Muslimin pimpinan Ustadz Abdul Qadir Baraja, Bandar Lampung, Desember 2011.

ajaran khilafatul muslimin | kesesatan khilafatul muslimin | berita terbaru khilafatul muslimin | jamaah khilafatul muslimin sesat | khilafatul muslimin 2018

Anggota Khilafatul Muslimin di Lampung. Foto: istimewa
Sumber Berita : https://www.dutaislam.com/2018/11/darurat-pusat-baiat-khilafatul-muslimin-al-makariyah-di-lampung-pimpinan-hasan-baraja.html

Reuni 212: Kesalahan FPI yang Ditunggangi Kemarahan HTI

Oleh Ayik Heriansyah

DutaIslam.Com - Rencana reuni alumni 212 menjadi pembicaraan di bulan Maulid kali ini. Dengar-dengar Maulid Nabi jadi cover kultural bagi hajatan PA 212 di Monas yang sudah menjadi rahasia umum beraroma politik. Lazimnya peringatan Maulid diselenggarakan di masjid-masjid, majlis taklim, pesantren, sekolah, madrasah dan kantor-kantor berisi pembacaan shalawat, tausiyah dan do'a tanpa orasi politik.
Komponen utama PA 212 tinggal FPI. Ormas-ormas yang lain merasa PA 212 sudah tidak relevan. Sebab, alasan keberadaan aksi 212, menghukum penista agama, sudah hilang. Ahok sendiri hampir merampungkan masa tahanannya. Satu per satu aktor aksi 212 mengundurkan diri dari PA 212.
Naas memang Habib Rizieq Shihab (HRS) pemimpin spiritual aksi 212 malah terjerat kasus hukum. Yang lebih menyakitkan karena kasus hukum kali ini terkait human error dirinya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam dan kaum muslimin. Umat menyesali mengapa HRS lari ke Arab Saudi. Dimana kekesatriaan, kepahlawanan dan nyali HRS?
Kepergian HRS merupakan kerugian besar bagi FPI. Ketidakhadiran fisik HRS di tengah jamaah FPI sedikit banyak mengendorkan semangat juang mereka. Komunikasi antara pengurus FPI dengan HRS tetap bisa berjalan namun dengan tambahan biaya yang lumayan. Baik biaya telekomunikasi maupun transportasi dan akomodasi dari Jakarta ke Mekkah.
Sedangkan sikap pemerintah Jokowi sudah jelas, kasus hukum HRS dijalankan dengan proses hukum. Jalur politik tertutup rapat untuk kasus HRS. Hal-hal ini membuat FPI kesal. Presiden Jokowi kemudian menjadi sasaran bully?. Dituduh PKI, melakukan kriminalisasi ulama dan sebagainya. Pilihannya, Jokowi cukup sampai 2019 jadi presiden. Jika tidak, berarti HRS bisa sampai 2024 tinggal di Arab Saudi.

HTI Lebih Bahaya Tanpa Badan Hukum

FPI terus menyerang pemerintahan Jokowi. FPI butuh isu-isu sensitif untuk itu. Sudah barang tentu isu-isu yang bisa memancing emosi umat Islam. Seperti mendapat durian jatuh, kasus pembakaran bendera HTI di Garut langsung disamber FPI. FPI bersih kukuh mengatakan bendera itu bendera tauhid.
Hampir-hampir FPI menjadi "Jubir" HTI. HTI sendiri sebenarnya punya catatan buruk ketika berkoalisi dengan FPI. FPI pun ingat akan pengkhianatan HTI. Kepentingan FPI pada kasus pembakaran HTI bukan rangka membela HTI melainkan untuk dijadikan isu yang bisa membakar emosi umat, mendeskreditkan pemerintah yang disokong NU, Ansor dan Banser.
FPI dan HTI bersekutu sementara karena menghadapi musuh bersama, pemerintah Jokowi. HTI marah besar dengan Jokowi yang mencabut badan hukum organisasi mereka. Pencabutan badan hukum ini memukul HTI ke belakang seperti awal mula mereka berdakwah. 30 tahun dakwah HTI jadi sia-sia. Kini mereka kembali ke hukum asal sebagai organisasi terlarang. Dilarang menggunakan nama dan atribut HTI di ruang publik. Dilarang menyerukan Khilafah di muka umum.
Resonansi isu kasus pembakaran bendera HTI semakin melemah. Dua orang pelaku pembakaran pun telah menerima hukuman dengan pasrah. Insiden itu membuka banyak hikmah. Terutama untuk menyingkap dan mengungkap pola HTI dalam ber-siyasah. Ternyata tanzhim HTI masih aktif. Sel-sel halaqah mereka masih hidup. Lone Wolf HTI sesekali muncul di media sosial. Ternyata HTI tanpa badan hukum lebih berbahaya.
Melalui reuni 212, FPI dan HTI mau membuka kembali polemik bendera HTI atau bendera tauhid?. Sejujurnya polemik bendera bertujuan politis. Hendak membuat gaduh, memancing kericuhan, memicu kerusuhan dan berspekulasi akan terjadinya gesekan-gesekan politik di tingkat elit. Seandainya polemik itu bersifat ilmiah-syar'iyah pasti FPI dan HTI akan membahasnya secara tertutup dan terbatas dengan para pakar terutama pakar syariah, sirah, tarikh, semiotika dan hermeneutika.
FPI dan HTI paham kalau bendera produk budaya. Bendera bukan nash. Perkara bendera tidak termasuk pembahasan aqidah dan pokok-pokok syariah. Pemaknaan suatu bendera ditentukan oleh kesepatan masyarakat (konvensi sosial). Jika mayoritas umat Islam sepakat bendera yang dibakar di Garut itu bendera HTI, ya begitulah asosiasi nalar alamiah umat ketika melihat bendera warna hitam/putih yang di atasnya tertulis dua kalimah syahadat dengan khath tsulusi sempurna dan tanda syakl yang selalu dibawa HTI pada acara/kegiatan resmi mereka. [dutaislam.com/ab]

Ayik Heriyansyah, tinggal di Bandung, Jawa Barat

Para pimpinan PA 212 yang ditumpangi HTI

Sumber Berita : https://www.dutaislam.com/2018/11/reuni-212-kesalahan-fpi-yang-ditunggangi-kemarahan-hti.html

Tidak Ada Bendera Hitam (Râyah) yang Bertulis Kalimat Tauhid

Oleh Moh Yardho

DutaIslam.Com - Ada tiga hadist yang mengatakan Râyah dan Liwâ' Rasul itu bertuliskan kalimat tauhid. Satunya ada dalam kitab al-Mu'jam al-Awsath (karya al-Thabrânî) dan yang kedua ada di kitab Akhlâq al-Nabiy (karya Abu al-Syekh al-Ashbahanî).

Rujukan teks lengkap haditsnya dari kedua kitab di atas, silakan Download DISINI.

Dari kajian tentang tiga hadist tersebut dan tentang hadist-hadist yang lain dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Dari segi sanad, tiga hadist tersebut semuanya dla'if (lemah). Memang ada hadist tentang Râyah dan Liwâ' Rasul yang kualitasnya di atas dla'if, tetapi tidak bisa dijadikan syahid atau tabi' bagi tiga hadist tersebut kerena hadist yang kualitasnya di atas dla'if itu tidak ada redaksi yang mengatakan "dalam/di atas Liwâ' Rasul tertulis Laa ilaaha illallah (kalimat tauhid)".

2. Dari segi matan (isi), hanya Liwâ' Rasul (bendera berwarna putih) saja yang ada kalimat tauhidnya. Karena redaksinya menggunakan مكتوب فيه dan مكتوب عليه, bukan menggunakan redaksi مكتوب فيهما dan مكتوب عليهما. Jadi tidak ada Bendera Hitam (Râyah) yang bertuliskan kalimat tauhid.

Ustadz Gegabah

3. Pendapat seorang ustadz kemarin yang mengatakan bahwa Panji Rasul itu "jika kainnya hitam maka tulisan kalimat tauhidnya putih dan jika kainnya putih maka tulisan kalimat tauhidnya hitam" itu hanya rekaan pikiran beliau saja. Rekaan itu tidak ada rujukannya pada hadist walaupun pada hadist dla'if sekalipun. Jadi jika ada orang mengingkari bendera seperti itu sama sekali tidak bisa dikatakan telah mengingkari hadist Nabi atau dianggap mengingkari Panji Rasul.

4. Panji Rasul (Râyah atau Liwâ') hanya bendera peperangan untuk membedakan tentara Islam dan musuhnya. Jika ada ustadz yang mengatakan Panji Rasul pernah di kibarkan di waktu damai karena Panji Rasul itu pernah berkibar dalam "Penaklukan Kota Makkah" yang terkenal sebagai hari kasih sayang, maka klaim itu sangat gegabah. Karena dalam "Penaklukan Kota Makkah" Rasul membawa 10.000 pasukan perang. Juga di kitab-kitab sejarah (dan dalam kitab hadist yang disusun sesuai tema), "Fath Makkah" (Penaklukan/ Pembebasan Kota Makkah) ada di bab "Peperangan Nabi".

Jadi, mayoritas hadist yang bicara tentang Râyah dan Liwâ' Rasul tidak menerangkan Panji Rasul itu bertulisakan kalimat tauhid. Bahkan riwayat-riwayat itu tidak seragam dalam mendiskripsikan warna Panji Rasul. Ada yang mengatakan hitam, putih, kuning, merah dan kuning. [dutaislam.com/ab]

Moh Yardho, PP Al-Jawi

Sumber Berita : https://www.dutaislam.com/2018/11/tidak-ada-bendera-hitam-rayah-yang-bertulis-kalimat-tauhid.html

Tabayun Q&A Perda Agama oleh PSI (Partai Solidaritas Indonesia)

Tabayun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait Perda Agama: baik Perda Injil dan Perda Syariah yang potensial diskriminatif
Kami rumuskan dalam bentuk Q&A (“questions and answers”) persis rumusan tabayun dalam tradisi Islam: ada yang bertanya tentang suatu persolan dan kami menjawabnya.
————-
Q&A PERDA AGAMA
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
Q: Bagaimana posisi dasar PSI terkait perda agama?
A: PSI adalah partai yang menghormati keyakinan agama dan akan berjuang agar setiap warga bisa menjalankan keyakinannya di manapun di negeri ini, sebagaimana dijamin konstitusi. Perda Agama bertentangan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, hasil kesepakatan para pendiri-pendiri bangsa. Sila pertama Pancasila adalah bentuk pengakuan terhadap Ketuhanan, bukan dukungan terhadap agama tertentu. Hukum yang mengatur kehidupan bersama harus didasarkan pada prinsip universal, bukan parsial, mengingat keragaman agama yang ada di Indonesia. Perda Agama tidak sesuai dengan semangat persatuan, membuat masyarakat terpecah, dan berpotensi mengancam persatuan nasional.
Q: Dalam konteks apa pernyataan Ketum PSI mengenai penolakan PSI terhadap Perda Syariah dan Perda Injil?
A: Ini adalah bentuk konsistensi terhadap DNA PSI yang menolak praktek Intoleransi di Indonesia. Dalam pengamatan PSI, Perda-perda tersebut berpotensi menciptakan praktek perlakuan tidak sama di hadapan hukum. Dalam konteks negara hukum harus ada sinkronisasi antara Konstitusi UUD 1945, Perundang-undangan dan Peraturan Daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Selain itu juga Perda-perda agama memicu meningkatnya politik identitas dan intoleransi karena memaksakan peraturan yang berdasarkan satu agama pada semua warga yang jelas-jelas berbeda agama.
Q: Jadi bagaiman PSI memandang peran agama dan negara?
A: Harus diakui agama di Indonesia memegang peran penting dalam hampir semua babakan sejarah Indonesia. Muhammadiyah dan NU serta organisasi keagamaan lainnya telah lahir sebelum Indonesia lahir. Jadi PSI tetap mendorong pembelajaran agama yang baik untuk menjadi nilai dan sikap hidup etis (akhlak) anak muda Indonesia. PSI juga mendorong peran-peran organisasi keagamaan di sektor publik untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Q: Bagaimana pernyataan tersebut jika diletakkan pada konteks Qanun Syariah di Aceh?
A: Dalam kasus Aceh, Qanun Syariat Islam tidak menabrak Perundang-undangan di atasnya, karena ada UU Pemerintahan Aceh yang menjadi rujukan terbitnya Qanun. Dalam hal ini unsur Lex Specialis (aturan hukum khusus) berlaku untuk Qanun Syariah di Aceh. Jadi pernyataan Ketum PSI tidak mencakup Perda yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, Qanun Syariat Islam di Aceh contohnya. Tentu PSI mendorong pembuatan Qonun yang inklusif, yang tekait langsung dengan kepentingan publik seperti qonun pemberantasan korupsi, qonun layanan publik yang akuntabel dan transparan.
Q: Jika bukan Qanun, perda syariah seperti apa yang ditolak oleh PSI?
Perda-perda yang mereduksi hak warga negara. Misalnya mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran pemerintah daerah untuk mengenakan pakaian yang dianggap Islami, membaca Al-Quran pada hari Jumat, melarang perempuan berada di luar rumah tanpa muhrim, dan lain-lain.
Perda-perda ini sarat akan warna dan ajaran-ajaran Islam menurut penafsiran tertentu. Tumbuh suburnya perda-perda ini tidak hanya memberikan dampak diskriminasi pada kelompok yang berbeda agama saja, akan tetapi juga terhadap kelompok agama yang sama, namun memiliki penafsiran yang berbeda. Kebijakan tersebut berpotensi membatasi kebebasan individu yang cenderung bersifat privat, seperti agama, ideologi, serta kebebasan berekspresi.
Q: Apakah pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PSI adalah Partai Anti Agama bahkan PKI?
A: Pengurus PSI banyak yang berlatar belakang santri, aktivis NU, Muhammadiyah dan gereja. Tidak mungkin PSI membenci agama. Justeru PSI adalah partai yang tidak mau agama dijadikan komoditas politik. Agama terlalu mulia untuk digunakan sebagai alat politisasi. Lagipula isu agama dan SARA sangat berpotensi menyulut konflik di masyarakat karena menyangkut identitas azasi yang tidak boleh dieksploitasi untuk keperluan politik. PSI sangat melarang Caleg dan struktur Partainya untuk berkampanya dengann menggunakan isu Agama dan SARA, apalagi berkampanye di rumah ibadah. Ini pernghormatan PSI terhadap hak asasi setiap manusia untuk memeluk keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.
PKI dibubarkan jauh hari sebelum PSI didirikan. Ideologi komunis adalah ideologi politik yang bangkrut yang kini tidak memiliki daya pikat politik sama sekali.
Q: Ada tuntutan untuk membubarkan dan memboikot PSI dalam Pemilu 2019 yang akan datang. Bagaimana?
A: PSI tidak akan mundur setapak pun dari perjuangan PSI untuk melawan setiap bentuk intoleransi di Indonesia. Masa depan Indonesia yang merdeka dan melindungi setiap warga negaranya untuk berkeyakinan, dan menjaga Indonesia sebagai rumah bersama yang damai dalam harmoni jauh lebih penting untuk diperjuangkan.
Q: Apakah PSI tidak khawatir pernyataan tersebut akan memengaruhi elektabilitas PSI dalam Pemilu 2019 yang akan datang?
A: PSI adalah partai yang dibangun dengan membawa DNA kebajikan dan keragaman. Sehingga pemilih PSI adalah mereka yang juga merupakan individu yang sepakat dengan perjuangan PSI tersebut. Dengan demikian PSI tidak pernah khawatir tudingan atas pernyataan Ketum PSI tersebut akan menggerus elektabilitas PSI, justru sebaliknya pendukung PSI semakin yakin dan percaya bahwa PSI benar adalah partai yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilainya.
Q: Sebagai Parpol peserta pemilu harusnya PSI tidak perlu membuat pernyataan seperti itu. Apalagi di depan Presiden Jokowi dan diliput media massa?
A: Justru PSI harus menyatakan hal tersebut sebagai bentuk konsistensi PSI di dalam barisan koalisi pendukung Pak Jokowi. Di Negara ini hak untuk berkumpul dan bersyarikat dijamin oleh Konstitusi dan UU. Banyak perda yang lahir justru mereduksi hak warga negara khususnya perempuan dan minoritas. Aturan berpakaian, aturan jam keluar malam, aturan berkumpul laki-laki dan perempuan, semua hal itu malah mempersempit ruang hak warga negara yang secara konstitusional sudah dijamin UU. PSI memberanikan diri menjadi pelopor untuk melawan praktek intoleransi seperti itu.
Q: Apakah menurut PSI keberadaan Perda tersebut begitu mengganggu kehidupan berbangsa?
A: Tentu, Pertama proses lahirnya Perda tidak melalui proses terlibatan publik secara mendalam, banyak Perda lahir minus legitimasi sosial, biasanya lahir karena kepentingan elit yang malas berpikir mengenai isu-isu dan persoalan rakyat yang sebenarnya. Karena malas mencari akar persoalan dan solusi persoalan masyarakat yang sebenarnya, akhirnya menggunakan isu Perda berbasis agama untuk menutupi ketidakmampuan mereka melaksanakan tanggungjawab mereka yang sebenarnya. Ketidakmampuan mereka mengatasi persoalan kemiskinan, kesehatan, sosial, pendidikan, berupaya mereka sembunyikan dengan mengangkat persoalan moral publik sebagai akar persoalan masyarakat. Misalnya mereka menganggap kasus kemisikinan karena maraknya kasus perzinaan, persoalan pengangguran dianggap sebagai akibat cara berpakaian masyarakat yang tidak sesuai kaidah agama, dst. Pendek kata semua persoalan sosial lahir dianggap karena moral masyarakat sudah rusak. Padahal persoalan-persoalan sosial itu muncul karena ketidakmampuan mereka mengemban amanah kekuasaan.
Q: Apakah PSI justru menjadi intoleran dengan menolak perda syariah dan perda injil?
Tentu tidak. Justru langkah ini dilakukan untuk menjaga toleransi di Indonesia. Agar toleransi tetap hidup, kita tidak boleh bersikap toleran pada kaum intoleran (paradox of tolerance). Dalam hal ini, perda-perda berbasis agama yang diskriminatif tidak boleh ditoleransi.
Q: Beberapa perda berbasis syariah memiliki tujuan baik, misalnya melarang miras dan melarang prostitusi. Apakah PSI juga anti terhadap perda-perda seperti ini?
A: PSI percaya bahwa minuman keras membahayakan kesehatan. Karena itu penjualannya harus dikendalikan dan diawasi agar anak-anak tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi, tempat penjualan (distribusi) dengan kadar alkohol tertentu mesti diregulasi untuk menghindari mudharat terutama bagi anak-anak.
Sementara untuk prostitusi, PSI berpendapat praktik trafficking atau jual beli manusia adalah sebuah kejahatan kemanusian. Perempuan adalah korban utama kejahatan ini. PSI terdepan memberantas kebiadaban ini.
KUHP telah mengatur larangan bagi orang untuk mengambil keuntungan dari praktik prostitusi.
Sejatinya, kedua hal tadi bisa diatur berdasarkan prinsip umum seperti keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia. Aturan hukum haruslah berdasarkan alasan objektif dan penamaannya juga harus netral agar tidak dilihat sebagai peraturan yang datang dari kelompok tertentu saja.
#PSINomor11 #PartaiSolidaritasIndonesia #HMGunturRomli

Keterangan infografis:
Data Perda-perda Diskriminatif. Dari hanya sekitar 79 aturan di tahun 2003 menjadi 365 aturan di akhir tahun 2014

Sumber Berita : http://www.gunromli.com/2018/11/tabayun-qa-perda-agama-oleh-psi-partai-solidaritas-indonesia/

Perbedaan Logo – Lambang Hizbut Tahrir dan Bendera Hizbut Tahrir untuk Negara Khilafah

Perbedaan Logo Hizbut Tahrir dan Bendera Hizbut Tahrir untuk Negara Khilafah
Sejak pembakaran “bendera HTI” di Garut, Juru Bicara Hizbut Tahrir Ismail Yusanto membantah Hizbut Tahrir punya bendera. Para pembela Hizbut Tahrir seperti FPI dan FSI juga mau menipu publik dengan mengatakan hal yang sama, mereka pun menyodorkan “bendera” lain dari Hizbut Tahrir yang ada tulisan “Hizbut Tahrir Indonesia”.
Padahal kita perlu membedakan antara logo/lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan Pemerintah dengan Hizbut Tahrir internasional yang tetap eksis, yang menjadi induk jaringan Hizbut Tahrir di dunia dengan BENDERA Hizbut Tahrir untuk Negara Khilafah.

Logo/Lambang Hizbut Tahrir Indonesia
Logo/Lambang Hizbut Tahrir Indonesia adalah bendera hitam yang berkibar dengan tulisan kalimat tauhid dan di bawahnya ada tulisan “Hizbut Tahrir Indonesia”.

Logo/Lambang Hizbut Tahrir Internasional
Sementara logo/lambang Hizbut Tahrir Internasional memiliki kesamaan dengan logo/lambang HTI baik bentuk dan warna bendera hitam kecuali ada tambahan bola dunia yang merupakan propaganda Hizbut Tahrir untuk menaklukkan dunia dengan Khilafah dan tulisan keterangan yang memakai bahasa Arab “Hizbut Tahrir” dan “ta’assasa sanata 1372 H-1953 M” yang artinya Hizbut Tahrir berdiri tahun 1372 H/1953 M”.

Bendera Hizbut Tahrir untuk Negara Khilafah
Sedangkan bendera Hizbut Tahrir untuk negara Khilafah memiliki dua versi. Liwa’ berwarna putih dan Rayah berwarna hitam yang bertuliskan kalimat tauhid yang ditetapkan dalam kitab mereka Ajhizatu Dawlah Khilafah tahun 2005.
Dua bendera ini yang mereka klaim sebagai Bendera Rasulullah atau disebut di Indonesia sebagai “bendera Tauhid” meskipun di kitab asalnya dan di negara Arab Islam tidak ada sebutan bendera tauhid.

Kesamaan Bendera Hizbut Tahrir dan Bendera Al-Qaidah
Bendera Hitam Hizbut Tahrir memiliki kesamaan dengan bendera hitam yang dipakai Tandzimul Qaidah Osama bin Laden baik bentuk bendera segi empat panjang, warna hitam dan jenis huruf (font/khathth) jenis “tsulutsi”. Font jenis “tsulutsi” baru ditemukan ratusan tahun setelah Rasulullah Saw wafat. Maka sebenarnya dari sisi historis jenis font, klaim Hizbut Tahrir dan Al-Qaidah atas bendera mereka sebagai Bendera Rasulullah terbantahkan. Karena zaman Rasulullah Saw belum ada jenis font “tsulutsi”, yang ada baru jenis font sederhana tulisan guratan yang nantinya berkembang sebagai font kufi.

Melarang Bendera Hizbut Tahrir Tidak Berarti Melarang Kalimat Tauhid
Melarang bendera Hizbut Tahrir, Al-Qaidah dan ISIS yang sama-sama bertuliskan kalimat tauhid tidak berarti melarang kalimat tauhid. Seperti halnya kita melarang bendera PKI yang ada logo palu aritnya tidak berarti mengharamkan penggunaan palu dan arit.
Saudi Arabia dan negara-negara Arab melarang bendera Hizbut Tahrir, Al-Qaidah dan ISIS karena penyalahgunaan dan pembajakan kelompok ini terhadap kalimat tauhid yang mulia untuk kegiatan teror dan politik makar.
Hal ini terbukti saat rumah kontrakan Habib Rizieq di Mekkah dipasang bendera Hitam yang mirip dengan bendera Hizbut Tahrir dan Al-Qaidah, Habib Rizieq diperiksa polisi dan sempat ditahan selama 28 jam.
Kesimpulannya melarang Bendera Hizbut Tahrir, Al-Qaidah dan ISIS tidak berarti melarang kalimat tauhid, justeru memuliakan kalimat tauhid dengan melarang penyalahgunaan dan pembajakan kalimat tauhid untuk politik makar dan aksi teror.
Mohamad Guntur Romli
#LawanHizbutTahrir #NKRIHargaMati

Sumber Berita : http://www.gunromli.com/2018/11/perbedaan-logo-hizbut-tahrir-dan-bendera-hizbut-tahrir-untuk-negara-khilafah/

Rizieq Shihab Kenapa Tidak Bisa Pulang?

Oleh: Denny Siregar*
"Saya tidak tahu siapa yang menghalangi Habib Rizieq pulang ke Indonesia."
Diskusi Rabu sore di acara seruput kopi live di Facebook yang menghadirkan Kapitra Ampera, mantan pengacara Rizieq Shihab sangat menarik. Saya akhirnya berhasil membongkar sebagian "rahasia" Rizieq Shihab selama di Saudi. Seperti kita tahu Kapitra Ampera sebelumnya adalah pengacara Rizieq Shihab dan berhasil menghentikan kasus-kasusnya yang selama ini menjadi perdebatan di mana-mana.
Kapitra Ampera sekarang menjadi Caleg PDIP daerah pilihan Riau. Dan dari hasil perbincangan, Kapitra mengaku bahwa, "Sebenarnya sudah tidak ada masalah dengan status Rizieq Shihab. Tapi saya juga tidak tahu kenapa dia tidak bisa pulang."
Saya tanya, "Tidak bisa atau tidak mau?"
"Bukan tidak mau, tapi tidak bisa," tegas Kapitra.
"Dari kepolisian tidak ada masalah, dari pemerintahan juga tidak masalah. Tapi ada invisible hands yang saya tidak tahu dari mana yang membuat Habib Rizieq tidak bisa lewat imigrasi. Padahal visanya sudah overstay Juli kemarin. Yang anehnya, pihak Arab Saudi juga tidak memenjarakan Habib Rizieq atau memulangkannya. Padahal biasanya mereka tidak begitu." Begitu penjelasan Kapitra.
Dari penjelasan Kapitra seolah ada permainan tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi untuk menahan Rizieq di sana. Padahal Kapitra mengaku, ia bahkan sudah "membawa" private jet untuk membawa Rizieq pulang ke Indonesia, tapi tetap tidak bisa.
Siapakah orang yang membuat Rizieq tidak bisa pulang ke Indonesia?
Kalau kita berpatokan pada apa yang dijelaskan Kapitra Ampera, pasti langsung terasa aroma konspirasi tingkat tinggi yang terlibat. Kemungkinan ini berkaitan dengan Pilpres 2019, dimana dibutuhkan rasa aman tinggi dengan terus menahan Rizieq di sana sampai pemilu selesai.
Kita tahu sendiri apa yang akan dilakukan Rizieq Shihab jika ia ada di Indonesia sekarang ini. Pasti banyak demo dimana aparat akan sibuk mengamankan apa yang terjadi. Dan biaya pengamanan itu besar. Apalagi jika terjadi kerusuhan nanti.
Tapi biar bagaimana pun, penjelasan Kapitra Ampera tidak bisa ditelan mentah-mentah. Kapitra adalah seorang pengacara yang terbiasa bersilat lidah, apalagi ia sekarang politisi. Bisa jadi Kapitra juga menyembunyikan sesuatu di balik penjelasan yang diberikannya kepada publik.
Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Rizieq Shihab lebih baik pulang atau tetap di sana saja biar Indonesia aman?
Jawabannya kita tanya pada secangkir kopi....
*Denny Siregar penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

https://www.tagar.id/Asset/uploads/244739-rizieq-shihab.jpeg

Rizieq Shihab. (Foto: Malang Today)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/rizieq-shihab-kenapa-tidak-bisa-pulang

Kenapa Banyak Orang Berguru pada Ulama Radikal?

Oleh: Denny Siregar*
Dalam sebuah diskusi, seorang nonmuslim bertanya ke saya, "Kenapa banyak orang yang mengikuti ulama radikal ya, Bang?"
Pertanyaan yang menarik. Tentu banyak faktor kenapa seseorang mengikuti seorang guru. Ada yang karena mengikuti teman, ada yang karena terbawa arus bahkan ada yang karena salah jalan. Tidak bisa kita mengambil satu faktor sebagai penentu.
Tapi ada pola yang sama dari mereka yang saya perhatikan. Saya ingat dulu ketika mencari kebenaran melalui agama, saya melewati malam-malam panjang diskusi sekadar untuk membenturkan dari satu logika ke logika lainnya. Bagi saya agama adalah akal, jadi diperlukan logika dalam memahaminya bukan sekadar dogma belaka.
Model diskusi panjang yang memakan waktu lama ini yang tidak saya dapat dari mereka-mereka yang mengikuti ulama radikal. Dari mana saya tahu? Dari kekeringan logika mereka ketika memahami sebuah petunjuk.
Sebagian besar dari mereka memahami agama itu sebagai dogma. Patuhi, jangan dipikirkan. Padahal Tuhan menaruh akal pada manusia bukan tanpa alasan. Akal dan petunjuk harus saling mengisi. Tanpa petunjuk, akal akan tersesat. Begitu juga petunjuk tanpa akal, maka manusia juga akan tersesat.
Nah, model diskusi dengan akal inilah yang jarang ditemui dari "guru" radikal. Mereka tidak pernah mengajak muridnya untuk berpikir. Lidah mereka mudah mengucapkan kata "haram" dan "halal" seolah menegaskan bahwa mereka adalah kebenaran yang absolut. Tidak ada ruang untuk kritik, karena kritik itu haram. Akhirnya terjadilah kultus individu, mendewakan seorang guru.
Murid yang datang ke guru radikal ini juga punya model yang sama. Mereka kebanyakan penyuka sesuatu yang instan, tidak perlu banyak berpikir. "Cukup ikuti guru, maka surga ada di tanganmu. You jump, I jump."
Akhirnya supply and demand terpenuhi. Si murid merasa tenang karena sudah mendapat kunci surga, si guru juga tenang karena bisa hidup kenyang. Jualan ilusi ini persis seperti ketika seorang agen money game menawarkan jualan mimpi kemewahan.
Di kalangan anak muda sekarang juga model seperti ini laku. Anak muda cenderung suka sesuatu yang revolusioner. Ketika model agama konvensional menawarkan banyak pilihan dalam memahami sesuatu dan mengajak berpikir, model itu menjadi tidak menarik. Anak muda butuh sesuatu yang "keras" dan "bergejolak". Jadilah takbir-takbiran dianggap sebagai penyemangat.
Ibaratnya, model pembelajaran konvensional adalah musik jazz. Sedangkan ulama radikal menawarkan heavy metal sebagai alternatif beragama dan mereka membungkusnya dengan kata "hijrah".
Itulah yang terjadi sekarang ini. Agama menjadi sebuah tren, bukan lagi dimaknai sebagai sebuah petunjuk. Akhirnya kita melihat banyaknya zombie-zombie di jalanan, yang berpakaian agamis tapi akal menipis. Salat di jalan raya, supaya bisa dilihat sebagai ketaatan. Menunjuk orang lain kafir, seakan dirinya adalah bagian dari kesucian.
Dan tren "jalan instan masuk surga" ini yang akan kita lihat semakin membesar ke depan.
Seruput kopinya?
*Denny Siregar penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

https://www.tagar.id/Asset/uploads/265671-lukman-hakim-saifuddin.jpeg

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan materi kepada ratusan santri saat mengisi kuliah umum di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Selasa (9/10/2018). Kuliah umum bertajuk Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan tersebut guna memberikan pemahaman wawasan kebangsaan sekaligus menangkal radikalisme di kalangan santri. (Foto: Antara/Prasetia Fauzani)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/kenapa-banyak-orang-berguru-pada-ulama-radikal

Prabowo-Sandi Diminta Jangan Selalu Minta Maaf

Jakarta, (Tagar 14/11/2018) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengingatkan agar pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga jangan memanfaatkan kultur rakyat Indonesia yang pemaaf untuk meminta maaf berulang kali.
"Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi dengan melakukan permintaan maaf berulang kali, sebaiknya jangan terjadi lagi. Pak Prabowo dan Pak Sandi,jangan memanfaatkan karakter dan kultur rakyat Indonesia yang pemaaf," kata Hasto Kristiyanto kepada pers, di Media Center Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/11), mengutip Antara.
Menurut Hasto, pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi sebaiknya tidak lagi melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada masyarakat. "Selama masa kampanye (sejak hampir dua bulan lalu), Pak Prabowo dan Pak Sandi, paling tidak sudah tiga minta maaf kepada masyarakat," katanya.
Dalam catatan TKN Jokowi-Ma'ruf, Prabowo Subianto, sudah tiga kali minta maaf, pertama, meminta maaf atas kasus hoaks Ratna Sarumpaet, dan kedua meminta maaf atas ungkapan 'tampang Boyolali'. Sedangkan, Sandiaga mengaku salah dan meminta maaf karena melangkahi makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syansuri.
"Setelah tiga kali meminta maaf kepada masyarakat, hendaknya Pak Prabowo dan Pak Sandi menjadikan pengakuan atas kesalahan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan tak lagi berkampanye dengan cara menyerang lawan," katanya.
Menurut Hasto, dalam berkampanye sebaiknya menyampaikan visi, misi, dan gagasan, serta adu rekam jejak dan program untuk membangun bangsa dan negara. []

https://www.tagar.id/Asset/uploads/651215-prabowo-.jpeg

Bakal calon presiden Prabowo Subianto (tengah) dan calon wakil presiden Sandiaga Uno (kanan) bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (7/9/2018). (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/prabowosandi-diminta-jangan-selalu-minta-maaf

Model Kampanye Jokowi

Oleh: Denny Siregar*
Pernahkah Anda melihat baliho besar berisi wajah Jokowi dipasang di tempat strategis?
Tidak pernah. Pernahkah Anda melihat wajah Jokowi dalam iklan kampanye televisi bicara tentang programnya dan partainya? Tidak pernah juga. Tapi kenapa Anda masih kenal Jokowi dan berasa akrab dengannya?
Salah satu yang saya kagumi dari Jokowi sejak ia pertama kali dilantik adalah dia membangun budaya baru dalam memperkenalkan siapa dirinya.
Dia bukan model SBY dan partai Demokratnya yang menghabiskan uang miliaran rupiah untuk iklan televisi dan baliho "katakan tidak pada korupsi". Bahkan anaknya, AHY, saja sudah membuang uang lebih dari 70 miliar rupiah dengan menampilkan wajah di baliho untuk memperkenalkan diri.
Jokowi tidak memainkan iklan sebagai penyampai pesannya. Dia tahu, iklan itu mahal dan belum tentu efektif sebagai penyampai pesan. Jokowi memainkan model kampanye yang jauh lebih murah dan terbukti bekerja, yaitu dengan prestasi dan citra diri melalui benda-benda yang akrab di masyarakat seperti jaket, sneakers, motor besar dan sepeda.
Model blusukan Jokowi ke banyak daerah terbukti menaikkan namanya. Ia menjadi sorotan bagi media mainstream dan media sosial. Jokowi pandai mengelola sistem komunikasi bagi dirinya dan pencapaian kerjanya.
Apa yang dilakukan Jokowi menaikkan standar dalam melakukan kampanye bertahap, bukan hanya pada waktu mendekati pilpres saja. Dan yang dia lakukan diikuti banyak tokoh seperti Ahok bahkan Zumi Zola artis yang sempat menjadi Gubernur Jambi, dengan marah-marah di sebuah rumah sakit daerah.
Tetapi Jokowi tetap Jokowi. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah maraton komunikasi. Karena itu ia mengatur napas dengan baik dan terus melancarkan ide-ide kreatif yang menjadi perbincangan masyarakat banyak. Inilah yang menarik.
Dalam buku Al Ries, The fall of Advertising and the Rise of PR dikatakan bahwa iklan sudah tidak membangun pengaruh dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang sudah tahu bahwa iklan hanya menampilkan yang bagus-bagus saja dan menyembunyikan keburukan.
Dalam hal ini Jokowi mengerti betul bahwa ia bukan hanya Presiden dan pelayan masyarakat, tetapi juga seorang komunikator, seorang story teller, seorang yang mengerti bagaimana bercakap dengan rakyat.
Ini yang tidak dipunyai Prabowo sehingga ia sering blunder dalam setiap pidatonya. Prabowo yang sejak kecil "terkurung" dalam gedung yang besar jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga ketika ia harus muncul, ia gagap.
Prabowo sulit meniru Jokowi karena ia tidak punya "rasa" dalam memainkan perannya sebagai pelayan. Ia adalah raja dan sebagai raja, ia yang harus dilayani rakyat dan bukan sebaliknya.
Seruput kopinya....
*Denny Siregar penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

https://www.tagar.id/Asset/uploads/299485-presiden-jokowi.jpeg

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengunjungi pusat perbelanjaan Paskal Hyper Square, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/11/2018). Capres Joko Widodo memanfaatkan kunjungan ke Bandung dengan mengunjungi pusat perbelanjaan untuk menyapa masyarakat, mencoba kopi serta melayani warga yang ingin berfoto bersama dirinya. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/model-kampanye-jokowi

Jokowi: Mari Hijrah ke Ujaran Kebenaran

Jakarta, (Tagar 13/11/2018) - Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa untuk hijrah dari dari ujaran-ujaran kebencian ke ujaran-ujaran kebenaran untuk mewujudkan kesejukan dan kedamaian hidup berbangsa.
"Selalu saya sampaikan, marilah kita hijrah dari ujaran-ujaran kebencian pada ujaran-ujaran kebenaran, hijarah dari pesimisme ke optimisme, hijrah dari pola-pola yang konsumtif ke produktif, hijrah dari kegaduhan-kegaduhan ke persatuan dan kerukunan," kata Jokowi dalam keterangannya yang diterima, Selasa (13/11), mengutip Antara.
Menurut Presiden, itulah yang dibutuhkan agar kemajuan bangsa ini tercapai, dengan cara-cara yang sejuk dan kedamaian.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat bersilaturahim dengan para peserta Kongres Indonesia Millennial Movement Tahun 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (12/11).
Kongres tersebut berkaitan dengan Hari Pahlawan yang diselenggarakan oleh Maarif Institute for Culture and Humanity.
Jokowi sangat memuji apa yang sudah dilakukan Maarif Institute dengan kongres yang diselenggarakannya karena dengan peran aktif serupa, dirinya merasa yakin akan lebih banyak pihak yang tergerak untuk membawa negara ini kepada kemajuan.
Melalui kongres tersebut, para generasi milenial Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan pencegahan ekstremisme serta kekerasan.
Deklarasi yang terdiri atas enam butir sebagai hasil kongres dibacakan di hadapan Presiden Jokowi.Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dicapai Indonesia selama empat tahun ini dibidang stabilitas politik, keamanan dan demokrasi.
Menurut Kantor Staf Presiden pada laporan capaian empat tahun pemerintahan Jokowi JK, Indeks Negara Hukum dan Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil. []

Presiden Joko Widodo. (Foto: Ant/Wahyu Putro A)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/jokowi-mari-hijrah-ke-ujaran-kebenaran

Foto: Wow, Eloknya Monumen Kapsul Waktu Indonesia

Merauke, (Tagar 16/11/2018) - Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua, yang menyimpan Impian Indonesia 2015-2085, telah rampung dibangun.
Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meresmikan monumen seluas 2,5 ha tersebut pada hari ini, Jumat (16/11).
Lokasinya yang dekat Bandara Mopah akan menjadikan monumen ini sebagai landmark baru kota Merauke yang dapat dilihat saat pesawat mendarat.
"Secara fisik bangunan sudah 100 persen untuk bisa diresmikan Bapak Presiden. Monumen ini menyimpan pesan-pesan dan harapan anak-anak Indonesia untuk 70 tahun ke depan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Merauke, Kamis (15/11) dalam keterangan tertulis diterima Tagar News.
Monumen Kapsul Waktu

(Foto: Kementerian PUPR)

Menteri Basuki menjelaskan bahwa Impian Indonesia 2015-2085 yang disimpan dalam Kapsul Waktu berasal dari anak muda di seluruh provinsi di Indonesia.
"Impian dalam Kapsul Waktu ini dihimpun pada tahun 2015, lewat ekspedisi melintasi 34 provinsi. Di setiap provinsi, anak mudanya menulis keinginannya 70 tahun ke depan, yang kemudian disimpan di sini, setelah itu dilas, dan akan dibuka tahun 2085 nanti," jelasnya.
Monumen Kapsul Waktu

(Foto: Kementerian PUPR)

Monumen Kapsul Waktu dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui kegiatan Ruang Terbuka Hijau mulai tahun 2016 yang dialokasikan pada DIPA APBN di Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian PUPR. Pembangunan dilakukan tahap I pada tahun 2016 berupa pekerjaan pondasi dengan anggaran Rp 7 miliar.
Pekerjaan dilanjutkan tahap II sejak Juli 2017 dan selesai pada November 2018 dengan biaya konstruksi sebesar Rp 82,9 miliar. Bertindak selaku kontraktor adalah PT Nindya Karya.
(Foto: Kementerian PUPR)

Arsitektur monumen yang didesain oleh arsitek prinsipal Yori Antar Awal ini mengadopsi unsur budaya Papua.
Kapsul Waktu akan ditempatkan di atas bangunan tugu yang terinspirasi dari menara perang Suku Dani, dengan lima akses masuk bangunan yang merepresentasikan lima suku asli Merauke (Malind, Muyu, Mandobo, Mappi dan Auyu) sebagai penjaga tugu kapsul waktu.
Monumen Kapsul Waktu

(Foto: Kementerian PUPR)

Angka 17, 8, dan 45 yang memiliki makna spesial bagi Indonesia, yakni tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan, dipilih sebagai ukuran monumen, yakni lebar 17 m, tinggi 8 m, dan panjang 45 m.
Bagian dalam monumen juga dihiasi relief mengenai perjalanan Republik Indonesia, Pancasila, serta kebudayaan Papua. Dari total luas monumen, 1,5 ha akan digunakan sebagai alun-alun.
Selain menjadi ruang terbuka publik dan lokasi wisata bagi masyarakat Merauke, Monumen Kapsul Waktu diyakini akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi lokal.
(Foto: Kementerian PUPR)
"Pembangunan monumen Kapsul Waktu menunjukkan perhatian dan penghargaan yang besar dari Presiden Jokowi bagi masyarakat Papua, khususnya bagi Merauke," jelas Menteri Basuki.

(Foto: Kementerian PUPR)
Gagasan pembangunan monumen ini merupakan bagian dari Gerakan Ayo Kerja yang diinisiasi oleh Abdi Negara sebagai bagian dari civil society, serta disetujui oleh Presiden Jokowi untuk menjadi gerakan bangsa mewujudkan mimpi dan harapan generasi muda menuju Indonesia Maju. []

Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua, Indonesia. (Foto: Kementerian PUPR)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/foto-wow-eloknya-monumen-kapsul-waktu-indonesia

Demokrat dan Gerindra Saling Sahut, Tagih Janji Tanpa Tatap Muka

Jakarta, (Tagar 16/11/2018) - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengklaim tidak ada masalah antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Meskipun diketahui, petinggi partai saling bersahutan menagih janji kampanye.
"Baik dan tetap solid ya. Apalagi kita tahu Pak SBY sendiri yang menyampaikan di muka publik bahwa Partai Demokrat dan Pak SBY yang pertama mendukung pencapresan Pak Prabowo sebelum PKS dan PAN," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/11).
Menurut Riza, sebagai salah satu partai koalisi pasangan nomor urut dua (02) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Partai Demokrat juga sering menghadiri sejumlah pertemuan antarpartai koalisi. Hanya saja, kadangkala pertemuan tidak selalu dilakukan dengan melibatkan jumlah besar lalu kemudian dipublikasikan.
"Selalu rapat-rapat dalam direktorat masing-masing, bidang masing-masing, kumpul-kumpul. Jadi, selalu rapat ke lapangan, evaluasi ke lapangan terus dilakukan. Cuma kan tidak semua kita publikasikan," terangnya.
Salah satu petinggi Partai Demokrat yang hadir dalam sejumlah pertemuan menurutnya, adalah Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
"Oh iya dong (hadir) kan menjadi bagian dari koalisi, dalam setiap kegiatan selalu diundang dan selalu hadir ada perwakilannya. Hinca termasuk sekjen yang rajin ya," beber Riza.
Namun, memang, dalam waktu belakangan, ia akui Hinca tak bisa menghadiri pertemuan lantaran sedang sibuk di daerah pemilihannya. Meski, komunikasi tetap berjalan melalui telepon maupun pesan WhatsApp.
"Cuma kan memang dalam berapa hari ini semua sedang di Dapil. Hinca kan inkumben anggota DPR. Sekjen-sekjen partai ini kan rata-rata anggota DPR namun demikian menyesuaikan waktunya. Jadi tetap ketemu dan komunikasi by phone, wa, dan terus," tukasnya.

SBY Sindir Gerindra di Twitter
Polemik antara Partai Gerindra dengan Demokrat meluap, saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan kritikan keras terhadap Partai Gerindra, khususnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Sebenarnya saya tak harus tanggapi pernyataan Sekjen Gerindra. Namun, karena nadanya tak baik & terus digoreng terpaksa saya respons *SBY*," dalam sebuah tweet yang dibagikannya melalui akun @SBYudhoyono pada 6:13 AM (15/11).
Menurut Presiden ke-6 ini, Sekjen Partai Gerindra tak perlu menyalahkan pihak lain terkait rencana kampanye bersama antara SBY, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno. Pasalnya, ketika SBY dulu mencalonkan diri menjadi calon presiden, tidak memaksa ketua umum partai lain untuk mengkampanyekan dirinya.
"Daripada menuding & menyalahkan pihak lain, lebih baik mawas diri. Mengeluarkan pernyataan politik yang "sembrono", justru merugikan *SBY*," lanjut tweetnya selang satu menit kemudian, 6:16 AM.
"Saya pernah dua kali jadi Calon Presiden. Saya tak pernah menyalahkan & memaksa Ketum partai-partai pendukung untuk kampanyekan saya *SBY*," sambung tweetnya pada 6:17 AM.
Pernyataan Muzani juga mendapat tanggapan dari Juru Bicara Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Putu Supadma Rudana. Yakni sebuah janji yang diucapkan Sandi, saat pertemuan dengan Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono di Kediaman Mega Kuningan Timur, pada tanggal 12 September 2018.
"Mas Sandiaga Uno berjanji banyak hal di hadapan Bapak SBY dan Bapak Prabowo Subianto. Setelah berjanji banyak hal, Sandiaga Uno meminta kesediaan Mas AHY untuk ikut bersafari dengan Sandiaga Uno," dalam keterangan tertulis diterima Tagar News, Rabu (14/11).
Menurutnya, mendengar janji dari Sandi, AHY bersedia menemani untuk bersafari. Namun, hingga kini Sandi tak kunjung menepati janji, bahkan sama sekali tak ada komunikasi terhadap AHY untuk kelanjutannya.
"Mas AHY menyanggupi tetapi tidak ditentukan waktunya kapan. Hingga hari ini, Mas Sandiaga Uno bukan hanya tidak ada itikad baik untuk menepati janji-janjinya itu, tetapi juga tidak pernah melakukan komunikasi lagi dengan Mas AHY," jelasnya.

Akar Mula Saling Sahut
Mulanya, Sekjen Partai Gerindra memang melontarkan sebuah pernyataan bahwa baik Partai Gerindra maupun Partai Demokrat berhubungan baik. Namun, ia menyebut, SBY hingga kini belum juga menepati janji yakni akan mengkampanyekan pasangan Prabowo-Sandi.
"Sejauh ini hubungannya baik, Pak Prabowo dan Pak SBY. Pak SBY juga berjanji akan melakukan kampanye untuk Prabowo dan Sandi walaupun sampai sekarang belum terjadi," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/11).
Selain Ketua Umum Partai Demokrat, menurutnya jadwal untuk kampanye bersama juga sudah dijadwalkan dengan Ketua Kogasma AHY. Namun, karena kesibukan masing-masing, belum juga terlaksana.
Mengetahui hal tersebut, partai koalisinya tak lagi memaksakan kehendak untuk mengikuti cara memenangkan Prabowo-Sandi seperti caranya. Partai koalisinya akan memberikan toleransi terhadap Partai Demokrat jika memang punya cara sendiri untuk memenangkan Prabowo-Sandi.
"Karena itu ya kita tidak maksa-maksa lah. Kalau mau berjuang memenangkan Prabowo-Sandi mari bersama-sama, tapi kalau kemudian cara memenangkannya, mereka ada cara sendiri, ya mudah-mudahan berhasil," jelas Muzani.
Tak hanya Muzani, Sandi pun memberikan konfirmasi terkait janji yang ditagih Partai Demokrat terhadap dirinya. Menurutnya, janji itu berkaitan dengan agenda kampanye yang akan dilakukan seluruh partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, bukan hanya Partai Gerindra dan Partai Demokrat saja.
"Kita berjanji berkampanye sama-sama membesarkan, jadi kita ingin Demokrat juga besar. Bukan hanya Gerindra yang mendapat keuntungan, tapi juga partai lain PAN, PKS Gerindra, Demokrat, juga Berkarya," ungkapnya.
Jika kampanye dilakukan bersama-sama partai koalisi, menurutnya seluruh partai tentu punya kesempatan menaikkan elektabilitasnya dalam pemilihan legislatif (Pileg) yang serentak dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. []

https://www.tagar.id/Asset/uploads/968358-sby.jpeg

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato politiknya pada acara penutupan Pembekalan Caleg DPR-RI Periode 2019-2024 Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (11/11/2018). Dalam pidatonya SBY menyampaikan bahwa tuduhan kasus Bank Century terhadap dirinya dan Partai Demokrat telah selesai dan usai. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/demokrat-dan-gerindra-saling-sahut-tagih-janji-tanpa-tatap-muka

Lukas Enembe: Masyarakat Papua Ingin Jokowi Jadi Presiden Lagi

Manokwari, (Tagar 17/11/2018) - Gubernur Papua Lukas Enembe berharap Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden lagi untuk lima tahun yang akan datang.
"Kita masyarakat di Tanah Papua inginkan agar Jokowi menjadi presiden lima tahun mendatang," kata Lukas di hadapan Presiden di Kabupaten Merauke, Jumat (16/11).
Lukas mengatakan, masyarakat di Tanah Papua bangga karena Jokowi sering mengunjungi Tanah Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Ini membuktikan kecintaan Pak Jokowi terhadap masyarakat di Tanah Papua. Bukti kecintaan pemimpin negara terhadap warganya," ujarnya.
Ia mengatakan, Presiden mengunjungi Papua karena kita satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jokowi datang kunjungi Papua sudah 10 kali. Jarang ada presiden kayak Pak Jokowi sering kunjungi masyarakat di daerah terpencil," tuturnya.
Kata dia, masyarakat di Tanah Papua inginkan Jokowi harus jadi presiden RI tahun mendatang.
"Kita masyarakat tetap mendukung 100 persen. Kita yakin dan optimis bahwa Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi presiden dan wakil presiden lima tahun mendatang," tuturnya.
"Kita yakin Jokowi lima tahun lagi, infrastruktur pembangunan di Tanah Papua akan lebih maju. Kita harap pembangunan nasional yang berkeadilan sosial bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di Papua dan Papua Barat, " lanjutnya. []

https://www.tagar.id/Asset/uploads/713344-presiden-jokowi.jpeg

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (tengah) bersama anak-anak berbaju adat ketika peletakan kapsul waktu ke dalam cangkang saat peresmian Monumen Kapsul Waktu di Kabupaten Merauke, Papua, Jumat (16/11/2018). Monumen tersebut menyimpan tujuh mimpi besar pemuda Indonesia dari 34 provinsi yang akan dibuka pada 2085. (Foto: Antara/Setpres-Agus Suparto)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/lukas-enembe-masyarakat-papua-ingin-jokowi-jadi-presiden-lagi

NU Tolak Bendera Hitam di Tanah NKRI

Banyumas, (Tagar 17/11/2018) - Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (NU) Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menolak pertemuan Khilafatul Muslimin yang rencananya digelar di Bogor, Jawa Barat, hari ini Sabtu 17 November 2018.
Penolakan tersebut disampaikan Keluarga Besar NU Sokaraja saat kegiatan istigosah di Pendopo Kecamatan Sokaraja, Banyumas, Jumat malam (16/11), yang dihadiri ratusan nahdiyin.
Koordinator lapangan istigosah Mukatamir mengatakan, kegiatan yang digelar di Pendopo Kecamatan Sokaraja sengaja digelar sebagai wujud kepedulian Keluarga Besar NU Sokaraja terhadap kondisi Indonesia saat ini.
"Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Tanar Air akhir-akhir ini, dengan munculnya kelompok-kelompok massa yang menggunakan agama dan ayat-ayat suci Alquran untuk kepentingan politiknya, maka kami Keluarga Besar NU Sokaraja, Banyumas, menyatakan sikap untuk meminta kepada seluruh elemen bangsa apa pun agamanya, apa pun sukunya untuk mempererat persatuan dan kesatuan dalam tali Bineka Tunggal Ika demi terwujudnya NKRI yang kuat, aman, dan damai," tuturnya mengutip kantor berita Antara.
Ia mengatakan Keluarga NU Sokaraja juga meminta kepada aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk bersikap lebih tegas lagi dan tidak ragu-ragu menindak serta menangkap para tokoh agama garis keras yang sudah jelas-jelas melakukan pelecehan terhadap negara.
Selain itu, kata dia, meminta kepada TNI dan Polri untuk menangkap para penggerak dan pelaku aksi bela agama, bela tauhid, atau apa pun namanya yang menggunakan kalimat tauhid untuk unjuk rasa mereka.
"Kalimat Tauhid yang mereka buat bendera itu dan selama ini digunakan dalam aksinya adalah jelas identitas dari ormas HTI yang sudah terlarang di Tanah Air. Pernyataan mereka dengan menyebutnya sebagai bendera tauhid dan bendera umat Islam adalah bohong besar karena dalam Islam tidak mengenal bendera tauhid, adanya kalimat Tauhid," ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, Kerajaan Arab Saudi yang notabene merupakan negara Islam juga melarang bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid itu dikibarkan di sana.
Oleh karena itu, kata dia, Indonesia sebagai Negara Pancasila seharusnya bisa untuk jauh lebih keras lagi dalam menindak para pengibar bendera hitam yang membawa misi khilafah tersebut.
"Kami meminta kepada TNI dan Polri untuk tidak saja melarang dan kegiatan pertemuan Khilafatul Muslimin di Bogor pada tanggal 17 November 2018, juga menangkap para penggagas dan panitianya, karena organisasi itu jelas-jelas memiliki agenda ingin mendirilan Khilafah Islamiyah. Mereka mengingkari Pancasila dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia," ucapnya, menegaskan.
Lebih lanjut, Mukatamir mengatakan segenap Keluarga Besar NU Sokaraja yang terdiri atas Majelis Wakil Cabang (MWC) NU, Pengurus Anak Cabang (PAC) Muslimat NU, PAC Gerakan Pemuda Ansor, PAC Fatayat NU, PAC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, PAC Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dan PAC Pagar Nusa, bersumpah untuk tetap setia membela dan mempertahankan NKRI sampai kapan pun.
"Kami, khususnya Banser NU siap berada bersama TNI dan Polri dalam melawan gerakan-gerakan radikalisme yang ingin merongrong tegaknya NKRI. Kami siap berada di garis depan untuk menghalau para benalu dan pengkhianat bangsa dari Bumi Pertiwi ini sampai titik darah penghabisan," katanya. []

https://www.tagar.id/Asset/uploads/624816-kasus-bendera-hti.jpeg

Pengunjuk rasa memprotes pembakaran bendera berkalimat Tauhid, di pusat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kamis (01/11/2018). (Foto: Antara/Rahmad)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/nu-tolak-bendera-hitam-di-tanah-nkri

EMOSI UMAT ISLAM

Seorang Perempuan mengenakan Pakaian Tertutup berwarna Hitam, Berjilbab Panjang.

Dia Membawa Bom yang akan diledakkan dikantor Polisi di Jawa Barat. Untung Polisi

Berhasil Meringkusnya. Ada sedikit perlawanan saat Proses penangkapan itu.

Apa ISU yang disebarkan? Polisi Menganiaya seorang Muslimah Berjilbab…??!!

Seorang Penceramah Agama, Alfian Tanjung Naik Mimbar. Dihadapan para Pendengarnya Dia Bicara bahwa Istana Negara adalah Sarang PKI. Tentu saja itu adalah pembicaraan berisi Fitnah. Karena Kebenciannya, ALfian Menyebar Provokasi dan Fitnah kepada Jokowi. Bukan Hanya kepada Jokowi, Alfian juga memfitnah PDIP sebagai Partai PKI.

Beberapa Pihak Tidak Terima dengan Kelakuan itu, Alfian diadukan ke Polisi. Dasar omongannya memang hanya berisi KEBOHONGAN, Polisi Gampang saja Menangkap ALfian. Lalu Mengadilinya dan Alfian dinyatakan BERSALAH.

Apa ISU yang kemudian disebarkan? Pemerintah Mengkriminalisasi Ulama…??!!

Seorang Tokoh Agama Bahtiar Nasir, Mengumpulkan Sumbangan. Dia Menyebarkan Informasi bahwa Sumbangan itu untuk Rakyat Korban Perang SURIAH dengan Tagar #SaveAleppo. Ketika Sumbangan Terkumpul, rupanya diketahui malah disalurkan ke kelompok-kelompok Pemberontak yang berafiliasi dengan Teroris.

Polisi Menyelidiki Kasus ini. Bagaimana Sumbangan Rakyat Indonesia malah ada di Markas-markas Teroris di Suriah.

Apa ISU yang Beredar ? Polisi mempersekusi Seorang Tokoh Agama…??!!

Ada pula orang yang “KONON” Aktivis Islam, JONRU. Kerjanya melempar Tulisan berisi FITNAH dan Berita BOHONG. Beberapa Status Media Sosialnya bahkan MELECEHkan Kepala Negara, Bahasanya KASAR dan MENGADU DOMBA. Membakar Sentimen Beragama. Lalu Polisi MENANGKAPnya.

Apa ISU yang Beredar ? Polisi Menangkap Seorang AKTIVIS ISLAM…??!!

Pemerintah Mengeluarkan UU tentang ORMAS, salah satu poin pentingnya adalah semua ormas harus berdasar pada NLRI dan Ideologi PANCASILA. HTI jelas merupakan organisasi politik yang bertentangan dengan PANCASILA. Dengan diberlakukannya UU tersebut, OTOMATIS HTI dan semua Organisasi ANTI PANCASILA di LARANG di Indonesia.

HTI menggugat secara HUKUM. Tetapi dari seluruh gugatan yang dilayangkan HTI, Pemerintah dimenangkan oleh PENGADILAN. Artinya secara HUKUM POSITIF, di Indonesia HTI sejenis dengan PKI, sebagai Organisasi Terlarang.

Lalu apa ISU yang disebarkan ? Pemerintah Memusuhi Ummat Islam…??!!

Kemaren ada Perayaan Hari SANTRI. Salah seorang Penyusup dating keacara tersebut dengan Mengibarkan Bendera HTI. Sebagai Penjaga Gawang PANCASILA, tentu saja Anggota BANSER Marah. Bagaimana bias ada Bendera Organisasi ANTI PANCASILA yang tujuannya MEMBUBARKAN Indonesia, berkibar diacara Mereka.

Lalu BANSER tanggap, merampas Bendera itu dan MEMBAKARnya. Yang dibakar adalah Bendera HTI, Bendera Ormas Terlarang. Organisasi yang dibentuk untuk menghancurkan berbagai Negara dan Mengubahnya menjadi KHILAFAH.

Apa ISU yang disebar atas kejadian itu ? BANSER membakar Bendera TAUHID. Lalu dengan Isu tersebut Mereka Membakar Emosi Ummat Islam, bahwa ada Kalimat Allah yang dibakar BANSER. Mereka malah membawa-bawa bahwa itu adalah Bendera Rasulullah.

Padahal dizaman Nabi, Khat atau Aksara Arab bentuknya Masih KUNO. Belum ada Tanda Baca seperti pada Bendera HTI. Belum ada juga Desiner Grafis yang bisa membuat Huruf-Huruf yang tersusun pada Logo HTI yang terlihat Simetris.

Lihatlah, MEREKA Memang selalu Berlindung dibalik sesuatu yang dianggap SAKRAL. Tujuannya untuk Menyembunyikan NIAT JAHAT dan membungkusnya dengan Bahasa AGAMA. Orang-orang yang Tidak Memahami Gaya ini PASTI Mudah TERTIPU.

MUSLIM Mana yang TIDAK MARAH mendengar Seorang MUSLIMAH Berjilbab DiTANGKAP Polisi dengan kekerasan..?????

MUSLIM Mana yang TIDAK MARAH mendengar ada ULAMA di KRIMINALISASI..?????

MUSLIM Mana yang TIDAK BANGKIT Emosinya mendengar Pemerintah MEMUSUHI Ummat Islam..????

MUSLIM Mana yang TIDAK MARAH jika diPROVOKASI ada yang MEMBAKAR Kalimat TAUHID..???

PADAHAL semua itu adalah cara MEREKA untuk MENYEMBUNYIKAN KEJAHATAN.

MEREKA Memanipulasi EMOSI Ummat ISLAM dan SENSITIVITAS Beragama dan MELANCARKAN Niat BUSUKnya.

APAKAH ANDA adalah Salah satu KORBAN PENIPUAN MEREKA..???

(Ditulis oleh EKO KUNTADI, Judul diberikan oleh GAYATRI MUTHARI)

Re-post by MigoBerita / Sabtu/17112018/17.42Wita/Bjm

Sistem KHILAFAH !!! Bendera Hitam Rizieq Shihab Seruput Kopi Denny Siregar " TV COKRO " (VIDEO)

Penulis By migo berita on Sabtu, 17 November 2018 | No comments

Said Aqil: Ganti Sistem Khilafah & Turunkan Jokowi Kok Enggak Ditangkap?

Zuhairi Misrawi: Kenapa Saudi Larang Hizbut Tahrir?

Yusuf Muhammad: PKS Pecah Tertipu Gerindra

Polisi Tak Izinkan Diskusi Khilafah di Az-Zikra, Bogor

Jika Ngotot Adakan Diskusi ‘Khilafah’, Polisi Turunkan 1000 Personil

Pilpres 2019, Pertarungan antara Khilafah dan Islam Nusantara

Eko Kuntadhi: Potret Kejam Perda Syariah

Dosa-dosa Khalid Basalamah Hingga Pengajiannya Layak Dibubarkan

Usai ‘Raja Jokowi, Timses Temukan APK Dipasang di Masjid Daerah Garut

LIPI: Medsos Ladang Intoleransi dan Radikalisme

Sekjen PBNU: Memuliakan Kalimat Tauhid Itu Melalui Dzikir, Bukan Bendera

Gen Z Hantu Siber, Tentara Misterius Pembela NU

Darurat Pusat Bai'at Khilafatul Muslimin "Al-Makariyah" di Lampung (Pimpinan Hasan Baraja)

Latihan Semi Militer

Reuni 212: Kesalahan FPI yang Ditunggangi Kemarahan HTI

HTI Lebih Bahaya Tanpa Badan Hukum

Tidak Ada Bendera Hitam (Râyah) yang Bertulis Kalimat Tauhid

Ustadz Gegabah

Tabayun Q&A Perda Agama oleh PSI (Partai Solidaritas Indonesia)

Perbedaan Logo – Lambang Hizbut Tahrir dan Bendera Hizbut Tahrir untuk Negara Khilafah

Rizieq Shihab Kenapa Tidak Bisa Pulang?

Kenapa Banyak Orang Berguru pada Ulama Radikal?

Prabowo-Sandi Diminta Jangan Selalu Minta Maaf

Model Kampanye Jokowi

Jokowi: Mari Hijrah ke Ujaran Kebenaran

Foto: Wow, Eloknya Monumen Kapsul Waktu Indonesia

Demokrat dan Gerindra Saling Sahut, Tagih Janji Tanpa Tatap Muka

Lukas Enembe: Masyarakat Papua Ingin Jokowi Jadi Presiden Lagi

NU Tolak Bendera Hitam di Tanah NKRI

Advertisert

Popular Posts

Sistem KHILAFAH !!! Bendera Hitam Rizieq Shihab Seruput Kopi Denny Siregar " TV COKRO " (VIDEO)

Penulis By migo berita on Sabtu, 17 November 2018 | No comments

Said Aqil: Ganti Sistem Khilafah & Turunkan Jokowi Kok Enggak Ditangkap?

Zuhairi Misrawi: Kenapa Saudi Larang Hizbut Tahrir?

Yusuf Muhammad: PKS Pecah Tertipu Gerindra

Polisi Tak Izinkan Diskusi Khilafah di Az-Zikra, Bogor

Jika Ngotot Adakan Diskusi ‘Khilafah’, Polisi Turunkan 1000 Personil

Pilpres 2019, Pertarungan antara Khilafah dan Islam Nusantara

Eko Kuntadhi: Potret Kejam Perda Syariah

Dosa-dosa Khalid Basalamah Hingga Pengajiannya Layak Dibubarkan

Usai ‘Raja Jokowi, Timses Temukan APK Dipasang di Masjid Daerah Garut

LIPI: Medsos Ladang Intoleransi dan Radikalisme

Sekjen PBNU: Memuliakan Kalimat Tauhid Itu Melalui Dzikir, Bukan Bendera

Gen Z Hantu Siber, Tentara Misterius Pembela NU

Darurat Pusat Bai'at Khilafatul Muslimin "Al-Makariyah" di Lampung (Pimpinan Hasan Baraja)

Latihan Semi Militer

Baca juga:

Reuni 212: Kesalahan FPI yang Ditunggangi Kemarahan HTI

HTI Lebih Bahaya Tanpa Badan Hukum

Baca juga:

Tidak Ada Bendera Hitam (Râyah) yang Bertulis Kalimat Tauhid

Ustadz Gegabah

Baca juga:

Tabayun Q&A Perda Agama oleh PSI (Partai Solidaritas Indonesia)

Perbedaan Logo – Lambang Hizbut Tahrir dan Bendera Hizbut Tahrir untuk Negara Khilafah

Rizieq Shihab Kenapa Tidak Bisa Pulang?

Kenapa Banyak Orang Berguru pada Ulama Radikal?

Prabowo-Sandi Diminta Jangan Selalu Minta Maaf

Model Kampanye Jokowi

Jokowi: Mari Hijrah ke Ujaran Kebenaran

Foto: Wow, Eloknya Monumen Kapsul Waktu Indonesia

Demokrat dan Gerindra Saling Sahut, Tagih Janji Tanpa Tatap Muka

Lukas Enembe: Masyarakat Papua Ingin Jokowi Jadi Presiden Lagi

NU Tolak Bendera Hitam di Tanah NKRI

Advertisert

Popular Posts