Majelis Ulama Indonesia (MUI) "Terkena OKNUM" penyebar HOAX..??!!

Bersihkan MUI dari Penyebar Hoaks

Oleh: Eko Kuntadhi*
Tahun 2017, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No 24/2017 yang isinya mengharamkan menyebarkan berita bohong atau hoaks. Tapi kita tahu, salah satu penyebar hoaks terbesar di Indonesia ternyata orang dalam MUI sendiri.
Tengku Zulkarnaen adalah Wakil Sekjen MUI Pusat yang keranjingan menyebar fitnah. Isi Twitternya dipenuhi dengan berita bohong.
Yang terbaru, lelaki berjanggut yang kerap menggenakan gamis ini menuliskan cuitan mengenai tujuh kontainer berisi kertas suara berasal dari China, yang sudah dicoblos. Dia langsung menuding pasangan Jokowi-Ma'ruf berbuat curang.

Sumber Pic : Google Image

Padahal kita tahu, berita tersebut hanyalah hoaks. Mudah saja melacaknya. Sampai saat ini desain surat suara saja baru diputuskan KPU. Bagaimana membuat surat suara palsu kalau desainnya belum ada?
Sebagai orang yang sehat akalnya, Tengku juga tahu informasi yang disebarkannya hanya berita bohong. Tapi dia gak peduli. Dia menyebarkan lewat media sosial. Targetnya agar kebohongan menjadi semakin masif. Agar rakyat resah.
Jika saja dia melakukan hal ini di zaman Orde Baru, pasti Tengku terkena UU Subversif. Sebab menyebarkan hoaks mengenai Pemilu berpotensi mengganggu keamanan negara. Bayangkan, dia mempengaruhi orang lain agar tidak mempercayai kredebilitas sebuah momen politik penting.
Kali lain, dia menyebarkan foto bayi yang sedang diinjak. Tengku bilang bahwa itu adalah anak Rohingya yang disiksa tentara Myanmar. Padahal foto itu adalah bayi di India yang sedang menjalani pengobatan.  Dalam kasus Rohingya, dia juga memposting foto Banser yang katanya akan dikirim ke Rohingya. Padahal itu foto Banser yang sedang bersiap melawan HTI.
Hoaks lain yang dilemparkan Tengku adalah cuitannya yang menuding Rieke Dyah Pitaloka membela PKI, berdasarkan foto berita Kompas. Padahal Kompas sama sekali tidak pernah menurunkan berita yang disebarkan Tengku.
Ada banyak lagi fitnah dan kebobongan disebarkan lelaki ini. Dia mengaku sebagai ulama, tetapi terang-terangan melempar hoaks dan fitnah. Dari kacamata MUI yang telah mengekuarkan fatwa, kelakuan Tengku jelas seperti menyiram lembaga ulama itu dengan air comberan. MUI mengharamkan hoaks, pengurus MUI sendiri malah gemar melempar hoaks.
Mengapa Tengku gemar mengumbar berita palsu ke publik? Kita tidak tahu alasan Tengku. Tapi kita tahu dampaknya buat masyarakat.
Hoaks akan memunculkan kecurigaan berkembang di antara masyarakat. Curiga pada sistem. Curiga pada negara. Curiga pada Presiden. Kecurigaan itu menimbulkan keresahan. Juga memunculkan kebencian.
Masyarakat yang resah mudah tersulut emosinya. Jika kelompok-kelompok masyarakat hidup dalam sekam kebencian menemukan momentumnya, mereka akan mudah digosok untuk bertikai satu sama lain. Apalagi jika gosokannya memakai alasan agama. Bukan tidak mungkin kita akan saling bunuh karena hilangnya rasa percaya dan hidup dalam suasana curiga satu sama lain.
Entahlah, Tengku ini termasuk ulama jenis apa yang setiap saat bertindak untuk merusak masyarakatnya sendiri. Bukan hanya masyarakat yang dirusak. Perilaku Tengku seperti mengencingi lembaga MUI dengan terang-terangan.
Lembaga yang mengharamkan hoaks, tapi memelihara pengurusnya sebagai penyebar hoaks.
Jika MUI mau kredebilitasnya terjaga, tidak ada jalan lain selain memecat pengurusnya yang hobi menikmati perilaku haram. Sebab fatwa MUI jelas, hoaks adalah haram.
Memecat Tengku adalah jalan mengembalikan marwah MUI ke tempat terhormat. Agar umat tahu, fatwa MUI statusnya berbeda dengan catatan utang warung kopi.
Kecuali memang MUI hanya lembaga abal-abal yang hanya bisa mengeluarkan fatwa, tapi justru memelihara pengurus yang gemar melanggar fatwanya sendiri. Kalau memang begitu, siapa yang mau mengikuti fatwa-fatwa MUI?
Sebelum MUI memecat penyebar hoaks dari tubuhnya, gak usah lagi keluarin fatwa deh. Percuma. Wong, pengurusnya saja gemar melanggar fatwa MUI.
*Penulis adalah Pegiat Media Sosial

Tengku Zulkarnaen. (Foto: Istimewa)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/bersihkan-mui-dari-penyebar-hoaks

Pengamat Nilai Hoaks Surat Suara Diciptakan Agar Ada Pemilu Ulang

Jakarta, (Tagar 4/1/2019) - Pengamat Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati prihatin terkait hebohnya isu hoaks tujuh kontainer berisi surat suara pemilu yang telah dicoblos.
Dia menilai, informasi hoaks yang tersebar di media sosial pertama kali itu sengaja menyerang Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar terbangun opini publik KPU tidak netral dalam Pemilu 2019.
"Namun yang disasar itu KPU nya karena nanti kalau terbangun KPU tidak netral, maka akan terjadi pemilu ulang gitu," kata Wasisto ketika dihubungi Tagar News, Jumat (4/1).
Dia menjabarkan, saat indepedensi KPU telah jatuh lantaran dinilai dekat dengan penguasa maka mendorong opini publik lain dalam masyarakat untuk melaksanakan pemilu ulang. Menurutnya, hal itu bisa terjadi, dipicu isu hoaks tujuh kontainer berisi surat suara pemilu yang telah dicoblos.
"Jadi intinya mereka ingin membuat narasi KPU itu tidak netral gitu karena dekat dengan penguasa. Nah ini penggorengan opini ini yang kemudian diciptakan melalui tujuh kontainer itu loh, yang nantinya memancing reaksi masyarakat untuk pemilu ulang," urainya.
Wasekjen Andi Arief membuat cuitan di Twitter terkait hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. (Foto: Scheenshot Twitter Andi Arief)
Menurut Wasisto, tahun politik memang rawan terhadap kabar hoaks. Apalagi jelang kontestasi Pemilu 2019. Dia menilai hoaks menjadi amunisi yang digunakan untuk menjatuhkan citra lawan.
"Saya pikir kalau dalam kontestasi politik tahun ini yang namanya penyebaran hoaks itu adalah bagian dari upaya menjatuhkan citra lawan sih sebenarnya," lanjut Wasisto.
Sebelumnya, KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait kabar hoaks tujuh kontainer surat suara pemilu sudah tercoblos.
"Ya biasa saja seperti laporan biasa, nanti kami kumpulkan buktinya kita serahkan kepada pihak kepolisian, kami meminta ditindak lanjuti," kata Ketua KPU  Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).
Arief menyebut, pihaknya sudah mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan diserahkan ke kepolisian.
"Ya itu, rekaman audio yang dikirim banyak orang, kemudian tulisan-tulisan di media sosial ada di Twitter ada di Instagram, lalu Facebook. Nah itu nanti kita kumpulkan dulu, nanti kita sampaikan kepada kepolisian," ucap Arief.
Dia memastikan berita yang beredar sekarang ini memang hoaks karena KPU belum melakukan pencetakan surat suara Pemilu 2019. Surat suara tersebut baru akan dicetak pada pertengahan Januari.
"Surat suara kan sudah ada jadwalnya, sekarang masih proses lelang. Nanti pertengahan Januari lah," pungkasnya.

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlihatkan contoh surat suara Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (10/12/2018). KPU memperkenalkan lima surat suara yang akan digunakan dalam Pemilu serentak 2019, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten. (Foto: Antara/Reno Esnir)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/pengamat-nilai-hoaks-surat-suara-diciptakan-agar-ada-pemilu-ulang

Hoaks Andi Arief, Upaya Bangun Wacana 'Kalau Tidak Curang Tidak Menang'

Bandung, (Tagar 4/1/2019) - Peneliti Senior Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran, Idil Akbar menilai hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai bentuk upaya mendegradasi dari lawan politik.
Di samping itu, hoaks ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk memunculkan wacana bahwa kalau tidak curang, tidak menang. Wacana ini disinyalir dialamatkan kepada pasangan nomor urut 01 yang peluang menangnnya lebih besar dibandingkan pasangan nomor urut 02.
"Isu hoaks adanya 7 kontainer yang berisi surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan 01 menunjukkan bahwa hoaks dan penyebaran fitnah masih digunakan untuk mendegradasi lawan. Ini bukanlah tindakan yang gentleman karena berusaha mencari untung dengan memproduksi sesuatu yang tidak benar," ujar Idil Akbar kepada Tagar News saat dihubungi dari Bandung, Kamis (3/1).
Menurut Idil Akbar, hal yang perlu diamati dari hoaks ini adalah ada upaya sistemtis untuk mendegradasi jalanya Pilpres yang damai dan aman.
Upaya sistematis tersebut salah satunya memunculkan wacana kalau tidak curang tidak menang, tetapi tidak bisa langsung menyerang pada pasangan calon. Maka upaya tersebut akhirnya ditujukan kepada KPU dengan harapan publik akan menilai KPU adalah bagian dari skenario pemenangan.
"Maksud atau motif penyebaran isu hoaks ini tentu telah terlihat jelas. Karena itu harus diambil tindakan tegas agar masyarakat tidak menjadi resah dan bisa mengikuti pilpres dengan lancar," jelas dia.
Idil menilai tepat langkah KPU melapor ke Bareskrim Polri terkait hoaks surat suara 7 kontainer tersebut.
Ia mengatakan, langkah itu bukan hanya akan membuat jera pembuat dan penyebar hoaks tersebut, tetapi lebih dari itu yakni untuk menjaga marwah dan martabat KPU, serta menjaga nama baik lembaga dari cap negatif sebagai lembaga  partisan dan tidak independen.
"Masalah hoaks ini jika tidak diambil tindakan yang tegas maka akan menjadi preseden buruk dimana KPU sebagai penyelenggara dinilai ikut bermain dalam konstelasi politik Pilpres," tegas Idil.
Idil mengatakan, dalam kasus hoaks ini dan hoaks lainnya semestinya oknum-oknum pembuat dan penyebar hoaks berkaca dari kasus sebelumnya yang menimpa Ratna Sarumpaet. Bahwa hal semacam itu tidak membuat orang menjadi simpati.
"Justru yang muncul adalah rasa kasihan, kenapa harus seperti itu hanya untuk memenangkan Pilpres. Apa yang terjadi pada kasus Ratna dan kemudian terjadi lagi sekarang dengan bahan hoaks baru adalah bentuk dari ketidaksiapan berkompetisi secara baik, jujur dan mencerdaskan. Oleh karena itu, langkah tegas KPU harus didukung agar demokrasi Indonesia tetap waras dan sehat," pungkas Idil. []

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief dalam pelukan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/hoaks-andi-arief-upaya-bangun-wacana-kalau-tidak-curang-tidak-menang

Jokowi-Ma'ruf Baju Putih, Prabowo-Sandi Jas, Apa Artinya?

Jakarta, (Tagar 5/1/2019) - Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin mengenakan pakaian serba putih, sedangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenakan setelan jas.
Itu penampilan mereka dalam surat suara Pilpres 2019. Apa arti masing-masing pilihan busana tersebut?
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengatakan pakaian serba putih yang dikenakan Joko Widodo-Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam surat suara Pemilu 2019 lebih egaliter dan lebih menampilkan orisinalitas kedua tokoh tersebut.
"Lebih sesuatu yang original, baik untuk Pak Jokowi maupun Kiai Ma'ruf," kata Direktur Program TKN Jokowi/Ma'ruf Amin, Arya Bima, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (4/1) mengutip kantor berita Antara.
Ia melanjutkan, "Era saat ini lebih bagaimana ekspresi yang lebih egaliter itu, saya kira pemimpin lebih dilihat dari keteladanannya, bukan suatu pakaian yang dia pakai."
Dalam surat suara tersebut, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin mengenakan baju koko warna putih dan peci hitam, hanya foto Ma'ruf menggunakan sorban berwarna putih di pundak.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, bahwa pada dasarnya baju putih adalah kebiasaan pasangan tersebut.
"Pak Jokowi suka pakai baju lengan panjang putih. Pak Kiai (Ma'ruf) sebagai ulama besar kebiasaan beliau juga menggunakan baju kokoh putih," katanya.
Warna putih diyakini Bima tidak menyimbolkan satu agama tertentu karena semua pemuka agama identik dengan warna yang dilambangkan suci ini.
Oleh karena itu, ia meminta publik melihat pemimpin dari bagaimana mereka berpikir untuk rakyatnya dengan visioner dan partisipatif.
"Beliau tidak hanya sebagai seorang pemimpin atau capres dan cawapres, tetapi juga sebagai rakyat yang biasa dengan ekspresi baju yang digunakan," ucap Bima.
 
Petugas KPU menyiapkan peralatan untuk acara Validasi dan Persetujuan Surat Suara Anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden di kantor Pusat KPU, Jakarta, Jumat (4/1/2019). Validasi dan persetujuan yang ditandatangani oleh pengurus partai politik peserta pemilu tersebut dilakukan untuk memastikan penulisan nama dan foto peserta pemilu benar. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Prabowo-Sandi Setelan Jas
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso mengatakan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memilih mengenakan setelan jas lengkap untuk foto di surat suara yang sudah divalidasi mencitrakan kewibawaan.
"Setelan jas mencitrakan kepemimpinan dan kewibawaan," kata Priyo, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat.
Menurut Sekjen Partai Berkarya ini, pemilihan jas sudah melalui diskusi cukup panjang dengan tokoh budaya dan para pakar.
"Banyak pilihan yang tersedia, termasuk pakai baju muslim atau baju adat. Ketika kami mengadakan FGD mengundang berbagai tokoh budaya dan termasuk pakar-pakar dan menyimpulkan kali ini Pak Prabowo dan Sandi ingin tampil beda dengan baju yang mencitrakan kepemimpinan dan kewibawaan nasional," jelasnya.
Meski, mengenakan pakaian formal Prabowo-Sandiaga tetap mengenakan aksesoris berciri khas Indonesia yakni kopiah dan nama lengkap mengenakan gelar haji.
"Tetapi harus ingat juga beliau pakai peci kopiah yang sangat khas, mayoritas masyarakat muslim di tanah air kita. Dan pakai haji juga secara sadar itu sehari-hari Haji Prabowo Subianto," ucapnya.
Perpaduan kopiah dan jas, kata dia, merupakan perpaduan yang sangat lengkap bagi pemimpin Indonesia.
"Itu sudah lengkap dan merupakan representasi yang mewakili nasionalisme keislaman karena pakai kopiah dan haji tetapi juga kewibawaan dan kepemimpinan karena pakai jas," tuturnya.
Tim Prabowo-Sandiaga sengaja tidak memilih pakaian dengan simbol-simbol keagamaan.
"Kami meyakini tidak harus terlalu mengeksploitasi dan menunjukkan ke-Islam-an baju muslim atau adat tertentu, kami hindari itu. Sengaja kami tidak memilih itu. Itu kenapa enggak pakai budaya Jawa atau pakaian adat lain," kata mantan politikus Partai Golkar ini. []

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Joko Widodo-Maaruf Amin dan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, hadir dalam kampanye damai yang diselegrakan KPU RI. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/jokowimaruf-baju-putih-prabowosandi-jas-apa-artinya

Ma'ruf Amin: Sudah Saatnya Relawan Lakukan Perang Darat

Jakarta, (Tagar 4/1/2019) - Cawapres RI nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan sudah saatnya para relawan melakukan "perang darat" dengan bekerja turun ke lapangan memenangi Jokowi-Ma'ruf.
"Sudah saatnya kita tak hanya perang udara, tapi perang darat, door to door, man to man marking. Dengan kata lain, jangan ada sejengkal tanahpun yang lepas dari kerja relawan," kata Ma'ruf seusai melepas bantuan tenaga kesehatan dari Relawan Jokowi (Rejo) untuk korban bencana tsunami Selat Sunda di Jakarta, Jumat (4/1), mengutip Kantor Berita Antara.
Dia mengatakan semua relawan harus berlomba-lomba memenangi pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan suara yang tinggi.
"Saya meminta ini kepada para relawan andalan yang diharapkan punya kontribusi andalan," katanya.
Dewan Pembina Rejo, Sidarto Dhanusubroto yang hadir dalam kesempatan itu meyakini seluruh relawan siap bekerja dari pintu ke pintu, setiap hari untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf. "Insya Allah kita semua kelompok relawan Jokowi-KMA, kita harus kerja door to door, day by day, untuk pemenangan pasangan nomor urut 01," ujar Sidarto yang juga Anggota Wantimpres itu.
Ketua Umum Rejo, Darmizal menekankan Rejo merasa lebih baik menangis karena kerasnya bekerja, namun bergembira karena anak cucu nantinya melihat Indonesia makmur bersama Jokowi-Ma'ruf.
"Lebih baik itu, daripada setelah 17 April nanti, kita dalam penuh tangisan dan hidup dalam nestapa. Maka kita tak boleh malas bekerja. Bergerak, bekerja, dan kita harus go for win," tegas Darmizal.
Ma'ruf sendiri menyampaikan apresiasinya atas tekad Rejo memenangi Jokowi-Kiai Ma'ruf, sekaligus kepedulian Rejo yang mengirim bantuan kepada para korban bencana. []

Maruf Amin (Foto: Ant/Revan Awal Lingga)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/maruf-amin-sudah-saatnya-relawan-lakukan-perang-darat

Kisruh Duit di Kubu Prabowo

Oleh: Denny Siregar*
Makin parah aja situasi di internal kubu pendukung Prabowo....
Menurut kabar dari dalam, situasi internal sedang panas-panasnya, bahkan condong ke pecah koalisi. Apa masalahnya? Duit lah. Apa lagi coba ?
Semakin hari logistik mereka semakin menipis. Uang Sandi sudah mulai habis. Sandi juga harus menghadapi marahnya Prabowo karena janji untuk memenuhi logistik Pilpres belum terpenuhi. Dan Sandi melemparkan masalah itu ke PKS, PAN dan Demokrat yang "tidak setor duit".
Sindiran Sandiaga Uno ini langsung ditanggapi oleh Demokrat melalui Andi Arief. "Justru sebaliknya, Sandiaga Uno berjanji membantu dana kampanye. Partai Demokrat gak ambil pusing dengan janji Sandiaga Uno."
PKS lebih ngamuk lagi. "Tidak ada kewajiban partai koalisi membantu dana kampanye. Kalau tidak ada PKS, Prabowo dan Sandi tidak akan jadi Capres-Cawapres," kata Hidayat Nur Wahid.
PAN juga ngeles. Mereka sibuk mengurusi Pileg daripada Pilpres. Ya iyalah. PAN sedang berjuang untuk lolos Parliamentary Treshold yang menetapkan syarat minimal 4 persen. Sedangkan PAN sendiri baru punya 2,3 persen. Jadi, "Gak mikir Pilpres!!"
Yang sibuk memang Sandi, karena dia sudah banyak berjanji kesana kemari bahwa dia datang bawa uang. Prabowo juga gak mau tahu, karena "dulu janjinya bawa duit... Mana? Mana??" Tapi tidak ada kabar lemparan hendpon seperti yang sering didengar. Masih aman-aman saja.
Memilih Sandi sebagai Cawapres, memang bisa dibilang blunder Prabowo karena akhirnya Capres dan Cawapres semua dari Gerindra. Jadinya partai koalisi tidak merasa punya kewajiban apa-apa.
Coba dulu AHY yang dijadikan Cawapres, kan gak sesak napas. Minimal AHY bisa bilang ke bapak dan emaknya kalau lagi tongpes, "Pah, Mah, emmm... begini. Koalisi butuh dana tambahan lagi...." Namanya anak, kan gak tega.
Ya nasib Sandi lah kalau lagi pusing gak keruan, ditagih dari mana-mana. Saking pusingnya dia salah mau cium tangan, eh jadi cium jenggot. Mau wudhu, eh malah dikobok.
Naseb nasebbb... Mau bikin kopi, eh kopinya habis. Terpaksa seruput imajiner....
*Denny Siregar penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyampaikan presentasi laporan dana kampanye di media center pemenangan Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (31/12/2018). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merilis dana penerimaan dan pengeluaran kampanye Pilpres 2019, per Desember 2018 dengan total dana kampanye sebesar Rp 54 miliar dan yang sudah digunakan Rp 46,6 miliar. Sedangkan sumbangan dana kampanye berasal dari Sandiaga Uno sebesar Rp 39,5 miliar dan dari Prabowo sebesar Rp 13 miliar. (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/kisruh-duit-di-kubu-prabowo

Jokowi Jawab Tantangan Tes Baca Al Quran dan Hoaks Surat Suara 7 Kontainer

Blitar, (Tagar 3/1/2018) - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menanggapi tantangan tes membaca Al Quran atau mengaji dengan mengatakan akan mengikuti aturan yang ditetapkan KPU.
"Ya saya ini kan peserta pilpres, yang mengatur semuanya adalah KPU. KPU mau seperti apa ya terserah KPU, kita ikut," kata Jokowi, mengutip Kantor Berita Antara.
Wacana tes baca Alquran itu datang dari Dewan Ikatan Dai Aceh. Rencananya, tes membaca Alquran dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 15 Januari 2019.
Saat berbincang dengan wartawan, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghindari penyebaran hoaks atau berita bohong dan fitnah menjelang Pemilu 2019.
"Marilah kita hindari fitnah-fitnah seperti itu. Ini sudah mendekati, tiga bulan lagi sudah masuk ke pilpres," kata Presiden Jokowi usai acara penyerahan sertifikat tanah kepada warga Blitar di Pendopo Kabupaten Blitar, Kamis.
Menurut Kepala Negara, semua pihak harus menjaga ketenangan. "Semuanya harus sejuk dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik sehingga tidak menimbulkan pikiran-pikiran jelek dari masyarakat," katanya.
Presiden Jokowi menyatakan hal itu menanggapi adanya hoaks tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos. "Ya itulah. Ini kan hoaks. Kartu itu kan belum dicetak, sudah muncul fitnah-fitnah seperti itu," katanya.
Menurut dia, kondisi seperti itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jelek mengenai kecurangan. "Hindari hal-hal yang berkaitan dengan hoaks dan fitnah seperti itu," tegasnya. []

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo berfoto bersama perwakilan warga penerima sertifikat tanah saat penyerahan di Pendopo Sasana Adhi Praja, Blitar, Jawa Timur, Rabu (3/1/2019). (Foto: Antara/Irfan Anshori)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/jokowi-jawab-tantangan-tes-baca-al-quran-dan-hoaks-surat-suara-7-kontainer

Polisi Siap Periksa Andi Arief Terkait 7 Kontainer Surat Suara

JAKARTA – Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistyanto mengatakan, pihaknya akan mengusut isu tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Arief menyebut akan memeriksa siapapun yang terkait kasus ini.

Pemeriksaan ini, termasuk Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief yang sempat mencuitkan isu tersebut di akun media sosial Twitter miliknya.

“Siapapun yang berkaitan dengan isu ini, nanti akan kita mintai keterangan,” kata Arief di Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 3 Januari 2019.

Menurutnya, kemungkinan pemanggilan Andi Arief dan saksi lain, bertujuan mencari keterangan dan mengungkap pelaku penyebar informasi hoaks tersebut.

Baca: Andi Arief Ikut Sebarkan Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Sudah Dicoblos.

“Jadi, semua pihak yang berkaitan dengan beredarnya isu itu, nanti pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, siapapun dia,” katanya.

Arief menambahkan, tak hanya Andi Arief, tetapi tim penyidik juga akan meminta keterangan saksi lainnya yang diduga mengetahui atau menerima info palsu atau hoax mengenai tujuh kontainer surat suara yang tercoblos.

Kemudian, Arief menegaskan, tim penyidik akan profesional dalam menangani perkara tersebut dan menindak, serta memproses hukum siapapun yang diduga kuat terlibat. Dalam waktu dekat, penyidik dan sejumlah pihak akan dimintai keterangannya sebagai saksi.

“Proses hukum tetap berjalan sesuai mekanisme yang ada, semua yang ingin melakukan kekacauan terhadap pemilu pasti akan kita selesaikan,” tutur eks Kapolda Kalbar itu.

Lanjutnya, bila nanti pelaku penyebaran hoax tertangkap, pihak Kepolisian bisa menjeratnya dengan UU ITE dan UU Pidana Pemilu. Ia pun meyakinkan bahwa pelaku tidak akan bisa lepas dari jeratan hukum.

Baca: KPU Lapor Bareskrim Soal Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos.

“Ada UU ITE, menyebarkan berita bohong ada di pasal 27, banyak yang bisa kita terapkan, kita melihat kontennya, cara melakukannya. Kita melihat di UU pidana pemilu, terapkan pasal yang lebih tepat, sehingga tidak bisa lepas dari jeratan hukum,” ujarnya.

Tim Khusus

Pihak Kepolisian akan menelusuri berbagai akun media sosial guna mencari sosok penyebar isu tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya, tentunya ini kita akan melakukan penyelidikan oleh tim cyber,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 3 Januari 2019.

Tetapi, sejauh ini, pihaknya mengaku belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sebab, hingga kini pihaknya masih mengumpulkan pihak yang dianggap bisa dimintai keterangan sebagai saksi terkait berita bohong itu.

Namun, tim yang dibentuk akan segera menelusuri siapa sosok yang menyebar berita bohong itu pertama kali. “Polda Metro Jaya membentuk tim Ditsiber, nanti kita sedang mencari siapa yang pertama upload, pertama kali kita cari penyelidikan itu,” katanya. [Sfa] 

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2019/01/03/polisi-siap-periksa-andi-arief-terkait-7-kontainer-surat-suara/

Kapolri Perintahkan Kabareskrim Usut Hoaks 7 Kontainer Surat Suara

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistyanto untuk mengusut kabar bohong atau hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos dari China.

Hal itu disampaikan Arief Sulistyanto di Kantor Bareskrim Polri, Kompleks Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

“Sejak kemarin atau tadi malam ada informasi tentang masuk tujuh kontainer surat suara dari China yang sudah dicoblos, tim Bareskrim Cyber bergabung dengan Polda Metro sudah melakukan kegiatan investigasi sampai dengan saat ini,” kata Arief.

Dia menegaskan Kapolri sudah memberikan instruksi kepadanya untuk menyelidiki kasus ini. “Bapak Kapolri pun sudah memberikan instruksi kepada Kabareskrim kepada saya untuk betul-betul melakukan penyelidikan terhadap, masalah ini,” sambungnya.

Arief juga mengaku mendapatkan dukungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mengungkap kasus hoaks ini, mulai dari yang memposting hingga siapa saja menyebarkan berita tidak benar tersebut.

“Ini harus kita perangi sama-sama seperti yang disampaikan Mendagri. Proses pemilu yang akan berlangsung harus kita jaga kondusivitasnya. Polri sudah siap untuk melakukan itu, termasuk upaya-upaya untuk menegakan hukum yang sedang dilakukan saat ini,” tutur Arief.

Arief melanjutkan, Polri bersama KPU dan Bawaslu juga bekerja sama mengatasi semua masalah yang berpotensi mengganggu kelancaran pemilu. [Sfa] 

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2019/01/03/kapolri-perintahkan-kabareskrim-usut-hoaks-7-kontainer-surat-suara/

TKN Jokowi Curiga Ada Skenario Besar dan Jahat di Balik Hoaks Surat Suara

JAKARTA – Kubu calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertindak cepat mengecek kabar adanya tujuh kontainer surat surat yang sudah dicoblos yang ternyata bohong atau hoaks.

Kubu Jokowi-Ma’ruf berharap kepolisian mengusut aktor intelektual kabar hoaks ini.

“Karena kejahatan ini adalah tindakan yang berbahaya bagi stabilitas politik, meresahkan masyarakat, mengganggu pemilu dan berpretensi medelegitimasi pemilu,” kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (3/1/2019).

Ace menganggap, penyebaran kabar bohong ini semakin menunjukkan penggunaan skenario menciptakan kondisi ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu dengan cara-cara tidak beradab, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik.

Politikus Partai Golkar ini menduga ada yang sedang merancang skenario untuk mendelegitimasi hasil pemilu dengan alasan adanya kecurangan.

“Ini jelas tindakan yang berbahaya. Sudah pasti dilakukan oleh pihak yang tidak siap kalah,” kata politikus Partai Golkar ini.

Dia menduga kasus ini paralel dengan rangkaian skenario yang coba dimainkan mulai dari mengangkat soal kisruh kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), pemilih hantu sampai soal surat suara yang didatangkan dari China. Ace pun meminta agar cara-cara seperti itu dihentikan.

Dalam hal ini, Ace menyebut pihaknya dirugikan dalam skenario ini karena menjadi pihak yang dituduh curang dengan informasi surat suara tercoblos itu adalah nomor urut 01.

“Padahal dari awal kita ingin gunakan momen penilu ini sebagai adu gagasan, adu prestasi dan memilih pemimpin yang terbaik, bukan justru sebagai ajang sebar kabar bohong dan menghalalkan segala cara untuk kekuasaan,” tuturnya.

Isu adanya tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berisi surat suara yang sudah dicoblos beredar di media sosial pada Rabu 2 Januari 2019 malam.

Untuk mengetahui kebenaran kabar tersebut, komisioner KPU pun langsung mendatangi Bea Cukaidi Pelabuhan Tanjung Priok.

“Semua itu bohong, Kami memastikan berdasarkan keterangan dari Bea CUkai berita soal 7 kontainer itu tidak benar. dan tidak ada juga kabar TNI AL yang melihat dan menemukan hal itu, dan tidak ada juga KPU telah menyita kontainer tersebut. Semua berita itu bohong,” kata Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor Bea Cukai Jakarta, Rabu 2 Januari 2019 malam.

Arief pun meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus hoaks ini, termasuk mengungkap dalang dan penyebar hoaks.

“Saya ingin menyampaikan, pihak kepolisian untuk melacak dan mencari siapa yang menyebarkan dan membuat rekaman suara serta menulis berita bohong tersebut. Orang-orang jahat yang mengganggu pemilu kita yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu harus ditangkap, kami akan lawan itu,” tutur Arief. [Sfa] 

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2019/01/03/tkn-jokowi-curiga-ada-skenario-besar-dan-jahat-di-balik-hoaks-surat-suara/

TKN Minta Polri Proses Tengku Zulkarnain

JAKARTA – Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua TKN duet Jokowi-KH Ma’ruf Amin meminta Polri memproses hukum Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain karena dianggap ikut menyebarkan berita hoaks 7 kontainer surat suara Pilpres 2019 untuk pasangan nomor urut 01 melalui akun media sosial twitter.

“Kalo ini benar maka ada baiknya polisi menegakkan hukum karena telah ikut menyebarkan isu dan berita bohong,” ujar Karding lewat akun twitternya, @Kadir_Karding dilengkapi tangkapan layar foto twit @ustadtengkuzul.

Dalam twitnya, Tengku Zulkarnain mempertanyakan kebenaran kabar 7 kontainer suarat suara pemilu yang didatangkan dari China sudah dicoblos untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 01. Jika benar, ia menduga Pemilu sudah dirancang dengan curang.

Tak hanya itu, Tengku Zulkarnain juga menyindir agar duet Jokowi-KH Ma’ruf Amin meminta pasangan lawan mengundurkan diri saja, jika sudah ngebet ingin terpilih di Pilpres 17 April 2019 mendatang. Namun, sayang, ia telah menghapus unggahannya tersebut.

Karding pun menyesalkan twit Tengku Zulkarnain itu. Sebab, kabar 7 kontainer surat suara tersebut adalah hoaks. Kepastian ini didapat, setelah KPU beserta rombongan dari Bawaslu melakukan pengecekan langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok, lokasi sebagaimana informasi pertama beredar di media sosial.

“Sangat kurang pantas dan tidak patut kalo seorang ‘tokoh agama’ melakukannya (penyebaran berita hoaks 7 kontainer surat suara) tanpa periksa dan cek data terlebih dahulu,” tandas Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua TKN duet Jokowi-KH Ma’ruf Amin. [Sfa] 

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2019/01/04/tkn-minta-polri-proses-tengku-zulkarnain/

Timses Jokowi Resmi Polisikan Andi Arief Soal Hoax Surat Suara 7 Kontainer

JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin melaporkan Wasekjen Demokrat Andi Arief ke Bareskrim Polri karena diduga menyebar berita bohong soal isu adanya tujuh kontainer yang membawa surat suara tercoblos. TKN menilai cuitan Andi seperti menuduh pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Jadi kami hadir di sini merasa berkepentingan karena penyebaran dan cuitan dari salah satu pengurus Partai Demokrat yang sepertinya menuduh paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf,” ujar direktur TKN Jokowi-Ma’ruf Bidang Advokasi dan Hukum, Ade Irfan Pulungan, di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Ade mengatakan pemberitaan surat suara tercoblos dapat menimbulkan kegaduhan dalam proses menuju Pemilu 2019. Andi Arief, kata Ade, diduga mendapatkan sumber suara adanya isu tersebut melalui grup WA. Oleh karena itu, dia meminta Bareskrim juga menyelidiki grup WA Andi Arief.

“Kita meminta Bareskrim segera memeriksa WA group yang dia (Andi Arief) katakan dalam cuitannya itu. Dia kan mengatakan mendapatkan informasi dari WA group-nya. WA group yang mana itu, itu yang harus dia buktikan, apakah dia mendapatkan informasi dari satu WA group atau banyak. Di handphone kita kan banyak WA group. Nah, itu sumbernya siapa,” ucapnya.

Laporan atas Andi Arief tertuang dengan nomor LP/B/0013/I/2019/BARESKRIM tanggal 3 Januari 2019. Andi dilaporkan atas dugaan kejahatan terkait pemilihan umum, penyebaran berita bohong (hoax), pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan penghinaan.

Ade berharap sumber suara yang diduga berada di dalam rekaman dapat segera terungkap, sehingga kasus ini dapat selesai.

“Bisa itu, makanya kita minta Bareskrim, penyidik, untuk melacak itu. Kita yakin dan percaya Polri punya alat yang canggih. Karena ini masalah nasional kita minta secepat karena ini mengganggu stabilitas demokrasi kita dan harus kita lawan berita hoax ini. Jangan memberikan ketakutan, keresahan, dengan sesuatu yang tidak benar kepada siapa pun dia,” katanya.

Ade mengatakan, dalam rekaman, ia mendengar nama organisasi disebutkan seperti Partai Gerindra dan nama Ketua BPN Djoko Santoso. Ia meminta Polri cepat meluruskan hal itu.

“Ya itu yang kita minta karena ia menyebutkan ada lembaga-lembaga ini, apa kaitannya dengan penyebar rekaman suara ini terhadap lembaga-lembaga itu? tentunya kita tidak menginginkan pemilu mengalami kegaduhan yang merugikan kita semua. Jadi ini kontestasi aman damai untuk kemajuan Indonesia,” tuturnya.

Pasal yang disangkakan ke Andi melalui laporan tersebut adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 517 Penyebaran Berita Bohong, UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 juncto Pasal 15 tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) tentang penghinaan. [Sfa] 

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2019/01/04/timses-jokowi-resmi-polisikan-andi-arief-soal-hoax-surat-suara-7-kontainer/

Ferdinand Hutahaean Menista Al-Qur’an, PA 212 Bungkam!

JAKARTA – Sebagian penduduk negeri ini, sepertinya memang benar-benar sedang mabuk. Sebutlah Ahok. Oleh karena pidatonya yang menyinggung Al Maidah 51, yang kemudian dipelintir dan diedit itu, sosok yang telah membaktikan segenap hidupnya untuk warga Jakarta itu, lantas dibenci ramai-ramai. Ia dihujat, ia dimaki sejadi-jadinya. Ia dituduh sebagai penista agama.

Minimnya pengetahuan mereka tentang ajaran agama yang dianutnya, membuat mereka cepat terbakar atas isu-isu yang mereka sendiri sebenarnya tidak pahami. Ketika Ahok disebut sebagai seorang penista agama misalnya, apakah semua para penghujat Ahok itu paham atas apa yang mereka tuduhkan? Tidak. Kebanyakan dari mereka hanya ikut-ikutan saja.

Dan ketika Rizieq Shihab, sosok yang mereka puja-puji itu, terbukti telah melakukan chat mesum dengan seseorang yang bukan muhrimnya, mereka justru pasang badan dengan menyebutnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap ulama. Pun ketika suatu waktu Rocky Gerung secara nyata-nyata telah menista agama dengan menyebut bahwa kitab suci adalah fiksi, mereka diam. Mereka tidak berdemo.

Kenapa? Karena Rocky Gerung adalah bagian dari mereka. Rocky Gerung “memusuhi” Jokowi. Bagi mereka, siapa saja yang berseberangan dengan Jokowi, mereka anggap sebagai sahabat. Namun, sebaik dan sehebat apa pun seorang ulama misalnya, jika mereka “dekat” dan kerap memuji kinerja Jokowi, mereka adalah musuh.

Mungkin itu pula yang terjadi dengan Ferdinand Hutahaean. Dalam sebuah cuitannya pada penghujung tahun 2018, sesungguhnya ia telah secara nyata-nyata merendahkan kesucian Alquran, kitab suci umat muslim itu. Namun kembali lagi ke hal yang tadi, karena Ferdinand ada di pihak mereka, mendukung capres yang sama, sehingga untuk kali ini ia aman.

Jika saja yang melakukan itu Jokowi atau para elite pendukungnya misalnya, sudah pastilah mereka akan dibully ramai-ramai. Cuitannya itu akan diretweet sebanyak-banyaknya. Cuitannya akan digoreng hingga gosong segosong-gosongnya. Dilaporkan ke polisi sebagai penista agama. Lalu didemo berjilid-jilid, dengan tema “Bela Alquran.”

Apa yang selama ini mereka perjuangkan, sesungguhnya bukankah untuk bela agama Islam, bela tauhid, atau bela Allah SWT. Mereka melakukannya semata-mata hanyalah untuk kepentingan politik Prabowo, junjungan mereka. Acara reuni 212? Itu untuk kepentingan Prabowo. Ijtima Ulama I dan II? Itu juga untuk kepentingan Prabowo.

Beruntunglah Ferdinand jika kali ini ia tidak didemo. Sekalipun tidak menutup kemungkinan ia akan dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa agamanya dinista, atau yang merasa kitab sucinya direndahkan. Saya sangat berharap, akan ada pihak yang merasa keberatan, lalu melaporkannya ke polisi. Sebab orang seperti Ferdinand ini perlu diberi pelajaran. 

Sumber Youtube : https://youtu.be/2NRbzg3ZOhc

Ia sudah terlalu lancang. Bahkan setiap kali ia mencuit, setiap kali itu pula cuitannya akan melukai hati banyak orang, melukai hati para pendukung Jokowi. Sudah tidak terhitung lagi entah berapa banyak ia menghina, merendahkan, dan memfitnah Jokowi. Dalam satu hari saja, ia bahkan bisa beberapa kali meyampaikan nyinyirannya kepada presiden ketujuh itu.

“Test DNA itu akan membuktikan kebenaran, sementara test baca Quran akan membuktikan kemampuan membaca bahasa Arab. Bagi saya, jauh lebih penting kebenaran daripada kemampuan. Kejujuran dekat dengan kebenaran, sementara kemampuan bisa saja mampu berbohong bertahun-tahun.” (31/12/2018, 19:57)

Cuitan Ferdinand itu berawal dari kekesalannya atas adanya usul dari Ikatan Dai Aceh untuk mengadakan tes baca Alquran bagi calon presiden dan wakil presiden pada 15 Januari nanti. Tidak mampunya Prabowo, capres yang saat ini ia dukung membaca Alquran, membuatnya dan seluruh pendukung kelabakan membela capresnya itu.

Sebelumnya Ferdinand beralasan bahwa tes baca Alquran itu tidak perlu diadakan sebab Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Ia berkilah bahwa Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang pandai membaca Alquran tetapi pemimpin yang majemuk yang mampu menyejahterakan rakyat.

Ferdinand pura-pura lupa bahwa pada Pilkada DKI Jakarta lalu, betapa isu agama begitu gencar dimainkan oleh kubunya. Ahok diserang tanpa henti. Ia disebut tidak pantas memimpin Jakarta yang berpenduduk mayoritas Islam, hanya karena Ahok beragama Kristen. Lah, sekarang kenapa mereka seakan begitu paranoid dengan isu agama tersebut?

Karena Prabowo sudah tersudut. Ia kerap melakukan blunder atas ketidaktahuannya tentang ajaran agama Islam yang konon sejak tahun 1980-an telah ia anut. Lantas seluruh tim tiba-tiba nampak sangat nasionalis. Mereka membangun narasi baru bahwa tidak baik memainkan isu SARA, tidak baik mempolitisasi agama, sebab Indonesia sangat majemuk.

Dengan segala kegoblokannya, Ferdinand lalu mencoba mengalihkan isu menuntut agar Jokowi segera melakukan tes DNA untuk membuktikan apakah ia seorang PKI atau tidak. Untuk hal yang satu ini, sepertinya tidak perlu dibahas. Sebab tuntutan Ferdinand itu adalah sebuah tuntutan tidak waras. Sejak kapan seseorang bisa dibuktikan PKI atau tidak hanya dengan melakukan tes DNA? Lucu sekali anda ini!

Sementara tes membaca Alquran, memberi banyak manfaat. Selain rakyat akan semakin tahu kualitas kerohanian calon presidennya, rakyat juga akan disadarkan, siapa sebenarnya yang selama ini berpolitik hanya bertopengkan dan jualan agama dan siapa yang benar-benar menjadikan agama sebagai penuntun dalam kegiatan politiknya.

Namun Ferdinand justru menganggap bahwa kemampuan membaca Alquran hanya akan membuktikan bahwa seseorang itu mampu membaca bahasa Arab saja. Ia tidak menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Tetapi hanya sebatas kemampuan yang bisa saja ada kebohongan di dalamnya.

Mampu berbahasa Arab, bukan berarti akan mampu juga membaca Alquran. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ada banyak para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab sana fasih berbahasa Arab, namun mereka tidak mampu membaca Alquran. Pun sebaliknya, ada umat Muslim yang fasih membaca Alquran, tetapi tidak mampu berbahasa Arab.

Membaca Alquran bukanlah hanya sekedar membaca, tetapi juga harus dipahami dan diamalkan. Alquran adalah pedoman bagi umat muslim baik untuk urusan duniawi maupun untuk urusan akhirat. Alquran memuat firman Allah. Dan firman Allah itu adalah kebenaran. Lalu kenapa Ferdinand menganggapnya hanya sebatas kemampuan saja?

Jadi sekali lagi, jika Ferdinand menganggap bahwa membaca Alquran bukan sebuah kebenaran, menurut saya ini adalah sebuah penistaan terhadap agama Islam. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap kesucian Alquran. Laporkan saja orang ini. Sudah saatnya Ferdinand yang congkak itu diberi hukuman setimpal. Biar tahu rasa dia.

Selain karena telah merendahkan Alquran, ia juga telah menuduh Jokowi PKI dengan selalu menuntut agar Jokowi melakukan tes DNA. Gini aja deh! Bolehlah Jokowi tes DNA, tetapi Prabowo harus dites DNA juga, apakah darah pemberontak mengalir di tubuhnya. Setelah sama-sama tes DNA, lalu keduanya lakukan tes baca Alquran. Cocok kaurasa Ferdinand? [Sfa] 

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2019/01/04/ferdinand-hutahaean-menista-al-quran-pa-212-bungkam/

Dari Jenderal Kardus Hingga 7 Kontainer

JAKARTA – Dalam pandangan saya, beberapa pernyataan atau komentar atau cara membela diri beberapa politisi sungguh lucu dan sering tidak masuk akal. Akhir tahun lalu, media ramai juga memberitakan pernyataan Andi Arief, Wakil Sekjend Partai Demokrat.

Politisi yang cukup dikenal dengan istilahnya tentang “Jenderal Kardus” itu mengungkapkan agar Jokowi memberikan satu matanya untuk Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang matanya cedera terkena siraman air keras.

Andi Arief mengatakan hal itu berhubung karena sampai sekarang pihak yang berwenang belum dapat mengungkap tuntas kasus tersebut. Kita yang membaca keterangan Wakil Sekjend Demokrat itu tentu bisa menduga seperti apa pandangannya terhadap Jokowi.

Dengan persepsi yang demikian, sungguh lucu dan tidak masuk akal ketika Ferdinand Hutahaean, Kepala Divisi Hukum DPP Partai Demokrat mengatakan twit politisi Demokrat Andi Arief mengenai informasi tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos justru menyelamatkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, Joko Widodo – Ma’ruf Amin dari fitnah. Seperti diketahui beberapa hari yang lalu beredar berita yang menyatakan ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok.

Berita tersebut selanjutnya menyatakan tujuh kontainer itu datang dari Cina. Informasi itu menyebut juga bahwa masing masing kontainer berisi 10 juta lembar surat suara dan satu kontainer telah dibuka. Kabar tersebut juga menyebutkan bahwa surat suara sudah dicoblos pada gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01. Terhadap berita yang demikian ,Andi Arief pada Rabu ( 2/1/2019) pukul 20.05 menciutkan kabar tersebut.

Tribunnews, 3/1/2019 memberitakan isi cuitan Wakil Sekjend Demokrat itu yang isinya, “Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar”, tulis Andi.

Komisi Pemlihan Umum (KPU) dengan tegas membantah berita tentang 7 kontainer yang berisi lembar surat suara itu. Ketua KPU Arif Budiman dengan tegas menyatakan bahwa berita itu adalah hoax yang bermaksud untuk mendeligitimasi pelaksanaan pemilu.

Mungkin karena hoax itu menyebut surat suara sudah dicoblos pada gambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 itulah, maka Ferdinand Hutahaean menyatakan twit Andi Arief itu justru untuk menyelamatkan pasangan 01 dari fitnah.

Betulkah hal yang dikemukakan Ferdinand itu?

Seperti diketahui Andi Arief dan juga Ferdinand adalah petinggi partai Demokrat. Sebagai petinggi partai dan juga sebagai politisi, tentunya Andi dan Ferdinand sangat paham bahwa sampai sekarang surat suara untuk Pilpres belum dicetak. Kalau surat suara saja belum dicetak berarti isi kontainer yang disebutkan itu bukanlah surat suara. Kalau surat suara saja belum dicetak lalu apa yang sudah dicoblos?

Menurut pendapat saya, seandainya Andi ingin memberi informasi yang tepat ke masyarakat maka bunyi Twit nya kira kira berbunyi ,”Jangan percaya berita yang menyebutkan ada surat suara dalam kontainer yang sudah dicoblos karena surat suara pun belum dicetak.”

Dengan pemahaman yang demikianlah saya merasa aneh dan lucu tentang pembelaan Ferdinand terhadap teman satu partainya itu. [Sfa] 

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2019/01/04/dari-jenderal-kardus-hingga-7-kontainer/

Sempat Mangkir, KPK Akan Kembali Panggil Aher Terkait Kasus Meikarta

JAKARTA – KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) pekan depan. Aher akan diperiksa dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Minggu depan kami rencanakan ada sejumlah saksi juga yang akan diperiksa, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat yang pernah dipanggil sebelumnya tetapi belum bisa hadir karena berbagai alasan,” kata Juru Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (4/1).

Baca: Aher Dilaporkan ke KPK Soal Deposito Pemprov Jabar

Sebelumnya, pada hari Kamis (20/12), Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher tidak memenuhi panggilan KPK tanpa pemberitahuan. Saat itu, Aher dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

“Jadi, tentu saja dalam pemeriksaan berikutnya kami harap bisa hadir dan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik,” ucap Febri.

Nama Aher sempat disebut dalam surat dakwaan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada hari Rabu (19/12). Dalam surat itu disebut bahwa pada tanggal 23 November 2017 Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengeluarkan Keputusan Nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Baca: KRITIKAN PEDAS.. Surat Terbuka Yusuf Muhammad Kepada Gubernur Jabar “Aher”

Dalam surat tersebut, Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dinas PMPTSP Provinsi Jabar mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.

Perihal rekomendasi pembangunan Meikarta yang menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan Meikarta dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi, sesuai dengan hasil rapat pleno BKPRD Jawa Barat pada tanggal 10 November 2017. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pada hari Rabu (12/12) sebagai saksi untuk Billy Sindoro.

Baca: Jabar Akhirnya Lepas dari Cengkeraman PKS

Saat itu, penyidik KPK mendalami pengetahuan saksi dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat terkait dengan rekomendasi perizinan proyek Meikarta. KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR). Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang. (ARN/Republika)

Aher

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2019/01/05/sempat-mangkir-kpk-akan-kembali-panggil-aher-terkait-kasus-meikarta/

Re-Post by MigoBerita / Sabtu/05012019/12.17Wita/Bjm