Jokowi Diprediksi Masih Sulit Menang di Kalsel, Ini Buktinya
PROKAL.CO, Dinamika
perpolitikan nasional semakin bereskalasi. Pasca penetapan Calon
Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) belum lama tadi,
analisis bermunculan. Banyak yang memproyeksikan perolehan suara dalam
pertarungan Jokowi vs Prabowo akan berbeda dibanding Pilpres 2014 silam.DI Kalsel khususnya, Jokowi diprediksi masih akan mengalami kesulitan. Meski berhasil menguasai perolehan suara di Kalimantan, tetapi Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla dipecundangi pasangan Prabowo- Hatta Rajasa di banua. Ketika itu, dari 13 kabupaten dan kota se Kalsel, Prabowo-Hatta mendapat 941.809 suara atau 50,05 persen.
Sementara pasangan JokowiJusuf Kalla mendapatkan hanya mendapat 939.748 suara atau 49,95 persen (lihat grafis). Meski relatif tipis, data ini cukup menggambarkan kesulitan sengitnya persaingan dua tokoh ini merebut suara rakyat Kalsel.
Bagaimana dengan Pilpres tahun 2019 mendatang? apakah Jokowi akan keteteran kembali di Kalsel? Muhammad Uhaib As'ad, Staf Pengajar Fisip dan S2 MAP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad AlBanjary meyakini, Jokowi tetap kesulitan menang di Kalsel.
Uhaib menjelaskan, secara teoritis, dunia politik adalah wilayah perebutan panggung kekuasaan. Dimana para aktor politik bertarung untuk menguasai panggung kekuasaan dengan berbagai macam cara dan strategi yang dimainkan. Strategi di level pusat akan berbeda pilihan pada level daerah. Para gubernur, walikota dan bupati bisa saja berbeda pandangan dalam pilihan partai politik. Sehingga polarisasi dukungan Parpol dalam kepemimpinan nasional 2019 akan berimbas pada level daerah.
Disini tidak akan berlaku teori politik loyalitas bagi penguasa daerah. “Misalnya saja, ada 9 Parpol koalisi yang mendukung pasangan Joko Widodo sementara ada beberapa penguasa daerah yang tidak masuk dalam partai koalisi tersebut. Ini yang perlu diperhatikan,” papar Uhaib kemarin.
Agenda Pemilihan Legislatif yang dibarengkan dengan Pilpres sebutnya, dapat memecah konsentrasi Parpol. Apakah Parpol akan fokus mendukung jago mereka, atau malah mengamankan suara parlemen.
Sementara, parpol sendiri begitu bernafsu merebut kursi parlemen untuk menguatkan pondasi mereka di legislatif. Uhaib semakin tak yakin Jokowi meraup suara terbanyak di tengah Parpol lebih mempromosikan caleg mereka untuk mendongkrak dan meraup suara sah di Pileg.
Meski Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin sebagai vote getters, n amun, simbol-simbol agama dan budaya sudah bergeser ke wilayah pragmatisme, terlebih lagi di era milenia demokrasi saat ini. “Konsevatisme dan feodalisme atas nama simbol-simbol agama-kultural akan mengalami degradasi dan pelapukan di panggung altar demokrasi yang sarat permainan politik uang dan transaksional,” sebutnya.
Jokowi sendiri diusung dan didukung beberapa partai poltik (Parpol) yang sama-sama memiliki konstituen militan.Ada 9 koalisi parpol: PDI-P, PKB, Golkar, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP. Sementara, lawannya Prabowo-Sandiaga diusung Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS.
Uhaib mengatakan Ma'ruf Amin yang dipersepsikan sebagai simbol pluralisme dan simbol Islam Moderat menurutnya, belum bisa dijadikan parameter dalam konteks demokrasi di Indonesia di tengah transisi demokrasi.
Justru, transisi demokrasi yang sedang berjalan saat ini melahirkan perilaku politik pragmatisme instant yang tidak terkendali. “Panggung demokrasi telah terperangkap pada pusaran oligarki predator yang dikendalikan para pemilik modal dan elite parpol yang berlatar belakang pengusaha. Realitas ini akan mewarnai perjalanan demokrasi di negeri ini termasuk di Kalsel,” ujarnya.
Sementara, mitos politik identitas tidak lagi menjadi barang jualan yang memiliki daya magnitude politik. Saat ini sangat tergantung kekuaatan amunisi atau modal. Dia berpendapat, pertarungan dinamika politik di Kalsel menjadi hal yang menarik. Kekuatan kelompok Prabowo Subianto akan tampil menjadi kekuatan dominan.
“Tampilnya Sandiaga yang saat ini menjadi idola bagi pemilih milenia begitu dirindukan dan dibanggakan. Generasi milenia tentu tak ingin diajak kembali ke alam 'jahilyah demokrasi' dalam simbol-simbol feodalisme dan konservatisme,” tandasnya.
SEMENTARA ITU, pertarungan di dunia maya selama pemilu diprediksi tidak akan banyak menyinggung isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Isu yang selama ini dianggap bisa memicu perpecahan bangsa. Keputusan Presiden Joko Widodo menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin dianggap meredakan kemungkinan pemakaian isu SARA itu.
Direktur Eksekutif Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC) Jayadi Hanan menuturkan kemungkinan isu yang akan diramaikan untuk menyerang petahana adalah masalah ekonomi. Sedangkan isu SARA terutama agama jadi tidak relevan lagi berkat kehadiran KH Ma’ruf.
”Agak sulit sekarang menyerang Jokowi dari sudut bahwa dia tidak memperhatikan Islam. Tidak mudah juga menyerang secara pribadi KH Ma’ruf,” kata dia kepada Jawa Pos (Grup Radar Banjarmasin)
Sedangkan isu ekonomi berkaitan dengan kehidupan seharihari. Seperti harga sembako, biaya transport, soal lapangan pekerjaan, dan pengangguran. Selain itu juga isu korupsi juga bakal jadi bahan untuk mempengaruhi publik.
”Saya kira serangan sudut ekonomi tidak akan efektif kalau penantang (Prabowo-Sandi) hanya menyampaikan masalahnya apa. Tanpa memberikan alternatif kebijakan apa,” tambah dia.
Namun, bukan berarti isu SARA bakal betul-betul hilang. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya pilihan cawapres dari kubu Prabowo dan Jokowi itu memang mengubah persepsi selama ini. Dulu koalisi umat hanya di Prabowo atau yang nasionalis hanya di Jokowi.
”Pilkada DKI tidak akan terjadi pada level seperti itu di 2019. Tapi apakah ini akan bersih dari isu SARA? Saya kira tidak,” kata Yunarto.
Perbincangan tentang kebijakan tetap bisa jadi akan dibungkus dalam politik primordial. Misalnya muncul istilah poros Makah dan poros Beijing yang sebelumnya tidak dikenal dalam perekonomian. Termasuk soal reklamasi yang dibahas bukan soal lingkungan hidup atau akses kemanfaatan tapi masalah dugaan kepentingan Tiongkok. ”Hal-hal yang terkait kampanye SARA tapi dalam konteks menumpang isu kebijakan,” ujar dia. (mof/jun/by/ran)
Head to Head Prabowo-Jokowi 2014 di Kalimantan
Foto ilustrasi (Senin, 13 Agustus 2018 14:57)
Sumber Berita : http://kalsel.prokal.co/read/news/16737-jokowi-diprediksi-masih-sulit-menang-di-kalsel-ini-buktinya.htmlMenang di Bengkulu dan Kalsel, Prabowo Masih Kalah 2,1 Juta Suara
Pebriansyah Ariefana | Muhammad Yasir
Hasilnya Jokowi unggul pada 5 provinsi, yakni Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Sedangkan, Prabowo unggul di 2 provinsi, yakni Bengkulu dan Kalimantan Selatan.
Dari 7 provinsi yang telah disahkan Jokowi sementara masih unggul dengan memperoleh suara sebanyak 5.703.200. Sementara Prabowo baru mampu memperoleh suara sebanyak 3.546.24. Terhitung selisih perolehan suara keduanya mencapai 2.156.959.
Berikut rincian perolehan suara hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang telah disahkan KPU RI per 12 Mei 2019 pukul 16.00 WIB;
Pilpres
Bali
Jokowi-Ma'ruf Amin: 2.351.057 suara
Prabowo-Sandiaga Uno: 213.415 suara
Bangka Belitung
Jokowi-Ma'ruf Amin: 495.726
Prabowo-Sandiaga Uno: 288.235
Jokowi-Ma'ruf Amin: 830.948 suara
Prabowo-Sandiaga Uno: 537.138 suara
Kalimantan Utara
Jokowi-Ma'ruf Amin: 248.239 suara
Prabowo-Sandiaga Uno: 106.162 suara
Gorontalo
Jokowi-Ma'ruf Amin : 369.803 suara
Prabowo-Sandiaga Uno: 345.129 suara
Bengkulu
01 Jokowi-Ma'ruf Amin : 583.488 suara
02 Prabowo-Sandiaga Uno : 585.999 suara
Kalimantan Selatan
01 Jokowi-Ma'ruf Amin : 823.939 suara
02 Prabowo-Sandiaga Uno : 1.470.163 suara
Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di Jalan Kertanegara Kebayoran Jakarta, Rabu (8/5/2019). [Tim Dok. Prabowo Subianto]
Potret Relasi Pebisnis Tambang di Balik Kedua Calon Presiden
oleh Della Syahni [Jakarta] di 21 February 2019
- Ada beberapa nama penting terkait dan terlibat dalam bisnis tambang di Indonesia. Sebagian nama-nama ini punya posisi penting baik langsung sebagai calon presiden, wakil presiden, sebagai tim sukses maupun tim kampanye nasional atau badan pemenangan pasangan calon
- Di kubu Jokowi-Amin, ada nama terkait langsung dengan bisnis tambang dan energi yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Fachrul Razi, dan Suadi Marasambessy. Mereka tergabung dalam apa yang disebut tim lima. Ada nama lain seperti Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kalla, Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Oedang dan Aburizal Bakrie
- Di kubu Prabowo-Uno, lebih gamblang lagi. Prabowo dan Sandiaga Uno sendiri merupakan pemain lama sektor tambang dan energi. Ada Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Sudirman Said dan Zulkifli Hasan
- Oligarki tambang begitu kental di balik pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pilpres 2019, dinilai sebagai ancaman demokrasi.
Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasang calon, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kedua pasangan kental berelasi dengan pebisnis tambang. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengangkap kaitan ini lewat laporan Paket Informasi Oligarki Tambang, di Balik Pilpres 2019, dalam jumpa pers di Jakarta, pekan lalu.
“Ini terlihat jelas dalam lingkaran kedua pasangan calon,” kata Merah Johansyah, Koordinator Jatam Nasional.
Dia menyebut, ada beberapa nama penting terkait dan terlibat dalam bisnis tambang di Indonesia. Sebagian nama-nama ini punya posisi penting baik langsung sebagai calon presiden, wakil presiden, sebagai tim sukses maupun tim kampanye nasional atau badan pemenangan pasangan calon.
Di kubu Jokowi-Amin, katanya, ada nama terkait langsung dengan bisnis tambang dan energi yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Fachrul Razi, dan Suadi Marasambessy. Mereka tergabung dalam apa yang disebut tim lima.
Selain mereka ada nama lain seperti Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kalla, Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Oedang dan Aburizal Bakrie.
Di kubu Prabowo-Uno, lebih gamblang lagi. Prabowo dan Sandiaga Uno sendiri merupakan pemain lama sektor tambang dan energi. Ada Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Sudirman Said dan Zulkifli Hasan.
Mereka ada yang punya bisnis tambang langsung, sejumlah saham atau punya peran atau kewehnangan saat menjabat sebelumnya dalam memuluskan ekspansi pertambangan melalui kebijakan yang mereka kendalikan.
Selain itu, biaya kampanye kedua pasangan menurut Jatam juga diduga bersumber dari industri tambang. Sandiaga, misal tercatat sembilan kali menjual saham untuk menutupi biaya kampanye.
Di kubu Jokowi, 86% dari total biaya kampanye yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari perkumpulan Golfer TBIG yang diduga PT. Tower Bersama Infrastructure Group dan perkumpulan Golfer TRG, juga diduga PT Teknologi Riset Global Investama.
Setelah ditelusuri pendiri kedua perusahaan itu adalah Wahyu Sakti Trenggono, bendahara tim kampanye nasional Jokowi-Amin.
Wahyu Sakti Trenggono bersama Garibaldi Tohir, juga komisaris PT. Merdeka Copper Gold, salah satu pemegang saham PT Bumi Suksesindo yang menambang emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi.
Pencantuman sumbangan dari perkumpulan Golfer TBIG dan TRG ini, katanya, patut diduga sebagai upaya menyamarkan sumber pendanaan dari bisnis tambang yang dalam proses bermasalah.
“Kentalnya bisnis tambang dalam pilpres 2019 ini jadi upaya memastikan kenyamanan investasi tambang yang sedang berjalan sekaligus membuka investasi serupa baru, serta terhindar dari upaya penegakan hukum,” katanya.
Dalam kasus Tumpang Pitu, baik Luhut, Wahyu Sakti maupun Sandiaga, sama-sama memiliki hubungan bisnis dalam jaring kepemilikan.
“Khawatir ini jadi bias dalam penegakan hukum, memastikan resistensi warga seperti terjadi pada Budi Pego dan warga lain di Banyuwangi yang dikriminalisasi.”
Dia mencontohkan, PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), Kutai Energi dan Trisensa Mineral Utama, anak-anak perusahaan Toba Bara Group, tercatat meninggalkan 36 lubang tambang. Bahkan ABN menyebabkan rumah-rumah amblas karena aktivitas tambang terlalu dekat dengan pemukiman.
“Sejumah perusahaan ini tetap beraktivitas, bahkan rezim Jokowi-Kalla konsesi tambang milik BSI dan DSI di Tumpang Pitu jadi obyek vital nasional. Polisi menjaga keamanan 24 jam.”
Relasi bisnis dan politik antara elit politik dan pebisnis tambang ini juga ditemukan dalam kasus tambang di pulau-pulau kecil.
Ada tambang di 55 pulau kecil di Indonesia, terutama Pulau Gebe, Pulau Gee dan Pulau Wawoni di Maluku Utara, tak lepas dari Fachrul Razi yang tergabung dalam tim Bravo 5.
Dia Presiden komisaris PT Central Proteina Prima dan Komisaris Utama PT Antam, juga menambang di pulau kecil. Fachrul juga komisaris PT Toba Bara Sejahtera.
“Siapapun yang menang dalam Pilpres 2019 rakyat tetap berada di pihak kalah, menanggung risiko akibat praktik eksploitatif. Pebisnis tambang berikut elit politik terkait tambang menang melanjutkan ekstraksi untuk keuntungan diri dan kelompok mereka,” kata Merah.
Di balik Jokowi-Ma’ruf
Luhut Binsar Pandjaitan. Sumber data dari database Jatam dan penelusuran aktor-aktor dan perusahaan berdasarkan data beneficial ownership yang diakses Jatam melalui Dirjen AHU Kemenkumham menemukan hubungan antara Joko Widodo dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan melalui bisnis meubel di Solo. Mayoritas saham PT Rakabu Sejahtera dipegang putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sisanya PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut.
Menurut Jatam, keterkaitan bisnis dan dukungan saham Toba Sejahtera atas Rakabu Sejahtera, menunjukkan temali bisnis Joko Widodo dengan Luhut, hingga rentan dengan konflik kepentingan bermuara pada abai penyelesaian atas kasus-kasus tambang yang melibatkan perusahaan milik Luhut.
Luhut merupakan pemegang saham Toba Sejahtera Grup yang bergerak di sektor pertambangan dan energi, migas, perindustrian, properti, pembangkit tenaga listrik, serta kehutanan dan sawit.
Fachrur Razi. Adalah Jenderal TNI AD Purnawirawan yang sekarang berperan sebagai Ketua Tim Bravo 5, menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Central Proteina Prima dan Komisaris Utama PT Antam sejak 2015.
Dia punya saham Antam yang banyak beroperasi di pulau-pulau kecil mulai Pulau Gebe, Pulau Gee, dan Pulau Wawoni. Selain itu, Fachrur juga komisaris Toba Sejahtera, perusahaan milik Luhut.
Suaidi Marasambessy, adalah salah satu anggota Tim Bravo 5, mengurus beberapa perusahaan tambang batubara milik Luhut Pandjaitan. Dia juga Direktur PT Perkebunan Kaltim Utama sejak 2010 hingga kini. Dia merangkap sebagai Direktur Utama PT Kutai Energi sejak 2015 hingga kini.
Anak perusahaan Toba Bara lain, PT Perkebunan Kalimantan Utama I, PT Kutai Energi dan PT Trisensa Mineral Utama berkonflik lahan dengan petani dan nelayan. Ada enam kelompok tani, seluas 1.309 hektar di Sang-sanga, Kecamatan Muara Jawa dan, Kecamatan Loa Janan, Kalimantan Timur.
Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem ada di balik PT Emas Mineral Murni (EMM) melalui PT Media Mining Resources, di sana terdapat PT Surya Jaya Capital. Direktur PT SJC adalah Prananda Surya Paloh, putranya.
EMM menambang emas di Nagan Raya dan Aceh Tengah, NAD yang ditolak masyarakat. Sebagian lokasi juga berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser.
Wahyu Sakti Trenggono. Dia adalah bendahara TKN Jokowi-Ma’ruf. Dia komisaris PT Merdeka Cooper Gold. Anak perusahaan ini PT Bumi Suksesindo merupakan aktor utama kriminalisasi Budi Pego, Trimanto, Cipto Andreas, dan Ratna Sari, warga Banyuwangi yang menolak tambang emas Tumpang Pitu.
Operasi BSI menyebabkan pencemaran di pesisir pantai Pulau Merah. Kawasan pariwisata ini tercemar.
Oesman Sapta Odang, adalah Ketua Umum Partai Hanura, sekaligus anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi- Ma’ruf di jajaran dewan penasihat.
Di sektor pertambangan, Oso Group memiliki PT Karimun Granite di Pulau Karimun, Riau. Tambang ini merupakan tambang granite terbesar di Asia Tenggara yang banyak melayani pasar ekspor.
Ada pula PT Mangan Kupang Industri, yang mengelola tambang bauksit di Sukadana, Kalimantan Barat.
Andi Syamsudin Arsyad, pria ini biasa dikenal dengan Haji Isam, pengusaha sawit dan batubara di Kalimantan Selatan.
Isam adalah pemilik pertambangan batubara Johnlin Group yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Banjar Kota Baru. Dia juga memiliki perkebunan sawit, PT Multisarana Agro Mandiri, yang terlibat konflik kepentingan, menyeret-nyeret tentara dan kepolisian dalam perebutan konsesi.
Isam juga pemilik perusahaan kayu PT Kodeco Timber, menggusur tanah warga di Tanah Bumbu sekitar 13.000 hektar.
Harry Tanoesoedibjo, merupakan CEO MNC Group yang membawahi MNC Energy and Natural Resources, dan Ketua Umum Partai Perindo (Persatuan Indonesia).
Ada sembilan perusahaan tergabung dalam MNC Energy and Natural Resources, yakni, PT Nuansacipta Cipta Investment (NCI), PT Bhakti Coal Resources (BCR), PT Bhum S Perdana Coal, PT Primaraya Energy, PT Titan Prawira Sriwijaya, PT Mua Coal, PT Indonesia Batu Prima Energy, PT Arthaco Prima Energy, PT Energy Inti Bara Pratama.
Selama 2013, NCI berkonfrontasi dengan warga di Kecamatan Palaran, Kaltim, terkait pencemaran limbah lumpur pertambangan terhadap lahan warga. NCI juga merusak hutan hingga banjir sering terjadi di Palaran. Salah satu perusahaan Harry lain, PT BCR, memiliki delapan konsesi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan juga bermasalah.
BCR membangun pelabuhan batubara tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan di salah satu konsesi mengakibatkan longsor.
Jusuf Kalla, memiliki bisnis pertambangan dan energi di bawah naungan Kalla Group; Kalla Arebama (emas dan batubara), PT Kalla Electrical System (tenaga listrik-kerjasama dengan PLN).
Aburizal Bakrie. Jejak Aburizal dalam sektor pertambangan dan energi, katanya, sangat nyata.
Kasus-kasus besar seperti tragedi semburan lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, menyebabkan lebih 20.000 jiwa terdampak, rumah-rumah warga tenggelam, dan mengungsi.
Selain itu, kasus perampasan dan penggusuran lahan masyarakat adat Dayak Basap di Kutai Timur, dan pencemaran Sungai Keraitan, Bengalon, dan Sungai Sangata. Semua, katanya, melibatkan PT Kaltim Prima Coal, anak perusahaan Bumi Resources milik Aburizal.
PT Citra Palu Mineral, di bawah Bakrie Group, juga terlibat dalam praktik penambangan ilegal yang dilakukan PT Dinamika Reka Geoteknik (DRG). DRG ini bersama empat perusahaan lain menambang emas, bahkan diduga menggunakan merkuri yang mengancam sekitar 400.000 jiwa warga Kota Palu.
Di balik Prabowo-Sandi
Prabowo Subianto, tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang, menaungi 17 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, kehutanan, kertas dan bubur kertas, sawit, tambang batubara, dan perusahaan jasa.
Nusantara Energy Resources diduga terlibat dalam kejahatan pajak, tercantum di antara 13,4 juta dokumen hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang diberi judul Paradise Paper. Isinya, merinci orang kaya di seluruh dunia yang melarikan diri dari pajak dengan menimbun uang di negara bebas pajak.
Prabowo tercatat sebagai direktur dan wakil ketua perusahaan ini yang terdaftar di Bermuda, negara suaka pajak di dunia. Disebutkan, perusahaan ini terdaftar di Bermuda pada 2001 dan tutup 2004. Perusahaan ini dinilai sebagai “debitur yang buruk.”
Selain masalah pajak, Nusantara Energy Resources juga diduga terlibat dalam perebutan lahan konsesi tambang batubara Churchill Mining dan Ridlatama di Kutai Timur.
“Semua itu terjadi atas relasi politik dan bisnis antara Bupati Kutai Timur saat itu Isran Noor dengan Prabowo,” kata Merah.
Sandiaga Salahuddin Uno, antara lain pebisnis sawit, tambang dan batubara. Jejaknya tercatat pada sejumlah perusahaan tambang, mulai Saratoga Group yang terhubung dengan Interra Resources Limited, berbisnis minyak bumi dan gas alam.
Selain itu juga terhubung dengan Merdeka Copper Gold yang terkait tambang emas PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.
Status kawasan hutan lindung turun menjadi hutan produksi dan dikompensasi dengan tukar guling kawasan juga bermasalah. Operasi perusahaan ini, diduga kuat berdampak pada banjir lumpur tiap tahun di Pulau Merah, dan mengancam 49.247 penduduk di Kecamatan Pesanggaran, serta 753 keluarga nelayan di Pantai Lampon, Pancer dan Rajekwesi.
Jejak Sandiaga juga muncul di PT Adaro Energy, perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia saat ini.
Sandiaga juga terkait dengan tambang batubara PT Multi Harapan Utama di Kutai Kartanegara dengan lubang tambang menyebabkan anak-anak tewas.
Tommy Soeharto , merupakan pemilik PT Humpuss Group yang memayungi anak-anak perusahaan PT Humpuss Patragas, PT Humpuss Trading, PT Humpuss Aromatik, PT HumpussPengolahan Minyak, PT Humpuss Karbometil Selulose, PT Gatari Air Service, PT Usaha Gemilang Utama, PT Kaltim Methanol Industri, PT Sekar Artha Sentosa, PT Humpuss Intermoda Transportasi.
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) bergerak dalam bidang pengangkutan gas alam cair (liquefied natural gas / LNG), minyak mentah, bahan bakar minyak, bahan kimia, kontainer, batubara, dan kargo laut lain. Perusahaan juga menyediakan layanan awak kapal dan manajemen kepada pemilik kapal. Perusahaan mulai beroperasi komersial.
Sudirman Said. Dia sempat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era Jokowi, tetapi tidak sampai selesai. Dia digantikan Ignasius Jonan.
Semasa menjabat Menteri ESDM, Sudirman Said mengeluarkan Permen ESDM No 43/2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan minerba yang mengevaluasi IUP clean and clear (CnC) dan non clean and clear (Non CnC).
Selama menjadi Menteri ESDM, Sudirman tercatat menandatangani izin proyek panas bumi (geotermal) di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah pada 2016. Pengeboran PT Sejahtera Alam Energi (SAE) ini mengakibatkan pencemaran Sungai Prukut, sumber mata air warga, hingga para petani mengalami penurunan panen.
Maher Al Agdrie. Bersama Fahmi Idris, Abdul Latief, Pontjo Sutowo, dan Jan Darmadi, Maher membangun perusahaan PT Kodel Group yang bergerak di bidang minyak & gas, perbankan, dan properti.
PT Kodel Group yang hingga sekarang masih dipimpin oleh Maher, mengelola berbagai perusahaan PT Kodel termasuk Golden Spike Energy Indonesia Ltd (joint venture bersama PT Pertamina–JOB Pertamina–Golden Spike Energy Indonesia) di blok Jambi Merang, Pendopo, dan Raja, Sumatera Selatan, Golden Spike South Sumatra Ltd, dan Golden Spike Yemen Ltd.
Maher juga disebut dalam kasus Paradise Paper, bersama Siti Hutami Adiningsih (Mamiek Soeharto). Maher juga memiliki saham pada PT Nusantara Energy Resources, perusahaan milik Prabowo Subianto.
Isterinya, Hanifah Husain Mursyidan Baldan menjadi ‘operator’ pada bisnis keluarga ini melalui tiga izin usaha pertambangan batubara di Kabupaten Berau, yaitu PT Syahid Berau Bestari, PT Rantau Panjang Utama Bhakti, dan PT Syahid Indah Utama. Isteri Ferry sendiri menjabat sebagai direktur utama di tiga perusahaan dan rentan conflict of interest mengingat bisnis dikembangkan saat Ferry menjabat sebagai menteri aktif.
Hashim Djojohadikusumo, adalah adik kandung Prabowo Subianto, calon presiden pemilu 2019. Dalam dunia bisnis pertambangan, Hashim memiliki beberapa perusahaan tambang yang erat kaitan dengan perusahaan pertambangan milik Sandiaga Uno.
Sebelum PT Batu Hitam Perkasa (BHP) diakuisisi PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk dan kemudian beralih ke PT Toba Bara Energi, perusahaan ini berdiri di bawah paying PT Arsari Group milik Hashim. Saat didirikan, BHP dimiliki PT Catur Yasa atau PT Wahanaputra Aluraya, perusahaan milik keluarga Ginandjar Kartasasmita (33,3%), PT Tirtamas Maju Utama milik Hashim Djojohadikusumo (33,3%), dan PT Swabara Bumi (33,3%).
Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum PAN. Pada Pemilu 2019, Zulkifli menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto– Sandiaga Uno.
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Zulkifli menduduki jabatan sebagai Menteri Kehutanan. Pada saat itu, Zulkifli mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 19 November 2013, atas pengajuan penurunan status kawasan hutan dari hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.
Usulan pelepasan status kawasan seluas 9.743, 28 hektar itu dikabulkan Zulkifli 1.942 hektar di wilayah BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.
Penyetujuan pelepasan kawasan hutan itu menjadi salah satu cikal bakal aktivitas tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) yang, komposisi kepemilikan saham terhubung dengan Sandiaga Uno melalui Merdeka Copper Gold dan Saratoga Group.
Arip Yogiawan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengatakan, oligarki tambang yang kental di balik pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pilpres 2019, sebagai ancaman demokrasi.
Kriminalisasi terhadap Budi Pego yang menolak tambang di Tumpang Pitu Banyuwangi, katanya, sebagai satu contoh.
“Posisi sebagai pembela lingkungan disematkan sebagai tokoh penyebar komunisme,” katanya.
Kondisi tambah buruk, katanya, dengan jadikan Tumpang Pitu obyek vital nasional. “Apakah dengan jadikan lokasi obyek vital nasional lantas mengabaikan ruang hidup rakyat yang dirampas dan membungkam ekspresi rakyat untuk menyelamatkan lingkungan?” kata Yogi.
Keterangan foto utama: Relasi pebisnis tambang dengan kedua pasangan capres. Foto: presentasi Jatam
Mahfud Benar, Jokowi Kalah di Provinsi dengan Sejarah Islam Garis Keras
(2 Mei 2019 16:11 Diperbarui: 2 Mei 2019 16:27 / sebuah tinjauan antropologi sejarah di lima Provinsi yang Jokowi Kalah Telak)Elite politik yang berada di kubu Prabowo dan para pendukungnya nampaknya perlu lebih banyak belajar dan bersabar dalam menyikapi suatu ilmu dan pernyataan seseorang. Akhir-akhir ini pendukung secara serempak membully Prof. Mahfud MD, cendekiawan muslim, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi hanya karena pernyataannya berbeda dengan keyakinan mereka.
Ya, Prof. Mahmud dibully habis-habisan hanya karena menyampaikan fakta sejarah bahwa Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 kalah di provinsi yang memiliki sejarah Islam Garis Keras, yaitu daerah di mana rakyatnya sangat menjunjung syariat Islam bahkan pernah menginginkan hukum Islam diberlakukan.
Setidaknya Jokowi mengalami kekalahan cukup telak di Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Benarkah di lima provinsi itu terdapat jejak sejarah Islam garis keras yang mungkin terwarisi hingga hari ini? Mari kita lihat faktanya.
Islam Garis Keras di Sumatera Barat
Dalam Pilpres 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla hanya mendapatkan 23,08% suara atau terendah dibandingkan di daerah lain. Di Pilpres 2019, walau selama berkuasa Presiden Jokowi sudah kerap kali mengunjungi Sumbar (bahkan merayakan Idul Fitri di Padang) hingga membangun ribuan rumah gadang dan jalan tol, suara Jokowi justru semakin jeblok, yaitu berkisar di angka 11%.
Menilik perjalanan sejarah budaya Minang, yang dikutip dalam buku Historiografi Haji Indonesia dan Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-1847 (1983),memang sejak zaman Kolonial pada tahun 1800-an, telah terjadi pergerakan pemurnian Islam di Sumatera Barat, yang berbau non-Islam seolah dihilangkan termasuk adat Minang.
Gerakan itu dipelopori kaum Padri di bawah pimpinan trio Haji yang pulang dari Mekah pascapendudukan Wahabi 1803 (yang berhasil menghancurkan budaya Arab), yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Ketiganya adalah mantan tentara Turki (ahli perang) saat melawan Napoleon. Saat di Arab, ketiga Haji itu menjadi murid orang-orang Saudi penganut Mazhab Hambali, pelopor gerakan Wahabi yang saat itu sudah berhasil menguasai Arab.
Trio Haji itu pun disuruh kembali ke Minang oleh Ibnu Saud, penguasa Arab yang memang Wahabi setelah berhasil memurnikan ajaran Islam di Arab dengan menghancurkan budaya lokal di sana. Salah satu tokoh Padri yang terkenal hingga kini, yaitu Imam Bonjol terpesona terhadap syiar Islam yang diajarkan Trio Haji itu di tanah Minang.
Di Minang, trio haji itu melakukan pemaksaan untuk memberlakukan syariat dan meninggalkan adat Minang seperti Sabung Ayam, hingga garis pewarisan matrineal (garis perempuan) khas minang. Mereka bahkan mendirikan kampung-kampung bertembok, menumbuhkan janggut, memakai jubah dan turban, menciptakan budaya Arab di dataran tinggi Sumbar.
Pemaksaan syariat Islam yang dipaksaan akhirnya memicu perang antara kaum Padri dan kaum adat Minang sejak 1803-1838. Kaum Padri bahkan membakar rumah-rumah gadang, membunuh pemimpin adat, menghancurkan Istana Pagaruyung, dan membunuh 200 ribu orang suku Batak Mandailing dan Angkola yang tidak mau masuk Islam. Hingga kini, kita tahu Imam Bonjol menjadi simbol kepahlawanan masyarakat Minang. (tirto.id)
Islam Garis Keras di Jawa Barat
Pada Pilpres 2019, Jokowi masih gagal memikat hati rakyat Jawa Barat, meskipun telah melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di Jabar, menyalurkan bantuan sosial dengan porsi paling besar dibandingkan daerah lain, bahkan hingga merangkul cawapres yang merupakan ulama asal tanah Sunda, KH. Maruf Amin. Jokowi hanya mendapatkan 39% suara, lebih rendah dibandingkan pencapaiannya di Pilpres 2014 yang memperoleh 40% suara.
Dalam catatan sejarah, di Jawa Barat, tepatnya di Malangbong, Garut, Kartosoewirjo mendirikan Istitut Suffah, lembaga yang awalnya mengajarkan pengetahuan umum dan Islam yang akhirnya menjadi lembaga pelatihan militer selama masa pendudukan Jepang. Daerah itu kemudian menjadi basis Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosoewirjo.
Kartosoewirjo pun mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII) di Desa Cisampang pada 7 Agustus 1949. Deklarasi yang berarti mengkhianati dan tidak mengakui kekuasaan Republik Indonesia dengan alasan Soekarno dan pemimpin Indonesia lainnya dianggap gagal mempertahankan Jawa Barat di perjanjian Renville.
Dalam deklarasi itu, Kartosoewirjo menyebut bahwa hukum yang berlaku di NII adalah hukum Islam dan ia menyebut Desa Cisampang (tempat deklarasi) adalah Madinah yang menjadi ibu kota NII. Deklarasi itu juga ditandatangani oleh ia sendiri yang menyebut dirinya sebagai Imam NII. Tentara Islam Indonesia (TII) pun dibentuk untuk berperang melawan RI.
Selama belasan tahun, NII bergerilya melawan TNI yang sudah bertarung melawan Belanda. Pada akhirnya, pemberontakan NII pun berhasil ditumpas, dan Kartosoewirjo dihukum mati karena terbukti melakukan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap republik. (tirto.id)
Islam Garis Keras di Aceh
Saat ini semua kita paham di Aceh bahkan menjadi Daerah Istimewa yang menerapkan hukum syariat Islam, hukum cambuk diberlakukan di sana hingga hari ini. Bahkan daerah itu tersohor dengan sebutan Serambi Mekah. Di Pilpres 2019, Jokowi yang berpasangan dengan KH Maruf Amin, Ketua MUI bahkan mengalami penurunan suara drastis, yaitu hanya mendapat 14,5% suara. Padahal, di 2014 Jokowi berhasil meraup 45,6% suara.
Jika melihat referensi sejarah, Provinsi Aceh juga memiliki akar yang kuat terkait penerapan hukum Islam. Bahkan, pada 20 September 1953, Daud Beureuh mantan Gubernur Militer DI Aceh mendeklarasikan bahwa Aceh adalah termasuk wilayah NII di bawah kepemimpinan Imam Kartosoewirjo.
Sebagai bekas Gubernur Militer, Daud Beureuh berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat Aceh di Pidie dan mendapat pengikut. NII Cabang Aceh pun berhasil menguasai beberapa kota. Alasan kecemburuan ditetapkannya ibu Kota Sumatera, Medan dan keinginan menerapkan hukum Islam menjadi salah satu alasan, mereka memilih bergabung dan memberontak bersama NII. (wikipedia.org)
Islam Garis Keras di Sulsel
Sulawesi Selatan pada Pilpres 2019 menjadi salah satu provinsi di mana suara Jokowi turun secara drastis. Jokowi hanya mendapatkan suara sekitar 41%, padahal di Pilpres 2014 suaranya mencapai 71,43% (saat itu perolehan suara Jokowi terkerek faktor JK yang merupakan tokoh Sulsel).
Faktanya, sejarah juga mencatat bahwa di Sulawesi Selatan pernah terjadi upaya pemaksaan pemberlakuan hukum Islam yang juga di bawah naungan NII Kartosoewrijo. Kahar Muzakkar menjadi pemimpin di Sulsel saat itu yang mendeklarasikan bergabungnya Sulsel dengan NII pada 7 Agustus 1953.
Kahar waktu itu mengubah pasukan militer pemerintah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) menjadi TII. Dengan persenjataan lengkap, Kahar dengan pasukannya melakukan baku tembak dengan TNI-Polri, Kahar pun tewas.
Islam Garis Keras di Kalimantan Selatan
Dalam gelaran dua pilpres terakhir, yaitu Pilpres 2019 dan 2014, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang tidak bisa ditaklukan oleh Jokowi. Pada 2014, suara Jokowi hanya 49%, sementara di 2019 lebih parah, yaitu turun menjadi 38%. Apakah ada jejak Islam garis keras di sana?
Sekali lagi, literatur sejarah mencatat, di Kalimantan Selatan pernah terjadi deklarasi Negara Islam Indonesia pada Oktober 1950. Ibnu Hadjar menjadi tokoh NII di Kalsel saat itu dengan memimpin penyerangan terhadap pos-pos kesatuan TNI-Polri. Peperangan terus dilakukan, hingga pada 1959 Ibnu Hadjar dan pasukannya berhasil ditangkap dan dihukum mati.
Jadi, apa yang diungkapkan Prof. Mahfud bahwa Jokowi kalah di Provinsi yang memiliki akar sejarah Islam Garis keras itu memang benar dalam kacamata sejarah dan itu fakta yang kita tidak bisa mengelak. Jadikanlah itu sebagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran untuk hari ini dan masa depan nanti dan jangan jadikan justru sebagai alat provokasi politik.
Hari ini kita tidak perlu saling menyalahkan, karena tugas setiap warga negara Indonesia kini di semua daerah adalah menjaga persatuan dan toleransi di antara umat beragama. Karena sekali lagi, NKRI bukan hanya dibentuk untuk satu golongan suku atau agama. Sejak jauh hari bahkan Baginda Rasulullah mengajarkan betapa pentingnya untuk bertoleransi terhadap semua manusia di bumi tanpa terkecuali.
588px-collectie-tropenmuseum-adathoofden-van-de-minangkabau-met-gevolg-tmnr-10026889-5ccab3593ba7f75f3b2945d2.jpg
Re-post by MigoBerita /Senin/20052019/09.35Wita/Bjm
