» » » » » » » Siapapun yang menggagalkan Pelantikan Presiden NKRI yang SAH akan berhadapan dengan Bangsa Indonesia, TNI dan POLRI.. !!!

Siapapun yang menggagalkan Pelantikan Presiden NKRI yang SAH akan berhadapan dengan Bangsa Indonesia, TNI dan POLRI.. !!!

Penulis By on Selasa, 08 Oktober 2019 | 6 comments

Polisi Pastikan Sekjen PA 212 ‘Bernard Abdul Jabbar’ Ada di Lokasi Saat Ninoy Karundeng Dianiaya

Arrahmahnews.com, Jakarta – Kepolisian menuding Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Bernard Abdul Jabbar ada di lokasi Masjid Al-Falah, Pejompongan, Jakarta Pusat saat pegiat medsos, Ninoy Karundeng diculik dan dianiaya.
Bahkan menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, Bernard juga ikut mengintimidasi Ninoy. Itulah kata dia, Bernard dimintai keterangannya hari ini, Senin 7 Oktober 2019 sebagai saksi.
Baca: Polisi: Insiyur S Serahkan Data Laptop Ninoy Karundeng ke Munarman
Bernard diperiksa bersama satu orang lain bernama F alias Fery. “Atas nama BD (Bernard) itu ada di lokasi ikut mengintimidasi dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya seperti melansir viva.co.id.
Hingga Senin sore pemeriksaan keduanya belum juga rampung. Argo juga mengatakan status keduanya sejauh ini masih saksi. Dia tak menjawab apakah mungkin Bernard bisa jadi tersangka juga dalam kasus ini.
“Saat ini hasilnya belum kita dapatkan,” kata dia lagi.
Sebelumnya, sebuah video menampilkan pegiat media sosial dan pendukung Jokowi yakni Ninoy Karundeng, dengan wajah lebam tersebar luas. Dalam video itu, Ninoy diduga sedang diinterogasi oleh sejumlah pria dalam sebuah ruangan.

Pada video tersebut terdengar jelas percakapan Ninoy dengan seorang pria yang sedang menanyakan beberapa hal kepadanya. Pria itu bertanya terkait kegiatan Ninoy yang diduga datang saat aksi unjuk rasa.
“Jawab baik-baik ya, yang suruh kamu datang ke sini itu siapa? Kerasin suaranya,” tanya pria tersebut dikutip dari video yang beredar, Selasa, 1 Oktober 2019.
Baca: “Habib” Disebut dalam Penculikan Ninoy Karundeng, Jubir 212 Novel Bamukmin Dipanggil Polisi
Kemudian, Ninoy menjelaskan bahwa ia bekerja di Jokowi App. Ia pun menjelaskan, kedatangannya untuk meliput DPR dan demo.
Namun, pria dengan suara berat itu kembali bertanya maksud dari kedatangan Ninoy. Hal itu lantaran ia mendapati sebuah tulisan dalam laptop milik Ninoy berunsur kata-kata kebencian yang diarahkan kepada tokoh-tokoh. Menjawab pertanyaan tersebut, Ninoy mengaku khilaf akan perbuatannya.
Tapi, pria tersebut beranggapan, Ninoy tidak khilaf, melainkan memang pekerjaan Ninoy di Jokowi App itu sengaja membuat hal demikian untuk bisa dibayar dan sebagai ladang pendapatan.
Ninoy dipersekusi, dipukuli habis-habisan bahkan oleh ibu-ibu pengajian disana. Belum selesai, datang seseorang yang dipanggil “habib” kemudian berbicara untuk membunuh Ninoy dengan kapak. Mayat Ninoy rencananya akan diangkut oleh ambulans dan dibuang ditengah-tengah kerumunan demonstran. Narasi yang dipersiapkan apalagi kalau bukan korban kekerasan polisi.
Baca: Kronologi Penyekapan dan Penculikan Super Sadis Ninoy Karundeng Mirip ISIS
Untung ambulans tidak datang. Rencana itu gagal karena tidak terpikir bagaimana nanti mengangkut mayatnya. Semua pembicaraan dan rencana itu dilakukan dalam sebuah masjid. Tempat yang seharusnya menjadi tempat ibadah yang tenang dan khusuk. Ninoy juga muslim, sama seperti mereka. Sama-sama shalat, sama-sama puasa. Bedanya adalah Ninoy pendukung Jokowi, sedangkan mereka adalah pembencinya.
Pihak Dewan Keluarga Masjid DKM tempat Ninoy dianiaya buru-buru membantah. Mereka bilang “menyelamatkan” Ninoy dari amukan massa. Sebuah cerita yang tidak masuk akal, karena Ninoy disiksa di dalam masjid berjam-jam, bahkan tidak ada seorangpun yang tergerak untuk menelpon polisi.
Sadis dan barbar. Itulah yang ada dalam pikiran kita semua membaca kisah penculikan dan penganiayaan Ninoy S Karundeng itu. Pola-pola ISIS itu dikembangkan disini, di sebuah masjid di ibukota Indonesia bernama Jakarta.
Ini sudah bukan lagi intimidasi dan persekusi. Ini sudah mengarah ke potensi pembunuhan berencana. Sebuah aksi terorisme untuk menimbulkan dampak ketakutan dan kepanikan dengan mengorbankan nyawa. (ARN)
Ninoy Karundeng, Sekjen PA 212, Bernard Abdul Jabbar

Polisi: Insiyur S Serahkan Data Laptop Ninoy Karundeng ke Munarman

Arrahmahnews.com, Jakarta -Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengakui dirinya sempat meminta rekaman CCTV Masjid Al-Falah, Pejompongan, Jakarta tempat Ninoy Karundeng diduga disekap dan dianiaya. Dia meminta rekaman CCTV kepada anggota dewan keluarga Masjid Al-Falah.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membeberkan fakta baru terkait kasus penculikan dan penganiayaan pegiat media sosial, Ninoy Karundeng. Polisi menyebut salah seorang tersangka mengirimkan data di laptop Ninoy ke Sekum Front Pembela Islam (FPI), Munarman.
Baca: “Habib” Disebut dalam Penculikan Ninoy Karundeng, Jubir 212 Novel Bamukmin Dipanggil Polisi
“Kemudian ada juga insinyur S ya. Dia ini sekretaris dari pada DKM ya. Dia perannya dia ada di lokasi kejadian kemudian yang bersangkutan memerintahkan menyalin data dari laptop korban. Kemudian dia melaporkan semuanya kepada Pak Munarman. Selanjutnya dia juga dapat perintah untuk hapus CCTV dan kemudian juga untuk tidak menyerahkan semua data kepada pihak kepolisian,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (7/10/2019).
Polisi saat ini sudah menetapkan 11 tersangka terkait kasus penculikan Ninoy. Para tersangka mempunyai peran yang berbeda-beda.
“Berkaitan viralnya korban Ninoy, tentunya ada laporan ke Polda Metro Jaya kita melakukan penyelidikan dan penyidikan dari Polda Metro Jaya sudah menetapkan 11 tersangka,” ujar dia.
Dari 11 tersangka, 10 diantaranya ditahan di Polda Metro Jaya. Ada 1 tersangka yang tidak ditahan lantaran sedang sakit. Mereka yang sudah disematkan status tersangka yakni ABK, RF, IA, AA, ARS, YY, Baros, S, TR, SU, dan R.
Polisi juga, menurut Argo, masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Salah seorang di antaranya Sekjen PA 212 Bernard Abdul Jabbar.
“Itu yang 11 tersangka kemudian yang 2 orang sedang diperiksa kita masih nunggu status dari pada yang bersangkutan, yaitu ada atas nama BD, itu ada di lokasi ikut mengintimidasi dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan,” tuturnya.
Dari 11 tersangka, ada 10 orang yang ditahan. Sementara satu orang lagi ditangguhkan karena sakit.
“Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Tadi udah saya sampaikan dari 11 orang tersangka ada 10 ditahan dan 1 ditangguhkan karena sakit dan yang 2 sedang diperiksa,” ujar Argo. (ARN)

Simon Syaefudin: IPB dan Kaum Radikal

Arrahmahnews.com, Jakarta – Ideologi radikal telah membahayakan kebangsaan kita yang sangat beragam saat ini, ideologi ini telah menciptakan bibit-bibit terorisme dan sangat anti Pancasila dan demokrasi karena mereka menganggap demokrasi bukan produk Tuhan tapi produk manusia dan mereka mengkhayalkan sebuah negara yang agamis, padahal Tuhan dan Nabi-pun tidak memerintahkan kepada manusia untuk membuat negara Khilafah, dan yang lebih miris lagi kampus-kampus elite menjadi sarang bagi kelompok radikal ini, contoh nyata dosen IPB.
Seorang pegiat medsos Simon Syaefudin membuat sebuah analisa menarik tentang dahsyatnya gerakan kelompok radikal di kampus-kampus elit di negeri ini.
Baca: Waspada Proyek Ideologi Radikal Wahabi di Sekolah dan Kampus
IPB jadi bulan-bulanan pasca perakit bom AB (Abdul Basith) tertangkap. Saya sebenarnya udah lama memberitahu teman-teman dosen IPB soal kebijakan kampusnya yang aneh-aneh.
Menerima hafidz/penghapal Quran tanpa tes. Memisahkan mahasiswa/mahasiswi dlm ruang kuliah. Membiarkan kelompok HTI/kader PKS menguasai kelembagaan mahasiswa. Membiarkan dosen mengajar pakai gamis. Macam-macamlah. Karena kaum islamist/radikal menguasai hampir setiap kelembagaan di IPB, hampir semua kebijakan dipengaruhi mereka. Lalu muncullah bom made in IPB yang menghebohkan itu.
Saya sama sekali tidak kaget. Itu hanya konsekwensi yang telah lama dipupuk oleh civitas akademika IPB sendiri. Masih puluhan bahkan ratusan orang semacam AB yang bercokol di IPB.
Baca: Abdul Basith, Dosen IPB Pembuat Bom Molotov yang Akan Bikin Chaos Jakarta saat Aksi Mujahid 212
Apakah fenomena seperti itu hanya ada di IPB? Tidak. BNPT merilis sejumlah PTN yang terpapar radikalisme. Di antaranya UI, ITB, dan UGM. UI, ITB, dan IPB pantas radikal karena selama bertahun tahun di bawah wilayah kekuasann gubernur PKS. Bahkan UI, 15 tahun lebih berada di bawah naungan Pemkot Depok (PKS) yang telah mengislamiskan seluruh infrastruktur dan jaringannya.

Terungkap biang ker(usu)han kemaren : silahkan videonya klik disini https://youtu.be/wTIB1t_evYE
Dalam sebuah diskusi tentang radikalisme di Gedung Joang Jakarta beberapa waktu lalu, seorang pembicara, sebut saja Assegaf namanya, menceritakan betapa ASN Depok sudah ketularan islamisasi ala Suriah dan Afghanistan. Ia juga menceritakan alamaternya ITB, yang ditunggangi kaum radikal. Assegaf menceritakan bagaimana seorang guru besar ITB menganggap bahwa Indonesia seharusnya jadi negeri Islam. Bukan Pancasila. Di WAG dosen dosen ITB, kata Assegaf, bau radikalisme amat menyengat.
Baca: Eko Kuntadhi: Sri Mulyani Kibarkan Bendera Perang Lawan ASN Eksklusif
UGM masih mendingan. Tak mengadopsi kebijakan aneh seorang hafidz masuk UGM tanpa tes. UGM cepat tanggap dengan fenomena ini. Masjid kampus UGM, misalnya, yang dulu dikuasai kelompok radikal sudah disterilisasi. Bahkan masjid UGM sekarang sering dipakai untuk dzikir, shalawatan, istighasah – ritual-ritual yang diharamkan kaum wahabi salafi pro PKS yang menguasai masjid kampus. Tapi tetap perlu diwaspadai, dosen-dosen radikalis di UGM masih cukup banyak.
Saya jadi ingat disertasi Muhamad Hendropriyono, mantan Kepala BIN. Dalam disertasinya Hendro menyebutukan PKS adalah partai yang berideologi Al Ikhwanul Muslimin kreasi Hasan Al Banna. Pedoman PKS sampai hari ini masih Al Ikhwan. Ia, sebelum kuat, bergerak melalui jalur pendidikan. Saya duga mayoritas SD IT sampai SMA IT, termasuk Bimbingan Belajar Nurul Fikri, bukan hanya sekolah biasa, tapi saya duga sarana pembibitan Al Ikhwan. Dan anda jangan kaget, hampir semua teroris top adalah jebolan kelompok ini. Osama Bin Laden misalnya adalah murid Ayman Al Jawahiri, tokoh Al Ikhwan.
Seorang direktur perusahaan konstruksi, sebut saja Ani, pernah mengeluh kepada saya. Salah seorang karyawannya ketahuan membuat peluru dengan memanfaatkan mesin bubut yang dikuasainya. “Setelah saya lacak dia dari partai anu Mas Simon”, ujarnya. Karyawan berjenggot dan berjidat item itu kabur sebelum dipecat.
Baca: TERBONGKAR! Taktik Busuk Ikhwanul Muslimin yang Ingin Suriahkan Indonesia
Anda masih ingat ketika ribut undangan ceramah Felix Siauw di Menara Telkomsel? Ya… Salah seorang direktur Telkomsel tersebut alumni SMA I Teladan Yogya. Dan dia diduga beraliran radikal pro-HTI. Di FB Kagama ada yang bertanya, masihkah SMA Teladan Yogya patut diteladani kalau para alumninya banyak yang terpapar radikalisme?
Pak Haryoko, seorang konsultan SDM, mengaku sekarang ini banyak perusahaan besar yang cemas ketika mau investasi dan merekrut karyawan di Indonesia. Pasalnya, justru calon karyawan yang pintar-pintar ini ideologinya banyak radikal. Makanya Pak Haryoko sering diminta nasehatnya dalam hal rekrutmen karyawan tersebut. Dengan instrumen canggih, kata Haryoko, timnya bisa melacak jejak digital calon naker atau calon pejabat yang akan dinaikkan pangkatnya. Yang radikal langsung disingkirkan.
Menurut Haryoko, sekarang ini orang-orang terpapar radikalisme di Indonesia sudah mencapai 7 persen. Udah mendekati titik kritis 10 persen. Jika udah mencapai titik kritis, akan susah dicegahnya karena pertambahannya deret ukur.
Baca: BNPT: Kampus Tak Aman dari Virus Radikalisme
Saya kira pemerintahan Jokowi harus harus mewaspadai fenomena ini. Dosen/dekan/rektor yang terindikasi radikal (bisa dilacak dari jejak digitalnya dan polisi sudah punya alat canggih untuk merunutnya) harus ditendang. Kemendiknas juga perlu mengatur sekolah sekolah IT dan mengawasinya secara ketat. Bila perlu ada kebijakan baru. Setiap sekolah harus mengikuti pedoman sistem pendidikan dan buku ajar yang telah terverifikasi. Jangan sampai kecolongan ada buku ajar yang isinya materi berbau terorisme yang pernah ditemukan di Depok.
Saya tak ingin menuduh semua kaum anti-jokowi berafiliasi dengan kaum radikal. Tapi simtomnya kentara. Saya dan teman-teman pro-Jokowi siap membela presiden terpilih jika ada kelompok-kelompok anarkis dengan alasan yang dibuat-buat hendak mendeligitimasinya. Hidup Jokowi. Ayo kita benahi negeri agar tidak menjadi Indonestan dan indosuriah. (ARN)
radikal, kampus, pendidikan Radikalisme di dunia pendidikan

Kode Keras Panglima TNI: Siapa Saja yang Ingin Menggagalkan Pelantikan Presiden Akan Hadapi TNI

Arrahmahnews.com, Jakarta – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta siapapun dapat menyampaikan aspirasi di negara demokrasi ini. Namun penyampaian aspirasi itu disebut Hadi harus sesuai dengan konstitusi.
“Saya Panglima TNI ingin menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan”, ucap Hadi di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).
Baca: Panglima TNI dan Kapolri Tegas Tindak Siapa Saja yang Ganggu Proses Demokrasi
Inilah kode keras dari panglima TNI Marsekal Hadi, beliau memastikan bahwa TNI berada di garis terdepan apabila ada yang ingin menjegal pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Hadi menyampaikan presiden-wakil presiden terpilih telah sah melalui proses pemilu.
Silahkan klik videonya disini : https://youtu.be/NbDDmcY7uCs
“Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu, akan berhadapan dengan TNI,” tegas Hadi.
Baca: HTI Ajak Perwira dan Panglima TNI Lakukan Kudeta
Terkait kondisi Ibu Kota Jakarta yang marak akan demonstrasi belakang ini, Hadi memastikan TNI mendukung pengamanan Polri. Prajurit TNI dikatakan Hadi ditempatkan di beberapa titik di sekitar gedung DPR/MPR.
“Seperti yang saya sampaikan, tugas TNI mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri, dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Di mana saja kita akan dukung Polri, seperti kejadian di gedung DPR/MPR seperti saya jelaskan TNI menggelar kekuatan di enam titik, untuk mengamankan gedung DPR/MPR,” ujar Hadi.
Baca: Jokowi Perintahkan Kapolri & Panglima TNI Tindak Tegas Pengganggu NKRI
“Di antaranya di Pintu Utama, Pejompongan, Slipi, Palmerah, dan Pintu Belakang dan Lapangan Tembak. Semua kita gelar kekuatan di situ, serta kekuatan di dalam. Di daerah juga seperti itu, kita dukung, supaya keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga,” imbuhnya. (ARN)
Panglima TNI

Kapolri dan Jajarannya Ucapkan Selamat HUT TNI ke 74, Semoga Makin Jaya Dan Kompak Menjaga NKRI

Arrahmahnews.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke 74 Tentara Nasional Indonesia TNI yang akan diperingati pada hari ini Sabtu 05 Oktober 2019.
Ucapan itu disampaikan Kapolri dalam sebuah tayangan video dan didampingi para pejabat Utama Mabes Polri.
Silahkan klik videonya disini : https://youtu.be/OL9oZ7Tel68
Baca: Aksi Mujahid 212 Secara Terbuka Tantang Pemerintah, Polri dan TNI
Dikatakan Kabid Humas, Kapolri dalam tayangan itu, mengucapkan ”Saya Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian beserta keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke 74,″ kata Kapolri.
Baca: Denny Siregar: Ada yang Ingin Benturkan TNI-Polri?
Kapolri berharap di usia ke 74, TNI semakin profesional, modern dan menjadi kebanggaan rakyat Indonesia.
“Dirgahayu TNI, TNI profesional kebanggaan rakyat”
Pada peringatan tahun ini diusung tema ”TNI Profesional Kebanggaan Rakyat”. Menyambut HUT TNI ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan jajarannya, kemarin telah melakukan gladi bersih di Lanud Halim Perdana Kusuma.
Dalam kegiatan itu, ditampilkan pasukan devile dan alutsista yang terdiri dari POM TNI (48 Personel, 24 unit alutsista), Matra Darat (1.172 Personel, 415 unit alutsista), Matra Laut (522 Personel, 116 alutsista), dan Matra Udara (259 Personel, 58 alutsista). (ARN)
Hut TNI, TNI 74, TNI Kapolri dan Polri

Polisi: Dosen IPB Abdul Basith Mau Gagalkan Pelantikan Jokowi dengan Lempar Bom di Roxy

Arrahmahnews.com JAKARTA – Setelah menjebloskan Abdul Basith cs ke penjara, Institut Pertanian Bogor (IPB) pun menonaktifkan jabatan dosen yang disandang tersangka.
Polisi menduga Basith berperan selaku perencana kerusuhan dalam aksi damai Mujahid 212. Basith cs juga dituduh berencana menggagalkan agenda politik seperti pelantikan DPR/MPR, serta pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.
Polisi menyebut Abdul Basith berencana meledakkan bom ikan di beberapa titik di Jakarta. Tersangka yang dituduh merancang kerusuhan di Aksi Mujahid 212 itu disebut ingin menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Suyudi Ario Seto mengatakan ada titik-titik di wilayah DKI Jakarta yang dirancang akan diledakkan menggunakan bom ikan berisi paku-paku. Sebagian besar titik itu berada di wilayah Jakarta Barat.
“Mereka berencana akan meledakkan bom-bom tersebut di sepanjang Grogol sampai dengan Roxy (Jakarta Barat),” kata Kombes Suyudi kepada detikcom, Selasa (8/10/2019).
Namun Suyudi enggan memaparkan secara rinci titik-titik persis bom itu akan diletakkan oleh Abdul Basith cs. Dia membantah jika dikatakan komplotan itu merencanakan pengeboman di 9 titik.
“Titiknya tidak spesifik seperti itu,” jelas Suyudi.
Selain itu, Suyudi mengatakan, setelah pihaknya menginterogasi para tersangka, termasuk Abdul Basith, mereka berencana membuat kerusuhan dengan maksud menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka juga ingin menggagalkan pelantikan presiden terpilih.
“(Tujuan mereka) menurunkan presiden dengan isu karhutla dan revisi UU KPK dan terakhir target utama mereka membatalkan pelantikan presiden,” kata Suyudi.
Abdul Basith ditangkap di rumahnya di kawasan Tangerang pada Jumat (27/9). Abdul dituduh merencanakan kerusuhan di Aksi Mujahid 212 di Jakarta yang digelar pada Sabtu (28/9).
Selain Abdul, polisi menangkap 8 tersangka lain, salah satunya pensiunan TNI AL Sony Santoso. Mereka saat ini sudah ditahan polisi. [ARN]

Polisi Resmi Tetapkan Sekjen PA 212 ‘Bernard Abdul Jabbar’ Jadi Tersangka Kasus Penculikan Ninoy

Arrahmahnews.com, Jakarta – Penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya akhirnya resmi menetapkan Bernadus Doni alias Bernard Abdul Jabbar sebagai tersangka dalam kasus penculikan disertai penganiayaan kepada relawan Jokowi, Ninoy Karundeng. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan Bernard hingga 12 jam lebih.
“Nama sesuai KTP Bernadus Doni sudah ditetapkan tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono seperti dikutip detikcom, Selasa (08/10/2019).
Baca: Temuan Mengejutkan dalam Kasus Penculikan dan Upaya Pembunuhan Ninoy
Meski sudah ditetapkan tersangka, Argo belum mengetahui apakah Bernard ditahan atau tidak. Sebab, surat penahanan disebutnya berada di tangan penyidik.
“Saya cek dulu surat (penahananya) sudah ada atau belum,” ungkap Argo.
Diketahui, Bernard yang juga sebagai Sekjen PA 212 itu sudsh diperiksa sejak Senin (7/10) siang. Statusnya kini berubah menjadi tersangka.
Baca: Polisi Pastikan Sekjen PA 212 ‘Bernard Abdul Jabbar’ Ada di Lokasi Saat Ninoy Karundeng Dianiaya
Bernard diketahui memiliki peran mengintimidasi Ninoy Karundeng. Polisi menyebut Bernard berada di lokasi kejadian saat Ninoy diculik dan dianiaya.
“Itu ada di lokasi ikut mengintimidasi dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Itu adalah Sekjen PA 212,” kata Kombes Argo, Senin (7/10).
Baca: “Habib” Disebut dalam Penculikan Ninoy Karundeng, Jubir 212 Novel Bamukmin Dipanggil Polisi
Seperti diketahui, kasus ini mencuat setelah Ninoy diculik sekelompok orang saat berada di tengah aksi di Pejompongan, Jakarta Pusat. Saat itu, Ninoy memotret orang-orang yang terkena gas air mata saat demo pada Senin, 30 September 2019.
Polisi sudah menetapkan 11 tersangka dalam kasus itu. Peran para tersangka berbeda-beda seperti perekam, menyebarkan video Ninoy Karundeng, mengintimidasi hingga melakukan penganiayaan. Selain itu, ada tersangka yang mengancam membunuh Ninoy Karundeng. (ARN)
Polisi Resmi Tetapkan Bernard Abdul Jabbar Tersangka

Temuan Mengejutkan dalam Kasus Penculikan dan Upaya Pembunuhan Ninoy

Arrahmahnews.com, Jakarta – Polisi saat ini telah mengamankan tersangka baru dalam kasus penculikan dan penyekapan serta upaya pembunuhan pegiat medsos, Ninoy Karundeng. Total tersangka ada 11, tapi hanya 10 yang ditahan.
Polisi sendiri menghadirkan sosok Ninoy Karundeng saat konferensi Pers (Konpers) di Mapolda Metro Jaya, Jl Jend. Sudirman, Jakarta, Senin (07/10/2019). Kepada wartawan, polisi dan Ninoy Karundeng mengungkapkan banyak keterangan mencengangkan terkait penganiayaan yang terjadi pada Selasa (01/10/2019) dini hari. Ninoy diduga dipukuli hingga hendak dibunuh dengan cara sadis.
Baca: Kronologi Penyekapan dan Penculikan Super Sadis Ninoy Karundeng Mirip ISIS
Diantaranya adalah diperiksanya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PA 212 Bernard Abdul Jabbar. Serta disebutnya nama Sekretaris Umum Munarman yang diduga punya jejak dalam kasus tersebut.
Polisi mengatakan Bernard Abdul Jabbar berada di lokasi kejadian saat Ninoy dianiaya. Bernard disebut juga ikut mengintimidasi Ninoy Karundeng.
“Itu ada di lokasi ikut mengintimidasi dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Itu adalah Sekjen PA 212,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.
Baca: Polisi Pastikan Sekjen PA 212 ‘Bernard Abdul Jabbar’ Ada di Lokasi Saat Ninoy Karundeng Dianiaya
Argo juga menjelaskan ada Munarman dalam kasus penganiayaan-penculikan Ninoy Karundeng. Menurutnya, Munarman memerintahkan pengurus Masjid Al-Falah, tempat kejadian perkara penganiayaan Ninoy, untuk menghapus rekaman CCTV.
“Kemudian ada juga insinyur inisial S ya. Dia ini sekretaris daripada DKM ya. Dia perannya adalah dia ada di lokasi kejadian kemudian yang bersangkutan memerintahkan menyalin data daripada data yang ada di laptop,” tutur Argo.
Ninoy dipersekusi, dipukuli habis-habisan bahkan oleh ibu-ibu pengajian disana. Belum selesai, datang seseorang yang dipanggil “habib” kemudian berbicara untuk membunuh Ninoy dengan kapak. Mayat Ninoy rencananya akan diangkut oleh ambulans dan dibuang ditengah-tengah kerumunan demonstran. Narasi yang dipersiapkan apalagi kalau bukan korban kekerasan polisi.
Baca: Polisi: Insiyur S Serahkan Data Laptop Ninoy Karundeng ke Munarman
Untung ambulans tidak datang. Rencana itu gagal karena tidak terpikir bagaimana nanti mengangkut mayatnya. Semua pembicaraan dan rencana itu dilakukan dalam sebuah masjid. Tempat yang seharusnya menjadi tempat ibadah yang tenang dan khusuk. Ninoy juga muslim, sama seperti mereka. Sama-sama shalat, sama-sama puasa. Bedanya adalah Ninoy pendukung Jokowi, sedangkan mereka adalah pembencinya.
Pihak Dewan Keluarga Masjid DKM tempat Ninoy dianiaya buru-buru membantah. Mereka bilang “menyelamatkan” Ninoy dari amukan massa. Sebuah cerita yang tidak masuk akal, karena Ninoy disiksa di dalam masjid berjam-jam, bahkan tidak ada seorangpun yang tergerak untuk menelpon polisi.
Sadis dan barbar. Itulah yang ada dalam pikiran kita semua membaca kisah penculikan dan penganiayaan Ninoy S Karundeng itu. Pola-pola ISIS itu dikembangkan disini, di sebuah masjid di ibukota Indonesia bernama Jakarta.
Ini sudah bukan lagi intimidasi dan persekusi. Ini sudah mengarah ke potensi pembunuhan berencana. Sebuah aksi terorisme untuk menimbulkan dampak ketakutan dan kepanikan dengan mengorbankan nyawa. (ARN)
Ninoy, Ninoy Karundeng, Pembunuhan Kombes Argo Yuwono

Dibabat Ngabalin, Tempe Tak Berkutik! Rasain Tuh!

Sebagai pendukung Jokowi, saya sangat kecewa dengan tuduhan Tempe bahwa yang mendukung Jokowi itu adalah buzzer istana yang kemungkinan besar diketahui dan dikelola istana sendiri. Jokowi mana tahu siapa saya. Jangankan Jokowi, Ngabalin pun tidak kenal saya. Bahwa kemudian dalam pemilu saya ikut memenangkan Jokowi – yang belum tentu juga diperhitungkan sebagai perjuangan – tidak ada salahnya. Toh yang lain juga mendukung politisi yang sevisi dengan mereka.
Pasca Pilpres, seperti yang dikatakan Ngabalin, bahwa pengotakan pendukung 01 dan 02 sudah selesai. Tetapi sepertinya Tempe belum move on dari Pilpres, malah menganggap seolah pendukung Jokowi itu sebagai buzzer yang mengancam demokrasi. Kan kurang ajar.
Maka tidak heran kalau Ngabalin sendiri sepertinya sangat emosional menanggapi Tempe. Dia jelas-jelas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Tempe sudah masuk dalam ranah menuduh presiden menggunakan kekuasaannya dengan menggerakkan buzzer demi mendukung keputusannya.
Tempe ini tidak sadar bahwa ada jutaan di seluruh Indonesia mendukung Jokowi dengan caranya masing-masing tanpa perlu di bayar bahkan mengeluarkan biaya pribadi untuk mendukung keputusan Presiden – minimal mengorbankan kuota untuk meretweet dan membagikan konten dukungan terhadap Jokowi. Apakah mereka salah kalau mendukung keputusan pemerintah? Apakah mereka mengancam demokrasi? Apakah mereka dikendalikan Jokowi?
Klik videonya disini : https://youtu.be/tWKONvi2ht8
Tidak sama sekali. Tidak mungkin saya sebut satu per satu pendukung Jokowi – dalam terminus Tempe dikenal sebagai buzzer istana – yang berjuang dengan tulus membela Jokowi sampai sekarang tanpa bayaran dan tanpa iming-iming jabatan. Mereka mendukung hanya karena mereka percaya bahwa Jokowi masih di jalan yang benar sampai mereka rela dimaki, dicaci, dihina, dan bahkan ada yang dipersekusi.
Pembelaan Tempe pun tidak berarti apa-apa. Sebab Tempe hanya menyatakan bahwa Moeldoko mengafirmasi bahwa ada orang yang mendukung Jokowi melalui media sosial. Lalu dengan itu dia mau menyimpulkan bahwa buzzer itu dikendalikan Jokowi. Dan buzzer itu berbahaya bagi demokrasi. Bahlul!
klik videonya disini : https://youtu.be/MKQiJMk2KTc
Siapa yang disebut buzzer terorganisir dalam foto itu? Tim kampanye Jokowi di media sosial. Dan itu sah-sah saja pada saat Pilpres. Emank politisi lainnya tidak menggunakan tim kampanye di media sosial? Makanya investigasi dulu kapan itu terjadi, kenapa mereka berkumpul, untuk apa mereka berkumpul. Jangan hanya dari gambar lalu menyimpulkan mereka adalah buzzer bayaran yang dikendalikan untuk mendukung keputusan pemerintahan sekarang setelah Pilpres. Itulah bukti bahwa media ini memang sudah jadi tempe busuk.
Bukan hanya politisi, artis, media dan produsen makanan, kosmetik dan lain sebagainya pun memanfaatkan buzzer – dalam konotasi positif sebagai penyebar informasi. Lalu apakah itu mengancam demokrasi. Ya tentu bukan cuk!
Maka jangan heran semakin Tempe membela diri atas isu ‘buzzer istana’, semakin dia terpuruk. Di ILC jelas-jelas tidak ada pembelaan berarti dari pihak lain terhadap sikap Tempe, kecuali PWI. PWI pun sekedar membela Tempe dari sekedar konten saja, bukan membentenginya dari serangan.
Bahkan kalau Anda memperhatikan dengan seksama perdebatan di ILC, oposisi sekali pun tidak membela Tempe. Malah oposisi hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri sambil menyerang pemerintah.
Coba sebutkan pihak oposisi yang berpihak pada Tempe? Tidak ada. Berkarya bukan dalam artian menyelamatkan Tempe, melainkan memojokkan Jokowi dan para pendukungnya. Haikal Hassan pun bermetamorfosis jadi pendukung penuh pemerintahan yang sah dan memanfaatkan ILC untuk melindungi kadal gurun yang main persekusi. Dahnil pun melakukan hal yang sama, malah menyerang pemerintah dan berusaha menyelamatkan para pendukungnya yang diproses hukum karena menyebar hoaks.
Kenapa mereka tidak membela Tempe? Karena mereka juga adalah buzzer, memanfaatkan buzzer, dan mengandalkan buzzer ketika kampanye melalui media sosial.
Kalau menurut saya, yang bukan siapa-siapa ini, yang tidak dikendalikan Jokowi ini, Tempe ini sedang cari sensasi dengan cara dan isu yang salah. Atau mungkin ada pesanan, kita tidak tahu. Bisa jadi juga mereka sedang ketakutan tenggelam karena sudah terbukti kehancuran mereka ada di depan mata ketika pendukung Jokowi sudah mulai kehilangan kesabaran.
Saya masih berharap, Tempe segera sadarlah. Bangunlah dan berbenahlah dari kesalahan ini. Kalau tidak segera berubah dan memperbaiki diri, bukan tidak mungkin esok lusa aplikasi di App Store dan Play Store sudah hilang.
Ini peringatan loh. Jangan membangkitkan kemarahan ‘buzzer istana’ (pendukung Jokowi), bisa kelar hidup loh…
Dibabat Ngabalin, Tempe Tak Berkutik! Rasain Tuh!
Sumber Opini : https://seword.com/politik/dibabat-ngabalin-tempe-tak-berkutik-rasain-tuh-vxhokQ0seK

Bukan Prabowo Menteri Pertahanan, Tapi Kader Gerindra Pasti Jadi Menteri Jokowi.

Ucapan Jokowi itu adalah tanda, bahwa Jokowi sudah bukan orang yang Mega kenal ditahun 2012.
Artikel ini adalah cerita lanjutan dari artikel sebelumnya dengan judul Sejarah Persahabatan Mega, Prabowo. Hingga Jadi Rival. Titik Kelahiran Jokowi
Dengan Power Jokowi saat ini, beliau benar-benar tanpa beban, bahwasanya Jokowi tak bisa diatur atau ditekan oleh siapapun. Keputusan Jokowi adalah kunci yang mengikat, dan tak ada satupun yang berani menggangu gugat.
2018 Jokowi pernah mengirimkan Luhut bertemu Prabowo. Isu yang beredar saat itu Prabowo minta jatah 7 menteri untuk bergabung dalam koalisi Jokowi, menjadi wakilnya Jokowi.
Saya meyakini, keputusan Jokowi menggait Prabowo itu bukan atas hasil keputusan partai PDIP, tapi benar dari nurani Jokowi sendiri. Alasannya sederhana, tidak ada cebong atau kampret, yang ada hanyalah Indonesia.
Namun karena permintaan Prabowo terlalu over. Dan kala itu Prabowo masih punya harga diri yang cukup tinggi, tentu, dengan 7 kursi menteri akan memberatkan. Ini sama saja mengulang cerita titipan menteri ditahun 2014. Jokowi tak mau mengiyakan negoisasi itu, hingga akhirnya Luhutlah yang pasang badan. "Selamat bertarung"
Sampai akhirnya, ditahun 2019, kita tau bersama siapa pemenangnya, bagaimana hasil pertarungannya.
Jokowi tetap jadi Presiden.
Dititik ini, akhirnya, Prabowo menurunkan gengsinya, menekan emosinya. Lagi-lagi, Prabowo mengalah untuk yang kesekian kali dari sejarah cerita hidupnya.
Prabowo tak perlu berpikir lama, beliau langsung mencoba merapat. Menyantap kembali masakan Nasi Goreng Megawati yang enak dan lezat. Keharmonisan ini punya hasil. Puan jadi ketua DPR RI. Fadli Zon ditarik tak lagi menduduki kursi itu. Bahkan hingga terakhir, cukup ditelpon sama Megawati. Prabowo pun langsung tak ngotot mengajukan kursi ketua MPR. Prabowo mengeluarkan mandat untuk Gerindra mundur.
Semua serempak mengiyakan. Bahkan hingga detik ini, tak terlihat kicauan Gerindra ikut bersuara diriak demo yang ada. Gerindra diam. Prabowo diam. Tapi dibalik diam-diam ini, kita tau, ada lobby-lobby khusus yang sedang dinanti.
Prabowo ingin mendapatkan itu mungkin dengan beragam alasan yang sudah ditulis pimpinan kura-kura dalam artikel berikut https://seword.com/politik/prabowo-siap-jadi-menteri-pertahanan-jangan-R1PPhOGQGw
Dan Pak Jokowipun tak keberatan. Karena sesungguhnya, Prabowo memang benar adalah sahabatnya. Orang yang mendukung di tahun 2012, dan menjadi lawan 2 tahun setelahnya hanya karena sejarah kontrak politik antara PDIP dengan Gerindra.
Niat Pak Jokowi dari dulu adalah menyatukan. Menyatukan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama bergotong royong membangun Indonesia dalam 1 atap yang sama.
Tidak ada lawan, yang ada hanyalah kawan. Tidak ada api dilawan dengan api, membesar terbakar api itu, pepercahan sangat dihindari oleh Jokowi. Karena Jokowi tau, kita sesama anak bangsa. Dan Gerindra belum dapat kesempatan untuk membuktikannya. Jokowi ingin memberikan kesempatan itu.
Menurut info yang saya terima. Jokowi akan memberikan posisi Menteri Pertanian ke Prabowo. Mengingat posisi sebelumnya di isi oleh kader PDIP jadi sangat dimungkinkan bakal Prabowo yang pegang.
Tapi posisi menteri pertanian dirasa kurang. Elite Gerindra ingin Menteri pertahanan. Disinilah muncul konflik kecil yang sepele. Saya yakin, Prabowo tetap akan mengalah. Karena sejatinya Prabowo sudah lelah.
Dan benar sepertinya Prabowo disini ingin membersihkan namanya. Disaat usianya sudah tak lagi muda, dia ingin menghapus coretan sejarah kelam yang ia takuti bakal diingat oleh generasi penerus bangsa. Berkali-kali Prabowo merendah dan nurut dengan Mega adalah bukti bahwa Prabowo sudah mau istirahat. Dia tidak ambisi lagi.
Jadi kalau ditanya, baiknya apa Prabowo masuk kabinet? Kita bisa uji itu nanti.
Kita menguji partai yang belum pernah diberi kesempatan. PAN pernah diberi kesempatan, tapi dia ingkar. Membacot penuh dengan tahta yang ada. Habis mereka tak dipilih lagi oleh Jokowi. Stss, jangan sebut PKS, sudah hancur total citranya dimata Jokowi.
Tersisa cuma Gerindra, Gerindra belum diberi kesempatan oleh Jokowi untuk membuktikan, dia layak buat bangsa, atau memang seperti partai lainnya yang cuma ingin adu domba demi mengejar tahta.
Keputusan Jokowi merangkul Gerindra pun dengan jasa, jasa Gerindra terhadap Jokowi juga ada dalam perpolitikan bangsa. Pak Jokowi sayang semua elemen rakyat kita. Tak ingin ada perpecahan lagi.
Harapan Jokowi sederhana, untuk kabinet Indonesia Maju, benar-benar bikin Indonesia menjadi negara yang maju. 
Bukan Prabowo Menteri Pertahanan, Tapi Kader Gerindra Pasti Jadi Menteri Jokowi.
Sumber Opini : https://seword.com/politik/bukan-prabowo-menteri-pertahanan-tapi-kader-eEgKRTYpiY

KPK Tuntut Jokowi Terbitkan Perppu? Urusin Dulu Laporan Dugaan Korupsi Anies!

Bak hilang ditelan bumi kemudian muncul lagi dari rawa-rawa.
Itulah kasus pelaporan rakyat terhadap Anies Baswedan. Ia dilaporkan atas dugaan kasus tindak pidana korupsi, dengan nomor agenda 2017-03-000049 dengan pelapor atas nama Bang Andar, yang merupakan Direktur.

Ia melaporkan dugaan tindak pidana korupsi oleh Anies Baswedan, menteri pecatan yang juga sekarang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Ia dilaporkan perihal biaya Proyek Dana Frankfurt Book Fair pada tahun 2015, yang dikerjakan pada tanggal 14-18 Oktober 2015 dengan biaya 146 miliar.
Biaya yang tidak kecil dalam waktu hanya kurang dari seminggu. Modus operandi yang diduga dilakukan Anies adalah kejahatan jabatan pada pameran kebudayaan Indonesia dan Buku Laskar Pelangi.
Ia diduga menyusupkan kegiatan pameran buku AMBA dan PULANG yang membahas mengenai pembasmian PKI pada tahun 1965.
Nah, setelah diberitakan pada tahun 2017, KPK katanya akan menelaah laporan terhadap Anies dalam hal ini. Dilihat dari berita-berita di tahun 2017, KPK katanya berkomitmen untuk memproses laporan ini. Bak hilang ditelan bumi.
Sampai tahun ini, seperti kasus yang menimpa mata Novel, kasus Anies ini tidak berkembang dan tidak ada kelanjutannya. Di mana-mana dalam sebuah organisasi, tentu harus ada input, process and output yang sesuai.
Di dalam pemerintahan dan organisasi yang transparan, seluruh elemen dari input, process sampai dengan output, harus bisa dipertanggung jawabkan. Harus ada akuntabilitas dari ketiga elemen tersebut.
Dalam kasus ini, inputnya adalah laporan warga terhadap Anies. Seharusnya KPK melakukan proses, dan terlihat sepanjang waktu. Dan output, entah diputuskan untuk dilanjutkan atau dihentikan, juga harus jelas. Sekarang kita tidak melihat kelanjutan selama beberapa tahun.
Lantas, setelah diviralkan kembali, KPK hanya bermain aman, dan hanya melakukan klarifikasi yang mengait-ngaitkan antara kasus yang tak kunjung ada kejelasan tentang dugaan korupsi Anies, dengan foto Anies Novel sedang duduk bersama-sama. Klarifikasi yang aneh dan tidak nyambung sama seklai bukan?
Beritanya diambil dari sini. https://kumparan.com/@kumparannews/kpk-telaah-laporan-terhadap-anies-baswedan
Setelah tiga tahun digantung, akhirnya sang pelapor, Bang Andar selaku direktur eksekutif dari Government Against Corruption and Discrimination, gerah. Digantung itu gak enak.
Digantung itu selalu membuat kita jadi kesal dan sama-sama gak betah. Akhirnya, Bang Andar langsung mendatangi kantor KPK pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, siang di bawah matahari terik Jakarta dan polusi yang bikin hati tentu makin panas.
Andar meminta kejelasan follow up pelaporannya kepada si Anies Baswedan itu. Tiga tahun sudah berlalu, bukan waktu yang sebentar coy. Andar bahkan mengancam untuk mempidanakan orang-orang KPK yang menggantung-gantungkan kasus lama ini.
Saya sejak 2017 telah melaporkan dugaan korupsinya Anies Baswedan. Waktu dia masih Mendikbud dan diterima (laporannya ke KPK)…
Ini saya minta. Saya ultimatum mereka apabila dalam bulan ini tidak diproses, maka kelima komisioner KPK akan saya pidanakan di Bareskrim KUHP… Karena sebelum mereka diganti , saya mau pidanakan. Sudah itu saja …
kata Andar di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan
Sumber diambil dari sini: https://www.suara.com/news/2019/10/07/224635/kpk-diultimatum-tindaklanjuti-laporan-dugaan-korupsi-anies-baswedan
Saya mencium aroma-aroma tak sedap di tubuh KPK. DI sana ada bau-bau “Komisi Tebang Pilih” di tubuh KPK. Ada orang-orang yang sepertinya tidak ingin kasus Anies diangkat. Tapi rekam jejak sudah tidak bisa dihilangkan.
Apakah benar bahwa kelima komisioner KPK yang diancam dipidanakan oleh Bang Andar ini memiliki peranan dalam menggantungkan kasus dugaan korupsi Anies ini? Kalau benar, saya dukung sekali Bang Andar untuk melaporkan dan mempidanakan mereka. Model gini mau mimpi tuntut Jokowi terbitkan Perppu?
Saya khawatir, di KPK yang kuat bukan ketuanya, tapi para polisi Taliban dan polisi India. Selama ini kita mendapatkan informasi dan berita bahwa Polisi Taliban lebih berbahaya dari Polisi India.
Tapi dalam kasus ini, saya akan mengangkat peranan Polisi India. Polisi India dikenal dengan kerja lambat. Aksinya tidak bisa cepat. Mungkin Bung Neta S Pane sebagai pencetus istilah dua kelompok polisi ini, setuju dengan apa yang menjadi pandangan penulis.
Mustahil menghilangkan rekam jejak media sosial di dunia maya.
Mau selama apapun, jika diangkat, akan menjadi segar lagi. Ini merupakan momen di mana orang bisa mengakses data-data lama, dalam waktu yang singkat, dengan Search Engine yang begitu canggih. Google Search Engine, Opera Search Engine, dan berbagai-bagai perangkat lunak pintar yang bisa kita gunakan.
Jadi, kita harus paksa KPK proses dugaan Anies, kalau gak, gue gak dukung penerbitan Perppu KPK. Ape lu ape lu!
Begitulah ape-ape.
KPK Tuntut Jokowi Terbitkan Perppu? Urusin Dulu Laporan Dugaan Korupsi Anies!
Sumber Opini : https://seword.com/politik/kpk-tuntut-jokowi-terbitkan-perppu-urusin-dulu-abtGx2MAbZ

Saat ILC Mendadak Berkualitas, Tempo Dan Kadal Gurun Makin Bego

Jujur penulis merasa kaget dengan ILC malam kemarin, penulis bisa bilang inilah salah satu ILC paling berkualitas selama ini setelah namanya berubah dari Jakarta Lawyer Club. Narasumber yang dihadirkan benar-benar berimbang antara kedua kubu, orang-orang tidak waras macam Rocky Garong sedang direhabilitasi dan bang Karni Ilyas benar-benar menunjukan kualitasnya sebagai moderator walau beberapa kali kecolongan memberikan waktu kepada yang tidak seharusnya mendapat giliran bicara.
Narasumber yang pertama adalah pemimpin redaksi tempo, jujur melihat beliau berbicara hanya ada satu kata, bego!!
Dari awal bicara selalu berputar-putar dan ngeles tidak karuan, tapi intinya cuma satu. Yaitu, para pendukung Jokowi yang dia sebut buzzer berpotensi merusak demokrasi karena membuat topik untuk mengarahkan opini publik. Pertanyaannya memang tempo sedang tidak mengalihkan opini publik dengan isu buzzer ini? Dan para buzzer tersebut harus ditertibkan menurut tempo.
Bagi penulis ini sangat-sangat lucu, karena kalau memang para buzzer tersebut mengarahkan opini publik dengan topik yang seragam misal "KPK Taliban", maka tinggal dibantah saja dengan opini lagi kalau memang hal tersebut salah. Kalau ternyata masyarakat jauh lebih banyak yang percaya, berarti ada yang salah dengan bantahan tersebut. Mewek minta ditertibkan hanyalah menunjukan bahwa opini tempo tidak bisa membantah opini para pendukung Jokowi yang membawa narasi "KPK Taliban".
Narasumber kedua adalah Haikal Hassan, jika narasumber sebelumnya bisa disimpulkan dalam satu kata, maka narasumber kadal gurun kedua ini bisa disimpulkan dalam satu frasa "Masih Bego", kita lihat komentarnya :
Selama pemilihan presiden lalu, pendukung Prabowo-Sandi selalu berpegang tiga prinsip sebelum menyebar informasi.
Pertama, memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut.
Kedua, bermanfaat tidak? Kalau benar dan bermanfaat belum juga langsung disebar, tegasnya.
Proses ketiga, informasi tersebut tidak boleh menyakiti hati orang lain. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka informasi bisa disebar.
Kami pegang tiga prinsip ini.
Pertama, apakah saat menuduh pemerintah dalang dibalik pemukulan Ratna mereka memastikan kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu? Jika iya, masa sih orang-orang pintar di kubu Prabowo bisa kalah dengan Tompi yang hanya sekali lihat? Itu baru satu, bagaimana dengan hoax lainnya yang disebarkan tim Prabowo? Jika benar mereka memastikan terlebih dahulu, tidak mungkin banyak hoax pada sumber berikut yang 99 persen dilakukan pendukung Prabowo.
Kedua, apakah hoax-hoax dalam daftar di atas bermanfaat sehingga disebarkan oleh pendukung Prabowo? Penulis cuma tahu satu manfaat dari itu semua, yaitu untuk menjatuhkan Jokowi dan mengangkat Prabowo.
Ketiga, menuduh Jokowi PKI, ibunya Kristen, planga-plongo, kerempeng apakah hal tersebut tidak menyakiti orang lain? Semua hoax yang pendukung Prabowo sebarkan selama masa pemilu apakah tidak menyakiti orang lain?
Terakhir, hoax yang disebarkan pendukung Prabowo saat pemilu itu semua heboh. Artinya ya sama saja mereka menggunakan buzzer juga, cuma bedanya mungkin benar mereka tidak dibayar karena pendukung bego sana cukup dijanjikan surga yang kata Novel Bamukmin tinggal minta sama Prabowo.
Ini sekaligus membantah semua pernyataan Vasco politisi berkarya yang menyetujui pendapat Haikal Hassan bahwa tim Prabowo tidak menggunakan buzzer. Lalu soal kenapa banyak pendukung Prabowo yang ditangkap, ya lihat saja daftar hoax di atas, menyebarkan hoax jelas ditangkap dong. Kalau pendukung Jokowi menyebarkan hoax, ya silakan laporkan dan buktikan kalau memang benar.
Narasumber ketiga adalah Dahnil Anzhar, jika narasumber sebelumnya bisa disimpulkan dalam satu frasa, maka narasumber kadal gurun ketiga ini bisa disimpulkan dalam satu kalimat "Pintar Tapi Bego".
Dahnil mungkin trauma melihat bagaimana Teddy membuat malu pemimpin redaksi tempo dan Ismail Fahmi yang terpaksa ngeles ketika disuruh membuktikan dan menunjukan buzzer istana. Maka dia menggunakan analogi "pasar gelap" untuk menghindari hal tersebut, dan beliau menjelaskan kalau analisa yang dilakukan hanya melihat pola-pola yang dilakukan buzzer.
Menurut Dahnil, hasil penelitian Oxford University itu menunjukkan sebanyak 89 persen buzzer di media sosial bertujuan untuk menjatuhkan oposisi.
Perlu kita ketahui bahwa pola-pola tersebut adalah pola umum yang terjadi diseluruh negara, artinya buzzer pemerintah di seluruh negara melakukan hal tersebut. Namun tampaknya Dahnil hanya mengambil kesimpulan yang menguntungkan dia, padahal menurut penelitian Oxford bahwa buzzer yang ada di Indonesia tidak terkait pemerintah, silakan lihat gambar berikut :


Pola yang Dahnil sebutkan menunjukan ciri-ciri buzzer pemerintah secara global, namun data lain mengatakan buzzer di Indonesia tidak terkait pemerintah, ARTINYA argumen Dahnil selanjutnya berlaku kebalikan untuk pemerintahan Indonesia.
Kalau kata Dahnil buzzer pemerintah adalah bukti suatu pemerintahan minim prestasi, maka kalau pemerintah Indonesia tidak mempunyai afiliasi buzzer seperti yang penelitian oxford tunjukkan, artinya pemerintah banyak prestasi!! Logika sederhana begini kadal gurun mengerti tidak?
Sebenarnya soal penelitian oxford ini sudah dijelaskan dengan baik oleh pak Arya, apalagi ditambah menggunakan hasil penelitian Ismail Fahmi yang akhirnya malah menyerang balik jidat kopong kadal gurun, tapi tidak apalah biar Dahnil puas-puaskan mencurahkan kebencian kepada Jokowi selama pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan, karena penulis tahu kalah itu sakit. Cuma jangan mewek dong kalau dibantah sama pendukung Jokowi, pakai minta ditertibkan segala, kita kan cuma menangkal hoax-hoax yang dilancarkan kadal gurun. Hahahaha
Kesimpulan :
Kebodohan para narasumber yang didukung kadal gurun di ILC yang mendadak waras malam kemarin, menjawab pertanyaan penulis kenapa Adian Napitupulu sudah lama tidak turun untuk menangkal semua isu-isu yang ada. Adian terlalu hebat bagi para oposisi, karena saat ILC tidak waras sekalipun Adian mampu membantai semua narasumber oposisi pujaan kadal gurun. 
Saat ILC Mendadak Berkualitas, Tempo Dan Kadal Gurun Makin Bego
Sumber Opini : https://seword.com/umum/saat-ilc-mendadak-berkualitas-tempo-dan-kadal-rpCJ8VyEQg

Waspada! Pelantikan Jokowi Tinggal Sebentar, Musuh Akan Lebih Brutal

Pelantikan Jokowi sebentar lagi. Tanggal 20 Oktober, Jokowi akan dilantik sebagai presiden dan Kyai Haji Ma’ruf Amin sebagai wakil presidennya. Tidak lama lagi Indonesia akan melesat jauh ke depan.
Melanglang buana bukan lagi atas infrastruktur, akan tetapi melanglang buana dengan kualitas sumber daya manusia nya yang begitu tinggi. Untuk mencapai posisi demikian, ancaman demi ancaman dan rintangan demi rintangan pun harus kita hadapi bersama-sama. Kami rakyat Indonesia, akan menghalau…
Para kelompok manusia yang tidak terima kekalahan.
Pewaris tahta “gak pernah menang” ini adalah sekelompok orang yang nyata-nyata tidak menerima kekalahan.
Mereka sudah lima tahun hidup dalam kesengsaraan dan kesedihan. Entah mengapa, mereka terus menerus tenggelam dan tidak bisa bangkit dari masa lalu yang gagal. Secara natur, mereka tidak dipilih rakyat.
Suka atau tidak suka. Narasi-narasi kecurangan pemilu pun dipermainkan oleh mereka. Tidak ada satu pun dari antara mereka yang waras. Kalau pun kelihatan waras, itu kan hanya “kelihatan”.
Kelompok ini terjebak dalam melankolisme peradaban para pecundang. Gerombolan pecundang ini hidup dalam delusi utopis yang terlalu tinggi. Mungkin masa kecil, masa muda dan hari-hari kemarin mereka, tidak pernah dikenalkan kepada kekalahan.
Mereka yang sedari muda tidak kenal kekalahan, dipastikan di hari-hari tuanya, akan dilingkupi dengan kekalahan. Ini fakta. Mereka harus dilawan.
Karena orang yang kalah, kalau tidak mau kalah, bisa berpotensi mengerikan. Melihat Jokowi dilantik, adalah sebuah kesedihan dan membuat hati mereka teriris-iris. Tersayat. Sakit, tapi tidak berdarah.
Mereka cukup berbahaya. Pastikan agar mereka tidak ada main. Siapa yang bisa mengerjakannya? Portal berita harus membawa berita-berita positif.
Mereka para pecundang harus dicitrakan sebagai kelompok yang merupakan bagian dari Indonesia. Buatlah framing dan giringlah opini publik, bahwa kemenangan Jokowi, adalah untuk kebaikan mereka juga.
Para kelompok radikalis yang ingin mencabut Pancasila dan separatis.
Kelompok radikalis berbalut agama ini adalah gerombolan yang jumlahnya sebenarnya tidak banyak.
Mereka minoritas di Tanah Air, Bumi Pertiwi Indonesia ini. Tapi suara mereka berisik. Tindakan mereka bahkan bisa dikatakan, mampu mengubah arah angin politik di Indonesia. Coba lihat apa yang mereka kerjakan.
Mereka berkumpul di satu titik, meneriakkan seruan-seruan yang menakutkan. Beberapa orang dari antara mereka yang bahkan berani mempersekusi orang-orang baik. Meski mainnya keroyokan. Entah karena kurang gizi atau kurang otak, mereka mempertontonkan brutalitas.
Radikalisme begitu mengerikan. Radikalisme bahkan bisa dikatakan sebagai akar dari terorisme. Lihatlah siapa yang mengendalikan mereka. Mereka 100% tidak suka dengan orang baik. Padahal sesamanya sendiri, bukan?
Ancaman mereka adalah bicara tentang keamanan negara. Maka kita harus mendukung gerakan Polri TNI untuk memberantas potensi-potensi radikalisme dan terorisme. Proses deradikalisasi di beberapa wadah keagamaan harus bergerak, agar potensi itu dihilangkan.
Penggerebekan-penggerebekan yang dilakukan juga harus diselesaikan. Untuk memastikan pelantikan Jokowi berjalan dengan lancar tanpa keberadaan mereka.
Separatis yang bersembunyi di balik jubah aktivis pegiat-pegiat sosial di luar negeri pun juga jangan dianggap remeh. Mereka membenci Jokowi, karena Jokowi memperdulikan Papua. Para separatis tersebut justru membenci Papua, sehingga mereka mencoba dengan sekuat tenaga mencabut Papua.
Dengan pembangunan infrastruktur yang besar-besaran, mereka sulit berdalih bahwa Jokowi cinta Papua. Maka provokasi demi provokasi pun terjadi. Ini gila. Ini jahat. Mereka ingin Papua lepas, dengan cara menjatuhkan Jokowi. Karena hanya Jokowi yang saat ini dinilai mampu melepaskan Papua dari
Para koruptor-koruptor yang bercokol di dalam instansi pemerintahan.
Koruptor-koruptor yang bersembunyi di balik nama-nama besar dan orang-orang pemerintah, adalah ancaman yang juga tidak bisa kita kecilkan.
Bahkan mereka menggunakan orang-orang penting untuk melancarkan tindakan korupsi. Bagi penulis, penolakan terhadap UU KPK yang disahkan oleh Presiden beberapa waktu silam, adalah sebuah gerakan untuk melawan pemberantasan korupsi secara total dan masif.
Banyak dari koruptor yang sudah menemukan celah dari UU yang lama. UU yang lama hanya memungkinkan KPK hanya melakukan OTT. Kalau hanya OTT, akar itu tidak pernah tercabut. OTT tidak pernah menyelesaikan masalah.
OTT hanya bikin KPK kelihatan garang. Radikalisme di tubuh lembaga anti korupsi pun juga diduga kuat sudah memengaruhi banyak penyidik.
Bahkan Neta S Pane saja mengelompokkan dua kubu penyidik, sebagai kubu polisi India yang selalu datang terlambat, dan kubu polisi Taliban yang begitu mengancam netralitas.
Mereka menggunakan mulut-mulut mahasiswa dan separatis. Orang-orang ini memiliki basis massa yang kuat. Masa lalu mereka dicitrakan baik. Tapi sejujurnya, mereka orang-orang jahat yang ingin status quo alias tidak ingin lepas dari zona nyaman.
Jadi, saat ini bukan hal yang berlebihan jika kita berkesimpulan bahwa jalan menuju 20 Oktober itu sangat panjang. Apa yang kita perlukan?
Kekompakan rakyat Indonesia. Kita adalah Jokowi. Jokowi adalah kita. Inilah sumber kekuatan kita. Kawal Jokowi, buatlah narasi-narasi yang membangun dan menyadarkan para kaum yang saya sebut di atas. Ini kerja kita bersama.
Begitulah sadar-sadar.
Waspada! Pelantikan Jokowi Tinggal Sebentar, Musuh Akan Lebih Brutal
Sumber Opini : https://seword.com/politik/waspada-pelantikan-jokowi-tinggal-sebentar-musuh-5lK69WwX06

Pasca Video Ejek Salib, Somad Mulai Memudar

Setelah viral video Somad mengejek salib yang ada jin kafirnya, perlahan-lahan sinar Abdul Somad mulai memudar. Orang ini mulai mendapatkan penolakan. Bahasa halusnya, pembatalan acara. Dari sini kita melihat beberapa hal.
Pertama, penolakan Somad ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia sudah mulai cerdas memilih siapa yang layak diundang menjadi pembicara. Rakyat Indonesia sudah memiliki sebuah paradigma kesatuan dan tidak mau dipecah-belah.
Rakyat Indonesia sudah menjadi lebih dewasa, dengan setiap polemik yang sudah terjadi selama ini. Warga Indonesia sudah mulai belajar, bahwa agama harus ditempatkan di posisinya yang benar, bukan malah dieksploitasi untuk menjadi senjata penghancur karakter seseorang.
Kedua, penolakan Somad ini memberikan bukti jelas Abdul Somad sudah mulai memudar. Apa yang ia kerjakan di waktu-waktu silam, tentu akan dipetik buahnya di waktu-waktu ke depan.
Hukum sederhana, sebab akibat. Saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai hal ini, karena ada sisi sentisifnya. Saya tidak mau menggunakan istilah “karma”. Kita lihat dengan sederhana saja. Pudarnya ketenaran dirinya adalah sebuah tindakan yang sepertinya ia perbuat sendiri.
Beberapa waktu silam, viral sekali video Somad sedang mengejek salib, yang katanya di dalam ruangan dan untuk tanya jawab internal. Video yang viral itu, membuat banyak rakyat Indonesia mulai melek. Masak seorang yang dikenal agamis, bisa mengatakan hal yang tidak senonoh itu?
Kasus pengejekan Salib ini sebenarnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Sudah ada beberapa pemuda yang melaporkan Somad. Tapi sampai sekarang, kasus belum diproses. Sampai saat ini, kasus ya baru di sana-sana saja.
Tapi ketika polisi bisa diam, ada “oknum” lain yang tidak bisa diam. Oknum ini menjalankan tugs dan fungsi-Nya sebagai sang Ratu Adil. Oknum ini adalah keadilan itu sendiri. Dia adalah manifestasi dari keadilan. Dan sekarang, lihatlah bagaimana pudarnya Somad, dengan berbagai penolakan yang terjadi.
Penolakan yang terjadi, berlangsung secara beruntun. Pertama, Somad tak diberikan izin melakukan acara di Masjid Gedhe Keraton, di Yogyakarta.
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak mengizinkan acara yang dilangsungkan ditempat mereka, dikerjakan oleh Abdul Somad. Keraton meminta acara itu dipindahkan. Mengapa? kArena memang secara teknis, tidak memungkinkan, bahkan sampai ke pelataran-pelatarannya.
Alasannya sederhana, karena tidak diberikan izin oleh Kagungan Ndalem. Ini hak prerogatif. Tapi kalau bicara penolakan, kira-kira apa yang ditolak ya? Mengapa Somad ditolak? Apakah karena ada Felix Siauw nya? Atau bagaimana? Yang pasti, ini adalah penolakan pertama, setelah viral video Somad ejek salib.
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4732856/tak-diberi-izin-keraton-yogya-panitia-muslim-united-diminta-cari-tempat-lain
Kedua, penolakan di Kudus. Seharusnya hari ini, Selasa 8 Oktober malam, ada acara yang dibawakan oleh Abdul Somad di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tablig akbar ditiadakan. Akhirnya, Abdul Somad hanya datang ke sana. Entah mau lakukan apa.
Yang pasti, Pengasuh Ponpes mengatakan bahwa kunjungan saja, tidak ada tablig akbar. Alasannya sederhana. Demi kemaslahatan bersama. Lah? Demi kemaslahatan bersama maksudnya bagaimana?
Saya kurang paham. Memangnya dengan tidak ada Somad menjadi pengisi tablig akbar, kemaslahatan bersama semakin terjamin? Penolakan kedua ini adalah penolakan yang sepertinya bisa diprotes.
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4736970/tablig-akbar-ustaz-abdul-somad-di-kudus-besok-dibatalkan
Bagaimana pun juga, kita hidup di dalam dunia yang begitu beragam. Untuk menyatukan segala perbedaan adalah hal yang sangat sulit, bahkan mustahil. Tapi ini bukan bicara tentang menyatukan perbedaan. Memang secara naturnya, perbedaan tidak bisa dipersatukan.
Tapi kita bisa sama-sama belajar untuk menerima perbedaan. Menerima dan mempersatukan adalah dua hal yang berbeda.
Manusia melihat keberagaman, maka manusia harus menerimanya sebagai part of life. Maka dengan demikian, dunia ini, Indonesia ini akan menjadi tempat yang lebih baik untuk orang-orang yang beragam.
Melihat Abdul Somad, saya melihat ada potensi yang pecah belah. Video sudah jelas, dia mencoba make fun of cross. Mencoba menertawakan salib. Dia mengatakan di salib itu ada jin kafir. Dan dia sambil memberikan mimik alias air muka yang seperti orang mengejek.
Pudarnya Abdul Somad ini patut kita pertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan esensial. Apakah orang ini terkena akibat dari tindakannya sendiri yang mengejek salib? Akankah Abdul Somad berubah dan meminta maaf?
Pudarnya Abdul Somad, hanya tinggal menunggu waktu, bukan?
Begitulah pudar-pudar.
Pasca Video Ejek Salib, Somad Mulai Memudar
Sumber Opini : https://seword.com/umum/pasca-video-ejek-salib-somad-mulai-memudar-q00mSEe2BN

Buzzer KPK Menghajar Influencer Medsos

Tempo mulai memojokkan influencer medsos dengan label buzzer. Mestinya, seorang buzzer itu mendapat bayaran dari produk yang diiklankannya. Faktanya, banyak influencer yang menulis secara gratis di medsos mereka.
Tetapi Tempo sengaja menembak mereka dengan sebutan itu sebagai penghinaan. Padahal tanpa mereka sadari, justru Tempo yang sekarang menjadi buzzer.
Tidak hanya memframing melalui media, Tempo juga mulai melakukan desakan politik lewat Moeldoko. Akhirnya, Moeldoko ikut-ikutan mengomentari soal ini.
Moeldoko orang baik. Seorang lone ranger. Tidak ada akar politik atau kekuatan massa LSM. Ia juga seorang kandidat kuat seorang menteri. Dipercaya oleh Jokowi untuk mengelola KSP karena ada banyak faksi di istana. Moeldoko dinilai bisa menyatukan mereka. Karena dia tak punya kepentingan.
Tetapi soal influencer medsos, Moeldoko tidak punya akses ke sana. Apalagi punya kewenangan untuk mengelola dan membubarkan. Oleh sebab itu, dalam komentarnya terlihat ketidak-sinambungan itu.
Komentar Moeldoko itu atas desakan framing melalui pertanyaan yang diajukan wartawan kepadanya. Awalnya ia menyatakan tidak paham, kemudian memberikan penegasan akan melakukan penertiban.
Namun di luar semua itu, Moeldoko sebenarnya ada di dalam cengkeraman Tempo juga. Beberapa orang dalam organ KSP (yang tak perlu disebutkan nama dan bagiannya) itu dari Tempo. Mereka ini kemungkinan yang membisiki Moeldoko soal influencer ini.
Sebenarnya ini bukan hal baru. Di BUMN saja banyak posisi penting yang diisi pembenci Jokowi. Kalau hanya di KSP kesusupan orang Tempo, yang kebetulan media itu saat ini jadi corong KPK, ya biasa saja.
Hanya saja, publik perlu tahu, buzzernya KPK bernama Tempo itu masuknya sudah sedemikian jauh. Tidak hanya lewat KSP, mereka juga masuk melalui istana. Oknum-oknum istana itu secara halus memaksa presiden untuk mengeluarkan Perppu.
KPK punya dana CSR miliaran rupiah. Dana-dana itu disinyalir mengalir ke LSM, media, dan organ kemahasiswaan. Jadi kalau ada tudingan beberapa wartawan yang dipelihara KPK, ya biasa saja.
ICW menjadi salah satu penerima dana CSR ini. Jadi kalau ICW paling galak ya wajar, di sana periuk nasi mereka. Tentunya kalau ada yang mengganggu majikannya, mereka akan menyalak keras. Mudah dipahami.
Selain lewat pendanaan seperti itu, media yang menjadi corong mereka disinyalir mendapatkan akses khusus dalam hal pemberitaan.
Soal hegemoni kepentingan di tubuh KPK ini yang jarang diangkat. Orang-orang sibuk dengan isu taliban di KPK.
Kembali soal Tempo, perang dengan para influencer ini sebenarnya bukan hanya karena isu KPK, tapi juga berkaitan dengan kelangsungan masa depan mereka. Tempo sebagai media besar mulai mendapatkan tandingan. Kekuatan kapital dan koneksi mereka terlihat tak berguna.
Oleh sebab itu, masa depan mereka harus diperjuangkan. Mereka mendayagunakan semua kekuatan dan struktur yang dimiliki untuk mengubahnya. Termasuk indikasi menggunakan jaringan mereka di istana. Dengan begitu, mereka ingin kembali menjadi pemegang kunci framing massa.
Tempo sebenarnya telah salah memilih musuh. Zaman berubah. Musim berganti. Penguasa tunggal opini publik bukan lagi media seperti mereka. Tetapi mereka memang tak punya pilihan lain. Menyerang balik atau tumbang sia-sia.
Sayang sekali jika dalam peperangan antar dua kekuatan ini ada tumbal orang-orang yang tidak bersalah, seperti Moeldoko misalnya. Semoga orang baik seperti dirinya segera sadar sedang berada di tengah pusaran yang membahayakan posisinya.
Sampai saat ini saya belum melihat arah serangan ke sana, semoga saja seterusnya memang tidak ada. Biarkan Tempo dan buzzer KPK lainnya saja yang menerimanya.
Ia orang baik, dan kebaikan dalam dirinya itulah yang membuatnya sedepa lebih dekat ke pusat kekuasaan. Hal itu pula yang selama ini menyelamatkannya dari serigala-serigala istana yang punya banyak kepentingan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rutin memberikan bantuan berupa Corporate Social Responsibility (CSR) kepada sejumlah lembaga. Bantuan ini ujar Ketua KPK Abraham Samad digunakan sebagai bantuan pemberdayaan masyarakat.
1 51 Lembaga penerima dana CSR dari KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi secara rutin memberikan bantuan pemberdayaan sebagai bagian dari Corporate social responsibility (CSR) kepada beberapa lembaga pendidikan dan ormas.
Satu dari 51 organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra KPK adalah Indonesia Corruption Watch (ICW).
2 ICW salah satu lembaga penerima dana CSR dari KPK
Buzzer KPK Menghajar Influencer Medsos
Sumber Opini : https://seword.com/umum/buzzer-kpk-menghajar-influencer-medsos-qPSp3jiAlS

Soal Perppu dan Bubarkan KPK!

Presiden Jokowi sedang diumeng-umeng. Ditekan kiri-kanan. Dituntut untuk segera bersikap sesuai kemauan masing-masing para penekannya.
Semua terkait terutama dengan telah disahkannya UU KPK yang merupakan revisi UU KPK 2002, pada 17 September 2019 kemarin.
Protes terjadi. Mahasiswa berunjuk rasa. Beberapa hari dan berlangsung di beberapa kota di Indonesia. Bahkan hingga mengundang kerusuhan. Bertujuan meminta pembatalan UU KPK hasil revisi yang telah ditetapkan. Juga pengesahan beberapa RUU lainnya.
Pembatalan UU KPK itu sesuai tuntutan adalah dengan cara meminta Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Isinya intinya adalah membatalkan berlakunya UU KPK yang baru dan kembali pada UU KPK yang lama.
Banyak pakar, banyak tokoh, banyak politisi, dan hingga mereka yang rakyat biasa telah memberikan pandangannya. Macam-macam. Bahkan ada yang hingga mengancam dan memberi batas waktu.
Yang memberi batas waktu dan ancaman itu lagi-lagi mahasiswa. Koplak!. Seakan mereka belum kapok juga menjadi bahan tertawaan se-Indonesia ketika ndak paham-paham tentang substansi apa yang mereka tuntut dalam demo 23-24 September kemarin.
Baru-baru ini mereka diketahui memberi tenggat waktu sampai tanggal 14 Oktober 2019 nanti sebagai batas akhir Presiden mengeluarkan Perpu. Jika tidak, ancamannya katanya akan demo lebih besar lagi.
Sementara yang menolak Perpu, tentu saja dari para pendukung Presiden Jokowi. Mereka mengkhawatirkan bahwa hal yang paling fatal bisa saja terjadi, yaitu menjadi alasan upaya pemakzulan, bila Presiden Jokowi tetap mengeluarkan Perpu KPK itu.
Sebenarnya sedari awal, sudah ada tokoh yang mengingatkan agar revisi UU KPK tidak dilakukan pada periode ini. Adalah Prof Mahpud MD yang menyarankan bahwa akan tidak etis bila revisi tersebut dilakukan sedemikian cepatnya. Dan kebetulan Prof Mahpud adalah salah satu tokoh yang kini mendukung untuk dikeluarkannya Perpu oleh Presiden.
Memang, siapapun ingin pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan lancar lebih kuat. Salah satunya tentu saja dengan memperkuat KPK. Hal yang berulang-ulang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Namun entah mengapa, pihak dari pemerintah melalui Menkumham seakan alpa akan hal itu. Pengesahan UU KPK hasil revisi begitu cepat dan malah menimbulkan celah timbulnya kecurigaan bahwa pemerintah akan memperlemah KPK. Itu terlihat dari adanya Dewan Pengawas yang sama sekali tidak mencerminkan keindependensian KPK, dan peluang terjadinya intervensi oleh pemerintah.
KPK memang harus dibersihkan. Diluruskan. Dibenahi. Dan dikembalikan ke tujuan semula ketika didirikan.
Setelah lebih kurang 17 tahun KPK berjalan, kondisi perkorupsian di Indonesia masih begono-begono aja. Tambah banyak bupati yang kedapatan makan uang negara atau makan sogokan demi merugikan negara.
Yang tertangkap pun masing cengar-cengir cengengesan seakan sudah khatam ilmu kebal malu. Sementara kasus yang menumpuk dan tidak tertangani semakin banyak. Akibatnya indeks korupsi Indonesia yang begitu-begitu saja. Sehingga pemberantasan korupsi yang (katanya) sudah dilakukan seperti tidak memberi efek bagus bagi perekonomian Indonesia.
Sementara KPK sendiri sebagai lembaga negara seakan menyimpan koreng. Kerjanya tidak terkonsep nyata. Tangkap sana tangkap sini hanya agar kelihatan sibuk. Hanya untuk menutupi kenyataan bahwa ia impoten dalam "pemberantasan korupsi" dalam arti yang lebih luas. Buktinya, ya itu tadi, dunia perkorupsian di Indonesia ya masih begitu-begitu
KPK hanya berhasil membuat dirinya kaya, tapi gagal membuat koruptor miskin, dan tidak punya peran nyata dalam memerangi kemiskinan yang diakibatkan garong uang negara.
Yang lain, KPK juga jadi tidak bisa diatur oleh negara. Songong, kemaki, dan kementhus.
Lalu bagaimana dengan Perpu?
Fak yu dengan Perpu KPK! Terutama Perpu yang menjadikan UU KPK lama kembali berlaku.
Presiden Jokowi harus mandiri. Bebas dari tekanan. Dan tetap bernyali.
Jangan biarkan UU KPK lama berlaku lagi. Dan jangan biarkan juga UU KPK hasil revisi berlaku.
Pak Jokowi keluarkan saja Perpu Penangguhan UU KPK. Artinya, UU KPK baru tetap sah, namun dilakukan penangguhan pelaksanaannya. Selama masa penangguhan tersebut, Presiden selaku eksekutif bersama dengan DPR sebagai badan legislatif bisa berunding lagi, tentang bagaimana nasib KPK selanjutnya.
Lalu bagaimana nasib KPK selanjutnya sebagai lembaga anti korupsi andalan?
Perkuat saja Polri dan Kejaksaan, dan segera kembalikan saja kewenangan pemberantasan korupsi kepada kedua lembaga hukum tersebut. Karena menganggap bahwa bila berpihak pada KPK berarti berpihak pada pemberantasan korupsi adalah salah. Logical fallacy akut!
KPK itu ad hoc. Hingga tidak salah bila dibubarkan saja! 
Soal Perppu dan Bubarkan KPK!
Sumber Opini : https://seword.com/umum/soal-perppu-dan-bubarkan-kpk-IElxjKS6dk

Modiar! Tempe & Drone Emprit Bungkam ‘Dibantai’ Teddy

Drone Emprit bersembunyi di belakang penelitian berbasis teknologi informasi yang mereka miliki seolah menuduh sekelompok orang yang sependapat dengan pemerintah adalah ‘buzzer istana’ yang dipermasalahkan Tempe (baca Tempo).
Cara kerja Drone Emprit adalah mengelompokkan akun tertentu di media sosial Twitter yang menyebarkan isu tertentu – tidak tergantung apakah isu itu benar atau tidak. Kemudian kelompok-kelompok itu kemudian saling dikaitkan sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa mereka yang sependapat adalah perpaduan antara ‘buzzer’ dan influencer – karena mereka saling mendengungkan isu tadi itu. Salahnya Drone Emprit adalah seolah semua yang mendukung pemerintah dikategorikan sebagai ‘buzzer istana’ sesuai narasi Tempe.
Tempe beda lagi. Tempe bersembunyi di belakang statusnya sebagai media pers. Mereka mengklaim bahwa opini yang mereka lempar ke publik sudah melalui proses yang ketat, yaitu konfirmasi, klarifikasi, investigasi dan perbandingan hasil-hasil penelitian. Atas dasar itu, mereka yang mendukung pemerintah disimpulkan Tempe sebagai pendengung Jokowi atau buzzer Jokowi atau buzzer istana.
Kesimpulan Tempe kemudian adalah bahwa buzzer Jokowi itu bisa ditertibkan. Itulah sebabnya mereka meminta Jokowi menertibkan buzzernya. Kesannya, buzzer Jokowi itu terorganisir sedemikian rupa dan dibayar untuk mendukung pemerintah. Ada apa ini?
Akhirnya apa yang terjadi? Dari kesimpulan Drone Emprit dan Tempo, muncullah isu tentang buzzer, bermasalah pulalah buzzer yang khusus mendukung pemerintah. Bagaimana dengan buzzer lain, misalnya yang mendukung oposisi atau katakanlah akun-akun yang mendiskreditkan pemerintah, menyerang pemerintah, bahkan menyebarkan hoaks demi memojokkan pemerintah? Tidak dipermasalahkan.
Ketika tiba giliran Teddy Gusnaidi, dia pendukung pemerintah, dia mempertanyakan apakah salah dengan buzzer selama mereka tidak menyebarkan hoaks. Dia juga mempertanyakan kepada Tempe dan Drone Emprit, siapa sebenarnya buzzer istana yang dimaksud yang dikonotasikan secara negatif itu.
Maksud Teddy, siapa yang dimaksud buzzer istana? Kenapa disebut buzzer istana? Apa salahnya para pendukung pemerintah mendukung Jokowi?
Pertanyaan ini untuk menguji apakah memang Tempe menuduh berdasarkan konfirmasi, klarifikasi, investigasi dan kaidah-kaidah pers terukur seperti yang diklaim Tempe. Juga mau menguji apakah Drone Emprit mampu menunjuk siapa buzzer yang dimaksud berdasarkan penelitian mereka.
Silahkan klik videonya disini : https://youtu.be/f1g-FLpnnK8
Ternyata Tempe tidak sanggup menjawab Pertanyaan Teddy. Malah mereka mengacu pada penelitian-penelitian yang mereka tidak lakukan. Mereka hanya mengandalkan penelitian orang lain yang bahkan tidak menyebut bahwa buzzer itu adalah buzzer istana.
Betapa bodohnya Tempo yang katanya media berpengalaman justru tidak mampu mempertahankan opini – yang mereka katakan sebagai posisi media Tempe – mereka sendiri di hadapan publik. Mereka tidak mampu membuktikan pula bahwa keberadaan buzzer itu menyuarakan suara istana.
Seharusnya Tempe harus bagaimana sebelum melemparkan opini ke publik? Ketika mereka menemukan ada buzzer, maka mereka harus berusaha meminta konfirmasi ke buzzer itu. Kalau tidak bisa, maka tidak bisa menyimpulkan. Mereka juga harus menginvestigasi siapa saja influencer yang mendukung pemerintah dan memastikan narasi mereka mengancam demokrasi. Kalau tidak bisa membuktikan, maka Tempe sebaiknya tutup saja sebagai media.
Demikian juga Drone Emprit tidak mampu menunjuk hidup buzzer itu secara spesifik. Lalu dia juga tidak mampu menentukan apakah dukungan buzzer itu berdampak negatif atau tidak. Tidak bisa membuktikan bahwa buzzer itu digerakkan istana.
Drone Emprit itu penting dan berguna, tetapi teknologi itu tidak mampu menentukan siapa dan akun mana sebenarnya buzzer itu. Drone Emprti juga tidak bisa menilai mana dengungan buzzer yang tidak benar dan mana yang tidak. Drone Emprit hanya mampu mengelompokkan mana yang mendukung dan mana yang tidak mendukung pemerintah, akun mana saja itu serta bagaimana polanya. Lah kog hanya mempermasalahkan buzzer Jokowi?
Apa bahaya dari permainan Tempe dan Drone Emprit ini? Mereka memaksa publik untuk ikut menuduh pemerintah – dalam hal ini istana – menggerakkan buzzer untuk mendukung narasinya atau programnya.
Pertama, seolah pemerintah sudah tidak berdaya dan tidak punya pendukung sampai harus membayar orang untuk mendukung keputusannya. Jangan salah, ya Tempe, saya tidak akan termakan permainanmu. Jangan harap Tempe mampu menguasai opini publik. Pendukung Jokowi tidak akan tinggal diam.
Kedua, Tempe menggunakan kekuasaan persnya, perlindungan UU Persnya, untuk menyesatkan masyarakat melalui narasi dalam opininya. Sangat berbahaya sekali kalau sampai media menggunakan kekuasaan itu demi kepentingan mereka. Padahal UU itu untuk menjamin pers mampu mencerdaskan bangsa bukan untuk menyesatkan.
Setelah mendengar hak jawab dari Tempe di ILC, maka saya tidak menyesal mengajak pembaca untuk menenggelamkan media itu. Bahkan saya akan tetap dan akan mengajak orang untuk tak membiarkan media seperti Tempe mencari makan di negeri ini.
Modiar! Tempe & Drone Emprit Bungkam ‘Dibantai’ Teddy
Sumber Opini : https://seword.com/politik/modiar-tempo-and-drone-emprit-bungkam-dibantai-di-RWYlkfEZPe

Saya Tantang Para Ketua BEM SI, Berani Melakukan Judicial Review?

Tulisan ini sebenarnya menjadi tulisan basi. Sebab, momennya sudah hilang. Namun, saya cukup kesal dengan apa yang dilaksanakan oleh para ketua BEM akhir-akhir ini. Lebih tepatnya, mereka jual mahal. Jokowi udah mau mengundang, kok ditolak? Ini sih tidak ada niat untuk melakukan dialog, tapi lebih tepatnya mereka melakukan penggiringan opini. Mereka takut? Jelas sangat takut, siapa yang tidak tahu diplomasi Jokowi sejak dirinya menjabat sebagai Walikota Solo. Para PKL akhirnya menyetujui dengan diplokasi yang dilakukan oleh Jokowi.
Di sisi lain, saya mengacungi jempol masa aksi hari pertama di Jakarta dan daerah lainnya. Masa aksi terbilang nyeleneh dengan berbagai kata-kata yang disuarakan. Zaman saya tidak terdapat hal itu. Zaman saya lebih banyak mencari pemerintahan untuk menyeruakan aspirasi. Namun, masa aksi kok bisa begitu banyak?
Saya menemukan banyak kejanggalan. Jauh sebelum pelaksanaan aksi, saya sudah mendapatkan flyer yang tersebar di sosial media. Awalnya hanya tiga tuntutan, namun lama-kelamaan kok jadi banyak tuntutan? Tiga tuntutan apa saja? Pertama masalah perppu KPK, RKUHP dan RUU PKS. Di hari selanjutnya, ada tambahan tuntutan. Masalah agraria, ketenagakerjaan dan lainnya. Hal tambahan itu, sebenarnya tidak dibahas oleh legislatif. Jadi, sangat konyol isu yang dimainkan.
Namun, dari sana saya melihat banyaknya isu semakin banyak menggalang kekuatan masa yang bergerak. Sebenarnya ini berdampak pada siapa para elit yang menggerakan mereka. Untuk hal ini saya akan jawab dalam tulisan selanjutnya. Tulisan ini hanya fokus pada jumlah masa aksi saja.
Misalkan, isu yang diangkat. Saya cukup curiga masa aksi yang maskulin kok berbicara masalah isu feminis? Iya, selama ini isu feminis selalu disuarakan oleh orang-orang feminis. RKUHP dan RUU PKS ini adalah isu feminis yang di mana hanya lingkaran itu saya yang menyepakatinya. Contohnya, pada hari Senin (9/9/2019) sejumlah masyarakat feminis berdemo di depan DPR menolak RKUHP disahkan. Berapa yang datang? Tidak sampai 100 orang. Begitu juga pada hari selanjutnya masa aksi menyuarakan segera mengesahkan RUU PKS. Berapa masanya? Sama, tak begitu banyak. Tapi kok, pada masa aksi gabungan masanya cukup banyak?
Dengan masa yang begitu banyak dan terdapat beberapa gelombang suara di kampus, saya melihat para masa aksi yang terdiri dari dede mahasiswa ini latah untuk aksi. Sebab, mereka tidak membaca masalah masalah yang ada. Mereka hanya mendapatkan informasi yang ada di sosial media, tanpa melakukan draft asli. Kita sama-sama mengetahui, jika beberapa media membuat flyer kecil terkait beberapa hal, pada akhirnya diyakini hal itu ada di dalam draft Undang-undang.
Draft untuk RUU PKS apakah sudah ada yang membaca? Apa saja yang harus ada dalam Undang-undang tersebut. Lalu, RKUHP apakah sudah membacanya? Saya rasa, para mahasiswa yang berdemo ini tidak melakuka kajian terlebih dahulu. Selain itu, ketika satu kampus melakukan demo, maka mahasiswa di kampus lainnya akan ikut melakukan yang sama. Sebab, dianggap tindakan tersebut sebagai hal yang benar. Hal yang benar adalah hal yang dilakukan oleh banyak orang. Ini sudut pandang kebenaran yang ada.
Misalkan dalam RKUHP, beberapa media membuat intisari dari pasal yang dianggap aneh. Masalah suami yang tidak boleh memperkosa istri. Di masyarakat dianggap lazim, namun ketika membaca literasi lainnya ini adalah sebuah kesalahan dan termasuk masalah KDRT. Dan, sebenernya sudah dibahas dalam UU KDRT. Nah, bunyi RKUHP ini tidak membahas masalah suami dan istri. Di pasal yang membahas pemerkosaan, dijelaskan kembali makna memperkosa dan siapa yang memperkosa.
Saat ini, pemerintah Jokowi juga telah menangguhkan beberapa Undang-undang. Ditangguhkan ini tujuannya direview kembali untuk mendapatkan suara dari mahasa dan para CSO yang bergerak dalam isu tersebut. Konyol jika mahasiswa menginginkan dibatalkan. Bagi saya undang-undang tersebut perlu dibahas dan dilakukan revisi agar lebih baik.
Tuntutan para BEM ini ternyata pada akhirnya masalah RUU KPK. Dengan melakukan tekanan kepada Jokowi, ini menandakan jika para Ketua BEM yang tergabung dalam BEM SI ini tidak mampu melakukan Judicial Review. Judicial Review ini, hanya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Pemerintahan SBY ini melakikan underpass mengeluarkan perppu. Karena dia merasa terancam jika tidak mengeluarkan perppu, keluarganyalah yang akan terkena atas revisi UU KPK.
Jokowi perlu mengeluarkan Perppu? Bagi saya ini tidak perlu. Sebab, Judicial review ini sangat sah secara konstitusional dilakukan. Sebelum perppu harus melakukan JR. nah, para aktifis HAM ini sudah kadung kecewa dengan JR. mungkin mereka tidak miliki orang yang ahli untuk melakukan JR. Begitu juga para Ketua BEM yang menuntut untuk melakukan Perppu. Masa kalah sih dengan mahasiswa yang mengatasnamanya PMII sempat melakukan Judicial Review?
Hal lainnya, kita perlu melihat ancaman dari para Ketua BEM ini. Mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar, kita kudu melihat ketika Jokowi tidak mau membuat perppu. Berapa masa aksi yang akan turun, sedangkan beberapa Undang-undang yang menjadi tuntutan telah ditunda. 
Saya Tantang Para Ketua BEM SI, Berani Melakukan Judicial Review?
Sumber Opini : https://seword.com/politik/saya-tantang-para-ketua-bem-si-berani-melakukan-PgOrWCkbAM

Tempo Mendoan

Karena lembek. Letoy , sebab kurang matang.
Ngah-ngoh saat ditanya siapa itu buzzer Istana????....
Beda halnya dengan tempe mendoan, yang dengan kesetengah-matangannya itu justru mendatangkan kenikmatan yang unik.
Tempo? Tidak begitu itu keadaannya kini. Tua-bangka tapi malah menjadi lembek. Un-bijak. Kekanak-kanakan. Kagetan. Tempo mendoan!
Jaman yang maju malah disikapi aneh olehnya. Hadirnya digitalisasi media informasi dalam setiap genggaman tangan malah ditanggapi secara gagap.
Era digital telah membuat dunia bergerak. Bukan sekedar meningkat, tapi menjadikan beberapa hal di dalamnya berubah. Mengubah platform hidup, ekonomi dan kehidupan itu sendiri. Salah satunya adalah dalam hal berinformasi dan berpendapat.
Siapa yang tidak kenal Tempo? Media berita yang berpengalaman. Pernah hidup, ditekan, dibredel, kemudian hidup lagi. Sampai di situ, dia jagoan!
Namun belakangan, ketika menempatkan buzzer sebagai musuh, Tempo malah terlihat ecek-ecek. Terlebih ketika menuduh pemerintahan Presiden Jokowi ikut andil dalam pemberdayaan para buzzer tersebut. "Buzzer pemerintah" atau "buzzer Istana" atau "buzzer Jokowi" yang dikatakannya demi pembentukan dan pembelokan informasi. Pula dengan seakan mengutip hasil penelitian dari luar negeri.
Tempo merengek. Dalam salah satu artikelnya, buzzer ini katanya harus ditertibkan.
Ah...
Sebenarnya, Tempo hanya kalah saja. Atau kalau sebelum dikatakan kalah, Tempo hanya minder. Atau gugup. Atau gagap. Kaget. Mak jegagik! Mak bedunduk!
Terkejut ketika ternyata lahan pangannya sedikit demi sedikit diambil alih oleh mereka yang pada titik tertentu bukanlah jurnalis. Bukan penulis. Mereka yang terkadang memisah atau menggabungkan kata dengan "di" saja masih bingung.
Ketika telpon pintar menyebar ke tangan 177 juta pengguna internet se-Indonesia, dan dari sebagiannya itu mengeluarkan pendapatnya, dan kebetulan pendapat yang disuarakan sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi, lalu apanya yang salah?
Meminjam istilah dari Prof. Rhenald Kasali dalam "Hidup Lebih Baik yang Belum Tentu Disambut Baik (Begitulah Shifting Terjadi)", yang disebutnya dengan "shifting*", adalah gambaran apa yang terjadi hari ini.
Orang kawak menyebutnya predator, sementara generasi masa kini menyebutnya kesempatan. Merangsang siapapun yang ingin menyampaikan sesuatu. Juga menilai sesuatu.
Dan mereka yang kekinian dan aktif akhirnya akan lebih banyak didengar. Akan lebih banyak dilihat. Akan lebih besar kemungkinannya untuk diikuti. Karena mereka ini memiliki keunggulan di kecepatan. Up to date. Pun dengan bahasa penyampaian yang lebih sesuai dengan usia dan keseharian. Ringan.
Jadilah sebagian dari mereka ini Influencer dan Buzzer.
Tempo congkak. Menganggap mereka sebagai pengancam demokrasi. Meminta pemerintah menertibkannya.
Aneh! Bagian dari dunia pers --yang ngebuzzer juga-- tapi meminta mereka yang bersuara --esensi dasar dari praktek demokrasi-- untuk ditertibkan.
Senyatanya, waktu kini adalah senja bagi mereka yang masih konvensional. Mereka yang so yesterday. Mereka yang masih kalah dengan apa itu "cepat". Ya shifting itu!
Dan nampaknya media seperti Tempo tidak ikhlas proses itu. Malah menyalah-nyalahkan. Hanya karena tiupan angin yang meninggalkannya.
Tempo deg-deg plas menuju ditinggalkan. Dan bila dibiarkan bisa-bisa menjadi sekarat. Yang norak, bukannya mengejarkan dirinya agar bisa bersaing dengan zaman, yang dilakukan Tempo malah minta pesaing --yang bila dibiarkan bisa menjadi predatornya-- ditertibkan.
Tentu akan menjadi aib bagi negara bila sampai memenuhi apa yang dikatakan Tempo. Kita sedang girang-girangnya menikmati menjadi reporter, editor, redaktur, penyampai informasi, pemberi pendapat, dalam satu waktu bersamaan dan dengan hanya satu gadget saja.
Kita sedang mengalami masa disrupsi. Beberapa di antaranya telah menghilangkan fungsi "perantara". Siapapun bisa menjadi sumber informasi dan pendapat yang kemudian menyebarkannya kepada umum. Kepada mereka yang membutuhkan tanpa perlu media lain sebagai perantaranya. Cukup gadget yang setia digenggamannya.
Dan Tempo sebelumnya adalah "perantara" yang sekarang tidak dibutuhkan itu. Perantara yang mengutip jasa. Yang kini terancam "kering" karena semakin tidak diperhitungkan.
Walaupun kesannya Tempo enggan dengan adanya buzzer, dia sendiri juga berpraktek nyata sebagai itu. Tempo menjadi buzzer bagi pelawan Pak Jokowi. Dengan gambar-gambar sampul yang "agak-agak" merendahkan Presiden.
Bisa jadi apa yang dilakukan Tempo ini hari, hanyalah bagian dari bersiasat. Mencari posisi baru. Posisi yang mungkin masih menyediakan jatah untuk makan. Menggantikan "gemarakyat"? Bersaing dengan "faktakini" atau "gelora"?
Tempe mendoan saja. Lebih empuk dan menenangkan. Karena kenyang.
Tempo, lapar?......
Tempo Mendoan
Sumber Opini : https://seword.com/umum/tempo-mendoan-BtVQROqsVJ
Re-post by MigoBerita / Rabu/09102019/10.24Wita/Bjm 
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya

6 komentar

Balas
IDN Poker Sonic 28 Desember 2020 pukul 21.47

Sebagai situs IDN Poker terbaik, Sonic Poker melayani Anda dengan sepenuh hati. Yang kami sediakan untuk Anda adalah seperti layanan pelanggan kami yang siap 24 jam untuk anda https://www.letslearncoding.co/forums/users/rafael988/?v=fbd25224d617

Balas
libra 25 Agustus 2021 pukul 10.32

Cukup siapkan kuota internet, kopi hitam dan silahkan menikmati waktu kalian di Sbobet terpercaya/">

Balas
Review 4 September 2021 pukul 05.42

Situs Resmi Sbobet123 Indonesia dan Asia, terpercaya dengan pelayanan yang profesional dan mengedepankan lepuasan pelanggan

Balas
achiel 5 September 2021 pukul 08.25

tips menang jitu judi online Seperti yang telah kita tahu bahwa judi poker online sedang populer di kalangan masyarakat. Banyak sekali orang yang tertarik untuk mencoba game yang paling seru ini.

Balas
pato584 8 September 2021 pukul 02.00

bagi parah pecinta judi online yang mengalami kendalah saat mencari situs judi online yang terbaik,
berikut adalah
SLOT ONLINE TERPERCAYA
yang resmi dan terpercaya saat ini.

Balas
pato584 12 September 2021 pukul 08.52

Percayakan pilihan anda dengan bergabung dan daftar di situs kami Agen joker123 terbaik di Indonesia.
Kalian akan di manjakan dengan beragam bonus - bonus menarik yang bisa di dapatkan dari pertama kali anda mendaftar.
DAFTAR JOKER123

 
Home | Hot News | Technology | Entertainment | Lifestyle | Relationship | Health | Inspiring | Site Map

DMCA.com
About Us | Contact Us | Redaksi | Privacy Policy | Disclaimer | Info Iklan |
© Copyright 2009 Inspirasi Berita Dunia & Indonesia - Design By www.migoberita.blogspot.co.id Migo Berita since 2009 , All Rights Reserved. Powered by http://migoberita.blogspot.co.id/ E-mail : ptmigo@post.com