SELAMAT HARI KARTINI : Metode Terapi Plasma "Hadapi" Covid19 (Virus Corona)

Solusi Cepat Covid-19: Donor Plasma

 Konvalesen Dari Pasien yang Sembuh

Kali ini penulis akan membahas mengenai manfaat plasma konvalesen sebagai terapi alternatif Covid-19. Wah apa itu? Cekidot.

Penulis mulai dari tubuh kita sebagai manusia yang tentunya sudah diberikan berbagai sistim kompleks termasuk sistim pertahanan diri terhadap penyakit yang sering disebut daya tahan tubuh atau sistim imunitas. Sistim imunitas kita ada 2 yaitu dalam bentuk sel (seluler) dan dalam bentuk imunoglobulin (humoral). 

Semua proses pertahanan tubuh dilaksanakan oleh sel darah putih (leukosit).

Bila ada kuman penyakit (patogen) masuk ke tubuh kita baik itu virus, bakteri atau parasit, maka sebagian sel-sel pertahanan tubuh seluler akan langsung face to face dengan patogen kaya perang di Game of Throne gebuk-gebukan, sedangkan sebagian lain akan menghasilkan imunoglobulin (Ig) yang lebih lanjut akan berfungsi sebagai antibodi terhadap patogen tersebut. 

Proses pembentukan antibodi inilah yang merupakan mekanisme dasar vaksin, di mana patogen atau bagian patogen yang telah dilemahkan disuntikan ke dalam tubuh kita supaya membentuk antibodi terhadap patogen tersebut. Kekebalan ada yang sementara ada pula yang berlangsung seumur hidup, itulah kenapa diperlukan vaksin booster atau vaksinasi ulangan untuk mempertahankan kekebalan tersebut.

Imunoglobulin sendiri ada 2 macam yaitu IgM dan IgG, IgM dihasilkan saat awal infeksi, istilahnya sebagai unit gerak cepat atau fast response terhadap patogen, sedangkan IgG dihasilkan kemudian, umumnya saat kadar IgM menurun untuk menggantikan fungsi IgM sebagai kekebalan yang lebih paten atau kekebalan yang berlangsung lebih lama. Adapun IgM dan IgG tersebut berada di dalam plasma.

Berdasarkan hal ini maka plasma penderita suatu penyakit yang sudah sembuh akan mengandung antibodi terutama dalam bentuk IgG terhadap penyakit tersebut. 

Bila kita terapkan dalam terapi Covid-19, cara ini mempunyai tempat sebagai terapi alternatif yang relatif mudah dan cepat sebelum vaksin ditemukan. 

Adapun Terapi Plasma Konvalesen merupakan cara yang sudah digunakan dalam terapi terhadap wabah SARS sebelumnya di Hongkong, serta merupakan cara yang dianjurkan WHO dalam menangani wabah Ebola. Selain itu terapi ini juga pernah digunakan untuk mengatasi Virus Machupo dan Virus Junin. 

Semuanya tertuang di dalam jurnal ilmiah internasional dan terindeks Scopus.

Covid-19 sendiri merupakan Virus RNA dengan genom terbesar dan sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. 

Cara terapi plasma konvalesen merupakan cara alternatif yang memberikan harapan penyembuhan bagi pasien-pasien Covid-19 dengan gejala sedang sampai berat. Praktiknya secara singkat, plasma konvalesen dari penderita positif Covid-19 (donor) yang sembuh atau dalam masa penyembuhan, diambil kemudian dimasukkan ke dalam penderita Covid-19 (resipien), dan diharapkan antibodi (IgG) yang ada di dalam plasma penderita yang sudah sembuh itu akan membantu pasien yang masih sakit untuk mengatasi penyakitnya.

Secara sederhana, cara ini merupakan cara cepat memberikan imunitas atau kekebalan instan kepada penderita Covid-19 terutama dengan gejala sedang dan berat. 

Cara ini merupakan salah satu cara antisipasi mengatasi jumlah penderita Covid-19 yang semakin bertambah yang membutuhkan pertolongan segera dan dapat menurunkan angka keparahan dan kematian akibat virus tersebut. 

Prosesnya secara sederhana dapat dikatakan seperti transfusi darah walaupun ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui. Gambar ditampilkan di artikel ini menunjukkan salah satu penderita di Cina yang sedang menjalani terapi dengan plasma konvalesen ini.

Penulis sangat berharap cara ini mendapat tempat untuk dilaksanakan, karena berdasarkan artikel-artikel ilmiah terapi plasma konvalesen ini dapat meringankan dan mempercepat proses penyembuhan pasien-pasien SARS dan Covid-19 yang menerima terapi tersebut. Terapi ini juga relatif lebih mudah dengan biaya yang lebih ringan dibandingkan biaya penggunaan obat-obatan, ventilator dan ruang isolasi yang harus dijalani pasien-pasien dengan kondisi kritis.

Selain itu terapi ini dapat mempererat rasa persaudaraan yang terjalin antara penderita yang sudah sembuh dengan penderita penerima serumnya, seperti yang dialami dalam proses transfusi darah ataupun tranplantasi organ. Bukankah kita manusia semuanya diciptakan untuk saling tolong menolong? Penderita yang sudah sembuh menolong penderita yang masih sakit dan seterusnya. Akhirnya semua akan bersatu di dalam satu wadah, NKRI.

Salam, Srikandi

Sumber gambar: https://www.shine.cn/news/nation/2002212482/

Sumber Utama : 18 Maret 2020 https://seword.com/umum/solusi-cepat-covid19-donor-plasma-konvalesen-4ZSzsmHjZQ

Yes! Gagasan Terapi Plasma Tim Seword Diaplikasikan Kemenkes dan Eijkman!

Lebih baik telat ketimbang tidak melakukan apapun. Itulah yang saat ini terjadi di Indonesia terkait solusi terbaik penyembuhan terapi plasma. Bayangkan sekitar tanggal 12 Maret sudah ditulis di seword soal metode ini, baru tanggal 20 April dirilis. Tapi itulah perjuangan butuh banyak tantangan untuk mencapai tujuan. Banyak yang tak mau dana puluhan triliun menguap seketika.

Berikut link tulisan pertama di seword: https://www.google.com/amp/s/seword.com/umum/solusi-cepat-covid19-donor-plasma-konvalesen-4ZSzsmHjZQ

Inilah metode terapi plasma yang sukses dipakai di China dan kini dipalikasikan di Iran. Amerika Serikat juga kabarnya telah lebih dahulu mencontoh China tapi hasilnya tak bisa signifikan. Ini karena AS tak tertib melakukan social distancing dan anjuran tinggal di rumah. Akibatnya Rumah Sakit kewalahan dengan jumlah lonjakan pasien. Berarti metode terapi plasma ini juga harus diikuti physical distancing yang ketat untuk mengawal kesembuhan yang tinggi tanpa penambahan kasus yang signifikan.

Salah satu penulis seword yang berprofesi sebagai dokter anastesia telah membuat protap terapi plasma. Kabar ini sampai ke Istana dan disetujui RI 1 dan Kemenkes. Kalau sudah ada hasil uni coba berarti bisa langsung diaplikasikan di lapangan. Jelas saja ini menjadi kecemburuan banyak pihak terutama yang bergerak di dunia medis. Kini setelah sebulan berlalu, mereka beramai-ramai mengklaim metode terapi plasma. Semoga saja mereka tak sungkan memakai protap yang telah selesai dibuat.

Seperti dilansir kompas.com, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute Amin Soebandrio mengatakan, pengobatan untuk pasien Covid-19 dengan menggunakan plasma darah pasien yang sembuh bisa segera diterapkan.

Menurut Amin, dalam hitungan pekan pengobatan ini bisa segera dilakukan.

"Dalam beberapa pekan mendatang semoga bisa. Sudah ada dukungan BPOM dan Kemenkes," ujar Amin saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (20/4/2020).

Amin mengungkapkan saat ini pihaknya sedang melakukan screening terhadap pasien Covid-19 yang telah sembuh.

Pasien-pasien inilah yang nanti akan menjadi donor plasma darah untuk pengobatan.

"Bersamaan dengan itu, secara paralel nanti kami juga langsung melakukan pengujian. Sehingga setelahnya bisa langsung dipakai," tutur Amin.

Meski demikian, Amin belum bisa memperkirakan hasil donor yang pertama nanti bisa digunakan untuk mengobati berapa pasien.

"Itu tergantung. Kalau kadarnya (antibodi) tinggi bisa dipakai untuk dua orang (pasien Covid-19). Jadi itu sangat individual, " ungkap Amin.

Dia menambahkan, baik PMI maupun Lembaga Eijkman juga akan memberikan pengarahan protokol pengobatan Covid-19 dengan plasma darah itu kepada rumah sakit.

Menurut Amin, pasien yang telah sembuh juga akan dipastikan tetap aman dan sehat setelah diambil plasma darahnya.

"Artinya dalam darahnya mengandung antibodi cukup baik dan tidak ada virus atau bakteri lain, itu sudah kami anggap aman. Kami minta kesediaan mereka untuk mendonasikan plasma darahnya," ujar Amin dalam diskusi berjaya "Ikhtiar Melawan Corona" yang digelar secara daring pada Sabtu (18/4/2020).

Selain pernyataan dari Lembaga Eijkman, JK juga menyatakan dukungan akan metode terapi plasma. Seperti dilansir kumpara.com, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menyebut pihaknya tengah menyiapkan obat antibodi bagi para pasien corona. Obat antibodi itu dibentuk atas dasar kerja sama antara pihak PMI dan Eijkman Institute for Molecular Biology.

Menurut JK, obat antibodi tersebut dibentuk dari susunan dasar plasma darah yang diambil dari spesimen penderita COVID-19. Melalui cara itu diharapkan pemerintah dapat menyiapkan obat-obatan untuk meningkatkan antibodi masyarakat di luar vitamin.

"Salah satu pengobatan yang dianggap sangat manjur dan setelah dicoba di beberapa negara, itu bagaimana kelola plasma daripada korban atau penderita virus yang sudah sembuh. Setidak-tidaknya 3 minggu itu dikelola jadi obat antibodi," ujar JK di acara launching pusat informasi corona kumparan, Minggu (19/4).

"Plasma darah itu ada antibodi dan itu dipakai pula untuk obati yang sakit. itu yang dilakukan Eijkman," tegasnya.

Sebenarnya lucu juga melihat banyak pihak mulai berlomba-lomba menggunakan terapi plasma. Pasalnya dulu JK berkeras meminta lockdown adalah solusi di atas semua solusi. Kini dia seperti menjilat ludah sendiri saat tahu ada solusi ampuh dibalik lockdown yang akan menjerat rakyat miskin dan melumpuhkan ekonomi nasional.

Kini giliran IDI, dokter paru mendadak artis dan DKI 1 ditunggu suaranya untuk mengakui kehebatan metode terapi plasma. Termasuk grup Cikeas yang awalnya ngotot lockdown dan para pendukungnya di dunia maya.

Betapa malunya jadi IDI karena tuntutan lockdown, APD dan semua yang berkaitan dengan uang puluhan triliun akhirnya rontok seketika. Sama seperti artikel saya sebelumnya yang menghitung pengeluaran untuk alat terapi plasma hanya berkisar 3,4 Milyar untuk 17 buah. Ini asumsinya untuk 34 provinsi di seluruh Indonesia setelah dikurangi 15 buah alat terapi plasma yang sudah dimiliki PMI.

Akhirnya JK buka suara meski telat sebulan. Saya yakin para mafia alkes yang sudah menghitung keuntungan jadi kicep seketika. Bayangkan pengeluaran negara untuk ventilator, APD dan lainnya sekitar 40 T selama 2-3 bulan langsung dipotong dengan temuan terapi plasma. Dan ini jaminan kesembuhannya sudah pasti ketimbang alat-alat APD dan sebaginya yang tidak menjamin kesembuhan. Semoga setelah ini Indonesia segera keluar dari pandemi corona. Kalau IDI masih gembar gembor APD, maka akan ada ratusan artikel seword yang menyerukan terapi plasma.

Begitulah kura-kura.

Referensi:

https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/20/11095801/bpom-dan-kemenkes-dukung-pengobatan-pasien-covid-19-dengan-plasma-darah

https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/jk-obat-corona-dari-plasma-darah-siap-dalam-1-2-bulan-lagi-1tFjVt6Yltr

Sumber Utama : https://seword.com/umum/yes-temuan-terapi-plasma-tim-seword-diaplikasikan-eLq2bIJequ

Jokowi Melarang Mudik, Sip Pak!! Tinggal Pelaksanaannya!!

Presiden Joko Widodo menyatakan akan melarang mudik Lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 H bagi semua warga. Sebelumnya, Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri. Jokowi juga mengatakan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada 68% masyarakat yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Jokowi menekankan angka 24% ini masih cukup tinggi.

"Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga hasil survei dari Kemenhub, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya, masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi,"

Sumber

Akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan keras untuk melarang mudik. Ini sebuah keputusan yang sangat tepat. Bayangkan saja, 2019 lalu angka pemudik mencapai 23 juta orang. Anggaplah potensi pemudik tahun ini sama dengan tahun lalu, maka 24 persen itu saja mencapai 5,5 juta jiwa!! Di suasana pandemi seperti ini mobilisasi 5,5 juta jiwa jelas bukanlah hal yang aman dan menyenangkan. Potensi mereka menularkan atau membawa virus Corona dari tempat asal ke kampung halaman jelas makin besar.

Sebetulnya arus pulang kampung sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir seiring banyaknya sektor pekerjaan yang terpaksa menghentikan operasional akibat wabah corona. Dan faktanya, sudah sering kita baca berita kasus positif covid yang berasal dari mereka yang datang dari kota besar terutama wilayah DKI Jakarta ke daerah. Masalahnya adalah, di daerah itu fasilitas kesehatan tidak sebanyak, selengkap, dan sebesar di kota-kota besar apalagi jika dibandingkan dengan DKI Jakarta. Tentu sangat mengerikan sekali kalau sampai banyak yang ketularan. Bisa kocar-kacir sumber daya medis di daerah itu dan ini sangat membahayakan.

Tapi tentu saja pernyataan Jokowi ini harus didukung dengan aturan-aturan yang mendukung. Misalnya saja pemeriksaan di pintu-pintu tol, pintu masuk penyeberangan, di airport, dan lain-lain. Ya sebisa mungkin memang diminamilisir dululah pergerakan pulang kampung ini. Pun kalau perlu didukung dari Kominfo misalnya penggratisan kuota dan biaya pulsa untuk berkomunikasi pada Hari Raya Lebaran misalnya. Jadi biarlah sehari itu rakyat Indonesia bisa berkomunikasi gratis dengan keluarganya sehingga orang tak perlu harus datang bertatap muka.

Di samping larangan itu, jelas larangan pelaksanaan takbir keliling, taraweh di masjid, penyelenggaraan sholat Ied, serta acara-acara reuni keluarga, reuni sekolahan, dan sejenisnya yang mengumpulkan massa harus dipertegas sejak awal untuk dilarang. Kalau ada kepala daerah yang bandel berilah surat peringatan. Karena yang saya dengar di Bengkulu misalnya masih ada yang mau nekat melaksanakan taraweh.

Ya ini memang bukan keputusan yang menyenangkan. Ramadhan dan Lebaran tahun ini jelas sangat terasa bedanya dibandingkan tahun lalu. Tapi ini demi kebaikan bersama. Kalau kita nggak disiplin dan tidak mengalah dulu untuk menahan diri dari kegiatan kumpul-kumpul dan pulang kampung, bisa jadi makin panjang wabah ini terjadi. Akibatnya perekonomian kita bisa makin limbung. Kalau ekonomi sudah limbung jelas efeknya akan ke mana-mana.

Kebijakan larangan mudik ini juga harus disounding penuh oleh Pemerintah. Arahkan Kominfo untuk terus menyiarkan larangan mudik baik melalui broadcast SMS, himbauan di radio, televisi, youtube, medsos, apapun ruang informasi harus dimasuki. Di sinilah sebenarnya peran Kominfo mestinya makin dimaksimalkan.

Kepala-kepala daerah juga bisa menginstruksikan camat dan lurah untuk terjun ke RT-RT, RW-RW, dukuh, dusun untuk melakukan himbauan warganya agar mencegah anggota keluarga mereka untuk mudik ke kampung halaman. Biasanya kalau yang di kampung sudah tegas untuk meminta agar jangan pulang, yang di rantau akan berpikir. Komunikasi dari tingkat bawah mulai RT, RW ke Puskesmas-Puskesmas juga harus dibuka untuk memberikan informasi kalau-kalau ada warga yang nekat tetap pulang kampung. Mereka harus didata dan dipantau kalau perlu dikarantina sajalah biar mikir ulang untuk pulang.

Memang sepertinya Ramadhan dan Lebaran tahun ini sangat berbeda, tapi hanya kedisiplinan yang akan menolong kita segera keluar dari pandemi ini.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/jokowi-melarang-mudik-sip-pak-tinggal-PabmoFM17E

Ratusan Warga Bogor Termakan Hoaks-Sembako, Semoga Nggak Jadi Kluster Baru!

Penyebar hoaks memang masih bergentayangan di negeri ini. Tak terkecuali dalam masa-masa seperti sekarang dimana pembatasan kerumuman massa diberlakukan di mana-mana. Seperti yang baru saja terjadi di Bogor, menurut lansiran Liputan6.com, dimana ada ratusan warga Bogor (entah bagaimana) begitu saja termakan hoaks pembagian sembako.

Alhasil ... ngumpul deh mereka menyerbu kantor Baznas Kabupaten Bogor pada Senin (20/4) untuk menagih sembako seperti yang diberitakan lewat pesan berantai via WhatsAppa (WA).

Imbauan agar melakukan physical distancing juga sudah tak mempan membendung warga yang berdesak-desakan ingin memperoleh sembako. Padahal, sedianya pihak Baznas sendiri sekalipun ada rencana berbagi sembako, tetapi ditujukan bagi ustad, guru ngaji, pondok pesantren, dan amil tetapi belum disalurkan.

Selain tak mengindahkan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, mereka juga seakan abai dengan fakta bahwa Kecamatan Cibinong merupakan satu dari 16 kecamatan yang sudah termasuk zona merah Covid-19. Ketua Baznas Kabupaten Bogor, Lesmana, juga menegaskan bahwa Senin kemarin tidak ada pembagian sembako untuk siapapun.

Untunglah lembaga pengelolaan zakat tersebut masih punya stok sembako sekitar 500 paket, yang akhirnya keluar juga dibagikan kepada masyarakat yang datang tak diundang tetapi termakan hoaks itu. #hadeh

Bangsa yang mudah termakan hoaks

Apakah bangsa ini mudah termakan berita palsu alias hoaks? Silakan simpulkan sendiri dari peristiwa tadi, yang menjadi peristiwa kesekian terkait hoaks yang biasanya dikirim melalui pesan berantai di media sosial melalui grup-grup WA. Cuma bermodal “tekan tombol dan teruskan” para pembuat hoaks pastinya tak mau peduli dengan dampak yang bisa dihasilkan oleh perbuatan jahat mereka itu.

Coba bayangkan sekiranya ratusan orang tadi, yang didominasi oleh emak-emak, meskipun termakan hoaks tapi kalau di lokasi nggak dapat apa-apa ... siapa dapat menjamin mereka dapat pulang dengan legowo, apalagi berkata: “Oh, kita cuma ditipu berita bohong dari WA ya? Ya udah deh. Yuk kita pulang, Kawan!”

Apakah pembuat dan penyebar hoaks tadi juga mikir soal potensi terjadinya **kluster baru Covid-19” dari hasil kumpul-kumpul dadakan tanpa mengindahkan imbauan jaga jarak dari hoaks sembako itu? Mustahil! Bisa jadi malah ketawa-ketawa melihat ada potensi tambahan jumlah pasien positif Covid-19 baru, sehingga para tenaga medis akan kerepotan dan masih ditambah kemungkinan menyalahkan pemerintah. Betul?

Kalau mereka mikir sampai ke sana, kan tentunya akan batal memproduksi atau menyebar berita hoaks ya? Cuma repotnya, lagi-lagi sebagian masyarakat di negeri kita masih mudah tertipu berita hoaks. Apalagi kalau pas lagi butuh sesuatu, mulai dari sembako, barang diskonan, hingga makanan murah. Kalau gratis? Tambah diserbu...! Logika langsung menjadi ambyar dan tak bisa berpikir sehat kalau sudah dengar kata gratis! #silakanbuktikan

Padahal, pemerintah dan aparat keamanan tak henti-hentinya meminta agar berhati-hati dengan hoaks. Selain pembuat dan penyebarnya bisa terjerat kasus hukum (ada UU ITE), seharusnya masyarakat juga belajar dari hoaks-hoaks yang selama ini sudah beredar dan menjadi viral bagi masyarakat. Lantas, apakah “kebodohan” semacam ini bisa terus dimaklumi? Tentu saja tidak! Masa’ tidak belajar dari yang selama ini sudah terjadi? 

Khawatir muncul kluster baru

Jujur saya khawatir kalau kasus “hoaks sembako” ini nantinya menjadi kluster baru untuk penyebaran Covid-19, yang tentunya akan semakin membuat pusing Ridwan Kamil dalam memerangi Covid-19 di daerah kekuasaanya itu.

Menurut data terakhir saja, per Senin (20/3) sudah ada 747 pasien positif dari Jawa Barat, nomor dua secara nasional menurut lansiran Kompas, dengan kematian 62 orang dan 56 pasien sembuh. Jangan sampai terjadi ledakan jumlah pasien positif baru deh, apalagi dengan penyebab yang sangat nggak keren ... termakan hoaks pembagian sembako!

Amit-amit dah ... jangan sampai terjadi. Berdoalah kalian warga yang kemarin berdesak-desakan demi mendapatkan sembako gratis semoga kalian tidak terkena. Namun, kalau akhirnya terkena ya ... terima saja nasib sekaligus imbas dari betapa mudahnya kalian termakan berita hoaks. Pelajaran yang rasanya akan menjadi sangat berharga dan seharusnya akan terkenang seumur hidup!

Begitulah hoaks-hoaks....

---

https://www.liputan6.com/news/read/4232180/termakan-hoaks-pembagian-sembako-ratusan-warga-bogor-berdesakan-serbu-baznas

Sumber Utama : https://seword.com/umum/ratusan-warga-bogor-termakan-hoakssembako-semoga-inoOZb5ozj

Hari Kartini, Hari E'man'sipasi Wanita

Di hari Kartini ini, saya ingin menulis sebuah sudut pandang saya tentang apa arti emansipasi wanita. Kata Pramoedya, menulis adalah sebuah keberanian. Hari ini saya mau berkisah tentang tokoh perempuan yang bernama Srintil, dari trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, Ahmad Tohari. Menulis tentang Srintil adalah menulis tentang keutuhan martabat seorang perempuan.

Srintil, pada awalnya dikenalkan sebagai bocah perempuan yang tubuhnya sangat luwes ketika ia menari. Mengetahui ada bocah perempuan punya bakat menari, tidak segan-segan tokoh masyarakat di desanya langsung mengikrarkan bahwa Srintil adalah titisan seorang ronggeng. Pasalnya, sudah dua belas tahun Dukuh Paruk kehilangan seorang ronggeng, jadi tentu saja hal ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat setempat. Kesenian Ronggeng adalah satu-satunya kebanggaan milik Dukuh Paruk. Padahal, ronggeng sebenarnya hanyalah alasan legalitas agar Srintil bisa digilir sebagai pembawa kebahagiaan selangkangan para pria.

Hidup sebagai ronggeng yang sangat belia tentu saja membuat Srintil dilema melihat pribadinya. Siapa yang tidak merasa bahagia sebagai wanita, dipuja dan diingini para pria, selain itu, sebagai seorang ronggeng iapun bisa mencicipi ketenaran dan kemewahan. Tetapi di sisi yang lain, siapa juga yang ingin menjadi seorang perempuan milik bersama? Iapun rindu dicintai oleh seorang pria yang menatapnya sebagai perempuan yang bersahaja. Srintil tetap butuh cinta. Cinta seorang pria bernama Rasus. Tetapi tentu saja Rasus juga berpikir tentang martabatnya. Masa iya seorang pria mau berpasangan dengan seorang ronggeng? Bagaimana selanjutnya kehidupan Srintil dan Rasus? nah beli aja sendiri deh bukunya....

Srintil, sama seperti kita semua para perempuan. Mengharapkan dicintai dengan sederhana oleh seorang pria, tapi apa yang didapat? Selalu yang dilihat adalah tentang martabat hidupnya. Ya begitulah.... perempuan harus sempurna dulu baru bisa dicintai seutuhnya..

Menjadi Sempurna

Aku harus bisa memasak, aku harus bisa melayani, aku harus menjaga kesucianku. Selayaknya rating bintang pada ojol, martabat dan nilai wanita dinilai begitu mudahnya hanya dengan beberapa centangan "sudah atau tidak" ia layak jadi wanita. Wanita, harus jadi sempurna dulu baru bisa dicintai. Iya, emang masih banyak pria-pria brengsek yang masih lihat perempuan kaya gitu, yang pada akhirnya terbitlah para pergerakan feminis yang "melawan pria" dan menyatakan "I can live without man". HEEYYY....... engga gitu juga kali..

Izinkan saya mengutip Nyai Ontosoroh, tokoh perempuan dari Pramoedya Ananta Toer. Kata Nyai, “Jangan sebut saya perempuan sejati jika hidup hanya berkalang lelaki. Tapi bukan berarti saya tidak butuh lelaki untuk saya cintai.”. Tidak… perempuan diciptakan bukan untuk (berpura-pura) lemah pada para lelaki. Kita diciptakan sebagai sandaran pundak bagi para lelaki itu. Tidak kebetulan pula Tuhan izinkan Hawa tercipta dari tulang rusuk yang melindungi "jantung" Adam, bukan?

Emansipasi wanita bukan berarti wanita tidak butuh pria. Dalam emansipasi ada kata "man", justru prialah yang menjadi landasan dasar kita bisa menjadi wanita super. Saya yakin perempuan tidak dapat kuat tanpa sosok para lelaki. Kekuatan kita datangnya dari belaian mereka, tatapan lembut mereka, dan dari tangan mereka yang memeluk erat pinggang kita. Perlu juga sekali-sekali kita memohon pada para lelaki itu untuk mencintai kita. Jujurlah, kita butuh kecupan mereka!

Kekuatan lainnya yang dimiliki wanita adalah tangisan. Saya selalu percaya, air mata yang jatuh dari mata kita meneriakkan doa yang paling lirih kepada sang Pencipta. Ia memang menitipkan itu pada kita, para perempuan. Ia tahu bahwa ketika kita melihat mereka yang kita cintai terluka, disanalah air mata itu melantunkan doanya.

TETAPI... Memang masih banyak perempuan diluar sana yang harus bertahan dalam sisa remahan martabat yang dimilikinya. Dibalik kain yang membalut, terdapat memar yang tidak hanya membiru tetapi juga memar hati dan jiwanya. Mungkin semalam ia harus merelakan tubuhnya terlentang pasrah dengan air mata yang sudah menggenang di sudut matanya, atau tadi pagi ada juga yang baru saja mencoba menutup tidak hanya kuping tetapi berusaha mematikan rasa di hatinya.

Masih banyak perempuan-perempuan yang berlatih untuk menorehkan senyum. Senyuman perempuan memiliki sejuta arti. Coba perhatikanlah lain kali, apakah disudut senyum itu terdapat getiran yang tertahankan atau itu hanyalah senyuman hampa? Senyuman perempuan akan menunjukkan masa pengujian hidupnya. Terkadang ada teriakan permintaan tolong dari balik senyuman itu, ada pula perempuan yang sudah lupa dan hanya menghafalkan cara menarik sudut bibir agar terlihat tersenyum.

Oleh karena itu izinkan saya menuliskan sebuah pesan yang singkat kepada kalian para pria sejati diluar sana.. Pelajarilah baik-baik pribadi perempuan-perempuan dibalik senyuman mereka, mungkin mereka perlu merasakan sapaan dan pelukan hangat untuk mengobati kehancuran hatinya atau seribu doa untuk kebisuannya.....

Sumber Utama : https://seword.com/umum/hari-kartini-hari-emansipasi-wanita-y1U7iAUKbD

Awas Jika Wanita Meradang!

Kartini remaja dipingit selama 6 tahun, bagaikan PSBB untuk wanita priyayi jaman itu. Kartini hanya tamatan SD. Meski demikian, pemikiran Kartini masuk hingga ke dalam lingkaran parlemen Belanda.

Sebenarnya mimpi Kartini bersekolah di Belanda nyaris terjadi. Sayangnya pemerintah kolonial tidak setuju. Mereka takut sikap kritis Kartini akan menimbulkan gejolak masyarakat. (baca: penguasa pribumi dan londo) Bisa-bisa timbul reformasi!

Hidup Kartini yang teramat singkat memberikan warna penting pada politik etis Belanda. Politik balas budi atas kemajuan ekonomi Belanda berkat hasil bumi daerah jajahan dan perbudakan. Politik etis ini yang mendorong lahirnya STOVIA, cikal bakal Universitas Indonesia.

Lompat ke masa kini. Istri saya mengirim artikel tentang kepemimpinan kepala negara wanita di tengah pandemi Covid-19. Menarik bagi saya mahluk berjakun yang dulu sempat bersekolah di SMA khusus pria. Membuka wawasan. Hehe.

Di Taiwan, Presiden Tsai Ing-wen langsung menetapkan inspeksi pesawat setelah beredar berita adanya virus misterius di Wuhan. Sejak awal Januari, Taiwan telah membatasi penerbangan dari dan ke China. Ing-wen segera meningkatkan produksi lokal dan impor APD.

Di akhir Januari, Taiwan memiliki stok 44 juta masker operasi, 1,9 juta masker N95 dan 1.100 ruang isolasi yang mampu mencegah kontaminasi silang antar kamar di rumah sakit. Taiwan betul-betul belajar dari pengalaman menghadapi SARS di masa lalu.

Pengumuman harian dengan pesan-pesan sederhana mampu memobilisasi masyarakat Taiwan untuk bersiap mengadapi Covid-19. Pemerintah Taiwan melakukan testing secara masif bahkan proaktif mencari penderita gangguan pernapasan.

Kerja keras pemerintahan Ing-wen berhasil menekan korban hingga 6 orang. Prestasi spektakuler ini berujung pada diusulkannya Taiwan menjadi anggota negara pengawas kesehatan dunia PBB.

Di Jerman, Kanselor Angela Merkel, dari awal sudah terobsesi dengan Rapid Test. Saat ini saja, Jerman sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas tes dari 200.000 ke 500.000 per minggu! Dengan 83 juta penduduk, Jerman memiliki tingkat kematian yang sangat rendah, jauh di bawah kebanyakan negara Eropa lainnya.

Di Selandia Baru ada Perdana Menteri Jacinda Ardern yang juga bertindak cepat. Sejauh ini hanya sekitar 9 orang yang meninggal dari 1.300 kasus. Di Finlandia, Perdana Menteri Sanna Marin yang masih berusia 34 tahun melaporkan 82 kematian dari 3.489 kasus.

Apakah ada faktor gender dari sigapnya para wanita hebat ini? Pemikiran sederhana saya begini. Wanita itu diberi karunia kandungan oleh Tuhan, tempat kehidupan manusia dimulai. Mulai dari janin hingga orok. Wanita merasakan kehidupan karena merawatnya dari awal. Kehidupan itu karunia. Kematian adalah tragedi.

Saat lulus SMA saya ingin masuk ABRI. Tetapi, tidak jadi. Kepada isteri saya pernah sesumbar kalau saya akan setuju bila anak ingin masuk dinas militer. Istri saya bilang: "NO WAY! Saya mengandung dan melahirkan dia. Bukan kamu! Saya akan sakit jiwa kalau dia meninggal tertembak."

Peniliti Robert Kastenbaum menemukan kalau wanita jauh lebih khawatir dibandingkan pria saat memikirkan kematian. Kematian membuat wanita lebih sedih ketimbang pria. Tidaklah heran saat kematian massal dalam waktu cepat mengancam, wanita lebih terpukul jiwanya ketimbang pria.

Para pemimpin negara wanita tadi menyalurkan kekhawatiran mereka melalui paket kebijakan jitu melawan Covid. Ancaman negara sama dengan serangan terhadap keluarga mereka di rumah.

Jack Zenger dan Joseph Folkman membuat penelitian tentang kepemimpinan wanita dan pria di Amerika Serikat. Responden mengakui, secara keseluruhan, wanita dinilai lebih baik dari pria dalam 5 hal. Mengambil inisiatif. Gigih. Mengembangkan diri. Bekerja keras demi prestasi. Berintegritas tinggi dan jujur.

Lebih jauh lagi, responden (pria dan wanita, proporsional) berpendapat wanita lebih efektif dalam melakukan hampir seluruh (84%) kompetensi kepemimpinan yang sering diteliti para psikolog. Gubrak!

Sangat bertolak belakang dengan kenyataan saat ini. Di pemerintahan, hanya 10 dari 152 negara dipimpin oleh perempuan. Di dunia bisnis, hanya 5% CEO perusahaan Fortune 500 adalah wanita. Keadaan ini cocok dengan hasil banyak riset bahwa pria lebih diutamakan saat menjaring calon karyawan dan memberikan promosi.

Soal rasa percaya diri, pria jauh lebih tinggi. Wanita cenderung tidak melamar posisi yang lebih tinggi kalau mereka merasa tidak memiliki kompetensi. Pria lebih pede. Premisnya, mereka bisa belajar kompetensi yang diminta nanti setelah diterima bekerja.

Bagaimana di Asia Tenggara, Indonesia? Kabar baik! Survei Grant Thornton menunjukkan 34% perusahaan di kawasan kita memberikan posisi tinggi kepada wanita. Pertumbuhan eksekutif wanita di Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia setelah Eropa Timur.

Indonesia adalah negara kedua termaju di Asia Tenggara setelah Filipina dalam memberikan posisi manajemen senior kepada wanita. Angkanya 43% dari perusahaan yang diteliti pada tahun 2018. Bandingkan dengan Jepang yang hanya 5%.

Apa motivasi eksekutif wanita? Gaji yang lebih tinggi. Sudah menjadi pengetahuan umum, wanita memang sering digaji lebih rendah dari pria. Diskriminasi selalu melahirkan semangat reformasi!

Kartini menanamkan bibit reformasi kesetaraan pria dan wanita seabad yang lalu. Sekarang wanita Indonesia menikmatinya. Pria Indonesia juga turut merasakannya.

Sri Mulyani menerbitkan Pandemic Bond demi jalannya roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat selama wabah berlangsung. Tri Rismarini di Surabaya dengan kinerja kerja yang jauh di atas pejabat daerah pada umumnya. Konsisten, ada atau tidak ada Covid.

Sementara itu di garda depan, ratusan ribu tenaga medis wanita menantang maut merawat pasien Covid. Luar biasa.

" … putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya, bagi Indonesia."

https://tirto.id/intrik-politik-orang-orang-belanda-di-belakang-perjuangan-kartini-eiee https://www.cnn.com/2020/04/14/asia/women-government-leaders-coronavirus-hnk-intl/index.html https://www.pyschologytoday.com/us/blog/the-big-questions/201009/thinking-about-death-impacts-men-and-women-differently https://hbr.org/2019/06/research-women-score-higher-than-men-in-most-leadership-skills

Sumber Utama : https://seword.com/ekonomi/awas-jika-wanita-meradang-82EYISQfi6

Kesadaran Masyarakat Rendah Soal Covid-19, Quo Vadis KEMKOMINFO?

Serba canggung dan over acting, barangkali demikian kesan yang kita peroleh dari para pejabat daerah beserta petugas lapangan, ketika menghadapi wabah Covid19, setidaknya sampai bulan ke dua penanganannya.

Jangankan untuk memahami Peraturan Pemerintah yang menjadi referensinya, bahkan untuk memahami bahwa yang diatur oleh mereka, adalah makhluk hidup, lebih-lebih memiliki seribu satu akal, tampaknya mereka tak terlalu mempersoalkannya. Yang ada di benak mereka, adalal melaksanakan tugas lapangan, terserah bagaimana detil implementasinya.

Hal yang cukup menggelikan, adalah salah satu pembicara dalam diskusi ILC TV One, yang menggambarkan, percuma saja kalau Jakarta diberlakukan PSBB, karena yang lebih penting dari penerapan itu, adalah lalulintas manusia dari dan ke luar Jakarta.

Jadi menurut sang pengusul, ketika Jakarta memberlakukan PSBB, maka seluruh kota di Indonesia seharusnya melakukan hal yang sama. Artinya kita lebih memilih Lockdown, ketimbang memberlakukan PSBB. Dia tak sadar kalau pengertian PSBB, adalah pembatasan dan bukan mengunci orang tinggal sepenuhnya di dalam kamar.

Sejak diberlakukannya pilihan PSBB, memang terasa berseliweran pendapat, yang menyebut cara itu belum cukup mengurangi penyebaran virus. Lebih lucu lagi ketika muncul gagasan untuk menghentikan beroperasinya moda angkutan umum semacam KRL. Sekali lagi, yang kita atur adalah manusia bernyawa, yang akalnya pun kita tak tahu batasnya.

Sebenarnya, yang paling mungkin dilakukan oleh para pemegang otoritas, adalah sebatas sosialisasi, titik. Adapun mempraktekkan check point, bukanlah dimaksudkan untuk melakukan pendekatan keras atau pemaksaan, melainkan hanya untuk memberi gambaran betapa seriusnya resiko yang kita hadapi.

Adapun teknik dan taktik sosialisasi, bisa saja dengan penetrasi hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah, misalnya RT dan RW. Karena yang dirasakan sangat kurang selama ini, adalah kualitas informasi yang sampai kepada masyarakat. Mereka hanya tahu ada pemberlakuan PSBB, namun ketika ditanya apa detilnya, hampir bisa dipastikan, mereka tak tahu banyak, kalau tidak bisa dikatakan tanpa pengetahuan.

Barangkali biaya sosialisasi ini, jika benar-benar dijalankan, akan jauh lebih mahal dibanding membagikan sembako bagi masyarakat kurang mampu, yang terpaksa dibatasi gerakannya. Taruhlah anggaran untuk jaring pengaman sosial seperti itu, ditangani khusus oleh Kementerian Sosial atau Dinas terkait, di sisi lain, tugas sosialisasi tentu saja harus diemban oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Lalu di manakah posisi KemKominfo selama ini? Kok sepertinya mereka lepas dari kesadaran, bahwa mereka sebenarnya harus memegang kendali paling besar. Jangan mentang-mentang semua pekerjaan sudah dibagi habis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19, sehingga mereka leluasa melenggang kangkung.

Di masa hampir semua PNS melakukan karantina mandiri, sepertinya aparat Kominfo pun turut bersembunyi di balik koridor karantina mandiri ini. Justru kini mereka harus mengambil peran, karena masyarakat terkesan dibiarkan menelan sendiri, ketika mereka dipaksa harus memahami protokol kesehatan, jangankan untuk menjalankannya, mereka bahkan jauh lebih hapal lagu dangdut, ketimbang memahami setiap tahap protokol yang berlaku.

Barangkali hanya karena kesamaan institusi dan Korp antara BNPB dengan TNI/Polri saja, sehingga yang dominan di lapangan adalah aparat dibawah institusi tersebut. Sementara, yang seharusnya berada di depan, adalah mereka yang memegang fungsi memasyarakatkan kebijakan.

Kita tidak tahu, apakah karena fungsi Kominfo telah diambilalih, sehingga mereka kini terasa menjadi macan kertas. Lalu bagaimana mereka mendapat kesempatan mengaktualisasikan diri sebagai praktisi Komunikasi?

Di sinilah kita melihat gagapnya satu institusi dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Ketika masyarakat tidak terjangkau dalam hal dituntut memahami persoalan mereka sendiri, yang dijalankan justru pendekatan keras.

Kembali ke persoalan PSBB yang sebagian pihak menghendaki diberlakukan secara nasional. Jika hal ini dilakukan, sementara masyarakat tak terlalu peduli dengan berbagai konsekwensi pelanggarannya, sekali lagi kita berhadapan dengan makhluk hidup yang memiliki akal tak terbatas.

Kalau hanya sekian individu yang dikelola, mungkin masuk akal kita melakukan pengawasannya. Namun sejauh jumlahnya ratusan juta, maka yang kita hadapi adalah persoalan ikutannya. Jadi jangan bermimpi untuk memberlakukan PSBB berskala nasional. Karena yang paling mendesak untuk dilakukan, adalah merangsang masyarakat menyadari, masalah apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi.

Dan yang paling dekat dapat kita baca, adalah kapasitas KemKominfo yang belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan untuk merekrut tenaga-tenaga relawan untuk urusan ini, rasanya akan jauh lebih efektif, ketimbang menggalang tenaga keamanan.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/kesadaran-masyarakat-rendah-soal-covid19-quo-PnKyF21BXT

Rasionalitas Demo Dengan Social Distancing

Menurut Said Iqbal, buruh berencana akan demo tanggal 30 April, jika pembahasan RUU Omnibus Law kluster Cipta Kerja dilanjutkan. Banyak “penilai” langsung menecam rencana tersebut, tanpa memberi alasan kecaman yang memadai. Kejengkelan yang emosional ditumpahkan, tendensius bahkan dengan cara yang bersifat ad hominem. Penilaian yang rasional dan proporsional menguap. Kecamlah bila ada alasan yang rasional. Kecamlah bila sudah menilainya secara proporsional.

Penulis sendiri mengecamnya, tapi dengan syarat alasan dan tidak hanya tertuju kepada buruh. “Penulis mengutuk dengan keras, jika pemikiran dalam rencana demo tersebut sengaja bermuatan politik untuk merusak kredibiltas pemerintah dengan menunggangi kondisi bencana nasional saat ini. Sebab itu adalah perbuatan biadab”. Hal ini sangat mungkin terjadi. Bisa dihubungkan dengan afiliasi politik sebagaian pemimpin serikat buruh, yang berseberangan dengan pemerintah.

Pernyataan keras untuk DPR, “Lebih biadab juga, bila pembahasan RRU tersebut sengaja diteruskan justru untuk memancing aksi buruh agar memperkeruh situasi wabah yang bertujuan membangun opini inkompetensi pemerintah. Sebab, ini adalah politik terkutuk”. Ini pun lebih memungkinkan terjadi, mengingat masih adanya dendam politik oposisi. Keduanya sangat memungkinkan bermain politik kotor dan oportunis.

Bagaimana persoalan ini harus dilihat? Jadi kita coba melihat rencana demo terkait RUU Omnibus Law-Cipta Kerja dari perspektif berimbang para pemangku kepentingan yang paling terkait (buruh dan pengusaha) dalam kerangka proses legislasi. Kecaman penulis malah makin keras, “adalah tidak berperikemanusiaan siapapun yang menunggangi proses legislasi ini hanya karena kepentingan politik pribadi yang sempit”.

Secara objektif, sejatinya keberadaan hukum ketenagakerjaan di dalamnya terdapat satu kepentingan hukum yang sangat baik yang berlaku bagi semua pihak. Baik pihak pemerintah, pengusaha, buruh dan masyarakat. Yaitu terciptanya hukum Cipta Kerja yang berkualitas yang berisi segala hak dan kewajiban semua pihak terkait. Namun faktanya, permasalahan pengusaha bahkan pemerintah dengan buruh sampai saat ini selalu tegang. Karena semua pihak belum menyadari secara tuntas bahwa hukum ketenagakerjaan tersebut adalah merupakan kepentingan bersama.

Dari argumentasi ini, dapat dikatakan bahwa ada persoalan mendasar yang sangat paradigmatik dalam upaya pembangunan hukum ketenagakerjaan. Sehingga dari aspek legal substantif, secara umum kualitas (substansi) keseluruhan hukum ketenagakerjaan masih belum mampu memenuhi kepuasan semua stakeholder secara memadai. Maka sejak dari awal proses pembentukannya pun sudah terjadi tarik-menarik, saling menekan, saling curiga satu sama lain. Pengusaha tidak mempercayai buruh, buruh mencurigai pengusaha.

Baik dari aspek regulasi maupun dari paradigma politik hukumnya, buruh memiliki persepsi bahwa mereka masih ditempatkan sebagai “sumber tenaga yang bekerja untuk ... (pihak lain)”. Sifat relasi pengusaha dengan buruh masih dipandang sebai hubungan sub-ordinatif dan kuat-lemah. Sehingga timbul kepentingan yang selalu berhadap-hadapan. Bahkan bertentangan antara pemerintah dan pengusaha versus buruh. Relasi ini membentuk dua predikat yang bersifat senjang, yaitu pemilik modal yang kuat dengan pekerja yang lemah yang diupah. Bos dengan anak buah.

Perjuangan tertinggi buruh selama ini mengidamkan adanya relasi kemitraan antara pengusaha dengan buruh. Yaitu terciptanya hubungan hukum yang setara. Pada hakekatnya memang seharusnya sejajar, sebab hubungan di antara pengusaha dengan buruh tercipta sebagai dengan sebuah perikatan. Hukum utama perikatan adalah kesetaraan antara para pihak secara hukum. Inilah sebenarnya paradigma yang ideal “buruh dengan pengusaha adalah mitra atau rekan bekerjasama sebagai pelaku ekonomi”.

Namun, dari sisi pengusaha, untuk sampai kepada paradigma ini masih sangat jauh. Pengusaha masih sangat enggan untuk berdiskusi, apalagi bersetuju dengan hal ini. Alasannya juga sangat rasional. Modal dan resiko serta tanggungjawab perusahaan ada di pundak mereka. Dari sisi inilah satu kepentingan mulai membelah diri menjadi dua, tiga atau bahkan lebih. Jika sudah ada beberapa kepentingan, maka cara pendekatan yang mendukung kepentingan pun akan dicari-cari.

DPR sebagai lembaga legislasi pun sama sekali tidak bisa dipercaya dapat berdiri netral di tengah dua kepentingan antara pengusaha dengan buruh. Bahkan DPR pun akhirnya memiliki kepentingan sempitnya tersendiri. Bukan rahasia umum, bahwa praktek mafia hukum justru dimulai sejak pembahasan sebuah undang-undang. Hasil rilis Lembaga Survey Indonesia (LSI) bahwa tingkat kepercayaan terhadap lemabag DPR sangat mengenaskan yaitu hanya 40%.

Ada kemungkinan bahwa DPR sengaja keranjingan terus membahas RUU tersebut agar terhindar dari tuntutan buruh. Dari sisi ini, tanpa melibatkan kondisi pandemi virus corona saat ini serta kemurnian perjuangan hak-hak buruh, maka secara rasional rencana demo tersebut dapat dipahami. Selain itu, bahwa proses legislasi dari sudut pandang demokrasi di dalamnya partisipasi publik (khusus pemangku kepentingan paling terkait) memiliki ruang dan tempat.

Sistem demokrasi harus melibatkan partisipasi publik, “empowered deliberative democracy”.

Artinya, DPR harus menghentikan pembahasan RUU tersebut dengan alasan yang sangat penting. Yaitu demi menampung dan menunggu masuknya aspirasi publik dalam proses legislasi. Demonstrasi adalah salah satu hak menyatakan aspirasi yang dilindungi dalam undang-undang serikat buruh. Oleh karena aspirasi tersebut terhalang karena adanya PSBB – Bencana Nasional, maka DPR sebaiknya menunggu keadaan negara berjalan normal.

Jika DPR memaksakan terus melakukan pembahasan, maka harus dicurigai ada kepentingan yang tidak baik di dalamnya. Sekaligus memperkuat tuduhan selama ini bahwa DPR jelas tidak memiliki sensitititas atas krisis wabah saat ini. Meski giliran minta rapid test paling heboh. Ironisnya, pada saat kampanye, mereka ada di mana-mana untuk memulung suara. Tapi pada saat wabah sama sekali tidak terlihat. Tak satu umbul-umbul pun atau baliho muncul, ya sekedar untuk memberi dukungan agar taat social distancing misalnya. Rakyat permanen jadi objek kebohongan.

Lagi pula, konsep stay and work from home, bisa dimanfaatkan oleh para DPR untuk menganalisa RUU tersebut lebih mendalam dan lebih menyeluruh.

Manfaatkan waktu konsep stay at home ini untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang berkualitas. Mengingat selama ini sangat banyak UU yang asal jadi dan tidak bermutu hingga, Mahkamah Konstitusi sangat sibuk mengurusi uji materi undang-undang. DPR seharusnya sangat malu. Sejak adanya MK berdiri tahun 2003-2018, ada 1.189 perkara yang diujimateri. Sebanyak 257 perkara justru dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, https://m.hukumonline.com tanggal 14 Januari 2019.

Jika pun DPR ngotot melakukan pembahasan RUU, sebaiknya buruh tetap tidak melakukan demo. Demi kepentingan umum, pertimbangan urgensi dan alasan rasional. Orang yang masih waras harus juga mampu menimbang tingkat urgensi antara tuntutan demo dengan kondisi wabahnya.

Memperjuangkan kepentingan hukum melalui peraturan perundang-undangan itu adalah hak buruh. Tetapi perjuangan buruh juga mesti mempertimbangkan situasi, kepentingan orang lain dan kondisi umum negara secara menyeluruh. Para buruh juga harus menyadari, ada kalanya semua kepentingan sederajat. Artinya, kepentingan buruh tidak lebih berharga dan lebih penting dari keadaan negara dan keselamatan orang lain. Rencana demo ini berbahaya bagi pendemo dan membahayakan orang lain. Jika ada di antara pendemo yang sudah terpapar virus corona, bisa kita bayangkan bagaimana dasyatnya penularan yang akan terjadi.

Ada irrasionalitas dari pernyataan Said Iqbal, yang mengatakan bahwa demo akan diikuti dengan 50.000 buruh, dengan tetap melakukan phisical distancing. Penulis tidak bisa membayangkan, dengan 50 ribu orang berdemo yang akan dilakukan di gedung DPR dengan luas area 80.000 meter persegi. Jarak aman phisical distancing 1,5 meter phisical distancing.

Penulis justru merasa tidak waras untuk menghitungnya. Said Iqbal mungkin perlu mempersiapkan pengaman jarak seperti gambar di awal tulisan ini, yang diambil dari, https://m.liputan6.com tanggal 25 Maret 2020.

Jarak aman dalam kebijakan phisical distancing harus mengacu pada ketetapan Pembatsan Sosial Berskala Besar. Yaitu larangan untuk berkumpul lebih dari 5 orang apalagi ramai-ramai, meskipun itu berjarak aman. Para buruh mesti taat akan aturan ini. Karena kepentingan buruh ada, kepentingan pihak lain juga ada. Sama-sama penting, maka harus sama-sama taat.

Perjuangan dengan cara menjaga jarak (social distancing) itu lebih urgen bagi kepentingan yang jauh lebih besar dan penting daripada demo saat ini.

Jalan tengah yang terbaik tentu saja DPR sebaiknya menunda pembahasan RUU tersebut. Sebab menunda hanya membuatnya terlambat. Saat ini pencegahan penyebaran Covid-19, jauh lebih penting dengan pembahasan RUU. Pemerintah sebagai badan publik harus mampu menegakkan aturan soal PSBB secara tegas, tanpa pandang bulu. "Dura lex, sed lex" artinya hukum memang keras, tetapi itulah hukum. 

Sumber Utama : https://seword.com/umum/rasionalitas-demo-dengan-social-distancing-QXYel9nLNS

Peduli Kepada Isu Mafia itu Bagus, Tapi Wabah yang Belum Terkendali Jauh lebih Penting

Fokus kita adalah melawan Covid-19, jika ada pihak yang berusaha mengalihkan isu wabah ini menjadi cerita yang berbeda, biarkan mereka saja yang merenungkannya. Publik tidak perlu digiring lebih dalam untuk membuat mereka lebih pusing. Untuk membiayai hidup selama kehilangan pekerjaan saja, rakyat sangat berat merasakannya. Dan jika mereka menambahkan beban yang tak terlalu penting itu bagi kalangan bawah, yang terasa hanyalah cerita kosong, yang tak ada kaitannya dengan hajat mereka.

Urusan mafia alkes dan obat, sudah ditangani oleh mereka yang berkompeten di bidangnya, kita hanya cukup menyampaikan apresiasi kepada Menteri BUMN, yang telah menaruh perhatian besar tentang ini. Sudah cukup bagi yang lainnya mengetahui sekedarnya. Fokus kita lagi-lagi adalah mendorong masyarakat untuk selalu perhatikan kesehatan lingkungannya. Jangan lupa sesering mungkin cuci tangan pakai sabun, just enough.

Namun bagi sebagian kalangan, terutama yang menyukai isu liar, tampaknya ada hal yang lebih menarik ketimbang wabah itu sendiri. Hal yang lebih penting itu adalah mengolok-olok instansi pemerintah, yang mereka angkat menjadi pihak paling bertanggungjawab atas merebaknya isu mafia ini. Lebih-lebih pihak yang diduga melakukan tindak pidana adalah oknum pejabat yang dibantu swasta.

Sekali lagi, kita boleh saja mengikuti berita seperti itu hanya sekedarnya, tapi ingat bahwa situasi sekarang, bukanlah saat yang tepat untuk selalu meniup-niupkan berita yang belum tentu akurasinya terjaga. Ingat pula, kini semua pihak bisa mengangkat isu apapun yang dikait-kaitkan dengan wabah Corona, maka kita perlu memegang satu prinsip, yakni kehati-hatian, jangan sampai isu yang belum jelas ini menjadi senjata yang mengarah kepada pemerintah.

Untuk menciptakan kondisi yang cukup kondusif, agar perhatian pemerintah tidak terbagi, kita perlu semakin mendorong masyarakat tetap berada di koridor yang telah ditetapkan, jaga kesehatan mereka, jaga kesehatan lingkungan dan kerabat mereka, dengan cara mengikuti protokol kesehatan.

Yang justru lebih penting untuk kita perhatikan, adalah siapa-siapa yang seharusnya mengambil peran sesuai tupoksinya, namun sejauh ini mereka hanya berjalan mencari panggung. Pihak itulah yang harus dicubit sebisa mungkin, isu yang sangat mendesak untuk dipikirkan bersama. Bagaimana masyarakat kelas bawah dipastikan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok yang cukup. Ingat saja, mereka tidak leluasa mencari nafkah, yang bahkan ketika situasi normal pun, mereka bersusah payah mendapatkan sesuap nasi, lalu bagaimana jika situasinya kini menjadi semakin berat dan darurat?

Kehadiran negara benar-benar harus dirasakan oleh kalangan yang satu ini, namun lagi-lagi harus ada yang mengawasi pihak yang memiliki otoritas sebagai pemasok logistik. Jangan sampai pihak ini mengabaikan kewajiban dan tanggungjawabnya. Siapa yang paling depan harus mengawasi mereka? Tentu saja counter part mereka sendiri, yang berfungsi melakukan pengawasan melekat.

Namun jika fungsi itu ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, pastikan masyarakat yang menjadi sasarannya selalu bisa diakses, agar mereka bisa memberikan konfirmasi tentang hak-hak mereka, apakah sudah terpenuhi atau justru ditelantarkan.

Rasanya kita tidak mendesak untuk membicarakan hal-hal yang prioritasnya di bawah, selain menyelamatkan masyarakat luas. Jangan salah, kalangan bawah yang ketika di tempat perantauannya tidak mendapatkan kemudahan mengakses logistik dan kebutuhan pokok, mereka akan nekat pergi ke kampung halaman. Sementara jika hal itu mereka lakukan, situasi justru akan semakin buruk. Ada konsekwensi dan resiko yang mereka sendiri tak menyadarinya.

Seharusnya ada semacam alert system, yakni untuk memberikan peringatan kepada sesiapa yang nekat akan melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggalnya sekarang, mereka dipastikan tidak mendapat pasokan logistik apapun, termasuk oleh pemerindah daerah yang menjadi tempat tujuan mereka.

Jadi harus diyakinkan kepada mereka, agar lebih nyaman untuk tidak mudik, karena di tempat tinggalnya mendapat jaminan logistik yang selalu siap, karena kondisi darurat seperti ini, yang bertanggungjawab atas perut mereka, adalah pemilik otoritas wilayah.

Namun tidak terbatas sampai di sana, karena bukan hanya kalangan bawah yang merasakan krisis. Kini mulai bergeser pula kalangan menengah, yang saldo rekeningnya mulai menipis. Mereka mulai merasakan gap antara pendapatan dengan pengeluaran, jadi pastikan pula mereka lebih nyaman tetap melakukan karantina mandiri.

Dan untuk mengkompensasi pasokan yang dijamin itu, pemerintah harus tegas memastikan mereka tidak pergi ke mana-mana, dan stay at home adalah cara yang paling mungkin bagi mereka.

Dengan lebih fokus kepada masalah mendasar, yakni mencegah semakin meluasnya wabah, bukan berarti kita mengabaikan pengusutan isu mafia yang sedang merebak. Namun lagi-lagi kita harus mendorong, bahwa baik pihak yang berwenang maupun media yang mengerubunginya, tidak boleh mengumbar informasi liar itu, sehingga masyarakat luas justru akan lebih tertarik mengalihkan perhatiannya kepada isu besar namun tak ada kaitannya dengan hajat mereka, ketimbang memperhatikan urusan mereka sendiri.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/peduli-kepada-isu-mafia-itu-bagus-tapi-wabah-yang-vVAhuPWVag

Terapi Plasma, Kunci Iran Tekan Angka Kematian akibat Virus Corona Kompas.com - 19/04/2020, 08:23 WIB

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terapi Plasma, Kunci Iran Tekan Angka Kematian akibat Virus Corona", https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/082300365/terapi-plasma-kunci-iran-tekan-angka-kematian-akibat-virus-corona?page=all.
Penulis : Nur Rohmi Aida
Editor : Virdita Rizki Ratriani

Terapi Plasma, Kunci Republik Islam Iran Tekan Angka Kematian akibat Virus Corona 

Kompas.com - 19/04/2020,

Penulis Nur Rohmi Aida | Editor Virdita Rizki Ratriani 

KOMPAS.com – Iran menjadi negara dengan jumlah kasus virus corona terbanyak ke delapan di dunia. Setidaknya sampai dengan hari ini kasus di Iran telah mencapai 80.868 kasus, dan 5.031 kematian. Sementara, sebanyak 55.987 orang di negara ini berhasil sembuh dari virus corona. Adapun jumlah kematian baru akibat virus corona di Iran terus memperlihatkan tren penurunan. 

Melansir dari Al Monitor salah satu dari beberapa prosedur perawatan yang dicoba di Iran yang dinilai berhasil adalah terapi menggunakan plasma darah. 

Terapi ini disebut meningkatkan tingkat pemulihan di unit perawatan intensif sebesar 40 persen. 

Terapi plasma darah didapatkan dari sumbangan plasma darah oleh mereka yang telah sembuh kepada seseorang yang tengah kritis. “Kami memulai terapi plasma sekitar 40 hari yang lalu dan hingga saat ini, 300 orang telah menyumbangkan plasma darah mereka, dan hasilnya adalah penurunan 40 persen dalam jumlah kematian akibat virus corona,” kata Dr. Hassan Abolqasemi yang memimpin proyek terapi plasma sebagaimana dikutip dari Tehrantimes, Selasa (14/4/2020). 

Efektif terhadap pengobatan SARS, MERS, dan ebola 

Menurutnya, terapi plasma telah terbukti efektif dalam pengobatan penyakit lain seperti SARS, MERS, dan ebola meskipun Hasan mengatakan, organisasi internasional belum memberikan sudut pandangnya terkait dengan ini. “Amerika Serikat mulai mengerjakan terapi plasma tiga minggu setelah kami. Belakangan, Perancis, Jerman, Belanda, dan beberapa negara Eropa lainnya memulai pekerjaan dan meminta kami untuk berbagi pengalaman. ” terang dia. Sebelumnya, pada 11 April 2020, Nasser Riahi seorang Ketua Dewan Kamar Dagang Iran mengatakan bahwa pengujian Iran atas penggunaan terapi plasma pada 200 pasien telah selesai.  Ia juga mengatakan, kemungkinan metode tersebut akan digunakan dalam skala besar untuk mengobati mereka yang terinfeksi. "Mentalitas kami adalah injeksi plasma tidak akan membahayakan pasien dan metode ini selalu digunakan untuk meningkatkan volume darah," ujarnya sebagaimana dikutip dari IFPNews. Ia menerangkan saat ini pihaknya tengah mengusulkan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait apa saja efek terapi dan pasien kondisi mana yang lebih baik mendapatkan terapi apakah saat kondisi buruk, atau baru awal sakit. Serta terkait efek untuk mengendalikan demam, sesak napas maupun gejala klinis lain. 

Telah diuji pada 200 pasien 

Ia menceritakan, saat pembuatan proyek ini tiga ahli hematologi membentuk kelompok bersama puluhan peneliti, dokter umum, dokter klinis terapis, perawat ahli ilmu laboratorium dan perusahaan yang bekerja di bidang plasma. Para peneliti tersebut kemudian melakukan kontak dengan berbagai organisasi internasional, untuk kemudian menyusun protokol penggunaan terapi plasma Mengutip dari IFPnews, terapi plasma ini telah diujikan pada 200 pasien dan penelitian kepada seluruh pasien tersebut telah selesai dengan hasil yang menggembirakan. "Pemulihan beberapa pasien yang dalam kondisi buruk seperti keajaiban dan yang lain yang tidak dalam kondisi sangat buruk telah pulih juga," catat Riahi. 

 Sepanjang April 2020 Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa metode plasma memiliki efek positif yang terbukti dengan efek samping yang masih dapat diterima. “Yang penting adalah bahwa tingkat antibodi pada pasien yang pulih tetap tinggi begitu lama, dan tingkat antibodi dalam plasma ini memiliki efek terapeutik," tambah dia. Selain itu, tidak lebih dari sekali seminggu dan tidak lebih dari 500 hingga 600 cc plasma harus diambil dari pasien yang pulih. "Tentu saja, lebih dari satu suntikan mungkin diperlukan selama perawatan,' ungkap dia. 

Negara pertama gunakan terapi plasma darah 

Riahi mengatakan, tim klinis Iran yang mengembangkan metode perawatan telah berbagi pengalaman kepada negara lain termasuk Italia, Jerman dan Perancis yang juga memiliki banyak kasus. Menurut dia, dalam beberapa minggu terakhir, beberapa universitas ilmu kedokteran menerima izin untuk melakukan penelitian tentang terapi plasma, yang akan mengirimkan anggota staf dari berbagai negara. "Jadi, kami akan meminta mereka untuk bergabung dengan kami, dan terlibat dalam proses implementasi serta perawatan alih-alih menghabiskan waktu dan uang untuk melakukan penelitian, ”kata dia. 

Lebih lanjut Riahi mengatakan bahwa Iran adalah negara pertama yang menggunakan terapi plasma termasuk sebelum AS. Pernyataan itu ia katakan usai beberapa media melaporkan pengobatan ini muncul di Barat usai AS melakukan penelitian. “Saya harus mengatakan bahwa keajaiban ini telah muncul di Timur dan di Iran," ujar dia. Ia mengatakan protokol terapi plasma di Iran siap pada 24 Februari 2020. 

Sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat ( FDA ) menerbitkan protokol untuk metode perawatan ini pada dua minggu yang lalu "Amerika Serikat baru-baru ini mengambil sampel plasma pertama. Sementara, di Iran, proses menyuntikkan plasma ke 200 pasien telah berakhir," katanya. Ia juga mengatakan, sebelum Iran, hanya China yang melakukan terapi ini. Meski demikian, kegiatannya tidak lengkap dan tanpa penelitian yang konsisten serta tidak disertai dengan adanya laporan penelitian.

Ilustrasi Iran, bendera Iran Lihat Foto Ilustrasi Iran, bendera Iran(Shutterstock)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terapi Plasma, Kunci Iran Tekan Angka Kematian akibat Virus Corona", https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/082300365/terapi-plasma-kunci-iran-tekan-angka-kematian-akibat-virus-corona?page=all.
Penulis : Nur Rohmi Aida
Editor : Virdita Rizki Ratriani

Ilustrasi Iran, bendera Iran(Shutterstock)
Sumber Berita : https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/082300365/terapi-plasma-kunci-iran-tekan-angka-kematian-akibat-virus-corona?page=all

Rahasia Sukses Republik Islam Iran Lawan Virus Corona, Begini Caranya...

15 April 2020 03:16 

 

GenPI.co - Wabah virus corona (covid-19) sempat membuat Iran kalang kabut dan mati suri. Saat ini, lebih dari 4.500 warganya meninggal dunia akibat virus mematikan itu.

Akan tetapi, Negeri Para Mullah ini akhirnya mampu mengerem laju angka kematian, akibat virus ganas tersebut dengan penggunaan terapi plasma.
Di mana, para ahli di Iran menggunakan terapi plasma untuk membantu pemulihan pasien covid-19. menurut laman Tehran Times.
"Kami memulai terapi plasma sekitar empat puluh hari lalu dan hingga saat ini 300 orang telah mendonorkan plasma darah mereka. Hasilnya adalah penurunan 40 persen jumlah kematian akibat virus corona," ungkap Dr. Hassan Abolqasemi yang memimpin program penyembuhan melalui metode tersebut.
Menurut Hassan, bahwa hal ini merupakan fakta ketika Iran menghadapi wabah virus corona tak seorang pun siap menanggulanginya. 
"Amerika Serikat mulai melakukan terapi plasma tiga minggu setelah kami. Kemudian Prancis, Jerman, Belanda dan beberapa negara Eropa mulai melakukannya dan meminta kami membagikan pengalaman kami," katanya.
Sementara itu, Turki merupakan salah satu negara yang mengakui keberhasilan Iran. Meskipun Iran tengah menghadapi embargo dan sanksi internasional, ternyata Negeri Para Mullah ini dianggap cukup berhasil menangani wabah virus corona.
Pekan lalu, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar menghubungi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Iran Mayor Jenderal Mohammad Baqeri. 
Dalam pembicaraan per telepon itu Hulusi mengucapkan selamat atas keberhasilan Iran memerangi pandemi virus corona.
Tak hanya itu saja, Hulusi pun juga menyampaikan informasi tentang persebaran virus corona di Turki dan langkah-langkah penanggulangannya, termasuk yang melibatkan angkatan bersenjata. 
Maka dari itu, Hulusi juga menyerukan pertukaran pengalaman tentang keberhasilan di bidang ilmu pengetahuan, keahlian dan pelaksanaan lapangan antara angkatan bersenjata kedua negara.
Sementara, KSAD Iran Baqeri menjelaskan situasi tentang wabah virus corona serta cara mengatasinya. Menurutnya, Iran yang menghadapi sanksi ekonomi dan embargo obat-obatan oleh Amerika Serikat justru mampu mencapai prestasi luar biasa dalam memerangi virus baru tersebut.
Dalam penjelasannya, prestasi itu berkat upaya Iran meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya di bidang kesehatan dan perawatan, serta buah kerja keras para tenaga medis dan pasukan bersenjata yang efektif.(*)

Iran Berhasil Kendalikan Wabah Virus Corona - ilustrasi (Foto: Reuters)

Sumber Berita : https://www.genpi.co/internasional/43503/rahasia-sukses-iran-lawan-virus-corona-begini-caranya?page=3

Bantah Klaim Washington,WHO: Sejak Awal AS Miliki Akses ke Informasi Soal Corona

 Washington,LiputanIslam.com-Direktur WHO menanggapi kritik dan tudingan Pemerintah AS terhadap lembaganya. Tedros Adanom menyatakan, Washington sejak hari pertama sudah mengetahui hal-hal terkait penyebaran virus Corona di Wuhan.
“Sejak hari pertama, kami sudah memperingatkan bahwa (Corona) ini adalah iblis yang mesti diperangi semua pihak,”kata Adhanom, seperti dilansir Reuters.
Virus baru Corona, yang kini dinamai SARS-2, pertama kali muncul akhir tahun lalu di Wuhan, China. Setelah menginfeksi sedikitnya 2,4 juta orang dan menewaskan 165 ribu orang di seluruh dunia, kini Corona menjadi pandemi dan krisis global.
Dalam jumpa persnya, Adhanom membenarkan keberadaan para pakar AS di WHO.
Sekelompok pakar dan spesialis AS yang berada di markas WHO memberikan laporan langsung kepada pemerintah AS. Keberadaan para spesialis dan pakar dari negara-negara lain di WHO bukan hal aneh, karena banyak negara yang juga mengutus pakarnya ke lembaga ini.
WHO mengumumkan, sebanyak 15 pegawai Pusat Pencegahan dan Pembasmian Penyakit AS (CDC) bekerjasama dengan pihaknya.
“Keberadaan pegawai CDC menunjukkan bahwa sejak awal kami tidak menyembunyikan apa pun dari AS, sebab mereka adalah orang-orang Amerika yang bekerja dengan kami,”kata Adhanom.
Baru-baru ini Trump membekukan bantuan dana AS untuk WHO. Dia mencap WHO tidak kompeten dalam menangani pandemi Corona, juga menudingnya tidak transparan terkait pusat penyebaran awal Corona di Wuhan. (af/alalam)
Baca Juga:
Keputusan Trump Hentikan Bantuan ke WHO Menuai Protes Global
Militan Dukungan UEA Curi Bantuan Medis WHO di Aden-Yaman

Sumber Berita : https://liputanislam.com/internasional/bantah-klaim-washingtonwho-sejak-awal-as-miliki-akses-ke-informasi-soal-corona/

Harga Minyak Dunia Terjun Bebas ke Level Terendah Selama 2 Dasawarsa

Amerika Serikat – Harga minyak anjlok ke posisi terendah selama lebih dari dua dasawarsa pada Hari Senin (20/04), karena para pedagang semakin khawatir bahwa fasilitas penyimpanan sudah mencapai batas mereka, sementara tanda-tanda bahwa virus corona mungkin telah memuncak di Eropa dan Amerika Serikat, tidak dapat membantu ekuitas Asia memperluas kemajuan baru-baru ini.
Patokan minyak mentah AS, West Texas Intermediate, sempat anjlok hampir 20 persen menjadi di bawah 14,50 dolar, terendah sejak 1999, karena stok terus bertambah dan jatuhnya permintaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Analis mengatakan perjanjian bulan ini antara para produsen top dunia untuk memangkas produksi sebesar 10 juta barel per hari hanya berdampak kecil pada krisis minyak karena lockdown dan pembatasan perjalanan yang membuat miliaran orang hanya tinggal di rumah.

WTI terpukul sangat keras karena fasilitas penyimpanan utama AS di Cushing, Oklahoma, terlalu penuh, dengan analis Konsultan Trifecta, Sukrit Vijayakar, mengatakan bahwa kilang tidak memproses minyak mentah dengan cukup cepat.

“Ada juga banyak pasokan dari Timur Tengah yang tak memiliki pembeli karena “biaya pengiriman tinggi,” katanya kepada AFP.

“Saya pikir kita akan melihat tes dari posisi terendah 1998 di 11 dolar kini atau nanti,” ujar analis pasar senior OANDA, Jeffrey Halley, kepada AFP.

Dan Stephen Innes dari AxiCorp menambahkan bahwa ada penimbunan dimana-mana karena tidak ada yang … menginginkan pengiriman minyak, sementara fasilitas penyimpanan Cushing mengisi setiap menit.

“Tidak butuh waktu lama bagi pasar untuk menyadari bahwa kesepakatan OPEC + tidak akan, dalam bentuknya yang sekarang, cukup untuk menyeimbangkan pasar minyak.”

Pasar saham sebagian besar lebih rendah meskipun pemerintah mulai mempertimbangkan bagaimana dan kapan untuk melonggarkan lockdown yang telah melumpuhkan ekonomi global.

Italia, Spanyol, Prancis, dan Inggris melaporkan penurunan angka kematian setiap hari dan laju infeksi yang melambat, sementara Jerman mulai mengizinkan beberapa toko dibuka kembali dan Norwegia memulai kembali pembibitan. (ARN)

Harga Minyak Anjlok

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2020/04/harga-minyak-dunia-terjun-bebas-ke-level-terendah-selama-2-dasawarsa/

Rudi S Kamri, Perjuangan Kartini: Kebebasan Pikiran dan Kesetaraan Peran, Bukan Pakaian

Posted on Apr 21, 2020 by Arrahmahnews

Jakarta – 21 April kita peringati bersama sebagai hari Kartini, sosok wanita priyayi yang mendobrak emansipasi wanita di Indonesia.

Raden Adjeng Kartini (lahir di Jepara, Hindia Belanda, 21 April 1879- meninggal di Rembang, 17 September 1904 pada umut 25 tahun) atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan Pahlawan Nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi.

Baca Juga:

• Kartini Pendobrak Emansipasi Wanita Nusantara
• Kartini, Wanita dan Globalisasi

Salah satu pegiat medsos Rudi S Kamri dalam akun Facebooknya menulis “Perjuangan Kartini: Kebebasan Pikiran dan Kesetaraan Peran, Bukan Pakaian”, mari kita bayangkan, kira-kira apa yang dipikirkan RA Kartini ‘di atas sana’, saat persepsi sebagian perempuan Indonesia dan bahkan Pemerintah selama ini hanya menyederhanakan peringatan hari Kartini dengan upacara seremonial kaum perempuan yang sekedar berdandan cantik dan berkebaya?

Peringatan hari Kartini kita tahu tidak identik dengan hari berkebaya nasional. Memperingati kelahiran dan perjuangan Kartini seharusnya bukan sekedar melakukan gerakan artifisial semata. Namun hakekatnya adalah merenungkan, memperingati dan mensyukuri hasil perjuangan Kartini.

Cita-cita besar Kartini, bukan sekedar perempuan bisa meraih deretan gelar pendidikan atau tingginya jabatan. Bukan juga sekedar perempuan berbusana luwes kebaya. Tapi Kartini menginginkan kaum perempuan membebaskan diri dari belenggu dominasi kekuasaan laki-laki serta mempunyai hak dan ruang kesetaraan peran untuk menentukan arah dan tujuan perjalanan masa depan dirinya, keluarganya dan bangsanya.

Baca Juga:

• Opini: Berapa Banyak Dosa yang Diperbuat Atas Nama Agama?
• Sindiran Pedas Ahmad Zainul Muttaqin Tentang Isu Cut Meutia Tak Berhijab

Mimpi seorang Kartini, Perempuan Indonesia menjadi tangguh, mandiri dan mampu berperan membuka pintu cakrawala pemikiran dan memberi bekal bagi generasi anak bangsa dengan balutan cinta dan doa. Namun tetap lurus dan tawadu’ dalam kodratnya. Tanpa harus selalu tampil di depan, tanpa harus meminta pengakuan, tanpa mengharap pujian. Karena itulah hakekat keikhlasan dalam menjalankan kesetaraan peran.

Semoga semangat dan tata nilai perjuangan Kartini tetap menjadi roh perjalanan perempuan Indonesia di dalam peran dan profesi apapun. Dan kita berharap perempuan Indonesia memahami bahwa hakekat perjuangan Kartini itu adalah kebebasan pikiran dan kesetaraan peran bukan sekedar pakaian.

Hal penting lain yang perlu kita catat, bahwa ternyata untuk mendapatkan hak kesetaraan dan kebebasan pikiran itu perlu perjuangan. Dan Kartini telah berhasil membuktikan. Selamat mensyukuri perjuangan Kartini, sahabat perempuan Indonesia. (ARN)

Foto Raden Ajeng Kartini

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2020/04/rudi-s-kamri-perjuangan-kartini-kebebasan-pikiran-dan-kesetaraan-peran-bukan-pakaian/

Eko Kuntadhi: Perppu Jokowi Buyarkan Mimpi Para “Mafia” Anggaran

Jakarta – Perppu No1/2020. Isinya tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19. Perppu itu ditandatangani tanggal 30 Maret 2020 buyarkan mimpi para “mafia” anggaran, seperti dijelaskan oleh Eko Kuntadhi.

Tiba-tiba di timeline Twitter ada tagar berbunyi #ImpeachmentJokowi. Tentu saja para pemainnya di media sosial dia-dia juga. Semacam pasukan sisa-sisa Pilpres kemarin.

Baca Juga:

• Kado Presiden Jokowi kepada UMKM: Kredit Mudah dan Bebas Pajak
• Presiden Jokowi Izinkan Ekspor Alat-alat Medis untuk Penanganan Covid-19

Awalnya adalah krisis yang membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya itu, juga butuh realokasi dan refocusing pendanaan pemerintah. Persoalannya, dalam kondisi normal, persoalan budget ini memang harus sama-sama disepakati oleh DPR. Tapi kalau nunggu DPR bersidang dulu, keluarkan aturan untuk mengganti UU APBN sebelumnya, bisa dibayangkan memakan waktu berapa lama.

Presiden harus berpikir cepat. Wabah sudah di depan mata. Krisis sudah membayang. Kita tidak bisa menjalankan kebijakan dengan asumsi suasana normal. Wong, Covid-19 memang membuat semuanya porak poranda.

Lalu Presiden mengeluarkan Perppu No1/2020. Isinya tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19. Perppu itu ditandatangani tanggal 30 Maret 2020.

Dengan Perppu No. 1/2020 itu, Presiden memberi keleluasaan kepada para pengatur kebijakan di sektor keuangan untuk secepatnya melaksanakan program yang tujuannya untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis.

Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk memutar otak, bagaimana merancang kembali pos-pos pengeluaran yang difokuskan untuk mengantisipasi wabah ini.

Bukan hanya keleluasaan, tetapi juga tindakan menghadapi krisis ini, sepanjang dilakukan dengan niat baik, tidak bisa dikatakan kejahatan. Sebab akan banyak langkah taktis yang secepatnya harus dilakukan. Gak ada lagi waktu menunggu. Ini bukan suasana normal. Ini suasana krisis.

Pemerintah harus secepatnya membeli alat kesehatan yang dibutuhkan tim medis. Kita harus membeli reagen dan alat PCR untuk laboratorium pengujian sampel pasian. Kita harus membangun RS rujukan secepat kilat. Ketika kebijakan PSBB diterapkan, pemerintah juga harus menyiapkan jarring pengaman sosial buat masyarakat.

Baca Juga:

• Tak Ingin Rakyat Susah, Jokowi Minta Semua Bantuan Segera Disalurkan
• Jokowi Gratiskan Listrik Selama 3 Bulan untuk Warga Miskin

Stimulus ekonomi juga harus dikejar secepatnya. Pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran listrik bagi kelas bawah. Membagikan paket sembako dan uang. Memberi subsidi bunga bagi industri yang kepayahan menghadapi krisis. Menahan jangan sampai banyak terjadi PHK.

Pemerintah daerah diminta untuk melakukan refocusing APBD-nya. Tidak bisa lagi berjalan seperti biasa. Singkatnya, semua sumber daya keuangan yang memungkinkan, harus difokuskan untuk menangani krisis. Iya, sebab saat ini yang terjadi bukan suasana biasa. Krisis harus secepatnya ditangani.

Baik krisis karena wabah virus maupun krisis system keuangan. Semuanya butuh biaya. Butuh duit. Jadi budget yang tadinya dialokasikan buat yang lain, harus ditarik dulu.

Ibarat dalam satu keluarga. Ada budget buat rekreasi, ada budget buat tabungan, ada budget buat beli HP. Eh, tetiba ayahnya sakit keras. Butuh biaya pengobatan. Keluarga yang normal pasti merelakan budget-budget yang telah disepakati itu untuk biaya pengobatan. Kalau nunggu rapat keluarga dulu, bisa mokat tuh bokap.

Nah, begitupun Perppu No. 1/2020 ini. Lahir dari kondisi tidak normal. Semua butuh penanganan cepat. Misalnya saja, untuk mengamankan perut rakyat di tengah suasana physical distancing itu, harus dianggarkan dengan cepat. Dikeluarkan secepatnya agar rakyat gak kelaparan. Duitnya dari mana? Diambil dari pos-pos kegiatan lain.

Pos-pos kegiatan itu dulu memang disepakati dengan DPR. Sekarang pos-pos tersebut harus direalokasi. Tapi kita tidak punya cukup waktu untuk membahasnya lagi. Nunggu DPR bersidang. Nunggu bargaining politik dan sebagainya. Kelamaan.

Di tengah krisis ini, bukan hanya waktu adalah uang. Tetapi waktu adalah nyawa. Semakin berlama-lama, akan semakin banya nyawa rakyat bertumbangan.

Tapi, inilah sialnya kita. Biasanya pos-pos normal dalam APBN atau APBD mengandung banyak kepentingan. Sudah jadi rahasia umum para politisi berkepentingan terhadap setiap pos pembiayaan tersebut. Duit digelontorkan untuk proyek apa, dan siapa politisi yang mengawal. Istilah ijon proyek yang dibiayai APBN atau APBD bukan sesuatu yang asing.

Baca Juga:

• #DennySiregar dan Jurus ‘Mabuk’ Jokowi Pusingkan Lawan dan Kawan
• Wahyu Sutono: 9 Jurus Jitu Pemerintah Hadapi Covid-19

Mereka tentu marah ketika Presiden dengan sigap mengeluarkan Perppu yang memporakporandakan semua rencana pengeluaran itu. Politisi yang tadinya capek-capek membahas anggaran lalu bermimpi keciptaran, gegara kondisi ini buyar semua mimpinya. Sebab semua duit harus difokuskan untuk rakyat. Proyek yang gak penting ditunda dulu.

Itulah yang melahirkan sikap sebagian politisi untuk menggugat Perppu No. 1/2020 ini. Mereka merasa wewenangnya dilangkahi. Karena ketika membahas anggaran, Presiden memakai jalur cepat. Dengan Perppu. Bukan dengan mekanisme UU biasa.

Sekarang sebagian politisi itu mulai memainkan isu Presiden Jokowi harus impeachment. Harus diturunkan dari jabatannya. Sebab Presiden mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Menyelamatkan perut rakyat Indonesia.

Langkah itu diambil Presiden, dengan mengorbankan mimpi-mimpi basah politisi yang tadinya mungkin sudah ngiler dengan fee proyek. “Rakyat mati terkena wabah atau kelaparan karena ekonomi terdampak, terserah saja. Emang gue pikirin. Yang penting kalau soal budget, ngomong dulu sama gue. Ada jatah gue disitu,” mungkin begitu pikiran mereka.

“Mas, memang bila kita kaji lebih jauh. Dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista, ho ho ho…,” kata Abu Kumkum, lirih. (ARN)

Cuitan Twitter kangdede78

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2020/04/eko-kuntadhi-perppu-jokowi-buyarkan-mimpi-para-mafia-anggaran/

Re-post bt MigoBerita / Selasa/21042020/16.18Wita/Bjm