Jokowi "Plin-plan" ??!! : Pilihan Terbaik dari pilihan-pilihan "Buruk" yang Ada

Migo Berita - Banjarmasin - Kita tahu semua, bagi Pemimpin yang Tulus Ikhlas Buat Rakyat, baik pemimpin daerah hingga pusat, sungguh dilema ketika memiliki pilihan-pilihan buruk yang mesti diambil dan kemudian tetap diambil sebagai Pilihan Terbaik. Hal tersebut juga yang dilontarkan Pak Presiden Jokowidodo ketika dicecar habis oleh Presenter Najwa Shihab ketika berhasil mewawancarai Sang Presiden R.I tersebut terkait mengutamakan Kesehatan atau Kesehatan Masyarakat, dimana dijawab Presiden dengan detail seharusnya ketika ada pilihan-pilihan yang  baik, maka yang terbaik yang diambil. Namun ketika menghadapi pilihan-pilihan buruk, maka yang terbaik dari terburuk lah yang diambil (maksudnya yang terbaik dari yang terburuk adalah yang paling minimal terburuknya yang diambil dari pilihan-pilihan buruk tersebut).
Ketika Kementrian Kesehatan lewat BPJS Kesehatan "Megap-megap" masalah kondisi keuangan untuk membayar Rumah sakit yang ditanggung BPJS Kesehatan, sebagai seorang Pemimpin yang menghadapi Pilihan-pilihan baik terburuk dan terbaik, maka dengan dasar keinginan kuat untuk membuat rakyat Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan terbaik, maka Pak Presiden Jokowi pun menandatangani Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan ketika M.A (Mahkamah Agung) membatalkannya, kembali Jiwa Pemimpin Pak Presiden terpanggil untuk hajat hidup orang banyak dengan kembali membuat Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan tersebut, tentu ini dengan dasar menyelematkan BPJS Kesehatan agar masyarakat bisa terus mendapatkan pelayanan Kesehatan terbaik di Rumah Sakit- Rumah Sakit yang bekerjasama dengan pemerintah (BPJS Kesehatan) tentunya.
Dalam hal ini, peran masyarakat harus terus mengawasi dan  mengkritisi pelayanan kesehatan tersebut, salah satu contoh lewat lapor.go.id dan media sosial lainnya, sehingga sinergi antara masyarakat dan pemerintah terus terjalin.
Jadi JANGAN Berburuk sangka bahwa Pak Jokowi "Plin-plan", tetapi Demi Rakyat Indonesia beliau selalu mengambil keputusan-keputusan sulit, namun sebagai  Seorang Pemimpin Negara Republik Indonesia, beliau tentu akan memilih pilihan-pilihan yang memang terbaik dipilih sesuai situasi dan kondisi.
Sudah selayaknya, kita berbaik sangka kepada sesama anak bangsa, akan tetapi selalu mengawasi dan kritis terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang memang layak untuk dilaporkan atau dikritisi yang tentunya dibarengi dengan ide atau penyelesaian suatu masalah, bukan hanya nyi-nyir tanpa solusi.
Bukan hanya Presiden, tetapi semua baik itu Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT hingga aparat Pelayanan Publik lainnya ataupun setor Swasta sekalipun, sehingga InsyaAllah tercipta GoodGovernance ... yang selalu bersandarkan kepada Sang Maha Segalanya ALLAH SWT.
INGAT lapor.go.id

Lockdown Diperlonggar, Prancis Buka Lagi Sekolah

Prancis akan membuka kembali ribuan sekolah mulai Selasa lalu, setelah pemerintah melonggarkan kebijakan penguncian atau lockdown.

Paris - Prancis akan membuka kembali ribuan sekolah mulai Selasa, 12 Mei 2020, setelah pemerintah melonggarkan kebijakan penguncian atau lockdown. Kembalinya aktivitas belajar mengajar itu di tengah kekhawatiran kemungkinan terjadinya kasus penularan virus corona Covid-19 gelombang kedua.
Untuk sementara, pembukaan kegiatan belajar hanya untuk tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pembukaan sekolah ini tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti pemakaian masker dan jaga jarak.

Prancis menjadi negara dengan angka kematian tertinggi keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Inggris dan Italia.

Baca Juga: Corona, Prancis Resesi Ekonomi Terparah Sejak 1945 
Guru diwajibkan untuk memakai masker, dan kursi anak diatur dengan jaga jarak. Bagi Gregory Bouvier, kepala sekolah taman kanak-kanak di Rennes, Prancis barat laut, kebijakan itu agak "surealis". "Ini suatu yang tidak biasa. Bagaimana mungkin anak belajar dengan aturan jaga jarak antar teman, sementara kegiatan mereka berkelompok," tuturnya.
Berdasarkan data Selasa, 12 Mei 2020, jumlah korban meninggal naik 1,3 persena atau bertambah 348 menjadi 26.991 orang. Dengan angka ini, Prancis telah menyalip Spanyol dengan jumlah kematian 26.920 orang.
Ini menjadikan Prancis menjadi negara dengan angka kematian tertinggi keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Inggris dan Italia. Seperti diberitakan Channel News Asia, Rabu, 13 April 2020, Kementerian kesehatan Prancis mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat di rumah sakit turun lagi menjadi 21.595 dari 22.284 pada hari Senin. Ini melanjutkan tren penurunan tanpa gangguan yang telah berlangsung selama empat minggu.
Suasana sepi terlihat di depan Piramida kaca museum Louvre di Paris saat diberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 di Perancis, Rabu, 18 Maret 2020. (Foto: Antara/Reuters/Christian Hartmann)Namun banyak kalangan yang mempertanyakan keputusan pemerintah yang membuka kembali kegiatan belajar di tengah masih ada kekhawatiran penularan virus. Serikat pekerja mengkritik keputusan untuk membuka kembali sekolah dengan menyebutnya "prematur".
Beberapa ilmuwan dan wakil parlemen juga mempertanyakan keputusan tersebut.  Sejak Senin lalu, Prancis mulai mengurangi penguncian yang telah berlangsung selama dua bulan. Warga sudah bisa keluar rumah tanpa harus meminta izin dan kegiatan ritel seperti pertokoan sudah mulai aktif lagi.
Simak Pula: Prancis Ingatkan Bahaya Efek Samping Obat Corona
Para pejabat terus mengawasi kebijakan pelonggaran lockdown untuk menghindari kejadian di Jerman dan Korea Selatan. Kedua negar ini kembali menerapkan pembatasan ketika kasus positif Covid-19 naik lagi pasca melonggarkan lockdown. []
Sumber Berita : https://www.tagar.id/lockdown-diperlonggar-prancis-buka-lagi-sekolah

DPR Minta Pemerintah Tinjau Pembukaan Sekolah

DPR minta pemerintah cermati terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan wacana dibukanya sekolah kembali di tengah pandemi Covid-19Jakarta - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim untuk kembali mencermati terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan wacana dibukanya sekolah kembali di tengah pandemi Covid-19.

Pemalsuan dokumen, secara digital sangat mudah dilakukan, terlebih fisik aslinya tidak bisa dicek langsung.

"Perkembangan pandemi masih belum menunjukkan normal, kecuali ada data yang mampu meyakinkan sebaliknya. Di masa seperti sekarang, idealnya PPDB dan proses belajar secara daring, namun kendala masih banyak di sana-sini," kata Fikri, Rabu, 13 Mei 2020.
Diketahui, pengumuman pendaftaran PPDB sudah berjalan secara nasional sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB tingkat TK hingga SMA/K. Dalam keputusan tersebut dijelaskan pendaftaran PPDB selambat-lambatnya pada pekan pertama bulan Mei 2020.
Menurut Fikri, meski sudah ada surat edaran Mendikbud bernomor 4/2020 tentang kebijakan pendidikan di masa darurat Covid-19, namun secara teknis masih banyak kendala pelaksanaan di daerah. Akibatnya, proses tatap muka atau pertemuan fisik masih harus dilakukan di tengah aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Terkait semua proses, baik PPDB maupun sistem belajar dilakukan secara daring, ini kan tidak merata karena kendala akses internet serta fasilitas," kata dia.
Kendati demikian, Fikri mendesak agar pemerintah pusat dan daerah harus mencari solusi yang lebih realistis soal ini. Misal dengan melakukan pengetatan protokol kesehatan di sekolah.
Sebab jika fasilitasnya belum memadai dan dipaksakan proses PPDB daring secara keseluruhan, dikhawatirkan dapat memunculkan potensi penyimpangan lebih tinggi.
"Pemalsuan dokumen, secara digital sangat mudah dilakukan, terlebih fisik aslinya tidak bisa dicek langsung,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Karenanya, dia meminta agar tahap verifikasi dilakukan dua tahap, yakni ditambah dengan mencocokkan antara dokumen yang diberikan siswa dengan data kependudukan nasional atau dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). “Seharusnya bisa terlacak dari database yang ada,” katanya.

PPDB Prestasi Rumit

Selain itu, Fikri menutuskan jalur prestasi dalam PPDB juga dinilai membingungkan setelah dihapusnya Ujian Nasional (UN). Sementara, dalam Permendikbud 44/2019 jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai UN siswa dan prestasi non-akademis.
Kemudian Kemendikbud mengeluarkan surat edaran Mendikbud no.4/2020 tentang penghapusan UN dan mengganti indikator prestasi siswa dari akumulasi nilai rapor pada lima semester terakhir.
"Padahal parameter nilai siswa di tiap sekolah bisa berbeda, juga sangat tergantung subjektifitas guru, nah ini bisa jadi masalah baru. Apakah ketentuan soal nilai rapor ini mengacu pada nilai mata pelajaran yang sebelumnya di-UN-kan saja, bila demikian maka tentu ada potensi bakat anak di bidang lain yang menjadi tidak terlihat," ujarnya. []

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/dpr-minta-pemerintah-tinjau-pembukaan-sekolah

Ombudsman Sentil Pemerintah Soal Data Bansos

Ketua Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah untuk segera membenahi data bansos yang carut marut.

Jakarta - Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai meminta pemerintah untuk segera membenahi data bantuan sosial (bansos) yang carut marut. Menurut Rifai perlu dilakukan untuk mengintegrasikan data mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), hingga pemerintah pusat.

Ada masyarakat yang terdaftar tapi tidak menerima bantuan.

Menurut Rifai, per 12 Mei 2020, 72 persen aduan yang masuk ke Ombudsman adalah terkait bantuan sosial merupakan persoalan tidak tepat sasaran. Ia mengatakan aduan itu berasal dari warga yang tidak mendapat bansos padahal terdaftar di RT atau RW setempat.
"Menyangkut bantuan tidak merata, prosedur dan syarat tidak jelas. Ini terkait dengan pentingnya data. Kami mengalami kesulitan ketika data tidak valid," ujar Rifai dalam video conference, Rabu, 13 Mei 2020.
Dari data yang dihimpun Ombudsman, kebanyakan pengaduan yang masuk itu berasal dari wilayah DKI Jakarta, seperti Bogor, Depok, dan Bekasi.
"Ada masyarakat yang terdaftar tapi tidak menerima bantuan, justru yang tidak terdaftar malah menerima. pelaporan ini banyak dari DKI Jakarta dan wilayah penyangga," kata Rifai.
Ombusman menilai pada dasarnya bansos yang berupa sembako atau bantuan langsung tunai (BLT) dapat meringankan beban ekonomi warga. Terlebih bagi mereka yang menjalankan kerja dari rumah atau work from home yang lebih banyak menggunakan listrik dan kuota.
"Kami merasa bahwa di masyarakat yang paling penting itu meringankan beban ekonomi, listrik, untuk memenuhi daya beli warga miskin, bansos dinilai tepat," tutur Rifai.
Sebelumnya banyak diberitakan bahwa pendistribusian bansos untuk warga yang terdampak penyebaran virus corona atau Covid-19 terkendala data. Bahkan, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan perbedaan data penerima bansos dimungkinkan terjadi akibat dinamika politik di daerah.
"Distorsi ini terjadi karena mungkin kita sama-sama tahu, kita sama-sama orang politik, mungkin ada faktor politiknya. Mungkin ada faktor like and dislike antara dinas sosial dengan kepala desa yang memberikan dana," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun YouTube DPR RI, Rabu, 6 Mei 2020. []

Petugas RT Kab Tangerang Akui Potong Jatah Uang Bansos. (Foto: Pexels/Lukas)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/ombudsman-sentil-pemerintah-soal-data-bansos 

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, KPCDI Siap ke MA

Iuran BPJS Kesehatan turun kemudian dinaikkan lagi. KPCDI menilai pemerintah mengakali keputusan Mahkamah Agung. KPCDI siap menggugat lagi ke MAJakarta - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) memprotes pemerintah yang telah menerbitkan peraturan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, di tengah situasi pandemi Covid-19. "KPCDI menilai hal itu sebagai cara pemerintah mengakali keputusan Mahkamah Agung," ujar Ketua Umum KPCDI Tony Samosir dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Rabu, 13 Mei 2020.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II, sementara iuran kelas III akan naik pada 2021.
Tony mengatakan walau ada perubahan jumlah angka kenaikan, tapi masih dirasa memberatkan masyarakat apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini.
"Harusnya pemerintah tidak menaikkan iuran pada segmen kelas III, untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat. Walau nyatanya iuran untuk kelas III untuk tahun ini sebesar Rp 25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP, tetapi untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35.000," tutur Tony.
Karena itu, lanjut Tony, KPCDI berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung kembali atas Peraturan Presiden tersebut. "Saat ini KPCDI sedang berdiskusi dengan tim pengacara dan menyusun materi gugatan."

KPCDI menilai hal itu sebagai cara pemerintah mengakali keputusan Mahkamah Agung.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan mulai 1 April 2020 pemerintah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Pemerintah menghormati keputusan MA. Prinsipnya pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," ucap Muhadjir Effendy, Rabu, 22 April 2020.
Dengan demikian, kata Muhadjir, iuran BPJS Kesehatan yang naik sejak Januari 2020 kembali menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Rincian iuran BPJS Kesehatan, yaitu kelas III dari Rp 42.000 kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 kembali menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 kembali menjadi Rp 80.000.
Kelebihan iuran yang dibayarkan sejak Januari 2020 hingga April 2020 diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.
Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 diterima pemerintah secara resmi pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020. []

BPJS Kesehatan. (Foto: KoinWorks
Sumber Berita : https://www.tagar.id/iuran-bpjs-kesehatan-naik-lagi-kpcdi-siap-ke-ma

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini Perbandingannya

Pemerintah kembali memutuskan untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

Jakarta - Pemerintah kembali memutuskan untuk menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Juli 2020. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, negara bersikukuh menambah besaran pungutan BPJS Kesehatan kepada warga masyarakat.
Penerbitan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini sekaligus mengakomodir sejumlah pasal yang sempat dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019 terkait dengan rencana penaikan iuran BPJS pada Februari 2020 lalu. Sumber Tagar menyebutkan bahwa beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Mei 2020.
Meskipun kenaikan akan mulai terjadi pada awal Juli, pemerintah akan menanggung beban peningkatan pungutan tersebut hingga periode Desember 2020 melalui skema subsidi. Sehingga, kenaikan iuran peserta sendiri akan mulai berlangsung per 1 Januari 2021.
Berikut adalah rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

• Kelas III Rp 35.000
• Kelas II Rp 100.000
• Kelas I Rp 150.000

Adapun, besaran iuran dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

• Kelas III Rp 25.500
• Kelas II Rp 51.000
• Kelas I Rp 80.000

Sementara itu, untuk besaran iuran dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianulir oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.

• Kelas III Rp 42.000
• Kelas II Rp 110.000
• Kelas I Rp 160.000

Akibat dibatalkan oleh MA, maka pemerintah wajib membatalkan besaran pungutan berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dan kembali mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018. []

Sejumlah pegawai melakukan aktivitas di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dumai di Dumai, Riau, Rabu, 15 April 2020.(Foto: Antara/Aswaddy Hamid/foc)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/iuran-bpjs-kesehatan-naik-ini-perbandingannya

BPJS Naik Lagi, Airlangga: Demi Keberlanjutan

Pemerintah akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terhitung mulai Juli 2020.

Jakarta - Pemerintah akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terhitung mulai Juli 2020. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kenaikan tersebut dimaksudkan  untuk menjaga keberlanjutan operasional lembaga tersebut.
Airlangga mengatakan meskipun terjadi kenaikan iuran, pemerintah tetap memberikan subsidi bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), khususnya peserta mandiri kelas III BPJS.

Untuk itu, ada iuran yg disubsidi pemerintah, nah ini tetap yang diberikan subsidi

Baca Juga: Batal Naik, April Iuran BPJS Kesehatan Balik ke Awal 
“Tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Untuk itu, ada iuran yang disubsidi pemerintah, nah ini tetap yang diberikan subsidi. Untuk yang lain tentu diharapkan jadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS Kesehatan,” ujar Airlangga  dalam konferensi pers melalui telekonferensi video di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020, seperti dikutip dari Antara.
Menurut Airlangga, terdapat dua kelompok peserta BPJS Kesehatan. “BPJS Kesehatan itu selalu ada dua, ada kelompok masyarakat yang disubsidi, dan ada yang membayar iuran, dipotong untuk iuran, tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS, dirasakan diperlukan subsidi pemerintah,” ujar mantan Menteri Perindustrian itu.
Petugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). (Foto: Antara/Risky Andrianto)Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam Pasal 34 Perpres tersebut, diatur mengenai besaran iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).
Iuran peserta mandiri kelas I menjadi Rp 150.000. Iuran ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 80.000. Kemudian, iuran peserta mandiri kelas II menjadi Rp 100.000 dari Rp 51.000. Iuran peserta mandiri kelas III tetap sebesar Rp 25.500 karena pemerintah memberikan subsidi Rp 16.500 dari Rp 42.000.
Pasal 34 ayat 6 Perpres tersebut menjelaskan, ketentuan besaran iuran di atas mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Kendati demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah untuk peserta mandiri kelas III menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.
Baca Juga: Dampak Setelah Premi BPJS Kesehatan Batal Naik
Pada akhir 2019, pemerintah juga sempat menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran tersebut. []

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Instagram?@airlanggahartarto4.0)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/bpjs-naik-lagi-airlangga-demi-keberlanjutan

Bagaimana Ekonomi Indonesia Rebound di Tengah Gempuran Covid-19

Kebijakan fiskal agresif dan harapan ekonomi bangkit (rebound) di tengah gempuran Covid-19. Telaah kritis perlu relaksasi Perppu No 1 Tahun 2020.

 

Covid-19 merupakan tamparan keras bagi setiap protokol yang kita miliki. Sebut saja protokol manajemen krisis, protokol kesehatan, protokol utang. Protokol manajemen krisis yang sebelumnya diatur UU No 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pun dengan adanya Covid-19 dicabut, selanjutnya diganti Perppu. Yaitu Perppu No 1 Tahun 2020 tentang rencana keuangan negara dan krisis sistem keuangan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Berdasarkan Perppu tersebut yang sejak diterbitkan pada 31 Maret 2020, pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal dan moneter sebesar Rp 405,1 triliun. Selanjutnya stimulus moneter ditempuh Bank Indonesia sebesar Rp 420 triliun berupa kebijakan triple intervention, quantitative easing, pelonggaran likuiditas makroprudensial dan optimalisasi non tunai.
Langkah yang diambil pemerintah sebagai kebijakan yang harus ditempuh yang merupakan konsekuensi logis dari Perppu No 1 Tahun 2020 tersebut adalah untuk pencegahan dan penanganan selama pandemi Covid-19, baik berupa stimulus fiskal maupun moneter.
Namun, melihat dampak Covid-19 yang begitu memiliki daya rusak yang kuat terhadap kehidupan sosial dan perekonomian nasional, dan adanya kebijakan protokol kesehatan yang mengharuskan beberapa daerah, wilayah, provinsi, kabupaten yang menerapkan PSBB, maka semestinya Perppu No 1 Tahun 2020 harus dilakukan relaksasi khususnya yang terkait dengan kebijakan fiskal sehingga relaksasi kebijakan fiskal lebih agresif khususnya bagi sektor riil dan UMKM.

Harapan kita, Perppu No 1 Tahun 2020 tidak hanya terjebak dengan kebijakan pencegahan dan penanganan selama Covid-19.

Dengan dilakukan relaksasi Perppu No 1 Tahun 2020, kebijakan fiskal agresif yang dihasilkan diharapkan dapat melakukan counter cyclical terhadap multiflier efek disruprif Covid-19 dan juga sekaligus mampu menjadi trigger (pemicu) terhadap rebound (bangkitnya) perekonomian nasional termasuk di sektor riil dan UMKM.
Harapan kita, Perppu No 1 Tahun 2020 tidak hanya terjebak dengan kebijakan pencegahan dan penanganan selama Covid-19. Juga harus mengatur kebijakan yang dieksekusi secara paralel yakni kebijakan fiskal agresif untuk kita bisa segera rebound.

Kebijakan Fiskal Agresif

Kebijakan Fiskal Agresif sebagai output dari relaksasi Perppu No 1 Tahun 2020 diharapkan dapat segera memicu kebangkitan sektor riil dan UMKM yang sangat terdampak pandemi. Hampir lumpuh semua sektor usaha di sektor riil dan UMKM dan telah menimbulkan masalah baru, yaitu munculnya pengangguran baru di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Paket stimulus jilid 3 pasca keluarnya Perppu No 1 Tahun 2020 sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 Triliun yang dialokasikan pada 4 sektor utama sebagai berikut.

1. Belanja kesehatan Rp 75 triliun
2. Perlindungan sosial Rp 110 triliun
3. Insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp 70,1 triliun
4. Pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun.

Yang dimaksud penulis dengan implementasi kebijakan fiskal agresif adalah alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional yang besarannya Rp 150 triliun. Semestinya dialokasikan untuk pemulihan sektor riil dan UMKM (di luar penerima BLT, BNPT, Kartu Prakerja, Kartu Sembako) melalui program berikut ini.

1. Pengalokasian anggaran untuk pemberian bantuan likuiditas berupa soft loan (pinjaman lunak) tanpa bunga (bunga 0 persen) kepada pelaku usaha di sektor riil dan UMKM. Serta bagi pekerja yang kena PHK yang terdampak Covid 19 dengan skema pendampingan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Khusus bagi pekerja yang kena PHK diberikan bantuan likuiditas jika mereka sudah tidak mau lagi menjadi pekerja dan memilih untuk berwirausaha (entrepreneurship baru) setelah Covid-19.
2. Pengalokasian anggaran untuk THR tahun 2020 bagi pekerja yang sudah di-PHK akibat Covid-19.
3. Pengalokasian anggaran untuk balai latihan kerja untuk melakukan pelatihan bagi usia angkatan kerja yang khusus kena PHK akibat Covid-19 (diluar penerima manfaat Kartu Prakerja).
4. Pengalokasian anggaran untuk pemerintah daerah dalam upaya menciptakan lapangan kerja baru dengan menumbuhkembangkan sektor ekonomi kreatif, startup, dan sektor strategis lain sesuai potensi daerah terkait.

Harapan kita perekonomian kembali bangkit (rebound) di tengah gempuran Covid-19. Pemerintah tidak hanya terjebak dalam kebijakan pencegahan dan penanganan melalui kebijakan fiskal konvensional.
Perlu kita segera rebound melalui kebijakan yang paralel dengan kebijakan konvensional yang sudah dilakukan (stimulus fiskal dan moneter) yakni dengan upaya kebijakan fiskal agresif dan tentunya relaksasi Perppu No 1 Tahun 2020 semestinya dilakukan.
Daerah sebagai eksekutor kebijakan dari pusat tentu harus sigap dan kompeten dalam menerjemahkan dan mengimplemantasikan kebijakan pusat tersebut. Sehingga transmisi kebijakan tidak semestinya mengalami jeda akibat hal-hal administratif seperti penyaluran BLT yang terlambat karena tidak siapnya pemerintah daerah dalam hal verifikasi dan validasi data kependudukan.
Semoga kita kembali rebound di tengah gempuran Covid-19 ini.
*Praktisi Perbankan dan Koperasi, Konsultan & Trainer Inklusi Syariah, Direktur Eksekutif Indo Syirkah Institute

Presiden Jokowi. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/bagaimana-ekonomi-indonesia-rebound-di-tengah-gempuran-covid19

Perang Mazab Kesehatan Vs Ekonomi

Di Inggris terjadi perang mazab kesehatan vs mazab ekonomi. Yang pertama ingin tetap lockdown, yang kedua ingin lockdown disudahi.

 

Di Inggris sekarang terjadi perdebatan sengit antara mereka yang pro kesehatan versus pro ekonomi. Yang pro kesehatan masih tetap pada sikap semula, Inggris masih harus lockdown. Mereka membeberkan data kematian di Inggris akibat corona masih terus meningkat.
Sedangkan yang pro ekonomi menganggap lockdown sudah terlalu lama, sudah saatnya memulihkan kembali ekonomi negara.
Perang data statistik antara korban meninggal karena corona dan korban PHK juga terjadi. Masing-masing bertahan pada pendapatnya.
Kalau Indonesia masih sibuk dengan bansos, negara seperti Inggris sudah sibuk dengan bail out, menyelamatkan keuangan perusahaan-perusahaan supaya mereka tidak mem-PHK karyawan.
Inggris sendiri dikabarkan sudah menyiapkan dana hampir dua ribu triliun rupiah sebagai stimulus ekonomi.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang sempat terkena corona akhirnya lebih memilih ekonomi. Ia meminta warga negaranya mulai kembali bekerja, dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker.
Tidak ada pilihan lain memang, karena sampai sekarang belum diketahui sampai kapan masalah corona ini selesai. Enggak mungkin menunggu setahun lagi, bisa bangkrut semua orang, termasuk gua.
Situasi yang sama sedang negara kita alami.
Pandemi corona ini benar-benar menekan ekonomi. Produksi berhenti, tidak ada pembelian, ekspor tertahan, dan kita harus siap-siap akan ada PHK besar-besaran. Mulai April saja sudah ada 2 juta pekerja yang kena PHK.
Ini berarti pengangguran di negeri ini semakin bertambah. Dan untuk menahan dampak ekonomi akibat virus, Menteri Keuangan sudah merinci akan berutang sebesar hampir Rp 1.500 triliun. Dana ini bukan saja untuk bantuan sosial bagi warga yang terdampak, tapi juga membantu perusahaan supaya tidak hancur-lebur.

Pendemi corona ini memang seperti makan buah simalakama, dimakan bapak mati, enggak dimakan ibu mati.

Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah selama masa pandemi Covid-19. (Foto: Pixabay/NickyPe)Sekarang saja maskapai Garuda dan pabrik baja Krakatau Steel akan disuntik dana sebesar Rp 11,5 triliun supaya tetap bisa beroperasi dan menggaji karyawan. Bukan itu saja, beberapa BUMN juga harus diselamatkan. Untuk menyelamatkan beberapa perusahaannya, negara akan menyuntik dana Rp 152 triliun.
Pusing kan dengar kata triliun-triliun itu? Tapi itulah yang harus dilakukan negara. Kalau tidak, bayangkan berapa juta korban PHK nantinya? Itu lebih berbahaya lagi.
Situasi yang mirip seperti di Inggris inilah yang membuat di Indonesia ada benturan kepentingan antara kementerian yang mengurus kesehatan dan kementerian yang mengurus ekonomi.
Kementerian yang mengurus kesehatan tentu tetap tidak ingin PSBB dilonggarkan karena takut penyebaran wabah akan lebih meluas. Apalagi jumlah data mereka yang positif corona terus bertambah, meski jumlah yang sembuh juga banyak.
Tapi tidak begitu dengan menteri yang mengurus perekonomian. Mereka harus menjaga bagaimana ekonomi negara kita tidak ambruk. Apalagi para pengusaha sudah mengumumkan hanya bisa bertahan sampai bulan Juni. Selebihnya, mereka akan kibarkan bendera putih.
Karena itulah kementerian yang mengurus perekonomian mengusulkan supaya PSBB dilonggarkan, dan warga kembali beraktivitas supaya ekonomi kembali bergerak. Kantor-kantor harus kembali buka dan aktivitas usaha harus kembali normal, dengan pengawasan tetap dilakukan.
Dan Menteri Perhubungan juga sudah memulai dengan membuka kembali jalur transportasi publik seperti pesawat terbang, bus antarkota, dan kereta api, supaya orang terpancing untuk gerak lagi.
Bahkan dari BNPB sudah ada pengumuman warga yang berusia di bawah 45 tahun, diperbolehkan bekerja kembali. Warga usia di bawah 45 tahun adalah warga yang lebih tahan terhadap dampak corona dan mereka juga adalah tulang punggung ekonomi.
Jadi enggak usah bingung kenapa kok pernyataan pemerintah seperti berubah-ubah. Tadi katanya PSBB, besoknya jalur transportasi tiba-tiba dibuka. Pendemi corona ini memang seperti makan buah simalakama, dimakan bapak mati, enggak dimakan ibu mati.
Inggris saja bingung mana yang harus didahulukan, ekonomi atau kesehatan? Dan bukan hanya Inggris, banyak negara juga begitu, seperti Amerika dan Perancis. Itulah ciri negara demokrasi.
Kalau di China, mau berdebat atau menentang program pemerintah, besoknya langsung dijemput dan hilang mendadak.
Yang harus kita lakukan sekarang adalah percaya sajalah kepada pemerintah. Enggak perlu bingung dengan segala teori konspirasi global atau apalah. Enggak penting juga.
Memang terus kalau tahu, kita mau apa? Mau perangi elite global itu dengan rebahan aja? Juga tidak perlu sok pintar, pemerintah itu banyak ahlinya. Mereka pasti sudah berpikir dari banyak arah sebelum memutuskan sesuatu, dan itu semua pasti demi kebaikan kita bersama.
Meski begitu, saya dengar bulan Juni kemungkinan besar situasi akan coba dinormalkan kembali. Ekonomi akan digerakkan lagi, mal-mal boleh beroperasi, dan aktivitas sekolah berjalan lagi.
Cuma ya itu, pengawasan akan diperketat dan kita disuruh menjaga jarak dan harus pakai masker ke mana-mana.
Enggak apa-apa. Capek juga dua bulan rebahan di rumah aja. Sudah saatnya kita tarung lagi. Keluarga di rumah butuh makan dan kita juga butuh eksistensi.

Ilustrasi - Pekerja konstruksi. (Foto: Pixabay/272447)
Sumber Berita : https://www.tagar.id/denny-siregar-perang-mazab-kesehatan-vs-ekonomi


Fenomena Pedagang Ayat di Indonesia

Ayat-ayat dikeluarkan untuk menjustifikasi kebencian. Ustaz dadakan dan mualaf karbitan memainkan peran membakar sentimen agama.

Sebelum buka tadi, saya iseng nonton lagi film Hollywood lama berjudul Mississipi Burning. Ini mungkin yang ke-30 kalinya saya nonton film ini, keren sih. Film lama ini bertema 'peperangan' rasial antara kulit putih dan kulit hitam di Mississipi, Amerika. Film ini sebenarnya adaptasi dari kisah nyata di tahun 1964, saat ada 3 orang aktivis sosial dibunuh oleh kelompok kulit putih rasis yang tergabung dalam Ku Klux Klan.
Menarik karena saya baru sadar, apa yang terjadi di tahun 1964 di Mississipi, mirip dengan yang terjadi di Indonesia sekarang.
Kelompok Ku Klux Klan atau KKK, mendasarkan pemisahan ras antara kulit hitam dan kulit putih karena - menurut mereka - kitab suci mengajarkan itu lewat kitab kejadian 9 ayat 27. Dan itu diajarkan di sekolah dan gereja mereka sejak usia 7 tahun, sehingga tumbuh orang yang fanatik pada rasnya.
KKK yang beragama Kristen Anglo Saxon, selain menolak kulit hitam, juga menolak Yahudi karena sudah membunuh Yesus dan Katolik karena berasal dari Roma. Tetapi yang paling mereka benci, ya kulit hitam itulah. Dan itu bisa mereka lakukan, karena mereka merasa mayoritas di sana.

Kebencian tidak dilahirkan, dia diajarkan.

Mereka bukan hanya membenci. Mereka juga menindas, membakar rumah dan gereja orang kulit hitam, juga membunuh mereka jika ada kesempatan.
Pada sisi ini, saya merasa tertohok karena mirip sekali dengan yang terjadi di Indonesia, meski dengan agama berbeda.
Di negeri ini, konsep pribumi selalu digaungkan oleh banyak orang yang merasa lebih berhak dari ras lainnya. Padahal itu sebenarnya untuk menutupi kemalasan mereka saja.
Selain itu, ayat-ayat juga dikeluarkan untuk menjustifikasi kebencian mereka. Ustaz-ustaz dadakan dan mualaf karbitan juga memainkan peranan dengan membakar sentimen agama, karena kalau bicara keilmuan mereka sangat kurang.
Tapi di film Mississipi Burning ada juga kelompok yang menolak pemisahan warna kulit itu. Merekalah yang membuka kelakuan bejat KKK dan membongkar pembunuhan yang dilakukan mereka.
Mirip dengan di Indonesia, ada orang seperti saya, Anda dan banyak warga lainnya yang toleran dan menolak kebencian atas nama suku, ras, dan agama.
Pada akhirnya, di semua agama, semua suku dan semua ras, tentu ada orang-orang bodoh dan fanatik yang suka memaksakan kehendaknya.
Jadi kita tidak bisa menyalahkan sesuatu atas apa agamanya, karena semua manusia bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya.
Dialog yang keren dari film itu, "Kebencian tidak dilahirkan, dia diajarkan."
Kalau sepakat, mari kita seruput kopi.

Scene dalam film Mississipi Burning. (Foto: Instagram/funnyfacereviews)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/denny-siregar-fenomena-pedagang-ayat-di-indonesia

Kenapa Banyak Tenaga Kerja China di Indonesia
Data menunjukkan tenaga kerja China di Indonesia tiap tahun meningkat. Tahun 2017 ada 24 ribu, tahun 2018 jadi 32 ribu. Kenapa?
Isu tenaga kerja asing dari China, sejak lama menjadi isu yang seksi buat sebagian orang. Kenapa? Pertama, karena sejak sebelum kemerdekaan, kita pernah punya akar konflik etnis. Dan situasi ini terus dipelihara mafia-mafia di negeri ini, supaya kelak bisa dibakar lagi demi kepentingan mereka.
Yang kedua, akibat perang dagang Amerika versus China, maka Amerika yang sekarang sedang terpojok menggunakan isu etnis untuk mendaptkan simpati. Persis propaganda Amerika waktu perang dingin ketika mereka melawan komunis.
Dan sekarang isu ini bergaung lagi di Indonesia, bersamaan dengan makin kencangnya pembangunan di negeri ini. Hoax bertebaran dan kebencian terus ditanamkan.
Kata "China" seolah menjadi kata haram dan dikaitkan dengan PKI, kafir, aseng, dan lain-lainnya.
Memang menurut data, masuknya TKA China setiap tahun itu meningkat. Tahun 2017 ada sekitar 24 ribu TKA dari China saja. Sedangkan tahun 2018, naik menjadi 32 ribu. Memang banyak juga TKA asing yang bukan dari China di sini, tapi China mendominasi dengan lebih dari 30 persen jumlahnya dari total tenaga kerja asing di Indonesia.
Pertanyaannya, kenapa banyak tenaga kerja asing dari negara China? Supaya paham, kita pakai analogi sederhana. Dulu negara kita adalah negara yang kaya dan selalu dikeruk sumber daya alamnya. Kita punya minyak, emas, batubara, dan yang sedang jadi primadona sekarang adalah nikel.
Siapa yang mengeruk? Bukan. Bukan China, tapi banyak perusahaan dari negara barat, terutama Amerika. Contoh Freeport yang dikuasai Amerika dan kita hanya dapat bagian sedikit saja. Mineral kita diambil mentah-mentah dan dijual ke mana-mana.
Yang dapat untung bukan Indonesia, tapi sebagian kecil elite yang jadi kaya raya hanya karena dapat komisinya, Dan itu berlangsung puluhan tahun lamanya. Bayangkan.
Akhirnya pemerintah kita gerah juga. Di akhir pemerintahan SBY, Indonesia menerapkan peraturan baru, bahwa material mentah kita tidak boleh langsung dijual ke luar, tetapi harus diolah dulu di Indonesia. Peraturan ini bagus, tapi pelaksanaannya nol. Semuanya masih berupa janji di atas kertas.
Dan akhirnya di masa pemerintahan Jokowi, pembangunan pabrik pengolahan mineral itu menjadi sebuah keharusan.

Karena itulah Indonesia menerapkan konsep, siapa pun yang ingin mendapatkan mineral di Indonesia, harus membangun Smelter di sini.

Pabrik pengolahan mineral ini dinamakan Smelter. Pabrik Smelter ini adalah pabrik dengan teknologi sangat tinggi dan investasi yang sangat mahal. Untuk membangunnya saja, butuh dana puluhan triliun rupiah.
Dan yang banyak orang tidak tahu, para insinyur kita juga belum paham teknologi Smelter ini. Kalaupun mereka akhirnya paham teknologinya, kita juga tidak ada uang untuk membangun ratusan pabrik Smelter di seluruh Indonesia untuk mengolah emas, batubara, sampai nikel. Enggak akan sanggup.
Karena itulah Indonesia menerapkan konsep, siapa pun yang ingin mendapatkan mineral di Indonesia, harus membangun Smelter di sini.
Ini sebuah cara yang cerdik, karena dengan begitu kita bisa mengintip teknologi dari negara maju dan kelak kita akan mengadopsinya.
Negara mana yang paling siap? Eropa? Amerika? Waktu bulan Januari 2020 Indonesia menerapkan larangan ekspor mentah biji nikel, Eropalah yang paling marah. Mereka biasa dapat barang murah, sekarang mereka disuruh investasi puluhan triliun rupiah di sini.
Dan ciri khas Eropa, karena mungkin mereka merasa sebagai paling beradab, mereka kemudian menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
Ya begitulah tabiat negara-negara barat. Kerjaan mereka cuma mengeruk, ketika dipaksa taruh duit, mereka ngamuk. Mirip kasus Freeport di Papua. Ada tekanan sedikit dari pemerintah, mereka berulah.
Di sinilah asyiknya negara China. Selama ini, merekalah negara yang paling rakus menyerap mineral di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Ya, wajar sajalah. Penduduk mereka terbanyak di dunia. 1,4 miliar orang di sana. Enam kali lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia.
Dan China tahu, Indonesia berdaulat. Daripada ribut kayak Eropa, ya oke gua tanam duit di negara lu deh. Beres perkara. China urusannya dagang, enggak mengurus politik seperti yang biasa dilakukan negara Eropa dan Amerika, yang suka ikut campur kebijakan politik dalam negeri di suatu negara.
Cuma, China tidak mau taruh duit begitu saja, karena Indonesia juga tidak paham teknologi Smelter. Mereka kemudian mengirimkan uang dan orang-orangnya untuk membangun Smelter.

Dan akhirnya ribuan tenaga kerja Indonesia, tidak bisa kerja karena mereka menunggu TKA dari China itu. Lha yang paham teknologinya mereka. Yang punya duit juga mereka.

Jadi begitulah, kenapa TKA China paling banyak di sini. Karena mereka juga yang paling banyak membangun Smelter, wajar dong? Kelak, ketika pabrik-pabrik Smelter yang bernilai puluhan triliun rupiah itu jadi, sudah pasti akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja Indonesia untuk mengoperasikannya. Begitulah penjelasan sederhananya.
Makanya ketika ada berita 500 TKA dari China diributkan dan akhirnya dilarang masuk ke Indonesia karena takut corona, yang rugi sebenarnya Indonesia, bukan China. Karena TKA China tidak jadi masuk, pembangunan Smelter jadi terhambat.
Dan akhirnya ribuan tenaga kerja Indonesia, tidak bisa kerja karena mereka menunggu TKA dari China itu. Lha yang paham teknologinya mereka. Yang punya duit juga mereka.
Kita sementara ini harus mengakui dengan lapang dada, kita hanya dalam posisi menunggu. Kita hanya menang di kekayaan alam saja.
Jadi begitulah gambaran sederhananya, kenapa kita masih butuh China sebagai partner kerja, karena ini berhubungan dengan investasi dan teknologi yang harus kita adopsi.
Terus memangnya mau menunggu dari negara mana? Dari Arab? Nanti mereka membangun Smelter memakai tenaga unta.
Kenapa China begitu bersemangat membangun Smelter di Indonesia? Ya, karena mereka memang negara produsen, bukan negara konsumen.
Sebagai contoh saja, nikel. China butuh sangat banyak nikel dari Indonesia, sebagai bahan dasar untuk membuat baterai lithium. Baterai lithium ini dipakai untuk handphone, mobil listrik, sampai kelak untuk pesawat terbang.
China sedang berproduksi besar-besaran semua kebutuhan pokok manusia dengan tenaga baterai. Kelak tenaga baterai atau listrik ini akan menggantikan bahan bakar dari minyak bumi yang sebentar lagi habis.
Dan China juga yang akan menjual teknologi akhirnya ke kita. Lihat saja sekarang, kita pakai handphone dari China, alat masak dari China, dan hampir semua kebutuhan elektronik kita dari China.
Ada yang produk dari Eropa atau Amerika? Ada, tetapi jarang karena hampir semua sektor dikuasai China.
Itulah yang membuat Amerika dan Eropa jadi iri bahkan takut kelak China akan menguasai teknologi dunia. Jadi ngapain kita musuhin China, wong kita butuh teknologi mereka.
Lebih baik bekerja sama dalam konsep dagang, business to business, bukan politik. Kita punya mineralnya, mereka punya teknologinya. Kalau kita berniat mengejar mereka sekarang, kita sudah ketinggalan seribu tahun jauhnya.
Lalu siapa orang yang suka teriak-teriak anti-China itu? Ya, mereka yang terikut agenda setting negara-negara barat, tanpa tahu di balik propaganda itu mereka juga kelak akan jadi korbannya.

Ilustrasi - Smelter, fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. (Foto: Pixabay/metalurgiamontemar)
Sumber Berita :  https://www.tagar.id/denny-siregar-kenapa-banyak-tenaga-kerja-china-di-indonesia

Djoko Santoso, Jokowi, dan Slamet Riyadi

Jokowi pernah memimpin Kota Solo saat Djoko Santoso menjadi Panglima TNI. Slamet Riyadi, pahlawan nasional dari Solo.

Oleh: *Eko Sulistyo
Judul di atas adalah tiga nama orang yang kebetulan berasal dari Solo. Djoko Santoso adalah seorang Jenderal (Purn), Mantan Panglima TNI, yang pada Minggu kemarin, 10 Mei 2020, telah dipanggil menghadap Sang Khalik, dalam usia 67 tahun. Jokowi adalah Presiden RI yang pernah memimpin Kota Solo saat Djoko Santoso menjadi Panglima TNI (2007-2010). Sementara Slamet Riyadi adalah pahlawan nasional yang gugur dalam operasi penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon, 1950.
Bagi masyarakat Solo, nama ketiganya sudah tidak asing lagi. Slamet Riyadi, misalnya, adalah putra daerah yang gagah berani memimpin banyak operasi militer melawan Jepang dan Belanda sepanjang karir militernya. Patungnya berdiri gagah dengan seragam militer sambil mengacungkan pistol ke langit tepat berada di jantung kota Solo di jalan protokol yang mengambil namanya, Jalan Slamet Riyadi.
Selain patung dan jalan, juga terdapat Rumah Sakit Tentara (RST) Slamet Riyadi di Jalan Slamet Riyadi. Sebagai komandan Batalyon XIV di bawah Divisi IV Panembahan Senopati, yang membawahi wilayah Solo dan sekitarnya, tentu banyak tempat yang menorehkan namanya selama berlangsungnya perang kemerdekaan (1947-1949). Namanya melekat sebagai pimpinan Serangan Umum 4 Hari di Solo, dari tanggal 7-10 Agustus 1949.
Untuk mengenang perjuangan Slamet Riyadi, pada 12 November 2007 diresmikanlah Patung Slamet Riyadi oleh Jenderal Djoko Santoso, saat itu Kepada Staf Angkatan Darat (KSAD). Peresmian ini dihadiri para pejabat TNI, Wali Kota Solo, budayawan dan tokoh masyarakat. Patung Slamet Riyadi ini memiliki ketinggian 7 meter yang didesain seniman kelas dunia asal Bali, I Nyoman Nuarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap tiga cara menangani virus corona atau Covid-19 dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 11 Mei 2020. (foto: screenshoot)
Pak Jokowi, saat itu Wali Kota Solo Saya pernah menugaskan saya untuk berkoordisasi dengan Komandan Kodim 0735, Solo, Letkol Inf. Sadputra Adi Nugroho, untuk membantu menyiapkan acara peresmian patung Slamet Riyadi. Kebetulan saya juga kenal baik dengan adik ragil yang paling disayang oleh Pak Djoko Santoso, yang sering dipanggil “Bakoh”.
Saat itu, Pak Jokowi mengatakan bahwa Patung Slamet Riyadi ini bantuan dari KSAD Pak Djoko Santoso untuk warga Solo. Sementara pembangunan konstruksinya diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Menurut Pak Jokowi, Pak Djoko Santoso sangat mengagumi perjuangan Slamet Riyadi, yang dalam usia yang masih sangat muda, 23 tahun, telah memimpin operasi TNI dalam tiga matra (darat, laut, udara) untuk pertama kalinya guna menumpas gerombolan RMS.
Sebagai petinggi TNI, dan putra daerah, Solo, wajar jika Jenderal Djoko Santoso begitu mengagumi perjuangan Slamet Riyadi. Belanda saja musuhnya, pernah dibikin terkesima oleh sepak terjang Slamet Riyadi. Saat terjadi genjatan senjata di Solo, Kolonel Van Ohl selaku komandan tentara Belanda yang berpengalaman dalam Perang Dunia I dan II, merasa terkejut ketika mengetahui pimpinan musuhnya yang paling dicari selama ini, seumuran anaknya.
Slamet Riyadi, yang saat itu berpangkat Overste (setingkat Letkol), dikenal sebagai perwira TNI yang pasukannya paling aktif mengadakan gerilya di wilayah Solo dan sekitarnya. Bersama Mayor Achmadi, komandan batalyon Tentara Pelajar (TP), pasukannya sering melakukan serangan mendadak terhadap kedudukan Belanda di dalam kota. Siasat ini dilakukan agar pasukan Belanda tidak menguasi wilayah pinggiran Solo yang menjadi basis dan markas mereka.
Slamet Riyadi lahir di Donokusuman, Solo, 28 Mei 1926, dengan nama Soekamto. Menurut Julius Pour dalam bukunya "Ign. Slamet Rijadi dari Mengusir Kempeitai Sampai Menumpas RMS" (2008), karena saat kecil sering sakit, orang tuanya mengganti namanya menjadi Slamet Riyadi. Bapaknya seorang perwira legiun Mangkunegaran. Slamet Riyadi lulusan sekolah tinggi pelayaran di zaman Jepang sebagai navigasi.
Saat Belanda menduduki Solo (1948-1949), namanya paling dicari tentara Belanda karena hampir di setiap peristiwa perlawanan di Kota Solo selalu berada dalam komandonya. Sewaktu pecah pemberontakan PKI-Madiun, Batalyon Slamet Riyadi sedang berada di luar kota Solo. Oleh Gubernur Militer II, Kolonel Gatot Subroto, pasukannya diperintahkan untuk melakukan penumpasan ke arah Utara.
Karakter yang sangat menonjol dari sosok Slamet Riyadi adalah kecakapan dan keberaniannya. Catatan pertempurannya komplit. Tidak heran setelah penyerahan kedaulatan (1949), Slamet Riyadi mendapat tugas operasi penumpasan pemberontakan Kapten Abdul Aziz di Makassar dan RMS di Ambon, dimana Slamet Riyadi akhirnya gugur tertembus peluru sniper musuh pada 4 November 1950.
Dalam sejarah militer, Pak Met, begitu anak buah dan teman-temannya memanggilnya, dikenal sebagai pencetus ide pembentukan Pasukan Khusus TNI (Kopassus) bersama Kolonel Alex Kawilarang. Atas jasa-jasanya, pada 6 November 2007, Slamet Riyadi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah melalui Keppres No. 066/TK/2007.
Melihat perjuangan Slamet Riyadi yang gugur dalam usia yang begitu muda, tentu figurnya menjadi sosok yang menginspirasi penanaman nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa untuk generasi muda. Dalam konteks inilah pendirian Patung Slamet Riyadi yang digagas oleh KSAD Jenderal Djoko Santoso, di Bundaran Gladag, menjadi relevan untuk mengenang jasa-jasanya.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Purn Djoko Santoso, meninggal dunia pada Minggu pagi, 10 Mei 2020. (Foto: Antara/Risyal Hidayat)
Meski pada awalnya pendiriannya sempat mendapat penentangan warga, namun setelah dilakukan pendekatan kepada pihak keraton, budayawan dan tokoh masyarakat Solo, akhirnya patung tersebut dapat diresmikan dengan drama kolosal mengisahkan perjuangan Slamet Riyadi dengan melibatkan 800 budayawan dan masyarakat. Kini patung tersebut menjadi salah satu landmark Kota Solo.
Kisah ini saya ceritakan untuk mengenang mantan Panglima TNI semasa Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang sangat mengagumi Slamet Riyadi. Sebagai sesama putra Solo, puncak karir militer Jenderal Djoko Santoso juga membanggakan Kota Solo. Namun kedua perwira TNI ini kini telah dipanggil menghadap Sang Pencipta. Sebagai warga Solo saya hanya bisa mengatakan, Selamat Jalan Jenderal.
*Eko Sulistyo, Sejarawan dan Deputi Kantor Staf Presiden (2015-2019).
Eko Sulistyo

Patung Slamet Riyadi di Kota Solo (Foto: traveltodayindonesia.com)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/djoko-santoso-jokowi-dan-slamet-riyadi

Statistik PHK Lebih Ngeri dari Statistik Corona
Di Amerika sudah 33 juta orang kena PHK. Di China ada 80 juta orang. Eropa sendiri pusing dengan 60 juta pekerja terancam PHK.
Mungkin banyak yang belum tahu. Dunia sekarang menghadapi tsunami resesi ekonomi. Di Amerika sudah 33 juta orang kena PHK. Di China ada 80 juta orang. Eropa sendiri pusing dengan 60 juta pekerja terancam PHK.
Badai corona ini membuat Amerika harus berutang Rp 46 ribu triliun. Sebagian besar utang bukan untuk menghadapi corona, tapi untuk menyelamatkan keuangan perusahaan-perusahaan yang mulai rontok bersamaan.
Eropa sendiri menggalang dana hampir Rp 2 ribu triliun untuk menyelamatkan ekonomi mereka.
Jadi jangan anggap remeh resesi ekonomi kali ini. Karena seperti kita pernah obrolkan dulu, virus membunuh beberapa orang tetapi resesi ekonomi bisa menghancurkan sebuah negara.
Inilah masa-masa menakutkan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Produksi berhenti, ekonomi hancur, orang ketakutan. Dan dampak besarnya adalah jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Percayalah. Lebih mengerikan melihat statistik jumlah orang yang kena PHK, daripada statistik jumlah orang positif corona sekarang ini.

Para pekerja PT Shyang Yao Fung di Kota Tangerang, Provinsi Banten, mendengarkan pengumuman PHK di halaman perusahaan, Selasa, 28 April 2020. (Foto: Dok Tagar/Mauladi Fachrian)
Para pengusaha di Indonesia bahkan sudah warning, mereka hanya bisa bertahan terakhir di bulan Juni. Kalau Juni mal-mal masih tutup, kantor-kantor enggak boleh kerja maka banyak perusahaan bangkrut. Dan untuk menyelamatkan keuangan banyak perusahaan itu, butuh dana ribuan triliun rupiah. Hancurlah kita.
Jadi kita harus paham kenapa Jokowi harus melonggarkan ikatan dari ketakutan terhadap virus corona ini. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan terus, harus mulai bergerak untuk melancarkan nadi perekonomian kembali
Itulah kenapa transportasi publik setahap demi setahap dibuka. Juni sekolah-sekolah harus kembali beraktivitas. Kantor mulai bergerak.
Dan untuk sekarang, Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Covid, sudah mengumumkan bagi warga yang berusia di bawah 45 tahun, boleh kembali beraktivitas. Pertimbangannya, karena selama ini yang rentan dampak corona adalah mereka yang berusia di atas 45 tahun.
Pasti banyak yang mencaci, "Wah, kok pemerintah seenaknya saja. Bagaimana kalau nanti angka tertular corona jadi meninggi?"
Percayalah. Lebih mengerikan melihat statistik jumlah orang yang kena PHK, daripada statistik jumlah orang positif corona sekarang ini. Yang ribut biasanya kelas menengah yang hidup ketakutan meski masih bisa makan, tapi kelas bawah perut laparnya enggak akan bisa ditahan.
"Berdamailah dengan corona," kata Presiden beberapa hari lalu.
Ya mau tidak mau, kita harus realistis dan menatap ke depan bahwa kita sekarang harus membangun benteng-benteng besar supaya tsunami resesi tidak masuk ke halaman, daripada sibuk mengutuk gempa corona yang kemarin datang.
Memangnya mau berapa lama lagi kita harus hidup dalam ketakutan?

Ilustrasi - Pandemi Covid-19 menghentikan kegiatan ekonomi, akibatnya banyak perusahaan bangkrut, banyak pekerja mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja. (Foto: sinarharapan.co)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/denny-siregar-statistik-phk-lebih-ngeri-dari-statistik-corona

Di Balik Keputusan Plin Plan Jokowi
Kok sekarang bandara dibuka lagi, sih? Katanya semua transportasi publik ditutup waktu corona, tidak boleh mudik. Jokowi plin plan.
Senin, 11 Mei 2020, bisnis penerbangan dibuka lagi. Sesudah Garuda, kemudian Citilink dan Lion Group yang terdiri dari Lion Air dan Batik Air juga sudah mulai terbang. Tetap saja prosedur penumpang yang dilayani ketat sekali. Calon penumpang harus punya alasan kuat untuk bisa terbang, karena kalau hanya mau mudik tentu mereka tidak diperbolehkan.
Syarat-syaratnya, harus bawa surat pengantar dari dinas perusahaannya dan harus negatif corona dengan membawa hasil rapid test. Dan nanti di bandara, calon penumpang juga akan diperiksa oleh dokter, apakah boleh terbang atau tidak.
Saya sendiri pada Senin itu sejak jam 2 pagi sudah antre di bandara untuk terbang, meski pesawat baru take off jam 6 pagi. Yang lama itu proses screening-nya, harus antre panjang.
Makanya ada pemberitahuan, calon penumpang harus datang 4 jam di bandara sebelum terbang.
Ada seorang teman protes, "Kok sekarang bandara dibuka lagi, sih? Katanya semua transportasi publik ditutup waktu corona. Orang juga tidak boleh ke luar kota. Jokowi kok plin plan?"
Buat saya ini sebenarnya bukan plin plan. Karena sejak awal Jokowi berkomitmen tidak ingin ekonomi kita hancur karena wabah.
Bisnis pesawat adalah bisnis padat karya, atau mempekerjakan banyak orang. Sebagai contoh, Garuda Group saja mempekerjakan 20 ribu orang karyawan. Lion Group ada 23 ribu karyawan. Dan dua maskapai inilah yang mendominasi udara di Indonesia.
Juga ini bisnis padat modal, karena untuk membeli dan mengoperasikan pesawat, butuh sampai ratusan triliun rupiah.

Bayangkan jika mereka tidak terbang dan bangkrut. Hampir 50 ribu orang akan di-PHK.

Maskapai Garuda Indonesia. (Foto: Instagram/@garuda.indonesia)
Bayangkan jika mereka tidak terbang dan bangkrut. Hampir 50 ribu orang akan di-PHK. Dan kalau dua maskapai besar ini bangkrut, maka jalur transportasi udara kita akan mati. Kalau itu terjadi, ekonomi Indonesia juga akan mati, karena bentuk negara kita adalah kepulauan, pesawat terbang menjadi transportasi utama sekarang ini.
Ketika Garuda dan Lion Group bangkrut, belum tentu ada investor yang mau masuk ke bisnis ini. Kenapa? Ya, karena padat modal dan padat karya itu.
Bagi banyak investor, bisnis pesawat terbang bukanlah bisnis yang menarik untuk mereka investasi. Mending mereka investasi di perusahaan tambang, misalnya.
Karena itu, pemerintah lewat Menteri Perhubungan, menjaga betul supaya dua maskapai raksasa ini tetap beroperasi. Tentu tetap dengan diawasi di masa pandemi ini.
Nah, apa yang dilakukan Menteri Perhubungan berbenturan dengan apa yang dilakukan Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan, juga Gugus Tugas, punya tugas menahan virus tidak menyebar. Dan salah satu tempat penyebaran virus ya di bandara, karena di sana banyak orang berkumpul.
Benturan kepentingan antara kesehatan dan ekonomi inilah, yang menjadikan keputusan seperti plin plan. Padahal pemerintah sedang mencari cara terbaik bagaimana bisnis transportasi tetap berjalan dan penyebaran virus tetap bisa dihambat. Tidak bisa seenaknya ambil keputusan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Jangankan di Indonesia, di luar negeri pun juga begitu. Singapura juga mulai membuka kembali jalur penerbangannya. Begitu juga Arab Saudi yang di awal pandemi menutup negaranya. Mereka juga tidak tahan terus-menerus menutup diri, ekonomi negara mereka bisa hancur-lebur.
Ada beberapa maskapai raksasa yang suda minta pertolongan, kalau tidak, mereka bisa tenggelam. Mulai Virgin Airlines di Australia dan Air Asia di Malaysia, sudah megap-megap napasnya karena tidak ada penumpang selama beberapa bulan.
Bahkan di Amerika sendiri, Donald Trump sudah menyerukan bail out, atau menyelamatkan keuangan maskapai-maskapai penerbangan di negara mereka. Kalau tidak, Amerika bisa tidak punya armada pesawat lagi. Dan kalau itu terjadi, ekonomi mereka rontok habis-habisan.
Padahal Amerika sendiri sedang resesi berat, ada 33 juta orang yang di-PHK di sana karena wabah corona.

Buat saya ini sebenarnya bukan plin plan. Karena sejak awal Jokowi berkomitmen tidak ingin ekonomi kita hancur karena wabah.

Lion Air. (Foto: Instagram/@lionairgroup)
Jadi belajar dari masalah negara-negara luar, Jokowi sangat berhati-hati mengambil keputusan. Karena salah perhitungan, dampak dominonya sangat besar.
Bukan industri pesawat terbang saja yang ingin diselamatkan, juga transportasi darat seperti kereta api, bus-bus antarkota, juga industri perkapalan. Kalau ditotal-total, semua industri transportasi publik itu mempekerjakan jutaan orang. Bayangkan, kalau semua terpaksa di-PHK hanya karena tidak boleh beroperasi.
Corona ini memang berbahaya, tapi juga jangan membuat kita terlena, karena di balik gempa corona ada tsunami resesi ekonomi yang mengintip kita.
Setahap demi setahap, transportasi publik itu harus dibuka supaya arus ekonomi lancar kembali.
Jokowi juga sudah memberikan kode sebenarnya. Ia mengatakan, "Berdamailah denga corona."
Maksud berdamai itu tentu kita mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan virus itu, karena kalau menunggu virus selesai itu butuh waktu tahunan. Dan kita tidak akan tahan, karena bahayanya jauh lebih mengancam.
Ya samalah seperti virus kadrun di negeri ini. Meski banyak dari kita yang tidak suka, tapi lama-lama kita harus terbiasa hidup berdampingan dengan mereka. Mau di-gimanain lagi? Mereka itu dijewer tidak bisa, dibuang juga tidak ada yang mau terima.
Saya yakin sesudah Lebaran atau di bulan Juni nanti, gerak kita sudah mulai normal lagi meski belum sepenuhnya. Sekolah dibuka lagi, mal-mal dan kantor juga gerak lagi, dan kita hidup seperti biasa lagi.
Karena itu saran saya, jangan mudik dulu. Kita tunggu Lebaran selesai, dan kita mulai lagi dari awal.
Setuju?

Kabin krew mengenakan baju steril melakukan persiapan akhir di dalam pesawat tipe A-330 milik Batik Air ID 8618 yang akan digunakan untuk menjemput Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China, di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Sabtu, 1 Februari 2020. (Foto: Antara/Muhammad Iqbal)

Sumber Berita : https://www.tagar.id/denny-siregar-di-balik-keputusan-plin-plan-jokowi

Covid dan Tiga Wabah Ganas di Muka Bumi

Wabah Corona, dari sisi jumlah yang tewas, tak seberapa dibanding sejumlah wabah lainnya yang pernah terjadi. Kecerdasan buatan akan mengatasinya.

Oleh: Steve Sudjatmiko – pengamat AI

Abad ke-20 adalah abad di mana perang memakan korban terbanyak. Menurut penulis sejarah Matthew White, 125 juta orang tewas dalam berbagai perang selama seabad itu. Itu kira-kira setengah penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat besar.
Namun, jumlah itu hanya setengah dari korban berbagai wabah penyakit selama 100 tahun itu, yaitu 300 juta orang. Yang jauh lebih menakutkan adalah tiga wabah terbesar yang bila digabung memakan 300 juta korban dalam waktu hanya 8 tahun. Ini jumlah yang luarbiasa. Yang pertama terjadi 1.500 tahun yang lalu.

Wabah Tercepat: Justinan

Pada tahun 541, Konstantinopel yang hari ini bernama Istanbul, adalah ibukota kekaisaran Bizantin dan merupakan kota termegah di dunia. Raja Justinianus yang telah berkuasa 14 tahun telah berhasil memenangkan perang dengan Persia, merebut Afrika Utara dan Itali dari bangsa barbar dan memberlakukan hukum Romawi yang menyatukan seluruh negara dan membangun bangunan maha megah bernama Hagia Sophia yang bertahan sampai hari ini.
Konstantinopel saat itu banjir dengan emas, gading dan jagung dari Afrika; kayu, besi, bir dan anggur dari Eropa, bulu, kain, dan rempah-rempah dari Asia. Sepertinya kekaisaran Bizantin akan mencapai cita-citanya menggantikan kekaisaran Romawi yang sudah runtuh.
Namun, pada Mei tahun itu, sebuah kapal dari Mesir yang membawa jagung mendarat di Konstantinopel. Beberapa penumpangnya muntah darah ketika tiba di darat. Esoknya, sebagian awak kapal jatuh sakit. Beberapa hari kemudian semuanya meninggal.
Ciri-cirinya sama: bisul di leher, ketiak, dan kemaluan yang lalu pecah, mengeluarkan nanah yang berbau dan sangat menular. Inilah penyakit pes yang diakibatkan bakteri Yersinia pestis yang hidup di kutu tikus. Dan tikus inilah yang ikut menyeberang ke Konstanstinopel lewat tumpukan jagung.
Pertama-tama yang jatuh sakit adalah mereka yang tinggal dan bekerja di sekitar Pelabuhan. Kemudian orang-orang yang hidup di pasar mulai bergelimpangan. Akhirnya orang jatuh sakit dan meninggal di seluruh kota.
Suasana panik menyerbu seluruh Konstantinopel. Orang sakit mengerumuni Rumah sakit yang disediakan gratis oleh Kaisar tetapi tidak keburu menampung mereka.
Bahkan para dokter dan asistennya juga tertular sakit dan meninggal. Pengemis, pedagang, bangsawan dan bahkan militer pun sakit dan meninggal. Matinya banyak prajurit inilah yang kelak menjadikan militer Bizantin lemah.
Bahkan Kaisar Justinianus pun jatuh sakit membuat suasana istana menjadi sangat tegang. Istrinya, ratu Theodora awalnya adalah aktris dan mantan gundik Gubernur kota Pentapolis. Kemudian Justinianus yang saat itu masih muda melihat, jatuh cinta, dan menikahinya sebagai permaisuri.
Tidak banyak rakyat yang bangga bahwa dia adalah ratu Bizantin yang megah. Matinya kaisar akan membuat posisinya sangat rawan. Namun dengan menakjubkan sekali, Kaisar sembuh. Suasana tegang menjadi tenang kembali.
Pada puncaknya, tiap hari 5.000 orang meninggal di kota. Sebagai kota Pelabuhan, banyak pedagang berhenti sebentar di Konstantinople dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Mereka inilah pembawa penyakit ini sehingga menjalar dari Konstantinopel ke Roma, Irlandia, Inggris, Perancis, Yunani, Spanyol, Afrika, Alexandria.
Ketika wabah ini berakhir, antara 25-30 juta orang meninggal diseluruh Bizantin dan Eropa. Di Konstantinopel saja setengah penduduk kota meninggal. Dibandingkan dengan Black Death, memang Black Death makan korban lebih banyak: 200 juta dalam 6 tahun. Tetapi wabah Justinianus makan korban jauh lebih cepat: 30 juta dalam waktu hanya 4 bulan.
Wabah ini pergi dengan sendirinya ketika korban menipis. Namun karena bakterinya tidak diberantas, wabah ini datang lagi berkali-kali. Terakhir mereka datang lagi tahun 750. Dan kemudian mereka menghilang.

Wabah Terbesar Sepanjang Sejarah: Black Death

900 tahun setelah wabah Justinian, bakteri Yersinia pestis menyerang lagi, walau bukan jenis bakteri yang persis sama. Dan sama seperti jaman Justinianus, Eropa sama sekali tidak siap. Saat wabah ini tiba di Itali tahun 1347-1353, keadaan negara ini memang sangat tepat untuk wabah yang mengerikan ini.
20 tahun sebelumnya, tahun 1327, Itali mengalami paceklik yang luarbiasa. Selama 7 tahun jutaan orang mati kelaparan dan kemiskinan merambah kemana-mana. Kemudian menyusul wabah ternak sapi di seluruh Eropa sehingga harga daging dan susu meningkat luarbiasa. Kemiskinan memburuk.
Pada 1346, tentara Mongol menyerbu kota Caffa di Crimea. Saat itu mendadak wabah pes berjangkit di antara mereka membuat mereka membatalkan penyerangan. Namun sebelum pergi, mereka melontarkan mayat yang tertular penyakit itu ke kota Caffa dengan katapul. Dalam sekejap wabah pes menyelimuti kota Caffa.
Pedagang-pedagang yang ada di kota itu, terutama dari Genoa, melarikan diri dengan kapal ke Sisilia. Dari kota inilah wabah pes menyerbu masuk ke Itali dan seluruh Eropa.
Pada tahun 1347, bangkai tikus bertebaran di seluruh Itali. Albert Camus menulis dalam novelnya “The Plaque” tentang situasi itu: “8.000 bangkai tikus telah terkumpul. Pelahan-lahan panik mulai melanda seluruh kota.” Inilah awal dari wabah paling mematikan dalam sejarah manusia.
Kutu tikus sebenarnya lebih menyukai tikus daripada manusia. Hanya ketika tikus sudah habis, barulah kutu itu melompat ke manusia, menggigit dan memindahkan jutaan ke manusia itu. Namun manusia yang digigit belum tahu bahwa dirinya sudah kemasukan bakteri. Mereka pulang ke rumah dan menyebarkan bakteri itu ke keluarga dan tetangganya. Ketika akhirnya wabah itu meledak, penularan bukan terjadi dari satu individu ke individu lain tetapi dari satu kelompok ke kelompok lain.
Dalam situasi miskin tadi itu, baju korban yang mati seringkali diambil orang, dicuci lalu dijual dipasar. Begitu pula barang2 lain milik korban: diambil dan dijual lagi. Kutu tikus dan bakterinya menyebar lewat pasar. Darisana Black Death menyebar ke seluruh Eropa dan membunuh sepertiga populasinya.

Saat ini 80 perusahaan di dunia sedang berjuang membuat obat untuk Covid.

Di masa Black Death, kecepatan matinya orang membuat banyak sekali mayat bertebaran karena tidak keburu dikubur. Yang mengubur keesokan harinya ganti dikubur. Para pengkotbah bermunculan meneriakkan umat untuk bertobat karena hari pengadilan sudah tiba. Dan esoknya mereka sudah diam selamanya.
Enam tahun kemudian, seperti kasus Justinian, dengan agak mendadak wabah Black Death berakhir. Penyebabnya adalah banyaknya penduduk melarikan diri keluar dari kota yang kumuh dan hidup mengasingkan diri seadanya. Sebab kedua adalah mayat dibakar sekalian dengan baju dan barang mereka. Namun 200 juta orang telah meninggal.

Wabah Terganas dalam Sejarah: Spanish Flu

Kalau Black Death adalah wabah penyakit terbesar dalam sejarah, maka Spanish Flu atau Flu Spanyol adalah yang terganas di masa modern, persis pada akhir PD 1. Nama Spanish Flu ini berasal dari sakitnya raja Spanyol Alfonso XIII karena flu ini. Koran Spanyol sebaliknya memanggil Flu ini French Flu karena flu ini dianggap datang dari Perancis.
Penyelidikan menunjukkan bahwa tentara Amerika yang dikirim ke Perancis untuk membantu dalam PD 1 lah yang membawa flu ini. Mereka berangkat dari Amerika dalam keadaan segar, namun tiba di perancis dalam keadaan sakit parah.
Bukannya langsung berperang, ratusan tentara ini malah harus berbaring di Rumah Sakit Perancis yang sudah sangat kewalahan dengan tentara yang cedera karena perang. Sementara tentara Amerika jatuh sakit di Perancis, di Amerika sendiri wabah itu bahkan lebih ganas lagi. Di Boston, kematian mencapai 100 orang setiap hari membuat kota itu sangat panik. Tapi karena tidak ada peraturan tentang karantina maka orang di sana tetap bebas bepergian dan menyebarkan penyakit ini ke seluruh Amerika.
Di seluruh dunia gejala awal Flu ini sama dengan flu biasa: sakit kepala, batuk, lelah. Akibatnya, sebagian besar pasien tidak menganggap ini hal serius dan bekerja lagi seperti biasa. Namun pada hari ketiga mereka sudah mengidap pneumonia. Dan beberapa jam setelah itu, mereka meninggal.
Seorang dokter di Afrika Selatan bercerita bahwa pada saat dia naik trem mengunjung pasiennya, mendadak sopir trem jatuh dan tewas saat itu juga. Penumpang yang duduk disampingnya mendadak juga jatuh dan mati. Ketika trem itu berhenti, 4 penumpang di dalamnya sudah tewas. Dari 4 orang ibu-ibu yang main kartu pada suatu malam, 3 di antaranya meninggal esoknya dengan tubuh masih duduk di kursi.
Pada flu biasa, korban terbesar adalah bayi, anak kecil dan orang tua. Pada Spanish Flu, yang terbesar adalah anak muda dan sehat berusia antara 15 sampai 30. Setelah berjalan setahun lebih, flu ini berakhir karena sebagian mengkarantina diri mereka, sebagian lagi sudah sembuh dan kebal, dan sebagian lagi sudah tewas.
Dari sekitar 500 juta orang yang terjangkit penyakit ini, antara 50 - 100 juta meninggal, terutama mereka yang menganggap enteng flu ini.

Corona

Sejak Flu Spanyol, terjadi dua pandemik lagi di abad 20. Yang pertama Asian Flu, yang virusnya berasal dari burung. Kasus pertama muncul bulan Februari 1957 di Yunnan. Vaksin dicoba pada Bulan Mei dan bulan Oktober sudah tersedia. Dari 1.3 miliar orang yang sempat terkena flu, diperkirakan 1.1 juta orang yang meninggal.
Virus ini berevolusi dan kelak memicu munculnya Hong Kong flu tahun 1968. Penyebaran yang cepat membuat flu ini dianggap pandemik. Tetapi vaksin serta kekebalan dari Asian Flu 10 tahun sebelumnya menekan jumlah korban dari flu ini. Total 1 juta orang meninggal ketika pandemik ini berakhir tahun 1969.
Tahun 2009, satu lagi pandemik terjadi yaitu Flu Babi yang asalnya juga dari burung walau kelak gennya menyatu dengan gen babi dari Eropa. Virus ini sangat baru sehingga vaksin yang ada sebelumnya tidak mampu menyembuhkannya. Dibutuhkan waktu sekitar 7 bulan untuk menyelesaikan vaksin sejak pandemik ini meletus. Antara 700 juta sampai 1.4 milyar orang sempat sakit tetapi total yang meninggal cukup minim yaitu sekitar 300.000. Jumlah ini sama dengan flu biasa.
Bagaimana dengan Covid-19? Covid-19 sangat lunak sehingga yang meninggal termasuk minim. Dalam 7 bulan sejak menyerang Wuhan, pasien yang positif berjumlah 3.5 juta dan yang meninggal “hanya” 250 ribu. Bandingkan dengan flu Spanyol yang membunuh satu juta orang setiap minggu. Artinya Flu Spanyol sekitar 110 kali lebih mematikan daripada Corona.
Tapi Covid sangat heboh. Dari 230 negara yang terkena covid, puluhan melakukan lockdown atau melarang pengunjung datang ke negara mereka. Ekonomi dunia mundur 3% gara-gara covid. Indonesia masih lumayan, masih tumbuh 3%. Untuk puluhan negara lain, ekonomi mereka mundur ke tahun 2017-2018.
Tapi ini heboh yang baik. Saat ini 80 perusahaan di dunia sedang berjuang membuat obat untuk Covid. Puluhan lainnya sedang membuat vaksin Covid. September seharusnya sudah selesai.
Lebih dari itu, puluhan perusahaan AI (kecerdasan buatan) di seluruh dunia juga sedang berjuang membuat segala sisi hospital lebih manusiawi seperti CareSkore, Deepcare, DeepMindAI, DoctorAI, DeepR Analytics DNN. Belum termasuk dari China, Jepang dll.
Semua perbaikan Ini sangat kita butuhkan terutama untuk pelayanan hospital yang jarang siap menghadapi serbuan wabah.
Industri Kesehatan butuh bebenah secepatnya, sehingga ketika pandemik mematikan berikutnya tiba, kita sudah belajar. Dan mereka pasti akan datang. Dan kemungkinan besar tidak akan selunak Covid.[]

Steve Sudjatmiko, pengamat AI

Perawat di Ruang Isolasi RSUP Sanglah Bali memberikan kejutan kepada pasien Covid-19 di hari ulang tahunnya. (Foto: RSUP Sanglah/Tagar)

Sumber Berita :  https://www.tagar.id/covid-dan-tiga-wabah-ganas-di-muka-bumi

Re-post by MigoBerita / Kamis/14052020/11.14Wita/Bjm