Najwa oh Najwa....

Saat Najwa Shihab Dikeroyok Kader Gerindra Lantaran Offside!

Siapa tak kenal presenter Najwa Shihab atau yang akrab dipanggil Nana. Baru-baru ini dia sukses menjadi primadona oposisi karena dianggap menampar presiden. Kini lewat media narasi tv miliknya, Najwa hendak menunjukkan keperkasaannya dengan membully DPR.

Ironisnya ia kini dikeroyok partai yang kerap mengkritik pemerintah. Najwa dibuat terkeok-keok sebagai karma telah mempermalukan kepala negara beserta lembaga legislatif tersebut.

Berikut kutipan pernyataannya yang dirangkum dengan judul "Catatan Najwa" di website narasi.tv:

Di tengah pandemi seperti sekarang, anggota DPR justru bersemangat membahas sejumlah RUU kontroversial dibanding fokus dengan strategi melawan corona. Tindak tanduk mereka di tengah wabah pun, tak luput jadi sorotan.

Di tengah pandemi corona, anggota DPR rupanya masih sibuk dengan agenda pembahasan sejumlah RUU kontroversial. Di antaranya: RUU Cipta Kerja, RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHP.

Membahas Undang-Undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Tidak ada Undang-Undang yang tidak penting, semua penting. Justru karena UU itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu seperti sekarang. Saat di mana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah.

Tak hanya nekat mengagendakan bahasan RUU kontroversial, tindak tanduk DPR di masa pandemi seperti sekarang ini banyak mendapat sorotan.

Menanggapi kritikan aneh Najwa Shihab terhadap DPR, bantahan telak oleh Desmond mengawali terungkapnya bobrok Najwa. Desmond bahkan menyebut Najwa sebagai sosok yang lupa diri.

Seperti dilansir jpnn.com, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menanggapi kritikan pesenter Najwa Shihab terkait kinerja DPR dalam penanganan pandemi virus Corona (COVID-19).

"Namun, bagi saya bukan itu yang menjadi pokok masalahnya. Kritik yang disampaikan (Najwa,red) terkesan hanya berdasarkan asumsi dan rekaan belaka. Seolah-olah muncul dari sosok publik figur yang sedang lupa tentang siapa dirinya. Mungkin karena terlena dengan banyaknya sanjungan dan pujian yang diterima," ujar Desmond dalam pesan tertulisnya, Minggu (3/5).

Apalagi, Najwa sebelumnya dianggap sukses menaklukkan kepala negara lewat pertanyaan terkait mudik dan pulang kampung yang justru membuat presiden menjadi bulan bulanan di sosial media.

"Sampai ada netizen membuat meme cukup menohok. Narasinya, 'di mata Najwa presiden sudah seperti office boy saja, apalagi di ILC ya," ucap Desmond.

Desmond menegaskan, sebagai lembaga legislatif DPR bukan hanya mengurusi soal penanganan virus corona saja. DPR bukan seperti lembaga eksekutif yang bisa langsung beraksi menangani pandemi virus corona.

"Apakah Mbak Nana berharap DPR terjun ke rumah rumah sakit ikut mengani pasien corona? Harus terjun langsung ikut mengimpor APD, obat-obatan untuk menangkal corona? Mba Nana berharap DPR ikut terlibat dalam pembuatan peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan kepala daerah atau surat untuk lurah di desa desa?," katanya.

Desmond berharap Najwa membuka mata lebih lebar lagi untuk bisa memahami fungsi dan tugas legislatif dalam sistem bernegara.

Sehingga, tidak ada kesalahan narasi yang dibangun berdasarkan opini tanpa melihat data dan fakta.

"Kalau DPR ikut campur tangan kerjaan eksekutif, pasti akan banyak yang protes. Karena itu memang bukan kewenangan DPR, tetapi ranahnya eksekutif dan jajarannya. Ketika DPR membentuk Satgas Melawan Covid-19 saja dianggap sebagai bukan kewenangannya," tutur Desmond.

"RUU prioritas yang dibahas juga sudah melewati proses yang bisa jadi tidak mudah di DPR, sehingga tidak tepat kalau Najwa menyatakan DPR buru-buru membahas RUU itu seperti mengejar setoran. Najwa tampaknya sudah masuk pada ranah yang tidak dia dalami dan hanya berasumsi saja," pungkas Desmond.

Senada dengan Desmond, Andre Rosiade juga memberi sindiran pedas pada Najwa. Setelah Desmond mengkuliahi Najwa soal fungsi lembaga legislatif, giliran Andrr yang mengulitinya terkait mitra pra kerja.

Seperti dilansir tribunnews.com, terkait kritik dari Najwa Shihab ini, Andre Rosiade pun membalasnya. Malahan Andre Rosiade menuding Najwa Shihab menerima proyek dari Kartu Prakerja. Andre Rosiade menulis tudingan untuk Najwa Shihab lewat akun Twitternya.

"Teman sy @NajwaShihab yg sy hormati. Kami anggota @DPR_RI terus bekerja baik di Rapat2 Virtual atau di Ruang Rapat utk terus bekerja utk Rakyat. Termasuk membantu masyarakat secara lgs di Dapil kami. Agar bisa mengurangi beban masyarakat akibat Wabah Covid 19."  tulis akun Twitter Andre Rosiade.

Andre Rosiade juga menuding Najwa Shihab lewat Sekolahmu menerima proyek penunjukan langsung dari program Kartu Prakerja.

"Saran sy sbg Sahabat, @NajwaShihab juga bisa lgs membantu rakyat. Apalagi ada informasi diduga start up SEKOLAHMU yg berada di bawah PT. Sekolah Integrasi Digital mendptkan Penunjukkan proyek Kartu Prakerja. Dimana diduga SEKOLAHMU punya hubungan dgn  @NajwaShihab,"  tulis Andre Rosiade.

Bila memang tudingan itu benar, kata Andre Rosiade, sebaiknya keuntungan yang didapat bisa disalurkan untuk membantu rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.

" Seandainya dugaan ini benar. Bahwa SEKOLAHMU mendapatkan Penunjukkan Langsung Proyek Kartu Prakerja, tentu keuntungannya bisa dipakai membantu masyarakat yg terdampak Wabah Covid 19. Apalagi Proyek ini ada krn adanya Wabah Pandemi Covid 19,"  tulis Andre Rosiade.

Saya pribadi sebenarnya tak terlalu menyukai kader Gerindra lantaran nyinyiran Fadli Zon dan juga Arief Poyuono yang kerap memojokkan pemerinta, tapi kali ini saya sungguh angkat topi untuk dua kader Gerindra ini. Baik pernyataa Desmond maupun Andre yang sukses membabat Najwa perlu diapresiasi setinggi-tingginya.

Najwa Shihab nyatanya tak sepintar yang orang kira. Setelah gagal memahami perbedaan mudik dan pulang kampung, kini ia gagal paham fungsi DPR. Ataukah Najwa sebenarnya tahu tapi pura-pura bodoh seperti yang dilakukan junjungannya sebagai DKI 1? Kalau iya berarti ada kepentingan besar di belakangnya.

Sebagian netizen malah menghubungkan narasi tv miliknya yang bekerja sama dengan salah satu pengembang reklamasi, Intiland. Kita lihat saja ke depan apakah bangkai busuk di dalam tubuh Najwa perlahan terbuka semua. Nyatanya ia sendiri menjadi mitra pra kerja yang ikut eks stafsus Jokowi rebutan uang triliunan rupiah. Masihkah kita melihat Najwa sebagai sosok pintar dan netral?

Belakangan banyak fotonya tersebar saat bersama salah satu putra mahkota cendana dan Lius Sungkarisma. Sampai-sampai kader Gerindra yang kerap nyinyir ke pemerintah kini membuat serangan ganas. Mungkin suatu saat Najwa akan menerima karmanya karena telah offside mempermalukan kepala negara.

Begitulah kura-kura.

Referensi:

https://www.narasi.tv/catatan-najwa/kepada-tuan-puan-dpr-yang-terhormat

https://m.jpnn.com/news/najwa-shihab-terkesan-lupa-diri

https://newsmaker.tribunnews.com/amp/2020/05/03/kritik-kinerja-dpr-ri-najwa-shihab-dituding-andre-rosiade-dapat-untuk-dari-proyek-kartu-prakerja?page=2

Sumber Utama : https://seword.com/politik/saat-najwa-shihab-dikeroyok-kader-gerindra-r4Voh6Pv4G

Stop Dulu Gelombang Baru Pendaftaran Kartu Pra Kerja, Pak Jokowi!

Saat pertama kali mendengar Presiden Jokowi merencanakan program Kartu Pra Kerja di periode keduanya, saya adalah orang yang excited sekali. Di luar sana banyak sekali jenis pekerjaan baru, yang mungkin skillsnya dulu nggak sempat kita pelajari, atau memang belum ada sekolahnya. Di samping itu memang kita tahu Pendidikan di Indonesia masih timpang, tingkat pengetahuan tentang bagaimana bekerja itu tidak sama, dan berbagai masalah lain.

Bayangan saya dulu, pelatihan di kartu prakerja itu banyak yang dilakukan secara offline dengan mengutilisasi Balai Latihan dan Keterampilan (BLK) misalnya. Atau menggunakan ruang-ruang di Dinas terkait. Ya mungkin ada yang online, tapi tidak sepenuhnya daring seperti sekarang ini.

Iya, saya paham bahwa situasinya kini kita menghadapi wabah corona. Nggak tahu sampai kapan. Sementara banyak orang kehilangan pekerjaan, penurunan penghasilan, dirumahkan, dan sebagainya. Banyak orang menuntut Pemerintah turun tangan mengatasi ini dan dijalankannya Kartu Pra Kerja sebagai sebuah solusi. Karena suasananya nggak memungkinkan maka pelatihan yang ada kini online semua.

Dalam opini ini saya tidak akan membahas tentang isu-isu terkait Kartu Pra Kerja yang banyak dibicarakan, misalnya soal harga item pelatihan, penunjukan rekanan, dan sebagainya. Terlalu banyak spekulasi dan saya sendiri juga nggak paham.

Yang jadi concern saya adalah beberapa hal terkait pelaksanaan termasuk proses pendaftaran dan evaluasinya.

Begini, di pendaftaran kartu pra kerja, kita diminta jawaban apakah kita dalam status bekerja atau tidak, terikat kontrak atau tidak. Ternyata Ketika kita sudah mendaftar, kita tidak bisa mengubah status kita lagi. Padahal dalam situasi seperti ini bisa saja status berubah. Saat daftar masih pekerja, di tengah proses di-PHK misalnya. Ada yang berbohong dengan statusnya ya bisa-bisa saja, itu salah satu problem yang pasti muncul. Tapi mestinya pihak kartu Pra kerja sudah mempersiapkan. Karena ini program pemerintah, bukannya mudah ya mestinya kalua mereka ngelink misalnya dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga bisa mengetahui status orang per orang. Kedua, pendaftaran kartu pra kerja gelombang baru terjadi tiap minggu. Senin dibuka, akhir pekan ditutup, kemudian diumumkan lolos atau tidak. Ini buat saya juga kurang tepat.

Kita nggak ngerti efektivitas pelatihan online ini seperti apa. Output yang dihasilkan, sertifikat digital yang dikeluarkan, apa iya hasilnya memenuhi ekspektasi perusahaan? Apa iya para recruiter akan mempertimbangkan sertifikat digital yang diperoleh dari pelatihan prakerja itu? Mestinya ada evaluasi dulu untuk melihat bagaimana program ini berjalan baru kemudian dibuka gelombang berikutnya. Sementara karena ini pakai uang negara, nggak mungkin juga kan satu orang ikut dua kali? Kasihan sekali kalau akhirnya justru kesempatan mengembangkan diri ini jadi sia-sia. Dan terakhir, ini mungkin menyedihkan. Ini terkait mental masyarakat kita. Jadi saya dikirimi teman saya screenshot percakapan di sebuah grup yang membahas kartu pra kerja. Yang terjadi adalah mereka mengakali uang yang sudah ditransfer ke akun bank ataupun dompet digital agar bisa ditarik. Jadi tidak semua dana yang seharusnya untuk belajar dipakai. Lha ini kan artinya sudah melenceng dari tujuan semula. Mestinya dipikirkan bagaimana meminimalisir potensi penerima kartu yang nakalan seperti ini. Contohnya bagaimana? Misalnya saldonya adalah saldo belajar prakerja. Ada di masing-masing akun. Baru insentif yang didapat setelah menyelesaikan pelajaran di Prakerja lah yang ditransfer ke rekening masing-masing.

Saya berharap Pak Jokowi dan pihak-pihak yang ngurusi Kartu Pra Kerja ini sebelum terus menerus membuka gelombang baru, benar-benar melakukan evaluasi dan perbaikan dulu. Celah-celah yang ada ditutup, dilihat efektivitasnya, sehingga program ini nantinya bisa benar-benar jadi andalan untuk membantu masyarakat mendapatkan penghidupan yang layak. Saya masih yakin kalua dilakukan dengan kehati-hatian dan diperbaiki terus menerus maka program ini bisa jadi lebih baik. Gandenglah universitas, gandenglah aplikasi-aplikasi yang punya impact memungkinkan orang langsung bekerja dan berpraktek untuk mengembangkan kemampuan dan belajar hal-hal baru. Jangan sampai program Kartu Pra Kerja yang dipaksakan justru jadi catatan buruk Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.

Selamat berpuasa!

Sumber Utama : https://seword.com/umum/stop-dulu-gelombang-baru-pendaftaran-kartu-pra-S17ztfnBhV

Refly Harun Jadi “Alay”, Tak Bisa Bedakan Bansos dan Banpres

Satu kali dipecat, kita masih bisa membela dia. Dengan asumsi pemecatan bisa saja dilakukan karena unsur kecemburuan atau perkubuan atau apalah tapi tidak dihubungkan dengan kompetensi diri. Tapi kalau dipecat dua kali, kita harus bahkan wajib berpikir dua kali untuk membelanya. Pertanyaan standar pasti masuk ke kepala kita, “Ada apa orang ini bisa dipecat dua kali?”

Refly Harun itu dulu sempat menjadi referensi kalau saya menulis analisa hukum atau politik, karena saya memandang pendapata Refly Harun sebagai seorang Pakar Hukum Tata Negara, itu bisa diterima dengan mudah oleh logika dan akal sehat. Bagaimana tidak, riwayat pendidikannya yang mentereng ditambah keaktifannya di dunia perhukuman di Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata.

Selain seorang yang mendapatkan gelar S2-nya dari University of Notre Dame, Amerika Serikat, kepakaran Refly Harun juga dibuktikan dengan keberhasilannya mempertahankan disertasinya berjudul “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia”, dalam sidang promosi doktor ilmu hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sabtu, 21 Mei 2016. dan dinyatakan lulus dengan nilai yudisium cum laude.

Dari sisi intelektualnya, bisa dikatakan Refly cukup memiliki jam terbang. Dari mulai menjadi nara sumber, pembicara, dan pengamat persoalan hukum tata negara, sengketa Pilkada, dan Pilpres, Refly juga aktif sebagai konsultan dan menjadi staf ahli untuk salah seorang hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK), sampai akhirnya dia ditunjuk menjadi ketua tim Anti Mafia MK oleh Ketua MK Mahfud M.D.

Jujur, sejauh itu, saya hanya mengenal Refly Harun sebagai seorang Ahli Hukum Tata Negara. Tak pernah sedikitpun saya melirik apa jabatan dia yang lainnya selain sebagai ahli hukum tata negara. Saya pikir, Refly murni di dunia hukum. Tidak sampai menginjakkan kaki di jabatan yang berbau politis. Jadi cukup shock juga kalau kemudian, tiba-tiba saya mengetahui dia dipecat dari jabatannya sebagai komisaris sebuah BUMN, dan lebih shock lagi kalau ternyata pemecatan dirinya itu kali ini adalah kali kedua.

Kekagetan (baca : Ke-shock-an) saya atas apa yang bergulir hari ini, benar-benar menjadi sebuah tanda tanya besar atas diri seorang Refly Harun. Benarkah dia “dipecat” 2x dari jabatan komisaris, yaitu PT Jasa Marga dan Pelindo I? Kalau saya menilik lagi media yang memberitakan “Pencopotan” jabatan Refly Harun dari komisaris utama PT Jasa Marga, rasanya itu bukan pemecatan, karena Menteri BUMN menempatkan orang yang bersangkutan menjadi komisaris di Pelindo I. Selain itu, Refly diangkat (2015) dan “dicopot” (2018) serta ditempatkan di posisi baru (2018) oleh orang yang sama, yaitu Menteri BUMN, Rini Soemarno. Jadi, rasanya salah jika kemudian netizen +62 menyimpulkan Refly sudah dipecat. Kata “dicopot” juga kurang tepat. Karena dicopot itu biasanya terus dibuang. Yang tepat itu “dicomot” atau “ditarik” dari PT Jasa Marga untuk dipindahkan ke Pelindo I (2018).

Anehnya Netizen +62, menyimpulkan bahwa “pencopotan” Refly dari Komisaris PT Jasa Marga karena terlalu sering mengkritik pemerintah, jelas salah. Kalau benar, kenapa dia diberi jabatan baru? Tidak langsung dibuang saja…

Apakah kemudian “pencopotan” Refly Harun dari posisi dia sebagai komisaris Pelindo I tahun 2020, ini karena “dipecat” atau karena dia sudah menjadi komisaris selama 5 tahun (2015-2018, di PT Jasa Marga, dan 2018-2020, di Pelindo I)? Itu jika kita mengacu pada PP No.45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN Pasal 52 yang berbunyi “ Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, tanpa menyebutkan apakah 5 tahun pada satu BUMN saja, atau secara keseluruhan.

Kalau melihat masa jabatan 5 tahun Refly Harun menjadi komisaris BUMN, 5 tahun dia itu adalah bulan September 2020, dan kalau diberhentikan sekarang artinya, ya dicopot. Tapi kalau dipecat sih, mungkin tidak.

Cuma yang jadi pertanyaan sekarang, “Kalau dulu Refly kerap mengkritik pemerintah, kenapa sekarang menjadi nyinyir pada pemerintah?”. Mengapa Refly Harun jadi alay seperti Rocky Gerung, TengkuZul, dan para anggota IKAN PARI (Ikatan penyinyir Negeri) ? sampai masalah bantuan Presiden dan Bantuan Pemerintah saja tak dapat membedakan.

Seperti tuitan terbaru Refly yang menuliskan ini : “Bansos yang disalurkan itu uang negara, uang rakyat. Bukan bantuan pribadi. Aneh kalau ditempeli gambar macam-macam. See: ROCKY GERUNG DICECAR REFLY (PART2): LUCU, TUNGGU TAS LOGO PRESIDEN…”

Logo presiden… itu bintang. Yang bilang kantong merah putih berlogo bintang yang disebarkan Presiden Jokowi itu Bantuan Sosial, siapa? Apakah Presiden Jokowi mengatakan bahwa itu adalah bagian dari bantuan sosial atau bantuan presiden? Terlebih Refly Harun ini seorang ahli tata negara, rasanya kebangetan kalau dia sampai tidak bisa membedakan antara Bantuan Sosial dan Bantuan Presiden.

Bantuan Sosial itu bentuknya BLT dan fasilitas lain berdasarkan apa yang diprogramkan pemerintah. Kalau Bantuan Presiden bentuknya yah seperti apapun yang Pak Jokowi mau, dalam kapasitas dia sebagai presiden, dimana uang yang digunakan adalah uang taktis. Misalnya dengan menggunakan kantong merah putih dengan logo bintang. Kalau bantuan pribadi Jokowi sendiri, pastinya pakai gambar foto dia atau ditulis "Bantuan Pribadi Pak jokowi". Tapi buat apa? Para IKAN PARI pasti akan melahapnya tanpa mengunyahnya.

Kalau kemudian, semua media memberitakan adanya "Bantuan Sosial" dengan foto kantong yang bertuliskan "Bantuan Presiden", yang salah siapa? Lagi pula, dikatakan bantuan sosial MAU MEMAKAI kantong yang berlogo bintang dan bertuliskan "Bantuan Presiden", terus salahnya dimana??? Bagi orang yang sakit hati, semua pasti tak ada yang benar.

Ini yang saya sayangkan. Seorang intelek setinggi Refly Harun, harus berubah menjadi alay. Kalau Fadli Zon menyoroti Jokowi dengan cara alay, memang itu sudah dari sananya, tapi seorang Refly Harun dengan semua gelar hukumnya yang mentereng, se-alay Fadli Zon.....? Waduh, mening gelarnya kasih buat saya....

Sumber Utama : https://seword.com/umum/refly-harun-jadi-alay-tak-bisa-bedakan-bansos-xmzklXZ9DF

  

Re-post by MigoBerita / Senin/04052020/15.45Wita/Bjm