Bupati Jember di Makzul kan, DKI Jakarta gimana? dan Banyak Titipan di BUMN, begini menurut Adian !

Migo Berita - Banjarmasin - Bupati Jember Makzul kan, DKI Jakarta gimana? dan Banyak Titipan di BUMN, begini menurut Adian !
Dalam sepekan ini rame berbagai isu dan permasalahan dari dimakzulkannya Bupati Jember hingga potensi adanya para Mafia di BUMN , agar tidak salah pemahaman segera baca kumplan artikel yang tersedia di Migo Berita ya, Selamat Membaca...

Adian Minta Jokowi Marah Setiap Hari, Setuju?

Terakhir kita semua melihat Presiden Jokowi marah-marah adalah di sebuah video yang beredar pada akhir Juni lalu. Ada rasa aneh juga sih melihat video yang ternyata usianya sudah 10 hari. Untuk isinya, buat saya, bagus lah kalau Pak Jokowi marah-marah sambil memacu jajarannya buat kerja lebih keras dan kerja yang bener.

Logikanya gini, di Indonesia kan banyak para akademisi yang jelas pinter-pinter. Kalau para menteri bingung mau ngapain, atau mencari terobosan baru, tinggal hubungi UGM, ITB, UI dan banyak universitas lainnya. Fasilitasi serangkaian diskusi online, dan mintakan saja rekomendasi para akademisi ini. Kalau sungkan kasih dana ke mereka, ya nanti di media sebut saja nama-nama mereka sebagai bentuk apresiasi. Dengan cara ini semua bersinergi mendapatkan jalan terbaik. Kalau sudah dapat cara atau terobosan barunya, menteri tinggal koordinasi untuk eksekusinya kan?

Itu logika saya ya. Saya yakin cara itu sangat doable. Demi kemaslahatan rakyat negara ini. Makanya saya heran, kok menteri-menteri banyak yang tidak kedengaran ngapain aja. Sementara yang sangat terekspos kinerjanya karena adanya pandemi Covid-19, yakni Menteri Kesehatan, yaaaa sudahlah nggak perlu saya paparkan di sini. Intinya saya senang Pak Jokowi marahin menteri-menterinya. Dan saya yakin bukan hanya saya saja.

Kemudian muncul isu reshuffle, yang terus mengambang bagai sang kunti gentayangan, hingga sekarang. Publik pun jadi bosan menunggu ya. Padahal awalnya agak semangat gitu, di tengah pandemi ada isu reshuffle. Semacam ada tontonan dadakan. Isu reshuffle ini lah yang jadi topik pembicaraan Adian Napitupulu dalam sebuah video yang ditayangkan di Youtube Sumber: jpnn.com.

Dilansir jpnn.com, menurut Adian, reshuffle Kabinet Indonesia Maju bukan persoalan ingin atau tidak ingin. Melainkan butuh atau tidak butuh melihat kondisi negara akibat pandemi Covid-19 saat ini. Memang itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi sepenuhnya. Namun Adian memberikan berbagai fakta yang cenderung mendukung adanya reshuffle itu. Pertama, semua partai juga menyadari bahwa reshuffle ada di tangan presiden. Jadi tinggal diputuskan saja oleh Presiden Jokowi. Jika ada reshuffle, maka partai koalisi akan mendukung.

Kedua, berbagai hasil survei menunjukkan suara publik yang mendukung reshuffle. Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan 72,9 persen responden menganggap perlu adanya reshuffle dalam kabinet Jokowi. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 69,6 persen responden menganggap perlu adanya reshuffle. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis 64,8 responden setuju Jokowi reshuffle kabinet. Hasil survei Charta Politika menunjukkan 73,1 persen responden setuju reshuffle. Semua di atas angka 50 persen. "Ini rakyat yang minta, rakyat yang sedang terancam kelaparan, yang khawatir terhadap masa depannya, yang sudah di-PHK," kata Adian.

Kalau saya ikut survei itu sebagai responden, saya juga akan memilih untuk mendukung reshuffle. Selama ini siapa sih menteri yang kelihatan sepak terjangnya? Ya Menteri Sosial lah. Tiap buka medsos, ada saja info soal Menteri Juliari Batubara sedang ke sana sini ngurusin bansos (bantuan sosial). Ada banyak videonya Mensos bertemu langsung dengan rakyat, ngobrol sambil menyerahkan bansos. Gini kan enak liatnya. Angka-angka juga memberikan dukungan terhadap kinerja Mensos. Ada survei kepuasan publik terhadap bansos dengan angka kepuasan mencapai 72 persen Sumber. Lalu realisasi penyerapan anggaran Kementrian Sosial jadi yang tertinggi dari seluruh kementrian dan lembaga. Yakni mencapai 60,38 persen per akhir Juni lalu Sumber. Bagaimana dengan menteri-menteri lainnya? Duit ada, staff ada, kantor ada di seluruh Indonesia, kerjanya mana?

Jadi wajar ya, kalau sebagian besar masyarakat gemes mau lihat adanya reshuffle. Kalau Adian sih minta Presiden Jokowi, “marahlah sekeras-kerasnya agar rakyatmu selamat. Lakukanlah yang terbaik, reshuffle, reshuffle-lah, saya setuju kalau itu dianggap baik. Kalau tidak mau me-reshuffle menteri, marahi saja setiap hari”.

Nggak sehat juga nanti Pak Jokowi kalau marah tiap hari ya. Ntar kena darting pula, darah tinggi. Sesekali marah boleh lah. Tapi marah tiap hari juga bukan tontonan yang mendidik. Oleh sebab itu, saya lebih memilih reshuffle sih. Sebenarnya sudah ada bisik-bisik kapan tepatnya akan ada reshuffle, yang tentu saja tidak boleh saya sampaikan di sini. Saya cuma inginnya sih jangan kelamaan. Nanti video marah-marah Pak Jokowi itu lama-lama hanya jadi “efek kejoet” saja. Jadi lelucon ketimbang diapresiasi dengan serius. Kesimpulannya, saya setuju sama Bung Adian yang minta Presiden Jokowi segera mengambil tindakan soal reshuffle ini. Kalau soal marah tiap hari, saya nggak setuju. Nggak bagus itu, secara fisiologis maupun secara psikologis, dari sisi pemerintah maupun sisi rakyat. Sekian dulu dari kura-kura!

Sumber Utama : https://seword.com/politik/adian-minta-jokowi-marah-setiap-hari-setuju-oJGmwZYs8U

DPRD Jember Sudah, Kapan DPRD DKI Jakarta Memakzulkan Anies?

Jarang-jarang ada berita upaya pemakzulan kepala daerah. Tiba-tiba saja ada beritanya, dari daerah Jember. DPRD Jember yang mengajukan pemakzulan Bupati Jember, Faida. Pemakzulan ini sudah disepakati oleh seluruh fraksi di DPRD, bahkan oleh partai politik pengusung Bupati Faida di Pilkada 2015. Bupati Faida diusung oleh Partai Nasdem, PDIP, PAN dan Hanura. Semua partai kecuali Hanura mendapatkan kursi di DPRD Jember. Dilansir detik.com, pemakzulan ini dipicu adanya mutasi ratusan pejabat yang dinilai ilegal. Alasan lainnya, Bupati Faida dianggap membuat susunan kelembagaan yang tidak memiliki nomenklatur dan tanpa memiliki dasar hukum.

Sementara itu, hubungan antara Bupati Faida dan DPRD Jember dinilai sangat buruk. Bupati Faida dinilai mengabaikan keberadaan DPRD. “Pernah kala itu ada pertemuan dua kali. Tapi bupati tetap tidak bisa diajak komunikasi yang baik. Bahkan terkesan meniadakan posisi anggota dewan sebagai mitranya," kata Ketua DPD PAN Jember, Lilik Niamah yang pernah menjadi anggota DPRD Jember. Dampak dari buruknya hubungan ini adalah pengesahan APBD yang kerap jadi molor. DPRD Jember merasa tidak pernah diajak bicara terkait materi APBD Sumber Sumber.

Kayak pernah denger ya, kata-kata yang saya tebalkan di atas itu. Dari mana lagi kalau bukan dari DPRD DKI Jakarta, terkait kinerja Gubernur Anies. Sudah sering sekali kita membaca berita tentang pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta yang mengungkap ketidakbecusan maupun kesalahan Anies. Yang saya ingat ya, pengakuan dari Fraksi Gerindra bahwa program OK OCE gagal. Soal patung bambu di Bundaran HI bernilai ratusan juta yang dibongkar dan jadi tumpukan sampah termahal di Jakarta. Soal banjir? Sudah banyak kali. Dari urusan normalisasi yang mandeg, hingga pompa air rusak yang ketahuan tidak dikontrol dengan baik. Soal penebangan pohon-pohon di Monas di mana DPRD DKI Jakarta merasa kecolongan. Soal APBD ya lebih banyak lagi. Bocoran soal anggaran-anggaran ganjil itu kan asalnya dari anggota DPRD DKI. Anggaran lem aibon, hingga anggaran TGUPP, sampai anggaran buat Formula E. Bahkan Anies tidak pernah menanggapi permintaan anggota dewan agar Anies meminta balik Rp 560 miliar yang sudah disetor ke panitia Formula E sebagai fee. Padahal di jadwal Formula E tahun 2021, tidak menyebut lokasi Jakarta. Dan yang sekarang yang masih rame adalah soal reklamasi Ancol. Di mana kembali DPRD DKI merasa kecolongan. Karena ternyata Anies sudah “bergerilya” dengan mengeluarkan Kepgub dari bulan Februari 2020 lalu. Jadi sama saja kan dengan Bupati Jember, Anies meniadakan posisi anggota dewan sebagai mitranya.

Anies bahkan mengabaikan putusan MA yang membatalkan kebijakan Pemprov DKI menutup jalan untuk menjadi tempat jualan PKL. Padahal itu berlaku untuk semua jalan di Jakarta. Ombudsman mana ya? Kok nggak kedengaran suaranya soal ini. Terkait reklamasi Ancol, fraksi PDIP di DPRD DKI memaparkan panjang lebar tentang cacat hukumnya. Harusnya reklamasi dibuat berdasarkan Perda, sedangkan Perdanya saja belum dibuat. Akhirnya Gilbert Simanjuntak, anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDIP mengingatkan Anies soal kasus Sanusi. Sanusi divonis bersalah karena menerima suap dalam pembahasan Raperda Reklamasi. "Sekarang enggak ada Perdanya dan saya ingat ada satu pasal di situ kesalahan dalam hal ini bisa berujung hukuman 5 tahun penjara," tutur Gilbert Sumber.

Bahkan dalam hal gagalnya penyelenggaraan Formula E, sedangkan fee-nya sudah disetor, Ferdinand Hutahaean sudah menyebutkan pasal-pasal mana dari UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang dapat disangkakan pada Anies. Sehingga Anies terancam pidana penjara seumur hidup. Ferdinand mestinya bisa mempertanggujawabkan pernyataannya ini, karena dia kan seorang pengacara. Menurut Ferdinand, Anies bisa dianggap salah, mengacu pada pasal 2 dan 3 UU Tipikor. "Disini jelas unsurnya terpenuhi yaitu, seseorang, pejabat berwenang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara. Anies Baswedan adalah Gubernur, pejabat yang berwenang mengelola keuangan negara (daerah) secara melawan hukum memperkaya suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara. Maka Anies Baswedan layak dituduhkan, layak didakwakan melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan diancam dengan pidana seumur hidup," papar Ferdinand, dilansir tagar.id. "Saya berharap KPK segera turun menyelidiki kasus yang terang benderang didepan mata ini. Dan sebelum KPK turun, ada baiknya Anies Baswedan mundur lah dari jabatannya," sambung Ferdinand Sumber.

Nah, wahai DPRD DKI Jakarta, kurang apa lagi? Begitu banyak ketidakbecusan Anies yang diungkap sendiri oleh anggota DPRD DKI. Yang jadi percuma saja diceritakan ke media, tanpa ada tindak lanjut dari DPRD DKI sendiri. Nggak ada bedanya dengan curcol dong. DPRD kan penyambung lidah rakyat, punya wewenang dan kuasa lebih. Kenapa bisanya cuma ngomong ke media? Kalah nyali dong sama DPRD Kabupaten Jember. Tuh, Ferdinand Hutahaean sudah memberikan dasar-dasar UU Tipikor yang bisa disangkakan ke Anies. Masih kurang jelas kah? Apakah begini terus sampai habis masa jabatan Anies? Menunggu rakyat Jakarta menanggung makin banyak dampak dari kesalahan dan ketidakbecusan Anies. Hanya menelan kata-kata dan janji manis. OK OCE hanya omong kosong, rumah murah nggak dapet juga, eeh banjir tetap saja setia mendatangi warga Jakarta. Reklamasi yang bisa mendatangkan 15% bagian buat rakyat Jakarta, malah turun jadi 5%. Itu pun hanya di reklamasi Ancol saja. Di pulau lain yang sudah ada bangunannya malah dikasih IMB oleh Anies tanpa persentase buat rakyat. Apalagi yang ditunggu DPRD DKI Jakarta? Masak kalah berani dibanding DPRD Jember?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/dprd-jember-sudah-kapan-dprd-dki-jakarta-cSARiIaszE

Adian: Ribuan Direksi/Komisaris BUMN Titipan Mafia, Benarkah?

Saya termasuk penggemar Adian Napitupulu. Seorang aktivis 98 yang sekarang jadi anggota DPR RI. Jiwa Adian tetap setia jadi aktivis, walaupun sekarang dia sudah jadi pejabat. Dan memang idealnya wakil rakyat itu ya berjiwa aktivis kayak bang Adian ini. Karena tugasnya kan memang sebagai penyambung lidah rakyat dan mewakili rakyat mengawasi pemerintahan.

Sebelumnya Adian sempat bikin heboh dengan tulisannya soal Kementrian BUMN. Adian waktu itu mengungkap utang BUMN yang lebih besar dari total utang luar negeri Malaysia. Adian juga mengkritik Kementrian BUMN, kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga soal dana talangan dari pemerintah buat BUMN. Berikutnya Adian juga membandingkan kinerja UMKM yang jauh lebih baik, lebih mandiri dan tidak manja, dibandingkan dengan BUMN Sumber. Tulisan ini pasti bikin gerah Kementrian BUMN. Dan mungkin banyak lagi yang terjadi di dalam sana, yang kita tidak ketahui, gara-gara tulisan Adian. Karena isi tulisan Adian itu memang banyak benarnya. Datanya sangat lengkap, bukan omong kosong, tidak main-main.

Ternyata Adian tidak berhenti di sana saja. Kemarin Adian kembali mengulik BUMN. Yang disorot adalah direksi dan komisaris BUMN secara keseluruhan. Menurut Adian saat ini hanya sekitar 1.000-an orang direksi dan komisaris BUMN yang jelas asal usulnya. Latar belakang mereka jelas, misal dari partai politik, kementrian/lembaga negara, relawan pendukung Jokowi hingga TNI/Polri. Adian juga menceritakan pernah diminta Presiden Jokowi untuk menyetorkan nama-nama yang dianggap berkompeten menjadi calon komisaris BUMN dari kelompok relawan hingga aktivis 98. "Presiden yang minta nama-nama dari kita. Kita enggak minta. Kita ditawarkan. Kalau mau, serahkan. Kemana? ke Mensesneg. Saya sudah serahkan," kata Adian. Nama-nama itu tidak dipilih secara asal saja, melainkan sudah mempertimbangkan standar tertentu, mulai dari latar belakang pendidikan hingga daerah asal para kandidat. "BUMN itu tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang jadi dasar kita susun nama-nama. Pertama soal putera daerah, lalu kompetensi dan tentu pendidikan," kata Adian. Hal ini diungkap Adian sekalian menepis isu bahwa dirinya meminta jatah kursi komisaris BUMN kepada Erick Thohir Sumber.

Adian kemudian mengungkap dan mempertanyakan sisanya dari 1.000-an orang itu. Sisanya sekitar 5.000 hingga 6.200 orang tidak jelas asal usulnya. “Nah, itu sisanya yang enggak jelas titipan siapa itu. Yang jumlahnya bisa 5.000-6.200 orang, enggak tahu kami titipan siapa, tapi dia ada di situ," ujar Adian. Dugaan ini didasari bahwa selama ini perusahaan BUMN tidak pernah membuka lowongan atau lelang jabatan terbuka bagi publik untuk mengakses posisi-posisi tersebut (direksi/komisaris). "Kalau tidak dititip, bagaimana orang bisa duduk di situ? kalau tidak dibawa, gimana bisa duduk di situ?" ujar Adian. Jadi ribuan direksi/komisaris BUMN itu menurut Adian titipan siapa? Pernyataan Adian berikutnya berpotensi bikin heboh lagi nih. Menurutnya, tak ada satupun orang yang mengetahui latar belakang mereka dengan pasti sehingga bisa duduk di jabatan tersebut. "Mungkin enggak di mana 5.000 itu titipan mafia migas, mafia infrastruktur, mafia proyek, mafia impor, mafia alkes dan sebagainya, mungkin tidak? Mungkin. Karena kita enggak tahu asal-usulnya dari mana," kata Adian Sumber. Wow!

Publik memang terima apa adanya soal pemilihan direksi dan komisaris BUMN. Untuk BUMN strategis seperti Pertamina, PLN dan beberapa bank biasanya ada beritanya, di mana ada tangan Menteri BUMN yang memutuskan. Harusnya sih juga dengan meminta pertimbangan dari presiden. Selain itu ya kita nggak ada yang tahu. Nama-namanya pun tidak kita ketahui kecuali memang ada urusan terkait BUMN itu kan.

Menurut Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, pembukaan lowongan untuk direksi/komisaris BUMN memang tidak diumumkan secara terbuka. Salah satu proses pemilihannya adalah menggunakan sistem talent pool. Kementrian BUMN sudah memiliki daftar atau kumpulan sosok yang dirasa punya kapabilitas sebagai kandidat direksi/komisaris BUMN. Daftar ini dikelola sendiri oleh Kementrian BUMN, oleh bagian SDM-nya. Sehingga ketika ada kebutuhan untuk mengisi posisi direksi/komisaris, salah satunya ya bisa dari daftar tersebut Sumber.

Menurut saya tidak ada salahnya juga jika Kementrian BUMN secara terbuka memberikan info ke media/publik jika ada posisi direksi/komisaris BUMN yang kosong. Tidak ada salahnya jika posisi tersebut ditawarkan secara terbuka ke publik. Kalau takut nanti kebanyakan kandidat yang merespon, atau melamar, minta saja bantuan konsultan buat seleksi awal. Seperti di perusahaan swasta ya ada juga praktek seperti itu. Atau serahkan ke head hunter, kalau memang mau mencari the best of the best.

Jadi walaupun Adian tidak menyebut dengan jelas, siapa atau BUMN mana yang direksi dan komisarisnya nggak jelas asal usulnya, saya yakin ini bukan sekedar cerita. Bukan sekali dua kali saja ada pejabat BUMN yang terkena kasus korupsi. Dilansir cnnindonesia.com, di era kepemimpinan Jokowi, dari tahun 2015 hingga 2019 setidaknya ada 13 direksi/pejabat BUMN yang kena kasus dugaan korupsi Sumber. Belum termasuk kasus penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton yang menyebabkan dicopotnya Dirut Garuda waktu itu ya.

Saya kira Kementrian BUMN tidak hanya perlu merespon pernyataan Adian dengan menjelaskan tata cara pemilihan direksi/komisaris BUMN. Namun juga perlu meminta Adian menjabarkan siapa saja yang dimaksud. Kemudian memberikan kejelasan kepada publik soal asal usul para pejabat BUMN ini. Ya nggak perlu dijelasin ke media satu demi satu. Cukup menyeragamkan format di website masing-masing BUMN. Biasanya di website perusahaan ada daftar direksi dan dewan komisaris. Cukup itu saja diberdayakan dengan memberikan penjelasan tentang latar belakang dan kompetensi mereka. Penjelasan dibuat terstandar. Saya rasa ini cukup. Agar pernyataan Adian di atas tidak jadi polemik tanpa jawaban dari Kementrian BUMN.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/adian-ribuan-direksikomisaris-bumn-titipan-mafia-ZmOIvOIv8c

Re-post by MigoBerita / Sabtu/13.10Wita/Bjm