Koruptor "Suci"

Migo Berita - Banjarmasin - Koruptor "Suci". Mungkin ada yang menganggap , apakah ada Koruptor yang Suci, tentu ini akan menjadi perdebatan yang panjang, karena pasti ada yang bilang , Apakah Tidak Mungkin Orang yang berbuat Salah untuk BERTOBAT ???!!! Hemmmm... Terus aza simak dan baca artikel yang kita kumpulkan hingga tuntas agar tidak gagal paham

Idenya Bagus, Tapi Data PeduliLindunginya Bobrok!!

Kemarin saya mau naik Trans Jakarta, abang-abang petugasnya setelah mengecek surat keterangan bertanya ke saya, "Kakaknya sudah vaksin?" Saya jawablah, "Sudah, Pak". Petugas itu kemudian memberitahu, "Wah syukur Kak, soalnya per tanggal 12 kalau mau naik TJ harus menunjukkan sertifikat vaksin." Saya pun berterimakasih sudah diberitahu.

Ini ide bagus sih. Bagus banget. Saya setuju. Harapannya, orang yang semula mikir-mikir buat mau vaksin akan menyegerakan. Ya kalau kamu nggak mau vaksin akan susah mengakses fasilitas umum. Kecuali mungkin mereka yang masuk kategori belum bisa vaksin ini perlu dipikirkan, kalau perlu mungkin butuh surat keterangan dari dokter.

Tujuannya jelas, kita mau angka vaksinasi meningkat. Sebab vaksin ini termasuk salah satu cara untuk menekan angka kasus COVID terutama sekali menurunkan kasus-kasus berat yang butuh rujukan ke RS sampai tingginya angka kematian.

TAPI...........

Ada tapinya nih.

Beberapa hari terakhir status teman-teman saya di IG stories mereka bikin saya sadar. Niat pemerintah ini bagus, tapi alatnya bobrok!!

Situs atau aplikasi yang jadi rujukan untuk ditunjukkan sebagai bukti sertifikat vaksin adalah PEDULILINDUNGI.ID yang kabarnya dikelola Kominfo. Masalahnya PEDULILINDUNGI ini lumayan bobrok.

Kenapa saya bisa bilang begitu?

Lha jebule banyak banget yang status vaksinnya belum terupdate. Jadi di Pedulilindungi itu sebenarnya canggih. Bisa lihat angka kasus di sekitar kita, tahu di situ termasuk wilayah berat, sedang, atau bagaimana angka kasusnya, ada juga data vaksin kita, riwayat perjalanan, riwayat vaksinasi, dan lain sebagainya. Tapi ya itu datanya banyak yang ambyar!!!

Nggak sedikit teman-teman saya yang sudah vaksin tapi datanya belum terupdate atau malah salah data. TERMASUK PUNYA SAYA!!!

Saat saya sudah vaksin pertama, sampai saya vaksin kedua, data saya itu masih tercatat belum vaksin. Katanya sih kalau data kita nggak ada disuruh telepon 119 extension 9. Tapi Anda tahu, lebih mudah nelpon mantan daripada disuruh telepon 119 karena susah banget!!!! Di jam kerja sering nggak keangkat atau sibuk, di luar jam kerja juga. Alternatif lain mulai kirim email ke sertifikat@pedulilindungi.id responnya bisa nyaris 2 minggu! Itupun masih salah juga data yang saya terima dan sampai vaksin saya lengkap 2 kali pun, sertifikat vaksin pertama saya salah dan sertifikat vaksin kedua belum keluar!

Padahal sertifikat vaksin ini sekarang penting banget! Mau masuk mall pun ini akan diminta. Nggak punya sertifikat vaksin ya nggak bisa ngemall.

Jadi ya sayang banget kalau idenya udah bagus, saya setuju banget kita tunjukkan sertifikat vaksin dan scan barcode supaya terdeteksi mobilitas kita ke mana saja dan kalau ada kontak erat bisa segera ditracing seperti yang di negara-negara luar sana, kan sound so sophisticated, canggih gitu ya. Tapi ya mbokyao data ini dibenerin. Katanya mau revolusi industri 4.0, katanya mau bangun silicon valley lah urusan data vaksin saja bangsa ini masih semburat kok, nggak bisa rapi dan serba ngelink.

Sekarang PR besar bagi Kominfo dan Kemenkes, gimana caranya supaya data ini bisa aktual dan update. Harus ada solusi yang cepat dan efisien, bagaimana yang datanya belum terecord maupun yang salah bisa segera dibenahi. Kalau perlu ada tim yang piket 24 jam dan jumlah orangnya ditambah untuk melayani di 119 dan handle email sertifikat@pedulilindungi.id.

Lebih bagus lagi kalau di website atau aplikasinya langsung ada form untuk banding bagi mereka yang sertifikatnya belum tercetak atau masih salah. Kalau ujung-ujungnya disuruh balik ke fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan vaksin, lha kalau yang ikut vaksinasi massal alias bukan di Puskesmas atau RS mau datangnya ke mana? Ini kan masalah baru juga.

Ya kita harapkan supaya kalau ada ide bagus itu bisa diikuti juga hal-hal yang terkait dengan itu dipikirkan secara maksimal. Jadi nggak besar ide, tapi kepontal-pontal dieksekusinya nanti. Kasihan banget soalnya masyarakat sekarang yang sudah harus pusing mikir soal PPKM yang berdampak ke ekonominya, yang lagi sakit, dan sebagainya eh masih kudu ribet ngurus sertifikat yang datanya geseh.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/idenya-bagus-tapi-data-pedulilindunginya-bobrok-m9Lzo4P4Iw

Nusron Wahid Bela Eks Terpidana Korupsi yang Menjabat Komisaris BUMN, Apa Katanya?

Nusron Wahid, politisi yang tergabung di Partai Golkar angkat suara soal polemik diangkatnya Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak usaha BUMN PT Pupuk Indonesia. Nusron agaknya tidak setuju alias berseberangan dengan pendapat yang banyak beredar di media sosial, khususnya terkait status Emir Moeis sebagai eks terpidana kasus korupsi.

Seperti kita ketahui, status hukum Emir Moeis menjadi perhatian khalayak, sekaligus banyak dipersoalkan publik, meski Emir Moeis sendiri sudah menjabat sejak Februari 2021, seperti informasi di website pim.co.id yang menyatakan bahwa posisi Emir Moeis sebagai komisaris perseroan terhitung sejak 18 Februari 2021.

Berikut ini pendapat Nusron Wahid, seperti dilansir dari laman detikcom pada Kamis (5/8/2021):

"Keputusan itu tidak melanggar UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Permen BUMN No 4 Tahun 2020, tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Meneg BUMN sudah sesuai aturan. Pada sisi lain Emir Moeis pun sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya pada masa lalu, dengan hukuman di penjara. Saya kira tidak ada orang jahat seumur hidup.”

---

Pernyataan Nusron Wahid tadi jika hanya dilihat dari aturan resminya tidak ada yang salah. Posisi Emir sebagai eks narapidana kasus korupsi disebut seharusnya tidak menghalangi haknya untuk menjadi komisaris di salah satu perusahaan plat merah, karena Emir sudah menjalani hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Nusron juga menilai bahwa sosok Emir yang memiliki kapasitas dan pengalaman dibutuhkan oleh Menteri BUMN untuk membantu pengembangan BUMN. Dirinya pun meminta Emir diberikan kesempatan atas kepercayaan untuk bekerja.

Sebagai informasi … Emir Moeis ini memang pernah dinyatakan bersalah dalam kasus suap pembangunan PLTU Tarahan, Lampung, dimana politikus PDI Perjuangan tersebut pada 2014 lalu dihukum penjara selama 3 tahun dengan denda 150 juta rupiah subside kurungan 3 bulan, Emir Moeis dianggap bersalah dan terbukti menerima hadiah atau janji dari konsorsium Alstom Power Incorporate Jepang saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Energi DPR.

---

Memang secara aturan tidak ada yang dilanggar alias sah-sah saja jika Emir Moeis diangkat menjadi petinggi salah satu BUMN di Indonesia. Status hukum sebagai eks narapidana juga tidak berbeda dengan status Ahok yang pernah dihukum penjara juga, tetapi kini menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina.

Namun, dari sisi penyebab dihukumnya dua orang itu jelas sangat berbeda. Potensi berulangnya perbuatan Emir Moeis rasanya bisa dianggap lebih mengkhawatirkan, karena orang yang terjerat korupsi biasanya berakar dari ketamakan dalam diri seseorang, yang tidak bisa sembuh begitu saja sekalipun pernah dipenjara sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

 

Kalau Ahok … dia kan dihukum karena dugaan penistaan agama yang terlihat dipaksakan karena alasan politis, meski pengadilan tetap menyatakan bahwa Ahok bersalah dalam ucapannya di Kepulauan Seribu. Itu dari sudut pandang saya, yang mungkin berbeda dengan pihak yang merasa Ahok memang bersalah dan layak untuk dijatuhi hukuman penjara.

Seandainya saya dihadapkan pada dua nama ini sebagai pemimpin BUMN, demi menjaga kepercayaan publik saya akan tetap memilih Ahok, lalu menolak Emir Moeis menjadi “orang penting” di salah satu perusahaan BUMN di negeri ini.

Kembali ke pernyataan Nusron Wahid tadi. Seyakin itulah Nusron terhadap kapasitas, kemampuan, dan integritas Emir Moeis sehingga merasa tidak ada salahnya memberi kesempatan untuk duduk sebagai komisaris, sebagaimana Ahok juga diberi kesempatan yang sama?

---

Saya memang tidak begitu mengenal Emir Moeis. Sepak terjangnya juga rasanya jarang dibahas oleh media, sebelum dirinya dihukum atas kasus suap seperti telah disebutkan di atas. Namun, sekali lagi “penyakit korupsi” itu (biasanya) tak bisa sembuh dengan mudah. Menaruh eks terpidana korupsi di posisi penting, termasuk memberi kesempatan duduk sebagai kepala daerah … tentunya dengan otoritas yang besar … sangat, sangat berisiko tinggi.

Namun, jika Erick Thohir merasa tidak ada masalah … mungkin karena sudah mengenal sosok Emir Moeis yang tak pernah diungkapkan ke publik, ya kita hanya bisa menyuarakan protes atau melayangkan kritikan. Begitu pula dukungan Nusron atas keputusan itu, ya suka-suka dialah … meskipun kita mungkin tidak setuju dengan omongannya tadi.

Cumaaa … sebagai akhir dari tulisan kali ini izinkan saya bertanya:

”Jika nanti Emir Moeis mengulangi lagi perbuatannya … bersediakah Nusron Wahid (juga Erick Thohir) langsung mundur dari jabatan apa pun yang kelak masih disandangnya, sebagai bentuk pertanggung jawaban moral karena telah memberi kepercayana pada Emir Moeis?”

Eh, rasanya tradisi itu belum terbangun di negeri ini, ya kan? Jadi, sembari tetap menyuarakan protes dan ketidaksetujuan kita, sementara ini kita terima sajalah fakta bahwa Emir Moeis duduk sebagai komisaris di perusahaan plat merah…!

Sumber Utama : https://seword.com/politik/nusron-wahid-bela-eks-terpidana-korupsi-yang-ist32WcRIG

Seharusnya Juliari dan Edhy Prabowo Minta Dihukum Mati Saja, Bukan Malah Minta Dibebaskan

Beberapa kali Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya agar jangan korupsi. Karena dampak korupsi itu sangat serius, yakni menyengsarakan rakyat.

Bahkan, saat pelantikan kabinet 'Indonesia Maju' dulu, mantan Walikota Solo itu mengancam tidak akan segan-segan memecat para menterinya di tengah jalan jika tidak serius bekerja atau melakukan perbuatan yang menyimpang.

Kenapa Presiden sangat keras mengingatkan para menterinya untuk jangan korupsi itu?

Karena belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, ada seorang menterinya yang terjerat kasus korupsi yakni eks Menteri Sosial dan juga eks Sekjen Golkar, Idrus Marham.

Belum lagi ditambah dengan para menteri di era SBY yang juga banyak banget tersandung kasus korupsi. Mulai dari MS Kaban, Siti Fadilah Supari, Bachtiar Chamsyah, Jero Wacik, Suryadharma Ali, Patrialis Akbar, hingga Andi Mallarangeng.

Tapi ternyata, peringatan keras Presiden itu diabaikan begitu saja oleh dua orang menterinya, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Juliari tersandung kasus korupsi Bansos, sedangkan Edhy tersandung kasus korupsi ekspor benih lobster.

Keduanya pun ditangkap dalam waktu berdekatan. Juliari ditangkap pada 6 Desember 2020. Sedangkan Edhy dicyduk KPK pada 25 November 2020 sesaat setelah tiba di tanah air dari menjalani kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Ulah dua menteri ini juga yang bikin heboh sejagat dunia maya dan dunia nyata waktu itu.

Tidak pelak karena begitu viralnya, kader Partai Demokrat pun turut mengomentari kasus korupsi ini. Seolah lupa kalau ternyata kolegaya sesama penghuni partai berlambang bintang Mercy itu juga banyak yang nyolong duit negara.

"Sangat memprihatinkan atas musibah yang terjadi. Kejadian ini sangat memilukan dan memalukan karena menyangkut moral hazard yang paling dasar. Di saat kehadiran Kemensos sebagai leading sector pengendalian dampak sosial akibat Korona, ternyata ada kejadian yang cukup mengenaskan kita semua yaitu terjadinya dugaan korupsi yang dilakukan Mensos," ujar Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, (7/12/2020).

Tapi lucunya, Fadli Zon yang biasanya kenceng banget mengkritik menteri Jokowi, tidak banyak bicara soal ditangkapnya menteri KKP itu.

Entah kenapa.

Mungkinkah dia lagi sariawan?

Uniknya, selain memiliki kesamaan, yakni sama-sama koruptor serta sama-sama merusak citra kabinet 'Indonesia Maju', kedua eks menteri Edhy dan Juliari itu juga ternyata sama-sama tidak punya jiwa ksatria alias pengecut.

Apa buktinya?

Sudah jelas-jelas terbukti korupsi, eh malah minta dibebaskan, seperti orang yang tidak bersalah.

Ini sudah seperti judul lagu Ghea Youbi saja, yakni 'Mau Enaknya Aja'.

Adapun alasan mereka minta dibebaskan rada-rada unik-unik.

Edhy Prabowo ingin bebas lantaran ia punya istri soleha. Serta karena usianya sudah mendekati kepala 5, kekuatannya untuk memikul beban hidup sudah banyak berkurang.

"Saya sudah berusia 49 tahun, usia di mana manusia sudah banyak berkurang kekuatannya untuk menanggung beban yang sangat berat. Ditambah lagi saat ini saya masih memiliki seorang istri yang saleha dan 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Sehingga tuntutan penuntut umum yang telah menuntut saya adalah sangat berat," ujar anak buah Prabowo itu saat membacakan pledoinya, (9/7).

Padahal kalau dipikir-pikir si Edhy ini seharusnya bersyukur, ia hanya dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta oleh JPU.

Itu merupakan tuntutan yang sangat ringan bagi seorang koruptor.

Belum lagi ditambah dengan adanya remisi, maka bisa jadi hukuman yang akan dijalaninya tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa itu.

Bandingkan dengan di China misalnya. Di sana para koruptor dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak di bagian belakang kepalanya hingga tewas.

Sebelum dieksekusi para tikus-tikus kantor itu juga diarak alias dipermalukan di depan umum.

Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah dengan merengek-rengek minta bebas ala Edhy Prabowo tersebut dikabulkan majelis hakim?

Ia tetap divonis 5 tahun penjara serta denda Rp 400 juta.

Hanya pencabutan hak politiknya saja yang dibuat lebih ringan. Kalau Jaksa KPK menuntut hak politik Edhy dicabut selama 4 tahun, sementara majelis hakim memvonis hak politik eks Waketum Gerindra tersebut selama 3 tahun saja.

Bagusnya sih hak politik para koruptor itu dicabut seumur hidup. Biar dia jadi gelandangan politik kayak Novel Bamukmin gitu.

Lantas, bagaimana dengan Juliari? Dan apa alasannya minta dibebaskan?

Karena selama mendekam di rutan KPK ia sudah menderita, untuk itu ia ingin penderitaannya tersebut segera diakhiri dengan cara majelis hakim membebaskan dirinya.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sungguh menyesal telah menyusahkan banyak pihak akibat dari perkara ini. Oleh karena itu, permohonan saya, istri saya dan kedua anak saya serta keluarga besar saya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan," ujar Juliari seperti tanpa bersalah saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, (9/8).

Juliari pun mengeluarkan jurus gombalan mautnya dengan mengatakan, hanya majelis hakim-lah yang mampu mengakhiri penderitaannya tersebut. Kwkwkwk

Sebenarnya, kalaupun Juliari bebas, ia tetap akan menderita seumur hidup.

Karena dimanapun ia berada, tidak akan mampu berdiri dengan kepala tegak lagi. Sudah terlanjur dicap sebagai mantan koruptor oleh masyarakat.

Cara mengakhiri penderitaan Juliari dan Edhy Prabowo itu satu-satunya sebenarnya hanya dengan dihukum mati.

Jadi, yang seharusnya mereka minta ke Majelis Hakim itu bukan dibebaskan. Tapi dihukum mati saja.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/seharusnya-juliari-dan-edhy-prabowo-minta-dihukum-a2OH3RQGFC

Rizieq Masih Lama Dalam Kurungan, Belum Bisa Bebas Berkoar

Rizieq masih berjuang sendirian untuk membebaskan dirinya usai dinyatakan bersalah dalam tiga kasus yang menjeratnya yakni hasil swab di RS Ummi, kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Rizieq yang selama ini mengklaim dirinya adalah imam besar dan dibelakangnya akan ada jutaan lebih umat yang akan siap mati membelanya? Kini hanya isapan jempol semata. Pun yang katanya para bohir dan para ahli-ahli hukum akan siap menjadi tamengnya? Kini hanya bualan belaka. Semuanya pada kocar-kacir usai Rizieq dipaksa menyerahkan diri sebelum Pihak Kepolisian bertindak lebih tegas lagi.

Seharusnya, klaim kuasa hukum Riziewq, Ichwan Tuankotta hari Senin (9/8/2021), si Rizieq ini bebas sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mestinya majelis hakim saat itu menetapkan kejelasan status penahanan Habib Rizieq bila sudah menjalani 8 bulan penjara. Jadi, menurut hitungan mereka semenjak ditahan 8 bulan lalu dalam kasus kerumunan Petamburan Jakarta dan Megamendung Bogor, si Rizieq ini sudah bebas di tanggal 8 Agustus kemarin, namun Rizieq malah diperpanjang masa penahanannya 30 hari ke depan.

Nasib Rizieg memang sial, sudah jatuh, tertimpa tanga pulak, permintaan kuasa hukum Rizieq agar dibebaskan dulu baru ditahan kembali, tidak diterima dan tidak masuk akal memang bagi pengadilan tinggi, karena masih banyak kasus-kasus lain yang pantas dijeratkan kepada Rizieq yang doyan lari atau melarikan diri ini.

Pengadilan tinggi pastinya punya pertimbangan untuk menahan Rizieq daripada membebaskannya, karena Rizieq ini sangat licik dan liar sehingga tidak mau kecolongan dengan kelihaian Rizieq untuk melarikan diri. Adalah kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memutuskan melanjutkan penahanan Habib Rizieq dalam 30 hari ke depan terkait perkara lain yakni swab RS Ummi.

Sementara memang kronologis hukuman Rizieq, sudah divonis dalam tiga kasus yang menjeratnya yakni hasil swab di RS Ummi, kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Untuk kasus swab Rumah Sakit Ummi, Rizieq menempuh langkah banding atas putusan PN Jaktim yang memvonisnya empat tahun penjara.

Sementara, dalam perkara kerumunan Petamburan dan Megamendung, Rizieq sudah ditahan sejak Desember 2020. Pun, vonis dari PN Jaktim dalam kasus kerumunan Petamburan ke Rizieq yakni delapan bulan kurungan penjara. Sementara, terkait kasus kerumunan Megamendung, Rizieq divonis hukuman denda sebesar Rp20 juta.

Terkait vonis itu, Rizieq juga sudah mengajukan banding ke PT Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya menguatkan vonis PN Jaktim dalam kasus kerumunan Petamburan.

Majelis hakim yang mengeluarkan penguatan putusan itu adalah Sugeng Hiyanto selaku ketua dan anggota Tony Pribadi dan Yahya Syam. Putusan PT Jakarta itu dibacakan pada Rabu 4 Agustus 2021.

Pengacara Rizieq, Aziz Yanuar protes penahanan yang dilakukan PT Jakarta terhadap kliennya. Dia menegaskan sesuai vonis, Habib Rizieq mestinya sudah bebas dari penahanan kasus kerumunan Petamburan. Aziz bilang sudah mengirimkan surat ke PT Jakarta tertanggal 4 Agustus 2021 terkait penahanan Rizieq untuk perkara No.221/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim yang akan berakhir 8 Agustus 2021. Dengan vonis 8 bulan kurungan, sehingga harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Namun, justru PT DKI Jakarta merespons dengan mengeluarkan penetapan penahanan terhadap Rizieq terkait perkara Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.

Hal ini otomatis membuat para kuasa hukum Rizieq mencak-mencak dan emosi, namun hanya bisa menumpahkan semuanya itu ke salah satu stasiun tv yang selalu mengikuti perkembangan dan selalu terdepan dalam memberitakan kasus Rizieq ini, apalagi kalau bukan TV One?

Yah, TV milik Bakrie ini tidak menyiarkan kasus narkoba yang menjerat Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, tapi sangat intens memberitakan dan seakan-akan membela kasus Rizieq ini. Terbukti TV One ini dengan mendatangkan narasumber pakar hukum pidana Prof Mudzakir.

Dalam wawancaran Kabar Petang tvOne, Prof Mudzakir menganalisa persoalan ini. Menurut dia, polemik ini berawal dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang mestinya majelis hakim saat itu menetapkan kejelasan status penahanan Habib Rizieq bila sudah menjalani 8 bulan penjara.

Dia menyampaikan demikian karena merujuk pasal 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia bilang, putusan pengadilan negeri wajib mencantumkan status penahanan.

"Jadi, dalam diktum putusan diatur begini pada huruf K, statusnya harus jelas. Apakah masih ditahan, satu. Atau masih harus ditahan, atau dibebaskan. Jadi, kalau ditahan berarti dilanjutkan. Kalau tidak ditahan itu dibebaskan atau dilepaskan dari tahanan," kata Mudzakir dalam Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVA pada Rabu, 11 Agustus 2021.

Tapi apapun itu, yang jelas Rizieq harus kembali sabar dan lebih banyak berbuat kebaikan selama dalam masa hukuman, sehingga ketika bebas nanti, bisa menjadi imam yang baik, bukan perusuh, bukan tukang caci-maki dan bukan merasa orang paling benar di dunia ini...

Sumber Utama : https://seword.com/umum/rizieq-masih-lama-dalam-kurungan-belum-bisa-bebas-342CYHlkCy

Berani Nantang, Amien Rais Harus Gentleman Puji Jokowi Soal Blok Rokan

3 tahun lalu, Amien Rais menantang keberanian Pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia yaitu Blok Rokan ke pangkuan ibu pertiwi.

"Kalau Blok Rokan kembali ke Indonesia, itu berarti pasal 33 UUD 1945 sudah terpenuhi. Apalagi kalau Blok Rokan menjadi semacam contoh yang bagus, blok-blok lain termasuk Freeport, tambang minyak dan mineral juga bisa kembali," kata Amien saat itu.

Pengembalian pengelolaan Blok Rokan ke Indonesia, khususnya PT Pertamina, menurut Amien merupakan sebuah aksi patriotik yang membela bangsa.

Dia menantang keberanian Presiden Joko Widodo. "Kalau betul Blok Rokan bisa kembali ke ibu pertiwi, ke Pertamina, itu sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani enggak Pak Jokowi? Kalau berani, luar biasa. Kalau enggak berani, ya apa boleh buat," kata Amien.

Chevron sendiri sudah puluhan tahun (hampir 1 abad) mengelola Blok Rokan, dan mendapatkan perpanjangan kontrak satu kali ( jangka waktu 20 tahun) sebagai pengelola. Sesuai Pasal 14 UU Migas No.22/2001, perpanjangan kontrak hanya dapat diberikan selama 20 tahun. Artinya tahun 2021, Indonesia punya kesempatan untuk mengambil alih blok tersebut.

Dan tiga tahun kemudian, yaitu per tanggal 9 Agustus 2021, Blok Rokan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Sumber daya alam yang selama ini banyak dikelola pihak asing, perlahan tapi pasti, satu per satu berhasil diambil alih lagi.

Kenapa ini sangat penting?

Karena menurut Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan, Blok Rokan diperkirakan memiliki cadangan minyak sekitar 1,5 miliar hingga 2 miliar barel, yang senilai dengan harga US$ 70 miliar atau sekitar Rp 1.008 triliun yang dikeluarkan Pertamina untuk mengelola wilayah kerja minyak dan gas Rokan selama 20 tahun ke depan.

"Saya melihatnya masih cukup worth it karena informasi potensi di sana masih 1,5 miliar-2 miliar barel dan potensi masih cukup besar, tinggal bagaimana dioptimalisasi sama PHR (Pertamina Hulu Rokan)," katanya.

Blok Rokan adalah ladang minyak terbesar kedua setelah Blok Cepu, akan membantu memenuhi target lifting minyak mentah Kementerian ESDM yang mencapai 1 juta barel per hari (BOPD) pada 2030.

Alasan lain kenapa ini penting adalah karena ini membuktikan pemerintahan Jokowi menorehkan banyak prestasi dalam merebut kembali pengelolaan sumber daya alam. Ini juga membuktikan, bahwa tidak ada presiden mana pun yang bisa seperti Jokowi saat ini.

Dan yang paling penting adalah, ini sekaligus menampar Amien Rais yang tiga tahun lalu memberikan tantangan kepada Jokowi untuk ambil alih Blok Rokan.

Artinya, kita harus mendesak Amien Rais untuk memuji atau minimal berterima kasih kepada Jokowi, meskipun kita tahu, orang seperti dia lebih memilih pura-pura tidak mendengar kabar ini. Dan baru akan muncul kalau ada berita kurang sedap yang menimpa pemerintah.

Mari kita ingat-ingat bagaimana gebrakan dan keteguhan Jokowi mengambil alih aset alam Indonesia dari tangan asing.

Yang paling memorable tentu saja Freeport. Tambang emas yang sangat besar ini akhirnya direbut kembali setelah pertama kali beroperasi di tahun 1973 (Siapa presiden yang kasih izin ya? Pura-pura gak tahu aja deh).

Selanjutnya adalah Blok Mahakam. Kontrak Blok Mahakam habis pada tahun 2017 dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation. Setelah diambil alih, pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur kepada PT Pertamina per 1 Januari 2018. Blok Mahakam sebelumnya dikelola oleh pihak asing selama kurang lebih 50 tahun.

Selanjutnya adalah Newmont. Pemerintah juga berhasil merebut kembali kegiatan penambangan tembaga di NTB dari tangan perusahaan Amerika Serikat PT Newmont Nusa Tenggara. Dambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energi, setelah itu kemudian PT Newmont Nusa Tenggara diubah namanya menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Selain merebut kembali aset Indonesia dari tangan asing, Presiden Jokowi juga menjaga agar sumber daya alam tidak jatuh kembali dengan cara yang sama. Salah satunya adalah nikel.

Nikel melimpah, merupakan tambang masa depan karena dapat diolah jadi bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Jokowi tidak ingin lagi asing masuk dan menguras nikel lalu dibawa ke negaranya. Asing harus investasi dan mengolahnya jadi barang pakai yang siap diekspor.

Sudah cukup? Jokowi hebat, kan?

Mana Amien Rais ya? Udah nongol belum?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/berani-nantang-amien-rais-harus-gentleman-puji-oqAyKYCgZX

Didukung 130 Juta 'Orang', Novel Bakmumin Siap Dampingi Anies

Sejujurnya sambil menulis artikel ini senyum-senyum sendiri. Membaca klaim Novel Bakmumin pentolan PA 212 yang konon didukung 130 juta orang jika yang bersangkutan maju mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Terkadang saat ngopi pagi dan membaca berita berseliweran di time line dan menemukan berita klaim macam Novel Bakmumin di atas suka keselek.

Penting tak penting untuk menambah imun dan iman tak ada salahnya kita sedikit bercanda dengan tema halusinasi tingkat dewa.

Seperti yang dilansir oleh rekan media. Sekjen PA 212 Novel Bamukmin baru-baru ini mengklaim dirinya cocok menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti.

Ada sejumlah pertimbangan disampaikan Novel. Ia lantas membeber kurikulum vitae. Ia misalnya, mengaku punya pengalaman dan prestasi di banyak organisasi dan menjabat sebagai pimpinan pusat nasional.

"Saya pernah menjadi caleg terfenomenal yang ketika itu boleh dikatakan hanya saya yang menyerukan haram mencoblos nama saya demi tegaknya negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa," kata Novel, dikutip dari hops.id, jejaring media suaradotcom, Rabu (11/08/2021).

"Artinya sangat cocok mendampingi Anies sebagai capres nanti baik dalam kancah berpolitik, praktisi hukum juga sebagi ulama serta penggiat media juga aktif dalam aksi kemanusiaan," ujarnya.

Kekuatan pendukung yang diklaim capai jutaan orang membuat novel tentu menjadi sosok yang harus maju. Karena sudah saatnya tokoh 212 memimpin.

"Jumlah jutaan itu semua aksi berjalan damai dan tertib serta bersih bahkan rumput saja mereka jaga agar tak terinjak apalagi negara dan bangsa serta ulama pasti dijaga dan dibela," katanya.

Selain itu, soal dukungan Novel juga mengaku tidak asal bicara. Tanpa partai politik pun, kata dia, Novel mengaku memiliki perhitungan atas ucapannya tersebut yang bisa menjadi presiden tanpa parpol.

Ia mengkalkulasi, ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang.

"Dengan begitu 212 mempunyai dukungan 130 juta orang dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai Presiden dan wakilnya tentunya dengan takdir Allah dan dukungan serta doa IB HRS serta ulama dan rakyat Indonesia," ujarnya.

Entah mengapa kelompok ini sangat suka sekali klaim atau mungkin lebih tepat berhalusinasi. Dan yang mengherankan kok ya ada yang percaya. Buktinya banyak sekali masyarakat yang mengidolakan orang-orang jenis Novel ini.

Jika dipikir dia yang memberi statement tapi saya yang baca kok malu ya? Entah kalau Anda. 130 juta itu benar manusia apa termasuk bangsa lelembut dan binatang termasuk di dalamnya? Misalnya saja, genderuwo, pocong, sundel bolong, leak, popok wewe, kuntilanak, gundul pringis, setan kredit, iblis, jin dan lain sebagainya.

Tingkat analisa Novel Bakmumin dengan klaim 130 juta hanya berdasar kehadiran 212 (13 juta) lantas dari 1 orang yang hadir di kali 10 orang adalah analisa super hiperbola. Dungu kuadrat. Orang yang berotak bakal tertawa terbahak. Kecuali yang tidak.

Perlu diketahui, jumlah Pemilih Pemilu 2019 192.866.254 pemilih. Dan dari jumlah tersebut partisipasi pemilih hanya 81% artinya yang hadir atau menggunakan hak pilihnya.

Lantas dari total pemilih yang hadir jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.

Dilihat dari data di atas saja dapat dilihat betapa mengandung proses panjang yang menguras energi yang luar biasa oleh semua pihak. Mengorbankan harta, jiwa dan raga. Campur aduk jadi satu.

Kalau Novel Bakmumin klaim dukungan 130 juta manusia, betapa dia manusia terhebat di muka bumi, sakti mandraguna. Modal bacotan bim salabim abrakadabra.

Ah, lama kelamaan kualitas orang-orang yang mengatasnamakan 212 ini dipertanyakan publik. Sehat ngga secara pola pikir? Sebetulnya ini kelompok apa? Kontribusi buat rakyat apa? Buat negara apa? Tujuannya apa? Fungsinya apa? Visi misinya apa? Dan mengapa media kok suka naikkan berita? Padahal isinya juga cuma ubyak-ubyuk ngga jelas.

Dan parahnya, kenapa saya kok ikutan nulis juga? Halah, embuhlah ...., ayo salto.

Demikian, salam

Sumber Utama : https://seword.com/politik/didukung-130-juta-orang-novel-bakmumin-siap-O26T4FXe68

Tidak Ada Yang Salah Dengan Baliho

Cukup marak rekan-rekan penulis rajin menyumbang artikel soal baliho para tokoh-tokoh yang muncul bak jamur tampil di musim hujan, atau sekedar meminjam secuil bait dari puisi Chairil Anwar, baliho-baliho berserakan dari Karawang Bekasi.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan baliho

Kita mau protes ke KPU-pun tidak ada gunanya , tuduhan kampanye terselubung terhadap para balihowan-balihowati itu mekipun ada indikasinya tapi lemah dari sisi hukum. KPU hanya boleh menindak mereka-mereka yang dianggap mencuri start kampanye. Aturan KPU hanya melarang para peserta pemilu melakukan kampanye sebelum masa kampanye. Masalahnya sekarang masih jauh dari musim presiden-presidenan, jadi KPU belum bisa memakai aturan di atas untuk bertindak. Kemudian pesan dari balihowan-balihowati juga tidak ada sangkut pautnya dengan urusan capres-cawapres. Lha isinya saja paling banter soal masalah Pancasila, ada baliho yang ngomongin kebinekaan, ada juga yang ngomong soal kerja, ada lagi photo raksasa pemimpin partai bergaya milenial dengan tulisan 4 huruf : SIAP. Kita juga tidak paham, ini siap apa? Siap maju, siap mundur, siap selesaikan masalah korupsi yang dulu itu? Gak jelas, tapi target utama sudah tercapai, yang penting photonya sudah seliweran dimana-mana.

Faktanya , dari semua baliho tidak tampak yang isinya terang-terangan : Pilih saya di Pilpres 2024. Tidak ada unsur kampanye. Faktor lainnya yang juga perlu dipertimbangkan, selain tidak melanggar hukum dan aturan --kecuali tidak bayar pajak reklame tentunya-- tujuan pemasangan baliho sudah sangat sesuai dengan kultur budaya politisi Indonesia: tampang dulu, prestasi entah kapan.

Jadi sekali lagi KPU tidak bisa bertindak apa-apa. Bagi KPU baliho ini tidak lebih dari iklan orang-orang yang kelebihan duit yang tidak puas cuma dengan photo profil yang mungil di grup medsos. Kalaupun ada pertanyaan lebih cocok ditujukan ke Pemda dimana masing-masing baliho itu dipasang. Itu balihonya sudah bayar pajak apa masih ngemplang? Kalo ngemplang baru kira ributin. Juga kurang pas kalau ada yang menganggap ini kampanye dini , ini lebih cocok disebut ejakulasi dini, terlalu ingin cepat sampai puncak apa daya elektabilitas rendah.

Rakyat sudah sarat pengalaman ikut Pemilu, sudah lebih 10 Pemilu. Baliho dari ukuran gajah sampai yang ukuran KTP selalu jadi wabah lima tahunan. Kalau sudah musimnya, tidak ada gang paling sempit sekalipun yang temboknya tidak ditempeli photo kontestan yang bikin kita mual-mual melihatnya saking banyaknya . Berani taruhan, nyaris 99 persen photo di gambar tempel itu tidak satupun Anda kenal. Bisa juga Anda akan terkaget-kaget ketika Kang Asep penjual tahu langganan tiba-tiba berbaik-hati ngasih tahu gratis ke semua warga dan photonya ada di tembok gang kampung. Tentu saja tukang tahu langganan anda ini tidak salah bikin baliho mini sendiri, hak mencalonkan diri-nya dijamin undang-undang. Yang salah itu kalau Kang Asep tidak terpilih lantas marah-marah dan maksa minta tahu gratisnya dibalikin.

“Pemimpin baik ada masanya, pemimpin buruk yang ditunggu cuma kadaluwarsanya”

Percayalah pada saatnya nanti , rakyat paham siapa yang cocok jadi pemimpin berikutnya, karena pemimpin yang benar itu adalah yang bisa memimpin rakyat yang nyata, yang jago baliho biarlah memimpin rakyat versi baliho. Mereka yang senang dibuai dengan janji biasanya akan memilih pemimpin baliho, yang suka lihat hasil nyata akan memilih calon yang memang sudah terbukti. Golongan kedua ini biasanya berpikir pragmatis, gambar tidak mengubah apa-apa, siapapun bisa ditempel tampangnya di baliho, bahkan seekor kambing yang sudah dibedaki punya hak yang sama wajahnya nongol disitu.

Akhir kata, meskipun menyebalkan kita tidak perlu sewot dengan baliho yang makin hari makin banyak. Kalau kebetulan anda naik kendaraan dan pas didepan sana ada baliho sosok tokoh yang anda benci, palingkan muka cari baliho lain yang tidak kalah besar dan menarik : KFC , MacD? atau baliho beha Triumph yang tanpa sensor (itupun kalau ada).

Kalaupun nantinya ada tokoh dalam baliho yang kebetulan 2024 nanti terpilih jadi pemimpin dan ternyata terbukti tidak piawai memimpin, mohon jangan salahkan mereka, salahkanlah diri sendiri, siapa suruh mau dibohongin baliho. Bagaimanapun adagium ini kekal berlaku: tidak ada pemimpin yang salah, yang salah itu pemilihnya. Silakan ditanyakan ke gubernur Jakarta sekarang, hakulyakin beliau akan mengamini-nya.

Sudah cukup kita dibodohi dengan bilyet kosong 2T. Sebutan bodoh jenis apalagi yang pas buat kita kalau sama balihopun kita masih bersedia dikadalin.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/tidak-ada-yang-salah-dengan-baliho-m4FV5Ua9OY

Baliho Puan Mengincar Posisi Ketum PDIP

Baliho Puan Maharani terpasang di banyak tempat. Lalu kita bertanya-tanya, apa tujuannya? Apakah ini ada instruksi secara partai atau inisiatif tim Puan sendiri? mengingat status Puan adalah Ketua DPR RI, bukan Ketua Umum Partai.

Berbeda halnya dengan Airlangga Hartanto, sebagai Ketum Golkar, mudah saja kita simpulkan itu adalah inisiatif partai. Begitu pula dengan Cak Imin, Sebagai Ketum PKB, maka baliho-balihonya mewakili partai.

Tidak salah kalau banyak orang berpikir dan menyimpulkan bahwa Puan akan maju sebagai Capres atau Cawapres. Karena memang hanya itu kemungkinannya.

Tapi kalau kita renungkan baik-baik, sebenarnya Puan bisa punya dua tujuan. Selain soal Pilpres, bisa juga soal posisi Ketua Umum PDIP. Karena Bu Mega nampaknya akan benar-benar menyerahkan kursi pimpinan pada orang lain.

Kalau dipikir-pikir, baliho Puan Maharani ini sama seperti Baliho AHY di tahun 2018 lalu. Tepat setelah dirinya kalah di Pilkada DKI. Kita dibuat kebingungan, AHY ini mau ke mana? siap untuk apa?

Karena kalau secara hitungan Pilpres 2019, mustahil dia bisa maju. Mengingat posisinya sebagai orang baru di politik dan baru saja kalah di Pilkada DKI. Kalah di Jakarta kok mau ikut kontestasi nasional? Sehingga akhirnya dapat kita ketahui bersama-sama, AHY batal maju di Pilpres, lalu menjadi Ketum Demokrat di 2020.

Pertanyaannya, apakah Puan juga akan menempuh pola yang sama?

Kalau dari ukuran Pilpres, rasanya Puan sulit bersaing dengan kandidat lain. Puan sudah mendapat kesempatan sebagai Menko, lalu sekarang Ketua DPR RI. Namun secara elektabilitas, namanya belum bisa diterima oleh masyarakat luas. Masih dipertanyakan prestasinya, masih diragukan kemampuannya.

Ini juga membingungkan. Untuk sekelas Menko dan Ketua DPR RI, tapi masih dipertanyakan kemampuannya. Sementara Ganjar yang baru menjadi Gubernur Jawa Tengah, justru mendapat dukungan lebih besar dari Puan.

Tapi ya begitulah logika awam. Tidak ada rumus yang pasti soal suka dan tidak suka.

Jika melihat PDIP yang selalu logis dalam menentukan calon kepala daerah atau calon Presiden, maka rasanya mustahil PDIP akan mencalonkan Puan Maharani. Karena dalam banyak penelitian, namanya tidak laku di pasaran. Mau dipasangkan dengan siapapun, tak menarik perhatian.

Pernah juga Presiden Jokowi mengajak Puan blusukan. Tapi tak ada isu yang bisa dimainkan dari sana. Publik tidak tertarik. Sehingga dalam kesimpulan saya, bahkan Jokowi pun tidak bisa menaikkan nama Puan Maharani.

Jadi target paling logis yang bisa diupayakan oleh Puan adalah posisi kursi Ketum. Maka wajar kalau ada penagkuan berbeda antara Ganjar dan Gibran. Ganjar mengaku tidak pernah disuruh oleh partai untuk memasang baliho. Sementara Gibran sebaliknya, mengaku bahwa ada instruksi partai.

Dari sini saja kita bisa melihat ada kemungkinan Puan memang hanya menginstruksikan pada kader dan pengurus yang mendukungnya sebagai Ketum.

Tapi ini juga masih belum otomatis atau pasti jadi. Karena Bu Mega masih punya Prananda, yang selama ini selalu berada di belakang layar.

Beda peran antara Prananda dan Puan sebenarnya sudah cukup gamblang. Puan Maharani menempati posisi jabatan publik seperti Menko dan Ketua DPR RI. Sementara Prananda lebih fokus mengurusi partai dan sama sekali tidak ikut-ikutan di jabatan publik.

Di lingkungan PDIP, pola ini sepertinya sudah cukup paten. Mereka yang mendapat jabatan penting di partai, tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat publik. Inilah alasan Hasto Kristianto, sebagai Sekjen Partai, tidak jadi Menteri. Karena fokus mengurusi partai. Berbeda dengan Sekjen partai lain, bahkan Ketum nya pun jadi menteri.

Maka jika mengacu pada pola ini, mestinya lebih logis Prananda yang akan ditunjuk sebagai ketua umum partai, dibanding Puan Maharani. Karena keduanya memang beda jurusan. Puan lebih pada jurusan jabatan publik, sementara Prananda mengurus partai politik.

Tapi pada akhirnya dalam politik, tidak ada rumusan pasti. Untuk PDIP, nampaknya yang bisa dipastikan hanya soal loyalitas kader pada ketua umumnya, Megawati. Selebihnya, entah bagaimana.

Maka menarik untuk melihat siapakah yang akan menjadi ketua umum PDIP selanjutnya, dan Capres yang akan diusung.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/baliho-puan-mengincar-posisi-ketum-pdip-1Fp9t9NJqe

Cyber War Semakin Masif, Literasi Digital Sangat Dibutuhkan

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 (virus korona), konsumsi internet di Indonesia diketahui mengalami peningkatan. Konsumsi internet meningkat lantaran kegiatan yang sebelum pandemi COVID-19 dilakukan secara tatap muka, kini terpaksa harus dilakukan secara daring (online). Mulai dari kegiatan belajar mengajar, rapat-rapat kerja, sampai kegiatan peribadatan. Di sela kegiatan-kegiatan rutin tersebut, konsumsi internet dimanfaatkan oleh khalayak untuk berselancar di media sosial (medsos), mencari informasi dari halaman web, juga menyaksikan hiburan melalui platform media sosial.

Platform media sosial yang sering dikunjungi oleh warganet Indonesia adalah youtube. Belakangan youtube ini digunakan sebagai “ladang perang” (battle field) oleh para content creator tanah air. Kita lebih sering melihat pertarungan di medsos model twitter, yang biasa kita kenal dengan istilah “twitt war”. Lalu, apa sebutan untuk perang para content creator di youtube? Di twitter ataupun youtube, keduanya sama-sama berada di dunia siber (cyber). Oleh karena itu, kita sebut saja dengan istilah cyber war (perag siber). Cyber war bukanlah hal yang diharamkan atau dilarang. Justru bisa dimanfaatkan untuk saling beradu argument, ide dan gagasan yang terbaik untuk Negara dan Bangsa tercinta Indonesia. Namun, kalau cyber war jadi ajang penyebaran berita bohong (hoax) dan kebenciaan, miris dan kesal rasanya hati ini. Apalagi jika cyber war berujung pada penutupan akun medsos secara paksa, seperti yang dialami oleh Denny Siregar, Ade Armando, dan kawan-kawan. Itu tindakan yang kontraproduktif, dan terkesan kekanak-kanakan.

Dalam cyber war, diperlukan ketelitian dan kejelian dari warganet untuk melihat konten-konten yang diproduksi oleh para content creator yang terlibat dalam cyber war. Oleh karena itu literasi digital merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi cyber war. Penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat memperkuat literasi digital, agar masyarakat tak terjebak dalam narasi sesat yang disajikan pihak-pihak picik dalam cyber war.

Melalui content-nya di Cokro TV yang tayang pada 11 Agustus 2021 Ade Armando sempat mengutarakan ada videonya yang dipotong-potong dan diframing seolah menjadi barisan sakit hati yang tidak lagi mendukung Presiden Joko Widodo. Video framingan itu dipublikasikan oleh kanal youtube poros tengah. Merasa tidak sesuai dengan fakta, Ade Armando dengan tegas membantah video tersebut. Beruntung bagi mereka yang menyaksikan content Ade Armando di Cokro TV, bisa segera tahu kebohongan yang dibuat poros tengah. Namun bagaimana dengan mereka yang tidak menyaksikan? Jelas akan terjebak dalam narasi sesat yang diciptakan itu.

Penguatan literasi digital massif dilakukan sejumlah NGO juga individu penggiat literasi. Namun peran aktif dari pemerintah juga diperlukan untuk aktif melakukan literasi digital untuk mencerdaskan warganet Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penguatan literasi digital adalah melalui virtual police (polisi virtual) yang digagas oleh Polri. Akan tetapi virtual police nampaknya masih perlu diperlengkap lagi dengan suprastruktur maupun infrastruktur yang memadai, agar bisa berakselerasi lebih cepat dalam melakukan pencerdasan dan pencerahan literasi digital. Negara tidak boleh kalah oleh para penyebar berita bohong dan kebencian. Negara harus hadir mendukung dan memperkuat mereka yang terus berkarya menghasilkan konten-konten yang mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, toleransi, persaudaraan, serta hal-hal lain yang membawa Bangsa dan Negara Indonesia kea rah yang lebih baik. Hancurkan kelompok yang berupaya memecah belah Bangsa dan Negara Indonesia tercinta.

Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Cyber war yang terjadi di dunia maya, menjadi pemicu konflik di dunia nyata yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Saatnya seluruh pemangku kepentingan serta elemen masyarakat bersatu, bergandeng tangan dan bergotong-royong memperkuat literasi digital sembari melawan para content creator yang berupaya menebar kebencinaan yang mengancam persatuan bangsa. Mereka pasti tidak berdiri sendiri, tetapi percayalah dengan bergotong-royong, kita mampu melawan dan menghancurkan apapun dan siapapun yang mengancam kesatuan dan perstauan Bangsa Indonesia.

Jangan diam, ladan! Bersatu kita memperkuat literasi digital di tengah masifnya cyber war. Membangun peradaban cerdas dan menjaga kesatuan dan percatan Bangsa Indonesia melalui penguatan literasi digital. 2021 Indonesia melek literasi digital, salam literasi!

Sumber Utama : https://seword.com/politik/cyber-war-semakin-masif-literasi-digital-sangat-wLNVngndvO

Gerindra Siap Pasang Badan untuk Jokowi, PDIP Diolok-olok?

Habis manis sepah dibuang. Perumpamaan buruk ini tepat sekali ditamparkan ke muka oknum-oknum PDIP yang akhir-akhir ini seperti berupaya menghancurkan reputasi Presiden Jokowi yang sedang sulit di masa pandemi ini.

Adalah Effendi Simbolon cs yang sok pinter atau keminter mengkritik Jokowi karena tidak menerapkan lockdown sejak awal covid-19. Orang ini ingin jadi pahlawan kesiangan atau baru bangun tidur?

Pandemi sudah berlangsung hampir dua tahun. Semua negara sudah terpapar dengan tingkat keparahan masing-masing. Semua negara melakukan caranya masing-masing untuk mengatasi pandemi ini. Tapi hingga saat ini, belum ada satu negara pun yang dapat dikatakan bebas 100%.

Berbagai daya upaya dilakukan pemerintah setiap negara sesuai situasi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya politik masing-masing. Awalnya ada negara yang langsung memberlakukan lockdown dan sebagainya itu. Bahkan ada yang bolak-balik melakukan lockdown. Namun hingga kini sudah berjalanan vaksinasi di seluruh negara, namun belum ada satu pun negara yang dapat dikatakan bebas dari covid-19.

Singapura yang sempat mengatakan "menganggap covid-19 sebagai flu biasa", tiba-tiba mengumumkan terjadi lonjakan kasus lagi, dan melakukan lockdown. Hal yang sama terjadi di negeri kecil Brunai Darussalam.

Kesultanan yang jumlah warganya tidak sampai satu juta jiwa ini, sempat menyatakan bebas dari covid-19. Maklumat ini tentu saja disertai puja dan puji pada Tuhan. Tapi belum lama ini diberitakan muncul kasus baru lagi, sehingga diberlakukan lagi kebijakan yang tidak disukai masyarakat.

Jadi menangani covid-19 ini bukan semata soal lockdown. Karena memang tidak terbukti efektif juga. Yang efektif sebenarnya adalah partisipasi dan kesadaran penuh setiap individu. Seperti dilakukan masyarakat Selandia Baru.

Tapi Selandia Baru bukan Indonesia. Pulau kecil di sebelah tenggara Australia ini dihuni hanya sekitar 5 juta penduduk. Tingkat pendidikan, ekonomi dan gaya hidup masyarakat sini pun jauh beda dengan orang kita kebanyakan. Dan yang perlu dicatat, di Selandia Baru tidak ada kadrun!

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi sudah tepat melakukan kebijakannya. Mungkin tidak sempurna, namun itulah yang tepat untuk kondisi bangsa ini. Tentu tidak semua orang sepakat atau sepaham. Tetapi pemerintah sebagai pemegang otoritas, harus tegas dan teguh dengan keyakinannya.

Apalagi cara yang ada di benak orang lain pun belum tentu akan ampuh jika diterapkan. Belum lagi jika ada seribu kepala dengan idenya masing-masing yang saling berbeda. Dan semua memaksakan bahwa pendapatnya yang benar. Lalu siapa yang harus diikuti?

Maka biarkan saja pemerintah dengan caranya. Siapa pun boleh saja mengajukan usul. Tetapi setelah dua tahun berjalan, lalu menuduh pemerintah melanggar konstitusi karena tidak lockdown sejak awal pandemi, itu gaya khas si bloon.

Masih mending cara si Agus yang sejak awal pandemi memakai tangan putrinya untuk menulis surat ke Jokowi, minta lockdown. Pakai bahasa Inggris pula.

Munculnya oknum-oknum kader PDIP yang ujug-ujug seperti menyerang Jokowi, memang sangat mengejutkan. Heboh. Tidak ada angin tidak ada hujan kok ingin menyudutkan Jokowi soal bandelnya covid-19? Padahal ini masalah global.

Tapi pasti ada asap jika ada api. Dalam konteks kekininian, ada baliho ada kritik. Lalu, apakah demi baliho, lalu Presiden Jokowi harus disasar? Kok tidak nyambung amat ya. Sebagai kader partai pendukung pemerintah, janganlah seperti perumpamaan: "habis manis sepah dibuang".

Jokowi yang sudah tidak bisa memperpanjang periodenya lagi, mungkin tidak punya efek lagi buat mendongkrak perolehan suara partai pada Pemilu 2024 nanti? Tapi jangan lantas lupakan efek yang ditimbulkan Jokowi pada dua pilpres yang lalu, di mana PDIP memperoleh suara yang signifikan. Itu namanya kacang lupa kulit.

Di tengah posisi Jokowi yang sepertinya hendak dikucilkan kawan-kawan sendiri, datanglah kader dari parpol lain yang malah dengan gagah berani menyatakan kesiapannya "pasang badan" untuk Jokowi.

Dialah Arief Poyuono, politikus Partai Gerindra. Orang yang kelihatannya sudah bertobat dari berbagai kebohongan politik beberapa waktu lalu itu, kini memberikan pembelaan kepada Jokowi yang sedang diserang oleh oknum politisi senior Banteng.

Kata si Arief, pemerintah mempunyai sederet alasan sehingga tidak menerapkan lockdown di masa pandemi ini. Arief menilai bahwa permintaan Effendi Simbolon dkk., soal lockdown, itu kurang pas dan tidak mencerminkan sikap sebagai anggota koalisi pemerintah.

Lanjut Arief, pemerintah tidak menerapkan lockdown karena negara tidak memilki dana yang cukup untuk itu. Masih menurut Arief, apabila lockdown diberlakukan, maka dalam hitungan minggu Jokowi digulingkan.

Penulis sebagai simpatisan PDIP sejak zaman beheula, sangat malu oleh sikap dan statemen Arief Poyuono ini. Dia yang adalah kader partai lain, yang kebetulan berkoalisi dengan pemerintah, tapi masih berpikiran untuk menjaga dan melindungi pemerintah Jokowi dari serangan para oposisi dan lawan-lawan lainnya yang sejak dulu tampak buas dan bernafsu menghabisi Jokowi.

Kini, justru para kader partai pendukung sendiri yang sepertinya hendak menjerumuskan Jokowi supaya dihabisi oleh lawan-lawan politiknya jika dia menerapkan lockdown?

Seorang kader Gerindra tampil membela Jokowi pada saat seperti ini, bahkan menyatakan siap pasang badan? Hal itu sama saja dengan PDIP sedang dijadikan bahan olok-olok, dan diajari tentang bagaimana cara berpoltik yang baik dan benar, oleh kader parpol lain.

Sungguh memalukan!

Sumber Utama : https://seword.com/politik/gerindra-siap-pasang-badan-untuk-jokowi-pdip-xOPyNMeftK

Siap-Siap ... Bakalan Ada Aturan Baru Soal Pelat Nomor Kendaraan Warga Sipil

Selamat pagi!

Salam semangat, tangguh, bebas prihatin, dan tanpa baper!

Pagi ini saya mau ulas soal kabar dari kepolisian terkait perubahan penampakan pelat nomor kendaraan, khususnya bagi kendaraan bermotor perseorangan bagi warga sipil.

Sebelumnya, kita pasti sudah paham kalau pelat nomor kendaraan di rumah kita atau yang berkeliaran di jalanan umum berwarna dasar hitam, lalu tulisan kode huruf dan angkanya berwarna putih. Betul kan?

Nah, kini sudah keluar aturan resminya, tinggal persiapan teknis di lapangan sambil memastikan ketersediaan material barunya, karena ke depan ketentuan pelat nomor menjadi: warna dasar alias background akan menjadi putih, sedangkan tulisannya berwarna hitam. Hanya dibalik kok!

---

Menurut lansiran CNN Indonesia, alasa penggantian warna dasar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) alias pelat nomor kendaraan itu, seperti disampaikan oleh Kasubdit STNK Korlantas Polri Komisaris Besar Taslim Chairuddin adalah untuk memudahkan pemantauan bagi pihak kepolisian melalui kamera CCTV.

Jadi, selain untuk keperluan sistem tilang elektronik (ETLE) yang terkait pengawasan dan penindakan lalu lintas, kamera ini juga berguna buat berbagai hal seperti pendukung bukti tindak kriminal, kecelakaan, dan kejahatan lainnya.

Intinya, selama ini ditemukan kendala identifikasi saat kamera CCTV, khususnya saat membaca huruf jika warna dasar pelat nomornya hitam dengan tulisan putih.

Baca penjelasan singkatnya:

*"Betul, sifat kamera itu menangkap warna hitam, kalau dasar hitam tulisan putih, pengidentifikasiannya agak masalah, 's' bisa dibaca '5' atau sebaliknya, demikian dengan 'i' dibaca '1'. Jadi ketika warna dasar putih dan tulisan hitam maka yang dibaca langsung angka atau hurufnya," ucap Taslim.

Sekadar info, aturan resmi untuk penggantian warna pelat nomor ini berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sudah ditandatangani Kapolri, dan berlaku sejak 5 Mei 2021. Diingat ya, siapa tahu ditanya pas sampeyan kena tilang suatu saat.

Kapan berlakunya? Agaknya baru akan berlaku resmi mulai tahun depan, karena terkait teknis persiapan, terutama soal pengadaan material, juga perlunya sosialiasi ke masyarakat.

Terkait teknis ini semoga cukup detil ya, termasuk informasi soal nasib pelat nomor model lama apakah harus segera diganti atau masih bisa menunggu sampai masanya pergantian pelat nomor saat pembayaran pajak 5 tahunan ini.

---

Ah, soal pelat nomor saya sih memilih tak banyak berkomentar. Meski di lapangan saya kerap menemui pemasangan dan penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai aturan resminya.

Ada yang dimodifikasi supaya tampilan huruf dan angkanya terlihat lebih menarik, ada yang ditambah tulisan ini dan itu, ada pula yang ditempel stiker khusus ... tahu kan biasanya stiker apa yang nempel di sana?

Belum lagi ada pelat, biasanya mobil, yang seperti dibungkus lalu diberi warna plastik gelap sehingga sekilas tidak bisa mudah terbaca, kecuali dilepas penutup plastiknya. Belum lagi masih bertebaran kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, dengan masa berlaku pajak yang sudah habis.

Eh, kalau soal begitu sih, warga plus 62 bisa dibilang jagonya, kan ya? Terutama soal modifikasi tampilan segala sesuatu yang melekat di bodi kendaraannya, terkadang bahkan mengabaikan faktor kegunaan dan justru membahayakan diri sendiri. Betul begitu kan?

Meski sebetulnya kalau dilihat sekilas, bagi saya penggunaan warna dasar hitam dengan tulisan putih seharusnya tidak masalah kok. Asalkan ketentuan hurufnya sudah paten, juga penulisannya dibuat jelas. Masa' kalah sama tulisan yang dimodifikasi oleh jasa pelat di pinggir-pinggir jalan itu?

---

Kesimpulannya, sebagai warga biasa yang kudu tunduk dan taat pada aturan yang berlaku soal ketentuan terkait sepeda motor ... yaaah, mau tak mau kita hanya tinggal menanti berlakunya aturan baru ini ketika semuanya sudah siap.

Eh, kalau boleh saya mau menitipkan satu pertanyaan saja sebagai pamungkas tulisan informatif kali ini:

"Kapan aturan pembayaran pajak tahunan dipermudah, tanpa harus membawa KTP asli dari pemilik motor sesuai yang tertera di BPKB. Bukankah zaman sudah modern dengan segala kemudahan berkat kecanggihan teknologinya?"

Sumber Utama : https://seword.com/umum/siap-siap-bakalan-ada-aturan-baru-soal-pelat-wsmC3LhOYH

Magnet Ganjar Disukai Publik Jadi Penerus Jokowi

Siapa calon pengganti presiden Joko Widodo masih menjadi misteri, sampai pada akhirnya nanti di pemilu 2024 rakyat Indonesia akan memilih presiden beserta wakil presiden yang baru. Hasil survei dari berbagai lembaga survei yang rilis sejak September 2020 - Juli 2021 memperlihatkan persaingan yang terbilang ketat. Sebab tidak ada yang menonjol.

Ada 3 nama yang selalu menduduki peringkat teratas dan saya yakin Anda pembaca seword dan subcriber channel youtube kami pasti sudah dapat menebak. Ketiga nama tersebut antara lain: Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Satu menteri berada di Kabinet Indonesia Maju dan 2 kepala daerah di era pemerintahan Jokowi.

Dari ketiga nama tersebut yang paling berpengalaman di pilpres tentu saja Prabowo Subianto. Ia sudah 3 kali gagal melaju sebagai calon wakil presiden dan calon presiden. Ini menarik untuk sedikit mengingatkan Anda. Kiranya penting agar benang merahnya dapat.

Di mulai tahun 2009 maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri, pasangan ini kalah dengan pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono - Boediono.

Pada tahun 2014 Prabowo Subianto kembali maju kali ini sebagai calon presiden, berpasangan dengan Hatta Rajasa kalah dengan Jokowi - Jusuf Kalla. Tidak kapok, lIma tahun kemudian yaitu tahun 2019 Prabowo kembali maju, kali ini berpasangan Sandiaga Uno dan kembali harus menelan kekalahan, bertekuk lutut di hadapan Jokowi yang berpasangan dengan KH. Amin Ma'ruf.

Dan kini tersiar kabar santer dari internal partai Gerindra menghendaki Prabowo Subianto maju kembali. Mengingat pada tahun 2024 dipastikan sudah tidak ada lagi nama Jokowi. Tahun 2024 memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Dan berikut hasil survei yang telah dirilis oleh lembaga survei, di sini saya sengaja ambil yang paling baru di bulan Juni - Juli 2021.

New Indonesia Research & Consulting, 21 - 30 Juli 2021

• Prabowo Subianto, 16.7%
• Anies Baswedan, 6.0%
• Ganjar Pranowo, 20.5%

Voxpol Center, 22 Juni - 1 Juli 2021

• Prabowo, 18,90%
• Anies Baswedan, 14,10%
• Ganjar Pranowo, 19,20%

Kalau Anda ingin melihat hasil survei terlengkap sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang, dapat klik di sini. Ada kurang lebih 23 hasil survei dari berbagai lembaga survei.

Nah, yang menarik kendati Prabowo, sudah berpengalaman sejak 2009 tapi tidak menjamin bakal mendominasi hasil surveinya atau tingkat elektabilitas. Bahkan Prabowo kalah bersaing dengan Ganjar Pranowo. Padahal jika dari tingkat populer dari SMRC Prabowo Subianto 96% artinya masyarakat Indonesia tahu Prabowo tapi tidak sebanding tingkat keterpilihannya. Sedang tingkat populer seorang Anies Baswedan 85%.

Ini berbanding terbalik dengan Ganjar Paranowo, berdasar surevi SMRC tingkat keterpopuleran Ganjar Pranowo ini baru 54% tapi tingkat keterpilihannya lebih tinggi dari Prabowo bahkan Anies Baswedan. Saya tidak dapat bayangkan jika tingkat keterpopuleran Ganjar Pranowo bisa sentuh angka 80% - 90% tentu akan berpangaruh kepada elektabilitas yang bersangkutan.

Dari sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan jika masyarakat lebih menyukai Ganjar Pranowo dari pada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Ada banyak faktor kiranya berdasar data dan fakta di atas mengapa masyarakat lebih menyukai gubernur Jawa Tengah tersebut. Di sini saya hanya ambil dari satu sisi saja diantara ketiga tokoh tersebut. Yaitu sisi gaya atau style, gaya komunikasi mereka ke masyarakat yang selama ini dapat kita tangkap. Sebab gaya itu menggambarkan sisi psikologis dan juga karakter mereka.

Ganjar, memiliki gaya komunikasi yang lebih cair dari pada kedua tokoh pesaingnya tersebut. Gaya komunikasi seperti ini yang menjadi salah satu daya magnet bagi masyarakat. Secara umum gaya Ganjar itu lebih merakyat tak ada sekat. Dan gaya atau style itu melekat dan sulit untuk diduplikat.

Ganjar dengan gaya bahasanya yang jelas, cenderung sederhana tapi tajam dan mudah ditangkap orang awam. Dan yang menarik style sisi mantan aktivis nampak tak ketinggalan. Ganjar juga diketahui memiliki sisi humor yang tinggi. Bisa diperhatikan di channel youtubenya.

Prabowo identik dengan tegas. Dengan nada keras dan cenderung ada unsur memerintah. Inilah yang kemudian dipahami secara umum jika Prabowo itu pribadinya tegas. Bisa dilihat dari jejak digital saat yang bersangkutan debat capres di tahun 2014 dan 2019 dan juga semasa kampanye.

Catatan, suara keras bukan berarti tegas. Jokowi tidak bersuara keras tapi perusahaan asing yang sudah mengeruk SDA bumi pertiwi selama puluhan tahun dipaksa pulang kandang. Lha ini tegas. Atau bredel kelompok radikal yang bikin kacau negeri lha ini menggambarkan tegas.

Lantas bagaimana dengan Anies? Sosok yang satu ini gaya komunikasinya tak perlu diragukan lagi. Masyarakat awam dapat dibuat terpikat dengan gayanya tersebut. Menggambarkan sosok yang pintar, dengan kata kalimatnya yang runtut bak dosen yang sedang mengajar di depan para mahasiswanya, dibalut diksi, metafora dan istilah kelas tinggi khas akademisi. Pesona kata kalimatnya dapat membuai rakyat.

Dan yang pasti, tidak bisa semisal Prabowo atau Anies tiba-tiba berubah gayanya layaknya Ganjar atau sebaliknya Ganjar meniru cara keduanya, bakal terlihat aneh. Biar masyarakat yang menilainya. Dari ketiga tokoh tersebut masing-masing memiliki gaya komunikasinya masing-masing dan yang paling penting adalah "kinerja", sebab rakyat tidak akan kenyang secara tiba-tiba dengan hanya mendengar kata kalimat.

Well, bagaimana menurut Anda?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/magnet-ganjar-disukai-publik-jadi-penerus-jokowi-Vivqwyz50X

DKI Kelebihan Bayar, Ketahuan, Kembalikan

Pemda DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan kembali jadi bahan tertawaan karena bermasalah dengan keuangan. Kali ini BPK menemukan terjadinya kelebihan bayar oleh Pemda DKI atas beberapa kasus.

Sejak jadi DKI-1, Anies memang terkesan kurang bagus mengelola soal keuangan. Dia sepertinya tidak berbakat soal hitung-hitungan atau permainan angka. Mungkin waktu sekolah nilai pelajaran matematikanya selalu jeblok?

Tidak akan pernah kita bisa melupakan dan memaafkan jajaran Pemda DKI era Anies Baswedan yang beberapa waktu lalu nyaris meloloskan anggaran belanja daerah yang mengandung banyak konten aneh dan tidak masuk akal.

Dalam RAPBD 2020 misalnya, untuk membeli lem merk Aibon dialokasikan dana Rp 82 miliar. Pengadaan balpoin Rp 125 miliar; pembelian ribuan unit komputer dan server Rp 121 miliar; storage dinas kominfo dan statistik Rp 66 miliar; dll.

Masalah ini menjadi ribut dan jadi bahan perbincangan publik karena ada anggota DPRD DKI dari fraksi PSI menyoalnya. Memang dia anggota baru, hasil dari Pemilu 2019. Namanya saja masih baru, berusia muda pula, tentu masih polos, lugu, dan kritis. Dalam kepolosan dan keluguannya itu beliau mempertanyakan keanehan anggaran itu ke publik.

Geger pun terjadi. Dia dituding-tuding dan dimusuhi para senior karena dinilai membuka rahasia dapur yang selama ini bisa tersimpan rapi. Sebaliknya publik merasa bersyukur sebab karena itu anggaran itu direvisi, dan selamatlah uang rakyat yang besarnya ratusan miliar rupiah itu.

Bayangkan kalau tidak ada yang membongkarnya, semua akan aman-aman saja. Sebab dipastikan Anies akan memarafnya, tanpa pernah membaca atau mempelajari. Wong dia tampaknya tidak berbakat matematika sih, jadi tidak terlalu betah memperhatikan angka-angka. Dia hanya pandai menata kata, beretorika.

Itu soal anggaran, belum lagi soal penggunaan dana yang tidak ada juntrungannya, seperti mengecat atap rumah-rumah warga, trotoar, jalur sepeda yang kemudian dibongkar lagi. Semua memboroskan uang negara. Lalu ada acara balapan Formula E yang sudah menyetorkan dana hampir 1 triliun ke penyelenggara. Tapi batal karena pandemi.

Kabar terakhir, acara itu akan jadi diselenggarakan pada Juni 2022 tahun depan, sebelum Anies Baswedan meletakkan jabatan beberapa bulan lagi. Itupun kalau pandemi tidak menjadi ancaman lagi. Semoga saja. Intinya kita ingin pandemi berakhir.

Tetapi lepas dari itu, apa sih urgensinya menyelenggarakan acara balap semacam itu di Jakarta? Apalagi uang rakyat yang digelontorkan hampir Rp 1 triliun? Uang sebesar itu coba berikan kepada Ahok dulu, akan dibangun rumah sakit dan berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Soal Formula E, Anies melakukan pekerjaan sia-sia, dan itu kesalahan fatal.

Belum lama ini BPK mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada tahun anggaran 2020 senilai Rp 862.783.587.

Wagub Riza Patria mengakui soal kelebihan bayar ini dan mengatakan telah mengembalikannya sebesar Rp 200 juta. "Tinggal sisa Rp 600 juta sedang proses (pengembalian)," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat malam, 6 Agustus 2021.

Menurut kader Gerindra ini, kelebihan bayar gaji PNS ini karena masalah pendataan antara pegawai yang pensiun, meninggal, dan yang masih aktif. "Terlalu cepat diinput sehingga ada kelebihan bayar.” Menurutnya, kelebihan bayar ini tak masalah. “Semua akan dikembalikan." Ia berjanji bahwa Pemerintah DKI akan menyelesaikan persoalan ini.

Soal kelebihan bayar sepertinya menjadi hal yang rutin di jajaran Pemda DKI. Di masa pandemi ini saja, BPK menemukan adanya kesalahan penganggaran untuk penggunaan belanja barang dan jasa sebesar Rp 60 miliar.

Di mana rinciannya di antaranya pemborosan pembelian rapidtes, sebanyak 1.146 siswa telah lulus sekolah tetapi masih dibiayai, kemudian tunjangaan pegawai yang sebenarnya sudah meninggal tetapi masih dibayarkan hampir satu miliar.

Belum lama sempat heboh pula soal lebih bayar lebih Pemda DKI terhadap subsidi public service obligation (PSO) Transjakarta. Nilai lebih bayar yang ditemukan BPK pada tahun 2018-2019 senilai Rp 415 miliar.

Tentu masih ada contoh lain yang tidak bisa dipaparkan satu demi satu. Hanya saja publik menjadi tidak paham apa sebenarnya yang terjadi dengan kelebihan bayar yang terjadinya terkesan rutin dan beruntun ini?

Jangan-jangan ada unsur kesengajaan untuk suatu tujuan tertentu? Atau mengutip rasa khawatir banyak orang bahwa praktik-praktik semacam ini merupakan suatu modus korupsi? Bisa saja, sebab oknum yang memang berbakat jadi maling akan selalu pandai menyiasati segala sesuatu asal bisa menyalurkan hobbynya itu.

Coba bayangkan apabila kasus-kasus kelebihan bayar ini tidak diketahui publik dan menjadi ramai. Apakah mungkin ada statemen bahwa itu akan dikembalikan? Seperti kata Wagub Riza bahwa soal kelebihan bayar ini tidak masalah, sebab hanya soal pendataan dan terlalu cepat diinput. Tidak masalah, dan akan dikembalikan.

Terdengar mudah dan sederhana memang soal kelebihan bayar ini. Untung BPK masih baik hati mengumumkannya sebagai kelebihan bayar, bukan korupsi. Coba kalau semuanya diselesaikan secara internal saja, apakah mungkin ada statemen bahwa semua kelebihan bayar akan dikembalikan? Tidak ada yang tahu.

Sama seperti anggaran membeli Aibon sebesar Rp 82 miliar, dan yang lain-lain itu. Uang Rp 82 miliar tak mungkin semuanya untuk membeli Aibon bukan? Dengan uang sebesar itu, Pemda DKI lebih pas membeli pabriknya sekalian. Untung terungkap ke publik. Bila tidak, pastilah sebagian besar uang itu nyasar ke mana-mana.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/dki-kelebihan-bayar-ketahuan-kembalikan-1Mtv2b1r2Z

Menghina Garuda, Lambang dan Kepala Negara, Nachlan Nasidik Terancam Dipidana?

Putus asa karena nama AHY tak juga melambung, Demokrat semakin gencar mengolok pemerintah. Setelah heboh hujatan pengecatan merah putih pada pesawat keprisidenan, kini mereka malah membuat meme kurang ajar terhadap Jokowi, garuda dan bendera merah putih. Ulah ini dilakukan oleh Rachlan Nasidhik yang sebelumnya menyindir Jokowi dengan mengatakan bahwa tukang meb bisa jadi presiden. Kalau meme BEM UI saja bisa mendatangkan hujatan banyak pihak, apalagi penghinaan oleh seorang politisi Demokrat ini.

Bahkan politisi PSI, Dedek Prayudi ikut berkomentar keras terhadap olok-olok yang dilakukan Rachlan.

"Burung Garuda, Pancasila, lagu Indonesia Raya dan wajah Presiden dijadikan bahan olok-olok dalam sebuah meme di ruang publik bernama media sosial oleh tokoh senior partai politik. 👏" tulis @_Uki23

"Dan ada bendera merah putih. For the good of everyone of us, take it down and apologise, pak @RachlanNashidik." Tambahnya.

Tak hanya Dedek Prayudi, beberapa influencer termasuk netizenpun ikut mengecam ulah Rachlan.

@vanry12: menurut PP NO 44 TAHUN 1958 pada pasal 5 Dilarang : a) Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk reklame dalam bentuk apapun juga. b) Menggunakan bagian-bagian daripada Lagu Kebangsaan dalam gubahan yang tidak sesuai dengan kedudukan Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.

@Andi_rpw: Om... ini sudah keterlaluan !!! Manusia tak terdidik dengan baik itu orang... Ora nduwe sopan santun lan unggah-ungguh.......

@Jaya_Ind: Minta maaf silahkan, tp penghinaan dan pelecehan kpd semua lambang negara (sekaligus) jelas ada hukum yg dgn sadar dia langgar, krnnya utk itu ada UU hukum yg harus ditegakkan pd pelanggarnya.

@peace_cank: Harus ada yg mau laporin ni mahluk biar ga seenak jidat merendahkan indonesia 🤬 wooi @AgusYudhoyono @SBYudhoyono gini amat punya kader. B3g0 ga ketulungan

@neoseohok: Saya berpendapat, orang seperti ini destruktif, tidak punya harga diri.

@MsjHuang: Akal budi, itulah yang membedakan Manusia dan BINATANG!

Sangat disayangkan momen menjelang hari kemerdekaan RI harus dinodai politisi-politisi busuk macam Rachlan Nasidhik. Kalau hanya mengkritik Jokowi atau nyinyir cat pesawat masih bisa dimaklumi. Tapi, pelecehan burung garuda dan bendera merah putih itu sudah kelewat batas. Apalagi meme kepala Jokowi diduduki seperti itu. Harusnya orang seperti inilah yang terlebih dulu diringkus ketimbang rakyat biasa yang ketahuan menyebarkan berita bohong. Karena dampak pelecehan negara oleh politisi bisa menjadi ancaman bagi persatuan kita.

Secara hukumpun perbuatan Rachlan sudah bisa masuk pidana. Seperti dilansir hukumonline.com, setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Berikut pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap orang yang menghina lambang negara: 

1.    Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) 

“Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.”

2.    Pasal 57 UU 24/2009:

Setiap orang dilarang:

a.mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;

b.menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;

c.membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan

d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan di atas diatur dalam Pasal 68 UU 24/2009:

“Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Sepertinya aparat harus bertindak tegas tanpa perlu menunggu delik aduan. Sudah jelas perbuatan Rachlan Nasidhik sengaja menodai negara kesatuan republik Indonesia dan berpotensi memprovokasi perpecahan. Jangan sampai hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti ungkapan SBY. Kalau perlu sekalian bisa menggandeng KPK untuk menjemput Ibas yang tersandung kasus Hambalang. Kita buktikan harga diri negeri ini dengan berani berhadapan dengan gerombolan mafia dan pengacau negara.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/menghina-garuda-lambang-dan-kepala-negara-2tdZHMV61u

Nantang Jokowi? AHY Saja Kalah Sama Lampu Taman! Hahaha!

Ada yang menyebut bahwa saat ini Jokowi dengan SBY beserta Partai Demokrat, sedang terlibat dalam pertarungan kelas tinggi. Kelas elit politik. Kelas yang eksklusif. Yang hanya bisa diikuti oleh presiden dan kelas bangsawan. Rakyat awam macam kita ini mana paham. Rakyat awam tidak akan kuat untuk ikut bertarung. Sehingga siapa pun yang ikut-ikutan akan disebut sebagai buzzer. Istilah buzzer ini dalam konteks yang merendahkan. Orang-orang yang dibayar buat nge-buzzer. Setiap ada akun medsos yang mendukung Presiden Jokowi akan disebut sebagai buzzer. Tidak peduli dia itu siapa, pokoknya disebut saja sebagai buzzer. Sementara para kader Demokrat yang membela SBY, menyebut diri sebagai elit politik. Mana mau disebut sebagai buzzer, walaupun kenyataannya, kegiatannya sama. Kita dukung Jokowi, mereka dukung SBY. Sama saja kan?

Sebagai sebuah partai politik yang sudah lama ada, Partai Demokrat termasuk partai yang galau dan suka drama, tapi koplak! Lihat saja sikapnya di Pilpres 2019. Lama bener mikir mau ikut siapa. Ikut Jokowi gengsi, ikut Prabowo males. Itu pun perlu diawali dulu dengan drama jendral kardus yang dibawakan oleh salah satu politisi Demokrat, Andi Arief Sumber. Toh akhirnya Demokrat ikut mengusung Prabowo. Namun, pasca Pilpres 2019, AHY bermanuver menemui Presiden Jokowi. Mungkin ngarep dapat jabatan di pemerintahan Jokowi periode kedua. Kemudian, ketika akhirnya Jokowi dan Prabowo bertemu dalam momen rekonsiliasi politik nasional di dalam MRT, Demokrat pun sempat-sempatnya pansos. Menyebut peran AHY sebagai pembuka langkah rekonsiliasi tersebut Sumber. Wow! Nggak ikut mengusung tapi mau ikutan mencicipi kemenangan Jokowi. Bukan capres, tapi namanya mau ikut terkenal selevel presiden. Koplak!

Kemudian, beberapa waktu lalu, AHY dengan merasa sok pintar berusaha mengkritik Presiden Jokowi. Ketika Bank Dunia secara resmi mengumumkan bahwa per Juli 2021 Indonesia masuk kategori negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Sementara tahun lalu, masih di kategori menengah ke atas. AHY pun nyamber. Menurut AHY idealnya kita selalu naik kelas. Jangan tinggal kelas, apalagi turun kelas Sumber Sumber.

Kelihatannya hebat gitu ya, bisa mengkritik Presiden Jokowi, seakan sejajar kemampuannya dengan Jokowi. Padahal di balik itu, ada kejeblokan luar biasa yang berusaha ditutupi AHY. Dia pura-pura lupa dengan turun kelasnya perolehan suara Partai Demokrat. Partai Demokrat memang mengalami penurunan suara yang signifikan. Pada Pemilu 2009, Demokrat jadi juara satu dengan 20,85 persen suara. Namun, 5 tahun kemudian, dalam Pemilu 2014, suara yang diperolehnya anjlok drastis menjadi 10,19 persen. Dan 5 tahun sesudahnya dalam Pemilu 2019, perolehan suara Demokrat tersisa 7,77 persen saja. Merosot ke urutan ke-7 Sumber Sumber. Jadi Demokrat ini gayanya saja yang sok elit, namun nyatanya sudah jatuh di kelas receh.

Sekali lagi Demokrat menunjukkan drama recehnya. Salah seorang politisinya, Rachland Nashidik, sekarang sedang terangkat namanya. Bukan karena berjasa dalam penanganan pandemi ataupun pemulihan ekonomi. Melainkan karena mengunggah foto karikatur Jokowi, beserta lambang Garuda Pancasila dan lirik lagu Indonesia Raya. Foto ini dinilai melecehkan presiden dan lambang negara. Sampai muncul tagar #TangkapRachlandNashidik, yang sempat jadi trending teratas di medsos Indonesia.

Rachland mengklaim akunnya diretas. Akunnya memang lenyap. Dan sekarang dia memakai akun baru. Dengan taktik baru. Dia malah menantang untuk ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan juga menyebut nama SBY, AHY, Andi Arief dan kader Demokrat lainnya, untuk ditangkap dan dipenjarakan. Syaratnya, dia minta yang menangkap itu mengembalikan satu nyawa saja korban pandemi yang mati karena tidak mendapat tabung oksigen.

Ciyeee… dari takut, terus ngaku akunnya diretas, lalu berbalik jadi nantang buat ditangkap? Drama, lagi lagi drama. Memangnya ketika terjadi kelangkaan suplai oksigen buat rumah sakit, Demokrat yang bisa mengatasinya? Tetap saja pemerintah yang akhirnya mengerahkan BUMN seperti Krakatau Steel dan Pertamina untuk menambah suplai oksigen. Itu sih akal bulus namanya. Demokrat tahu pasti kalau Presiden Jokowi tidak pernah mau mempolisikan mereka yang menghina beliau. Jangankan karikatur, lagu Potong Bebek Angsa yang liriknya diganti dengan tuduhan Jokowi PKI saja, didiamkan oleh Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, Rachland ini berani memancing dan menantang. Namun, jika sampai ada yang mempolisikan dan sampai ditangkap, Demokrat justru akan senang. Karena mereka punya kesempatan buat playing victim. Pastinya akan berkoar soal kebebasan berpendapat yang direnggut oleh pemerintah Sumber. Ahhh… drama banget sih! Terlalu terang benderang untuk sampai diurusin sama Presiden Jokowi. Bahkan jajaran pemerintah pun tidak mengurusi. Buang-buang waktu saja! Pemerintah sedang sibuk ngurusin pandemi.

Tanpa Presiden Jokowi turun tangan, Demokrat sudah mendapat balasan yang setimpal. Bahkan tidak kalah menohok dan menggilas pamor Demokrat. Ketika akun resmi Partai Demokrat mengabarkan di medsos, bahwa menurut survei terbaru, Partai Demokrat berpeluang juara di 2024, seorang netizen membalasnya. Pertama, akun @Agumovic ini seakan memuji AHY. Menyebut bahwa sudah tidak ada capres yang bisa membendung AHY di 2024. Kemudian dia membuat sebuah polling. Lucunya, bukan memilih antara AHY atau Anies atau Ganjar Pranowo. Melainkan antara AHY dengan Lampu Taman hahaha…! Ya, lampu taman! Hebatnya, justru lampu taman yang menang mutlak 91 persen! Hahaha… link twitter

Akhirnya AHY sang Ketum Demokrat diganjar dengan hilangnya rasa hormat dari publik. Jadi bahan lelucon dan tertawaan. Masak AHY disandingkan dengan lampu taman? Padahal AHY kan sudah pernah ikut Pilkada Jakarta. Walaupun kalah, tapi kan ikutan. Masak itu tidak dihitung sebagai prestasi? AHY juga pernah memperlihatkan gedung megah selain Hambalang tentunya. Ketika dia melakukan kunjungan ke Papua, AHY sempat mencoba trek lari di Stadion Papua Bangkit. Lalu memuji orang-orang daerah yang membangun stadion itu. Seakan dia ikutan membangunnya. Padahal semua tahu, itu adalah hasil kerja Presiden Jokowi buat rakyat Papua hehehe… Terus apa dong prestasi AHY sendiri yang bisa membuat Demokrat jadi bersifat elitis? Sehingga pertarungan antara Jokowi dan SBY/Demokrat bisa disebut sebagai pertarungan kelas tinggi? Kalau tidak ada, ya kita tidak bisa menyebutnya sebagai kelas tinggi. Levelnya nggak nyampe ke Presiden Jokowi. Sama lampu taman saja kalah hahaha… Kalau sudah begini, Demokrat seakan sedang menghitung detik-detik kehancurannya sendiri. Menuai “bom” yang sudah ditabur. Jangan-jangan di 2024 Demokrat benar-benar musnah? 

Sumber Utama : https://seword.com/politik/nantang-jokowi-ahy-saja-kalah-sama-lampu-taman-G1yJY0O6Iu

Re-post by MigoBerita /Kamis/12082021/14.07Wita/Bjm