Migo Berita - Banjarmasin - Saatnya Warga Banua Banjar BERSUARA !!! Suka tidak suka, begitu banyak kejadian "ANEH" menimpa Kalimantan Selatan, penduduk tetap saja, yang melakukan aktivitas seperti biasa saja, walau ada kenaikan tapi masyarakat Banua Banjar masih tetap taat protokol kesehatan, jadi walau sudah turun level, masyarakat masih "menahan diri" untuk melakukan aktivitas yang menimbulkan konsumsi BBM jadi naik, akan tetapi ANEH nya koq bisa BBM jadi Langka ?? Apakah Mafia Migas dan Mafia Pangan hingga Mafia AlKes sedang "BERMAIN" di Kalimantan Selatan ...??? Ingat !!! Warga KalSel itu Diam bukan berarti Mudah di Main-main kan, jadi segeralah SADAR wahai para Mafia agar jangan sampai membuat rakyat Kalimantan Selatan BERSUARA LANTANG. Gimana menurut pembaca...??? Agar tidak gagal paham baca hingga tuntas artikel yang telah kita kumpulkan.
Gelar Aksi Di BPK RI Kalsel Dan Kejari Banjarbaru, Ini Permintaan KAKI Kalsel
PULUHAN massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel menyambangi BPK RI Perwakilan Kalsel dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Senin (1/11/2021).
ADAPUN kedatangan mereka ini untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang harus diusut oleh para penegak hukum. Di BPK RI Perwakilan Kalsel, massa LSM KAKI mendesak agar BPK RI Kalsel melakukan audit terhadap penggunaan dana penanggulangan covid-19 yang dananya sangat fantastis.
“Di masa pendemi Covid 19, pemerintah sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk penanggulangan wabah covid 19 sejak PSPB dan PPKM dimana jumlahnya ratusan miliar,” ucap Ketua KAKI Kalsel, HA Husaini.
Menurut pria yang kerap menyampaikan aksi di Lembaga KPK Jakarta ini, dari informasi yang beredar di masyarakat banyak sekali dugaan dana penanggulangan covid-19 yang tak transparan dan diduga telah diselewengkan.
Sebagai contoh, ucap Husaini dana penanggulanangan covid-19 di Kabupaten HSU yang nilainya mencapai Rp 200 miliar. Anggaran tersebut, lanjutnya tidak sebanding dengan jumlah pasien dan juga masyarakat yang terdampak.
“Oleh karena itu kami minta pihak BPK RI Perwakilan Kalsel melalukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana penanggulangan covid-19 tersebut. Dan jika ada temuan segera laporkan kepada penegak hukum,” tegasnya.
Tak hanya di Kabupaten HSU, LSM KAKI ucap Husaini juga meminta BPK RI melakukan audit terhadap dana covid yang sudah digelontorkan oleh Pemkot Banjarmasin .
“Bagaimanapun juga kita tetap mengapresiasi tindakan pemerintah dalam penanggulangan covid, namun uang yang sudah digelontorkan juga harus ada pertanggungjawabannya,” tegas Husaini.
Terkait aksi LSM KAKI, Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Kalsel Aan Hayatullah mengatakan siap melakukan pemeriksaan dan audit dana covid-19. “Kami akan lihat dulu apakah dana Covid untuk wilayah HSU dan Pemkot Banjarmasin masuk wilayah kami. Intinya kami sebagai pelayan masyarakat dan BPK sesuai dengan kewenangannya siap untuk melakukan audit pemeriksaan,” tegasnya.
Setelah menggelar aksi di BPK RI Kalsel, massa KAKI Kalsel bergerak ke Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan diterima oleh Kasie Intel dan Kasie Pidsus Kejari Banjarbaru . Dalam orasinya, HA Husaini menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi kasus KONI yang mengendap di Kejaksan Negeri Banjarbaru.
“Sejak 2019 sampai sekarang tak ada kejelasnya. Bahkan diduga ada oknum Kejari Banjarbaru yang “masuk angin”. karena itulah kami mendesak segera tuntaskan kasus tersebut agar ada ketetapan hukum,” jelasnya.
Selain kasus KONI yang tak kunjung ditangani, LSM KAKI juga meyampaikan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan IPAD yang saat ini naik ke penyelidikan. “Segera tetapkan tersangka. Jangan pandang bulu dalam menegakkan hukum,” jelas HA Husaini.
Terkait aksi LSM KAKI Kalsel, Kasie Pidsus Kejari Banjarbaru, Yandi Primananda mengatakan untuk dana KONI pihaknya siap untuk meneruskan ke Pengadilan. Pihaknya, ucap dia tetap bekerja mengusut kasus ini.
“Kami memawakili dari Kejari Banjarbaru yang sedang berada diluar daerah .saran dari pimpinan bahwa aspirasi dari KAKI Kalsel terkait dana KONI tetap naik kemeja hijau hanya kami terkendala dalam perhitungan jumlah kerugian negara yang saat ini masih dihitung oleh BPK RI wilayah Kalsel karena kerugian negara dihitung oleh auditor BPK subdirektorat investigasi di Jakarta,” jelasnya.
Sedangkan untuk kasus pengadaan IPAD kita sudah menaikan ke penyidikan dan akan gelar perkara. “Kami pastikan kasus IPAD lanjut,” pungkasnya saat didampingi oleh Kasie Intel Kejari Banjarbaru.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/11/01/gelar-aksi-di-bpk-ri-kalsel-dan-kejari-banjarbaru-ini-permintaan-kaki-kalsel/
Antre Solar Hingga 5 Hari, Sopir Truk Gelar Unjuk Rasa Di Trisakti
RATUSAN sopir truk angkutan barang melakukan unjuk rasa di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Senin (1/11/2021). Mereka meminta ketersediaan solar lancar, agar tidak terlambat mengirimkan barang ke tujuan.
DALAM aksi, massa yang terhimpun Kumpulan Sopir Indonesia tersebut, menuntut empat hal. Pertama, mereka meminta penambahan kuota BBM jenis solar dan bio solar. Kedua, mendesak pihak terkait dalam hal ini aparat untuk menertibkan para pelangsir.
Kemudian, para sopir juga meminta dibuatkan SPBU khusus untuk pikap dan sejenisnya. Terakhir, massa juga meminta SPBU khusus untuk kepentingan truk angkutan barang.
Salah satu sopir truk tronton yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa para sopir bisa sampai antre solar bisa sampai 5 hari. Sementara, ia menyebut truk pelangsir dengan mudah mendapatkan solar.
“Lama antre selama 5 hari, dan harga solar juga dinaikkan dari harga 5.150 menjadi 5.700 rupiah. Belum lagi ongkos parkir. Sekali antre kami bayar parkir Rp 50 ribu,” ucapnya.
“Saya pernah mau minta tolong untuk bisa mendapatkan solar, karena barang yang saya harus segera sampai ke tujuan dan orang yang punya barang nelpon terus menunggu barangnya. Ditanya sama orang parkir, kamu bisa bayar berapa?,” ucapnya mencontohkan orang yang mengatur parkir di SPBU tersebut.
Kesulitan solar ini terjadi di 4 SPBU sepanjang Jalan Gubernur Soebarjo. Bahkan banyak SPBU yang tidak mau menerima truk pengangkut barang.
“Kami berharap dengan adanya aksi ini pemerintah dan stakeholder yang terkait bisa mengatasi masalah ini, kami hanya menuntut agar solar mudah didapat,” tutupnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/11/01/antre-solar-hingga-5-hari-sopir-truk-gelar-unjuk-rasa-di-trisakti/
Gelar Aksi Di Trisakti, Pendemo Minta Subsidi BBM Jenis Solar Dicabut
UNJUK rasa para sopir angkutan barang terkait kelangkaan solar pada kawasan Jalan Gubernur Soebarjo Banjarmasin, berakhir dengan mediasi yang digelar di Kantor Pelindo, (1/11/2021).
MEDIASI digelar tertutup, namun dalam pertemuan tampak ada pihak DPRD Kalsel dan kepolisian bertemu dengan para sopir.
Salah seorang petugas di bagian resepsionis mengatakan, awak media diminta untuk menunggu di luar hingga mediasi selesai. “Nggak boleh kata atasan,” ucapnya kepada wartawan yang berusaha meliput pertemuan.
Sebelumnya, massa aksi yang tergabung dalam Kumpulan Sopir Indonesia ini menutut empat hal. Pertama, mereka meminta penambahan kuota BBM jenis solar dan bio solar. Kedua, mendesak pihak terkait dalam hal ini aparat untuk menertibkan para pelangsir.
Kemudian, para sopir juga meminta dibuatkan SPBU khusus untuk pikap dan sejenisnya. Terakhir, massa juga meminta SPBU khusus untuk kepentingan truk angkutan barang.
Salah satu sopir Abdul Hamid mengatakan lebih baik subsidi BBM jenis solar dicabut, “Kami menunggu sampai 4 hari, berapa biaya yang kami keluarkan, biaya parkir, jaga malam, belum lagi harga dimainkan oleh pihak SPBU,” paparnya.
Kalau subsidi dicabut pihak sopir meyakini tidak akan ada lagi antrian di SPBU, “Subsidi hanya menguntungkan pihak yang menafaatkannya, dan subsidi tidak dirasakan para sopir, bahkan kami rugi,” tegasnya.
Saat unjuk rasa berjalan sebagian jalan ditutup, antara Jalan Barito Hilir dan Duyung Raya, sehingga bagi pengendara yang ingin melintas dialihkan ke jalan alternatif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kalsel, kepolisian dan pihak terkait masih melakukan mediasi, sementara aksi unjukrasa masih berlangsung.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/11/01/gelar-aksi-di-trisakti-pendemo-minta-subsidi-bbm-jenis-solar-dicabut/
Solar Dan Bio Solar Di Kalsel Kembali Langka, Kinerja Satgas Pengendali BBM Perlu Dievalusi
KELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan bio solar, hingga terjadi antrian di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kalsel kembali berulang.
PADAHAL, beberapa infrastruktur pendukung diantaranya pasokan, regulasi, hingga Satuan tugas (Satgas) Pengamanan dan Penertiban BBM sudah ada. Namun nyatanya kelangkaan kerap masih terjadi dan membuat mereka kesulitan.
Seperti yang terjadi, Senin (1/11/2021) para sopir angkutan barang dan Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organda Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, mengeluhkan karena sulitnya mendapatkan BBM jenis solar dan bio solar, dan mereka pun mengadu ke Komisi III DPRD Kalsel untuk mencarikan solusinya.
Merespon hal diatas, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel membidangi perhubungan dan energi, Gusti Abidinsyah menyarankan perlu dilakukan langkah evaluasi terhadap kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengendali BBM yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel.
Kemudian, juga mengupayakan agar surat dari Gubernur Kalsel ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk penambahan kouta itu bisa direspon, guna menyelesaikan permasalahan kelangkaan solar dan bio solar di Kalsel.
Saran tersebut disampaikan politisi Demokrat ini saat rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar bersama Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organda Pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Gedung DPRD Kalsel.
Dalam rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani, Agus Mawardi, dan juga dihadiri Wakil Ketua DPRD, M Syaripuddin, Gusti Abidinsyah menyampaikan dua saran.
Pertama, untuk jangka panjang, kami mengharapkan supaya surat Gubernur Kalsel untuk minta penambahan kouta ke BPH Migas harus bisa terakomodir.
Kedua. peran Satgas Pengendali BBM yang dibentuk pemerintah provinsi harus jelas dan efektif dan maksimal melakukan pengawasan di lapangan.
Kepada Biro Perekonomian Sekretriat Daerah Provinsi Kalsel, yang juga hadir saat itu, agar bisa memaksimalkan peran dan fungsi satgas tersebut.
Karena, lanjut Gusti Abidisyah, gubernur melalui Biro Perekonomian sudah menerbitkan surat tentang Satgas Pengendalian BBM. Sehingga jika satgas itu dibuat harus ada realisasinya seperti apa dan implikasi di lapangan itu harus ada jelas.
“Peran aktif Satgas Pengendali BBM itu harus jelas, kalau selama ini ada satgas kenapa kembali terjadi antrian BBM karena masih ada pelangsir, tentu kita pertanyakan,” sentil Abidinsyah.
Karena itu mantan birokrat ini menyarankan keberadaan Satgas Pengendali BBM itu harus di evaluasi, apakah sudah jalan atau sebaliknya. Terlebih dampak terjadinya kelangkaan Solar dan Bio Solar ini tak hanya menimbulkan antrian bahkan sampai terjadi pembunuhan di SPBU, itu luar biasa persoalannya.
“Kita minta Biro Perekonomian bikin jadwal pengawasan seperti apa di lapangan. Sementara kouta terpenuhi, tetapi ada fenomena seperti ini. Tapi kalau satgas ini jalan Insya Allah tidak terjadi seperti itu, tapi faktanya malah tetap marak pelangsir,” tegas Abidinsyah.
Dari itu dia berharap Satgas Pengendali BBM ini harus benar-benar melaksanakan tugasnya di lapangan.
Kemudian untuk mengatasi persoalan ini menurutnya juga perlu ada dukungan politik, terutama dari para wakil Kalsel yang ada di Senayan agar lebih berbuat nyata untuk masyarakat Kalsel. “Tanpa dukungan politik akan berat, apalagi kalau kita diam saja,” sindirnya.
Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel Inna Yulianti menyatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi kelangkaan BBM Bersubsidi di Kalsel, antara lain membentuk Satgas Pengendali BBM Tertentu hingga melakukan koordinasi dan melayangkan surat gubernur ke BPH Migas serta rencana pembuatan kartu untuk pembelian BBM Bersubsidi.
Inna menuturkan Satgas Pengendali BBM Tertentu ini sudah dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur, kemudian ada pembagian tugasnya serta ada program-program yang dilaksanakan.
Ia menyebutkan seperti dari Badan Intelijen yang turun ke lapangan untuk melihat fenomena adanya antrian di sejumlah SPBU karena kelangkaan BBM, kemudian ada rapat lagi untuk membikin surat edaran untuk menentukan siapa-siapa yang boleh belanja BBM Bersubsidi.
Langkah lainnya lanjut Inna juga menggelar rapat di Krimsus dan itu sudah dilakukan termasuk rapat di dewan ini dan surat gubernur itu kami sampaikan ke BPH Migas dan selanjutnya kita kawal terus sambil kita juga membantu mengawal mengurai kemacetan akibat antrian di SPBU.
“Kita juga tengah menyiapkan skema pembelian BBM Bersubsidi itu menggunakan kartu supaya tertib pembeliannya untuk mengantisipasi para pelangsir,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/11/01/solar-dan-bio-solar-di-kalsel-kembali-langka-kinerja-satgas-pengendali-bbm-perlu-dievalusi/
Pemerintah Umumkan Hapus Tes PCR Untuk Penerbangan Jawa-Bali
PEMERINTAH Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah telah memutuskan untuk syarat perjalanan udara dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tidak lagi diwajibkan menjalani tes Polymerase Chain Reaction (PCR), melainkan hanya tes swab antigen.
“WILAYAH Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR tetapi cukup menggunakan tes antigen,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers virtual, kepada wartawan nasional dikutip jejakrekam.com Senin (1/11/2021).
Menurutnya, keputusan ini merupakan usulan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah di luar Pulau Jawa non-Bali sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri,” ujarnya.Sebelumnya pemerintah mewajibkan calon penumpang pesawat terbang dari dan menuju Jawa dan Bali memiliki hasil RT-PCR yang sampelnya diambil 2×24 jam sebelum keberangkatan dan kartu vaksinasi minimal dosis pertama.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/11/02/pemerintah-umumkan-hapus-tes-pcr-untuk-penerbangan-jawa-bali/
Duet Said Aqil- Marzuki Mustamar Dinilai Bisa Bawa NU Ke Fase Kebangkitan
KESUKSESAN Kyai Haji (KH) Said Aqil Siradj dalam memimpin ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dinilai tak boleh dipandang sebelah mata.
“ADA dua kesuksesan menuju satu abad NU yang dilakukan Kyai Said Aqil Siradj di tingkat nasional ketika memimpin ormas Islam ini dengan penguatan nilai-nilai ahlisunnah waljamaah (aswaja) demi menangkal ideologi dan gerakan yang mencoba menghancurkan agama, bangsa dan negara,” ucap pengamat intelijen, Surya Fermana Adimansyah kepada jejakrekam.com, Senin (1/11/2021).
Sebagai simpatisan NU, Surya pun mengatakan di era kepemimpian Kyai Said Aqil Siradj juga tumbuh berkembang penguruan tinggi seperti Universitas NU hingga fasilitas layanan publik atau sosial semacam rumah sakit.
“Termasuk pula peran serta NU dalam pengelolaan dana umat untuk umat dengan berkembang pesatnnya wadah yang bernama NU Care-LAZISNU,” ucap Surya.
Dalam pengamatan Surya, tidak kalah adalah prestasi yang ditorehkan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, ketika mampu memupuk nilai Aswaja di seluruh wilayah itu.
“Prestasi dalam bidang ekonomi justru di NU Jatim tergolong paling maju, terutama berkembang dan tumbuh pesatnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT),” katanya.
Atas dasar itu, Surya pun mengatakan alangkah dahsyatnya bila kekuatan Kyai Said Aqil Siradj yang alim alamah dengan Kyai Marzuki yang mahir di bidang manejerial diduetkan sebagai kandidat ketua umum PBNU di Muktamar ke-34 di Lampung pada akhir Desember nanti.
“Jadi, kedua figur ini punya pengalaman memimpin di wilayah basis terkuat NU digabungkan membawa NU menuju siklus 28 tahun keempat yaitu iqtisadiyah (kebangkitan NU),” ucap Surya.
Ia pun mengutip pernyataaan KH Hasyim Wahid bahwa sejak 1928-1954 adalah fase 28 tahun pertama NU dalam penguatan wathaniah (tanah air).
“Fase kedua adalah periode 1954-1982, NU menjadi partai masuk fase siyasah (politik). Sedangkan, fase ketiga 1982-2010 tasywirul aafkar (kebangkitan pemikiran). Kemudian, fase keempat 2010-2038 adalah iqtisadiyah,” imbuh Surya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/11/01/duet-said-aqil-marzuki-mustamar-dinilai-bisa-bawa-nu-ke-fase-kebangkitan/
Dilantik Muhaimin Iskandar, Aida Muslimah Dan Novri Ompusungu Resmi Anggota DPR RI Wakili Kalsel
LIMA anggota pengganti antar waktu (PAW) dilantik Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
MEREKA yang dilantik berasal dari tiga PAW dari Fraksi PDI Perjuangan dan masing-masing satu dari Fraksi PKS dan Fraksi PAN. Sebagai pimpinan rapat paripurna DPR RI, Muhaimin Iskandar yang juga Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPR RI ini mengingatkan sumpah dan janji yang diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.
Lewat keputusan Presiden Joko Widodo bernomor 117, 119 dan 129/1 tahun 2021 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota DPR/MPR RI sisa masa jabatan tahun 2019-2024.
Lima politisi dari tiga fraksi itu adalah Harris Turino, Novri Ompusungu, dan Aida Muslimah dari Fraksi PDI Perjuangan. Kemudian, Diah Nurwitasari dari Fraksi PKS, serta Paulus Umbrungge dari Fraksi PAN.
Khusus dua wakil rakyat asal Kalsel adalah Aida Muslimah merupakan PAW Syafruddin H Maming yang mundur karena ikut kontestasi Pilkada Tanah Bumbu 2020 lalu dari daerah pemilihan (dapil) Kalsel 2. Dari dapil yang sama, Novri Ompusungu menggantikan Sulaiman Umar yang mundur dari DPR RI.
Muhaimin berharap di sisa masa jabatan periode 2019-2024, lima anggota DPR RI yang baru saja dilantik itu bisa langsung terus memperkuat tugas-tugas konstitusi yang melekat dalam tubuh parlemen.
“Tanggung jawab menjaga dan memelihara Pancasila dan UUD 1945. Sumpah, janji kepada Tuhan YME dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara- saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu,” ucap Ketua Umum DPP PKB ini.
Usai dilantik, Aida Muslimah mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani serta Ketua DPD PDIP Kalsel Mardani H Maming.
“Saya juga ucapkan terima kasih kepada kader-kader PDIP dan masyarakat Kalsel yang telah memilih kami di Pemilu 2019 lalu,” ucap Aida Muslimah yang merupakan istri mantan Wagub Kalsel HM Rosehan Noor Bachri.
Ucapan senada juga dilontarkan Novri Ompusungu. Hingga baik Aida Muslimah dan Novri Ompusungu yang kini resmi menjadi anggota DPR RI mewakili Kalsel memohon doa dan dukungan agar bisa amanah dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di Senayan Jakarta.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalsel HM Rosehan Noor Bachri mengatakan dirinya bersyukur dengan dilantiknya dua anggota DPR RI asal dapil Kalsel 2, sehingga komposisi wakil rakyat Banua hasil Pemilu 2019 pun telah lengkap.
“Saya hanya bisa menyambungkan lidah karena selama ini rakyat Kalsel telah mendukung. Terkhusus ucapan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD PDIP Kalsel Mardani H Maming,” ucap Rosehan kepada jejakrekam.com, Senin (1/11/2021).
Kepada wakil rakyat di DPR RI, terkhusus yang baru dilantik pada Senin (1/11/2021) pagi di Jakarta, Rosehan pun berharap semua elemen khususnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat baik di DPR RI, DPRD Provinsi Kalsel hingga DPRD kabupaten dan kota se-Kalsel, bisa lebih bersinergi lagi.
“Ini demi pembangunan Kalimantan Selatan agar bisa lebih ditingkatkan lagi. Mohon dukungan dan doanya,” tandas Rosehan.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/11/01/dilantik-muhaimin-iskandar-aida-muslimah-dan-novri-ompusungu-resmi-anggota-dpr-ri-wakili-kalsel/
Belasan Kelurahan Di Banjarmasin Jadi Titik Fokus Program Penanggulangan Kemiskinan Kota
BELASAN kelurahan di Bajarmasin dijadikan kawasan prioritas untuk pilot project program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah kota.
HAL itu diketahui saat pemkot menghelat rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banjarmasin di Aula Kayuh Baimbai, pada Senin (1/11/2021).
Adapun kelurahan yang dimaksud yakni Kelurahan Basirih dan Pelambuan untuk Kecamatan Banjarmasin Barat. Di Kecamatan Banjarmasin Selatan, ada Kelurahan Murung Raya, Tanjung Pagar dan Mantuil.
Selain itu, di Kecamatan Banjarmasin Tengah, ada Kelurahan Gadang, dan Kecamatan Banjarmasin Timur ada Kelurahan Pekapuran Raya. Sementara, di Kecamatan Banjarmasin Utara, tercatat semua kelurahan di kawasan Alalak dan Sungai Jingah yang dijadikan kawasan pilot project untuk program.
Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, berharap dengan diresmikannya rapat koordinasi tersebut diharapkan memacu semangat tim untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Banjarmasin yang sedikiit banyaknya terjadi akibat dari dampak Covid-19
“Kita masih berada di bawah tapi mudah-mudahan seiring dengan pemulihan ekonomi saat ini Covid-19 sudah memasuki tahapan pengendalian penanganan,” kata Ibnu.
Ibnu pun meminta setiap kelurahan yang ditentukan agar dipastikan mendapatkan bantuan sosial yang sudah digodok oleh pemkot hingga pemerintah provinsi.
Ibnu juga meminta tim TKPK untuk terus berkoordinasi kepada seluruh aspek jajaran termasuk kepada dirinya. Pasalnya, problem tersebut tidak dapat disandarkan kepada satu pihak saja, akan tetapi kontribusi semua pemangku kebijakan sangat diperlukan.
“Oleh karena itu, kami berharap rapat koordinasi ini bisa merumuskan hal-hal yang sifatnya mungkin saja terlewatkan tetapi sebetulnya itu yang saat ini kita perlukan supaya sinergitas kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat ini bisa saling bersinergi,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/11/01/belasan-kelurahan-di-banjarmasin-jadi-titik-fokus-program-penanggulangan-kemiskinan-kota/
Re-post by MigoBerita /Selasa/02112021/11.45Wita/Bjm
