Migo Berita - Banjarmasin - DAYAK VIRAL : #MaafBolehSajaProsesHukumTetapBerjalan !!!!! Mulutmu Harimau, Alhamdulillah akibat Kasus "Omongan Sembarangan" oleh Edy Mulyadi Cs Caleg PKS terhadap daerah Kalimantan, telah membuka mata orang Kalimantan, khususnya warga Kalimantan Selatan, bahwa teman-teman pembela Edy Mulyadi dkk akhirnya angkat bicara dan terlihat seperti "Memaafkan" suara kotor Edy Mulyadi Cs tersebut, namun itu akhirnya membuka mata orang Kalimantan Selatan yang sudah dua kali "Kalah" pak Jokowi pada PILPRES 2014 dan 2019, bahwa orang-orang tersebut yang sangat BENCI pak Jokowi telah membuka kedok mereka yang sangat RASIS... !!! Agar tidak gagal paham, baca hingga tuntas berbagai artikel yang telah kita kumpulkan.
Polda Kalsel terima laporan terkait pernyataan kontraversial Edy Mulyadi
Laporan dari masyarakat kami terima dan penyidik Ditreskrimsus masih didalamnya,
Banjarmasin (ANTARA) - Polda Kalimantan Selatan menerima laporan terkait pernyataan Edy Mulyadi yang diduga mengandung unsur Sara dalam video di kanal Youtube tentang pemindahan ibu kota negara
ke Kalimantan.
"Laporan dari masyarakat kami terima dan penyidik Ditreskrimsus masih didalamnya," terang Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa'i di Banjarmasin, Senin.
Namun Rifa'i belum bisa menyampaikan lebih jauh mengingat masih tahap awal laporan dan penyelidikan membutuhkan waktu untuk memprosesnya.
"Kalau ada perkembangan lebih lanjut dari penyidik pasti kami sampaikan," jelasnya.
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Selatan M Luthfi Rahman yang membuat laporan ke Polda menyatakan pernyataan
Edy Mulyadi telah melukai banyak hati masyarakat di Kalimantan.
Dia menilai terlapor sangat berharga harkat martabat masyarakat Kalimantan.
"Jangan sampai bangsa ini terpecah belah dengan hal produktif seperti ini yang mungkin menimbulkan gejolak polisi harus bertindak secara hukum," tegasnya.
Tak hanya sosok Edy Mulyadi secara individu, namun menurut Luthfi semua pihak yang terlibat dalam forum untuk menjadikan konten tersebut bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sumber Utama : https://kalsel.antaranews.com/berita/308405/polda-kalsel-terima-laporan-terkait-pernyataan-kontraversial-edy-mulyadi
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina turut memberikan reaksi terhadap penyataan kontroversial Edy Mulyadi terkait dengan Ibu Kota Negara (IKN).
Dalam pernyataannya, Edy Mulyadi menyebut lokasi IKN yang baru yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang notebene berada di Pulau Kalimantan sebagai tempat jin buang anak dan lain sebagainya.
Rekasi keras pun diberikan oleh masyarakat Kalimantan, dan Wali Kota Banjarmasin yakni H Ibnu Sina pun juga ikut berkomentar.
Ibnu pun menyebut pernyataan Edy Mulyadi tersebut sangat naif, karena Kalimantan sudah sangat maju.
"Warga Kalimantan ini warga yang beradab dan juga kota yang maju. Dan Pulau Kalimantan itu ada tiga negara loh, Indonesia, Malaysia dan Brunei. Jadi sebetulnya terlalu naif kalau menyatakan bahwa Pulau Kalimantan tempat jin buang anak," katanya.
Meskipun begitu menuai reaksi masyarakat, namun Ibnu menerangkan bahwa warga Kalimantan tak terkecuali di Banjarmasin tidak terpancing.
Dan meskipun menurutnya ada kemungkinan hanya salah bicara, namun Ibnu menilai sepatutnya Edy Mulyadi segera meminta maaf.
"Sebaiknya yang bersangkutan minta maaf, kemudian tidak mengulangi menggunakan kalimat itu," pungkasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)
Sumber Utama : https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/25/kecam-edy-mulyadi-wali-kota-banjarmasin-pulau-kalimantan-itu-maju-dan-ada-3-negara-loh
Edy Mulyadi Klarifikasi & Minta Maaf soal Pernyataan yang Menyebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak
TRIBUN-VIDEO.COM - Edy Mulyadi akhirnya buka suara terkait perkataannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.
Ia kemudian mengklarifikasi ucapannya tersebut dan meminta maaf kepada warga Kalimantan.
Menurut Edy, pernyataan "Kalimantan tempat jin buang anak" itu hanya sebuah istilah untuk menggambarkan tempat yang jauh. Tempat jin buang anak' itu hanya istilah untuk menggambarkan tempat yang jauh, terpencil," kata Edy.
Baginya, itu adalah istilah biasa dan umum, khususnya di DKI Jakarta.
Ia kemudian meminta maa kepada masyarakat jika perkataannya tersebut dianggap salah dan melukai banyak orang.
"Saya minta maaf sedalam-dalamnya kalau itu dianggap salah saya minta maaf, saya minta maaf kalau itu dianggap melukai masyarakat Kalimantan," ucap Edy.
Ia mengaku tak ada maksud untuk menghina. "Cuman yang saya sampaikan tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh," katanya lagi.
Permintaan maaf Edy Mulyadi disampaikan langsung saat pertemuannya dengan sejumlah tokoh Kalimantan yang dipimpin Muhammad Uhaib As'ad, Dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan di Jakarta.
Edy Mulyadi meminta maaf kepada tokoh dan masyarakat Kalimantan.
Permohonan maaf Edy Mulyadi pun disambut baik oleh perwakilan Kalimantan yang hadir itu.
Edy Mulyadi kemudian kembali mempertegas bahwa pernyataan "Kalimantan tempat jin buang anak" itu hanya sebuah istilah dan jauh dari niat menghina.
Para tokoh Kalimantan yang hadir berharap kesalahpahaman tersebut selesai dan tidak diperpanjang lagi. Mereka meminta agar kembali kepada narasi fokus menjaga negeri.
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Adanya pernyataan eks caleg PKS Edy Mulyadi yang beredar luas di jagat maya terkait Ibukota Negara Baru (IKN) di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara Kalimantan Timur menuai reaksi warga Kalimantan.
Edy Mulyadi dalam tayangan video beredar berkata, lokasi IKN sebagai tempat jin buang anak dan lain sebagainya.
Salah satu tokoh masyarakat Kalimantan yang juga Ketua PWNU
Kalimantan Selatan, Dr. KH. Abdul Hasib Salim, M.AP pun ikut merasa
geram.
"Saya merasa prihatin atas pernyataan penghinaan yang dilontarkan oleh saudara EM terhadap Kalimantan dalam suatu video yang beredar," ujar Abdul Hasib Salim.
Hasib Salim sangat menyayangkan atas ucapan yang disampaikan Edy Mulyadi karena berpotensi terjadi kerawanan dan konflik sosial.
Sebagai warga negara yang baik, sambung anggota DPRD Kalsel ini tentu
memiliki tanggung jawab serta berupaya menjaga keutuhan NKRI.
Dia mendesak Edy Mulyadi menarik ucapan untuk menghindarkan dari potensi provokasi yang mengarah pada perpecahan anak bangsa.
"Meminta saudara EM untuk melakukan permintaan maaf ke publik, demi menjaga kondusifitas dan rasa aman ditengah-tengah kehidupan masyarakat," pungkasnya.
Wali Kota : Banjarmasin menuju kota MICE dan pintu gerbang IKN
Banjarmasin (ANTARA) - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Ibnu Sina menyatakan, kotanya berkeinginan menjadi kota MICE selain sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) baru bernama Nusantara yang dibangun di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).Kota MICE singkatan dari Kota Meeting (pertemuan), Insentive (Insentif), Convention (konvensi) dan Exhibition (pameran).
"Ini yang ingin kita wujudkan terhadap kota kita berbarangan dengan menjadi pintu gerbang IKN," ujarnya di Banjarmasin, Senin.
Menurut Ibnu Sina, kotanya yang merupakan ibu kota provinsi berpeluang besar jadi kota MICE tersebut kareba IKN yang berada di daerah provinsi tetangga.
Dengan dibangunnya ibu kota negara di Kaltim tersebut, lanjut Ibnu Sina, kotanya tentunya mendapat imbas positif ikut serta dalam pembangunan diberbagai bidang, di mana Kota Banjarmasin bercita-cita menjadi kota sungai terindah di Indonesia.
Karenanya, kata Ibnu Sina, kotanya dalam pembangunan infrastruktur baik dari APBD kota maupun bantuan APBD provinsi dan APBN selalu dikaitkan dengan ikon kota ini, yakni, sebagai kota seribu sungai.
Meurut dia, Kota MICE itu terkait bagaimana kota menjadi tempat meeting, event-event berskala besar lainnya, di mana Kota Banjarmasin memiliki potensi terbaik untuk itu, bahkan secara geografis.
"Kota Banjarmasin tempat yang paling nyaman dan mudah secara geografis didatangi, karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia," tuturnya.
Sehingga wilayah Indonesia paling Timur dan Wilayah Indonesia paling Barat, ujarnya, datang kota ini misalnya untuk sebuah acara pertemuan, tidak harus menempuh perjalanan jauh. Bertemu di tengah Indonesia.
Karena sejak awal, ucap Ibnu Sina, slogan pemerintahannya "Banjarmasin Baiman" yang dijabarkan sebagai kota barasih wan nyaman, diantaranya untuk mewujudkan sebagai kota MICE tadi.
"Orang tidak akan datang kalau kota kita kotor, makanya harus bersih jalan-jalan kita, lingkungan kita, sungai kita, yang terakhir bersih sampai kehati, karena kota kita, kota religi," paparnya.
Sementara itu, makna nyaman, yakni, kota yang memberikan kenyamanan baurusan, yakni, cepat dan mudah dalam pelayanan, kemudian nyaman bersekolah atau menempuh pendidikan, nyaman berobat karena sudah ada banyak fasilitas kesehatan, kemudian yang terakhir nyaman berusaha.
Semua ini, kata Ibnu Sina, fokusnya ada tiga, yakni, penataan sungai untuk revitalisasi sungai untuk pariwisata dan transportasi sungai.
"Sungai kita fungsikan dengan baik untuk nemecah transportasi darat, kini sudah ada lima dermaga kita bangun, kita integrasikan dengan transportasi umum di darat," paparnya.
Bahkan untuk mendukung kota MICE ini, pihaknya mempersiapkan bagi investor untuk membangun ballroom besar yang kapasitas ribuan orang di wilayah pinggiran sungai.
Kemudian fokus kedua melahirkan wira usaha baru berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai kota perdagangan dan jasa, tentunya Kota Banjarmasin harus unggul di situ.
"Fokus terakhir bagaimana pelayanan yang cepat dan mudah dengan basis smart city Banjarmasin," ujarnya.
Edy Mulyadi Minta Maaf, Sulaiman Halim: Tidak Merasa Terganggu, Pasukan Merah : Tindak Tegas Edy Mulyadi
SuaraKaltim.id - Setelah ungkapan kontroversi Edy Mulyadi mengalami kecaman dari masyarakat. Kini beredar video permintaan maaf Edy Mulyadi.
Dalam video tersebut Edy didampingi oleh dua orang, salah satunya pria bertopi yang ditulis dalam video tersebut sebagai ‘Sulaiman Halim Tokoh Pemuda Kalimantan’ ikut berkomentar dan mengatakan tidak ada yang terganggu atas ucapan Edy yang kontroversial tersebut. Bahkan dia sendiri yang mengaku sebagai orang Kalimantan merasa tidak terganggu.
“Ya Orang Kalimantan yang seperti apa yang merasa terganggu” tutur lelaki tersebut.
Seakan menjawab ungkapan Sulaiman Halim hari ini (24/1) Koalisi
Pemuda Kalimantan Timur turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi
mereka terhadap ungkapan Edy yang konroversial tersebut.
Selain itu, di berbagai media sosial tersebar berabagai protes dan tuntutan dari beragam pihak yang merasa terganggu atas ungkapan Edy yang mengatakan ‘Kalimantan tempat jin buang anak yang ramai dibicarakan’. Tak terkecuali Pasukan Merah DPC Balikpapan.
Melalui unggahan video, Pasukan Merah DPC Balikpapan meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas Edy Mulyadi karena menganggap ungkapan Edy bersifat rasis dan menyninggung hati.
“Kami dari TBBR Pasukan Merah DPC Kota Balikpapan dengan ini menyatakan sikap terkait apa yang disampaikan oleh saudara Edy Mulyadi tentang pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin membuang anak. Dan itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan kami penduduk asli Kalimantan dan juga orang yang berdomisili di Kalimantan.” Ungkap salah satu anggota Pasukan Merah DPC Balikpapan. “Dan dengan ini kami meminta kepada instansi terkait baik itu dari Kapolda Kalimantan Timur dan juga Kapolri supaya menindak tegas karena hal tersebut bersifat rasis dan menyinggung hati dan juga perasaan kami warga Kalimantan.” Lanjutnya.
Masih Buntut Perkataan Edy, Koalisi Pemuda Kaltim Gelar Aksi Protes
SuaraKaltim.id - Dampak dari video viral Edy Mulyadi yang dianggap menghina masyarakat Kalimantan kian memanas.
Koalisi Pemuda Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Edy Mulyadi yang beredar di media sosial.
"Kita
tergerak karena ujaran kebencian yang dia lontarkan telah
menginjak-injak harkat dan martabat keluarga Kaltim khususnya
Samarinda,"
"Kita tergerak karena ujaran kebencian yang dia lontarkan
telah menginjak-injak harkat dan martabat keluarga Kaltim khususnya
Samarinda," ujar Koordinator Lapangan Fuad Assegaf di Samarinda, melansir AntarabSenin (24/1/2022).
Meskioun Edy semoat menyampaikan permintaan maafnya lewat youtube pribadinya, namun Fuad Assegaf mengatakan prosedur penegakan hukum tetap berjalan karena ucapannya harus dipertanggung jawabkan.
"Semoga kedepannya tidak ada lagi muncul kasus seperti ini,
kemudian untuk masyarakat Kaltim, Kalimantan dan Indonesia agar menjaga
persatuan dan kesatuan," harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, salah satu tokoh masyarakat asal Banjarmasin Habib Fathurrahman Bahasyim mendukung penuh apa yang dilakukan Koalisi Pemuda Kaltim turut berpartisipasi dalam aksi tersebut.
"Kita mengecam keras pernyataan saudara Edy Mulyadi. Saya dengar saudara-saudara kami di sini mengadakan aksi, maka dengan senang hati saya ikut turun," ungkapnya.
Secara tegas, Habib Fathurrahman aksi tersebut bukan hanya untuk
membela masyarakat yang ada di Kaltim atau Kalsel, melainkan semua yang
ada di Kalimantan karena telah tersinggung dengan pernyataan Edy
Mulyadi.
"Kami berharap ada pertanggungjawaban. Edy Mulyadi wajib bertanggungjawab untuk kata-katanya tersebut," pintanya.
Hal senada disampaikan Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan
Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim Rina Zainun mengaku turut merasa
sangat terhina oleh pernyataan oknum Edy Mulyadi. "Dia sangat menghina warga kami. Saya tidak pernah bertemu kuntilanak
atau genderuwo di Kaltim, dari saya lahir sampai usia saya 45 tahun,"
katanya.
Menurutnya penghinaan yang dilakukan Edy Mulyadi harus memberikan klarifikasi atas apa yang diucapkannya serta mempwrtangungjawabkan secara hukum perkatannya itu.
"Walaupun sudah memberikan pernyataan maaf tetap beliau harus dihukum. Harus dituntut secara hukum, itu yang kami inginkan. Tangkap Edy Mulyadi. Tidak ada kata damai untuk Edy, mohon maaf," tutupnya.
Koordinator Lapangan Fuad Assegaf saat Koalisi Pemuda Kalimantan Timur menggelar aksi
Sumber Utama : https://kaltim.suara.com/read/2022/01/24/194253/masih-buntut-perkataan-edy-koalisi-pemuda-kaltim-gelar-aksi-protes?page=all
Tak Hanya Dipolisikan, Edy Mulyadi Juga Akan Dihukum Adat
SuaraKaltim.id - Dewan Adat Dayak dan Lembaga Adat Paser akan mengenakan sanksi adat terhadap Edy Mulyadi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Helena saat menyambangi Markas Polda Kaltim untuk membuat laporan, Senin (24/01/2022)
“Kami dari Penajam Paser Utara, Dewan Adat Dayak dan Lembaga Adat Paser kepada saudara Edy Mulyadi CS akan kami jatuhkan hukumn adat,” ujarnya, seperti melansir inibalikpapan.com, jaringan suara.com.
Meskipun jalur hukum tetap ditempuh, namun ia juga menilai hukum adat mutlak dijatuhkan kepada Edy Mulyadi CS. Hal itu karena perkataan Edy dianggap sudah melukai dan menghina masyarakat Kalimantan khususnya Kaltim.
“Itu mutlak tidak bisa diganggu gugat,” ujarnya.
Sebelumnya, Edy Mulyadi juga telah menyampaikan permohonan maaf lewat video yang diunggah di kanal youtube miliknya.
Namun, Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan Abriantinus tetap menuntut agar proses hukum tetap harus jalan.
“Minta kepolisian segera menangkap, kami idak akan berhenti untuk melakukan pergerakan,” ujarnya
Bahkan lanjutnya, masyarakat Kalimantan akan turun menuntut proses hukum Edy Mulyadi, Selasa besok. "Serentak se-Kalimantan, saya sudah di telpon dari berbagai pihak akan ada gerakan serentak,” pungkasnya.
Tangkapan layar wartawan Forum News Network (FNN) Edy Mulyadi [SuaraSulsel.id/ANTARA]
Sumber Utama : https://kaltim.suara.com/read/2022/01/24/193533/tak-hanya-dipolisikan-edy-mulyadi-juga-akan-dihukum-adat
Terima Laporan dari Masyarakat, Polres Samarinda akan Tindak Lanjuti Kasus Edy Mulyadi
SuaraKaltim.id - Pihak kepolisian telah menerima laporan terkait ucapan Edi Muladi yang menyebutkan bahwa Pulau Kalimantan merupakan tempat jin membuang anak, dan beberapa kalimat tak pantas lainnya.
Wakapolresta Samarinda, AKBP Eko Budiarto mengatakan bahwa laporan dari Koalisi Pemuda Kalimantan Timur telah diterima dan akan segera ditindak lanjuti.
“Ini sudah kami terima laporannnya, dan akan kami tindak lanjuti,” katanya, seperti dilansir dari presis.co, jaringan suara.com, Senin (24/1/2022).
Sebelumnya, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Kalimantan Timur menggelar aksi sebagai respon dari ucapan Edy Mulyadi.
Tak tanggung-tanggung, aksi tersebut dilakukan di tiga titik lokasi sekaligus, yakni Kantor DPRD Kaltim, Kantor Gubernur Kaltim, dan Polresta Samarinda.
Korlap Aksi, Fuad Assegaf mengatakan bahwa pernyataan Edy Mulyadi sangat melukai hati sebagian warga Kalimantan.
"Ucapan yang menyatakan bahwa kami ini anak jin, kuntilanak dan
gendurowo hal tersebut kami anggap tidak manusiawi," ungkap Fuad.
Masih dari sumber yang sama, Fuad menyebut ketidakasepahaman Edy atas pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim seharusnya disampaikan dengan santun serta tutur bahasa yang baik.
“Titik akhir sebagai bentuk pelaporan kami langsung menuju
Polresta Samarinda, agar Edy Mulyadi segera langsung di proses secara
hukum,” tegasnya.
Selain itu, Fuad juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melaksanakan proses hukum kepada Edy Mulyadi atas pernyataan yang membuat kegaduhan di di Kaltim
“Kami terus terang memberi waktu kepada pihak berwajib untuk segera menindak dalam waktu 1X24 jam,” pintanya.
Koalisi Pemuda Kalimantan Timur saat menggelar aksi menanggapi pernyataan kontroversial Edy Mulyadi. (Jati/Presisi.co)
Biar Kapok, Kantor DPW PKS Kaltim Digeruduk Massa Koalisi Pemuda Kaltim
SintesaNews.com – Jelang Tengah malam, secara mendadak massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Kaltim mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan M. Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Senin (24/1/2022), pukul 23.20 WITA.
Dilansir dari Tribun Kaltim.co nampak halaman kantor DPW PKS Kaltim ini dipenuhi oleh beberapa pemuda yang berdiri santai.
Salah seorang anggota pergerakan menerangkan, sebelumnya mereka tengah berada di salah satu kafe setempat untuk mengevaluasi seruan aksi yang mereka lakukan Senin siang.
Lalu di antara mereka ada yang menunjukkan sebuah link pemberitaan dari salah satu media online di Jakarta yang memunculkan pernyataan Politisi PKS Tifatul Sembirung yang nampak membela Edy Mulyadi.“Dalam berita itu orangnya ngomong sudah jangan baperan. Nah apa maksudnya?” kata Adul yang berada di samping Rizky.
“Tapi kita cuma mau silaturahmi kok. Lebih baik kan kita pertanyakan langsung. Terkait bagaimana nantinya, biar koorlap yang jelasin,” ucapnya.
Pihak kepolisian lalu tiba ke lokasi. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli turun sendiri kemudian memasuki ruangan pertemuan.
Pertemuan koalisi Pemuda Kaltim dengan pihak DPW PKS Kaltim, Senin (24/1/2022) malam. Tribunkaltim.co/ Rita Lavenia
Sumber Utama : https://www.sintesanews.com/biar-kapok-kantor-dpw-pks-kaltim-digeruduk-massa-koalisi-pemuda-kaltim/
Partai yang Tolak IKN Baru, Kornas-Jokowi Sebut Mereka Antek-antek Asing
SintesaNews.com JAKARTA – Pemindahan Ibu Kota Negara sah telah diketuk palu beberapa waktu lalu oleh DPR RI. Selanjutnya memasuki tahapan-tahapan pemindahan. Namun, di sisi lain masih banyak suara sumbang dari antek-antek asing seperti kicauan dari kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan beberapa pengamat ekonom .
“Kenapa beberapa pihak yang menolak pemindahan ibukota kami katakan antek asing? Karena pemindahan ibukota sangat merugikan dan mengancam eksistensi Singapura sebagai pusat negara perdagangan, jadi terlihat kan, siapa yang sebenarnya antek asing,” ujar Ketua Umum Kornas-Jokowi, Abdul Havid Permana dalam rilisnya, Senin (24/1/2022).
Lanjut Havid, “Selama ini mereka selalu berteriak Jokowi sebagai
antek asing, akan tetapi secara sikap dan tindakan terlihat jelas siapa
yang antek asing yang sesungguhnya.”
Oleh karena itu pihaknya menegaskan sikapnya, dengan tegak lurus mendukung penuh keputusan pemerintah dan DPR RI terkait pemindahan Ibu Kota Negara baru.
“Kalau kita berpikir secara ekonomi politik ke depan. Keputusan Presiden Jokowi patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Keputusan itu amazing sangat strategisnya. Dapat kita simpulkan salah satu keputusan dalam kerangka menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar aktivis 98 ini.
“Hal yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut merupakan wujud janji kampanyenya, yakni, “Pemerataan pembangunan yang bukan hanya di pulau Jawa-Sumatera, melainkan juga benar-benar pembangunan ‘Indonesia Centris’,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://www.sintesanews.com/partai-yang-tolak-ikn-baru-kornas-jokowi-sebut-mereka-antek-antek-asing/
Undang-undang Ibukota Negara Disahkan DPR, Bukan Sekedar Wacana
Penulis: Nurul Azizah
Wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah pernah diungkapkan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dalam sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 16 Agustus 2019.
“Yang saya hormati para hadirin serta saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita semua untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya pulau Jawa. Tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai pulau Rote. Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh pelosok Nusantara.”
Cuplikan pidato kenegaraan itu sudah mengacu pada wacana pemindahan Ibu Kota akan dipindahkan ke Kalimantan.
Pada tanggal 17 Januari 2022 rencana itu bukan sekedar wacana. Karena
Kepala Bappenas dan Panitia Khusus Ibukota Negara (Pansus IKN)
mengumumukan perpindahan ibukota akan segera dilakukan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, “Ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur dinamakan Nusantara.”
“Mengenai nama ibu kota baru mendapat konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat (14/1/2022) dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” kata Suharso dalam rapat kerja bersama Pansus IKN, Senin 17/1/2022.
Suharso menjelaskan alasan di balik penamaan Nusantara untuk IKN baru di Kalimantan Timur.
“Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan iconic
di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua
Republik Indonesia dan saya kira kita semua setuju dengan istilah
Nusantara itu,” tuturnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga akan bekerja sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar pendanaan dan pembiayaan IKN tidak memberatkan APBN.
Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak menghalangi rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Ada 4 alasan ibu kota negara dipindahkan:
- Memiliki ibu kota negara yang dapat merepresentasikan identitas bangsa dan negara, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila
- Degradasi fungsi lahan yang ada di pulau Jawa dan sekitarnya berkisar 40.000 hektar lahan tanah per tahun
- Mengubah mindset pertumbuhan dan pembangunan dari Jawa Sentris ke Indonesia sentris
- Memiliki ibu kota negara dengan konsep smart, seperti smart city, eco green city, beautiful city, semua itu demi meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun Internasional.
Apa tujuan dari perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Jawabannya antara lain :
– menurunkan kesenjangan
– Mendorong perdagangan antar wilayah Indonesia
– Mewujudkan Indonesia sentris
– Mendukung Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.
Masih menurut Kepala Bappenas: Dalam periode 2022-2024, kurun waktu itu akan dibangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR dan perumahan.
Termasuk pemindahan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada kementerian dan lembaga (K/L) pusat tahap awal 500 ribu.
Presiden Jokowi juga merencanakan pada saat perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan RI ke-79 nanti berada di kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur pada tanggal 17 Agustus 2024.
Mengetahui berita yang membahagiakan ini sontak rakyat Indonesia sangat gembira dan setuju apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah.
Di benak Presiden Joko Widodo, pembangunan ibu kota baru merupakan transformasi besar-besaran. Presiden untuk sekian kalinya angkat bicara mengenai rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur.
“Ibu Kota baru ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin kita lakukan,” tegas Jokowi saat memberikan pidato dalam Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Jawa Barat, Senin (17/1/2022).
Tujuan pembangunan ibu kota baru bukan semata-mata memindahkan kantor fisik pemerintahan.
“Secara fisik, ini harus menjadi momentum membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, produktif, yang dirancang sejak awal, dan warganya ke mana-mana dekat, warganya bisa naik sepeda, ke mana-mana bisa jalan,” tegasnya.
Jokowi memastikan sistem keamanan dan kesehatan di ibu kota baru akan dibangun kelas dunia.
“Kita ingin bangun sebuah new smart metropolis dan saya mengharapkan keluarga besar Unpar dan perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi dalam transformasi Indonesia ini,” tegasnya.
Undang-undang IKN Resmi Disahkan DPR RI
DPR RI telah resmi mensahkan Undang-undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) dalam rapat paripurna, Selasa (18/1/2022). Dengan diresmikannya UU ini, rencana pemindahan ibu kota negara “Nusantara” dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bukan hanya wacana.
Sumber Utama : https://www.sintesanews.com/undang-undang-ibukota-negara-disahkan-dpr-bukan-sekedar-wacana/
Alhamdulillah UU IKN Sah, Ibu Kota RI Bukan Jakarta Lagi, 1 Bulan Lagi Jokowi Angkat Kepala Otorita IKN Nusantara
SintesaNews.com – DPR RI telah resmi mensahkan Undang-undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) dalam rapat paripurna, Selasa (18/1/2022).
Salah satu yang diatur dalam UU tersebut ialah perihal kedudukan dan kekhususan, serta bentuk, susunan, kewenangan, dan urusan pemerintahan IKN.
Berdasarkan draft RUU IKN sebelumnya, Pasal 5 UU itu menyebutkan
bahwa IKN Nusantara berfungsi sebagai ibu kota NKRI yang menjadi tempat
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan
perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.
“Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang ini,” bunyi Pasal 5 Ayat (2) UU IKN.
Kemudian, Pasal 8 UU itu menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara. Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022.
“Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR,” bunyi Pasal 9 Ayat (1) UU IKN.
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara memegang jabatan selama
lima tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam masa jabatan
yang sama. Adapun Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pertama
bakal ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah
UU IKN diundangkan.
“Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas wewenang, dan tata kerja Otorita IKN Nusantara diatur dalam Peraturan Presiden,” demikian Pasal 11 Ayat (1) UU IKN.
Kemudian, mengacu Pasal 12, Otorita IKN Nusantara sebagai pemerintahan daerah khusus diberi kewenangan khusus berdasarkan UU IKN. Kewenangan khusus itu akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.
Selanjutnya, pada Pasal 13 dikatakan, IKN Nusantara dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilu.
“IKN Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Pemilu anggota DPR, dan Pemilu anggota DPD,” demikian Pasal 13 Ayat (1) UU IKN.
Ahok Jadi Trending Topic Twitter Kandidat Kuat Kepala Otorita IKN Nusantara
SintesaNews.com – Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi trending topic di twitter seiring disahkannya UU IKN (Undang-undang Ibu Kota Negara) oleh DPR RI dalam sidang paripurna kemarin.
Hingga berita ini ditayangkan, lebih dari 5.800an cuitan soal Ahok pagi ini. Salah satunya akun Warga NKRI @GhCarlo yang mencuitkan: “Kerennnnnnn, mantappppp Pak @jokowi, Ahok still the best leader”.
Presiden Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi jika Ahok masuk ke dalam
kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur. Walau begitu,
tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin
Nusantara. Diperlukan Perpres yang ditandatangani oleh Jokowi mengenai
otoritas ibu kota negara yang sudah berisi penunjukkan Kepala Otorita
IKN Nusantara.
Dukungan kepada Ahok juga datang dari penduduk asli Kalimantan, masyarakat Dayak.
Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur tegas menyatakan dukungan
untuk Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, untuk memimpin Ibu Kota
Negara baru di Kalimantan Timur. Ahok masuk bursa pimpinan ibu kota
baru.
Dewan Pertimbangan Adat, Abraham Ingan, menyebut, pihaknya telah menyatukan dukungan dan menyatakan dukungan untuk Ahok. Hal itu langsung ditegaskan oleh Ketua DAD Kaltim, Zainal Arifin, yang juga menjabat sebagai anggota DPD RI Kaltim.
“Secara bulat kami mendukung BTP menjadi Kepala Badan Otorita IKN dan kami berharap Pak Presiden Jokowi juga memilih BTP,” ujar Abraham di Gedung Graha Tebengang, Jalan Tekukur, Samarinda (13/3/2020).
Sumber Utama : https://www.sintesanews.com/ahok-jadi-trending-topic-twitter-kandidat-kuat-kepala-otorita-ikn-nusantara/
Denny Batal Diskusi, WR I Uniska Buka Suara
BAKAL calon gubernur Kalimantan Selatan Prof Denny Indrayana
batal berdiskusi di kantin Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari, pada Kamis
(23/1/2020) lalu. Alhasil venue diskusi dipindahkan ke rumah dosen
FISIP Uniska Muhammad Uhaib As’ad.
MUNCUL isu
miring ihwal batalnya Denny berdiskusi dengan mahasiswa Uniska ini.
Uhaib menuding, ada kesengajaan dari pihak kampus menutup keran untuk
berdemokrasi di kampus.
BACA : Denny Indrayana Akui Politik Kalsel Masih Dikuasai Oligarki Lokal
Wakil
Rektor I Uniska Dr Jarkawi buka suara atas tudingan sesama koleganya di
perguruan tinggi swasta ternama di Kalimantan ini. Jarkawi
mempersilahkan Uhaib untuk melempar opini atas batalnya diskusi antara
mahasiswa Uniska dan Denny Indrayana.
“Kata siapa dijegal,
persepsi saja mungkin. Boleh-boleh saja dia (Uhaib) berkomentar dijegal
(diskusi),” katanya kepada Jejakrekam.com, Sabtu (25/1/2020).
Jarkawi
menyiratkan, batalnya acara diskusi dengan mahasiswa Uniska tersebut
lantaran penyelenggara diskusi tidak memberitahukan pihak kampus.
“Dikatakan menjegal, dasarnya apa? Etikanya, minimal harus lapor ke
humas. Beliau (Uhaib) ahli kebijakan, tentu tahu kebijakan kampus
seperti apa,” tegasnya.
Pakar
pendidikan ini memastikan, Uniska terbuka atas diskusi dan diskursus
tentang politik, namun bukan menjadikan kampus sebagai sarana kampanye.
“Kalau bicara politik (praktis) di kampus, ya kita sebagai lembaga
akademik tentu tidak mengijinkan, karena bukan ranahnya. Jadi harus
dibedakan antara politik praktis dan keilmuan politik,” tandas Jarkawi.
Sebelumnya,
Uhaib mencak-mencak dengan batalnya diskusi bersama Denny Indrayana di
kantik Uniska, meskupun tidak ada muatan politik menyongsong Pilgub
Kalsel pada September nanti. Ia menuding pihak kampus berat sebelah,
sebab Uniska membuka tangan ketika Gubernur Kalsel Sahbirin Noor datang
ke Kampus Uniska.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/01/25/denny-batal-diskusi-wr-i-uniska-buka-suara/
Re-post by MigoBerita / Selasa/25012022/12.52Wita/Bjm
