Migo Berita - Banjarmasin - #KalimantanItuSudahModern #KalimantanPunyaKerajaanBesarKerajaanKutai #MaafBolehSajaProsesHukumTetapDilanjutkan #TangkapEdyMulyadiPKSdkk #TangkapProvokatorPemecahBelahNKRI #DalasHangitWajaSampaiKaputing #KalimantanBukanPembuanganAnakJinKuntilanakGendurowoApalagiMonyet
Kerajaan Kutai
Dibangun
pada abad ke-4 menjadikan Kerajaan Kutai menjadi kerajaan tertua yang
ada di Indonesia. Dengan dasar agama Hindu, Kerajaan Kutai salah satu
kerajaan paling berpengaruh yang berada di Kalimantan Timur, dekat
dengan hulu Sungai Mahakam.
Raja pertama Kerajaan Kutai bernama Kudungga. Pada masa kekuasaan Kudungga, Kerajaan Kutai dikenal hanya sebagai kerajaan Hindu biasa. Baru ketika dipimpin oleh Mulawarman, Kutai mencapai puncak kejayaannya.
Kerajaan Kutai mengalami kehancuran ketika rajanya saat itu Maharaja Setia Dharma terbunuh dalam peperangan. Kematian Maharaja Setia Dharman sekaligus penanda selesainya masa kejayaan Kerajaan Kutai.
Kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan Kerajaan Kutai Martapura yang disebut-sebut sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara dan sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara mulai eksis pada abad ke-14 sebelum menjadi kesultanan atau memeluk Islam. Kutai Kartanegara mulai menjadi kerajaan Islam sejak tahun 1575. Raja yang menjadi sultan pertamanya adalah Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Nantinya, Kesultanan Kutai Kartanegara menganeksasi wilayah Kerajaan Kutai Martapura dan menjadi satu pemerintahan.
Fakta sejarah itu seperti diungkapkan oleh Muhammad Sarip melalui buku Dari Jaitan Layar sampai Tepian Pandan: Sejarah Tujuh Abad Kerajaan Kutai Kertanegara (2018) yang menyebut bahwa sejak 1635, nama Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura mulai muncul.
Sejarah & Letak Kerajaan
Kerajaan Kutai Kartanegara didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti yang menjadi raja pertamanya sejak tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Semula, kerajaan ini menganut ajaran Hindu. Menurut website Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara, pusat kerajaan ini awalnya berlokasi di Jahitan Layar, lalu pindah ke Tepian Batu, Kutai Lama (kini termasuk wilayah Anggana, Kabupaten Kuta Kartanegara atau Kukar di Kalimantan Timur) hingga tahun 1732. Berdasarkan catatan C.A. Mees dalam De Kroniek van Koetai Tekstuitgave Met Toelichting (1935) yang merunut Kakawin Nagarakretagama, sebutan awal Kutai Kartanegara adalah "Kute" dan pernah menjadi bagian dari wilayah Majapahit.
Seiring dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit pada paruh kedua abad ke-16 lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, pengaruh Hindu di Kerajaan Kutai Kartanegara pun ikut meluruh. Ajaran Islam pun mulai menyebar luas ke Nusantara dan mempengaruhi kerajaan-kerajaan yang sebelumnya memeluk agama Hindu, Buddha, atau ajaran leluhur, tak terkecuali Kerajaan Kutai Kartanegara. Aji Raja Mahkota Mulia Alam (1545-1610) adalah penguasa Kutai Kartanegara pertama yang memeluk Islam, yakni pada 1575. Selain itu, pengaruh Islam di kawasan ini semakin kuat seiring hadirnya para pendakwah. Posisi Kutai Kertanegara sebagai kerajaan Islam di Kalimantan Timur semakin kuat saat dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Idris (1735-1778). Aji Muhammad Idris, menurut Sutrisno Kutoyo dalam Sejarah Daerah Kalimantan Timur (1978), adalah penguasa pertama di Kutai yang menyandang gelar sultan. Dikutip dari situs Kesultanan Kutai Kartanegara, ketika Sultan Aji Muhammad Idris memimpin, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Kutai Lama ke Pemarangan (kini Desa Jembayan, Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara).
Menaklukkan Kutai Martapura
Setelah sekian lama hidup berdampingan, perselisihan antara dua kerajaan di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara dan Kutai Martadipura mulai muncul pada abad ke-16 Masehi. Kala itu, Kerajaan Kutai Martapura yang menganut Hindu dipimpin oleh Dharma Setia, sedangkan Kesultanan Kutai Kartanegara yang sudah memeluk Islam berada pada era pemerintahan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Dalam bukunya, Muhammad Sarip menerangkan bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara memenangkan perang dan menguasai wilayah Kerajaan Kutai Martapura pada 1635. Kemenangan tersebut menandai sejarah baru yakni dengan munculnya Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura.
Kiprah Aji Imbut & Kebangkitan
Sultan Aji Muhammad Idris (1735-1778) adalah pemimpin Kesultanan Kutai Kartanegara yang paling keras melawan penjajahan VOC atau Belanda, bahkan hingga mengorbankan nyawa saat berjuang bersama Sultan Wajo di Sulawesi Selatan. Kematian Sultan Idris pada 1778 meninggalkan perselisihan di Kesultanan Kutai Kartanegara. Pangeran Aji Kedo merebut kekuasaan yang seharusnya diberikan kepada Pangeran Aji Imbut sebagai putera mahkota. Dengan gelar Sultan Aji Muhammad Aliyeddin (1778-1780), Aji Kedo menobatkan dirinya menjadi Sultan Kutai Kartanegara penerus Sultan Idris. Pangeran Aji Imbut tidak tinggal diam. Dua tahun berselang, ia merebut kembali takhta yang menjadi haknya dengan bantuan para pengikut ayahnya dan orang-orang Bugis dari Kesultanan Wajo. Kewalahan menghadapi Aji Imbut, Aji Kedo meminta bantuan VOC. Namun, usahanya sisa-sisa sehingga Aji Imbut berhasil memenangkan peperangan pada 1780.
Pangeran Aji Imbut resmi menjadi raja Kesultanan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin (1780-1816) sesuai yang dikehendaki oleh mendiang Sultan Idris. Sultan Aji Muhammad Muslihuddin melakukan pemindahan ibu kota kerajaan ke daerah Tepian Pandan pada 28 September 1782. Hingga saat ini, pusat Kutai Kartanegara masih berada di lokasi tersebut, yakni di Tenggarong, Kalimantan Timur. Kesultanan Kutai Kartanegara bertahan cukup lama dengan segala dinamikanya selama masa penjajahan Belanda hingga Jepang di Nusantara. Dua tahun setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, yakni pada 1947, Kesultanan Kutai Kertanegara berstatus Daerah Swapraja dan masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur.
Tanggal 27 Desember 1949 seiring pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda, wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara tergabung dalam Republik Indonesia Serikat, lalu menjadi Daerah Istimewa Kutai setingkat kabupaten. Pada 1959, wilayah Daerah Istimewa Kutai dipecah menjadi 3 Daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, serta Kota Balikpapan. Tanggal 21 Januari 1960 dalam Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai di Tenggarong, dilakukan serah terima pemerintahan dari Sultan Aji Muhammad Parikesit kepada Bupati Kutai, Wali kota Samarinda, dan Wali Kota Balikpapan. Dengan demikian, pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara sebagai kerajaan resmi berakhir. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada 22 September 2001, Kesultanan Kutai Kartanegara bangkit kembali. Aji Praboe Anoem Soerya Adiningrat ditetapkan sebagai raja bergelar Sultan Aji Muhammad Salehuddin II. Namun demikian, seperti kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia, Kesultanan Kutai Kartanegara tidak memiliki wewenang politik dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Daftar Sultan Kutai Kartanegara
1. Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325)
2. Aji Batara Agung Paduka Nira (1325-1360)
3. Aji Maharaja Sultan (1360-1420)
4. Aji Raja Mandarsyah (1420-1475)
5. Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya (1475-1545)
6. Aji Raja Mahkota Mulia Alam (1545-1610)
7. Aji Dilanggar (1610-1635)
8. Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa (1635-1650)
9. Aji Pangeran Dipati Agung (1650-1665)
10. Aji Pangeran Dipati Maja Kusuma (1665-1686)
11. Aji Ragi atau Ratu Agung (1686-1700)
12. Aji Pangeran Dipati Tua (1700-1710)
13. Aji Pangeran Anum Panji Mendapa (1710-1735)
14. Aji Muhammad Idris (1735-1778)
15. Aji Muhammad Aliyeddin (1778-1780)
16. Aji Muhammad Muslihuddin (1780-1816)
17. Aji Muhammad Salehuddin (1816-1845)
18. Aji Muhammad Sulaiman (1850-1899)
19. Aji Muhammad Alimuddin (1899-1910)
20. Aji Muhammad Parikesit (1920-1960)
21. Haji Aji Muhammad Salehuddin II (1999-2018)
22. Aji Pangeran Praboe Anoem Soerya Adiningrat (2018-sekarang)
Sumber Utama : https://tirto.id/kerajaan-kutai-kartanegara-sejarah-letak-daftar-raja-sultan-galr
Hasil Pertemuan Tokoh dan Pemimpin Kalimantan: Minta Aparat Hukum Tangkap Edy Mulyadi
SintesaNews.com – Berikut ini Hasil Pertemuan Tokoh dan Pemimpin Kalimantan, yang disampaikan oleh Bambang Prayitno, salah satu pemuda asal Kaltim yang hadir dalam pertemuan.
Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Wakil Ketua DPD RI pada tanggal 24 Januari 2022.
Adapun peserta yang hadir, tuan rumah Dr. Mahyudin (Senator asal
Kaltim dan Waka DPD RI), H. Hadi Mulyadi (Wakil Gubernur Kaltim),
beberapa anggota DPR RI Dapil Kaltim (Hetifah dan Rudi Mas’ud), juga
beberapa anggota DPD RI Dapil Kaltim, Kalsel, Kaltara, Kalteng dan
Kalbar.
Adapun beberapa poin yang mengemuka:
1. Semua senator perwakilan daerah se-Kalimantan merasa sangat marah dan terluka dengan pernyataan Edy Mulyadi. Bukan saja mencederai perasaan masyarakat, tapi juga telah menjatuhkan harga diri masyarakat Kalimantan.
2. Beberapa perwakilan memaafkan tapi sebagian tidak sudi memaafkan, apalagi setelah menonton klarifikasi Edy yang nampak tidak serius saat meminta maaf.
3. Semua senator bersikap sama; meminta aparat penegak hukum agar segera mengambil langkah hukum kepada saudara Edy Mulyadi. Para pemimpin Kalimantan juga meminta kasus Edy Mulyadi ditegakkan lewat Hukum Adat yang berlaku di Kaltim. Disamping meresahkan, membuat gejolak kegaduhan di tengah masyarakat, mencederai Kebhinnekaan toleransi dan harmoni yang sudah terbangun di tengah masyarakat.
4. Di tengah rapat dengan Komisi III DPR RI tadi, Kapolri juga sudah menerima masukan dari DPR RI terkait kasus Edy Mulyadi
5. Semua Senator bersikap bahwa permintaan maaf Edy tidak otomatis menghilangkan kemungkinan jeratan hukum ke depannya. Justru dengan sikap tegas aparat penegak hukum pada kasus ini, diharapkan bisa memberi pelajaran tentang pentingnya bersikap toleran, saling menghargai dan menjaga setiap ucapan kita di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen.
6. Kalimantan Timur dalam sejarahnya adalah provinsi dengan sikap toleransi yang tinggi. Tidak pernah ada sejarahnya Kaltim mengalami kerusuhan sosial, konflik suku yang meluas, juga konflik dengan para pendatang dari berbagai daerah. Semata karena orang-orang Kaltim terkenal sebagai orang yang welas asih, menegakkan tepa selira dan menghargai manusia.
7. Kerajaan-kerajaan di Kaltim punya bukti artefak dan peninggalan yang merupakan hadiah dari berbagai kerajaan seperti Yogyakarta dan Makassar beratus tahun silam. Itu menandakan bahwa orang-orang dan suku di Kaltim telah menjalin persahabatan yang erat dengan banyak bangsa. Ada karakter sebagai sahabat yang baik dari orang-orang Kaltim
8. Kaltim dalam sejarahnya telah menjadi penyumbang devisa terbesar kedua dari seluruh Provinsi di Indonesia. Ini menandai bahwa Kaltim telah banyak berkontribusi pada kemajuan pembangunan NKRI. Kaltim adalah provinsi yang seutuhnya menjadi bagian dari NKRI.
9. Kaltim juga telah membuktikan kepada bangsa dan dunia, bahwa menjadi daerah ini mampu menjadi penyumbang devisa tertinggi sekaligus mampu menjaga kelestarian lingkungan. Ini dibuktikan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, Kaltim menjadi satu-satunya provinsi yang meraih kompensasi dari World Bank atau Bank Dunia dalam program penurunan emisi karbon sebesar USD 110 juta atau Rp1,5 triliun.
10. Seluruh pemimpin daerah di Kalimantan yang hadir, juga mengucapkan terima kasih atas penunjukan Kaltim sebagai IKN. Dengan IKN, seluruh daerah di Kalimantan berharap pembangunan di Kalimantan dan Indonesia Timur terpacu dan mengalami akselerasi dengan daerah lain di Indonesia yang lebih maju. Semua pihak akan mengawal pembangunan IKN.
11. Seluruh pemimpin daerah Kalimantan yang hadir menyerukan agak kita semua bisa mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, jangan mudah tersulut oleh provokasi pecah belah, tetap menjaga toleransi dan menghargai kemajemukan bangsa dan gotong royong berkontribusi membangun negara kita.
12. Seluruh pemimpin daerah dari Kalimantan berharap Kepala Badan Otorita IKN adalah orang yang bisa bekerja, profesional, tidak cenderung menciptakan kegaduhan, bisa bersinergi dengan seluruh elemen bangsa dan para pihak di daerah, dan bisa menyelesaikan misi pembangunan IKN.
13. Seluruh pemimpin daerah Kalimantan yang hadir berharap Bapak Presiden bisa memilih salah satu putra daerah dari Kaltim untuk menahkodai Badan Otorita IKN. Tentunya yang pernah memiliki pengalaman memimpin daerah dan bisa bekerja sesuai keinginan bapak Presiden.
Kurang lebih, itulah poin-poin yang disampaikan para pihak. Perubahan redaksi tidak merubah inti pembicaraan. Kalau ada poin yang tertinggal, bisa ditambahkan.
***
Terima kasih,
Bambang Prayitno
Salah satu pemuda asal Kaltim yang hadir dalam pertemuan.
Sumber Utama : https://www.sintesanews.com/hasil-pertemuan-tokoh-dan-pemimpin-kalimantan-minta-aparat-hukum-tangkap-edy-mulyadi/
Deklarasi PNIB DIY, Ingin Teguhkan Yogya Pusat Toleransi dan Budaya, Tolak Da’i Provokator
SintesaNews.com – Organisasi Kemasyarakatan Kebangsaan Lintas Agama, Suku dan Budaya PNIB (Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar acara “Ngaji Pancasila” di Yogyakarta, sekaligus mendeklarasikan berdirinya PNIB Yogyakarta di Kawasan Bedog Trihanggo, Sleman, Yogyakarta (25/01/2021).
Ketua PNIB DIY Timi Widayat didampingi oleh Sari Siahaan, Wintawan, A Widodo , Alb Dedi Andrianto “Lontong” dan pengurus PNIB Yogyakarta lainya, menyatakan rasa syukur ke hadirat Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa atas dideklarasikanya PNIB Yogyakarta.
“Kami PNIB Yogyakarta sebagai ormas baru di wilayah Yogyakarta selalu siap sedia bersinergi dengan ormas-ormas yang telah lebih dulu berdiri di Wilayah Yogyakarta untuk bersama-sama ikut berpartisipasi dalam upaya-upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi warga masyarakat Yogyakarta,” kata Ketua PNIB Yogya, Timi Widayat.
Ia menambahkan, “Kami PNIB Yogyakarta konsisten tegak lurus dengan
Pengurus Pusat PNIB yang senantiasa istiqomah untuk bersama-sama
masyarakat ikut berperan aktif dalam tujuan menjaga Bangsa, Bela Negara,
melestarikan Pancasila dan merawat Tradisi Budaya Nusantara, seperti
yang selama ini telah dilakukan oleh Pengurus Pusat PNIB di berbagai
wilayah lainya, antara lain ‘Ngaji Pancasila’ seperti yang kami lakukan
saat ini dan sekalian kami buat sebagai Deklarasi PNIB Yogyakarta.”
Ketua Umum PNIB AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) yang turut hadir dalam acara ‘Ngaji Pancasila’ dan Deklarasi PNIB Yogyakarta menyampaikan keinginannya dengan keberadaan PNIB di Yogyakarta ini bisa bersinergi dengan TNI – POLRI dan Pemerintah Provinsi Yogyakarta dalam upaya-upaya untuk menjaga Bangsa, membela negara, melestarikan Pancasila, Merawat Tradisi Budaya Nusantara.
“Dan dengan hadirnya PNIB di Yogyakarta ini kami berharap agar PNIB bisa menjadi wadah dan pelopor untuk mengembalikan dan menggemakan Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan dan sekaligus Pusat Toleransi,” ujar Gus Wal.
Ia berpesan, “Mari bersama-sama PNIB menjaga kampung desa dari Corona yang terus bermutasi menjadi Omicron dan bersama-sama menolak faham-faham ideologi transnasional yang senantiasa menyebarkan hoax, SARA, intoleransi, radikalisme, khilafah, terorisme.”
“Dan bersama-sama ikut serta berperan aktif menolak keras para ‘dai provokator’ yang menyebarkan ujaran kebencian yang merusak kerukunan antar umat beragama dan mengganggu kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan bersama-sama memperkuat nasionalisme dan kebangsaan Indonesia demi masa depan anak cucu kita mendatang,” terang Gus Wal.
“PNIB Jaga Bangsa, Bela Negara, Lestarikan Pancasila dan Merawat Tradisi Budaya Nusantara. Tolak Da’i Provokator dan Bubarkan PA 212 demi Indonesia Aman Makmur Damai Beradab Bermartabat Berbudaya.”
Sumber Utama : https://www.sintesanews.com/deklarasi-pnib-diy-ingin-teguhkan-yogya-pusat-toleransi-dan-budaya-tolak-dai-provokator/
Biar Kapok, Kantor DPW PKS Kaltim Digeruduk Massa Koalisi Pemuda Kaltim
SintesaNews.com – Jelang Tengah malam, secara mendadak massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Kaltim mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan M. Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Senin (24/1/2022), pukul 23.20 WITA.
Dilansir dari Tribun Kaltim.co nampak halaman kantor DPW PKS Kaltim ini dipenuhi oleh beberapa pemuda yang berdiri santai.
Salah seorang anggota pergerakan menerangkan, sebelumnya mereka
tengah berada di salah satu kafe setempat untuk mengevaluasi seruan aksi
yang mereka lakukan Senin siang.
Lalu di antara mereka ada yang menunjukkan sebuah link pemberitaan dari salah satu media online di Jakarta yang memunculkan pernyataan Politisi PKS Tifatul Sembirung yang nampak membela Edy Mulyadi.
“Dalam berita itu orangnya ngomong sudah jangan baperan. Nah apa maksudnya?” kata Adul yang berada di samping Rizky.
“Tapi kita cuma mau silaturahmi kok. Lebih baik kan kita pertanyakan langsung. Terkait bagaimana nantinya, biar koorlap yang jelasin,” ucapnya.
Pihak kepolisian lalu tiba ke lokasi. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli turun sendiri kemudian memasuki ruangan pertemuan.
Sumber Utama : https://www.sintesanews.com/biar-kapok-kantor-dpw-pks-kaltim-digeruduk-massa-koalisi-pemuda-kaltim/
Ada 4 Dugaan Pelanggaran, Kader Partai Gerindra Laporkan Edy Mulyadi ke Polda Kalsel
KADER Partai Gerindra yang diwakili HM Lutfi Saifuddin, Siti Noortita Ayu Febria Roosani dan Izhar Marzuki mendatangi Subdit 5 Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalsel, Banjarmasin, Selasa (25/1/2022).
MEREKA melaporkan Edy Mulyadi terkait kasus dugaan ujaran kebencian terutama kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini Menteri Pertahanan dalam komentarnya di kanal Youtube yang tengah viral.
Laporan ke Polda ini serentak dilakukan kader Partai Gerindra di wilayah masing-masing seluruh Indonesia, termasuk di Polda Kalimantan Selatan.
“Pernyataan EM ini melukai perasaan kami sebagai kader Partai Gerindra, kedatangan kami ke Polda Kalsel untuk melaporkan dan menuntut keadilan,” ucap Lutfi kepada awak media di Banjarmasin, Selasa (25/1/2022).
Edy Mulyadi dilaporkan atas empat macam dugaan tindak pidana atas pernyataannya di video tersebut yang mereka nilai menghina dan merendahkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang juga merupakan Menteri Pertahanan kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin saat ini.
Pertama yaitu penyebaran berita hoaks seperti tercantum dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Kedua, pelanggaran atas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Ketiga, ujaran kebencian seperti tercantum dalam Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Keempat, pelanggaran atas Pasal 156 Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 1946.
“Siapapun yang bersalah harus dihukum, karena negara kita negara hukum. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat, tentu sangat membahayakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kalsel dari Fraksi Gerindra ini.Menurut Lutfi, kalau laporan ini tidak ditindaklanjuti, maka ia berkeyakinan akan banyak kader Gerindra yang datang ke Polda Kalsel, “Untuk menghindari hal tersebut, laporan ini bisa di tindak lanjuti,” paparnya.
Menanggapi laporan kader Gerindra, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Moch Rifa’i berjanji akan mendalami laporan tersebut. “Laporan sudah diterima, intinya proses akan kita lanjut,” ucapnya singkat.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/25/ada-4-dugaan-pelanggaran-kader-partai-gerindra-laporkan-edy-mulyadi-ke-polda-kalsel/
Maaf Lewat Medsos Tak Cukup, Batamad Kalsel Minta Edy Mulyadi Datang ke Kalimantan
PERNYATAAN Edy Mulyadi di medsos membuat warga yang tergabung dalam Barisan Pertahanan Masyarakat Dayak (BATAMAD) Provinsi Kalimantan Selatan, turun ke Bundaran Hotel A Banjarmasin, Selasa (25/1/2022).
BERJUMLAH sekitar 50 orang menggunakan baju hitam, dan baret merah serta mandau di pinggang, mereka mengecam pernyataan Edy Mulyadi dan meminta penegak hukum mengadili sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai bentuk kekecewaan mereka pembakaran selembaran foto Edy Mulyadi.
Kelana, Komandan Brigade Batamad Provinsi Kalsel menilai perkataan Edy Mulyadi sudah menimbulkan keresahan di mata masyarakat khususnya Kalimantan.
“Untuk itu kami mengambil sikap bahwasanya pernyataan Edy Mulyadi ini sangatlah diskriminatif, itu mengandung salah satu unsur rasisme,” ucapnya kepada wartawan.
Perkataan Edy Mulyadi yang viral di sosial media itu sangat mempengaruhi kesatuan dan persatuan Republik Indonesia yang sudah terjalin bagus saat ini, lanjutnya. Ia beranggapan pernyataan Edy Mulyadi adalah politik yang tidak bermoral, beretika, beradat dan haus akan kekuasaan semata.“Untuk itu kami meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas permasalahan ini, Edy Mulyadi harus meminta maaf secara terbuka, datang ke Kalimantan, diproses secara hukum pidana dan hukum adat yang ada di Kalimantan,” tegasnya.
Dijelaskan Kelana, pihaknya adalah bagian dari dewan adat dan mengawal keputusan-keputusan dewan adat, ia menyerahkan sepenuhnya kepada dewan adat Dayak yang ada di Kalsel.“Kita hanya mengawal dan mengamankan apapun keputusan dewan adat dayak,” katanya.
Ditambahkan, klarifikasi Edy Mulyadi di kanal Youtube pribadinya yang menyatakan permintaan maaf, belum bisa diterima. “Kita minta secara terbuka Edy Mulyadi datang ke Kalimantan, karena hal ini sudah sangat meresahkan warga Kalimantan pada umumnya khususnya Kalsel,” paparnya.
Kelana juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, “Jangan sampai ada yang anarkis, polemik atau konflik, kita ingin kalimantan tetap kondusif,” tutupnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/25/maaf-lewat-medsos-tak-cukup-batamad-kalsel-minta-edy-mulyadi-datang-ke-kalimantan/
Legislator Kalsel di Senayan Minta Presiden Antisipasi Konflik di Kalimantan Akibat Pernyataan Edy Mulyadi
JAKARTA, klikkalsel.com – Anggota DPR RI Fraksi PDIP asal Kalimantan Selatan, Rifqi Nizamy Karsayuda melayangkan surat ke Presiden RI Joko Widodo. Dia meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipasi potensi konflik di Kalimantan akibat pernyataan Edy Mulyadi yang diduga mengandung unsur penghinaan.
Ada tiga poin potensi konflik yang disampaikan Rifqi pada surat tertanggal 24 Januari 2022, sebagai berikut.
1. Beberapa hari terakhir ini, beredar video penyataan seseorang bernama Edy Mulyadi yang isinya menyatakan Pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan adalah ke tempat “Jin Buang Anak”. Pernyataan didiikuti oleh kata-kata lain yang dapat ditafsirkan merendahkan atau menghina Tanah Kalimantan beserta orang-orang yang berada dari sana.
2. Reaksi atas pernyataan tersebut diberikan oleh berbagai elemen di Kalimantan dengan nada merah dan mengecam atas pernyataan tersebut. Reaksi-reaksi tersebut muncul di berbagai media. termasuk media sosial.
3. Situasi seperti ini dapat mcngarah kepada potensi konflik atas dasar penghinaan terhadap Kalimantan dan etnis asal di sana.
“Sejarah konflik di Kalimantan cukup panjang, karena itu migitasi terhadap konflik penting dilakukan pemerintah. Termasuk bagaimana penegakan hukum dilakukan atas pernyataan saudara Edy Mulyadi. Saya yakin presiden akan mengambil langkah-langkah tegas terkait hal ini “ucapnya dalam keterangan video di akun instagramnya (@bang.rifqi.mrk).
Seperti diketahui, Edy Mulyadi telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan atas pernyataan yang dilontarkan dalam forum penolakan pemindahan ibukota negara dan diunggah di kanal YouTube-nya, Senin 24 Januari 2022.
Meski demikian, kecaman masyarakat dari berbagai kelompok masih disampaikan. Bahkan, Edy Mulyadi dipolisikan berbagai pihak atas dugaan pelanggaran UU ITE. Tak hanya itu, Edy Mulyadi juga bakal dijatuhi sanksi adat Dayak.(rizqon)
Sumber Utama : https://klikkalsel.com/legislator-kalsel-di-senayan-minta-presiden-antisipasi-konflik-di-kalimantan-akibat-pernyataan-edy-mulyadi/
Ribut IKN, Ini Soal Nasi Bungkus Terancam Tak Dapat Gratis Lagi
IKN pindah ke Kalimantan Timur, sebenarnya sudah mengalami proses yang sangat panjang. Wacana pemindahan ibu kota ke tempat lain sudah terjadi sejak era Presiden Soekarno sampai SBY.
Hanya di era Jokowi, rencana ini benar-benar dieksekusi, dan sayangnya juga dipolitisasi oleh kelompok pengacau sakit hati sehingga terlihat jadi masalah serius.
PKS
tetap menolak pemindahan IKN, menolak RUU IKN disahkan di rapat
paripurna, bahkan mereka juga gak setuju dengan nama 'Nusantara'.
Parahnya lagi, Nur Wahid (HNW) menyarankan agar dilaksanakan referendum untuk meminta persetujuan masyarakat terkait rencana pemindahan IKN.
Sebelum ngomongin soal referendum, HNW suruh PKS lakukan dulu referendum mengenai apakah rakyat ingin PKS dipertahankan atau dibubarkan? PKS berani tidak bikin referendum seperti itu? Jelas takkan berani lah.
Selain itu, Edy Mulyadi yang dalam videonya terlihat ngamuk. Menyebar fitnah dengan mengatakan pemindahan IKN disebabkan Presiden Jokowi dan China gagal merebut Jakarta usai Ahok kalah di Pilgub DKI melawan Anies. Sekarang orang ini sudah gemetar ketakutan karena dicari warga Kalimantan yang tak terima.
Dan penolakan terbaru datang dari Din Syamsuddin, yang bahkan berencana menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu akan dilayangkan jika UU sudah resmi dinomorkan. Din bilang bukan cuma dia yang akan menggugat. Ada juga beberapa pihak lain yang bergabung tapi gak dijelasin siapa aja pihak yang dimaksud.
Kesimpulannya apa? Para oposisi, barisan sakit hati dan kadrun intoleran kompak menolak dengan berbagai alasan. Ada yang alasannya sok bijak berjuang demi kepentingan rakyat bahkan ada yang terang-terangan menunjukkan kebodohan lewat narasi sampah.
Apa yang mereka lakukan saat ini, sama dengan ketika mereka tolak RUU Omnibus Law. Terjadi pengerahan massa, demo gak jelas hingga rusuh. Banyak yang tertangkap dan ternyata massa bayaran.
Melihat pola yang mirip, ada kemungkinan isu pemindahan IKN ini akan terus digoreng dengan masif.
Sebenarnya ada alasan lain kenapa pemindahan IKN ini sangat mengguncang jantung kelompok sebelah. Ini semua karena lahan basah politik dan bisnis nasi bungkus yang selama ini terlalu menggiurkan.
Selama
ini kita tahu, demo selalu dilakukan kelompok itu-itu saja. Apa pun
isunya, tetap yang demo adalah mereka juga. Gerombolan spesialis segala
urusan. Apa pun bisa diributkan, asalkan ada logistik dan nasi bungkus
gratis.
Demo ini juga berkaitan dengan tekanan politik. Ini digunakan kelompok sebelah sebagai ajang show off power politik serta menekan pemerintah jika demonya bisa sangat masif.
Jika IKN pindah ke Kalimantan, elit politik sebelah mau pakai apa untuk nekan pemerintah? Gak ada ceritanya bebas demo di sana seenak kakek moyangnya. Nusantara akan jadi kota yang steril. Jadi, kelompok sebelah terancam kehilangan satu senjata kuat yang biasanya dipakai untuk kepentingan politik.
Dan yang paling kasihan adalah kadrun yang sering ngarepin nasi bungkus gratis. Sudahlah dianggap pengangguran, demo demi sesuap nasi bungkus, malah terancam gak dapat nasi bungkus gratis selamanya.
Kalau Pemerintah cabut ke Kalimantan, kadrun ini mau demo ke mana lagi? Ke Kalimantan? Memangnya punya duit terbang ke Kalimantan? Makan aja ngarepin nasi bungkus. Bohir mau sponsorin pun bakal pusing terbangin puluhan ribu pasukan ke sana.
Kalau pun bisa ke Kalimantan, mereka bakal menciut karena termasuk wilayah asing. Kelompok mereka jadi minoritas. Berani bikin gaduh, kemungkinan besar mereka akan dijadikan kayak peyek. Harusnya mereka renungi kejadian di mana Tengku Zulkarnain yang belum sempat menginjakkan kaki di bandara Sintang, Kalimantan Barat, sudah dihadang dan disuruh pulang balik.
Ada satu opsi murah meriah, yaitu naik sampan ke Kalimantan. Dayung sendiri. Kalau misalnya hanyut ditelan ombak besar, ya nasibmu lah nak.
Jadi bisa dibayangkan bohir dan kadrun sama-sama terancam. Yang satu senjata politiknya bakal terlucuti. Yang satu lagi kehilangan mata pencaharian dari demo. Makanya mereka kompak menolak dan menggoreng isu ini. Ini seperti medan pertarungan untuk terakhir kalinya. Last chance. Sekarang atau gak akan bisa lagi selamanya.
Sudah saatnya negara ini bersih dari sampah-sampah pengacau negara yang hanya memanfaatkan penderitaan rakyat sebagai senjata politik.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/ribut-ikn-ini-soal-nasi-bungkus-terancam-tak-bZR4XUkXBe
Klarifikasi Edy dan Azam Justru Bikin Tambah Marah Warga Kalimantan
Apa yang terjadi pada Edy Mulyadi nampaknya sudah masuk ke babak lebih serius dari yang kita bayangkan. Masyarakat Dayak rupanya tidak akan puas hati membiarkan Edy Mulyadi hanya menjalani proses hukum positif di Indonesia. Tapi mereka dengan tegas mengatakan harus menjalani hukum adat juga.
Lebih dari itu, pimpinan masyarakat adat Dayak juga sudah bersiap untuk datang ke Kapolda dan Pangdam, untuk melakukan koordinasi penjemputan Edy Mulyadi ke tanah Borneo.
“Jangan
kira kamu berada di tempat jauh bisa sembunyi, di manapun akan kami
cari dan temukan,” begitu kira-kira pernyataan yang baru saja saya
dengar dari televisi.
Rupanya bagi masyarakat Kalimantan, pernyataan Edy Mulyadi tidak bisa selesai dengan maaf. Bahkan meski ada sebagian kepala adat memaafkan, sebagian besar rupanya enggan memaafkan.
Bagi kita masyarakat umum, yang sudah terbiasa dengan kalimat provokatif dari Edy Mulyadi, atau kawan-kawannya yang ada dalam video tersebut. Yang kerap main forum-foruman atau bela-belaan, sehari dua hari mungkin kita sudah bisa melupakan. Lalu beranjak ke isu lain.
Tapi bagi warga Kalimantan, rupanya penghinaan Edy Mulyadi ini seperti sebuah akumulasi. Karena mungkin memang selama ini banyak orang yang meragukan Kalimantan sebagai Ibu Kota baru. Mungkin mereka juga sudah mendengar sebelumnya.
Tapi baru Edy Mulyadi lah yang membuat pernyataan sangat-sangat kasar, sampai ada istilah tempat jin buang anak, dan hanya genderuwo kuntilanak yang mau tinggal di Kalimantan.
Rupanya bagi warga Kalimantan ini bukan sekedar penghinaan biasa, tapi juga punya alasan fundamental terkait kesiapan Kalimantan untuk menjadi Ibu Kota Indonesia.
Penjelasan
soal Kalimantan secara SDM sudah sangat siap itu makin menunjukkan
betapa mereka tak mau diragukan. Apalagi sampai dihina-hina seperti yang
disampaikan oleh Edy Mulyadi.
Lebih dari itu, permintaan maaf Edy Mulyadi ternyata justru memantik emosi warga Kalimantan jauh lebih keras lagi. Karena permintaan maafnya dinilai main-main, sambil cengengesan dan tanpa rasa bersalah. Malah memberikan penjelasan yang sebenarnya hanya ingin membenarkan dirinya sendiri.
Edy Mulyadi nampaknya lupa, bahwa orang-orang Kalimantan itu juga sama seperti kita semua. Yang bisa berpikir, terpelajar, dan mampu menilai setiap kalimat yang disampaikan Edy Mulyadi.
Karena pada dasarnya sebuah penilaian itu kuncinya hanya pada logika. Kalau ga logis, ya susah untuk diterima. Jadi misal Edy Mulyadi mengklaim kalimat “tempat jin buang anak” adalah istilah biasa bagi orang Jakarta, untuk menggambarkan tempat yang jauh, pertanyananya apa Bali juga bisa disebut tempat jin buang anak? toh sama-sama jauh.
Dari sini saja jelas bisa dengan mudah dinilai kebohongan dan cari-cari alasan yang disampaikan oleh Edy Mulyadi.
Azam juga sama. Permintaan maafnya yang soal “hanya monyet” yang mau tinggal di Kalimantan, justru menjelaskan bahwa dirinya lah yang dimaksud monyet bila mau pindah ke Kalimantan, atau tempat Ibu Kota baru karena sekarang tidak ada bangunannya. Masih hutan.
Cuma ya sekali lagi, bagi orang yang logikanya jalan, maka mereka ga akan bisa menerima penjelasan yang membodoh-bodohi seperti itu.
Sampai di sini mestinya semua orang bisa melihat ini sebagai sebuah kasus yang serius dan tidak bisa dimaafkan. Sehingga, jangan ada lagi klarifikasi atau permintaan maaf sambil haha hihi yang cenderung tidak mau mengakui kesalahan yang sudah diperbuatnya.
Sejauh ini, sebenarnya jarang sekali orang Kalimantan marah sehebat ini. Bukan hanya satu dua perkumpulan, ada banyak kelompok masyarakat adat yang menyampaikan pernyataan. Dan itu bukan pernyataan biasa. Melainkan ancaman dan tantangan duel sampai mati kepada Edy Mulyadi dan Azam. Ada juga yang mengharamkan tanah Borneo untuk Edy Mulyadi dan keturunannya, selama-lamanya.
Pernyataan yang sebanyak dan sejelas itu, mestinya tidak perlu lagi dijawab dengan klarifikasi. Karena semakin dijelaskan, semakin banyak alasan, maka masyarakat Kalimantan akan semakin tersinggung.
Sampai ada ritual menyembelih babi. Sebuah ritual yang bila mereka lakukan secara adat, bisa-bisa Edy Mulyadi terserang penyakit misterius beberapa hari ke depan.
Sempat juga ada teman yang tanya, nanti kalau Edy Mulyadi lapor balik ke kepolisian, melaporkan semua orang Dayak yang mengancam dan menyembelih babi, gimana? Jawaban saya, emang yakin Edy masih hidup dan bisa melaporkan balik?
Sumber Utama : https://seword.com/umum/klarifikasi-edy-dan-azam-justru-bikin-tambah-marah-t5N6xzaXkp
Bela Edy Mulyadi, Tifatul Sembiring Bikin Kader PKS Kaltim Spot Jantung
Sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis bahwa pernyataan Edy Mulyadi yang mengatakan 'Kalimantan tempat jin buang anak' itu adalah perbuatan salah.
Bahkan, omongannya tersebut tidak hanya ngawur alias menyimpang, tapi juga sudah mengarah kepada perbuatan pidana, yakni melanggar UU ITE.
Itulah kenapa orang rame-rame melaporkannya ke pihak berwajib.
Diantaranya yang melaporkan Edy ke polisi adalah Persatuan Pemuda Dayak dan Pemuda Lintas Agama yang terdiri dari GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, hingga Pemuda Katolik Kalimantan.
Termasuk ada 50 orang datang ke Polda Kaltim secara langsung membuat laporan secara individu.
Dan laporan ke aparat penegak hukum tersebut tidak hanya dilayangkan oleh warga Kalimantan doang, tapi kader Gerindra juga melaporkan Edy ke Polisi. Pasalnya Mantan Caleg gagal itu juga turut menghina Prabowo dengan mengatakannya 'macan mengeong'.
Jadi, melihat kondisi seperti ini penulis yakin banget 90 persen si Edy ini bakal dicyduk. Tinggal menunggu waktu saja. Entah besok atau lusa.
Karena kalau dia tidak ditangkap dampaknya bisa lebih berbahaya.
Seandainya penulis berada di posisi dia, pasti sudah menyerahkan diri ke aparat penegak hukum.
Lantaran kalau masuk penjara, palingan sebulan dua bulan atau setahun dua tahun. Atau mengikuti jejak Bahar bin Smith dan Mustofa Nahra yakni menjadikan istri sebagai jaminan penangguhan penahanan. Tapi kalau hal gaib terjadi, gak akan bisa ngapa-ngapain lagi ferguso.
Sudah banyak beritanya tuh, tubuh keluarkan paku. Kemudian ada juga berita dokter temukan 16 potong paku dan kawat dari perut. Dll.
Pertanyaannya lebih enak mana. Di penjara dan diberi makan gratis atau tiba-tiba di dalam perut ada linggis yang diletakkan oleh orang pintar secara gaib?
Masih lebih enak masuk penjara ferguso.
Kebanyakan makan cabe rawit saja rasanya sudah sedemikian menyiksa. Apalagi kalau tiba-tiba ada batang logam di dalam perut. Bisa-bisa nangis tua, menahan sakit.
Belum lagi kalau dikirim mandau terbang, bisa-bisa si Edy ini mati karena ketakutan.
Penulis yakin sekarang dia makan tidak enak tidur tidak nyenyak karena mikirnya macam-macam. Mikirin bakal dicyduk polisi, mikirin dimusuhin oleh masyarakat Dayak, dan mikirin yang lain-lain.
Tidak hanya itu, kelakuannya tersebut juga sudah dianggap merugikan partai.
Sebagaimana kita ketahu bahwa si Edy ini merupakan Caleg PKS pada Pileg 2019 silam. Ia bertarung di Dapil III Jakarta. Satu Dapil dan satu partai dengan mantan Wakapolri, Adang Daradjatun.
Tapi sungguh sayang, ia hanya mendapatkan 7.416 suara. Sementara Adang yang berhasil lolos ke senayan mengantongi 115.649 suara.
Jauh banget beda perolehan suaranya. Hehehe
Padahal sudah bawa-bawa agama segala lho agar dipilih masyarakat. Saat masa kampanye dulu di spanduk Edy bertuliskan,
"Dengan mengharap rahmat Allah SWT, mohon doa dan dukungan agar saya bisa berdakwah di parlemen dan tetap istiqomah. Semoga Allah membantu dan meridhoi perjuangan ini. Amin ya rabbal alamin"
Tapi rakyat Jakarta tahu kok, khususnya Dapil III. Mana Caleg yang benar-benar bertakwa dan mana Caleg yang hanya membungkus diri pakai agama doang demi menuruti hawa nafsu politik.
Sehingga si Edy ini tidak berhasil menjadi anggota dewan.
Nah sekarang, yang kena dampak perbuatannya menghina rakyat Kalimantan itu tidak hanya dia seorang. Tapi PKS juga terancam tidak dapat suara di Kalimantan pada Pemilu 2024 mendatang.
Itulah kenapa partai itu sekarang tidak menganggapnya sebagai kader lagi. Jubir PKS Ahmad Mabruri mengatakan, Edy sudah tidak aktif di semua kepengursan PKS hingga saat ini.
Jadi pernyataan Edy tersebut adalah pernyataannya pribadi. Bukan pernyataan resmi PKS.
Hahaha. Langsung tidak dianggap.
Kalau dulu ada band Kertas yang lagunya terkenal berjudul 'Kekasih Tidak Dianggap'. Sekarang ada kader partai tidak dianggap. Hehehe
Ada pepatah mengatakan, 'lebih baik disebut PKI daripada PKS'. Yang ini malah tidak dianggap sama sekali oleh PKS. Apes betul.
Uniknya, di saat semua orang mengecam pernyataan Edy Mulyadi itu termasuk PKS yang berusaha menjauhinya, tapi kader PKS lain Tifatul Sembiring malah terkesan membelanya.
Seperti tanpa bersalah ia mengatakan pernyataan Edy soal 'Kalimantan tempat jin buang anak' tersebut tidak menghina.
Untuk itu, ia meminta agar aparat kepolisian tidak usah melakukan pengusutan.
Ini mantan Menkominfo yang pernah follow akun parno bilang gitu maksudnya apa coba?
Di saat partainya membuang Edy Mulyadi, dia malah secara terang-terangan membela wartawan FNN tersebut.
Apakah dia memang ada masalah dengan sang Presiden Ahmad Syaikhu, sehingga memilih sikap yang bertentangan dengan partai?
Karena dengan Tifatul yang pernah menjabat sebagai Presiden PKS, secara tidak langsung orang akan beranggapan PKS membela si Edy itu.
Terakhir, kantor PKS Kaltim yang didatangi massa.
Lu (Tifatul) enak ngomong di Jakarta. Ntuh kader PKS yang di Kaltim spot jantung. Kwkwkwk
Untung cepat minta maaf. Kalau tidak, bisa rata dengan tanah kantor PKS Kaltim. Seperti markas Pemuda Pancasila di Bandung Barat dulu yang diporak-porandakan oleh prajurit Kopassus.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/bela-edy-mulyadi-tifatul-sembiring-bikin-kader-gQZbvj6072
Semoga Kasus Edy Mulyadi Mengubah Cara Berpolitik di Negeri Kita, tapi Apa Mereka Mau?
Edy Mulyadi pasti tidak bisa tidur beberapa hari ini, juga beberapa hari ke depan sebelum dia memenuhi tuntutan hukum adat dari masyarakat Kalimantan yang kadung tersulut amarahnya mendengar hinaan yang disampaikan eks caleg dari PKS itu.
Isi
hinaannya, kita sudah pada tahulah ... yang jelas merendahkan masyarakat
Kalimantan, yang hari-hari ini sedang sibuk mempersiapkan diri untuk
menjadi daerah yang lebih baik sejak Presiden Jokowi memutuskan
memindahkan Ibu Kota negara dan pusat pemerintahan ke sana, yang berlaku
efektif per 2024 nanti.
Apa yang dilakukan Edy Mulyadi ini, kalau kita ingat fenomena politik di negeri kita beberapa tahun belakangan ini, sebenarnya bisa dibilang punya pola khas, dengan muatan komentar berisi hinaan dan merendahkan pihak lain, tak jarang diselipin unsur SARA, hingga menyerang ciri-ciri fisik seseorang.
Nantinya kalau ucapan atau komentar mendapat reaksi keras, tinggal minta maaf lalu berharap publik (netizen) melupakan, karena akan disambung dengan kasus baru yang tak kalah serunya, meski polanya tetap sama alias ya gitu-gitu aja!
Kalau sampai tertangkap atau ditangkap karena aea yang melaporkan ke polisi, jurus yang mengarah pada tudingan memberangus kebebasan berbicara hingga kriminalisasi ulama pun siap dipakai, dengan pola yang gitu-gitu juga. Kita yang menyaksikan fenomena ini kadang jadi kesel dan geram, tapi gak bisa bikin apa-apa kecuali menyindir perilaku dari kelompok yang seolah menjadi pemilik negara ini dan bisa berbuat semaunya,.yang terkadang (atau sering kali?) tanpa konsekuensi hukum atau sanksi sosial apa pun.
Pada sisi lain, tentu kepolisian akan kehabisan waktu kalau harus menangani masalah-masalah semacam ini, dimana kalau semua pelaku dibui maka penjara mana yang akan mampu menampung para tahanan itu nantinya? Jelas tidak mungkin!
Akan tetapi, membiarkan manusia-manusia provokatif, suka merendahkan, bahkan menghina orang lain itu tetap berperilaku begitu, sama seperti menaruh api dalam sekam, dimana tinggal tunggu waktu saja buat membakar amarah masyarakat (termasuk netizen), lalu menjadi aksi nyata yang bisa berujung pertikaian,ingga aksi-aksi lain yang mungkin tidak kita harapkan. Chaos pun bisa terjadi loh!
Kondisi itulah yang mungkin sempat membuat Edy Mulyadi merasa bisa seenaknya berkomentar soal pemindahan Ibu Kota, yang disertai blunder hinaan kepada warga Kalimantan, yang sayang sekali tidak bisa ditarik lagi oleh Bung Edy. Menyesal? Kok rasanya nggak begitu ya, kalau saya mengikuti pemberitaan soal permintaan maafnya? Terkesan hanya formalitas tanpa ada kesungguhan, bukti bahwa seseorang melakukan kesalahan fatal dan berharap masih ada sedikit pintu maaf yang masih bisa dibuka.
Namun, kali ini Edy salah persepsi, sesalah-salahnya orang salah, karena menyangka bahwa orang Kalimantan akan diam saja atau sekadar protes biasa, lalu masalah akan dilupakan begitu saja.
Sebagian opini bahkan sangat liar beredar dengan menyebut bahwa jika Bung Edy tidak segera hadir memenuhi undangan penyelesaian hukum adat di Kalimantan, maka tak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi kepadanya. Mati mendadak pun dianggap sebagai hal yang tidak mustahil jika memang dirasa perlu diambil tindakan begitu.
Tifatul Sembiring, yang biasanya sok jago pun dibuat ngeper karena sempat membela Edy Mulyadi, dengan menyebut bahwa ada kemungkinan media memelintir pernyataannya soal pembelaan terhadap perkataan Edy, dengan kesan seolah-olah kata-kata hinaan itu adalah perkara biasa. Takut juga kau, ya?
Akhirnya, menarik sekali menantikan kelanjutan nasib Edy Mulyadi selanjutnya. Apakah dia berani memenuhi tuntutan hukum adat, lalu dengan gentle juga menghadapi potensi hukuman berat sesuai ketentuan hukum di Indonesia, sama seperti keberanian yang ditunjukkannya saat menghina Kalimantan, yang disebut sebagai lokasi jin buang anak itu?
Membaca gelagatnya, kok sepertinya orang ini masih akan cari perlindungan ya, bahkan kalau memungkinkan akan mengemis bantuan Pak Jokowi sebagai harapan terakhirnya.
Harapan saya, kasus hinaan Edy Mulyadi ini semoga menyadarkan siapa pun yang berpolitik dan menjadi oposisi dengan cara "brutal" lalu mulai belajar menjadi lebih elegan dalam berpolitik, dengan ujian awal ajang Pilkada dan Pilpres 2024, tapi ... apa bisa dan apa mau mereka?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/semoga-kasus-edy-mulyadi-mengubah-cara-berpolitik-GL1BVaj3SW
Jokowi Membangun Kalimantan, Kadrun Mengusik dengan Membawa-bawa Kuntilanak
Kadrun telah menjadi duri dalam daging di bangsa ini. Mereka yang tidak berakar di bumi Nusantara, tapi kerjanya hanya bikin kisruh. Modal mereka hanya agama. Tahu bahwa masih banyak orang yang dapat dibodohi “pakai” agama, celah ini dimanfaatkan pentolan kadrun untuk menguasai negeri ini.
Enak benar. Nenek dan kakek moyang kita dulu mengorbankan jiwa harta dan segalanya berjuang melawan penjajah. Kemerdekaan negeri pun dicapai. Pembangunan dimulai hingga kawasan yang dulu hanya dijadikan perahan oleh penjajah, kini telah menjadi negara yang berdaulat, terhormat. Itu antara lain berkat kekayaan alamnya yang melimpah, serta juga karakter penduduk yang cinta damai, ramah tamah dan toleran.
Meski
bumi Nusantara dihuni ratusan suku bangsa yang berbeda dalam banyak
hal, seperti etnis, bahasa, adat-istiadat, budaya bahkan kepercayaan,
namun semua bisa bersatu dalam semangat bhinneka tunggal ika berdasarkan
ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Namun pasca-reformasi, situasi yang kondusif itu diusik oleh kaum kadrun yang ketiban pulung dengan mundurnya Soeharto, Mei 1998. Tumbangnya rezim ini merobohkan pula tembok yang sekian puluh tahun menghimpit kadrun.
Kini mereka sudah mendapatkan ruang gerak yang leluasa setelah lengsernya Soeharto yang tidak berkompromi dengan mereka. Kondisi semakin parah ketika SBY selama sepuluh tahun memilih tidak punya musuh, demi stabilitas politik dalam pemerintahannya.
Agama yang dianut sebagian besar warga dipermainkan untuk tujuan politik. Malang bagi rakyat yang masih silau dengan hal-hal yang berbau agama, tanpa menggunakan nalar dan logika, akhirnya bisa dipisahkan dari akar budaya oleh kadrun itu.
Misalnya kebudayaan daerah yang penuh warna-warni serta dinamis itu, lambat laun menghilang. Dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak pernah lagi ada pergelaran wayang kulit semalam suntuk, tari jaipongan, dll.
Kadrun yang latar belakangnya merupakan pendatang dari gurun gersang nan jauh, menakut-nakuti dan mengancam masyarakat pemilik budaya bahwa aneka tarian dan permainan wayang itu haram dan dimurkai Tuhan. Walhasil mulai banyak orang yang meninggalkan dan melupakan tradisi nenek moyang yang bernilai agung itu.
Sebagai gantinya, banyak orang yang malah berusaha mempelajari dan melestarikan budaya khas gurun. Di tempat penulis, dulu pernah ada tetangga pada malam-malam tertentu rutin menjadikan beranda rumahnya jadi tempat latihan beberapa remaja memainkan semacam permainan kendang atau tambur.
Alat musik yang terbuat dari bahan kulit itu hanya dipukul-pukul sekeras-kerasnya dengan telapak tangan, tanpa irama tanpa aturan, hanya menimbulkan suara berisik memekakkan telinga. Meski suaranya asli mengganggu, tak ada warga yang protes, takut malah dituduh menista agama. Soalnya mereka mengenakan busana khas agama.
Sementara
di banyak daerah sering terbetik berita tentang penduduk yang sedang
melakukan tradisi budaya. Namun tiba-tiba sekelompok orang yang
mengatasnamakan agama dan Tuhan membubarkan dengan beringas.
Dan karena mindset warga sudah ditanamkan rasa takut jika melawan agama, mereka pun nurut saja. Diperhadapkan dengan kejadian-kejadian semacam ini, banyak orang yang akhirnya mulai melupakan budaya khas daerahnya.
Belum lama ini Lumajang, Jawa Timur digemparkan oleh ulah seorang anak muda yang secara demonstratif membuang makanan yang diduga sebagai sesajen. Katanya, praktik-praktik seperti itulah yang membuat Allah murka lalu menurunkan bencana alam, semisal gunung meletus itu.
Oknum ini jelas sudah buta mata, buta hati, yang tidak ingat bagaimana sebuah daerah yang religius, pada tahun 2004 lalu dihantam bencana tsunami yang sangat dahsyat. Ratusan ribu warga yang hidup dalam naungan aturan-aturan berdasarkan agama itu tewas mengenaskan. Belum lagi terhitung berapa ribu yang hilang.
Makin banyak warga yang bisa disetir dengan agama, justru membuat para kadrun semakin merasa punya power untuk mencengkeramkan kukunya. Mereka disokong oleh masyarakat yang pasrah dikuasai oleh oknum-oknum yang pandai mengemas segala sesuatu dengan agama.
Ini membenarkan dalil bahwa jika ingin menguasai seseorang, atau banyak orang, bungkuslah segala sesuatu itu dengan agama. Sebagian masyarakat kita, sadar atau tidak, telah menjadi korban.
Kadrun yang merasa di atas angin pun seenaknya berlaku kurang ajar dan lancang ke pemerintah dan negara. Karena dibiarkan mereka makin ngelunjak. Pejabat tinggi berpangkat jenderal, bahkan presiden pun dijadikan bahan olok-olok. Miris.
Presiden Jokowi membangun bangsa dan negara dari Sabang sampai Merauke. Kerja keras ini kerap diganggu oleh suara-suara berisik dari kadrun yang memang tidak berkepentingan dengan itu semua.
Mereka hanya ingin menguasai negeri ini dengan menjual-jual agama. Itu saja. Tidak peduli jika negara rusuh, dan anak-anak bangsa bersimbah darah. Itulah keinginan kadrun!
Karena motivasi mereka sudah buruk, apalagi dengan mempermainkan agama, tidak heran jika perilaku mereka seperti orang tak berakhlak, tak punya moral. Mulut mereka sembarangan mengucapkan kata-kata atau kalimat apa saja.
Sekarang kadrun (kembali) kena batunya, menghina seluruh Kalimantan dengan begitu rendahnya. Karena mereka tidak suka jika ibu kota negara (IKN) beranjak dari Jakarta, ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mereka mengamuk sejadi-jadinya. Menghina dan merendahkan siapa saja yang mereka anggap tidak sepaham dengan mereka.
Sadisnya adalah ketika Kalimantan, khususnya IKN dan sekitarnya dikatai sebagai tempat jin buang anak. Yang tinggal di sana hanya monyet. Yang membeli property di sana hanya genderuwo dan kuntilanak, dan sebagainya.
Gila, benar-benar tidak waras mereka ini. Mengira diri mereka siapa? Mereka selama ini hanya jadi duri dalam daging, kerikil dalam sepatu di negeri kita ini, kok begitu lancang menghina dan merendahkan segala hal, termasuk upaya dan kerja keras Presiden Jokowi yang dengan tulus ingin memajukan Kalimantan?
Segera tindak mereka bila tidak ingin negeri ini jadi mainan kadrun.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/jokowi-membangun-kalimantan-kadrun-mengusik-MmMWca8Z4l
Kelakuan Edy-Azam Untungkan Presiden Jokowi!
Hanya dalam beberapa hari, nama Edy Mulyadi dan Azam Khan mendadak tenar. Mungkin keduanya tidak menyangka, bahwa tanpa melakukan hal kontroversial, tanpa jadi orator demo, nama mereka langsung terkenal se-Indonesia. Padahal rekan-rekannya satu kubu harus jungkir balik menyusun strategi dan mencari-cari celah agar ngetop dan ngetrend seperti Edy dan Azam ini. Bahkan nama mereka berdua dijadikan tagar oleh para netizen. Yaaa, tagar seruan agar aparat menangkap Edy dan Azam sih hehehe…
Semua
bermula dari video yang sekarang sangat viral luar biasa. Di mana Edy
menyebut lokasi ibu kota negara baru sebagai “tempat jin buang anak”.
Edy juga menyebut pasar (properti) di Kalimantan buat “kuntilanak” dan
“genderuwo” Sumber.
Dengan kata lain, Edy menyebut warga Kalimantan sebagai “jin”,
“kuntilanak” dan “genderuwo”. Sementara Azam Khan, yang duduk di samping
Edy, menyebut “hanya monyet” yang mau beli rumah dan tinggal di daerah
tersebut Sumber. Edy diketahui berprofesi sebagai wartawan. Edy juga dikenal sebagai
ustaz dan menjabat sebagai Sekjen GNPF Ulama sejak Juli 2019. Dia juga
pernah maju jadi caleg PKS tapi gagal Sumber.
Sedangkan Azam adalah seorang pengacara yang termasuk dalam tim kuasa
hukum Rizieq Shihab. Terdapat juga jejak digital yang menandakan
kedekatan antara Azam Khan dengan ormas terlarang HTI. Tentu saja, Azam
juga disebut sebagai anggota PA 212 Sumber.
Dari latar belakang keduanya, sudah jelas mereka ini dari kubu oposan alias para kadrun. Barisan sakit hati yang gagal move on dari kekalahan telak di Pilpres 2019. Yang selalu menentang Presiden Jokowi dengan segala cara. Yang selalu mencari celah untuk menurunkan presiden terpilih secara sah. Namun, berkat ulah Edy dan Azam, berkat kata-kata mereka, justru efeknya jadi sangat menguntungkan Presiden Jokowi.
Awalnya, tujuan Edy Mulyadi dan Azam Khan ini adalah untuk menggalang perlawanan terhadap rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara. Sebuah rencana yang telah memiliki payung hukum sangat kuat, yakni Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Artinya, rencana ini sudah melewati proses yang benar. Dan sudah didukung oleh rakyat Indonesia lewat wakil-wakil rakyat di DPR RI. Tentu saja jika ada yang tidak setuju, boleh-boleh saja untuk menyuarakan pendapatnya. Tidak akan disalahkan. Tidak akan disebut melanggar hukum. Tidak akan diserukan untuk ditangkap. Kalau saja Edy dan Azam tidak memilih kata-kata yang bernuansa rasis, tidak sopan, bahkan sangat menghina sesama warga negara ini.
Tapi
apa daya. Nasi sudah jadi bubur ayam cirebon. Enak banget sih rasanya,
tapi tidak mungkin lagi dikembalikan jadi nasi. Ketika Edy dan Azam
menyebut “jin” dan “monyet”, mungkin sama enaknya dengan makan bubur
ayam. Apalagi disertai dengan nafsu besar untuk menjatuhkan presiden.
Menggalang dukungan publik untuk melawan rencana Presiden Jokowi. Namun
apa yang terjadi? Pasca videonya viral, ternyata publik malah terpancing
untuk menghujat, mengecam, membenci dan bahkan mengutuk Edy dan Azam.
Kemarahan warga Kalimantan tak terbendung. Baik yang berada di Kalimantan, maupun yang ada di daerah lain. Yang bukan orang Kalimantan pun ikut geram dan mengecam Edy dan Azam. Saya kasih tahu ya, yang namanya orang Kalimantan, baik yang asli Dayak maupun Melayu, tidak punya budaya menghina orang lain. Apalagi sampai menyamakan orang dengan “kuntilanak” dan genderuwo”, serta “monyet”! Sampai makhluk dari dunia lain pun dihormati. Karena sama-sama diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk menempati bumi ini. Rasa hormat dikedepankan, walaupun kepada mereka yang belum dikenal. Wajar kan kalau di sana Presiden Jokowi sangat dihormati. Karena Presiden Jokowi dan keluarganya merupakan pribadi yang santun dan membumi. Tidak pernah menghina orang lain. Selalu menunjukkan rasa hormat pada siapa pun.
Nah ini duo Edy dan Azam tiba-tiba saja nyerocos dengan kata-kata kasar menghina orang-orang Kalimantan. Gimana gak menggelegak rasa amarah publik? Berbagai elemen masyarakat di Kalimantan pun bergerak. Ada yang membuat video mengungkapkan sakitnya hati mereka dihina dan direndahkan martabatnya oleh Edy dan Azam. Ada pula yang melaporkan ulah Edy dan Azam ke aparat setempat.
Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur telah melaporkan Edy Mulyadi ke Polresta Samarinda. Forum ini terdiri dari GP Ansor, GAMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu dan Pemuda Konghucu Kalimantan Timur Sumber. Forum Dayak Bersatu (FDB) meminta pihak kepolisian menangkap Edy Mulyadi. Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mengutuk keras sikap dan perkataan Edy. Dan akan segera melaporkan Edy ke Bareskrim Polri. Sementara Laskar Adat Dayak Nasional (LADN) menyerukan untuk segera dilakukan sidang adat terhadap Edy Mulyadi Sumber. Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura juga sudah bersuara di media tentang kemungkinan untuk mempolisikan Edy Mulyadi. Sssttt, mereka juga siap mengirimkan jin buat Edy Sumber. Sementara itu dalam sebuah video yang mulai viral, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, yang diketuai oleh Haji Syahri Ja’ang, meminta Polri untuk memproses hukum Edy. Mereka juga meminta agar Edy dihadirkan di tengah masyarakat adat Kalimantan Timur untuk diproses secara hukum adat Sumber.
Kemarahan orang-orang Kalimantan sangat dirasa wajar oleh publik. Bahkan PKS, yang pernah mengusung Edy Mulyadi jadi caleg, menegaskan bahwa Edy sudah bukan bagian dari PKS lagi. PKS membantah keterkaitan antara perkataan Edy dengan partai mereka, walaupun sama-sama menolak pemindahan ibu kota negara Sumber. Siapa yang mau berhubungan dengan duo Edy-Azam, yang sekarang menjadi musuh publik se-Indonesia?
Mungkin Edy dan Azam sekarang jadi sangat resah dan gelisah. Permintaan maaf tidak akan cukup untuk mencuci dosa mereka. Mana diminta dihadirkan ke Kalimantan buat menjalani sidang adat pula. Dunia rasanya runtuh buat Edy dan Azam.
Di lain pihak, kelakuan Edy dan Azam malah membantu program Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara. Simpati publik makin berlimpah buat Presiden Jokowi. Publik makin terbuka matanya. Bahwa gerombolan kadrun yang diwakili oleh Edy dan Azam memang orang-orang yang tidak tahu adab dan tidak menghormati sesama anak bangsa. Ketidaksetujuan mereka terhadap Presiden Jokowi malah dilampiaskan dengan menghina orang-orang Kalimantan. Sementara publik pun tahu, bahwa Presiden Jokowi selalu membangun infrastruktur yang bermanfaat buat rakyat. Di mana saja, bahkan di daerah yang tidak memenangkan Presiden Jokowi ketika Pilpres 2019, seperti di Sumatra Barat, Aceh dan Kalimantan Selatan. Presiden Jokowi adalah pemimpin yang adil untuk semua rakyat. Sementara gerombolan kadrun yang dicontohkan oleh Edy dan Azam, tidak mau keadilan sosial itu sampai ke Kalimantan. Maunya yang maju Jakarta saja. Mereka tidak mau daerah lain menikmati kemajuan dan kesejahteraan seperti di Pulau Jawa. Jahat sekali ya. Tapi ya, makasih juga sih, efek kelakuan buruk Edy dan Azam malah menguntungkan buat Presiden Jokowi hehehe…
Sumber Utama : https://seword.com/politik/kelakuan-edy-azam-untungkan-presiden-jokowi-kpZP6LZMc1
Mau Batalkan UU IKN kalau Jadi Presiden, Rizal Ramli Diskakmat Ruhut
Berulang kali, tanpa kenal lelah, Rizal Ramli selalu menyiratkan dirinya ingin menjadi presiden RI. Mimpi memang diperbolehkan dan gratis tidak kena pajak PPN adan PPh.
April 2021 lalu, Rizal Ramli pernah berandai-andai, dan memaparkan apa saja yang sekiranya akan dia lakukan jika menjadi presiden. Dia bilang, pada hari pertama dia akan langsung menghapuskan UU Omnibus Law yang menurutnya malah membatasi gerak ekonomi Indonesia. Tanpa UU ini pun, dia bisa meningkatkan ekonomi Indonesia.
Dan
saat ini pun, dengan cara yang sama, Rizal Ramli mengkritik soal
mekanisme pencarian Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk langsung
oleh presiden. Dia berpendapat bahwa aturan tentang pemerintahan di
Indonesia tidak mengenal pemimpin wilayah dipilih melalui mekanisme
penunjukan langsung.
Pasal 9 UU IKN menyatakan bahwa IKN Nusantara dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.
Rizal Ramli mengaku akan membatalkan UU IKN jika dia terpilih sebagai kepala negara. "Nanti dia (Jokowi) berhenti menjadi presiden, kami batalkan itu UU," kata Rizal Ramli.
Cuma segitu sajakah kemampuan berpikir Rizal Ramli? Jadi presiden hanya untuk membatalkan UU sebelumnya. Ini sama sekali bukan jadi presiden untuk bangun negara, tapi sengaja untuk melampiaskan sakit hati dan dendam masa lalu. Sepertinya dia mau jadi presiden yang menghapus jejak dan bayang-bayang Jokowi. Sakit hati pernah dipecat, sehingga timbul rasa tidak senang.
“Kalau saya jadi presiden, saya akan batalkan UU ini, UU itu, UU yang di sana dan bla bla bla.” Begitukah model presiden yang mau diterapkan oleh Rizal Ramli? Sungguh pola pikir yang sangat murahan, yang memang pantas diganjar dengan pemecatan. Cuma menang omongan besar, mirip sekali dengan gubernur seiman itu. Menang koar-koar, kaya ide tapi melarat dalam eksekusi.
Politikus PDIP Ruhut Sitompul memberikan tanggapan soal pernyataan Rizal Ramli ini. Dia berpendapat, tak akan ada partai politik yang bakal mau menunjuk Rizal Ramli menjadi capres.
"Ini
orang makin sableng aja, siapa yang mau milih dia? Tahu enggak? Untuk
jadi calon presiden itu jelas harus dipilih 20 persen partai politik,"
kata Ruhut.
Ruhut mengaku ragu akan ada partai politik yang mau memilih Rizal Ramli. "Partai politik mana yang mau milih orang sedeng kayak dia, tegas saya katakan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ruhut menilai Rizal Ramli sebagai cocok yang tidak berpikir jernih. "Jadi, sudahlah Rizal Ramli jangan berhalusinasi terus, kalau berhalusinasi terus kasihan saya lihat dia," katanya.
Hahaha. Telak.
Meskipun misalnya presidential threshold jadi nol persen pun, siapa pula yang mau memilih Rizal Ramli? Paling hanya secuil saja, yaitu pendukung fanatik yang sudah sakit logika dan nalarnya.
Rizal Ramli ini sudah jadi kartu mati. Tidak ada wibawa dan gaya untuk jadi seorang pemimpin. Hanya saja dia masih menggenggam impiannya erat-erat dan masih gigih memperjuangkannya.
Coba suruh Rizal Ramli buka data, berapa banyak dukungan yang sudah dia galang lewat Google Form. Ada sampe sejuta gak? Jangan-jangan cuma 10 ribu atau bahkan seribu doang.
Rizal Ramli boleh berkoar-koar seolah dia ini sangat sakti bisa selesaikan semua masalah. Tapi dia lupa satu faktor penting, yaitu keyakinan dari masyarakat. Apakah masyarakat percaya omongannya? Yang benar adalah mereka tak peduli. Rizal Ramli hanya dianggap kayak orang yang sedang jualan obat, teriak kencang-kencang pakai sepuluh toa tapi tidak ada yang datang meski hanya sekadar melihat-lihat.
Benar kata Ruhut, Rizal Ramli harus segera stop bermimpi apalagi berhalusinasi. Tidak bagus terlalu masuk ke dalam ilusi. Kasihan nanti sakit hati terus. Ditambah lagi keinginan tidak kesampaian. Makin lama makin memprihatinkan. Mulai sering berandai-andai jadi presiden.
Sekadar saran aja nih mungkin untuk sementara, minta kelompok sebelah mengangkatnya jadi presiden tandingan. Mereka sudah berpengalaman mengangkat gubernur DKI tandingan. Coba jadi presiden tandingan dulu, beberkan program kerjanya. Kira-kira rakyat mau denger gak. Setidaknya lumayanlah bisa jadi presiden meski ecek-ecek.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/mau-batalkan-uu-ikn-kalau-jadi-presiden-rizal-Ohbocqby6J
Badai Tornado Awal Tahun Bagi Kader dan PDIP
Makin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden (Pilpres) membuat partai politik sibuk. Mereka bergerilya dan berusaha keras untuk menaikan popularitas dan elektabilitas agar masyarakat menaruh simpati kepada partai politik tersebut.
Di tengah-tengah perjuangan partai politik untuk meraih simpati masyarakat, PDIP terkena badai tornado karena ulah kadernya. Arteria Dahlan telah melukai hati masyarakat Sunda yang identik dengan provinsi Jawa Barat.
Padahal
Jawa Barat mempunyai penduduk yang sangat besar sehingga potensial
menyumbang suara banyak di Pemilu 2024 nanti. Akibat perkataan Arteria
bukan hanya berakibat buruk bagi Arteria sendiri selaku kader PDIP, juga
berakibat bagi PDIP sebagai partai politik.
Ucapan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan saat rapat dengan Jaksa Agung, Senin (17/1) lalu tuai kontroversi. Arteria saat itu menyinggung ada Kejaksaan Tinggi berbicara bahasa Sunda saat rapat kerja.
"Ada kritik sedikit Pak JA, ada Kajati yang dalam rapat dan dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu, kita ini Indonesia pak, jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda nanti orang takut ngomong apa dan sebagainya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas," kata Arteria.
Hal itu kemudian memicu protes dari masyarakat. Tak terkecuali Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menyesalkan hal itu dan meminta Arteria untuk minta maaf. Kegeraman warga juga terpampang pada baliho bertuliskan 'Arteria Dahlan Musuh Orang Sunda' di sekitar Gedung Sate, Bandung.
Desakan
dan tekanan kepada PDIP untuk memecat Arteria Dahlan datang
bertubi-tubi. Bukan hanya dari luar partai juga datang dari internal
PDIP. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono meminta kepada DPP
PDIP agar memecat Arteria Dahlan sebagai kader PDI Perjuangan buntut
pernyataannya yang menyinggung Bahasa Sunda.
Tak cukup sampai disitu, Arteria seakan dicari kesalahannya. Mobil-mobil milik Arteria Dahlan yang diparkir di Gedung DPR menjadi perhatian karena pelatnya mirip nopol dinas Polisi.
Anggota DPR mengaku pelat mobil tersebut hanya tatakan, namun ternyata tercatat dalam sistem milik Polri. Mobil kelima yang dimaksud tampak berada di parkiran basement Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin. Mobil-mobil Arteria Dahlan itu bermerek Mitsubishi Grandis warna hitam, Toyota Fortuner warna putih, Toyota Vellfire warna hitam, Nissan X-Trail warna putih, dan Mitsubishi Pajero warna hitam.
Hal yang menarik perhatian dari jejeran mobil mewah ini adalah pelat yang terpasang di bodi kendaraan-kendaraan tersebut. Nopol di pelat kelima mobil itu serupa berwarna hitam dan kuning, ciri khas Polisi. Nomor registernya pun sama bertahan, yakni 4196-07. Di samping angka, terdapat logo Polri. Di atas logo Polri, ada pula logo berwarna emas lambang DPR.
Arteria Dahlan mengakui lima mobil dengan mirip pelat dinas Polisi itu adalah miliknya. Hanya saja, pemimpin, pelat yang dipersoalkan hanyalah 'benda' yang menyerupai pelat mobil. Menurut dia, 'benda' serupa pelat mobil tersebut adalah tatakan atau dudukan untuk pelat nomor, bukan pelat nomor sebenarnya.
Meski Arteria Dahlan mengungkap pelat mirip nopol dinas Polisi hanya tatakan, ternyata nopol yang dimaksud tercatat di bagian Staf Logistik (Slog) Polri. Artinya, nopol atas nama Arteria Dahlan itu teregister dan diterbitkan oleh Slog Polri untuk anggota Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum tersebut.
Warga sipil tidak boleh menggunakan pelat khusus Polri. Ada pidana untuk pemalsu pelat mobil. Pelat nomor setiap harus memiliki pembeda alias tidak boleh sama persis. Jika ada jumlah kendaraan yang menggunakan pelat yang sama artinya sudah melanggar hukum. Kalau sama persis maka ada dugaan salah satunya palsu. Ini adalah pelanggaran hukum.
Masalah ini bisa merembet bahkan kepolisian pun akan terseret. Karena mengapa Polri mengeluarkan plat nomor untuk digunakan oleh warga sipil. Dalam hal ini digunakan oleh Arteria Dahlan yang merupakan anggota dewan.
Apakah telah terjadi sesuatu semacam deal politik? Jangan sampai nantinya ditemukan hal-hal yang tidak baik, main kotor dan sejenisnya. Apalagi sekarang ini makin mendekati masa Pemilu. Masyarakat akan lebih jeli menilai partai politik mana yang paling bersih dan diharapkan mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat.
Saya kira PDIP harus bisa bermain aman demi sukses kembali dalam Pemilu selanjutnya. Bagaimana caranya? Saya kira Megawati dan elit PDIP lebih tahu caranya.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/badai-tornado-awal-tahun-bagi-kader-dan-pdip-SQ8Zw6d7Yn
Jokowi VS Gubsu
Jokowi Presiden Mikir, Gubsu juga Harus Mikir
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu apa kebutuhan rakyatnya. Setelah tahu lalu bekerja untuk memberikan solusi. Jika rakyat membutuhkan jalan, pemimpin harus bisa membangun jalan. Ketika masyarakat membutuhkan pangan, pemimpin harus berusaha membuka lahan dan menanam sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Begitu seterusnya.
Pemimpin
harus terus berpikir. Berpikir bagaimana caranya membuat solusi atas
kendala yang dihadapi oleh rakyatnya. Jokowi merupakan tipe pemimpin
yang terus berpikir dan terus bekerja demi rakyatnya. Pemimpin daerah
harus memperhatikan cara kerja Jokowi dan menirunya.
Beberapa waktu lalu Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi mengaku ditegur oleh Pemerintah Pusat. Teguran itu karena warga di Karo mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membawa jeruk untuk meminta perbaikan jalan.
Edy menyampaikan itu saat kunjungan anggota badan legislasi DPR di rumah dinas Gubsu. Edy mengatakan, jalan rusak di Karo itu terjadi karena dana pemerintah kabupaten untuk memperbaiki tidak cukup.
Pernyataan Edy yang menyebutkan “warga itu datang ke Jokowi setelah meminta perbaikan jalan ke Pemkab Karo dan Pemprov Sumut. Jika keinginan warga itu tak dipenuhi Jokowi, kata Edy, mungkin warga itu datang ke Amerika”.
Pernyataan tersebut, Gubsu seolah menyalahkan warga Melas Datas, Karo yang melaporkan buruknya jalan dan tidak bisa diperbaiki oleh pemerintahan Kabupaten dan provinsi ke Presiden Jokowi. Gubsu seolah menyalahkan tindakan warga Karo yang datang langsung ke Presiden sehingga dirinya mendapat teguran.
Bahkan Gubsu menyindir bahwa jika aduan warga Karo tidak berhasil ke Jokowi, maka warga Karo akan pergi Amerika Serikat. Menurut saya pernyataan Gubsu Edy keterlaluan. Seharusnya beliau merasa malu, karena walaupun dirinya menjadi Gubernur tetapi tidak mampu untuk “sekedar” membangun jalan yang layak sepanjang 38 km di daerah Karo Sumatra Utara.
Alasan
anggaran tidak mencukupi bukanlah alasan mutlak. Seorang pemimpin harus
berpikir dan kreatif sehingga daerahnya bisa membangun. Memanfaatkan
APBD daerah atau menggunakan berbagai skema yang mungkin bisa dilakukan.
Gubsu bisa lebih kreatif dengan mencari daerah-daerah yang ada di Sumatra Utara yang punya potensi jadi tempat wisata. Makin banyak tempat wisata di Sumatra Utara, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa semakin besar. Uangnya bisa kembali digunakan untuk membangun masyarakat.
Saya kira Gubsu harus belajar banyak terhadap Presiden Jokowi. Sosok Jokowi merupakan orang yang terus berpikir dan terus bekerja. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, beban negara untuk melakukan impor liquified petroleum gas (elpiji) cukup tinggi mencapai Rp 80 triliun. Nilai impor itu tentunya semakin tinggi dari tahun ke tahun.
Tak hanya itu, Jokowi menyebutkan, pemerintah juga harus mengeluarkan biaya subsidi ke masyarakat yang mencapai Rp 6 triliun-Rp 7 triliun. Kecanduan impor elpiji dapat dihentikan dengan beralih ke penggunaan dimetil eter (DME) yang bersumber dari batu bara.
Untuk itu Jokowi memerintahkan membangun proyek hilirisasi batu bara untuk diubah menjadi DME. Sehingga bisa menggantikan bahan bakar LPG yang dipakai masyarakat untuk memasak.
Presiden menyebutkan, hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan bermanfaat untuk mengurangi impor. Khusus untuk proyek DME yang dikembangkan oleh perusahaan patungan antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), dan Air Products.
Selain itu, berdasarkan laporan dari Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, proyek hilirisasi ini akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 12.000-13.000 dari konstruksi yang dilakukan oleh Air Products and Chemicals, serta sekitar 11.000-12.000 untuk yang dilakukan di hilir oleh Pertamina.
Proyek besar seperti ini membutuhkan pemikiran yang cerdas dan serius. Karena harus dikawal dari awal sampai akhir. Bukan hanya memerintahkan tetapi tidak dicek setiap tahapnya.
Bawahan pun jika tahu atasannya orang yang serius dalam bekerja, serius dalam memerintahkan sesuatu, akan bekerja keras dan serius sampai terwujud. Sebaliknya bawahan mengetahui jika atasannya hanya bisa memerintah saja tanpa di cek secara rutin, bawahan mengerjakannya cenderung asal-asalan. Asal kelihatan mengawali, selanjutnya ya sekenanya.
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi harus belajar banyak kepada Jokowi dalam memimpin. Tinggalkan mengurus kumis Kepala Sekolah atau melantik Kepala Sekolah tingkat SMA. Masih banyak urusan yang jauh lebih penting, demi kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan jalan.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/jokowi-presiden-mikir-gubsu-juga-harus-mikir-HZgYGs0Q5d
Jokowi Kok Bisa?
Seorang pemimpin harus mempunyai misi dan visi yang jelas. Supaya arah perjalanan negeri ini bisa fokus mengarah kepada suatu titik yaitu kemakmuran. Demi menuju ke arah sana dibutuhkan pengetahuan, kemampuan dan eksekusi yang tepat. Sehingga berbagai kebijakan mampu menghasilkan sesuatu yang memang diperlukan negeri ini.
Patut disyukuri kita mempunyai Presiden seperti Jokowi. Walaupun secara fisik kecil kerempeng tetapi mempunyai pemikiran besar, jelas dan terarah. Bukan hanya dipikirkan tetapi juga dieksekusi, sehingga hasilnya bisa terlihat seperti sekarang ini.
Presiden
memikirkan sarana apa yang paling dibutuhkan masyarakat. Ditemukan
bahwa masyarakat membutuhkan sarana mobilisasi, transportasi yang baik.
Maka pemerintah dengan masif dan merata membangun jalan tol, perbaikan
jalan di berbagai daerah.
Hasilnya masyarakat dimanjakan dengan jalan yang mulus sehingga memudahkan perjalanan. Walaupun belum bisa 100% di seluruh wilayah Indonesia, tetapi pembangunan jalan sekarang ini sangat signifikan mempengaruhi kelancaran mobilisasi dan transportasi masyarakat.
Indonesia ingin menjadi negara maju dengan memiliki kembali perusahaan-perusahaan besar yang dikelola orang asing. Di Era Jokowi, pemerintah mampu mengambil alih perusahaan tambang yang selama ini seolah tak tersentuh.
Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia harus meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengambil alih kepemilikan saham perusahaan asing di atas sejumlah industri pertambangan Indonesia.
Pemerintah mengambil alih kepemilikan beberapa perusahaan asing. PT. Freeport yang sudah 54 tahun dikelola oleh Freeport-McMoRan, dua tahun lalu diambil alih sehingga tadinya 9 persen menjadi mayoritas 51 persen.
Blok
Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesie dan
Inpex Corporation dari Perancis, lalu 100 persen diambil alih dan
diberikan kepada PT Pertamina Persero. Terakhir adalah Blok Rokan , yang
sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron, juga sudah 100 persen diberikan
ke PT Pertamina Persero.
Tindakan-tindakan tersebut tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Bahkan mungkin oeh presiden-presiden sebelumnya. Presiden Jokowi mampu melakukan hal-hal yang tidak biasa, dan hasilnya terus terlihat menjelang akhir masa jabatannya.
Ketika Presiden dan pemimpin sebelumnya tidak terpikirkan, Jokowi kok bisa? Tak terbayangkan jika Presiden kita sebelumnya melakukan hal ini, maka negeri ini bisa lebih cepat berkembang dan maju.
Kabar terbaru, Indonesia akhirnya berhasil mengambil alih pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) untuk wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna setelah selama ini dikuasai Singapura.
Bagaimana awalnya ruang udara Indonesia bisa ada di negara lain? Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Internasional, Flight Information Region atau FIR adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan kesiagaan (alerting service) diberikan. FIR yang dikuasai Singapura ini menyangkup sekitar 100 nautical miles (1.825 kilometer) wilayah udara Indonesia yang melingkupi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna.
Sejak Indonesia merdeka, pengelolaan FIR di wilayah-wilayah tersebut belum pernah berada pada otoritas dalam negeri. Alhasil, seluruh pesawat yang hendak melintas di wilayah tersebut harus melapor ke otoritas Singapura. Tentunya, termasuk pesawat-pesawat milik Indonesia.
Dianggap belum siap Awal pengelolaan FIR yang berada di sebagian wilayah barat Indonesia jatuh ke tangan Singapura adalah atas keputusan International Civil Aviation Organization (ICAO) di tahun 1946. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional tersebut menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C ini.
Ternyata, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan agar FIR yang masih dikuasai Singapura segara diambil alih. Hal tersebut dilakukan Jokowi pada tahun 2015. Ternyata Jokowi sudah memerintahkan dari sejak awal pemerintahannya. Wow orang lain masih berdebat, Jokowi sudah bergerak. Hasilnya alhamdulilah seperti sekarang ini.
Saya membayangkan jika Presiden Jokowi memerintah Indonesia lebih lama, Insya Allah banyak hal yang dilakukan Jokowi dan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat.
Tentang hutang negara yang dinilai banyak pihak menggunung, saya kira Jokowi sudah menghitungnya dengan tepat. Pada suatu titik, ketika banyak pembangunan telah selesai, Jokowi mungkin akan fokus untuk melunasi hutang. Sehingga hutang Indonesia bisa berkurang signifikan.
Masa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir. Konstitusi tidak mengijinkan Jokowi menjadi Presiden lagi. Selain itu Jokowi pun sudah menyatakan bahwa dirinya sudah cukup jadi Presiden.
Semoga saja Presiden selanjutnya bisa mempunyai visi dan misi sehabat Jokowi, bahkan lebih.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/jokowi-kok-bisa-VZvg7SXnVD
Terbongkar! Kadrun Mulai Manfaatkan Kasus Arteria Dahlan untuk Jatuhkan PDIP
Ketika ada seorang guru selingkuh dengan istri tetangganya, pertanyaannya apakah itu salah sekolah tempat guru tersebut mengajar?
Tentu tidak.
Salah guru itu sendiri dong. Karena pihak sekolahnya gak ngerti apa-apa yang dilakukan oleh gurunya ketika selesai mengajar.
Begitupun dengan vonis hakim, pasti guru gak berakhlak tersebut yang dihukum. Sedangkan sekolahnya gak akan dibubarkan.
Apalagi itu sekolah milik pemerintah.
Karena kalau ada satu orang tersandung kasus hukum kemudian lembaga tempatnya bernaung ikut dipidanakan atau dibubarkan, bisa rusak tatanan dunia ini.
Bayangkan saja ada kader Partai Demokrat Abdul Gafur Masud yang korupsi misalnya. Masa gara-gara itu Partai Demokrat dibubarkan? Kan gak lucu.
Yang ada malah kasihan sama AHY, karena auto jadi pengangguran.
Jadi, itulah kenapa orang-orang tertentu yang melakukan kejahatan disebut oknum. Seperti Alhuda oknum kader PKS dan Nur Afifah Balqis oknum kader Partai Demokrat.
Dengan adanya penyebutan oknum tersebut, kader lain yang tidak terlibat, namanya tidak turut tercemar.
Hanya saja di masa sekarang ini ada lho kelompok tertentu yang maksa banget menyeret partai ketika kader partai tersebut diterpa masalah.
Kelompok itu sebut saja Kadrun.
Kita tahu sendiri bahwa beberapa hari yang lalu salah seorang anggota DPR dari PDIP Arteria Dahlan meminta agar Jaksa Agung, ST Burhanuddin mencopot salah seorang Kajati karena menggunakan bahasa daerah (Sunda) saat rapat.
Tujuan si Arteria ini sebenarnya baik. Karena menurutnya, peserta rapat belum tentu semuanya ngerti bahasa Sunda. Sehingga supaya tidak terjadi salah paham atau mispersepsi maka sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia.
Tapi ia meminta Kajati dicopot hanya karena memakai bahasa daerah itu yang lebay.
Seharusnya bisa saja Arteria mengatakan begini,
"Saya sangat kagum dan mencintai budaya dan bahasa daerah di Indonesia. Begitupun dengan partai kami PDI Perjuangan, dari dulu sampai sekarang turut serta melestarikan warisan budaya nusantara itu, termasuk bahasa daerah. Hanya saja di rapat-rapat resmi memang sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena semua peserta rapat yang hadir belum tentu mengerti bahasa daerah".
Pasti aman.
Dan gak akan dikecam segala.
Sekarang, banyak banget orang khsususnya masyarakat suku Sunda mengecam pernyataan Arteria tersebut. Mulai dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang meminta agar Arteria meminta maaf kepada warga Sunda dan mengingatkan untuk lebih baik diam kalau tidak mampu bicara dengan baik. Hingga Ketua PKS Muda Jawa Barat, Habib Faris Abiyyu yang juga menuntut agar Arteria meminta maaf atas pernyataannya tersebut.
"Kami PKS Muda Jawa Barat menghimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarat Sunda. Karena Indonesia ini pun memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti walau berbeda pada hakikatnya bangsa Indonesia ini tetap satu kesatuan," ujar kader partai yang pernah dipimpin oleh Tifatul Sembiring itu.
Dan pasukan Kadrun tidak hanya menyerang Arteria seorang, tapi juga PDIP yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus kadernya tersebut.
Tanda-tanda kelompok ini memanfaatkan kasus Arteria untuk menjatuhkan PDIP sudah mulai kelihatan nyata.
Diantaranya adalah mereka memunculkan tagar di Twitter #SundaTanpaPDIP.
"Kami sebagai rakyat sudah jengah dengan kelakuan kader-kader kalian (PDIP) yang selalu buat kita mengurut dada. Bukan hanya #SundaTanpaPDIP tapi #IndonesiaTanpaPDIP akan lebih adem", ujar pemilik akun Twitter @PapsEwign
"Pecat kadernya, tenggelamkan partainya. #SundaTanpaPDIP" lanjut pemilik akun Twitter @richi_risma
Dan setelah penulis lihat profil pemilik akun Twitter penyebar tagar #SundaTanpaPDIP itu, sebagiannya adalah pemuja Rizieq dan Bahar bin Smith serta simpatisan PKS.
Lantas, apa tujuan lain mereka naikkan tagar #SundaTanpaPDIP tersebut?
Menarget supaya anggota legeslatif dari PDIP tidak terpilih lagi di Jabar.
Sebagaimana kita ketahui bahwa meskipun Jabar itu gubernurnya bukan kader PDIP dan merupakan basis masa PKS serta Gerindra tapi anggota DPR-nya banyak juga yang berasal dari PDIP.
Mulai dari Junico Siahaan, Yadi Srimulyadi, Diah Pitaloka, Ribka Tjiptaning, Adian Napitupulu, Sukur Nababan, Rieke Diah Pitaloka, Ono Surono, Selly Andriany Gantina, Hasanuddin, Sutrisno, M Nurdin, hingga Dony Maryadi Oekon.
Lebih dari 10 kursi di DPR milik PDIP Dapil Jabar.
Sehingga kalau mereka berhasil merusak citra PDIP di Jabar tersebut, peluang kursi itu untuk diambil oleh PKS pada Pemilu 2024 mendatang sangat besar.
Partai boleh saja disebut partai dakwah dengan segala macam pernak-perniknya, tapi cara culas jalan terus.
Terakhir, justru tagar #BubarkanPKS yang menggema di Twitter. Kwkwkwk
Sumber Utama : https://seword.com/umum/terbongkar-kadrun-mulai-manfaatkan-kasus-arteria-3HFTTVv9cd
Re-post by MigoBerita / Rabu/26012022/12.55Wita/Bjm
