Migo Berita - Banjarmasin - HUKUM MATI para MAFIA di INDONESIA. Selama para MAFIA masih ada di muka bumi termasuk di Indonesia hingga di Kalimantan Selatan, maka setiap provinsi di Indonesia,khususnya di Kal-Sel WAJIB diawasi, Otonomi Daerah mengakibatkan seseorang bisa menjadi RAJA RAJA KECIL, yang bisa saja "BERMAIN" dengan mengatasnamakan RAKYAT, salah satu saluran pengontrol adalah website lapor.go.id , ketimbang DEMO yang ternyata Tidak Jelas apa tujuannya, ujung-ujungnya malah BELA siapa yang BAYAR. Jadi ingat ANALOGI menarik "Seorang NABI bukanlah TUHAN YME yang bisa mengawasi semua gerak-gerik makhluk ciptaan-Nya, ketika dizaman Pemerintahan Nabi masih saja ada yang menjadi PENCURI, PEMABUK, PENIMBUN, KORUPSI dan lain sebagainya, bukan berarti NABI tersebut telah GAGAL dalam menyampaikan DAKWAH Tuhan YME", Apalagi hanya Sekelas PRESIDEN, tidak akan mungkin bisa berbuat sesuai kehendak rakyat dan negara yang dipimpinnya kalau rakyat tidak membantu MENGAWASI Raja Raja Kecil ini, tetapi apapun itu Saudara Saudari sebangsa dan setanah air INDONESIA, ketika KEBENCIAN kita akan seseorang bukan berdasarkan FAKTA akan tetapi berdasarkan HAWA NAFSU belaka, sekecil atau sebesar apapun KEBAIKAN seseorang tersebut PASTI tetaplah SALAH dimata para PEMBENCI nya. Saatnya Rakyat ikut terus MENGAWASI !!!
Presiden Wow!
-@gambareza-
Wow! Wow! Wow!
Begitu drastis keputusan Presiden Jokowi kemarin sore: melarang total ekspor bahan baku minyak goreng. Termasuk minyak gorengnya sendiri. Mulai berlakunya Kamis tanggal 28 April 2022. Sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
Itu keputusan sapu jagat.
Presiden tidak bicara lagi DMO. Tidak juga PMO. Tidak juga HET. Domestic Market Obligation terbukti tidak mempan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
Price Market Obligation terbukti tidak mampu mengendalikan harga. Ketentuan Harga Eceran Tertinggi diabaikan pasar.
Yang berlaku selama tiga bulan terakhir adalah harga pasar. Murni. Bahkan harga pasar internasional. Persaingan bebas.Akhirnya diambillah keputusan sapu jagat: larang total ekspor. Tidak ada pertimbangan apa pun, kecuali "sampai ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah".
Kata yang harus dicatat adalah: melimpah. Bukan sekadar cukup.
Ukuran melimpah tentu relatif. Maka saya menyumbangkan ukuran yang terukur: sampai harga minyak goreng kembali ke harga tiga bulan lalu. Dan begitu ekspor diperbolehkan lagi, harganya tidak kumat.
Harga minyak goreng kemasan sebelum ada gejolak, 14 ribu per liter. Biasanya yang dikemas dua liter harganya Rp 28 ribu - Rp 29 ribu. Setiap Jumat ada diskon jadi Rp 25 ribu. Untuk yang curah di pasar mulai Rp 9.500 hingga Rp 11 ribu per liter.
Saya menyebutnya keputusan sapu jagat karena dengan satu sapu ini seisi jagat perminyak gorengan teratasi.
Masih ada waktu lima hari untuk menyiapkan peraturan tertulisnya. Termasuk aturan yang bisa mengatasi trik-trik untuk menyiasatinya.
Juga sinkronisasi antara perdagangan dan industri. Ada potensi pabrik-pabrik CPO bermasalah. Juga pabrik minyak goreng. Rantai pasok mereka bisa tiba-tiba guncang.
Tentu para pengusaha tidak akan melawan keputusan presiden itu. Gejala perlawanan sempat muncul. Yakni seperti yang disuarakan pengurus asosiasi sawit. Sampai mengancam akan mundur dari program subsidi.Nyatanya presiden justru mengeluarkan keputusan sapu jagat. Yang diucapkan sendiri lewat video resmi dari Istana Negara. Durasi video itu pun begitu pendek. Hanya satu menit. To the point. Tidak pakai basa-basi apa pun.
Pun cara Presiden Jokowi tampil di video sangat serius. Termasuk di raut wajahnya.
Sapu jagat!
Kebutuhan dalam negeri hanya 5 juta ton. Pasar ekspor 50 juta ton. Kali ini yang 50 juta ton dikorbankan untuk memenuhi yang 5 juta ton.
Maka, sebenarnya tidak harus ada keputusan sapu jagat. Lima juta ton tidak ada artinya dibanding 50 juta ton. Tapi jalan biasa sudah dicoba.
Tidak manjur.
Bahkan mengesankan seperti mencla-mencle. Wibawa pemerintah seperti jadi bahan mainan. Sampai mengusik seorang penyanyi sekelas Iwan Fals menjadikannya lagu top hits.
Sungguh. Sebenarnya tidak perlu ada sapu jagat. Kalau bisa ditata dengan baik.
Kasihan eksporter. Yang sudah telanjur menandatangani kontrak. Yang akan kena klaim dari luar negeri. Yang juga merusak jadwal kapal internasional.
Tapi Presiden memang sudah di tahap jadi bulan-bulanan. Sapu jagat ini telah menyelamatkannya.
Saya tidak bisa membayangkan betapa ruwet kesibukan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian hari ini. Sampai lima hari ke depan.
Jangan-jangan dalam tiga hari ke depan ketersediaan minyak goreng tiba-tiba melimpah.
Lalu, larangan ekspor itu pun tidak perlu dilaksanakan di hari Kamis. Tanpa harus ada menko yang tiba-tiba bisa mencabut larangan ekspor itu. Ekspor produk sawit tahun lalu sumbang negara Rp 500 triliun.
(Dahlan Iskan)
Sumber Utama : https://disway.id/read/69022/Presiden-Wow
Kejagung Ungkap Awal Mula Terbongkarnya Mafia Minyak Goreng di Kemendag
Tangkapan layar siaran jumpa pers kasus tindak pindana korupsi Kejagung, Jumat 22 April 2022--Youtube
JAKARTA, DISWAY.ID- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap awal mula terbongkarnya mafia minyak goreng di tubuh Kementrian Perdagangan (Kemendag).
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie
Adriansyah menjelaskan, penyidikan minyak goreng telah dilakukan sejak 4
April 2022.
Namun sebelumnya kata dia, pihaknya telah mengamati kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tanah air sejak akhir 2021 silam.
Febrie menjelaskan, mengacu pada Kementrian Perdagangan Nomor 29
dan diubah dengan Permendag Nomor 170 di bulan Maret 2022 dimana
mengatur Domestic Market Obligation (DMO), maka seharusnya minyak goreng
tidak langka dan tersedia.
"Dan kita sejak awal sudah melakukan pengamatan bagaimana ekspor yang dilakukan sehingga kita dapat memastikan dengan 20 persen (pada Peraturan nomor 29) atau 30 persen (perubahan Maret 2022, Permendah Nomor 170) seharusnya barang tersebut ada, tapi karena kelangkaan sehingga kejaksaan melakukan penelusuran," jelasnya, mengutip siaran langsung jumpa pers, Jumat 22 April 2022.
Dari penelusuran dan penyelidikan serta pemeriksaan terhadap 4 orang tersangka dan 30 saksi maka kata Febrie, ditemukan ada perbuatan melawan hukum, dalam hal ini tindak pidana korupsi.
"Bahwa persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh Kementrian
perdagangan, khususnya ya oleh dirjen yang kita tetapkan sebagai
tersangka bahwa DMO tersebut tidak terpenuhi secara nyata sehingga
minyak goreng tersebut tidak ada di pasar," jelasnya.
Sementara kasus posisi sejak penetapan 4 tersangka lanjut Febrie, pihaknya sedang konsentrasi memeriksa barang bukti elektronik.
"Penyidik sedang konsentrasi di barang bukti elektronik, inilah
yang memperkuat bagaimana kerjasama antara para tersangka yang tentunya
ini masih dalam penyelidikan penyidik". "Ini pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor seperti yang disebutkan
Jaksa Agung ada ketentuan-ketentuan perdagangan yang dijadikan penyidik
bahwa ada perbuatan melawan hukum. Tetap kita sangkakan pasal 2 dan
pasal 3 (undang-undang tipikor) dan kualifikasi pertama yang kita naikan
adalah perbuatan yang membuat kerugian ekonomi negara,"
Perlu diketahui, bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.
Sumber Utama : https://disway.id/read/68750/Kejagung-Ungkap-Awal-Mula-Terbongkarnya-Mafia-Minyak-Goreng-di-Kemendag/15
Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Korupsi Minyak Goreng, Begini Respon Mendag Lutfi
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi -Chikam A-Kemendag
JAKARTA, DISWAY.ID-Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, pihaknya akan mendukung proses hukum yang melibatkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (PLN) Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana.
"Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah
berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu
memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum,”
tegas dia di Jakarta, Selasa 19 April 2022.
Menurut Mendag Lutfi, ia selalu menekankan jajarannya agar memberikan pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan.
Oleh karenanya, penetapan tersangka ini didukung, sebab yang bersangkutan telah menyalahgunakan wewenang.
“Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang tersangka kasus korupsi yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.
Salah satu dari empat tersangka tersebut yaitu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementrian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana.
Indrasari Wisnu Wardhana diduga menerima gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng. Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia inisial MPT, dan General Manager PT Musim Mas dengan inisial PT. “Ketiga tersangka tersebut telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW sehingga Permata Hijau Grup, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas untuk mendapatkan persetujuan ekpsor,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Selasa 19 April 2022. “Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor, karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO dan RBD palm oil yang tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO (domestic price obligation),” kata dia.
Sumber Utama : https://disway.id/read/34555/dirjen-kemendag-jadi-tersangka-korupsi-minyak-goreng-begini-respon-mendag-lutfi
Jokowi Minta Aparat Hukum Usut Permainan Mafia Minyak Goreng Hingga Tuntas
Presiden Joko Widodo--
JAKARTA, DISWAY.ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat hukum mengusut tuntas mafia minyak goreng .
Pernyataan ini menyusul kabar Kejagung menetapkan 4 orang
tersangka kasus ekspor minyak goreng, salah satu diantaranya terlibat
Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
"Terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng, saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas," katanya, mengutip akun resmi Presiden @jokowi, Rabu 20 April 2022.
Jokowi mengaku, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk
mengatasi persoalan minyak goreng langka yang berdampak pada tingginya
harga jual.
"Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini, antara lain melalui beragam kebijakan seperti penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen."
"Namun, di pasar-pasar saya melihat minyak curah banyak yang dijual belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan."
Menurut dia, meski pemerintah telah memberikan subsidi BLT minyak
goreng namun harapannya harga yang kini tinggi bisa kembali normal.
"Mengapa harga minyak goreng ini tinggi? Ya, karena harga di luar, di pasaran internasional, sekarang sedang tinggi-tingginya. Produsen cenderung ingin mengekspor."
"Meskipun pemerintah telah memberikan subsidi BLT Minyak Goreng, saya berharap harga minyak goreng yang saat ini tinggi bisa kembali mendekati normal."
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung)
menetapkan empat orang tersangka kasus ekspor yang mengakibatkan
kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.
Salah satu dari empat tersangka tersebut yaitu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementrian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana.
Indrasari Wisnu Wardhana diduga menerima gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng.
Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia inisial MPT, dan General Manager PT Musim Mas dengan inisial PT.
“Ketiga tersangka tersebut telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW sehingga Permata Hijau Grup, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas untuk mendapatkan persetujuan ekpsor,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Selasa 19 April 2022. “Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor, karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO dan RBD palm oil yang tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO (domestic price obligation),” kata dia.
Sumber Utama : https://disway.id/read/34712/jokowi-minta-aparat-hukum-usut-permainan-mafia-minyak-goreng-hingga-tuntas/15
Jadi Tersangka Korupsi Minyak Goreng, Segini Harta Indrasari Wisnu
Indrasari Wisnu Wardhana -Bappepti-
JAKARTA, DISWAY.ID-Ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian ekspor minyak goreng, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana tercatat LHKPN memiliki harta kekayaan sejumlah Rp 4,4 Miliar atau Rp 4.487.912.637.
Rincian yang terlapor dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) Periode 2020-2021 Indrasari Wisnu memiliki tiga unit
tanah dan bangunan senilai Rp 3.350.000.000 atau Rp 3,35 miliar. Tiga
unit tanah dan bangunan tersebar di dua wilayah yakni, Tangerang Selatan
dan Bogor.
Indrasari Wisnu Wardhana juga memiliki harta lainnya berupa satu unit motor merek Honda jenis Scoopy tahun 2016 senilai Rp 10.500.000 atau Rp 10,5 juta.
Selanjutnya mobil merek Honda dengan jenis Civic tahun 2017
senilai Rp 435.000.000 atau Rp435 juta. Sehingga ditotal adalah Rp
445.500.000 atau Rp 445 juta.
Selain itu, Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Bappebti) ini, juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 68.200.000 atau Rp 68,2 juta.
Kemudian, Indrasari Wisnu Wardhana juga memiliki kas Rp 872.960.609 atau Rp 872 juta dan utang dengan jumlah Rp 248.747.972 juta atau Rp 248 juta.
Mengutip JawaPos.com, Selasa 19 April 2022, harta yang tercatat dalam LHKPN itu berdasarkan peridoe 2020-2021.
Pada periode tersebut Indrasari Wisnu masih menjabat Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.
Mereka adalah, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka ini setelah Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak puluhan saksi, kemudian saksi ahli dan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 ayat (1)
huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan.
Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022.
Dalam keputusan tersebut mengatur tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation), dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022, tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO
Sumber Utama : https://disway.id/read/34574/jadi-tersangka-korupsi-minyak-goreng-segini-harta-indrasari-wisnu/15
Pengusaha Sawit Hormati Keputusan Jokowi
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia akan memantau pelaksanaan keputusan pelarangan ekspor CPO.-Gapki-
JAKARTA, Disway.id -- PRESIDEN Jokowi mengeluarkan keputusan melarang ekspor CPO untuk mengatasi mahalnya harga minyak goreng. Atas keputusan tersebut, pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan mendukung setiap kebijakan pemerintah di sektor kelapa sawit.
"Kami
menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan
presiden," ujar Tofan Mahdi, ketua Bidang Komunikasi Gapki dalam press
release-nya, Jumat (22/4/2022).
Gapki akan memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan larangan ekspor CPO tersebut. Juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap sektor keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit.
"Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," kata Tofan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pernyataan pers melalui Channel YouTube sekretariat negara yang intinya melarang ekspor crude palm oil (CPO). Kebijakan ini dikeluarkan karena harga minyak goreng di tanah air tidak kunjung normal. Hal itu ditengarai karena pengusaha lebih senang ekspor CPO yang harganya tinggi daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. (*)
Sumber Utama : https://disway.id/read/69041/Pengusaha-Sawit-Hormati-Keputusan-Jokowi
Terjerat Kasus Mafia Minyak Goreng, Kaesang Pengarep Putuskan Kontrak Persis Solo Dengan Wilmar
Kaesang Pengarep memutuskan kerja sama sponsor antara Persis Solo dengan Wilmar begitu Master Parulian Tumanggor ditetapkan jadi tersangka korupsi CPO. -diswayjogja.id
JAKARTA, DISWAY.ID – Dampak dari Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia terkena kasus mafia minyak goreng, Kaesang Pengarep putuskan kontrak Persis Solo dengan Wilmar.
Hal tersebut diungkapkan oleh anak Presiden Joko Widodo terkait dengan hubungan sponsor Persis Solo dengan Wilmar.
mengungkapkan bahwa hubungan anara Persis Solo dengan Wilamr berlandaskan asas profesionalisme dan tidak ikut campur dalam urusan internal masing-masing perusahaan.
“Persis Solo memiliki tanggung
jawab moral yang berasal bukan hanya dari para penggemar sepak bola,
tapi juga masyarakat Solo secara keseluruhan,” tambah Kaesang.
Terjeratnya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT) dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), bahan baku minyak goreng memunculkan dugaan di tengah-tengah masyarakat bahwa di bawah permukaan sebetulnya KKN banyak terjadi.
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia saat ini semakin luar biasa dengan pola baru yang hampir sulit diendus. Hal tersebut disampaikan oleh Dosen
Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi ramainya
perbincangan mengenai Wilmar International Group dengan klub sepakbola
Persis Solo, yang direktur utamanya adalah putra bungsu Presiden Joko
Widodo, Kaesang Pangarep. Menurut Ubedilah, andai komisaris PT
Wilmar Nabati Indonesia tidak terkena kasus mafia minyak goreng, mungkin
rakyat tidak tahu bahwa Wilmar merupakan sponsor Persis Solo, yang
direktur utamanya adalah Kaesang Pangarep.
“Begitu kejaksaan menetapkan para tersangka, anak presiden tersebut langsung mengumumkan pemutusan PT Wilmar sebagai sponsor. Sebagaimana diketahui PT Wilmar ini merupakan sponsor pada Liga 2 musim 2021/2022,” ujar pria yang melaporkan kasus dugaan KKN anak Jokowi ke KPK itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat 22 Aprir 2022.
Namun demikian, Ubedilah mengaku tidak bisa menyimpulkan, apakah hal tersebut sebagai pertanda kuat bahwa KKN yang dilaporkannya ke KPK semakin terbukti atau tidak.
Dilansir dari diswayjogja.id,
analisanya masih sebatas pertanyaan tentang apakah jika Persis Solo
direktur utamanya bukan Kaesang, lalu PT Wilmar mau menjadi sponsor?
“Jadi jika ditanya apakah itu pertanda KKN? Mungkin saya baru sampai pada tahap pertanyaan itu saja. Tidak lebih dari itu dan belum bisa menyimpulkan secara valid bahwa itu buah nepotisme,” pungkasnya.
Logo Wilmar sempat menghiasi jersey dari klub bola Persis Solo. Namun demikian hubungan kerja Persis Solo
dan Wilmar International Group seketika diumumkan diputus oleh Kaesang
Pengarep usai Jaksa Agung memberi pengumuman penetapan tersangka kasus
minyak goreng.
Dengan ditetapkannya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT) dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), Kaesang menumumkan pemutusan kerjasama sponsorship atas Persis Solo.
“Penting bagi kami untuk mengambil sebuah keputusan serius sebagai penanda sikap, dan dalam hal ini kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Wilmar sebagai salah satu sponsor Persis Solo,” tegas Kaesang.
Sumber Utama : https://disway.id/read/69047/Terjerat-Kasus-Mafia-Minyak-Goreng-Kaesang-Pengarep-Putuskan-Kontrak-Persis-Solo-Dengan-Wilmar/15
Jokowi Resmi Larang Ekspor Minyak Goreng Sampai Waktu yang Tak Ditentukan: Saya akan Terus Memantau
Jokowi larang ekspor minyak goreng--Tangkapan layar/YouTube Sekretariat Presiden
JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.
Keputusan itu diungkapkan Presiden Jokowi saat rapat bersama jajaran para menterinya, pada 22 April 2022. "Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok
rakyat utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di
dalam negeri," kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden,
Jumat, 22 April 2022.
Seperti diketahui harga minyak goreng menjadi mahal dalam beberapa bulan lalu.
Harga minyak goreng 2 liter sempat tembus Rp 50.000.
Presiden RI ke-7 itu menegaskan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulau pada 28 April 2022.
"Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang
ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis 28 April
2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," ucap Jokowi. Jokowi juga menegaskan dirinya akan terus memantau dan mengevaluasi
kebijakan ini. Hal ini agar stok minyak goreng di dalam negeri bisa
tetap tercukupi.
"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," jelas Jokowi.
Dengan keputusan Presiden Joko Widodo itu diharapkan harga minyak goreng kembali murah.
Pemanggilan Mendag Lutfi
Menteri Perdagangan, M Lutfi nantinya akan segera dipanggil oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Pemanggilan Mendag Lutfi dijadwalkan pada pekan depan. Dalam
pertemuan itu diketahui akan membahas persoalan carut-marut minyak
goreng yang belakangan ini harganya melejit naik dan langka.
Puan Maharani juga tampaknya akan menyinggung masalah internal Kemendag.
Mengingat sejumlah pejabat Kemendang baru saja terseret dugaan kasus
korupsi minyak goreng.
Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO).
"Tentu saja untuk menanyakan carut-marut kelangkaan minyak goreng dan masalah internal yang terjadi. Kenapa kemudian bisa seperti ini?,” ujar Puan, dikutip dari PMJ NEWS, 22 April 2022.
"Insha Allah saya dapat laporannya mungkin minggu depan akan ada rapat dengan Mendag di masa reses," tandasnya.
Sumber Utama : https://disway.id/read/69011/Jokowi-Resmi-Larang-Ekspor-Minyak-Goreng-Sampai-Waktu-yang-Tak-Ditentukan-Saya-akan-Terus-Memantau/15
Senin Mendag Lutfi Dipanggil, PPATK Lacak Aset Mafia Minyak Goreng
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi-Ilustrasi: Syaiful Amri/Disway.id/Foto: Setkab-
JAKARTA,DISWAY.ID – DPR RI dan Kejaksaan Agung terus mendalami gerakan mafia minyak goreng yang disinyalir masih bermain ‘surat haram’ pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Pasalnya, upaya ekspor CPO masih berlanjut hingga kini. Faktor
itu yang menyebabkan mahalnya harga minyak goreng di tanah air sejak
sebulan terakhir. Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani tegas menyatakan
dukungannya kepada K Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas
oknum yang terlibat dalam permasalahan kelangkaan minyak goreng.
Puan meminta Kejagung terus mendalami adanya keterlibatan pihak lain atas kasus kelangkaan minyak goreng tersebut.
”Kita tentu saja mendukung proses hukum yang sekarang ini sudah atau akan berlangsung,” kata dia Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 22 April 2022.
”Tentu saja saya minta supaya Kejaksaan atau penegak hukum bisa
mengusut oknum-oknum atau pihak-pihak yang memang terlibat. Kelangkaaan
minyak goreng yang kemudian mengakibatkan masyarakat dirugikan," imbuh
Puan. Puan mengungkapkan, DPR melalui Komisi VI direncanakan akan memanggil
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, untuk meminta penjelasan terkait
carut marut minyak goreng.
Pemanggilan Mendag itu dijadwalkan digelar pada Senin 25 April 2022. ”Insyaallah saya dapat laporannya mungkin minggu depan sebelum lebaran akan ada rapat dengan Mendag di masa reses,” ucap Puan.
”Tentu saja untuk menanyakan permasalahan carut marut kelangkaan
minyak goreng dan masalah internal yang terjadi kenapa kemudian bisa
terjadi hal seperti ini, dengan komisi yang terkait,” jelas Puan.
Sementara itu, Kejaksaan Agung RI hingga hari ini 22 April 2022 belum menetapkan waktu pemeriksaan Mendag Muhammad Lutfi.
”Spesifik apakah menteri diperiksa atau tidak? Saya belum bisa
menjawab ada tahapan-tahapan prioritas,” kata Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI Febrie Adriansyah.
Dalam melakukan pembuktian dari sangkaan pasal terhadap tersangka, lanjut Febrie, ada beberapa orang yang berkepentingan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.
Dipastikan pemeriksaan tidak hanya datang dari Kemendag, tetapi juga swasta murni, ahli-ahli dari rekan-rekan auditor, maupun perguruan tinggi.
”Nah,
ini penyidik sedang bekerja, ada teman-teman PPATK dan teman-teman
pelacak aset lainnya. Langkah-langkah prioritas itu yang kami
pentingkan,” kata Febrie.
Apakah tersangka dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU), Febrie mengatakan tidak menutup kemungkinan. Ini terkait dengan alat bukti.
”Akan dievaluasi dan dilakukan media ekspos yang dihadiri lengkap jajaran direktur kami, staf ahli,” jelasnya.
Jika dalam ekspor tersebut ada yang terlibat dalam penerbitan dan kelangkaan minyak goreng, maka saksi atau pihak yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka.
Seperti diketahui ada 4 orang yang ditetapkan tersangka, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana.
Selanjutnya Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia.
Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group.
Terakhir Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
Sumber Utama : https://disway.id/read/66871/senin-mendag-lutfi-dipanggil-ppatk-lacak-aset-mafia-minyak-goreng/15
Mafia Migor Atur Siasat Cari Selamat, Arief Poyuono: Pak Mendag Dag Dig Dug Ngak Tuh?
Presiden Jokowi meminta kasus mafia minyak goreng dibongkar sampai tuntas. Tiada ada pandang bulu bagi siapa pun yang melanggar aturan hingga menyusahkan rakyat. Pernyataan ini disampaikan usai Presiden berdialog dengan pedagang di Pasar Bangkal Baru, Kab-Setpres/Laily Rachev -
JAKARTA, DISWAY.ID – Penegasan Presiden Jokowi yang merespon tertangkapnya mafia minyak goreng (migor), menjadi vitamin bagi Kejaksaan Agung (Kejagung).
Mengusut tuntas otak pelaku kejahatan terencana yang dalangnya mengarah ke oknum Kementerian Perdagangan (Kemenag) semakin terang benerang setelah Indrasari Wisnu Wardhana cs dijebloskan ke bui. Apalagi Jaksa Agung juga sudah memberikan sinyal keras kepada siapa pun yang terlibat akan diciduk. Tak terkecuali Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi jika ternyata terlibat di dalamnya.Menanggapi progres dari kasus yang berkembang, politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut, setelah tertangkapnya Indrasari Wisnu Wardhana dan komplotannya, tentu Kejagung sudah mengantongi bukti dan data baru bagaimana para mafia ini bermain.
Arief menduga, mafia migor saat ini tengah berkonsolidari mengatur siasat cari selamat. ”Apalagi skenario awal sudah terbongkar. Wah pada belingsatan cari selamat itu,” tandasnya.
Yang
pasti, publik akan terus mendukung langkah Kejagung. Harapannya para
penyidik di lapangan lebih cermat, sabar, dengan gaya main mafia migor
yang kini masih bercokol. ”Pernyataan Presiden Jokowi itu ya vitamin bagi Kejagung dalam
memberantas mafia yang menyengsarakan rakyat. Khusus untuk Pak Mendag
dag dig dug ga tuh?” tandas pria yang gemar mengoleksi keris itu.
Permainan dan kongkalikong oknum pengusaha crude palm oil (CPO) dengan oknum jajaran Kemendag di lapangan, bagi bukti cukup. Dari siasat permainan harga sampai kelangkaan yang terjadi.
”Jangan sampai bocor. Awasi dan terus dukung Kejagung. Ini kasus besar, korbannya sampai meninggal lho,” tutup Arief. Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan
terungkapnya kasus migor ini membuka tabir kecurigaan sebelumnya atas
permainan crude palm oil (CPO).
”Di Kemendag semua kuncinya dan pengusaha CPO nakal yang jadi inti kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Menteri Perdagangan juga harus diperiksa,” tegas Rudi.
Politisi Partai NasDem itu menambahkan, selama ini Komisi VI DPR RI kerap menanyakan ke Mendag Muhammad Lutfi dan jajaran Dirjen Kemendag terkait kelangkaan minyak goreng.
Namun Kemendag mengklaim bahwa masalah kelangkaan minyak goreng karena ulah pengusaha.
Namun dengan adanya penetapan Dirjen Daglu Kemendag menjadi tersangka, membuktikan bahwa Dirjen Daglu ini yang telah membuat kisruh dengan mengeluarkan izin ekspor ke para pengusaha minyak goreng dan tidak mempedulikan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
“Jika tahu kebijakan yang salah itu, kenapa Mendag mendiamkan dan pura-pura tidak tahu? Karena jika mau tegas, pemain besar CPO dan migor ini paling di Indonesia ada 4 atau 5 perusahaan,” timpalnya.
Ditambahkan Rudi Hartono, jika mereka ikut aturan pemerintah dan tidak bermain seperti sekarang, ia meyakini harga dan stok minyak goreng di Indonesia terkendali.
”Selama ini karena (perusahaan) main mata dengan Dirjen yang ditangkap ini, maka jajaran Kemendag dan pengusaha minyak goreng lupa urusan perut rakyat,” tandasnya.
Terpisah, Presiden Jokowi meminta kasus migor untuk dibongkar sampai tuntas. Tiada ada pandang bulu bagi siapa pun yang melanggar aturan hingga menyusahkan rakyat.
”Saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain ini bisa mengerti,” ujar Presiden kepada wartawan usai berdialog dengan pedagang di Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu 20 April 2022.
Sumber Utama : https://disway.id/read/35393/mafia-migor-atur-siasat-cari-selamat-arief-poyuono-pak-mendag-dag-dig-dug-ngak-tuh/15
Menanti Wisnu Wardhana Cs 'Bernyanyi’
Presiden Joko Widodo memegang minyak goreng kemasan dalam rapat rapat terbatas guna membahas terkait ketersediaan minyak goreng di Tanah Air di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 15 Maret 2022.-Ilustrasi:Syaiful Amri/Foto: Setpres/Kris -disway.id
JAKARTA, DISWAY.ID – ”Karena nila setitik rusak susu sebelanga” demikian pepatah lama menggambarkan drama berlabel korupsi minyak goreng di Republik Indonesia tercinta.
Gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor (PE)
minyak goreng ala Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya
terungkap.
Sindikat mafia itu ternyata ada di dalam gedung megah di Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat.
Seketika publik ramai mengguncingkan babak pertama drama minyak goreng yang menyeret Indrasari Wisnu Wardhana Cs.
Mengenakan rompi berwarna merah muda Wisnu Wardhana hanya bisa terdiam memegang map biru berisi surat perintah penetapan dirinya sebagai tersangka.
”Wisnu Wardhana tadi malam mungkin diam. Tapi tunggulah setelah siap semuanya. Nanti juga bernyanyi,” kata Arief Poyuono politisi Partai Gerindra lewat sambungan telepon usai menyaksikan gerombolan mafia minyak goreng digiring korps Adhyaksa, Selasa 19 April 2022. Dikatakan Arief, drama minyak goreng yang telah diracik sedemikian rupa ternyata berujung sakit. Rasa pahit mendekam dalam jeruji besi akan menjadi pemandangan apik para koruptor.
”Rakyat akan menyambut dengan tepukan tangan penuh dendam. Salut untuk Pak JA (Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin) lanjutkan. Usut tuntas pasti ada cawe-cawe menterianya,” tandas Arief kepada Disway.id.
Tertangkapnya para koruptor minyak goreng ini telah lama
ditunggu. ”Rakyat yang lagi nonton televisi langsung berteriak tuh. Oh
ini tho dalangnya. Mafianya rame ya,” timpal pria berbadan tambun ini.
Ya, publik mungkin masih ingat dengan kepiluan mendalam yang dialami keluarga Sandra.
Ibu 41 tahun yang tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) itu wafat. Tubuhnya letih mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng.Terik matahari dibarengi rasa lapar yang melilit, tak bisa membendung kondisi fisik yang lunglai. Sandra terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya dengan meninggalkan 5 buah hati.
Tidak cukup dengan derita yang dialami Sandra, bendera kuning juga berkibar di rumah Rita Riyani.
Seorang ibu rumah tangga berusia 49 tahun yang tinggal di Kota Samarinda, Kaltim itu juga wafat.Rita Riyani meninggal setelah mengantre berjam-jam di pusat grosir untuk mendapatkan minyak goreng demi kebutuhan dapurnya. Benar-benar pilu.
”Ini harus terus diungkap. Presiden diharapkan mampu menormalkan harga minyak goreng dan lebih terjangkau, dan Kejaksaan Agung terus bekerja menangkap para mafia itu,” ujar Adi Prayitno Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menambahkan, polemik minyak goreng yang menjadi tuntutan BEM dalam aksinya merupakan respon anak bangsa atas kegelisahan publik.
Beberapa polemik yang mendera seperti tingginya harga minyak goreng bukan persoalan remeh-temeh.
Terlebih, munculnya dugaan mafia yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah. ”Hingga jatuhnya korban jiwa, ini memilukan,” ujar Adi Prayitno.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konfrensi persnya menegaskan, jajarannya tidak akan ragu untuk memproses hukum siapa pun pihak yang terlibat dalam kasus kelangkaan minyak goreng, termasuk penjabat negara setingkat menteri.
”Bagi kami, siapa pun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta,
kami akan lakukan ini,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers di
Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 19 April 2022.
Kejagung telah bekerja. Hasilnya menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai Maret 2022 yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.
Kejagung terus melakukan pendalaman atas terbongkarnya kasus yang telah menyita perhatian publik dan instrumen negara ini.
Berikut ini 4 tersangka yang ditetapkan Kejagung:
1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW)
2. Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group
3. Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia,
4. Picare Togar Sitanggang (PT) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.
Kasus ini melibatkan pejabat di Kemendag, selaku Dirjen Perdaglu. Menariknya, IWW sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musim Mas.
Nah, hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh 3 tersangka tersebut dengan tersangka IWW adalah persetujuan ekspor untuk perusahaan Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Musim Mas.
Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor.
Salah satunya karena ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah mendistribusikan CPO tidak sesuai dengan harga penjualan di dalam negeri (DPO).
Lalu bagaimana Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengomentarinya? Dalam keterangan tertulis menegaskan, Kemendag tetap dan terus mendukung proses hukum yang dilakukan Kejagung.
Ini terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor (PE) minyak goreng.
Pernyataan ini ditegaskan Mendag Lutfi menyusul penetapan status Direktur JenderalPerdagangan Luar NegeriKementerian Perdagangan IWW sebagai tersangka dalam konferensi pers yang digelar Kejagung, Selasa 19 April di Jakarta.
”Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah
berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap untuk
selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses
penegakkan hukum,” terang Mendag Lutfi.
Dalam menjalankan fungsinya, Mendag Lutfi mengaku selalu menekankan jajarannya agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan.
Untuk itu, Mendag Lutfi mendukung proses hukum jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang.
Dirinya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakkan hukum yang tengah berlangsung.
”Karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat,” pungkas Mendag Lutfi.
Sumber Utama : https://disway.id/read/34619/menanti-wisnu-wardhana-cs-bernyanyi/30
Setelah FA Diperiksa Giliran Mendag Lutfi Diundangan Kejagung
JAKARTA, DISWAY.ID - Data dan bukti praktik mafia minyak goreng (migor) terus didalami Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung).
Korps Adhyaksa gencar melakukan pemeriksaan berkas, pemanggilan
saksi dalam mengungkap lebih dalam praktik kotor yang dilakukan mafia
migor di tubuh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Setelah sejumlah perwakilan perusahaan dimintai keterangan, Kejagung
sedang kabarnya sedang menyusun rencana memanggil Menteri Perdagangan
(Mendag) Muhammad Lutfi.
Pemanggilan Mendag Lutfi ini penting. Sebagai penguat data dan bukti yang didapat Kejagung setelah 4 tersangka terseret dalam kasus gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor (PE) migor yang dikeluarkan Kemendag.
”Ya harus dipanggil dong. Kejagung punya otoritas itu untuk memperdalam kasus ini. Apa benar Pak Mendag tak tahu terbitnya izin itu,” kata Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono kepada Disway.id, Kamis 21 April 2022.
Kejagung sendiri, sambung Arief, dengan mudah mengorek keterangan dari 4 tersangka yang sudah dibui. ”Lho mudah kok. Tinggal tanya 4 orang itu. Apalagi Pak Dirjen Wisnu
Wardhana dekat dengan Mendag. Bahkan yang memberi tahu akan ada
tersangka itu juga kan Si Wisnu, kan unik ya. Bisik-bisik eh dia yang
kejerat. Lucu sih,” timpal Arief.
Untuk diketahui 4 tersangka yang terlibat dalam kasus mafia migor tersebut yakni:
1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW).
2. Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group
3. Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia.
4. Picare Togar Sitanggang (PT) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.
Kabar lain menyebutkan, setelah 4 orang pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung telah memeriksa seorang pejabat dari Kemendag.
Inisialnya FA bersama 2 saksi lainnya. FA duduk sebagai Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag.
”Inisialnya FA sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi ekspor CPO,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana.
Fokus pemeriksaan pada sisi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.
Sedangkan 2 saksi lainnya berinisial AAA. Posisinya sales Manager PT Incasi Raya dan BR selaku Supplay Chain Manager PT Synergy Oil Nusantara.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menambahkan, ada 88 CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng masuk dalam kategori pengawasan Kejagung.
”Pemanggilan sebagai proses dari tahapan yang dilalui. Kami pastikan Kejagung tidak tebang pilih dalam kasus ini,” jelasnya.
Sumber Utama : https://disway.id/read/35536/setelah-fa-diperiksa-giliran-mendag-lutfi-diundangan-kejagung/15
Demo 11 April Ternyata Ditakdirkan Untuk Gagal
Duit BHR (bukan duit THR, ya) sudah cair. Ya, duit BoHir atau disingkat BHR sudah digelontorkan menjadi nasi bungkus dan selembar duit merah saat ada demo 11 April, lho.
Duit BHR tampak begitu sangat lezat, bisa dipakai menggoreng-goreng walaupun tidak ada minyak goreng.
Duit yang bisa membutakan mata mahasiswa menjadi pembantu pembuat kerusuhan, mereka lalu bikin sinetron, eh, membuat acara demonstrasi yang akan segera disulap menjadi kerusuhan, menjiplak dari kerusuhan tahun 98.Para pendana, koordinator lapangan, provokator, mahasiswa, dan peserta demonstrasi bapak-bapak dan emak-emak rempong sambil membawa tas tangan mewah dengan memakai jaket almamater itu menyamar menjadi mahasiswa gadungan, mereka semua perlu dianalisa oleh psikolog, saking kurang warasnya.
Tidak perlu keahlian membaca raut wajah, atau melihat kedalaman mata dan pergerakan pupil mata, tidak perlu melihat mikro ekspresi; bapak-bapak dan emak-emak itu langsung bisa diketahui sudah ketuaan buat menyamar jadi mahasiswa!
Contoh: emak-emak tampang bermutu (bermuka tua), berbadan "lebih lemak" (lemak gelambir ke bawah saat ditarik turun oleh gaya gravitasi bumi) padahal sudah rajin nari poco-poco atau goyang dangdut, tidak membawa tas ransel bergaya mahasiswa tapi tas tangan, tampak turun dari kendaraan untuk ikut berdemo.
Sewaktu era Presiden Ahli Mangkrak yang dulu 10 tahun berkuasa sih, gampang, semua bohir bisa setir Sang Presiden Autopilot, jadi tidak perlulah buang-buang duit BHR bikin demo-demo segala, apalagi demo masak tanpa minyak, lagian untuk apa juga, sih? Mending bohir-bohir menikmati apem buatan bidadari surga dunia, dengan cara "belanja" bidadari-bidadari yang terletak dalam harem di istana (hotel) sultan, hahaha!
Ikatan Bohir Indonesia (IBI) tahun ini masih penasaran, terlalu pengen anu ini dan itu, masih ingin mencoba peruntungannya lagi dalam perjudian dengan memakai demonstrasi sebagai ajang pertaruhan. Apakah Presiden Jokowi akan berhasil digulingkan seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998, di mana Soeharto berhasil digulingkan dengan perjuangan mahasiswa?
"Backfire!"
Bohir yang bisa membeli mahasiswa yang bisa disewa (atau kita singkat saja menjadi "mahasewa") kita tahu sejak dari dulu mereka membiayai banyak demonstrasi sejak Presiden Jokowi menjabat dari periode pertama. Jokowi tidak bisa disetir oleh bohir mana pun, maka para bohir yang haus kekuasaan berusaha lagi membuat masyarakat antipati kepada Jokowi dan menghasut masyarakat agar segera menurunkan Jokowi keesokan hari pada tanggal 12 April, namun gagal.
Malahan, semakin membuat masyarakat antipati terhadap pergerakan mahasiswa yang jelas-jelas di luar akal sehat dan intelektual cerdas.
Sudah sering demonstrasi yang dilakukan mahasiswa itu disusupi dan ditunggangi. Tapi mahasiswa punya agenda sendiri yang kita tahu itu Sang Bohir punya agenda dan BHR sudah cair, tinggal eksekusi bikin demonstrasi dan kerusuhan.
Walaupun sekarang mahasewa sudah memberikan peryataan tidak ada sangkut pautnya dengan kekerasan yang terjadi saat demonstrasi, atau dengan kata lain mahasewa tidak bertanggung jawab seperti bocil atau bocah cilik, boteng atau bocah tengik yang nakal dan pura-pura tidak tahu apa-apa setelah "lempar batu sembunyi tangan", maka dari itu masyarakat semakin tidak percaya perjuangan mahasewa berdemo.
Jangan heran di mata masyarakat, mahasiswa dicemooh, karena memang image mahasiswa zaman sekarang sudah bukan mahasiswa, tapi "mahasewa lagi maha-murah-siswa."
Perbedaan mendasar perjuangan demonstrasi mahasiswa 98 dibanding demo mahasewa kelaparan adalah: spirit-nya tidak sama. Idealismenya tidak sama. Standarnya tidak sama. Ngotot-nya juga tidak sama.
Yang satu berani karena benar, siap menghadapi resiko dipukuli dan ditembak pasukan "nama bunga." Tanpa bayaran.
Sedangkan yang satu lagi itu para pecinta duit BHR, pakai standar ganda, salah-salah tapi gila bener, beraninya mengambil resiko keroyokan memukuli polisi atau melempari bensin lalu polisi terbakar terpicu oleh petasan yang dilempar, mahasewa gadungan juga keroyokan saat memukuli Ade Armando.
Beraninya cuma keroyokan, mungkin mereka yang mengeroyok berpikir bahwa mereka bisa "hit-and-run", pukul lalu sembunyi di kerumunan banyak orang.
Meskipun akhirnya aksi mereka tertangkap kamera, mereka masih santai-santai saja, mumpung hukumannya ringan lagi maha murah (karena bisa saja bebas memakai materai 10.000).
Lagipula pengadilan sudah berhasil disusupi oleh jaksa-jaksa dan hakim-hakim berjiwa kadrun, mereka akan "berbaik hati" meringankan hukuman para penjahat itu dengan berbagai alasan "ngadrun" yaitu seiman, pakai baju gamis, sopan, sempat berdoa dulu dan baca ayat-ayat di pengadilan, dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan rasa keadilan yang sejati yang tidak memandang perbedaan bulu domba atau bulu kambing.
Melalui tulisan ini juga, mari kita galang rasa solidaritas kepada Ade Armando, korban pengeroyokan gerombolan makhluk jahat atau gerombolan penjahat ini kita sebut saja: kaum Jahilliah yang tidak kalah barbar dengan bangsa Barbarian.
Sadis banget. Hitunglah, jika satu orang mendaratkan 10 pukulan, jadi kalau 10 orang yang memukul dikali 10 pukulan, hasilnya adalah 100 pukulan, jadi jangan heran jika seseorang yang dikeroyok bisa saja meninggal saat itu juga karena pendarahan hebat di permukaan dan di bagian dalam kepala dan/atau tubuhnya.
Semoga para pelaku pengeroyokan mendapatkan hukuman yang berat, kalau jaksa penuntut bilang 10 tahun penjara, hakimnya dengan senang hati menambahkan 10 tahun lagi, buat jaga-jaga dan mencegah agar orang-orang jahat ini lupa, saking lamanya mereka dipenjarakan dan otomatis mereka mengalami ketuaan, sehingga tidak terpikirkan untuk mengeroyok jaksa dan hakim setelah keluar dari penjara.
Koordinator lapangan demonstrasinya lebih berat lagi hukumannya yaitu seumur hidup. Supaya libur selamanya, tidak usah kerja jadi koordinator lapangan. Sedangkan Sang Bohir harus mencari tenaga kerja baru di bidang manajemen pengumpulan orang-orang yang kurang waras.
Memang acara demonstrasi 11 April ini sangat jelas terlihat bahwa tidak ada ridho Allah. Lagi Ramadhan ini, kok bikin demo crazy mentang-mentang crazy rich? Sorry, bro/sis, di judul di atas dan di paragraf ini, ditulis kata-kata buat membantu sesuai kapasitas otak kadrun, biar mereka cepat mengerti, caranya dengan menggunakan istilah agama: "tidak ada ridho Allah." Mereka semua gagal, dan rugilah bohir, dengar-dengar kabar burung yang asyik terbang, para bohir lagi marah-marah, tuh, sama panitia penyelenggara karena tidak becus, hahaha!
Kalau kita yang pakai logika: mereka semua terlalu bodoh, makanya jadi "GATOT", gagal total. Itu saja.
Langsung ngerti, dah. Kura-kura saja begitu. Manusia-manusia kadrun itu bisa pintar, atau nggak?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/demo-11-april-ternyata-ditakdirkan-untuk-gagal-04Of0e7Yzf
Surat Sakti Ormas Minta Dana Lebaran Bertebaran, Pungli Marak Polisi Dimana?
Viral di media sosial, Twitter dimana pedagang curhat sambil nangis dan menjerit histeris kepada Presiden Jokowi yang sedang blusukan di Pasar Cisarua, Bogor. Dimana dalam video beredar itu, kala Presiden Jokowi berjalan lewat pasar, dua orang berbaju merah langsung teriak histeris menyampaikan curhat terkait praktik pungli yang marak terjadi di Pasar Bogor.
Laporan mereka sungguh tak mengenakkan hati, bagaimana tidak? Dua orang berbaju merah itu melaporkan kepada Presiden Jokowi jikalau mereka menolak pungli yang dilakukan preman, maka mereka dan anggota keluarganya ditangkap polisi. Dari kronologis yang penulis dapatkan dari berbagai sumber mengatakan bahwa Paman dari dua orang yang curhat kepada Presiden tersebut ditangkap polisi karena menolak memberikan pungli kepada preman di Pasar Bogor.
Jadi ceritanya polisi menangkap penjual yang menolak memberikan jatah preman. Dan hal ini bukanlah cerita baru, sudah usang dan masih marak terjadi dimana-mana di Indonesia. Aneh memang melihat polisi sekarang, bukan membantu memberantas kejahatan, malahan sering membuah kesalahan dalam penanganan kasus atau masalah. Memang masih rancu dan belum jelas duduk persoalannya, karena menurut pelapor kepada Presiden, paman mereka sudah dua bulan ditangkap polisi. Lagi-lagi polisi bekerja bukan untuk rakyat jelata.
Nah kembali ke kasus pungli, ini bukan barang baru dan sepertinya memang sudah mengakar di negeri kita ini, tak akan ada makan kalau nga pungli. Pungli ini juga udah beragam jenisnya dan semakin pintar memanfaatkan bahasa pungli dengan lebih halus dan keren dan setiap menjelang hari-hari besar keagamaan, pungli alias pungutan liar semakin marak, seperti menjelang lebaran tahun ini.
Seperti penulis kulik dari detik.com, ada surat dari dari organisasi masyarakat Pemuda Pancasila tingkat ranting berkeliaran. Isinya tentang permohonan dana menjelang Lebaran 2022. Surat Pimpinan Ranting Cengkareng Timur Pemuda Pancasila itu ditandatangani ketua Samuji dan Sekretaris Alex tertanggal 18 April 2022.
PP Cengkareng Timur berharap partisipasi dalam berbagi rezeki dan kebahagiaan kepada mereka untuk menikmati dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Wakil Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Lasman Napitupulu, mengaku belum mengetahui adanya surat tersebut. Dia menegaskan tidak ada kegiatan Pemuda Pancasila yang meminta sumbangan di bulan Ramadan.
Namun, surat berkop Pemuda Pancasila Pimpinan Ranting Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, beredar di media sosial. Surat tersebut berisi perihal permohonan dana menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah dan akan tentunya mencoreng nama besar Pemuda Pancasila, namun begitu juga tetap ada pengakuan dari Ketua Pemuda Pancasila Cengkareng yang mengakui bahwa itu adalah ulah anggotanya.
Seperti penulis kulik dari Kompas.com, usai viralnya foto surat berkop Pemuda Pancasila Pimpinan Ranting Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, di media sosial dimana surat tersebut berisi permohonan permintaan dana tunjangan hari raya kepada warga menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah yang ditandatangani oleh Samuji selaku ketua ranting, serta Alex selaku sekretaris, pihak kepolisian langsung memanggil pimpinan ormas dan mengakui bahwa surat tersebut dibuat dan diedarkan oleh salah satu ormas.
Bukan kali ini saja ormas kayak Pemuda Pancasila ini melakukan hal yang sama. Rata-rata hampir tiap tahun, seperti di Sumatera Utara juga terjadi hal yang sama, dimana anggotanya membuat surat dengan nada ajakan untuk saling berbagi dengan warga, dan hasilnya? Sepertinya pimpinan tidak melarang surat seperti itu dengan alasan tidak ada unsur paksaan. Kali ini isi suratnya juga menggelitik, bagaimana tidak menggelitik? Isi surat tersebut berisi Pemuda Pancasila Pimpinan Cengkareng Timur meminta kepada masyarakat untuk berpartisiapsi pada kesejahteraan kader Pemuda Pancasila.
“Hari Raya Idul Fitri akan tiba, kami mohon kepada Bapak/Ibu berpartisipasi untuk kesejahteraan kader-kader Pemuda Pancasila pimpinan ranting Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai bentuk memperkuat wilayah dari ancaman yang ingin mengganggu ideologi pancasila," demikian tulis surat tersebut.
Bagaimana bisa mereka ini meminta-minta dengan dalih kesejahteraan sebagai bentuk memperkuat wilayah dari ancaman yang mengganggu ideologi bangsa, padahal masih bersewileran oknum-oknum atau gerombolan-gerombolan FPI atau HTI di wilayah DKI yang masih banyak yang ingin mengganggu ideologi Pancasila. Mana bentuk wujud kerja keras mereka dalam rangka memperkokoh Pancasila?
Ada demo mahasiswa yang dibayar dan ditunggangi oleh kepentingan politik, Pemuda Pancasila ngumpet dimana? Tidak ada usaha-usaha untuk menghalangi demo yang akhirnya ingin menurunkan Presiden Jokowi dan mengganti dasar negara.
Sementara pungli masih banyak berkeliaran dimana-mana dan polisi masih sulit menangani kasus pungli ini...begitulah kira-kira...
Sumber Utama : https://seword.com/umum/surat-sakti-ormas-minta-dana-lebaran-bertebaran-6Zq9Gb8QWT
Tidak Ada yang Sanggup, Akhirnya Jokowi Turun Gunung
Bangsa ini merupakan bangsa yang besar. Luas wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduh ratusan juta orang. Bisa jadi potensi untuk kemajuan bangsa jika berhasil dimanfaatkan maksimal, tapi juga bisa menjadi tantangan yang harus ditaklukan.
Mengurus sedikit orang tentu lebih mudah jika harus mengurus banyak orang apalagi ratusan juta. Dengan latar belakang berbeda-beda, pemikiran berbeda, kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula.
Untuk itu kita memerlukan pemimpin yang mampu membawa rakyatnya, membawa negerinya menjadi negara yang lebih maju. Tapi kita sebagai masyarakat jangan hanya mengandalkan pemimpin saja, tapi kita harus membantunya karena kemajuan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama.
Minyak goreng merupakan bagian dari sembilan bahan pokok. Karena mayoritas masyarakat Indonesia saya kira menggunakan minyak goreng. Baik untuk memasak masakan sendiri ataupun memasak makanan untuk di jual kembali.
Jadi minyak goreng sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ketika terjadi masalah berkaitan dengan minyak goreng masyarakat Indonesia akan heboh. Seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir.
Masalah mahalnya harga minyak goreng belum juga beres hingga sekarang. Mahalnya harga minyak nabati ini jadi ironi di Indonesia, karena bangsa ini merupakan negara dengan produsen sawit terbesar di dunia.
Kabar mengejutkan dan menjengkelkan, terbaru pejabat tinggi Kementerian Perdagangan serta 3 orang petinggi produsen minyak goreng besar diciduk Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO.
Terkait polemik minyak goreng ini, sebenarnya pemerintah mulai awal tahun 2022, sudah menggulirkan berbagai program. Namun masalah minyak goreng yang menyangkut hajat hidup jutaan rakyat ini tak kunjung terselesaikan.
Ketika program minyak murah pemerintah dilaksanakan, justru menimbulkan masalah baru, yakni kelangkaan. Di berbagai daerah masyarakat justru mengeluh kesusahan mendapatkan komoditas tersebut. Ketika harga murah eh barangnya malah menghilang.
Di pasar modern, rak-rak yang biasanya jadi etalase produk minyak goreng, lebih sering terlihat kosong saat pemerintah memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET). Rak atau etalase tersebut hanya ada tulisan “minyak goreng”, tetapi barangnya tidak ada, alias kosong melompong.
Begitu juga di pasar tradisional maupun warung-warung juga mengaku tak menjual minyak goreng murah sesuai program pemerintah. Kalaupun ada stok minyak goreng, itu pun masih dibanderol dengan harga mahal.
Pemerintah berusaha keras untuk menanggulang masalah minyak goreng ini. Kemudian HET minyak goreng dicabut, ajaibnya, stok minyak goreng kembali melimpah. Namun dengan harga yang sudah melambung tinggi kembali. Berarti stok minyak goreng selama ini memang ada, lalu dimana dan kemana?
Demi meringankan beban rakyat kecil, pemerintah akhirnya menggulirkan bantuan tunai minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga menjalankan subsidi untuk minyak goreng curah.
Kebijakan ini tentu saja disambut baik oleh masyarakat. Jika orang yang berprasangka baik akan mengucapkan terima kasih dan sadar jika pemerintah telah melakukan segalanya. Terlepas hasilnya yang belum maksimal.
Setelah lama polemik minyak goreng terjadi, seolah tidak ada orang lain yang mampu menanggulanginya, akhirnya pucuk pimpinan kembali bertindak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun gunung untuk menjinakkan harga minyak goreng yang mahal.
Kebijakan baru akhirnya dikeluarkan yaitu melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis (28/4/2022) mendatang. Hal itu ia putuskan dalam rapat bersama menterinya. Menurut dia, keputusan diambil dengan tujuan agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya turun.
Kebijakan ini untuk menghambat perusaahaan besar dan oknum Kemendag bermain mata demi memperoleh cuan yang berlimpah. Padahal masyarakat dalam negeri sedang kesusahan karena pandemi yang belum berhenti serta polemik minyak goreng yang tidak kunjung usai.
Dengan kebijakan ini semoga saja, poemik minyak goreng bisa teratasi. Stok minyak goreng melimpah dan harganya lebih bersahabat. Apalagi sekarang ini mayoritas penduduk Indonesia sedang menjalani ibadah puasa dan sekitar 1 minggu lagi Insya Allah hari raya Idul Fitri.
Keberadaan minyak goreng sangat dibutuhkan untuk ketenangan beribadah dan perayaan hari raya. Karena kedua momen tersebut tak lepas dari makanan yang sebagiannya diolah menggunakan minyak goreng.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/tidak-ada-yang-sanggup-akhirnya-jokowi-turun-wxMDrnKA4N
AHY Keturunan Majapahit? Mana Bukti Silsilahnya?
Begitu ngebetnya pengen jadi penguasa di negeri ini hingga banyak bertebaran ilmu cocoklogi yang dibuat oleh pendukungnya agar bagaimanapun bisa mendengung-dengungkan dengan mengagung-agungkan calon yang dia puja dan puji agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Bagaimana pencintraan dibuat sedemikian rupa dengan memoles calon yang dia dukung agar terlihat agung dan keluar aura serta spiritnya sehingga mata para pemujanya terlihat juling sehingga ketika melihat calon yang dipoles sedemikian rupa itu, mereka histeris dan pengen meluk apalagi sampai disembah dan dipuja-puji setinggi langit.
Rakyat Indonesia, khususnya kebanyakan kaum muda disebut dengan kaum milenial menjadi sasaran tembak calon pemimpin-pemimpin muda untuk menarik suara dan simpati. Mereka memanfaatkan kepolosan generasi Z ini dengan ilmu cocoklogi yang lahir dan tumbuh serta berkembang subur dalam pemikiran masyarakat Indonesia.
Lantas apa itu ilmu cocoklogi? Ilmu cocoklogi adalah ilmu yang mencoba mengaitkan suatu kejadian, waktu, tempat, atau apapun dengan sabda alam. Maksudnya adalah mengkaitkan segala sesuatu yang terjadi saat ini dengan tanda-tanda kejadian di masa depan. Ilmu ini di sebagian orang bisa disebut dengan ilmu nujum atau jangka.
Namun sepertinya arti ilmu cocoklogi itu sudah lebih diplesetkan dari arti sebenarnya. Ilmu cocoklogi sekarang ini lebih terlihat di bidang politik dimana lebih mencocok-cocokkan sosok atau seseorang yang ngebet berkuasa dengan para orang-orang hebat di masa lalu.Masih ingat tentunya dengan kisah si Wan Yaman alias Wan Anies yang dicocoklogi dengan keturunan Jawa, bahkan Anies ini malah dikatakan titisan Pangeran Diponegoro oleh majalah Misteri. Ihh menyeramkan bukan? Anies yang memiliki darah kental dari Yaman ternyata di Indonesia malah sudah jadi keturunan Pangeran Diponegoro. Dan ternyata setelah dikonfirmasi, yang bersangkutan sendiri (wan abud) tak bisa menceritakan atau membenarkan isi majalah itu, malah wan abud sibuk bercerita bahwa dia diutus Presiden Jokowi ketika masih jadi Mendikbud menerima keris pusaka Pangeran Diponegoro dari pemerintah Belanda. Sungguh ilmu cocoklogi yang mentah bukan?
Lantas ketika dia juga mengaku keturunan Jawa, tak banyak yang simpati namun sangat banyak yang ketawa dengan pernyataan Anies ini, terutama yang tau akan silsilah maupun sejarah keturunan keluarga Anies, karena faktanya dia adalah warga keturunan Yaman yang lahir dan dibesarkan di Yogyakarta. Akh terserahlah dengan ilmu cocoklogi bukan?
Nah, ketika orang-orang keturunan Arab banyak yang hijrah dan mengaku orang Indonesia asli dari berbagai suku asli?
AHY malah sangat bangga dan senangnya bukan main ketika seorang kyai bernama M. Asyhari sedang memuji Ketua Umum Partai Demokrat itu beredar luas di media sosial. Sanjungan itu diberikan ketika pemuka agama ini menyambut AHY yang sedang berkunjung ke pondok pesantrennya. Tak tanggung-tanggung, sebutan yang disematkan Kyai Asyhari adalah bahwa AHY adalah seorang keturunan Majapahit.
"Kita kedatangan tamu tokoh nasional. Siapa beliau ini (AHY), beliau ini merupakan keturunan majapahit. Trah dari Raden Wijaya," buka kyai Asyhari.
"Raden Wijaya menurunkan Ki Ageng Buwono Keling, lalu Ki Ageng Buwono Keling menurunkan Ki Ageng Sambi Gumelar terus beberapa generasi lainnya karena nama-namanya sulit dihafalkan," sambungnya.
Tidak hanya memiliki darah Majapahit, Kyai Asyhari juga menyebut AHY adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu dia mendukung AHY untuk menjadi pemimpin di Indonesia kelak.
"Bapaknya Kyai Hasan Basari itu nikah dengan Saripah keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini (AHY) masih memiliki darah keturunan Rasulullah. Secara bibit AHY ini sah sebagai pemimpin masa depan," tandas kyai tersebut.
Wow, ngeri bukan? Sudah keturunan Majapahit, keturunan Nabi Muhammad SAW lagi? Sungguh pencitraan recehan sebenarnya, namun apa yang terjadi? Banyak yang nelan mentah-mentah dengan apa yang dikatakan oleh kyai tersebut, terbukti para gadis-gadis histeris ketika menyalami AHY, seakan-akan memang terpancar aroma apa gitu atau aura apa gitu membuat para gadis histeris.
Namun yang jelasnya, jika seorang kyai berceramah atau berkotbah, apalagi memuji seorang AHY pasti sudah memiliki silsilah atau gambaran kepastian apakah isi ceramahnya itu benar-benar valid atau hoaks? Benar-benar bisa dibuktikan atau hanya guyon belaka yang menyenangkan hati seorang AHY?
Entahlah, yang pasti dalam Budaya Batak, ada namanya silsilah atau keturunan yang pasti dan jelas serta bisa dipertanggungjawabkan darimana seseorang itu berasal. Ada garis keturunan yang namanya Tarombo alias garis keturunan secara patrilineal yang dimiliki oleh seluruh keluarga.
Contohnya penulis. Penulis harus tau dan mencari tau garis keturunannya, mulai dari atas atau mulai dari adanya Si Raja Batak yang ditarik terus ke bawah, keturunan keberapa, siapa saudaranya, siapa saja saudara dari saudaranya, jelas hingga ke anaknya lagi.
Artinya, seorang ayah wajib membuat lagi garis keturunannya yang akan dilanjutkan oleh anak laki-lakinya kelak dan Tarombo alias garis keturunan itu harus diwariskan turun temurun, sehingga tau dan lengkap, walau merantau jauh ke Yaman atau kemanapun dia harus tau garis keturunannya.
Jadi apakah benar AHY keturunan Majapahit dan Nabi? Mungkin dalam konteksnya kyai hanya untuk menaikkan popularitas seorang AHY dan menyenangkan hati AHY yang mungkin sudah memberikan bantuan kepada kyai, yah boleh jadi bukan?
Apakah itu benar atau tidak? Dibutuhkan nalar kita untuk mencerna pujian itu bukan? Kalau memang keturunan Majapahit? Mungkin saat yang tepat untuk membangun candi yang tertidur selama bertahun-tahun, candi Hambalang...tak musti harus jadi presiden bukan?
Sumber Utama : https://seword.com/umum/ahy-keturunan-majapahit-mana-bukti-silsilahnya-NSVmVDQVRj
Anies Baswedan Disuruh Kerja oleh Warganya, Wagub Malah Pamer Penghargaan
Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyambangi Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyerahkan surat peringatan pertama (SP 1) yang berisikan sembilan permasalahan krusial di Ibu Kota yang mesti diselesaikan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.
"Pada hari ini perwakilan puluhan komunitas warga Jakarta yang terlanggar haknya serta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam KOPAJA menyerahkan surat peringatan 1 (SP1) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," kata perwakilan LBH Jakarta Jenny Silvia dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/4) dikutip dari detik.com.
Permasalahan krusial tersebut merupakan janji politik Anies saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Salah satunya, reklamasi yang masih terus berlanjut.
Tuntutan lainnya mengenai persoalan banjir yang tak kunjung usai. Koalisi warga mengatakan DKI tak memiliki sistem penanggulangan bencana banjir yang berorientasi pada pemulihan hak korban.
Berikut 9 permasalahan krusial yang ditagih koalisi warga kepada Anies:
- Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN)
- Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air
- Penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir
- Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum
- Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta
- Reklamasi yang masih terus berlanjut
- Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial
- Penggusuran paksa masih menghantui Warga Jakarta
- Belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya
Bisa jadi, Kopaja ini adalah bagian dari 58 persen pemilih Anies pada Pilkada 2017 yang sudah mulai tobat dan sadar. Menyadari bahwa memilih pemimpin apalagi sebuah ibokota negara, nggak cukup hanya bermodalkan seiman saja. Nggak cukul hanya bermodal janji-janji manis dan permainan kata-kata. Perlu kerja nyata, action dan gercep.
Atau mereka adalah bagian dari 42 persen warga yang tidak memilih Anies, hanya berharap dapat pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah ibukota? Belum bisa dipastikan juga.
Terkhusus masalah banjir yang sampai saat ini masih menghantui warga DKI. Program Pemprov hanya memberikan solusi sementara, tanpa menyelesaikan akar penyebab banjirnya. Lihat saja bagaimana proyek sumur resapan yang justru menyerap banyak anggaran, tapi nggak bisa menampung luapan air yang volumenya begitu besar.
Justru pembangunan sumur resapan membuat wajah jalan di Jakarta jadi rusak. Bopeng sana-sini karena pengerjaannya yang asal-asalan. Belum lagi penurapan sungai yang sampai saat ini masih sebatas rencana penanganan banjir, dengan alasan pengerjaan tidak bisa mendadak. Sementara masa jabatan tinggal beberapa bulan saja.
Lalu bagaimana dengan akses air bersih? MCK untuk warga Jakarta? Masih kita ingat kejadian beberapa bulan lalu, ketika seorang wanita paruh baya meninggal gara-gara terpeleset masuk ke sungai saat buang air. Hal ini tak akan terjadi kalau pengadaan air bersih merata bagi warga DKI.
Saya juga masih ingat betul, janji kampanye Anies-Sandi 2017 lalu yang mengatakan bahwa akan menghentikan reklamasi. Tapi nyatanya masih berlanjut sampai sekarang.
Disaat warganya menuntut kinerja Anies, giliran Wagubnya yang tampil sebagai pembela, sebagai tameng. Kayak yang udah-udah. A. Riza Patria justru membantah tuntutan warga dengan argumen bahwa kinerja Pemprov sudah baik. Sebagai contoh, kata Riza, salah satu tuntutan warga mengenai penanganan banjir di Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Terkait hal ini, Riza mengklaim progres penanganan banjir di Ibu Kota semakin baik.
"Banjir progresnya semakin baik, transportasi progresnya semakin baik, bahkan kita dapat award, polusi udara, semua semakin baik, semakin kondusif, IPM kita tertinggi, PAD, APBD-nya, semua. Berbagai prestasi kita peroleh," jelasnya, seperti dikutip dari detik.com.
Kalau memang sudah baik, warga nggak akan protes, Bambang! Lagipula itu sebatas data, coba lihat kenyataannya. Kalau masalah penghargaan atau award sih, itu bisa diatur. Ya nggak? Hahaha.
Kemudian, Kopaja juga mengungkit kepemimpinan Ahok dulu. Warga mengatakan setiap hari, Balaikota dibuka untuk menerima keluhan dari warga agar dicarikan solusinya untuk diselesaikan. Sementara saat mereka menuntut kinerja Anies, jangankan ditemui justru mereka diusir oleh Polisi dan Satpol PP.
Lalu kemana sang Gubernur? Jangan ditanya deh, Anies lagi sibuk. Sibuk mempersiapkan JIS buat malam takbiran dan sholat Ied.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/anies-baswedan-disuruh-kerja-oleh-warganya-wagub-ooqkPMiEAH
Peran Jokowi Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres 2024
Tanggal 12 April 2022 menjadi hari bersejarah bagi bangsa ini dalam kelanjutannya untuk melaksanakan pesta demokrasi, ya Presiden Jokowi telah melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan tahun 2022-2027.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemudian meluncurkan hari pemungutan suara Pemilu serentak tahun 2024 jatuh pada hari Rabu, 14 Februari 2024 dan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) jatuh pada Rabu, 27 November 2024. Pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2022 dimulai pendaftaran partai politik. Pada tanggal 1 Januari sampai dengan 9 Februari 2023 penetapan daerah pemilihan dan dilanjutkan dengan pendaftaran anggota DPD, DPR, dan DPRD pada tanggal 1 sampai denagn 14 Mei 2023.
Pada tanggal 1 sampai dengan 21 Juni 2023 penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Pada tanggal 7 sampai dengan 13 September 2023 pendaftaran bakal pasangan capres dan cawapres, dilanjutkan penetapan pasangan capres dan cawapres. Daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan pada 11 Oktober 2023.
Sementara masa kampanye digelar pada 14 Oktober 2023 sampai 10 Februari 2024. Dalam periode ini, kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga. Pada 21 Januari sampai 10 Februari 2024, kampanye berupa rapat umum dan iklan media massa. Pemungutan dan penghitungan suara capres dan cawapres, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota, dan DPD RI dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
KPU sendiri telah mengusulkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 86,26 triliun, akan bersumber dari APBN tahun 2021 hingga 2025 dengan nilai yang bervariasi. Ini seharusnya menjadi kabar berita yang membuat rakyat Indonesia senang, apalagi sangat cocok disebarkan agar para penyembur 3 periode dengan alasan kepentingan pribadi dan golongan tak bisa berkutik lagi dan mahasewa sadar kalau mereka diperalat oleh para perusuh negeri ini.
Bicara tentang peluang capres di 2024, sudah banyak yang membuat ancang-ancang, bahkan terkini info dari A1 yang dirilis oleh the big boss Seword, mengatakan bahwa Nasdem telah memilih antara Anies dan Ridwan Kamil, sementara nama terakhir pilihan mayoritas masyarakat yang bermukim di Seword, Ganjar Pranowo kemungkinan tak masuk list Nasdem walau punya peluang besar, karena adalah kader partai berlambang moncong kerbau itu.
Bicara tentang siapa the next Presiden di 2024 memang terlalu tabu jika langsung menghunjuk nama, namun pengalaman dari hasil sebuah survei semi clandestine asal AS yang kontinyu mensurvei persaingan Capres Megawati dengan Capres SBY tahun 2004, tiga bulan sebelum piplres mampu melaporkan ke Gedung Putih dengan kesimpulan "The Next President is General Susilo Bambang Yudhoyono".
Kita tak mengetahui siapa handler-nya, tetapi jelas itu kesimpulan matang organisasi clandestine AS yang sudah bisa membaca siapa presiden terpilih dan wakil presiden JK tahun 2004-2009, dan benar.
Nah, jelang 2024 kita melihat banyak hasil survey bertaburan yang mengerucutkan tiga nama besar, seperti hasil survei SPIN (28 Maret-7 April 2022), tiga besar: 1. Prabowo Subianto 26,5% 2. Ganjar Pranowo 17,2% 3. Anies Baswedan 13,2%.
Survei PWS (1-11April 2022), tiga besar: 1. Prabowo Subianto 26,5% 2. Ganjar Pranowo 17,8% 3. Anies Baswedan 16,7%.
Survei SMRC (rilis survei, dikutip Jumat (8/4/2022) tiga besar: 1. Ganjar Pranowo 18,1 % 2. Prabowo Subianto 17,6 % 3. Anies Baswedan 14,4 %.
Melihat data pemilu 2019, tiga posisi di atas diduduki partai nasionalis, dua diantaranya punya patron. Budaya paternalistik dari masyarakat akan tetap meneguhkan PDIP dan Gerindra, kecuali kedua patron tidak menjadi ketua umum lagi atau tidak eksis di partai.
Golkar dengan pemilih setianya masih bisa berada di papan atas. Partai Nasdem yang berada diposisi ke lima dengan patron Surya Paloh yang memiliki media group, bila strategi conditioning-nya tepat berpeluang naik ke peringkat papan atas.
Elektabilitas erat terkait dengan popularitas. Ketiganya adalah adalah Prabowo Subianto (Menhan), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) dan Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta). Sedikit banyak jabatan selalu berpengaruh terhadap elektabilitas. Prabowo sebagai Menhan paling nyaman dan aman bila tidak di reshuffle elektabilitasnya stabil.
Posisi Anies yang akan selesai menjadi Gubernur DKI pada Oktober 2022 dan Ganjar pada 2023 sedikit banyak bisa berpengaruh terhadap elektabilitasnya, tetapi keduanya sudah cukup kuat dikenal dan punya pendukung setia.
Nah, jika benar Nasdem mengumumkan Anies jadi capres atau cawapresnya, berarti tinggal Prabowo dan Ganjar yang belum mendapatkan kepastian akan maju atau tidak? Disinilah peran besar Presiden Jokowi yang tidak bisa maju lagi pada pilpres 2024 akan berperan besar besar sebagai king maker.
Kita lihat hasil pilpres 2019, Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara. Pada pilres 2014 pasangan Jokowi-JK, 70.997.833 (53,15%). Unggul dari pasangan Prabowo - Hatta 62.576.444 suara (46,85%).
Nah, bila melihat data, pendukung Presiden Jokowi pada pilpres 2014 yang hampir 80 juta dan menjadi 85 juta lebih pada pilres 2019, artinya hingga kini puluhan juta pendukungnya masih melekat kepada sosok presiden ketujuh yang bersahaja dan merakyat ini.
Pada pilpres 2024 tergantung akan diarahkan kemana, ini salah satu kunci sukses dan besarnya peran Pak Jokowi sebagai 'King Maker'. Dalam posisinya ini, tergantung siapa capres yang bersedia meneruskan program-programnya yang belum selesai saat dia turun, terutama IKN (Ibukota Nusantara) serta program perbaikan ekonomi.
Capres dalam pilpres jelas tergantung kepada parpol pengusung dan pendukung, sendiri atau koalisi yang butuh 25% suara nasional untuk mengajukan capres. Karena itu upaya terbaik ketiga capres adalah menaikkan popularitas dan elektabilitasnya.
Komposisi parpol akan terbentuk dengan sendirinya bila elektabilitas Ganjar dan Anies masih memiliki nilai tawar. Posisi Prabowo sebagai Ketum Gerindra bisa dinilai paling kuat, hanya butuh koalisi parpol pendukung.
Menurut Charta Politica, Ganjar paling kuat dipasangkan dengan siapapun akan menang. Misalnya, Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil 34,8 persen.
Di peringkat kedua, Anies Baswedan dengan AHY dengan 26 persen, dan Prabowo dengan Puan Maharani 19,2 persen, tidak tahu tidak jawab masih 20 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika. Indonesia, Yunarto Wijaya secara daring, Senin (20/12).
Simulasi kedua Ganjar dengan Erick Thohir 33,9 persen, Anies-AHY 26,2 persen, dan Prabowo-Puan 20,3 persen, undecided voters di angka 19,6 persen," Simulasi ketiga, Ganjar - Sandiaga Uno 36,3 persen. Anies Baswedan -Airlangga Hartarto 24,8 persen, dan Prabowo-Puan 18,7 persen.
Lawan terbaik Ganjar adalah Anies jika memang jadi digaet oleh Nasdem, salah satu partai nasionalis, namun bisa jadi boomerang, karena Anies selama ini lekat dengan FPI ataupun ormas-ormas radikal yang mati-matian membela Anies di Pilgub DKI kemarin yang sukses memainkan isu SARA. Apakah Nasdem sudah siap ditinggalkan pendukungnya yang masih nasionalis apabila jadi menggaet Anies?
Sementara lawan terberat Ganjar adalah Prabowo tentunya, namun tergantung siapa pasangan Prabowo? Apalagi bila berpasangan dengan Anies? Nah, untuk menghadapi duo mantan ini, maka Anies harus menggaet Sandiaga Uno yang juga memiliki pendukung 08 dan elektabilitas tinggi.
Namun percayalah pada the king maker, Presiden Jokowi akan kemana dia mengarahkan dukungannya. Siapapun di antara Prabowo atau Ganjar yang didukungnya akan menang, namun sepertinya lebih ke Ganjar, sama-sama PDIP dan secara budaya, norma, etika sudah saling memahami.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/peran-jokowi-muluskan-jalan-ganjar-jadi-capres-rAAb0WPJYm
Pilpres 2024: Buah Simalakama Koalisi PDIP-Gerindra
Kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 kurang dari 2 tahun lagi. Tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, serentak dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan anggota DPD. Jadwal itu telah ditetapkan melalui rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022) yang lalu.
Karena akan memilih RI-1, pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, wajar saja jika Pilpres yang menjadi sorotan utama semua kalangan. Berbagai survei pun digelar untuk memotret peta dukungan kandidat capres.
Dari semua kandidat capres, Prabowo Subianto sering kali muncul sebagai pemuncak survei. Namun terkadang dia disalip oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai pemimpin survei. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terlihat stagnan di peringkat ketiga dalam survei-survei tersebut.
Hasil survei capres yang kerap menempatkan Prabowo sebagai pemuncak survei nampaknya menunjukkan keberhasilan manuver politiknya pasca Pilpres 2019 yang lalu. Saat itu secara mengejutkan mantan Danjen Kopassus itu bergabung ke dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan.
Langkah politiknya itu kontan menimbulkan pro-kontra, tidak hanya di kalangan pendukungnya sendiri, tapi juga di kalangan pendukung Jokowi. Di kalangan pendukungnya, ada yang menganggapnya sebagai seorang pengkhianat. Sementara di kalangan pendukung Jokowi juga muncul suara penolakan: mengapa memberi 'kue' pada ‘musuh’ padahal masih banyak pendukung Jokowi yang berpeluh keringat tapi belum 'kebagian' kue. Namun perlahan, tekad Jokowi yang hendak mengurangi ketajaman polarisasi yang terjadi antara pendukung kedua kubu - dengan cara menarik Prabowo ke dalam kabinet, belakangan juga Sandiaga Uno - mulai dapat dipahami.
Dalam kacamata saya, raihan angka Prabowo dalam survei tersebut merupakan gabungan dari suara pendukung loyalnya ditambah suara pendukung Jokowi yang beralih padanya. Angka perolehan Ganjar berasal dari pendukung loyal Jokowi sebagai sesama kader PDIP. Sedangkan perolehan angka Anies berasal dari kelompok-kelompok garis keras yang mendukungnya pada Pilgub DKI 2017, yang pada Pilpres 2019 mereka mendukung Prabowo.
Pada survei yang lain, Prabowo juga sering masuk sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik. Agaknya keunggulan mantan menantu Soeharto itu dalam berbagai survei tersebut berkorelasi juga dengan perilakunya sebagai seorang menteri. Sebagai seorang menteri yang nota bene adalah pembantu presiden, Prabowo selalu menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada Presiden Jokowi sebagai atasan. Ia sesekali juga mampu menunjukkan kedekatannya dengan Jokowi seperti yang terlihat dalam pembagian BLT minyak goreng baru-baru ini.
Dengan perilakunya tersebut, Prabowo seolah hendak menunjukkan pada publik – terutama pendukung Jokowi – bahwa sebagai seorang menteri, ia sangat profesional, ia bisa bekerja, tidak hanya omong atau orasi doang. Ia seakan juga mengatakan bahwa ia tidak punya dendam politik pada Jokowi meskipun telah dikalahkan dua kali dalam kontestasi Pilpres yang amat keras. Dengan kata lain, ia sedang berusaha mengukuhkan ‘kenegarawanan’ dirinya sendiri.
Nampaknya Prabowo menyadari, ia tidak akan bisa memenangi Pilpres 2024 bila komposisi pendukungnya masih seperti yang dulu. Dengan cara bergabung menjadi menteri Jokowi, Prabowo ingin menarik pendukung Jokowi untuk mendukungnya, yang telah terbukti dalam dua kali Pilpres bahwa jumlah pendukung Jokowi masih lebih besar dari jumlah pendukungnya, termasuk pendukungnya yang berhaluan keras. Namun tentunya tidak semudah itu. Mantan Pangkostrad itu rupanya juga sadar bahwa ia harus bekerja keras untuk bisa mengambil hati para pendukung Jokowi. Karena kesan Prabowo yang ‘bermain politik dua kaki’, dengan tetap membiarkan bawahannya seperti FZ menyerang Jokowi secara serampangan, akan menjadi hambatan yang besar.
Berdasarkan kendaraan politik dan posisinya, dari ketiga kandidat capres tiga besar survey tersebut, hanya Prabowo yang Ketua Umum partai (Gerindra). Ganjar Pranowo hanya merupakan seorang kader partai (PDIP). Sedangkan Anies bahkan tidak punya kendaraan politik. Dengan demikian, hanya Prabowo yang bisa memutuskan pencapresan dirinya. Ganjar harus menunggu titah Megawati. Dan Anies harus banyak 'bersolek' agar dilirik parpol.
Dari sisi aturan Presidential Threshold 20%, hanya PDIP yang bisa mencalonkan Capres/ Cawapres sendiri. Sedangkan partai lain harus berkoalisi untuk memenuhi aturan PT 20% itu. Dengan demikian, bila Prabowo ingin maju sebagai capres maka Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain.
Menilik hubungan PDIP-Gerindra yang dikabarkan mesra belakangan ini, mungkinkah keduanya akan berkoalisi? Koalisi berarti: saya dapat apa kamu dapat apa, tergantung pada kekuatan posisi tawar. Mungkinkah akan muncul pasangan Prabowo - Puan atau Prabowo - Ganjar? Mungkinkah PDIP akan 'mengalah' pada Gerindra dengan memberikan kursi capres pada Prabowo? Sulit saya membayangkannya.
Di lain pihak, sebagai pemenang Pileg 2019, saya kira PDIP akan berusaha menjaga marwahnya dengan mengusung capres sendiri. Bila Megawati bersikap rasional seperti pada Pilpres 2014, Ganjar yang elektabilitasnya paling tinggi yang akan maju sebagai capres. Sehingga akan muncul pasangan Ganjar - Prabowo. Namun bila Megawati bersikeras untuk mencapreskan putrinya sendiri, Puan Maharani, yang elektabilitasnya jauh di bawah Ganjar, maka akan muncul pasangan Puan - Prabowo. Mungkinkah Prabowo akan menerima posisi sebagai cawapres, padahal selama ini ia berambisi menjadi RI-1? Sulit saya membayangkannya.
Kelihatannya kemungkinan koalisi PDIP - Gerindra bak buah simalakama. Prabowo selama ini sudah terkenal dengan 'stigma' capresnya. Dengan stigma tersebut, ia ‘harus’ maju sebagai capres meskipun posisi partainya di bawah PDIP. Namun bila PDIP 'mengalah' dengan memberikan kursi capres pada Prabowo, hal itu bagaikan isyarat lonceng kekalahan partai banteng bermoncong putih itu pada Pemilu 2024 nanti. Saya perkirakan akan banyak swing voters yang akan hengkang dari punggung sang banteng karena karismanya yang dinilai memudar.
Namun politik bukanlah sekedar hitungan matematika. Begitu banyak variabel yang berkelindan di dalamnya. Yang pada awalnya terlihat mustahil terjadi, bisa jadi nanti akan terjadi, begitu pula sebaliknya. Yang pada mulanya disangka sebagai buah simalakama, mungkin saja nanti ternyata adalah buah apel yang manis. Begitu pula sebaliknya. Atau bisa saja dikira buah mangga yang manis, eh ternyata sudah digerogoti kelawa… Sulit saya membayangkannya.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/pilpres-2024-buah-simalakama-koalisi-pdip-9TitTNOZ5z
Tiga Puluh Dua, Sepuluh, Delapan
Manusia bila sudah cukup umur, mau tidak mau akan menjadi penyaksi. Orang yang menyaksikan. Terlepas pada akhirnya mengakui kesaksian, atau mungkin pura-pura tidak menyaksikan.
Tiga puluh tahun lebih rezim diktator memimpin negeri ini, dengan segala pro kontra yang mengiringinya. Tidak sedikit yang bersaksi bahwa beliau adalah Bapak Pembangunan. Entah, apakah karena sebelumnya anak negeri tidak punya perbandingan pembangunan seperti apa yang ideal bagi sebuah negara, atau, mereka hanya takut untuk mempercayai yang sebaliknya.
Nyatanya, sedemikian lama negara ini tertinggal dari negara-negara lain, baik dari segi pembangunan, maupun kesejahteraan masyarakatnya.
Kata sebagian orang, pada masa itu semua harga murah. Tapi, jauh lebih banyak rakyat yang tidak mampu membeli. Semua komoditi katanya melimpah ruah, tapi dimana-mana kita saksikan orang-orang lusuh dan serba kekurangan.
Coba bayangkan, kita disuguhi dengan jargon negeri swasembada pangan, negeri tanah surga, batu dan kayu jadi tanaman, tapi untuk membeli beras saja, banyak yang tidak mampu. Akhirnya terpaksa mengkonsumsi nasi aking, atau olahan kulit singkong dan jagung.
Sedih dan perih. Tapi, hanya sedikit, kalau tidak bisa dibilang tidak ada, “para penyaksi” yang mengakui bisa melihat kenyataan sesungguhnya. Seakan-akan, mata para penyaksi menjadi buta.
Cukup mereka diceritakan dongeng-dongeng jenaka, “penak jamanku, toh?” Mereka sudah mengira semua itu indah adanya.
Cuma pada ujung tahun ke-32 lah, ada segelintir orang yang akhirnya berani membuka mata. Walau akhirnya, kenyataan harus beradu dengan gas air mata.
Penyaksi jaman sekarang, banyak yang tidak melihat ini, apalagi yang katanya mahasiswa, bisa-bisanya mengakui dulu itu benar jaman yang enak.
Sepuluh tahun lainnya, rezim garong memegang tampuk kekuasaan di negeri ini. Telinga para penyaksi pun seperti tuli. Senyap-senyap saja semua kontroversi korupsi yang terjadi.
Para penyaksi mengakui hanya mendengar kemajuan dan kedamaian saja. Tapi pada akhirnya, yang tertinggal hanya proyek-proyek mangkrak, cikal-bakal pengasong khilafah, mafia-mafia yang makin bergentayangan dengan sombongnya.
Para penyaksi dihibur dengan kemudahan subsidi dan bantuan tunai. Ditambah dengan kata-kata manis dari mulut yang terbiasa menggugah lagu beralbum-album.
Sudah, para penyaksi seolah menjadi tuli, kecuali untuk mendengarkan lagu sang pujangga. Semua suara yang disampaikan oleh masyarakat akar rumput, dianggap sebagai angin lalu saja. Angin yang membuat mereka semakin terlena, dan tertidur nyenyak di atas bom waktu yang mengancam negeri.
Kemudian, delapan tahun sudah Jokowi memerintah, memperbaiki semua kesalahan di masa lalu.
Apakah para penyaksi ini sadar, bagaimana ngerinya kekayaan negeri ini dihisap hampir setengah abad lamanya, tanpa ada kontribusi yang berarti bagi negeri? Apakah mereka melihat, bahwa Jokowilah yang kemudian mengembalikan semua itu satu per satu ke negara? Sebutlah tambang-tambang negara, hutan-hutan negara, bahkan sampai laut-lautnya. Yang sebelumnya di kuasai asing dan mafia-mafia, satu per satu sudah kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Apakah para penyaksi ini mendengar, bagaimana negara seperti kehilangan kepemimpinan selama 10 tahun? Yang ada malah meninggalkan asset-aset yang hanya teronggok tidak bernilai lagi. Apakah mereka mendengar bahwa Jokowilah yang akhirnya menyatukan seluruh negeri dengan pembangunan infrastruktur yang sangat berarti untuk masa depan bangsa?
Apakah para penyaksi ini mau bersuara, bahwa, ancaman perpecahan yang akhirnya meluas di negeri ini, atas sikap permisif, atau bahkan “ijin pengasuhan” kelompok perusuh oleh era sebelumnya, akhirnya mengancam logika dan nurani kita? Apakah mereka bersuara, bahwa hanya Jokowi yang berani dengan tegas membabat habis bibit-bibit radikalisme sampai ke akar-akarnya?
Tapi sayangnya, kita tidak melihat itu secara signifikan.
Para penyaksi ini malah lebih senang “menghantam” Jokowi dari segala sisi. Mereka bergerombol, bekerja sama, dan bersindikat, untuk menghentikan apa yang telah diusahakan oleh Jokowi demi memajukan negeri dan memanusiakan rakyatnya.
Akhirnya kita yang menyaksikan para penyaksi ini, hanya bisa mengelus dada dan berguman, 32 tahun era kediktaroran terjadi di depan mata mereka, tapi mereka seolah-olah menjadi buta. Sepuluh tahun era koruptif dan manipulatif berseliweran di kehidupan mereka, tapi mereka seolah-olah tuli.
Baru 8 tahun Jokowi membangun negeri ini dengan benar, tapi mereka dengan galak menyalak dan menghalangi. Tidak ubahnya seperti anjing-anjing yang sedang menjaga kepentingan tuan-tuannya.
Entah tuan yang mana. Yang telah berkuasa selama 3 dekadekah? Atau, yang lainnya?
Sumber Utama : https://seword.com/umum/tiga-puluh-dua-sepuluh-delapan-7nzjX47Quj
A1: Anies Akan Diumumkan Sebagai Salah Satu Capres Pilihan Nasdem
Nasdem rencananya akan mengumumkan Capres hasil pilihan internal partai pada bulan Juni mendatang. Dalam rilis resminya, akan diumumkan 3 nama Capres yang nantinya akan dievaluasi seiring dengan reaksi publik.
Tidak susah untuk menebak 3 nama yang akan diumumkan Nasdem, kemungkinan besar Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Sementara satu lagi bisa jadi Ganjar Pranowo.
Hanya saja untuk nama Ganjar, mungkin Nasdem masih pikir-pikir. Mengingat Ganjar adalah kader PDI Perjuangan, sehingga tidak bisa seenaknya main caplok main umumkan. Selain itu, hubungan dua ketua umum sedang tidak baik-baik saja pasca Pilpres 2014.
Meskipun Nasdem berencana mengumumkan 3 nama, namun pada akhirnya hanya nama Anies lah yang akan benar-benar difokuskan sampai 2023 mendatang. Dua nama lain hanya sebagai antisipasi dan membuka peluang yang lain.
Siapa tahu Anies tiba-tiba dijemput KPK. Atau mana tahu Ridwan Kamil di skala nasional bisa jadi lebih moncer dari Anies.
Koalisi Nasdem ini jelas tidak mudah. Karena mereka terbentur dua pilihan sulit, antara idealisme atau menyerahkan kursi Cawapres.
Seperti yang kita tahu, Nasdem adalah partai nasionalis. Yang sejauh ini cukup berseberangan dengan PKS. Tapi masalahnya, dari sekian banyak partai tersisa, hanya PKS PPP dan Demokrat yang bisa diajak koalisi. Sisanya sudah membentuk poros sendiri.
Kalau Nasdem bisa mengajak PKS masuk ke dalam koalisi, bersama PPP, maka mereka bisa mengusung Anies dan mendiskusikan siapa pendampingnya secara bebas. Dan membiarkan AHY atau Demokrat sendiri tanpa koalisi. Karena sejauh ini nampaknya partai biru tersebut ingin mati-matian memajukan AHY. Kalau 2019 lalu saja mereka menganggap AHY Cawapres harga mati, apalagi sekarang 2024 setelah melalui banyak kampanye dan sosialisasi.
Sementara kalau mau mengajak Demokrat, internal Nasdem nampaknya tidak siap menerima AHY sebagai calon yang akan mereka usung.
Jadi, koalisi poros ketiga ini bisa dibilang masih lumayan dinamis, antara iya dan tidak. Dilematis. Berbeda dengan koalisi PDI Perjuangan dengan Gerindra yang nampaknya semakin solid. Atau poros kedua, Golkar PKB PAN yang sejauh ini kompak dalam satu narasi 3 periode.
Dalam kesimpulan saya, poros ketiga yang akan mengusung Anies ini jadi seperti sebuah pertaruhan. Kalau mereka bisa menunjukkan kekompakan dan kesiapan untuk mengusung Anies, maka 2024 kita mungkin akan kembali disajikan dengan kampanye SARA. Kembali saling melabeli buzzeRp dan kadrun.
Karena sosok Anies sejauh ini tidak bisa lepas dari kelompok pendukung FPI, HTI dan sejenisnya. Dan mereka, pasti akan memainkan kampanye SARA.
Hal atau situasi yang sebenarnya cukup dihindari oleh 3 partai besar nasionalis di Indonesia. Karena mereka sudah bisa merasakan betapa efek politik identitas dan SARA sangat merusak dan berdampak cukup lama di kalangan pendukung. Seperti halnya yang disadari Prabowo belakangan ini. Ketika dia sudah masuk menjadi Menteri pun, pendukungnya masih memfitnah Jokowi seperti biasanya.
Tentu kita tidak suka kalau kembali pertarungan narasi SARA dalam Pilpres. Meski di sisi lain, sebenarnya diam-diam juga diharapkan oleh relawan Ganjar. Karena tiket Capres 2024 untuk Ganjar akan jauh lebih terbuka bila Anies maju.
Karena kalau Anies tidak bisa maju, entah karena koalisi tak terbentuk, atau karena kasus lainnya, maka praktis kita hanya akan punya dua pasang calon yang mungkin akan sama-sama belum terbentuk pendukung loyalnya, atau narasi andalannya. Antara Sandiaga Puan melawan Airlangga Erick.
Lagi-lagi, ini juga dilematis.
Tapi apapun itu, masih ada waktu. Masih ada kesempatan buat calon lain untuk masuk ke dalam pertarungan. Misalnya Budi Gunadi.
Dan bagi saya, kalau harus memilih dua skenario terburuk, saya harap tidak perlu ada politik identitas atau kampanye SARA. Dan itu artinya kita tidak perlu memasukkan Anies ke dalam pilihan Capres 2024.
Karena pada akhirnya itu akan jadi pertaruhan masa depan negeri ini. Menang atau kalah, tetap saja akan menyisakan luka dan kegilaan jangka panjang pada para pendukungnya. Seperti demo-demo yang belakangan terjadi, kalau kita perhatikan kelompoknya ya itu lagi itu lagi. Kelompok demonstran Prabowo yang menolak hasil KPU 2019 lalu.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/a1-anies-akan-diumumkan-sebagai-salah-satu-capres-kjRkya724b
Re-post by MigoBerita / Sabtu/23042022/16:25Wita/Bjm
1 komentar:
BANDAR TOGEL ONLINE TERPERCAYA
SLOT TERPERCAYA
SITUS TOGEL ONLINE
SITUS TOGEL OLXTOTO
TOTO MACAU OLXTOTO TERBESAR
PASTI BAYAR BERAPA PUN