KAMI dibelakang Anies B dan KITA pendukung Jokowidodo yang FOOD ESTATE

Migo Berita - Banjarmasin - KAMI dibelakang Anies B dan KITA pendukung Jokowidodo yang FOOD ESTATE. Daripada DEMO terus menerus, mending duit untuk DEMO dan Biaya Pengamanan Untuk Demo dipergunakan untuk Bercocok Tanam, Agar Pangan Indonesia BERDAULAT, Gimana ?

Anies Sudah Nggak Fokus, Jakarta Makin Terbengkalai.

Beberapa waktu yang lalu, Gubenur DKI Anies Baswedan digugat oleh warganya, korban banjir akibat meluapnya Kali Mampang. Warga menggugat Gubernur karena dinilai lalai dan gak becus dalam menyelesaikan masalah banjir yang terus melanda Jakarta.

Akhirnya gugatan itu dimenangkan warga dan menghukum Anies untuk mengeruk Kali Mampang. Sejarah baru seorang Gubernur di Indonesia, disuruh ngeruk kali gara-gara gak becus kerja dan digugat warganya. Hahaha. Nasibmu Nies, Anies.

Akhirnya Anies menugaskan bawahannya untuk melakukan pengerukan dan berjanji untuk melakukan penurapan Kali Mampang, berdasarkan putusan PTUN 205/G/TF/2021/PTUN.JKT. Namun sampai detik ini penurapan belum dilakukan.

Akibatnya, penggugat yang menjadi korban banjir melalui kuasa hukumnya kembali menagih komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan penurapan Kali Mampang.

"Pasca-dicabutnya banding pada 22 Maret 2022, belum terlihat dilakukannya penurapan Kali Mampang. Hal ini berdasarkan peninjauan penggugat ke Kali Mampang pada 12 April 2022," kata kuasa hukum penggugat, Francine Widjojo, dalam keterangannya, Jumat (15/4) dikutip dari Detik.com.

Francine mengatakan, saat peninjauan penggugat ke Kali Mampang pada Selasa (12/4) lalu, terlihat dua alat berat dan hasil pengerukan yang menumpuk di Kali Mampang. Francine berharap penurapan Kali Mampang dapat dituntaskan sebelum masa kerja Anies sebagai Gubernur DKI berakhir.

"Kami masih menunggu komitmen Pak Anies menuntaskan penurapan Kali Mampang sesuai putusan PTUN. Semoga bisa tuntas diturap sebelum masa kerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada Oktober 2022," jelas Francine.

Apa sih penurapan itu?

Turap atau retaining wall atau dinding penahan tanah berfungsi untuk menahan gaya tekanan aktif tanah maupun air. Pada umumnya, retaining wall diaplikasikan pada tanah berpermukaan miring, agar tanah tersebut tidak mudah goyah dan tahan terhadap guncangan.

Jika turap diaplikasikan di kali mampang, setidaknya dapat mengurangi longsor bantaran sungai, sehingga tidak terjadi pendangkalan sungai yang mengakibatkan banjir. Namun sampai detik ini belum juga dilakukan oleh Pemrpov DKI Jakarta.

Komisi D DPRD DKI Fraksi PDIP, Yuke Yurike, menyebut penurapan seharusnya bisa segera dilakukan. "Secara anggaran tidak ada isu, seharusnya ini bisa segera dieksekusi," ujar Yuke, Jumat (15/4) dikutip dari Detik.com.

Namun, Yuke menilai saat ini fokus Gubernur DKI Anies Baswedan tidak lagi ke Jakarta. Hal ini menyebabkan masalah penurapan Kali Mampang tidak segera diselesaikan.

"Tapi saya melihat fokus gubernur sudah tidak di Jakarta lagi, sehingga masalah-masalah seperti ini tidak bisa segera ditindaklanjuti," kata Yuke.

Yuke menyebut pihaknya akan melakukan pengecekan ke Walikota dan Dinas terkait untuk mempertanyakan masalah penurapan. "Nanti saya akan cek ke walikota dan dinas terkait mengenai hal ini," tuturnya.

Dan seperti biasanya, untuk urusan yang seperti ini Ahmad Riza Patria selaku Wagub DKI selalu dijadikan tameng oleh Anies. Menurut Riza, pembangunan turap tidak bisa mendadak dan tiba-tiba dibangun dalam waktu singkat.

Pembangunan turap bukan hanya di kali mampang, butuh perencanaan dan masuk dalam program pengendalian banjir yang disusun Pemprov DKI Jakarta.

Hello...

Masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah hampir selesai, sudah 5 tahun boss. Masa iya selama 5 tahun ini pengendalian banjir cuma sebatas perencanaan? Realisasinya kapan? Sumur resapan? Kan terbukti gagal total. Malah jalanan Jakarta banyak yang bopeng gara-gara pengerjaannya yang asal-asalan.

Lalu kemana fokus Gubernur seiman Anies Baswedan? Kemana lagi kalau bukan fokus ke pencalonan Presiden dalam Pemilu 2024.

Anies sedang fokus ke program dan proyek yang dapat meningkatkan elektabilitasnya buat modal nyapres nanti. Program lain mah ke laut aja kali ya... Hahaha.

Mulai dari ngototnya penyelesaian Jakarta International E-Prix Circuit yang terus dikebut, meskipun sampai saat ini progresnya belum jelas. Ya, belum jelas. Karena penjualan tiket belum juga dilakukan dan sponsor masih sebatas mitos.

Kemudian memamerkan JIS dengan melobi penyelenggara International Youth Championship (IYC) untuk menggelar event itu disana. Sementara Persija, klub kebanggaan warga Jakarta yang merupakan tuan rumah JIS, tidak diikut sertakan.

Belum lagi sibuk bikin baliho ucapan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa" yang juga terdapat tulisan "Anies Baswedan for Presiden 2024", seperti yang terlihat di beberapa titik di Bekasi. Meskipun pemasangan dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setempat, sangat tidak mungkin tanpa sepengetahuan dan persetujuan Anies Baswedan.

Setuju?

Sumber Utama : https://seword.com/umum/anies-sudah-nggak-fokus-jakarta-makin-pmj941amOv

Nggak Cuma Warga Jakarta, Persija Juga Dikibulin Anies.

Turnamen International Youth Championship (IYC) telah digelar di Jakarta International Stadium (JIS) sejak Rabu (13/4). IYC sedianya sudah digelar pada awal Desember lalu. Namun akhirnya dibatalkan lantaran situasi COVID-19.

IYC merupakan ajang yang mempertemukan talenta muda sepak bola dunia dan Indonesia. Selain itu, ajang IYC juga sebagai momen soft launching Jakarta International Stadium yang merupakan stadion modern teranyar di Jakarta.

Sebanyak empat tim peserta akan saling menguji kekuatan di ajang IYC yang dihelat di JIS. Keempat tim peserta itu adalah Barcelona U-18, Atletico Madrid U-18, Bali United U-18, dan Indonesia All Star U-20.

Sejatinya, slot Bali United diisi oleh Real Madrid U18. Akan tetapi, mereka tak jadi berpartisipasi. Alasan Bali United dipilih untuk menggantikan Real Madrid U18 karena mereka tim juara Liga 1 U18 Elite Pro Academy (EPA).

Lalu bagaimana dengan Persija, klub kebanggaan warga Jakarta yang dijuluki Macan Kemayoran itu? Ternyata Persija Jakarta tidak diikut sertakan dalam International Youth Championship ini. Apa alasannya?

Chairman Pancoran Soccer Field yang juga penyelenggara IYC 2021, Gede Widiade, membeberkan alasan Persija tak ikut dalam turnamen tersebut. Gede menjelaskan turnamen ini sejak awal selalu digelar di Bali. Namun, turnamen kali ini digelar berkolaborasi dengan DKI Jakarta dalam rangka soft launching JIS.

Namun karena Persija tidak punya tim EPA (Elite Pro Academy) yang juara, sedangkan Bali United U-18 juara EPA. Maka Bali Unitedlah yang diikut sertakan menggantikan posisi Real Madrid U-18.

Jadi selama ini, Pemrov DKI diam-diam berkomunikasi dan melakukan lobi-lobi dengan penyelenggara IYC untuk menggunakan Jakarta International Stadium. Patut diduga hal ini untuk ajang promosi, bahwa DKI sekarang punya stasion bertaraf internasional. Seolah-olah ini semua hasil kerja Anies Baswedan. Tujuannya apalagi kalau bukan menaikkan elektabilitasnya jelang Pemilu 2024.

Preet!!!

Hal ini pun mendapat kritikan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kritik itu disampaikan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis, Kamis (14/4), dikutip dari Detik.com. Anggara menganalogikan Persija seperti anak kos di rumah sendiri.

"Saya rasa ini sangat tidak bisa diterima, berdirinya di atas tanah Jakarta, dibayar pakai uang pajak masyarakat Jakarta tetapi tim kebanggaan Jakarta tidak diutamakan," kata Anggara.

Anggara menyoroti sikap Gubernur DKI Anies Baswedan terhadap klub yang dijuluki Macan Kemayoran itu. Pasalnya, Anies kerap menyatakan JIS sebagai rumah bagi Persija dan Jakmania.

"Bagaimanapun ini jadi laga pertama dalam sejarah JIS. Sejak awal Pak Anies selalu mengatakan JIS dibangun untuk Persija dan Jakmania, tetapi ternyata bukan mereka yang pertama merasakan bermain di sana," ujarnya.

Dia memandang semestinya status JIS sebagai kandang Persija dirampungkan dulu. Dia mengatakan pertandingan lain bisa digelar setelah peresmian JIS.

"Kalau memang komitmennya JIS untuk Persija dan Jakmania, disahkan dulu stadion ini jadi kandang kita, bikin dulu kantor Sekretariat The Jak, hiasi stadion dengan atribut Persija, baru terima tamu. Kalau kayak sekarang kan Persija seperti cuma dianggap anak kos, bukan tuan rumah," ucapnya.

Sebagai informasi, JIS sedianya difungsikan sebagai pengganti stadion kandang bagi Macan Kemayoran. Sebab kandang lama di Lebak Bulus, dialih fungsikan sebagai Depo MRT. Dengan demikian seharusnya Persija mendapat prioritas pada laga perdana atau launching JIS.

Dengan demikian, Persija akan merasakan atmosfer sebagai tim tuan rumah. Sedangkan siapapun yang datang ke JIS akan diperlakukan sebagai tamu yang wajib dijamu oleh tuan rumah.

Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Gubernur seiman justru nge-prank Persija. Stadion yang digadang-gadang sebagai stasion kandang Macan Kemayoran, malah digunakan Anies untuk mencuatkan namanya. Lebih memilih menaikkan elektabilitasnya dengan mengklaim hasil kerja orang lain. Sama sekali tidak menghargai klub kebangaan warga Jakarta itu, yang stadion kandangnya kena gusur buat Depo MRT.

Tapi bukan Anies dong kalau nggak ngeles. Anies mengatakan dan memastikan bahwa Persija akan bermain di JIS pada saat Grand Opening.

Bahkan Anies juga memastikan bahwa legenda Persija dan Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas alias Bepe, akan menjadi penendang bola pertama.

Tapi entah kapan. Atau jangan-jangan cuma janji manies yang berujung prank kayak yang sudah-sudah? Hehehe.

Who knows?

Sumber Utama : https://seword.com/umum/nggak-cuma-warga-jakarta-persija-juga-dikibulin-GukuSB3iiF

Operasi Penangkapan Massal Terhadap HTI Sudah Dimulai

Kalau kamu punya teman atau saudara yang ikut ormas terlarang HTI, hampir dapat dipastikan kalau mereka bersikap sangat ngeyel di berbagai kesempatan dan isu. Contoh, grup alumni atau keluarga, yang fungsinya untuk silaturrahim, akan diisi oleh konten-konten atau doktrin HTI.

Orang-orang HTI ini tak akan peduli ditegur atau diingatkan. Mereka mungkin akan diam saat ada yang mengingatkan, tapi minggu depan dia akan kembali membagikan konten HTI lagi. Setelah diingatkan, kembali dia akan diam tak merespon. Tapi minggu depannya lagi, begitu lagi. Begitu seterusnya.

Sebelum mendirikan Seword, saya pernah bertemu dengan banyak kelompok orang. Termasuk HTI dan PKS. Keduanya sedikit berbeda, tapi punya banyak kesamaan dalam hal cara berdakwah dan cara mereka menilai orang-orang di luar lingkarannya.

Kalau kalian heran dan bertanya-tanya kenapa mereka ini ngeyelan, tak tau malu, tak paham sopan santun dan tak mau mengerti kondisi sekitarnya? Jawabnya karena mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan adalah dakwah. Dan mereka juga sangat-sangat meyakini bahwa dakwah yang mereka lakukan adalah pasti benar. Tidak ada kebenaran yang lain di dunia ini selain kebenaran yang diyakini oleh HTI.

Jadi saat kita tegur, baik karena tak mau berdebat ataupun tak sependapat dengan konten atau isi yang disampaikan, orang-orang HTI ini tidak akan pernah malu atau sungkan. Justru dalam benak mereka, merasa kasihan kepada kita atau siapapun yang menolak konten dakwah mereka. Menganggap kita ini tersesat dan harus diluruskan. Oleh karena itulah, semakin ditegur, akan semakin giat dan gencar mereka menyebarkan doktrin khilafahnya.

Orang-orang HTI ini tidak peduli dengan pertemanan, persaudaraan atau hubungan kekeluargaan. Karena mereka meyakini bahwa di surga kelak hanya ada mereka dan sesama pejuang khilafah. Lainnya akan masuk neraka.

Maka jangan heran kalau cara mereka sering terlihat tidak sopan, bahkan terhadap guru dan orang tuanya. Karena di mata mereka, selama guru dan orang tua ini tidak mau menerima keyakinan khilafah, maka jelas sepintar apapun, seberjasa apapun, dan setua apapun, mereka tetaplah penghuni neraka.

Pertanyaannya, lalu bagaimana cara mengingatkan pengikut HTI khilafah ini?

Sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah kongkrit dengan membubarkan HTI. Tujuannya agar tidak ada lagi perekrutan anggota baru dan aktifitas-aktifitas doktrin khilafah.

Tapi, karena seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa orang HTI ini ngeyelan dan merasa benar sendiri, lantas mereka mencari celah hukum dengan mengklaim bahwa HTI bukan ormas terlarang. Hanya dibubarkan secara administratif, bukan ormas terlarang. Bahkan ada kuasa hukum HTI yang mau mensomasi semua orang yang berani menyebut HTI ormas terlarang. Karena jelas tidak pernah ada keputusan hukum yang berbunyi seperti itu.

Pernyataan kuasa hukum HTI ini memunculkan semangat baru bagi anggota HTI. Mereka seolah masih boleh beraktifitas, karana bukan ormas terlarang. Hanya terkendala soal administrasi yang nantinya bisa diperbaiki dan legal lagi. Setidaknya itu yang mereka yakini sampai hari ini.

Bagi pemerintah, nyaris tidak mungkin untuk mengeluarkan keputusan hukum bahwa HTI ormas terlarang selayaknya PKI. Karena dampaknya pasti kerusuhan. Keputusan semacam itu akan menciptakan kasus-kasus penangkapan dan main hakim sendiri. Apalagi kalau ada campur tangan operasi militer yang bergerak senyap menyamar tanpa seragam. Sudah kebayang bagaimana provokasi yang akan dilancarkan oleh HTI dan pihak asing yang selama ini menunggu Indonesia rusuh. Kerusuhan hasil Pilpres saja sampai membuat internet kita mati, saking tak mampunya menteri komunikasikita mengendalikan penyebaran hoax dan provokasi.

Tapi kejadian di Pasuruan beberapa waktu lalu, Banser mendatangi pengikut HTI yang menghina Habib Luthfi, mestinya sedikit membuka mata kita. Bahwa mungkin memang beginilah caranya agar pengikut HTI itu bungkam. Mereka tidak mempan ditegur, mereka harus dihukum.

Kasus penghinaan tersebut harus diusut tuntas sesuai hukum yang ada. Harus sampai masuk penjara. Untuk memberi pelajaran kepada pengikut HTI yang lain, agar tidak sembarangan memprovokasi. Selain itu juga untuk menghentikan sumber penyebaran provokasinya.

Begitu juga dengan Ismail Yusanto, yang sampai hari ini masih terus gencara membuat seminar dan membawa-bawa nama HTI. Padahal HTI sendiri sudah dibubarkan.

Ismail Yusanto sudah dilaporkan ke kepolisian dan besae harapan kita agar segera diproses dan dipenjara. Setidaknya dalam beberapa tahun ke depan, telinga dan mata kita tak tercemar oleh provokasi dan penyebaran doktrin dari Ismail Yusanto ini.

Penangkapan terhadap pentolan-pentolan HTI tidak bisa serampangan seperti menangkap pengikut PKI. Kita harus menemukan kasus hukum yang melatar belakanginya. Sehingga penangkapan bisa berlangsung tanpa penolakan atau protes dari siapapun.

Saya pikir ke depan kita harus pro aktif terhadap pengiku HTI. Mereka tak butuh masukan, tak mempan dengan teguran. Maka kalau mereka melanggar hukum, harus kita proses dan penjarakan. Harapannya, setelah dipenjara mereka sadar bahwa ini di Indonesia, yang berlaku adalah Demokrasi dan Pancasila.

Sementara untuk ustad-ustad HTI, akses pendapatannya harus dihentikan. Jangan sampai ada perusahaan BUMN yang mengundang Felix misalnya. Ya ngapain ngasih makan sama pengasong khilafah? Tapi yang ini memang agak ruwet karena di BUMN kita sendiri sudah cukup banyak pengikut khilafah bercokol di posisi strategis. Yang selama ini terus menerus memberi makan kepada organisasi terlarang HTI.

Namun intinya harus sama-sama jalan. Penangkapan terus dilakukan, dan pemutusan akses ekonomi juga terus diupayakan.

Ini semua adalah ikhtiar kita bersama. Perlu langkah dan dukungan banyak pihak. Sehingga misal nantinya ada kasus serupa seperti Banser Pasuruan, kita jangan sampai terpengaruh dan terprovokasi dengan narasi pembela HTI. Yang menganggap Banser tidak sopan terhadap orang tua dan seterusnya. Karena setua apapun orangnya, kalau sudah menghina ulama dan pengikut HTI pula, tak ada alasan bagi kita untuk beramah tamah.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/operasi-penangkapan-massal-terhadap-hti-sudah-PXTeX0zWSY

Polri Harus Punya Alat Pelumpuh Demonstran

Melihat beberapa kondisi anggota polisi yang ikut jadi korban pemukulan pada demonstrasi 114 kemaren, nampaknya kita salah memahami maksud dan tujuan demo.

Kapolri dan jajarannya berulang kali mengingatkan untuk melakukan pengamanan dengan pendekatan humanis. Tapi yang mereka hadapi bukanlah manusia yang paham soal menghargai kehidupan orang lain.

Mereka adalah manusia-manusia barbar, preman yang selalu ingin bikin onar, lalu masuk ke kerumunan demonstran untuk tujuan pelampiasan. Merekalah provokator dan biang kerok di setiap demonstrasi.

Sebagai warga biasa, saya melihat pola yang sama terulang berkali-kali. Orang-orang yang tak paham terkait isu yang sedang dituntut demonstran, dan mereka yang membawa senjata tajam telah banyak ditangkap di beberapa acara demo sebelumnya.

Anggota polisi yang luka-luka, bahkan dibakar sampai meninggal dunia, adalah fakta bahwa di setiap demonstrasi selalu ada preman-preman yang masuk melakukan provokasi dan onar.

Preman yang saya maksud bisa saja dari kalangan FPI, HTI atau preman tradisional yang mangkal di pasar-pasar.

Sementara dari sisi penindakan kepolisian, sejauh ini masih terlalu lemah dalam merespon provokator. Padahal kalau kondisinya sudah melawan, mengancam keributan dan keselamatan, mestinya bisa dilakukan penindakan sangat keras atau bahkan sampai melumpuhkan. Ya daripada polisinya yang jadi korban? Kan mending premannya yang kita buat pincang.

Bukankah dalam kasus penembakan KM50 anggota polisi yang menembak mati 6 laskar FPI juga dinyatakan tidak bersalah? Karena membela diri dari para pemberontak. Lalu kenapa untuk kasus demonstrasi tindakan yang sama tegasnya tidak bisa dilakukan?

Maaf, maksud saya bukan menembak mati orang yang berada di tengah demonstran. Itu jelas akan membuat masalah baru dan lebih rumit. Tapi tekhnik melumpuhkan preman yang masuk ke tengah-tengah demonstran.

Kalau memang perlu inovasi tekhnologi soal alat pelumpuh demonstran, ya harus kita lakukan. Untuk membuat efek jera dan tertib dalam demonstrasi.

Jika untuk tilang saja kita sudah menggunakan tilang elektronik, masa untuk melumpuhkan demonstran tidak kita pikirkan?

Efek jera ini penting agar demonstrasi ke depan benar-benar menyuarakan aspirasi, bukan emosi dan provokasi. Sehingga mereka yang tidak berkepentingan, tidak paham dengan isu dan tuntutan, agar tidak ikut-ikutan ke dalam kerumunan. Bagi saya, ini harus segera dipikirkan dan dilaksanakan. Karena untuk melarang demontrasi, nantinya kita dianggap otoriter dan tidak demokratis. Tidak mungkin kita melarang demo.

Tapi jika kualitas demo hanya soal merusak fasilitas umum, membakar pos, atau bawa poster open BO dan 3 ronde di ranjang, itu jelas buang-buang waktu anggota kepolisian. Buang anggaran juga.

Apa gunanya kita mengadakan pengamanan, menghabiskanbanyak anggaran, kalau hasil demonstrasi hanya soal kerusuhan lagi dan lagi?

Selain itu, saya cukup tahu, dan sangat yakin, bahwa demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah ini bukan spontanitas. Ada logistik yang cukup besar untuk menggerakkan bebek-bebek demonstran, entah untuk tujuan apa. Untuk memainkan posisi tawar politik? atau sekedar untuk mengganggu pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan.

Dan BIN juga mestinya sudah paham soal donatur dan orang-orang yang dicurigai. Meskipun untuk pembuktian masih cukup berat dan panjang, tapi penindakan secara informal harus dilakukan.

Perampokan atau perampasan terhadap aliran logistik harus dilakukan. Termasuk melakukan sesuatu kepada para koordinator lapangan.

Karena saya yakin perampasan terhadap koordinator demo itu tak akan diproses atau berani diadukan oleh mereka. Dan kalaupun mau diadukan, ya proses sekalian dari mana dana tersebut mereka dapatkan.

Saya kurang tahu apakah langkah-langkah seperti ini sudah dilakukan sebelumnya atau belum. Dalam penilaian subjektif saya, beberapa demo saya lihat berhasil dilumpuhkan, tapi untuk yang kemaren nampaknya lepas kendali.

Tapi apapun itu, ini hanya kesimpulan dari rakyat jelata yang tak tahu apa-apa soal penanganan. Pada intinya saya harap kepolisian segera berbenah dan melakukan langkah progresif agar kita tidak melihat pola yang sama dan terus berulang di setiap demonstrasi. Kasihan anggota kepolisian yang masih pangkat bawah, mereka banyak cidera gara-gara harus mengamankan orang-orang gila. Padahal kita sebenarnya punya pilihan untuk menghinadari, atau meminimalisir agar tak ada lagi anggota kepolisian yang jadi korban.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/polri-harus-punya-alat-pelumpuh-demonstran-7h7H0e4X15

Misteri Nasib Ganjar Pranowo, Potensi yang Diacuhkan

Negara ini adalah negara besar yang kaya raya dan banyak potensi. Wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk yang sangat banyak, Sumber Dalam Alam (SDA) yang melimpah, jika bisa mensinergikannya akan menjadi potensi luar biasa untuk kemajuan bangsa.

Diperlukan seseorang yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia membangun negeri ini. Karena bagaimanapun bagusnya sebuah program, kebijakan tapi jika tidak direspon positif masyarakat Indonesia maka tidak akan berjalan lancar.

Presiden Jokowi merupakan sosok yang dipercaya masyarakat. Salah satu buktinya, warga Desa Liang Melas Kabupaten Karo Sumatera Utara jauh-jauh datang ke Jakarta menemui Jokowi. Mereka ingin menyampaikan aspirasi bahwa jalan di desanya rusak para dan ingin diperbaiki.

Kepercayaan kepada Presiden Jokowi langsung dibayar tuntas. Waktu itu Presiden memerintahkan Kementrian PUPR untuk segera membangun jalan untuk warga Karo di Desa Liang Melas.

Pemimpin yang seperti ini kita butuhkan untuk membangun negeri ini, menyatukan semangat masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Sayangnya bulan Oktober 2024 merupakan masa akhir jabatan Presiden.

Bulan Februari 2024 Insya Allah akan dilaksanakan Pemilihan Presiden. Jokowi sudah memerintah negeri ini 2 periode sehingga tidak bisa lagi maju sebagai Capres. Harapan masyarakat Indonesia siapapun nanti yang menjadi Presiden, mampu membawa negeri ini ke arah kemajuan. Sebagaimana yang dilakukan Presiden Jokowi.

Sekarang ini bermunculan kandidat Capres menuju Pilpres 2024. Mereka muncul karena hasil survey beberapa lembaga survey. Sejumlah lembaga survei merilis elektabilitas para kandidat calon presiden 2024 akhir-akhir ini.

Nama Menhan Prabowo Subianto, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies kerap berada di posisi teratas. Pada setiap surveinya, Ganjar dan Prabowo menempati di posisi yang berbeda. Ganjar dan Prabowo seakan bersaing menduduki posisi nomor satu pada bursa capres 2024.

Namun, nama Anies belum juga tampak muncul pada posisi pertama di tiga survei terakhir. Anies selalu menempati posisi ketiga dibawah Ganjar dan Prabowo.

Saya ingin menyoroti nasib Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Sangat disayangkan potensi Gubernur Ganjar yang luar biasa, seolah diabaikan oleh partainya.

Potensi berupa pengalaman memimpin masyarakat sipil 2 periode di Jawa Tengah seolah tak dihiraukan. Elektabilitas dan popularitas yang selalu tinggi seolah tak dianggap. Bahkan karakter unik yang identik dengan Presiden Jokowi yaitu mudah akrab dengan masyarakat kecil pun tak dihitung sebagai kelebihan oleh PDI Perjuangan.

Sampai saat ini potensi Ganjar terus ditutup-tutupi oleh partainya. Sehingga aroma pertempuran internal terus menyeruak di PDIP. Dua opsi Puan Maharani dan Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024, belum berakhir.

Sampai saat ini sejumlah hasil survei tetap menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai tokoh dengan elektabilitas yang jauh lebih baik ketimbang Ketua DPR Puan Maharani.

Bagi PDIP hal ini memang tidak mengenakkan. Apa untungnya menghadap-hadapkan dua kadernya sendiri? Tetapi begitulah fakta politiknya. Baik Ganjar maupun Puan punya basis dukungan di internal kader PDIP untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024. Masing-masing pendukung bahkan telah secara terbuka mengumumkan posisi mereka.

Ganjar disokong kader PDIP yang membentuk kelompok relawan militan. Di sisi lain, sejumlah PDIP lainnya getol mempopulerkan nama Puan lewat pelbagai kegiatan partai. Sebut saja pembagian beras dan baliho bergambar Ketua DPR RI itu, meskipun pernah dikritik karena menargetkan lokasi bencana letusan Gunung Semeru.

Sekarang ini ada kecenderungan PDIP sedang getol mengejar elektabilitas dan popularitas Puan di mata masyarakat. Ibarat mendayung dua pulau terlampaui, di sisi serangan darat dilakukan untuk terus meningkatkan popularitas dan elektabilitas Puan.

Ada potensi mendegradasi elektabilitas kader lain seperti Ganjar Pranowo yang dinilai moncer di papan survei. Tentunya Puan mulai melakukan penetrasi ke rakyat di bawah dengan bantuan konkret. Karena selama ini serangan udara lewat baliho di berbagai penjuru Tanah Air sudah masif dilakukan.

Patut kita simak bagaimana sikap Ganjar Pranowo jika PDI Perjuangan ternyata resmi mengajukan Puan sebagai Capres 2024. Apakah Ganjar akan tetap loyal dengan kemauan partainya dengan potensi luar biasa yang dimiliknya? Apakah Ganjar berani melakukan tindakan ekstrim demi menyalurkan potensinya memimpin negeri ini.

Bisa saja Ganjar menyebrang ke partai lain misalnya ke Partai Gerindra dengan kompensasi di pasangkan dengan Prabowo menuju Pilpres 2024. Jika ini terjadi pasangan Prabowo-Ganjar bisa menjadi kandidat yang tiada lawan. Termasuk lawan dari PDIP Sendiri.

Kita nantikan kisah selanjutnya.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/misteri-nasib-ganjar-pranowo-potensi-yang-ijVJZpIbS6

Ekonomi Sri Langka Hancur, Apa Kabar Food Estate Indonesia?

Baru-baru ini saya membaca sebuah judul di Instagram saya, negara kepulauan, salah satu negara tetangga kita, Sri Langka sedang menghadapi dan mengalami krisis ekonomi terparah sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1948. Diberitakan ribuan warga Sri Langka turun ke jalan menuntut mundurnya presiden mereka, Presiden Gotabaya Rajapaksa karena negara ini mengalami kekurangan pangan, lonjakan harga-harga, dan pemadaman listrik.

Seperti saya kulik dari finance.detik.com, permasalahan di Sri Lanka terjadi karena cadangan mata uang asingnya hampir habis. Hal itu berarti, negara ini tidak mampu membayar impor makanan pokok dan bahan bakar yang berdampak pada kelangkaan dan harga yang tinggi. Pemerintah menyalahkan pandemi yang menghentikan kunjungan turis, yakni penghasil mata uang asing negara tersebut. Tak cuma itu, para turis ketakutan karena serangkaian serangan bom mematikan di gereja-gereja tiga tahun lalu.

Namun, banyak ahli mengatakan salah urus ekonomi ialah penyebabnya. Ada banyak faktor, namun satu yang utama adalah bahwa pada akhir 30 tahun perang saudara pada 2009, Sri Lanka memilih untuk lebih fokus pada pasar domestik daripada mengekspor ke luar negeri. Jadi pendapatan dari ekspor rendah, sementara tagihan impor terus bertambah.

Pemerintah juga mengumpulkan utang dalam jumlah besar untuk mendanai proyek infrastruktur yang tidak perlu. Pada akhir 2019, Sri Lanka memiliki cadangan mata uang asing sebesar US$ 7,6 miliar, namun pada Maret 2020 hanya menjadi US$ 2,3 miliar.

Sri Langka juga harus menambah stok makanannya dari luar negeri yang membuat kekurangan mata uang asingnya semakin parah.

Sebagai informasi, kebetulan bahan makanan pokok disana adalah gandum, yang hanya diperoleh dari negara lain dengan cara impor. Bahan yang sama dengan yang dipakai untuk memproduksi mie instan (makanan populer di Indonesia). Tak bisa dibayangkan betapa mengkhawatirkannya kondisi masyarakat di negara tersebut tatkala semua harga bahan kebutuhan membumbung tinggi.

Makanan sukar diperoleh. Bahan bakar langka. Dan bukan tidak mungkin akan berujung pada kekacauan besar seperti era krisis moneter di Indonesia tahun 1998 lalu. Sangat memilukan bukan? Dimana satu negara sampai dikatakan bangkrut akibat gagal bayar hutang luar negeri dan tidak memiliki cadangan devisa negara lagi untuk membeli kebutuhan pangan.

Krisis ekonomi di Sri Langka sudah tergolong akut karena mengakibatkan langkanya pasokan BBM hingga kebutuhan pangan, kebutuhan pokok mendasar setiap orang. Jika urusan perut saja sudah susah didapat? Maka yang terjadi adalah kalap dan bisa berujung pada saling rebutan makanan.

Ini adalah pelajaran penting untuk negara kita, yaitu tentang pentingnya kedaulatan pangan. Rakyat Sri Langka yang notabene menjadikan gandum sebagai bahan makanan pokok mereka tidak bisa berbuat banyak saat pemerintahnya tidak mampu lagi mengimpor barang tersebut. Karena gandum memang tidak mampu tumbuh dengan baik disana. Sama halnya seperti di Indonesia.

Gandum, yang belakangan semakin meningkat porsi konsumsinya di Indonesia juga sangat bergantung dari pasokan impor. Tanpa adanya impor maka segala jenis makanan yang berbahan gandum tidak akan bisa lagi diproduksi.

Di Indonesia, meskipun kebutuhan gandum terbilang besar namun kebanyakan masyrakatnya masih lebih menggemari nasi. Selama masih ada padi yang tumbuh dan beras yang dihasilkan maka tidak ada gandum bisa jadi bukan suatu masalah besar.

Bagi kita penduduk Indonesia, beras adalah yang paling utama sebagai bahan makanan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan kita sangat dpengaruhi juga oleh kemampuan kita dalam memproduksi beras sendiri.

Tapi sayangnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah petani didalam negeri lambat laun semakin berkurang. Anak-anak petani pun kebanyakan lebih memilih jenis profesi lain yang tidak ada kaitannya sebagai petani. Bahkan lulusan universitas pertanian pun sebagian diantaranya enggan memilih menjadi petani.

Kalau jumlah petani semakin berkurang lantas siapa yang menanam padi? Siapa yang hendak memproduksi beras? Jika solusinya adalah impor maka kita tidak akan jauh berbeda dengan cara pemerintah Sri Langka memberi makan rakyatnya.

Sri Langka menunjukkan kepada kita betapa besar risiko yang mengintai dari mengandalkan impor sebagai pemenuh kebutuhan dalam negeri. Ketika tidak ada lagi devisa untuk mengimpor lantas rakyatnya harus bagaimana? Bagaimana juga jika negara yang mengimpor tidak mau melakukan impor ke kita?

Saya mengapresiasi visi Presiden Jokowi dengan program Food Estate yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sehingga bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup rakyatnya, seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya sehingga tidak bergantung pada impor dari negara lain.

Dengan menghidupkan kembali bekas-bekas lahan yang terbengkalai di era Soeharto, kita harusnya mengapresiasi visi Presiden yang ingin agar Foot Estate berhasil di lahan-lahan bekas era orba itu, dengan membuat sistem irigasi yang baik agar tidak terjadi gagal panen.

Namun, harus diakui bahwa kita tidak bisa bergantung pada Foot Estate, masyarakat juga harus diajak untuk mau bertani dan berladang sehingga lahan-lahan pertanian tidak kosong atau malah jadi hutan.

Namun, satu yang pasti dan bikin miris, banyak sawah-sawah dan ladang-ladang pertanian sudah beralih fungsi jadi perumahan dan tempat bisnis lainnya yang lebih menggiurkan dan mendatangkan keuntungan lebih daripada dijadikan lahan pertanian.

Inilah tantangan terbesar bangsa ini ke depannya, alih fungsi dari lahan pertanian atau pesawahan jadi lahan perumahan dan tempat bisnis lainnya, sementara hutan lindung juga berubah fungsi jadi lahan pertanian dan perkebunan baru, sehingga satwa lainnya terancam kepunahan karena perburuan liar dan hutan sebagai paru-paru dunia juga semakin berkurang untuk lahan pertanian baru.

Namun, bagaimanapun kita harus berjuang agar negara kita tak menjadi the next Sri Langka, oleh karena itu terobosan-terobosan atau inovasi pertanian baru perlu digulirkan untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang ada.

Daripada hanya berdemonstrasi, mending para mahasiswa yang ada di Jakarta atau kota-kota besar tanah air ini diajak untuk bercocok tanam dan menjaga Food Estate atau lahan-lahan yang dijadikan lumbung pangan nasional, jangan taunya hanya demo berjilid-jilid, tapi juga perlu turut bantu bangsa ini dengan aksi nyata…begitulah kira-kira…

Sumber Utama : https://seword.com/umum/ekonomi-sri-langka-hancur-apa-kabar-food-estate-WRIYq0aZX3

Berita Gembira Dari Forum G20

Arus data lintas negara menjadi salah satu topik yang dibawa Johnny Plate untuk dibahas pada DEWG (Digital Economy Working Group) 2022

Sebagai negara yang masyarakatnya banyak menggunakan plattform aplikasi dari luar negeri, Johnny Plate menyadari pentingnya aturan tentang arus data antar negara (Cross Border Data Flow), agar data pribadi yang masuk baik melalui kanal sosial media maupun e-commerce, tidak disalah-gunakan ataupun diperjual-belikan sebagaimana pernah terjadi pada data yang bocor dari portal instansi Indonesia, beberapa waktu yang lalu.

Untuk itulah sejak 2019 ketika acara G20 di Riyadh, Arab Saudi, 

Indonesia sudah membawa topik ini.

Masalah yang tadinya hanya dibahas pada tingkat gugus kerja (Task Force), pada Presidensi G20 oleh Indonesia saat ini telah dapat diangkat pada taraf Working Group.

Dan acara yang dibuka langsung oleh Menkominfo Johnny Plate dan dilaksanakan secara hibrid telah menyepakati tatanan arus data global.

Adapun hal penting yang ada dalam tata kelola data global, yakni mendukung perlindungan data pribadi, bisnis, dan perdagangan internasional, serta arus data lintas negara

Kesepakatan itu terjadi dalam pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) G20 dengan agenda pembahasan tentang arus data lintas batas negara, yang berlangsung secara hibrida di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (30/3/2022).

Indonesia sendiri membawa 4 prinsip yaitu pengelolaan data harus lawfullnes, fairness, transparency dan  reciprocity.

Fakta bahwa anggota-anggota yang terlibat dalam G20 ini, menguasai 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan dunia, serta 65% penduduk dunia, tentunya menjadikan apa yang menjadi keputusan dari G20 besar kemungkinan, akan menjadi acuan bagi negara negara di seluruh dunia.

Dengan telah disepakatinya tatanan lintas data global maka sebagai pengguna aplikasi yang berasal dari luar negeri termasuk juga bagi yang suka belanja melalui portal e-commerce luar negeri, bisa sedikit lega karena data pribadi yang terkumpul sudah mempunyai payung hukum perlindungannya.

Sangat diharapkan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi juga segera dapat disahkan oleh pemerintah bersama komisi I DPR RI. Saat ini Johnny Plate dan tim Kemenkominfo sedang berusaha keras menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi agar segera dapat diundangkan menjadi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

Semoga masalah yang menjadi tarik menarik antara Pemerintah yang diwakili Kemenkominfo dan Komisi I DPR RI, segera dapat ditemukan jalan keluar yang baik, yang tidak merugikan rakyat Indonesia yang ssdang menunggu selesainya pembahasan.

Perjuangan Johnny Plate beserta tim Kemenkominfo untuk kesepakatan lintas data global ini sangatlah patut kita hargai, karena hasilnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Penghargaan juga patut kita berikan kepada negara negara peserta DEWG (Digital Economy Working Group) 2022, yang telah menyepakati tatanan lintas data global sebagaimana yang diusulkan Indonesia.

Walaupun seluruh negara peserta telah menyepakati tatanan lintas data global tetapi tentunya aplikasinya perlu banyak penyesuaian karena aturan tiap negara yang berbeda.

Kesepakatan yang didasari perlunya aturan untuk data lintas global ini tentunya akan menjadi terobosan bagi terciptanya aturan tata kelola data yang selaras di seluruh negara didunia, sehingga seluruh penduduk dunia dapat menikmati dunia digital dengan rasa yang nyaman dan aman.

Kesepakatan ini juga nantinya akan bisa mengikis batas batas negara, yang tentunya akan berpengaruh pada banyak bidang, tidak hanya ekonomi.

Menurut saya, masyarakat Indonesia juga harus dijelaskan dan dipersiapksn untuk melihat peluang yang timbul dari kesepakatan ini, serta menghindari kemungkinan adanya dampak buruk dari arus data lintas negara yang sudah terjadi selama ini dan masa berikutnya.

Mira Tayyiba , Sekretaris Jendral Kemenkominfo yang memimpin acara tersebut menyarankan setiap negara untuk mengambil langkah bertahap terkait tata kelola data.

Kesepakatan lintas data global ini tentunya akan mendorong kelancaran Perdagangan internasional serta arus data lintas negara.

Bagi Indonesia yang terus berjuang untuk meningkatkan eksportnya, tentunya kesepakatan ini akan sangat membantu usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Semoga banyak berita gembira lainnya yang muncul dari forum G20, ketika Indonesia memegang Presidensi G20 saat ini.

Begitulah kura kura.

Bagaimana menurut teman-teman?

Sumber Utama : https://seword.com/umum/berita-gembira-dari-forum-g20-wvaur36WEH

Tolak Tiga Periode dan Tunda Pemilu yang Seharusnya Mempersatukan Kembali Indonesia

Sebelas April kemarin ada demo. Demo apa? Sudah banyak diberitakan dan dikomentari yang termuat dalam berbagai platform media. Jadi sudah banyak dimengerti apa yang sebenarnya terjadi. Baik latar belakangnya ataupun kemudian yang terjadi dalam demo tersebut.

Tapi tidak ada salahnya bila sedikit saja disenggol lagi. Begini, demo itu katanya untuk tolak jabatan presiden tiga periode maupun kemungkinan adanya penundaan pemilu. Presiden Jokowi sebagai kepala negara sudah berulang kali menyatakan pendapatnya. Sudah sangat jelas.

Sementara secara proses menuju ke salah satu kemungkinan itu baik di legislatif maupun eksekutif tidak ditemukan tanda-tandanya. Tidak ada hal yang dapat menjelaskan bahwa penambahan periode jabatan ataupun penundaan pemilu menjadi hal yang memang akan dilaksanakan. Tidak ada.

Yang ada selang satu hari justru Presiden Jokowi melantik anggota lembaga negara yang akan menjadi pelaksana dan penanggung jawab pemilihan umum serentak yang sesuai jadwal akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 nanti. Jadi fix, pemilu masih sesuai jadwal. Tidak akan perubahan konstitusi atasnya.

Lalu kenapa mereka itu demo?

Ya hanya karena ada wacana yang sebenarnya masih sangat mentah. Betul, wacana-wacana mentah yang sayangnya disampaikan baik secara jelas maupun secara tersirat oleh pembantu-pembantu presiden. Atau oleh partai-partai yang sayangnya juga adalah partai yang tergabung dengan pemerintah.

Cari masalah saja.

Ya, kenyataannya sepertinya memang begitu. Seperti Indonesia ini sedang gabut saja, sedang berleha-leha karena kekurangan masalah saja, hingga wacana yang demikian kok ya dikemukakan.

Tapi begitulah partai politik dan politikus. Kalau tidak ada rame-rame, mereka ya mau ngapain? Mereka kan akan kelihatan bekerja, tertawa-tawa, dan menikmati, bila ada keramaian.

Begitulah…

Namun sebenarnya ada yang menarik bila dicermati secara benar. Ada hal positif yang bisa diambil sebagai hikmah dari adanya wacana penambahan periode jabatan presiden maupun kemungkinan penundaan pemilu itu.

Apa?

Yaitu sebenarnya karena adanya desas-desus itu bisa menjadi awal dari kembali menyatunya Indonesia yang katanya sempat terkotak-kotak pasca maraknya politik identitas 5-6 tahun belakangan. Betul, sebenarnya itu adalah momen yang semestinya bisa termanfaatkan dengan baik.

Entah dengan alasan yang pastinya berbeda-beda, dari berbagai survei yang dipublikasikan, pada kenyataannya memang umumnya menolak dua kemungkinan tersebut. Mayoritas rakyat tetap ingin presiden dua periode saja dan pemilu dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sebagian memang mendukung penolakan hanya karena mereka anti Jokowi. Terbukti dalam demo 11 April kemarin, ujung-ujungnya tuntutannya adalah turunkan Presiden Jokowi.

Tapi itulah mereka. Begitulah kelompok itu. Sebagiannya lagi memang adalah kriminal. Terbukti dari apa yang menimpa Dr. Ade Armando.

Yang patut diperhatikan adalah mereka yang masih waras dalam berkonstitusi. Mereka yang tidak main api yang bisa saja membakar melebar ke mana-mana. Mereka yang adalah mayoritas penolak penambahan menjadi tiga periode ataupun penundaan pemilu itu.

Artinya mereka secara umum tidak terpengaruh oleh para sebagian elit bermental semi-Sengkuni yang menghembuskan wacana-wacana meresahkan itu. Artinya mungkin sebenarnya rakyat juga sudah siap dengan segala kemungkinannya bila Pak Jokowi telah selesai dalam tugasnya. Artinya juga sebenarnya mereka sudah punya pilihan pada nanti saatnya. Tidak pusing-pusing. Tidak bingung-bingung. Mereka tidak aneh-aneh. Lugu dan wajar-wajar saja. Tidak terlalu khawatir harus kehilangan sesuatu seperti elit-elit itu. Santai.

Mereka itu yang sadar pada resiko demokrasi. Mereka yang yakin bahwa dengan menambah satu periode lagi atau menunda pemilu, apa iya setelahnya nanti ada jaminan pemimpin penerus Pak Jokowi sudah tersedia? Apa iya bila kemudian di tambah atau dalam masa ditunda itu, ada jaminan akan damai-damai saja, toh sekarang inipun kegaduhan-kegaduhan seperti tidak ada berkurangnya?

Kekhawatiran ya pasti ada. Tapi dalam suasana yang sedemikian terbuka ini, seharusnya sudah cukup mendatangkan rasa percaya diri bahwa Indonesia ke depannya akan baik-baik saja. Bukankah para pencoleng, para pendompleng demokrasi, dan para penjual-pemuja kata-kata itu sudah sedemikian terbuka boroknya kini?

Akhirnya, seharusnya adanya isu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden itu menjadi awal bagi kembalinya pada Indonesia yang satu. Pada Indonesia satu yang ternyata tidak memberi tempat para kerakusan kekuasaan.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/tolak-tiga-periode-dan-tunda-pemilu-yang-xJRKFLuFhp

Mundur Saja! Istri Prajurit Ikutan Nyanyi Potong Bebek Angsa Sindir Jokowi

Sebagai istri dari prajurit di bangsa ini bahkan dirinya tergabung dalam persatuan istri prajurit atau Persit seharusnya bisa menjadi teladan untuk menggaungkan proses pembangunan dan kemajuan dari bangsa ini. Sebab siapa lagi yang jauh lebih mengerti tentang proses pembangunan dan segala hal yang telah dilakukan oleh pemerintah kita selain dari ‘orang dalam’ yakni para Aparatur Sipil Negara dan juga tentunya para prajurit, TNI maupun POLRI.

Mereka bukan hanya seharusnya mengetahui lebih dalam, tapi juga harus menjadi pembimbing orang-orang awam di bangsa ini, untuk menyuarakan tentang proses pembangunan yang sedang terjadi dari tahun ke tahun di bangsa ini. Sebab hal itu berbanding lurus dengan anggaran kesejahteraan bagi mereka yang dikeluarkan oleh Negara ini, yakni mencapai 70 persen sampai 80 persen dari belaja Negara.

Bahkan dengan kenaikan gaji mereka sekitar 5 persen pada 3 tahun lalu, bisa menimbulkan defisit anggaran di postur APBN kita. Dan baru-baru ini saja Jokowi sudah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi seluruh ASN, TNI dan Polri , ASN Daerah, Pensiunan dll serta akan ada tunjangan kinerja 50 persen juga.

Pilihan itu diambil oleh Jokowi sebagai apresiasi terhadap kontribusi para aparat tersebut bagi bangsa ini. Artinya Jokowi sangat menghargai sekecil apapun itu bagian kinerja dari para aparat Negara ini. Tapi melihat kelakuan dari segelintir orang-orang yang nota bene ada di pemerintahan, kok masih tega untuk menyakiti pemimpin di bangsa ini?

Berani mengambil resiko meskipun itu berdampak terhadap penjelekan kepribadian Jokowi, semua langkah diambil oleh Jokowi atas bangsa ini agar bangsa ini bisa semakin maju dan berjalan tegak di antara bangsa-bangsa lain.

Penjelekan dengan sebuah lagu meskipun itu tidak dimuat di dalam media sosialnya namun tetap bisa diakses karena memunculkan status lewat whatsapp nya dengan menyanyikan lagu potong bebek angsa, sehingga menjadi viral karena statusnya tersebut. Menjadi tamparan bukan hanya bagi sang suami yang tidak mengetahui kelakuan sang istri, juga bagi kesatuannya dan tentu bagi bangsa ini.

Sangat cepat mengetahui identitas dari istri prajurit TNI yang menyindir Presiden Jokowi dengan konten tulisan “Potong bebek angsa, angsa di kuali, gagal urus bangsa minta 3 kali”. Dia adalah istri Pratu (Prajurit Satu), Gilang Rinaldi, anggota Batalyon Infanteri (Yonif) 117/ Ksatria Yudha (KY).

Sang Istri, Annisa Rahmania, meskipun mereka baru menikah, telah diperiksa dengan seksama oleh Intel dan akhirnya mengakui kesalahannya. Unggahannya diakuinya dilakukan pada 11 April lalu. Dan diapun dengan didampingi sang suami telah mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaktahuan dan perbuatannya kepada seluruh pihak. Karena telah mencemarkan dan mencoreng nama baik institusi TNI AD.

Dengan permohonan maaf ini, tentu perkara ini akan segera selesai dengan sendirinya. Tapi perbuatan latah sang istri yang cepat terprovokasi terhadap berita-berita hoaks tentu perbuatan ini tidak serta merta terjadi begitu saja. Bisa jadi sang istri prajurit ini sudah memiliki image yang negative terhadap pemerintahan Jokowi. Image negative yang terus terpapar lewat postingan-postingan yang menyudutkan pemerintah, yang kebenarannya sangat jauh, selalu dikonsumsi, yang berujung kepada tindakan yang akhirnya seakan menyetujui dari berita bohong tersebut. Yakni dengan membuat postingan itu lewat akun whatsappnya.

Dan perilaku sang istri ini, bukan perbuatan yang sekali saja terjadi, sudah banyak kasus yang sama terjadi seperti yang terjadi di tahun 2020 lalu. Yang berujung kepada penahanan sang suami Serda K, anggota dari Kodam Iskandar Muda. Akibat postingan istri di media social.

Fenomena ini, terus terjadi akibat dari kebencian yang tidak berdasar yang telah dimiliki oleh segelintir oleh orang-orang yang memang tidak menyukai bangsa ini dipimpin oleh Jokowi. Padahal ketika mereka yakni ASN, TNI dan Polri ada dibarisan pemerintahan, harusnya bisa menjadi tangan, kaki Jokowi untuk menyuarakan keberhasilan-keberhasilan yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Ada begitu banyak pembangunan, ada begitu banyak prestasi, dan ada begitu banyak upaya untuk membuat bangsa ini maju, khususnya di dalam menanggulangi masa-masa pandemik yang masih terus terjadi sampai saat ini, tentu mereka harus nya bisa menyuarakan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka.

Tapi yang terjadi justru tindakan sebaliknya, maka mereka harusnya malu untuk bisa terus ada di barisan pemerintahan. Malu karena terus ditopang kesejahteraannya, tapi terus menikam dari belakang orang yang memperhatikan kesejahteraan mereka. Akan teruskah begini, lebih baik mundur saja lah!!

Sumber Utama : https://seword.com/umum/kesal-istri-prajurit-ikutan-nyanyi-potong-bebek-6j9garHErQ

Kapok Jadi Buron, Kadrun Peternak Kambing Abdul Latip Akhirnya Menyerahkan Diri ke Polisi

Gercep polisi dalam menangkapi pelaku pengeroyokan terhadap pegiat Medsos Ade Armando patut diacungi jempul. Pasalnya tidak menunggu waktu lama, satu-persatu diantara tersangka dicyduk.

Dan yang ditangkap itu, lokasinya tidak hanya di Jakarta saja lho.

Ada yang di Bogor, yakni M Bagja.

Ada yang dicyduk di Tanggerang Selatan, yakni Dhia Ul Haq.

Ada pula yang ditangkap di Depok, yakni Markus Iwan.

Ternyata, pasca foto dan videonya viral di dunia maya, mereka cari selamat masing-masing. Sampai-sampai ada yang kabur ke luar Jakarta segala.

Baru tahu kalau Kadrun itu bacotnya doang yang gede dan beraninya cuma main keroyokan. Ketika berurusan dengan hukum akibat ulahnya sendiri, auto jadi mingkem.

Lalu mendadak hilang bak ditelah bumi.

Untung pelaku belum ada yang kabur ke Arab Saudi mengikuti jejak Rizieq Shihab. Hehehe

Sejauh ini, sudah 7 pelaku yang diamankan oleh polisi. Termasuk Arif Pardiani yang tidak ikut mukul tapi menyebarkan hoax Ade Armando meninggal dunia dan polisi menembaki peserta demo.

Nah teranyar, yang turut diamankan adalah Abdul Latip.

Beda dengan tersangka lainnya yang harus dijemput, si Abdul ini menyerahkan diri ke polisi.

Saat dia menyerahkan diri tersebut, turut diantar oleh ketua silat kebatinan, Asep Mukarom.

Diketahui, si Abdul Latip ini juga merupakan anggota silat kebatinan pimpinan Kang Asep itu.

Cuma Kang Asep membantah kalau do'i pergi ke Jakarta untuk ikut demo atas instruksi dari dirinya serta dari perguruan yang dia pimpin, Poskab Sapu Jagat.

Lalu, siapakah Abdul Latip ini sebenarnya? Dan bagaimana rekam jejaknya?

Saat proses pengeroyokan berlangsung, ia sebenarnya cukup mudah dikenali karena penampilannya yang paling mencolok. Si Abdul Latip inilah yang rambutnya paling gondrong di antara peserta aksi. Plus punya jenggot yang paling lebat.

Kemudian, ia bisa diidentifikasi dari jas almamater yang dia pakai.

Ternyata eh ternyata, almamater itu bukan almamater mahasiswa, melainkan almamater paguyuban.

Jadi fiks. Dia bukan mahasiswa tapi merupakan anggota silat kebatinan dan salah satu anggota paguyuban di Jampang, Sukabumi.

Pendidikan terakhirnya juga hanya tamat SMP. Gak memenuhi syarat untuk masuk kuliah atau jadi mahasiswa.

Untuk diketahui, si Abdul Latip ini bukan orang Jakarta lho. Ia aslinya dari Tegal Buleud, Sukabumi, Jawa Barat.

Sebelum berangkat ke Jakarta, ia sempat membohongi orang tuanya. Ia mengaku pergi ke Jakarta untuk bekerja. Padahal kenyataannya ikut demo.

Di samping itu, ia juga minta uang Rp 30 ribu ke orang tuanya untuk memperbaiki motor.

Tapi motor itu malah dititipkan di tempat saudaranya tanpa diperbaiki.

Bisa jadi uang 30 ribu itu-lah yang digunakan oleh Abdul Latip untuk ongkos pergi ke depan Gedung DPR.

Si Abdul Latip ini juga bisa dibilang berasal dari keluarga susah lho. Bapaknya hanya soeorang penyadap kelapa. Sedangkan dia sendiri hanya seorang pengembala kambing.

Tidak pelak, karena ulahnya itu membuat sang ibunda terus-terusan menangis memikirkan nasibnya.

Memang kalau dipikir-pikir, sebenarnya kasihan juga melihat orang tuanya. Sudah capek-capek membesarkan anak dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang. Eh gak tahunya ketika sudah dewasa, si anak tersebut jadi Kadrun.

Mudah-mudahan pasca keluar dari penjara nanti, Abdul bisa insyaf serta menyesali perbuatannya.

Karena hanya dengan terbebas dari virus Kadrun orang bisa membahagiakan dan memperbaiki kondisi ekonomi kedua orangtuanya.

-o0o-

Namun ada yang unik dari tampilan si Abdul Latip saat menyerahkan diri ke polisi tersebut, yakni rambutnya yang awalnya Gondes alias 'gondrong desa', sudah terlihat lebih rapi seperti rambut tentara.

Begitupun dengan jenggotnya yang sebelumnya terlihat acak-acakan mirip sarang laba-laba, sudah gak terlihat lagi alias sudah dipotong semua.

Yang jadi pertanyaan di sini, apakah dia mau mengikuti jejak Ratna Sarumpaet, melakukan Oplas untuk mengelabuhi polisi?

Tapi karena duit di kantong cuma Rp 30 ribu dan kambing hanya beberapa ekor, gak cukup untuk biaya Oplas tersebut.

Lalu dipilih-lah cara yang paling murah dan sederhana yakni potong rambut dan cukur kumis. Hehehe

Dasar Kadrun. Susah pun masih banyak ulah.

Terakhir, dia sendiri yang susah beneran, beserta anggota keluarganya.

Sumber Utama :  https://seword.com/umum/kapok-jadi-buron-kadrun-peternak-kambing-abdul-PeIDXk0aVg

Wajib Diproses! Penyerang Ade Armando Memang Biadab dan Pengecut, Munafik Khawarij!

Aksi pengeroyokan terhadap Ade Armando adalah bukti paling jelas sejelas-jelasnya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang tidak berakal sehat. Bengis, biadab, dan pengecut karena main keroyokan. Serta mereka ini adalah kaum munafik, karena sempat beredar video saat penyerangan itu berteriak “Darahnya halal...(yang dimaksud Ade), ciri kaum munafik begitu atau khawarij, sebab di bulan-bulan seperti ini itu dilarang menumpahkan darah, tetapi oleh orang semacam ini justru melakukan aksi brutal dan sadis.

Kekejian yang mereka lakukan itu juga terlihat dengan cara memperlakukan Ade Armando secara tidak senonoh, celana Ade diturunkan atau dibuka sehingga Ade sempoyongan saat aparat mengamankannya, Ade hanya menggunakan celana dalam dan kaos. Sungguh biadab dan terkutuk. Apakah itu akhlak orang-orang yang beragama? Pantas saja ada banyak orang yang sudah mulai jengah dengan tema-tema agama kalau ternyata banyak yang mengaku beragama tetapi melakukan pelanggaran ajarannya.

Katanya di bulan ramadhan ini setan itu diikat sehingga tidak berkeliaran, ternyata setannya malah melakukan aksi kekerasan saat demo. Setan rupanya sudah pensiun dan digantikan oleh orang lebih goblok dan biadab dari setan.

Kadrun ternyata tidak paham bagaimana caranya berdialog yang baik dan mengedepankan solusi, para kadrun itu gemar persekusi, ini sudah terjadi sejak mereka dibentuk oleh oknum elit rezim dimana pekaes dan sekutunya menyuburkan ideologi berciri khawarij, termasuk gaya-gaya HTI, FPI dan sejenisnya.

Apa yang dilakukan oleh para penyerang Ade Armando itu adalah bentuk tindakan bar-bar, yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya, atau memang mereka itu tidak punya akal sehat?

Kadrun yang menyerang Ade Armando secara biadab itu sudah dibentuk oleh para elit yang gemar memprovokasi dengan tema jualan agama, komunis dan segala macam hembusan kebencian. Akal sehat mereka benar-benar dipenggal, sungguh biadab tak berperikemanusiaan.

Apakah Komnas HAM akan bersuara soal hal ini? Apakah si Fadli dan Rocky Gerung peduli kemanusiaan? Atau malah mereka bersorak?

Dan bagi yang merayakan kebiadaban ini tentu saja termasuk orang-orang biadab, membiarkan kekerasan terjadi dan parahnya mengatasnamakan agama.

Manusia itu bisa mulia karena akalnya, tetapi menjadi rendah dan bahkan bisa lebih rendah dari binatang jika akal sehatnya itu tidak digunakan dengan maksimal sehingga bertindak buas, biadab, dan sadis.

Jika pun misalnya Ade Armando itu dinilai jahat, orang baik pasti tidak akan memperlakukan Ade Armando begitu keji dan sadis, bahkan sampai membuka celana yang sudah pasti bukan ajaran agama. Tidak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan perbuatan semacam itu.

Jadi fix sudah bahwa penyerang Ade Armando ini bukanlah orang-orang yang taat pada agama, justru mereka bertindak dan membenarkan kebiadabannya dengan mengatasnamakan agama. Ada pembenaran atas perilaku keji dan brutal yang menurut mereka begitu heroik, padahal adalah pengecut dan lebih memalukan.

Siapa yang punya ide melakukan penyerangan itu? Dan siapa yang begitu sempat punya ide melepas celana Ade Armando? Ini jelas-jelas perilaku bar-bar, perilaku yang tidak mendidik, perilaku yang lebih setan dari setan.

Kehadiran Ade Armando di lingkungan demo dari keterangannya sendiri yang beredar adalah memantau, dan bahkan mendukung aksi mahasiswa berdemo agar menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan isu tiga periode. Namun apa yang terjadi, kok Ade malah diserang.

Dari kabar yang beredar di WA, Ade Armando sepertinya sudah dibidik, Ade sudah dipantau, jadi seperti ada dendam dari pihak-pihak yang selama ini tidak bisa menggunakan akal sehatnya sehingga hanya bisa melakukan penyerangan, pengeroyokan dan sudah pasti pengecutan, karena dilakukan ramai-ramai. Tidak mungkin mereka mau melakukannya sendiri. Inilah orang-orang yang sangat rendahan.

Dan ada sekelompok orang yang menuduh Ade anti Islam, padahal selama ini Ade berusaha agar orang itu berpikir dengan sehat agar menyikapi teks-teks agama dengan baik sehingga tidak berkelakuan seperti teroris ISIS yang berbaju ISLAM.

Maka dengan demikian, perilaku orang-orang yang menyerang Ade Armando adalah bibit-bibit  teroris ISIS, radikalisme intoleran. Tidak habis pikir jika orang-orang macam itu begitu mudah mendapatkan senjata, sudah pasti akan membuat negara ini seperti Suriah, hancur berantakan.

Indonesia harus dirawat dengan pikiran-pikiran jernih bukan dengan sikap bar-bar. Sikap bar-bar dan pengecut seperti itu adalah sikap yang sama dipertontonkan oleh kelompok 212 dan sekutunya, yang hanya meluapkan kebencian dan kemarahan dengan cara-cara dungu.

Jadi, semoga para pelaku itu segera ditangkap dan diberi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetap harus diberi efek jera. Ini negara hukum bukan negara yang semau-maunya para kadrun. Demo yang terjadi seharusnya menyampaikan aspirasi bukan malah menurunkan celana Ade dan memperlakukannya dengan keji. Nauzubillah min dzalik.

Bulan puasa dikotori dengan perilaku biadab dan keji, jelas para penyerang itu bukan orang yang beragama, tapi orang-orang jahiliyah yang mengaku paling hebat dan benar.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/wajib-diproses-penyerang-ade-armando-memang-lsCi11H3Ty

Gorengan Minyak Goreng Mahal dan Langka Hingga Demonstrasi 3 Periode, Negara Harus Tegas

Sungguh dasyat cobaan beruntun yangharus dialami oleh negara kita selain pandemi Covid-19 yang belum usai ini dengan kenaikan harga-harga dan juga isu-isu yang dijadikan gorengan nikmat hingga berbuntut dengan munculnya aksi-aksi demonstrasi terutama di tanggal 11 April kemarin yang menimbulkan duka dengan dikeroyoknya seorang aktivis dan juga dosen UI, Ade Armando. Tak hanya seorang AA yang jadi tumbal aksi demo tersebut, juga ada 6 orang anggota polisi dikeroyok pendemo di sekitaran gedung DPR.

Padahal tuntutan mereka bukanlah ada yang luar biasa, namun aksi demonstrasi itu telah membuktikan bahwa ketakutan akan virus Covid-19 yang dapat meng-update dirinya sendiri dengan munculnya varian-varian baru hilang seketika. Kita tidak takut lagi terhadap covid-19, dianggap sudah virus biasa, namun ketakutan akan melintas atau berada di kerumunan para demonstrasi, bisa-bisa senasib dengan AA yang dikeroyok, bahkan hampir ditelanjangi oleh oknum-oknum yang bermutasi dan membaur dengan para mahasiswa yang tidak paham dengan isi aksi demo mereka.

Lantas apakah aksi demo itu dapat menyelesaikan masalah? Tidak, Situasi ini dibingkai masalah klasik yang terus-menerus ada dan seolah tanpa solusi; bahan bakar minyak naik, harga gas elpiji naik, grafik pengangguran dan kriminalitas juga meningkat. Litani masalah ini kian membuat masyarakat frustrasi. Pemerintah seolah dibuat tidak berdaya, oleh kebisingan yang dibuat masyarakatnya sendiri. Mahasiswa membuat mosi tak percaya dengan aksi-aksi demonstrasi yang mengganggu konsentrasi pemerintah.

Di tengah situasi ekonomi yang tak menentu itu, harga minyak goreng melambung tinggi. Kondisi ini makin menambah parah carut-marutnya ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Di tengah lahan Indonesia yang ditanami jutaan hektar kelapa sawit, minyak goreng langka. Dan berbulan-bulan hal itu telah berlangsung. Ada yang salah dengan sistem yang dibangun tentunya, bagaimana bisa kita penghasil sawit terbesar di dunia, namun minyak goreng bisa mahal dan langka?

Absurd. Salah satu kebutuhan utama setiap rumah tangga di negeri ini ternyata sangat rentan terhadap gangguan spekulan. Dalam konteks inilah, tepat kita gunakan istilah Batak Toba, mauas di toru ni sampuran (haus di bawah air terjun) atau tikus mati di lumbung padi adalah ungkapan yang pas untuk kondisi saat ini dengan mahalnya minyak goreng dan juga aksi-aksi demonstrasi yang didengungkan yang berimbas pada ketakutan akan 3 periode, padahal Pemerintah sudah mengatakan bahwa mereka fokus mengurus pemerintah dan taat pada konstitusi.

Jutaan hektar lahan sawit di-HGU-kan kepada perusahaan besar swasta dan nasional oleh negara. Kepada mereka diberikan fasilitas. Disiapkan regulasi yang kondusif untuk mengembangkan investasinya di kelapa sawit. Termasuk untuk produksi turunannya, minyak goreng. Tapi nyatanya oleh para mafia, yang konon katanya akan diungkap oleh Menteri Perdagangan itu, minyak goreng langka dan mahal. Masyarakat menjerit. Berbondong-bondong. Antrian panjang ibu-ibu menjadi pemandangan tak terbantahkan. Lalu, dimana kah posisi negara?

Bak aksi sinetron yang kian aneh dan absurd. Seolah tak percaya dengan laporan para staf/menteri yang semuanya digaji oleh negara untuk mengurusi rakyat banyak itu, pimpinan tertinggi negeri juga sampai harus turun ke pasar. Cek harga minyak goreng. Seolah bertanya dalam diri, benarkah harga minyak goreng mahal dan langka?

Setali tiga uang. Para penegak hukum juga agak rajin mengecek persediaan atau stok di gudang-gudang para pengusaha.

Bahkan konon seorang pimpinan tertinggi partai ikut nimbrung komentar seolah tanpa empati berkata, heran melihat ibu-ibu harus antri membeli minyak goreng? Apakah harus menggoreng seharian? Kenapa tidak menggunakan alternatif rebus-rebusan?

Padahal, apakah pimpinan yang kerap menjual wong cilik untuk jualan partai itu tidak tahu bahwa ada jutaan rakyat mengandalkan minyak goreng untuk kehidupan dan penghasilannya? Bagaimana caranya merebus kerupuk? Ya, benar lah apa yang dikatakan oleh Hitler, public tends to stupidity.

Aksi-aksi tak terduga terus menerus berlanjut. Di tengah kemelut yang seakan tak ada ujung, Kementerian Perdagangan mencabut ketentuan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Pemerintah berasionalisasi bahwa ternyata, ada banyak mafia ikut bermain. Pemerintah telah mencium gorengan aksi oknum kartel kotor sehingga aturan HET itu sulit diterapkan. Malah yang terjadi justru kelangkaan, tegasnya di depan rakyat.

Kemelut terjadi di kotak penalti seperti bermain sepakbola. Bola liar itu menimbulkan kemelut di tengah-tengah masyarakat, sebab muncul pertanyaan dimasyarakat awam yang kurang tau masalah politik dan permainan kotor, bertanya: jika pemerintah tau ada permainan oknum mafia, spekulan, maupun kartel, lalu dimanakah posisi pemerintah? Dimana posisi negara sebagai regulator, eksekutor, yang paling penting sebagai pelindung kepentingan masyarakat? Dimana mafia, kartel, spekulan yang dijanjikan menteri perdagangan itu?

Kisruh minyak goreng menggambarkan betapa rentannya ekonomi kita. Menggoreng harga minyak goreng mungkin salah satu dari gorengan para kartel atau mafia di negeri ini. Ke depan yang harus diwaspadai dan diantisipasi oleh pemerintah tentu saja gorengan-gorengan yang lain seperti harga minyak BBM, harga batubara, harga kedelai, harga beras, harga gula, harga tepung, harga garam atau mungkin saja harga mas kawin?

Sekarang muncul gorengan 3 periode, tapi sepertinya walau sudah ditepis dengan cukup 2 periode saja, namun karena gorengannya masih seksi dan laku? Maka aksi demonstrasi masih akan terus sampai bohirnya atau tukang dana demonstrasi itu bangkrut, tertangkap atau tepar sendiri, oleh karena itu di sisa 2 periode ini, negara harus benar-benar hadir dan tegas melindungi dan membela kepentingan rakyatnya, bukan lemah pada kepentingan sekelompok orang… begitulah kira-kira…

Sumber Utama : https://seword.com/umum/gorengan-minyak-goreng-mahal-dan-langka-hingga-rYYkrCORTB

Lakukan sidak, Menperin evaluasi sistem data distribusi minyak curah

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke produsen minyak goreng di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/4/2022). ANTARA/Sella Panduarsa Gareta/am.

Terdapat distributor dengan alamat yang tidak sesuai pada SIMIRAH. Oleh karena itu kami melakukan pengawasan. Ini bagian dari evaluasi yang kita bisa dapat hanya dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengevaluasi sistem pendataan distribusi minyak goreng curah bersubsidi yang dinamakan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

"Terdapat distributor dengan alamat yang tidak sesuai pada SIMIRAH. Oleh karena itu kami melakukan pengawasan. Ini bagian dari evaluasi yang kita bisa dapat hanya dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak)," kata Menperin Agus di Jakarta, Kamis.

Menperin bersama Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri sempat mendatangi salah satu alamat distributor 1 (D1) minyak goreng curah yang tertera pada SIMIRAH di bilangan Jakarta Timur, namun tidak ditemukan D1 yang dimaksud.

Pada kesempatan tersebut Menperin meminta agar produsen dari D1 memperbaiki data yang disampaikan melalui SIMIRAH.

"Jadi, di salah satu distributor yang kami datangi itu ada kesalahan menginput data. Kalau ini salah, ada kekhawatiran ada kesalahan lain selain alamat. Makanya kami awasi," ujar Menperin.

Kemudian Menperin melanjutkan sidak ke produsen minyak goreng di Tanjung Priok yakni PT Bina Karya Prima (BKP).

Dari hasil kunjungan tersebut, Menperin menemukan bahwa BKP telah memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng curah sebanyak 50 persen dari yang ditargetkan.

"Tapi hari ini mereka belum memproduksi minyak goreng curah subsidi. Nanti tim kami akan tanyakan lebih dalam apa penyebabnya sampai pukul 13.00 WIB belum melakukan produksi," ujar Menperin.

Dari hasil sidak tersebut, Menperin juga berencana membuat surat edaran kepada produsen minyak goreng curah untuk menunjuk satu orang sebagai penanggung jawab program minyak goreng curah bersubsidi yang nantinya akan berhubungan dengan Kemenperin.

"Kami akan membuat surat edaran agar satu orang penanggung jawab ditunjuk, sehingga kita bisa langsung tanyakan ke orang itu tanpa lempar sana sini," kata Menperin Agus.

Menperin juga mengimbau kepada produsen agar lebih akurat dalam menginput data pada SIMIRAH, sehingga data tersebut dapat terdokumentasi dengan baik.

"Kami juga akan pasang QR Code untuk mendeteksi minyak itu larinya kemana saja. Semua kami upayakan agar program ini dapat berjalan dengan baik," pungkas Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.

Sumber Utama : https://www.antaranews.com/berita/2821761/lakukan-sidak-menperin-evaluasi-sistem-data-distribusi-minyak-curah

Kemenperin temukan penyimpangan distribusi minyak goreng curah

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (baju putih) bersama Satgas Pangan Kombes Pol Eko Sulistyo Basuki (tengah) dan Irjen Kemenperin Masrokhan (kiri) menggelar konferensi pers atas temuan penyimpangan distribusi minyak goreng curah bersubsidi di Jakarta, Kamis. (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta)

Saat ini barang bukti berupa jeriken berisi minyak goreng curah sudah disita Polda Metro Jaya dan dipasang garis polisi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Satgas Pangan dari Bareskrim Mabes Polri menemukan penyimpangan distribusi minyak goreng curah oleh distributor di Gang Damai Pasar Cipete, Jakarta Selatan.

"Ditemukan ada penyimpangan distribusi minyak goreng curah bersubsidi oleh distributor 1 (D1) yang ditunjuk produsen," kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita usai melakukan inspeksi mendadak di Pasar Cipete, Jakarta Selatan, Kamis.

Pada sidak tersebut, Kemenperin menemukan sebanyak 700 jeriken berkapasitas lima liter, yang siap dijual ke konsumen.

Tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Menurut Permenperin itu, minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek.

Selain itu Kemenperin dan Satgas Pangan juga menemukan minyak goreng curah dalam jeriken berisi 5 liter itu dijual dengan harga Rp85.000 atau Rp17.000 per liter.

Harga tersebut tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah yang ditetapkan pemerintah yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

Untuk itu Menperin menegaskan akan mengambil tindakan secara hukum dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan UMKM yang menjadi tujuan dari penerima program subsidi tersebut.

"Kami betul-betul ingin agar program ini berjalan dengan baik. HET Rp14.000 per liter untuk masyarakat dan UMKM itu bisa betul-betul tercapai. Ini ada masalah. Di produsen, distributor, pengecer, kami telusuri semua," tegas Menperin.

Menperin juga mengimbau agar distributor yang ikut menjual minyak goreng curah bersubsidi agar tidak melakukan hal yang sama, agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar.

"Kami akan tegas. Apakah temuan ini kebetulan, bisa jadi karena laporan masyarakat. Jadi, kami Kemenperin, Polri, juga bekerja sama dengan masyarakat untuk menegakkan hukum agar supaya program kita ini bisa berjalan dengan baik," ujar Menperin.

Tim Satgas Pangan Kombes Pol Eko Sulistyo Basuki menambahkan dari hasil penelusuran, distributor tersebut telah menjual 78.665 liter minyak goreng curah dalam jeriken.

"Dari hasil sidak kami di lapangan kali ini, kami temukan barang bukti sebanyak kurang lebih 3 ton minyak goreng curah bersubsidi yang menurut pengakuan pemilik itu baru dijual seminggu terakhir. Namun hasil kroscek kami ke suplier jeriken itu sudah dimulai sejak 14 Maret 2022. Jadi kurang lebih sudah satu bulan," tukas Eko.

Untuk itu Eko menyampaikan pihak Kepolisian akan menindaklanjuti temuan tersebut dan mendalaminya.

"Saat ini barang bukti berupa jeriken berisi minyak goreng curah sudah disita Polda Metro Jaya dan dipasang garis polisi," tukas Eko.

Sumber Utama : https://www.antaranews.com/berita/2820893/kemenperin-temukan-penyimpangan-distribusi-minyak-goreng-curah

Menperin paparkan perombakan total kebijakan minyak goreng sawit curah

Selasa, 22 Maret 2022 11:21 WIB

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. ANTARA/HO-Humas Kemenperin/am.

Kami wajibkan semua industri MGS mendaftar melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan bagi perusahaan industri yang tidak mendaftar, akan dikenakan sanksi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah merombak total kebijakan terkait Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah, dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri.

"Kami wajibkan semua industri MGS mendaftar melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan bagi perusahaan industri yang tidak mendaftar, akan dikenakan sanksi,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu dilakukan karena kebijakan MGS Curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan dan harga MGS bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, dan usaha kecil.

Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah bisa mengatur bahan baku, produksi dan distribusi MGS Curah dengan lebih baik, sehingga pasokannya selalu tersedia dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi digital SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) dalam pengelolaan dan pengawasannya.

Kebijakan MGS Berbasis Industri ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Permenperin ini mengatur proses bisnis program MGS Curah Subsidi mulai dari registrasi, produksi, distribusi, pembayaran klaim subsidi, larangan, dan pengawasan.

Baca juga: Menperin wajibkan industri minyak goreng jaga pasokan untuk UMKM

Pada tahap registrasi, semua perusahaan industri MGS diwajibkan untuk mendaftar dalam keikutsertaan program. Terdapat 81 perusahaan yang wajib mengikuti dan berpartisipasi dalam program ini.

Proses registrasi dilakukan melalui SIINas Kemenperin. Industri diwajibkan menyampaikan data dan dokumen tentang sumber dan volume bahan baku, daftar distributor (D1 dan D2) sampai pada tingkat kabupaten/kota.

“Semua data dan dokumen tersebut diverifikasi oleh Kemenperin hingga mendapat nomor registrasi paling lambat dalam tiga hari kerja. Kemudian, perusahaan industri menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan minyak goreng curah dengan Direktur Utama BPDPKS paling lama lima hari setelahnya,” terang Menperin Agus.

Selanjutnya Kemenperin akan menetapkan alokasi produksi dan distribusi wilayah masing-masing produsen MGS Curah. Industri yang telah memproduksi dan mendistribusikan produknya dapat mengajukan klaim pada BPDPKS.

Pengajuan klaim ini dilakukan melalui SIINas untuk diverifikasi oleh Kemenperin. Setelahnya BPDPKS mentransfer dana subsidi pada rekening produsen sesuai dengan bukti klaim yang telah diverifikasi tersebut.

Baca juga: Mendag: Stok minyak goreng dan bahan pokok melimpah di ritel modern

“Kami mengupayakan agar pembayaran klaim subsidi dari BPDPKS ke industri sesingkat mungkin dengan secara digital dan sangat memperhatikan good governance,“ terang Menperin.

Guna mencegah rembesan atau kebocoran dalam program itu, ditetapkan aturan larangan bagi pelaku usaha, seperti produsen MGS dan distributor, untuk melakukan repacking, penjualan ke industri, dan ekspor ke luar negeri.

Selain itu pengawasan atas program ini dilakukan secara online, sejak dari produksi, distribusi dan penjualan ditingkat pengecer.

“Kami akan menggunakan aplikasi digital SIMIRAH yang dapat melacak aliran MGS Curah sejak dari bahan baku sampai ke tangan pengecer,” ujar Menperin.

Untuk menjamin pelaksanaan program ini, pengawasan melibatkan perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan POLRI, pemerintah daerah, dan BPDPKS.

Kebutuhan MGS Curah diperkirakan sebesar 7.000 – 8.000 ton per hari. Sampai hari ini (22/3), sebanyak 47 perusahaan dan distributornya sudah mendaftar melalui SIINas, diantaranya sudah selesai verifikasi dan telah mendapatkan nomor registrasi, sedangkan 17 lainnya dalam proses.

“Kami optimistis, program MGS Curah Subsidi ini mampu memasok kebutuhan pasar lebih besar dan dengan harga sesuai HET Pemerintah,” pungkas Menperin Agus.

Sumber Utama : https://www.antaranews.com/berita/2774433/menperin-paparkan-perombakan-total-kebijakan-minyak-goreng-sawit-curah

Kemenperin sebut 75 industri sediakan minyak goreng curah bersubsidi

Jumat, 8 April 2022 16:03 WIB

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. ANTARA/HO-Biro Humas Kementerian Perindustrian.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mencatat sebanyak 75 industri minyak goreng sawit (MGS) terlibat dalam program pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng curah (MGC) bersubsidi bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro dan kecil.

Ke-75 industri MGS tersebut telah mendapat nomor registrasi dan berkontrak dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Mereka wajib memproduksi dan mendistribusikan MGC kepada masyarakat, termasuk usaha mikro dan kecil," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Saat ini, 55 dari 75 perusahaan industri peserta program telah mulai memproduksi minyak goreng sawit curah bersubsidi.

Sementara 20 perusahaan lain belum sama sekali memulai produksi dalam program ini. Di antara 55 perusahaan yang telah mulai berproduksi, realisasi jumlah produksinya bervariasi.

Baca juga: Menperin temukan penyedia minyak curah belum patuhi aturan

Sebagian perusahaan mampu memenuhi jumlah yang ditargetkan, namun sebagian lain masih jauh dari harapan. Karena itu, berbagai upaya pembinaan dan pengawasan dilakukan agar perusahaan industri memenuhi komitmen mereka untuk menyalurkan minyak goreng sawit curah dalam jumlah yang ditargetkan.

Menperin menjelaskan, dalam upaya pengelolaan dan pengawasan produksi serta distribusi MGC, Kemenperin menginisiasi penggunaan teknologi informasi yang dinamakan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

“Tujuannya agar mempermudah pelaku industri sekaligus untuk menjaga transparansi dan akutabilitas kepada masyarakat sehingga tercipta good governance,” ujarnya.

Dalam SIMIRAH, terdapat beberapa tampilan fitur, di antaranya berupa produksi, pelacakan distribusi MGC, sebaran pendistribusian (lokasi produsen dan distributor), dan real-time distribusi (nasional dan wilayah).

“Kemenperin akan melaporkan secara berkala ke publik tentang rating penyaluran minyak goreng curah bersubsidi untuk seluruh produsen peserta program. Nantinya kami akan mengumumkan pelaku usaha yang tidak patuh serta belum mendukung program,” imbuhnya.

Data rekapitulasi SIMIRAH per tanggal 7 April 2022 Pukul 17.00 WIB menyatakan bahwa pada Maret 2022, total MGC bersubsidi yang telah disalurkan oleh perusahaan peserta program sebesar 63.916 ton selama 14 hari, atau rata-rata distribusi mencapai 4.640 ton per hari.

Dengan total kebutuhan nasional mencapai 78.294 ton per 14 hari, maka realisasi distribusi secara nasional telah menyentuh angka 81,6 persen.

Data juga menunjukkan kinerja distribusi naik di bulan April menjadi 5.424 ton per hari. Ini artinya telah terjadi kenaikan penyaluran MGC sebesar rata-rata 800 Ton per hari, atau meningkat 16 persen bila dibanding penyaluran bulan Maret.

Baca juga: Menperin: Tak ada pilihan, industri hijau harus diterapkan

Menperin menyampaikan apresiasi kepada pelaku industri MGS yang telah memenuhi kewajibannya sesuai Permenperin 8/2022.

“Kita harus punya semangat optimis serta rasa patriotisme dan nasionalisme yang sama dalam menjalankan program pemerintah ini. Oleh karena itu, industri harus berkomitmen dalam menyanggupi untuk produksi, sedangkan distributor dan pengecer melakukan proses distribusi MGC bersubsidi ini. Berdasarkan data SIMIRAH per 8 April pukul 12.30 WIB, telah terdaftar 300 distributor, 919 sub-distributor dan 4686 pengecer,” paparnya.

 Program Minyak Goreng Curah bersubsidi merupakan perwujudan dari perintah Presiden Joko Widodo kepada jajaran Kementerian Perindustrian untuk menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau dan pasokan yang mencukupi untuk seluruh masyarakat, usaha kecil dan usaha mikro, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mengenai penyaluran MGS curah ke lima wilayah timur Indonesia, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, Menperin memastikan semuanya dalam proses pengiriman.

“Walau permasalahan di lapangan sangat menantang, kami yakin semuanya, termasuk untuk wilayah timur, akan berjalan baik dan lancar. Untuk itu, kami berharap dukungan semua pihak agar program ini tepat sasaran,” tuturnya.

Sumber Utama : https://www.antaranews.com/berita/2809993/kemenperin-sebut-75-industri-sediakan-minyak-goreng-curah-bersubsidi

Menperin: Ada anomali distribusi minyak goreng curah di Jakarta

Kamis, 14 April 2022 11:14 WIB

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Cipete, Jakarta Selatan, Kamis. (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta)

Suplai minyak goreng curah di DKI Jakarta sudah mencapai 155 persen dari kebutuhan. Artinya, sudah melebihi kebutuhan, harusnya HET sudah bisa tercapai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa terdapat anomali distribusi minyak goreng curah bersubsidi, khususnya di Jakarta, di mana suplai mencapai lebih dari kebutuhan namun harga eceran tertinggi (HET) belum juga bisa dicapai.

"Suplai minyak goreng curah di DKI Jakarta sudah mencapai 155 persen dari kebutuhan. Artinya, sudah melebihi kebutuhan, harusnya HET sudah bisa tercapai," kata Menperin seusai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) salah satu distributor di Pasar Cipete Jakarta, Kamis.

Menperin menyampaikan, hingga Kamis (14/4), terdapat 11.000 pengecer, 400 distributor 1 (D1), dan 800 D2 di seluruh Indonesia, berdasarkan data dari Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

Baca juga: Kemenperin temukan penyimpangan distribusi minyak goreng curah

Menperin menambahkan, hal yang sama terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, di mana HET belum diimplementasikan, padahal suplai telah mendekati angka kebutuhan nasional.

Untuk itu, Agus menyampaikan bahwa Kemenperin akan lebih memperketat pengawasan distribusi minyak goreng curah.

"Itu semua harus kami urai apa yang menjadi masalah. Dua targetnya, yaitu suplai tercukupi dan HET tercapai. Kalau suplainya mencukupi tapi HET tidak tercapai, tidak ada gunanya. Jadi, suplai harus mencukupi, HET tercapai," ujar Agus.

Baca juga: Menperin konsisten pastikan distribusi minyak goreng curah lancar

Menperin mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah menetapkan HET minyak goreng curah bersubsidi sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg sampai ke konsumen.

Dalam sidak Kemenperin di Pasar Cipete, Jakarta Selatan, ditemukan minyak goreng curah bersubsidi yang dijual dengan harga Rp16.000-Rp17.000 per liter.

Sumber Utama : https://www.antaranews.com/berita/2820933/menperin-ada-anomali-distribusi-minyak-goreng-curah-di-jakarta

Perlu ungkap asal-usul "big data" 110 juta pendukung penundaan pemilu

Oleh D.Dj. Kliwantoro Sabtu, 16 April 2022 08:56 WIB

 

Hasil riset CISSReC terkait dengan perpanjangan jabatan dan tiga periode. ANTARA/HO-CISSReC.

Semarang (ANTARA) - Peluang mengamendemen kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan MPR RI tidaklah menyalahi konstitusi.

Perubahan Undang-Undang Dasar ini sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (4) sebagai berikut:

Ayat (1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Ayat (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Ayat (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Ayat (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Tidak pelak lagi apabila ada sejumlah komponen masyarakat yang khawatir terjadi lagi perubahan UUD NRI Tahun 1945 hanya untuk melanggengkan kekuasaan dengan menambah masa jabatan tiga periode atau memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Sebagai bukti, sejumlah komponen masyarakat tetap melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 April 2022. Mereka menolak perpanjangan masa jabatan presiden/wakil presiden dan penambahan periode dari dua menjadi tiga periode.

Padahal, berulang kali Presiden Joko Widodo menegaskan taat konstitusi. Bahkan, Presiden menyebutkan pemilu mendatang pada tanggal 14 Februari 2024. Demo pun tetap berlangsung.

Kekhawatiran sejumlah komponen masyarakat terkait isu perpanjangan masa jabatan atau tiga periode adalah sesuatu hal yang wajar, meski dalam konstitusi sudah tegas menyatakan bahwa pemilu digelar setiap lima tahun sekali.

Ada yang berpikiran dalam waktu relatif singkat sangat memungkinkan melakukan perubahan ke-5 UUD NRI 1945. Hal ini mengingat partai politik pendukung pemerintahan sekarang ini menguasai parlemen.

Dari hasil Pemilu 2019 yang telah menempatkan sembilan parpol di 575 kursi DPR RI, mayoritas pemilik kursi-kursi itu adalah partai pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Hasil Pemilu Anggota DPR RI 2019, PDI Perjuangan meraih 128 kursi, Partai Golkar (85 kursi), Partai Gerindra (78 kursi), Partai NasDem (59 kursi), PKB (58 kursi), PAN (44 kursi), dan PPP (19 kursi). Sementara itu, Partai Demokrat meraih 54 kursi dan PKS (50 kursi).

Jika melihat peta di DPR RI, peluang untuk mengubah konstitusi bukan hal yang tidak mungkin meski Pemilu 2024, berdasarkan kesepakatan Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, digelar pada 14 Februari 2024; bahkan KPU siap memulai tahapan pada 14 Juni 2022.

Namun, tidak semua partai pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menerima wacana tersebut. Berdasarkan hasil analisis Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC yang diketuai Dr. Pratama Persadha disebutkan bahwa PDI Perjuangan menolak.

Bahkan, Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menemukan kejanggalan ketika melacak big data yang memuat 110 juta warganet pendukung penundaan Pemilu 2024 dengan menggunakan open source intelligence (OSINT) akun media sosial Twitter.

Komposisi Isu
Komposisi isu keseluruhan online news dan Twitter menyebutkan berita tentang "Pemilu ditunda dengan alasan ekonomi negara belum stabil" sebanyak 26,41 persen.

Berikutnya, isu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan disebut sosok di balik penundaan pemilu sebanyak 16,80 persen.

Isu penundaan pemilu disebut coreng konstitusi sebanyak 11,60 persen; PAN mendukung usulan untuk menunda Pemilu 2024 (8,69 persen); PDI Perjuangan menolak usulan untuk menunda Pemilu 2024 (8,49 persen); dan Partai Demokrat menolak usulan untuk menunda Pemilu 2024 (8,39 persen).

Terkait isu "PKB mendukung usulan untuk menunda Pemilu 2024" sekitar 8,20 persen. Isu lainnya, seperti Partai Golkar dan Partai NasDem bertemu bahas konflik menunda Pemilu 2024 sekitar 2,61 persen.

Sejumlah kalangan pun meragukan big data yang memuat 110 juta warganet pendukung penundaan Pemilu 2024, termasuk pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha.

Lagi pula, yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan tiga periode di kisaran 117.746 (tweet, reply, dan retweet), sementara pemberitaan daring (online) tercatat 11.868 pengguna pada periode analisis mulai 15 Februari hingga 15 Maret 2022.

Disebutkan pula data yang kontra dengan penundaan pemilu di Twitter sebesar 83,60 persen dan pro sebanyak 16,40 persen. Sementara itu, pada media daring dengan kontra sebesar 76,90 persen dan pro 23,10 persen.

Dari data ini saja, sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu. Data tersebut diambil dan dianalisis setelah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dengan sejumlah tokoh dan organisasi yang pro dan kontra.

Disebutkan pula bahwa tokoh kontra penundaan pemilu yang paling banyak terdapat pada artikel berita, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) sebanyak 1.420, disusul Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem) sebanyak 555.

Sementara itu, tokoh pro penundaan pemilu yang terbanyak adalah Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) sebanyak 3.892 artikel berita, diikuti Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN). Ada juga 10 organisasi yang pro dengan penundaan pemilu, seperti PKB, Golkar, dan Kemenkomarves.

Adapun, yang kontra sebanyak 71 organisasi, yaitu PPP, PDI Perjuangan, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Partai Demokrat, Muhammadiyah, dan lainnya.

Berbeda bila 110 juta data itu mengambil pembicaraan dari Facebook (FB), Instagram, dan TikTok yang jumlah pemakainya relatif sangat banyak. Pemakai FB di Indonesia, berdasarkan data CISSReC, lebih dari 130 juta, Instagram sudah hampir menembus 100 juta pemakai, belum lagi TikTok yang pemakainya bertambah dengan cepat di Indonesia.

Namun, tidak semuanya membicarakan penundaan pemilu; banyak yang tidak peduli. Lebih banyak membicarakan hal yang lain, demikian analisis CISSReC.

Oleh karena itu, asal usul data tersebut harus jelas sumber pengambilannya. Bahkan, untuk mengambil data tersebut dengan survei juga hal yang sangat sulit, bahkan mustahil meskipun secara daring. Hal ini, kata Pratama, karena harus sesuai dengan usia, apalagi mencapai angka 110 juta warganet.

Mengumpulkan dan membaca data FB, IG, dan WhatsApp (WA) tidak semudah di Twitter yang membuka API (application programming interface). Perlu persetujuan FB untuk pihak ketiga membaca data dan mengumpulkannya.

Cambridge Analytica, misalnya, ketika membaca kecenderungan pilihan warga Inggris menjelang Brexit​​​​​​ (Britain Exit), dan pilihan warga Amerika Serikat menjelang Pilpres 2016.

Namun, pada akhirnya setelah ini bocor menjadi kasus besar, berujung pada makin ketatnya perlindungan data pribadi di Eropa dengan Regulasi Umum Perlindungan Data (General Data Protection Regulation/GDPR).

Oleh karena itu, seyogianya perlu menyampaikan kepada publik sumber data 110 juta warganet pendukung penundaan Pemilu 2024 itu agar semua pihak tahu, termasuk mereka yang ahli di bidang teknologi informasi.

Jangan sampai memunculkan tuduhan dari sejumlah orang bahwa data itu masuk kategori hoaks yang menyesatkan masyarakat hingga menimbulkan kegaduhan.

Sumber Utama : https://www.antaranews.com/berita/2824737/perlu-ungkap-asal-usul-big-data-110-juta-pendukung-penundaan-pemilu?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=terkini

Food Estate: Pangan Melimpah, Harga Lebih Murah

Untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia jangka panjang, pemerintah merencanakan program food estate di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Dalam program ini, Kementerian Pertanian bersama dengan Pemda Mmerauke akan memberdayakan lahan-lahan yang belum digarap dengan potensial, untuk dijadikan lahan produksi tanaman pangan.

Rencananya 1,2 juta ha lahan akan dibangun hingga 2019. Selain di Papua, pembangunan food estate juga akan dilakukan di wilayah Kalimantan Barat (120.000 ha), Kalimantan Tengah (180.000 ha), Kalimantan Timur (10.000 ha), dan Maluku (190.000 ha).

Sumber utama : https://indonesiabaik.id/infografis/food-estate 

Re-post by Migo Berita / Sabtu/16042022/13.29Wita/Bjm