Yang Batu Siapa ? Yang Tangan Siapa ? Apakah ormas Terlarang HTI dan FPI masih menggurita & "Mencuci otak" warga KalSel

Migo Berita - Banjarmasin - Yang Batu Siapa ? Yang Tangan Siapa ? Melihat sepak terjang orang-orang yang BENCI pemerintahan Jokowi dengan mengatasnamakan rakyat, kita harus berfikir kritis dan mempunyai pikiran yang jernih hingga menganalisa dengan baik dan benar. Jadi terus baca berbagai artikel yang telah kita kumpulkan agar tidak gagal paham.

 

Sumber link video berjudul "Cuplikan Tarhib Ramadhan 1437 H HTI Kalsel" menit ke 2:01 ada walikota Banjarmasin pak Ibnu Sina yg dulu kader PKS, sekarang tahun 2022 gabung DEMOKRAT : https://www.youtube.com/watch?v=gy-_cBnfI9E&t=3s

Sumber link Video berjudul "Cuplikan Liputan Rapat dan Pawai Akbar RPA 1436 H Kalsel" :  https://www.youtube.com/watch?v=LnQ7WAiJ_9o

Sumber link Video berjudul "Liputan Rapat dan Pawai Akbar RPA 1436 H Kalsel 1/5" : https://www.youtube.com/watch?v=X4yEmyUWSkY

Sumber link Video berjudul "Liputan Rapat dan Pawai Akbar RPA 1436 H Kalsel 2/5" : https://www.youtube.com/watch?v=ZaY9qDUtCc8

Sumber link Video berjudul "Liputan Rapat dan Pawai Akbar RPA 1436 H Kalsel 3/5" : https://www.youtube.com/watch?v=CWspu0NTvAY

Sumber link Video berjudul "Liputan Rapat dan Pawai Akbar RPA 1436 H Kalsel 4/5" : https://www.youtube.com/watch?v=vCsROdgjmX0 

Sumber link Video berjudul "Liputan Rapat dan Pawai Akbar RPA 1436 H Kalsel 5/5" :

https://www.youtube.com/watch?v=dsmLyyfheps

Lempar Batu Sembunyi Tangan

Oleh : Adian Napitupulu

YANG bicara perpanjangan masa jabatan Presiden bukanlah Jokowi tapi ada tiga Menteri lalu kenapa yang didemo Jokowi bukan para Menteri itu?

ADA tiga Ketua Partai yang bicara perpanjangan masa jabatan Presiden tapi sekali lagi kenapa yang didemo Jokowi bukan tiga partai itu? Yang bicara Presiden 3 Periode itu salah satu lembaga survei dan salah satu kader Partai tapi kenapa yang didemo Jokowi bukan lembaga survey atau kantor partai?

Untuk merealisasikan perpanjangan atau pun merubah dari dua periode menjadi tiga Periode kewenangannya ada di Senayan (DPR) bukan di Istana tapi kenapa yang didemo justru Istana bukan Senayan? Yang mengatakan tidak berminat 3 periode adalah Jokowi. Yang mengatakan bahwa mereka yang menginginkan 3 Periode adalah orang yang cari muka juga Jokowi.

Yang mengatakan bahwa mengenai masa Jabatan ia akan tunduk pada Konstitusi adalah Jokowi, yang mengatakan bahwa menteri tidak boleh lagi bicara tentang perpanjangan masa Jabatan juga Jokowi. Tapi aneh kenapa yang didemo justru Jokowi? Membingungkan ya?

Kalau kita tanya kenapa yang di demo Jokowi maka kita akan masuk pada ruang perdebatan dengan argumentasi yang tidak jauh dari asumsi terhadap perasaan Jokowi, terhadap dugaan bahwa semua pernyataan para Menteri dan Ketua Umum Partai tersebut berasal dari keinginan Jokowi.

Para insan terpelajar dan intelektual itu kemudian tidak lagi mengkaji apa yang di katakan tapi menganalisa perasaan, mendiskusikan keinginan dalam hati Jokowi bukan pernyataan yang disampaikan.

Wacana perpanjangan maupun tiga periode tersebut membuat banyak orang menjadi gelisah lalu sibuk menganalisa perasaan dan keinginan Jokowi, karena menganalisa rasa tidak punya alat ukur maka sebagian mahasiswa konon berencana demo besar-besaran ke Istana pada tanggal 11 April nanti.

Nah, kalau situasi sudah seperti ini kemana para Menteri dan Ketua Partai yang melemparkan wacana itu? Kenapa semua tiba tiba menjadi diam dan seolah membiarkan semua dampak dari ide dan wacana yang mereka lemparkan di tanggung akibatnya sendirian oleh Jokowi.

Tidak ada satupun dari pemilik wacana yang berteriak lantang pasang badan berkata : “Demo kami, jangan Jokowi…. demo ke tempat saya, jangan ke Istana !!!”

Cerita belum berakhir, di sosial media baik Whatsapp, Tiktok dan lain-lain muncul beragam narasi tuntutan yang berkembang, tidak lagi soal wacana perpanjangan maupun 3 periode belaka, sekarang bahkan ada poster atas nama Mahasiswa yang isinya menuntut agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden.

Untunglah, mahasiswa segera membantah bahwa tuntutan Jokowi Mundur bukanlah tuntutan mahasiswa dan poster itu hoax belaka. Nah lho…. lalu tuntutan Jokowi mundur itu tuntutan siapa dong? Lalu yang membuat poster hoax itu siapa dong?

Di pemerintah ada yang lempar wacana lalu sembunyi, di rencana demo juga ada yang lempar poster lalu sembunyi. Ternyata pepatah lempar batu sembunyi tangan tidak cuma terjadi di lingkaran kekuasaan tapi juga dalam aksi di jalanan. Mau di manapun itu, istana maupun jalanan, sepertinya para “pelempar batu sembunyi tangan” itu mungkin selalu ada walau dilakukan orang yang berbeda namun berangkat dari motif yang sama yaitu, duduk di lingkaran kekuasaan. Ada yang ingin kekuasaan melalui perpanjangan masa jabatan ada juga yang melalui penggulingan kekuasaan.

Kalau berangkat dari cerita lempar batu sembunyi tangan maka tidak Presiden tidak juga Mahasiswa saat ini jangan jangan sama sama sedang menjadi “korban klaim”. Kalau benar begitu, mungkin ada baiknya Presiden Jokowi dan mahasiswa duduk ngopi bareng di tepi Danau Lebak Wangi sambil bakar ikan dan main gitar di bawah rembulan.

Kopi mungkin tidak menjanjikan apa apa, tapi semoga bisa membuat kita duduk bersama, gitar juga tak bisa menyelesaikan masalah tapi setidaknya bisa membuat kita bernyanyi bersama tentang Cinta kita pada Indonesia.

Penulis adalah Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98

Ilustrasi kursi kekuasaan

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/04/08/lempar-batu-sembunyi-tangan/

Depot Non Halal Masih disuruh Tutup juga? Kebijakan Macam Apa itu, Pak Walikota (dari Demokrat eks PKS)?!

Sebuah video perdebatan antara Satpol PP dan pemilik depot, beredar di media sosial. Belakangan diketahui, video itu terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (7/4) kemarin. Video itu memperlihatkan suasana razia pada sebuah depot yang buka di siang hari selama bulan Ramadhan.

Memang selama bulan Ramadhan, Satpol PP Kota Banjarmasin gencar melakukan razia kepada warung atau usaha kuliner, yang melanggar Perda. Untuk diketahui, Walikota Banjarmasin, H. Ibnu Sina, mengeluarkan surat edaran untuk pengusaha kuliner hanya boleh membuka usahanya mulai pukul 16.00 WITA. Sementara untuk siang harinya, harus tutup.

Belakangan diketahui, video yang viral ini adalah suasana razia di Depot Cek Nin. Sebuah depot makanan non halal, di kawasan Jl. Veteran, Kota Banjarmasin. Catat! Makanan non halal! Lagipula kata sang pemilik, depot ini tidak melayani dine in. Hanya melayani take away, dan pintunya pun hanya dibuka setengah.

Video perdebatan yang viral inipun sampai ke telinga Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina. Sang Walikota mengatakan bahwa Satpol PP menegakkan Perda no 4 tahun 2005, tentang aturan saat Ramadhan.

"Jauh-jauh hari juga sudah diingatkan juga terkait dengan menghormati orang yang berpuasa. Kemudian memang perda itu masih ada dan masih berlaku. Aparat hukum termasuk Polresta memback up kota soal penegakan hukum perda. Kemudian Satpol PP dan Linmas. Jadi sama-sama lah saling menghormati," ujar Ibnu dikutip dari Banjarmasin Post.

"Sebenarnya saya juga sudah mewanti-wanti jangan sampai ada tindakan anarkis dan sebagainya. Yang penting persuasif. Dan kejadian seperti itu tidak kita harapkan sebetulnya karena sempat terjadi ketegangan (perdebatan) dan saya hanya melihatnya di medsos," jelasnya.

Disinggung mengenai depot tersebut notebene menjual makanan non halal, Ibnu menerangkan dalam aturan atau perda yang ada tidak ada secara khusus mengaturnya, sehingga dianggap sama seperti warung lainnya. "Di Perda itu umum sekali, semua boleh buka sore," katanya.

Ditambahkan oleh Ibnu, Perda ini pun terbilang sudah cukup lama atau sudah berusia belasan tahun. Namun menurutnya bisa saja dievaluasi atau direvisi.

"Perda itu dalam lima tahun biasanya bisa terjadi perubahan dan bisa dievaluasi. Kalau memang harus ada perubahan atau direvisi, bisa dilakukan apalagi sudah sekitar 15 tahun perdanya," pungkasnya.

Yang penulis heran, ini perda sudah lama, lebih dari 15 tahun dan bisa dirubah atau dievaluasi, kenapa tidak dilakukan? Kenapa masih mempertahankan perda yang terlalu memihak dan tendensius. Apa tendensinya? Kebijaakan superior, kebijakan mayoritas yang ingin menekan minoritas. Itu sudah jelas.

Lagipula ya Pak Wali, apa urgensinya sih puasa minta dihormati? Apa artinya kebijakan anda minta menghormati orang puasa, tapi kebijakan anda tidak menghargai pemilik usaha yang buka di siang hari selama Ramadhan. Dosa lho kalau misalkan menghalang-halangi orang yang sedang mencari rezeki. Apapun agama mereka. Karena mencari rezeki itu wajib hukumnya, salah satunya melalui usaha kuliner.

Kalau kebijakan Pak Walikota merugikan pelaku usaha kuliner seperti ini, pertanggung jawabannya berat lho Pak Wali. Penyalahgunaan amanah kan jadinya?

Sekali lagi penulis ingin menyoroti kebanyakan umat muslim yang minta dihormati ketika puasa. Geli aja dengernya. Gemes juga. Puasa itu kan ibadah antara kita dengan Allah, nggak akan ada orang yang tahu kita sedang puasa atau tidak. Puasa itu untuk Allah, Allah pula yang akan membalasnya. Semakin banyak godaan, semakin banyak cobaan dalam menjalani ibadah puasa dan kita bisa melewatinya, bukankah semakin afdhol puasa kita dan semakin besar pahalanya?

Apa artinya puasa kalau nggak ada tantangannya? Warung nggak boleh buka, orang lain nggak boleh makan dan ngerokok di depan kita, semua wanita harus pakai pakaian panjang tertutup. Hahaha, puasa macam apa itu?

Lagipula, kalau melihat warung buka saat kita puasa, melihat orang sedang makan, mencium aroma masakan, terus puasa kita terganggu, goyah, lapar, ngiler. Patut dipertanyakan kadar keimanan kita, Pak Wali.

Ayolah, kalau memang mau bicara saling menghormati, kita mulailah dari menghormati orang lain. Buatlah kebijakan yang mengayomi seluruh warga anda tanpa memandang suku dan agama.

Untuk Satpol PP yang melakukan debat kusir dengan pemilik depot itu, mereka hanyalah pion yang menegakkan aturan. Kuncinya ada di pemegang kebijakan. 

Sumber Utama : https://seword.com/umum/depot-non-halal-masih-disuruh-tutup-juga-sIYtjr3yqM

Didesak Batalkan Perda Ramadhan, Walikota Ibnu Sina : Silakan Ajukan ke DPRD Banjarmasin

VIRAL soal depot makanan non halal yang disatroni puluhan petugas Satpol PP Kota Banjarmasin karena buka pada siang bolong bulan Ramadhan, memantik Walikota Ibnu Sina angkat bicara.

WALIKOTA Banjarmasin Ibnu Sina menegaskan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2005 yang merupakan perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.

Adu mulut antara petugas Satpol PP dengan pemilik depot di Jalan Veteran karena buka di siang bolong, hingga dilayangkan teguran lisan melanggar Perda Ramadhan, menjadi buah pembicaraan di warganet. Hingga muncul petisi untuk membatalkan Perda Ramadhan karena dianggap tak menghormati hak-hak warga non muslim.

“Saya tegaskan Perda Ramadhan itu tetap berlaku. Saya konsisten untuk menegakkan perda ini, karena sudah mengakomodir pendapat sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banjarmasin,” ucap Walikota Ibnu Sina dalam jumpa pers di Balai Kota Banjarmasin, Jumat (8/4/2022).

Dalam kesempatan itu, Ibnu sina mengingatkan warga Banjarmasin untuk menghormati kesucian bulan puasa Ramadhan. “Di Banjarmasin, kita sudah berpuluh-puluh tahun kondisi aman, damai walaupun dalam penegakan Perda Ramadhan ini terjadi pasang surut, tapi yang jelas seluruh warga menaatinya,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel ini.

Soal insiden adu mulut hingga berbuah teguran kepada pemilik depot yang buka di siang bolong Ramadhan, Ibnu Sina mengatakan sudah disikapi. Sebab, menurut Ibnu, berdasar kesepakatan dan ketentuan hukum peraturan daerah itu masih berlaku dan masih efektif dilaksanakan. Karenanya, setiap warga di Banjarmasi harus menaatinya.

Peringatan Ibnu Sina khusus kepada usaha sektor kuliner sebab hal itu termaktub dalam ketentuan yang diatur dalam Perda Ramadhan. “Dengan kebijakan bersama boleh buka dari jam tiga sore, seperti pasar wadai Ramadhan, cafe, restoran untuk menyiapkan berbuka puasa, pada waktu atau jadwal yang sudah ditentukan,” kata Walikota Banjarmasin.

Nah, kata Ibnu sina, bicara waktu sebelum jadwal yang diperbolehkan buka, maka pelaku usaha kuliner harusnya tutup demi menghormati orang yang berpuasa.

“Untuk pelaksanaannya juga tetap dilaksanakan secara persuasif oleh Satpol PP Kota Banjarmasin. Tetap persuasif, sosialisasi dilaksanakan, kemudian terus disampaikan kepada warga, rasanya sudah 15 tahun rasa-rasanya, tidak seorang pun di Banjarmasin ini, tidak tahu tentang perda ini,” beber Ibnu Sina.

Nah, bagi yang pihak ingin membatalkan atau merevisi Perda Ramadhan, Ibnu Sina mengatakan maka warga bisa saja menyampaikan hal itu kepada DPRD Kota Banjarmasin..

“Sebab, perda ini sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin. Jadi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan kalau ada di daerah lain, mungkin bagaimana penerapannya yang mesti harus tetap berkaitan dengan kearifan lokal Banjarmasin,” cetus Ibnu Sina.

Mantan anggota DPRD Kalsel ini menekankan agar semua pihak untuk tetap memegang norma yang berlaku di NKRI, melindungi semua agama, melindungi semua suku etnis dan juga bangsa.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina saat jumpa pers soal penegakan Perda Ramadhan.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/04/08/didesak-batalkan-perda-ramadhan-walikota-ibnu-sina-silakan-ajukan-ke-dprd-banjarmasin/

Tak Ada Dispensasi, DPRD Banjarmasin Minta Pelanggar Perda Ramadhan Ditindak Tegas

WAKIL Ketua DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Golkar, Matnor Ali menegaskan dalam Perda Ramadhan Nomor 4 Tahun 2005 jo Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada bulan Ramadhan, tidak ada istilah dispenasi bagi warga non muslim.

“DALAM Perda Ramadhan itu bersifat umum, artinya tidak mengenal warung, depot atau rumah makan baik restoran itu menyajikan makanan untuk warga non muslim atau muslim. Intinya, selama bulan Ramadhan harus tutup,” kata Matnor Ali kepada jejakrekam.com, Jumat (8/4/2022).

Soal insiden adu mulut antara petugas Satpol PP Kota Banjarmasin dengan pemilik depot yang buka di siang bolong bulan puasa, Matnor berpendapat ketentuan yang ada dalam Perda Ramadhan harus ditaati setiap warga Banjarmasin, tanpa kecuali.

“Makanya, kami mengimbau agar pengusaha kuliner baik yang berupa warung makan, depot hingga restoran menaati Perda Ramadhan,” kata mantan Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin.

Matnor mengatakan pihak Pemkot Banjarmasin dalam hal ini Satpol PP sebagai aparat penegak perda harus bertindak tegas, dan tak boleh kendor. “Jangan segan untuk menindak bagi yang kedapatan melanggar perda ini. Tak ada alasan atau pun dispensasi,” cetus Matnor.

Mantan Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin ini mengatakan hanya ada ketentuan yang meringankan yakni bagi masyarakat ingin membeli makanan dalam bungkusan di warung, depot atau restoran untuk dibawa ke rumah.

“Namun, warung, depot maupun restoran tidak boleh dibuka sepenuhnya selama siang hari bulan Ramadhan. Artinya, tidak boleh buka pintu sepenuhnya. Ya, seperti warung sakadup,” kata Matnor.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Golkar; Matnor Ali. (Foto Mediakita)

Bagi dia, tidak ada istilah warung non halal maupun halal karena pada siang hari bulan Ramadhan harus tutup. Terkecuali, dibuka pada pukul 3 sore untuk keperluan warga berbuka puasa.

“Intinya dalam Perda Ramadhan itu adalah menghormati orang yang berpuasa, sehingga warung makan apapun tidak boleh buka,” tegas Matnor.

Terpisah, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin Ahmad Muzaiyin mengatakan masalah keributan dan adu mulut anak buahnya dengan pemilik depot di Jalan Veteran sudah ditangani Walikota Ibnu Sina.

“Dari arahan Pak Walikota, jelas kami di Satpol PP ditugaskan menegakkan Perda Ramadhan. Kalau ada yang mau membikin petisi membatalkan Perda Ramadhan, silakan saja,” kata Muzaiyin.

Mantan Camat Banjarmasin Timur mengatakan ada jalur yang bisa ditempuh warga Banjarmasin keberatan dengan Perda Ramadhan dengan mengajukan usulan revisi atau perubahan terhadap perda tersebut.

“Silakan saja, ada jalur konstitusional melalui DPRD Kota Banjarmasin. Sebab, Perda Ramadhan ini merupakan produk hukum yang disepakati DPRD bersama pemerintah kota. Nah, jika ingin mengusulkan perubahan, tidak masalah asalkan sesuai dengan jalur pembentukan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh Muzaiyin.

Spanduk larangan selama bulan Ramadhan dipasang Satpol PP Kota Banjarmasin di beberapa tempat.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/04/08/tak-ada-dispensasi-dprd-banjarmasin-minta-pelanggar-perda-ramadhan-ditindak-tegas/

Masih Ada Lowongan 400 ASN, Walikota Ibnu Sina Serahkan SK CPNS dan PPPK

WALIKOTA Ibnu Sina menyerahkan secara simbolis surat keputusan (SK) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Lobby Balai Kot Banjarmasin, Jumat (8/4/2022).

PENYERAHAN SK ini juga dihadiri Wakil Walikota Arifin Noor dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD Diklat) Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto dan pejabat teras lainnya.

Walikota Ibnu Sina pun mengucapkan selamat bagi CPNS yang telah terpilih dan guru honorer yang diterima sebagai PPPK di Kota Banjarmasin.

“Selama bergabung di Pemkot Banjarmasin. Selamat mengabdi sebagai aparatur sipil negara (ASN). Jadikan kesempatan untuk pengabdian dan memberikan yang terbaik dalam melayani warga Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu Sina.

Dia mengatakan penyerahan SK PPPK guru tahap pertama diwakili dua dari 20 orang yang mewakili 951 ASN. Kemudian 10 orang yang mewakili 149 CPNS, dari total yang diterima.

“Alhamdulillah SK-nya diserahkan hari ini yang merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk memberikan kepastian terhadap status kepegawaian dan juga seiring dengan kouta yang diberikan pemerintah pusat sehingga dalam proses ini kita mengusulkan 1.339 formasi,” ucap Ibnu Sina.

Dia menjelaskan masih ada tersisa kuota ASN sekitar kurang lebih 400 lowongan. Ibnu Sina menargetkan tahap selanjutnya bisa dipenuhi dan ditempati bekerja di Pemkot Banjarmasin.

Walikota Ibnu Sina saat menyerahkan SK CPNS dan PPPK di Balai Kota Banjarmasin.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/04/08/masih-ada-lowongan-400-asn-walikota-ibnu-sina-serahkan-sk-cpns-dan-pppk/

Viral! Video Depot di Veteran Didatangi Satpol PP Banjarmasin, Sampai Digalang Petisi batalkan Perda Ramadhan

VIDEO berdurasi 06.08 detik saat petugas Satpol PP Kota Banjarmasin merazia sebuah warung makan yang buka siang di bulan Ramadhan, kini viral di jagat media sosial (medsos).

VIDEO yang diunggah Nico Kosasih di akun instagramnya telah disukai lebih dari 1.784 pengguna dan mengundang 485 komentar dari warganet. Video itu menggambarkan adu mulut antara petugas Satpol PP dengan pengelola Depot Cek Nin di kawasan Jalan Veteran Banjarmasin, Kamis (7/4/2022). Warung ini menyajikan makanan non halal di Banjarmasin.

Kasi Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin, Mulyadi menegaskan operasi atau razia kali ini demi menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.

Adu mulut ini sempat menyeret DPRD Banjarmasin bagi warga untuk mengadu. Pemilik depot sempat mengusir petugas Satpol PP Banjarmasin. Namun, Mulyadi pun angkat bicara jika pihak melanggar Perda Ramadhan, ada ancaman pidana dan denda.

Mulyadi menegaskan dalam Perda Ramadhan juga tidak membedakan mana warung muslim dan non muslim. “Semua kegiatan seperti membuka warung, selama bulan Ramadhan dilarang. Terkecuali di pasar wadai yang telah ditentukan. Itupun pada jam tertentu sekitar pukul 16.00 Wita untuk menyiapkan orang berbuka puasa,” ucap Mulyadi.

Dalam operasi kali ini, Mulyadi mengatakan hanya sebatas sosialisasi Perda Ramadhan, belum ada tindakan atau operasi yustisi kepada para pelanggar. “Jika nanti terbukti bersalah, maka akan kami sanksi pengelola depotnya. Mereka hanya diberi teguran,” cetus Mulyadi.

Namun, pemilik Depot Cek Nin tak terima. Bahkan sempat memviralkan video adu mulut yang dianggap bentuk ‘arogansi’ aparat pemerintah kota.

Gara-gara video adu mulut soal Perda Ramadhan ini, kini penggalangan petisi berjudul Kita Bisa Terdampak dibuat Happy Bima di https://www.change.org/p/batalkan-perda-yang-melarang-warung-buka-saat-puasa.

Ditarget 1.000 tandatangan, kini sudah sebanyak 771 telah membubuhkan tekenannya. Happy Bima memberi penjelaskan bahwa  Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadan. Selain bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, perda kota ini melanggar Hak asasi manusia (HAM).

“Resto/warung makan yang dilarang buka tentu selain berdampak buruk bagi ekonomi kemasyarakatan, juga dinilai tidak adil bagi mereka masyarakat yang sedang tidak berpuasa.

Perda atau peraturan pemerintah lainnya sebaiknya bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan tertentu,” tulis Happy Bima.

Dia mencontohkan kasus yang baru saja dialami salah satu warung makan masakan mengandung Babi di kota Banjarmasin yang ditindak (didatangi) Satpol PP kota Banjarmasin adalah tindakan yang “konyol’ atas dasar produk Hukum yang tidak baik.  

“Karena pada dasarnya, pada bulan biasa saja teman-teman umat muslim tidak ada yang berkunjung ke resto/warung makan tersebut, apalagi di bulan Ramadhan seperti ini,” tulis Happy Bima.

Dia pun menawarkan solusi bahwa resto/warung makan tetap beroperasi dengan menutup area tempat makan di resto/warung masing-masing. Kemudian, selain untuk melayani teman-teman yang beragama non muslim, resto/warung makan juga dapat melayani teman-teman umat muslim yang sedang berhalangan dan karenanya diperkenankan untuk tidak berpuasa.

“Semoga dengan petisi ini kita semakin sadar dań benar-benar dapat menerapkan sila ke-5 Pancasila yakni; Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salam Keadilan,” tulis Happy Bima.

Video berisi adu mulut petugas Satpol PP Kota Banjarmasin dengan pemilik depot yang viral di media sosial.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/04/08/viral-video-depot-di-veteran-didatangi-satpol-pp-banjarmasin-sampai-digalang-petisi-batalkan-perda-ramadhan/

Gorengan Tiga Periode dan Penundaan Pemilu

Apakah Tiga puluh dua tahun berkuasa dan berhasil menggerogoti kekayaan alam bangsa ini demi kepentingan sekelompok orang tak cukup jadi pelajaran untuk kita agar tetap menjalankan konstitusi dengan taat pada aturan dua periode saja? Kekuasaan itu memang manis rasanya hingga sering lupa akan daratan, lupa akan habisnya masa jabatannya.

Pun dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi akan habis di 2024 nanti. Dua periode rasanya memang terlalu cepat mengingat bagaimana masifnya perubahan yang terjadi ditengah-tengah bangsa ini oleh karena pembangunan era presiden ketujuh yang dipilih oleh rakyat secara demokratis.

Tak dapat dipungkiri era Presiden Jokowi telah membuat gebrakan dan banyak perubahan ke arah yang lebih baik kita rasakan dan banggakan, bahkan sangat dapat dikatatakan bahwa inilah presiden yang sangat mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Benar-benar tulus bekerja, dan akibat ketulusan, kejujuran serta humble dan mencintai rakyatnya inilah maka rakyat ‘mengkultuskan’ Presiden Jokowi untuk memimpin satu periode lagi.

Tak tanggung-tanggung suara rakyat arus bawah ini langsung diteriakkan oleh para Kepala Desa (Kades) yang meneriakkan ‘Jokowi 3 periode’ saat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022 kemarin.

Ya, walau banyak mengatakan bahwa itu muatan politis, namun memang seperti itulah politik di negeri kita ini, ada yang suka dan ada yang tidak suka, yang suka pasti mengagung-agungkan pemimpinnya, tapi bagi yang tak suka, pasti mencari celah, sekecil apapun kesalahan pemimpin dan bawahannya pastilah dicari, dicecar dan didemo besar-besaran.

Masih ingat bukan apa statemen atau gorengan ketua partai berlambang merci, partai Demokrat? Ya, AHY menggoreng isu langkanya minyak goreng hingga naiknya harga minyak goreng, eh malah ujung-ujungnya ke masalah ‘tiga periode’. AHY mengatakan bahwa itu pemufakatan jahat, lah memang, trus siapa yang pengen 3 periode? Jelas-jelas Presiden Jokowi menolak, AHY aja yang kepanasan dan kebakaran jenggot apabila Presiden Jokowi kembali naik podium lagi dan demokrat beserta ketua partainya akan makin tenggelam bukan?

Memang polemik dan menjadi gorengan seksi masalah 3 periode ini. Bagaimana tidak seksi? Dengan gorengan 3 periode akan memunculkan gelombang besar dan berpotensi menjadi sumber kericuhan, demo besar-besaran karena pastinya rakyat akan terbelah dua, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, walau dipastikan akan lebih banyak yang setuju jika Presiden Jokowi memimpin Republik ini kembali, namun pastinya elit-elit politik yang terbelah, terutama yang tidak suka akan menggunakan berbagai cara untuk menghentikan Jokowi terpilih kembali. Begitu banyak contoh kasus pemimpin dilengserkan dengan cara apapun, bahkan seperti dialami oleh presiden pertama, Ir. Soekarno yang harus menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto lewat Supersemar yang isi suratnya sampai sekarang menjadi misteri, apakah memang benar diberikan Soekarno dengan ikhlas? Atau ada unsur pemaksaan dari Soeharto dan antek-anteknya?

Untuk membuat presiden memimpin kembali ada prosedurnya, sebab memperpanjang masa jabatan presiden kembali atau melebihi dua periode merupakan hal yang inkonstitusional, sebab Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya bisa diperpanjang satu kali.

Alasan ketakutan akan apa yang dilakukan era Orde Baru menjadi alasan kuat mengapa Pasal 7 itu berbunyi demikian. Bagaimana dulu Presiden Soeharto membuat keadaan semuanya tunduk dan memilih dia kembali selama 32 tahun berkuasa. Alasan agar hal tersebut tak muncul kembali makanya Pasal 7 diamandemenkan.

Lantas untuk mengubah Pasal 7 tersebut harus diadakan amandemen kembali, dimana amandemen ini ada dua, amandemen formal dan informal. Amandemen formal berarti perubahan konstitusi melalui jalur yang disediakan oleh konstitusi, yakni melalui ketentuan yang disediakan oleh konstitusi itu sendiri yang lazim disebut sebagai aturan amandemen (amandement rules).

Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyediakan cara melakukan perubahan: dari sisi kelembagaan, pengusulan, kuorum, dan pengambilan keputusan. Menurut pasal 37, amandemen dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota MPR.

Lalu, sidang amandemen UUD 1945 minimal dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah anggota MPR. Akhirnya, keputusan yang diambil harus disetujui oleh minimal 50 persen ditambah satu orang dari seluruh anggota MPR. Di luar kepentingan dan konstelasi politik yang dinamis, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sangat terbuka terjadi, termasuk terkait masa jabatan presiden.

Jumlah anggota MPR adalah 711, dengan komposisi 136 anggota DPD dan 575 anggota DPR. Jumlah anggota DPR dalam koalisi pemerintah termasuk PAN, keseluruhan berjumlah 471 orang, sementara kursi DPR dari PKS dan Demokrat masing-masing berjumlah 50 dan 54 (total 104). Dengan komposisi semacam ini, maka dibutuhkan 237 pengusul dari anggota MPR untuk mengajukan pasal-pasal yang diamandemen, kuorum kehadiran 474 orang, dan selanjutnya dibutuhkan 357 anggota MPR untuk menggolkan amandemen.

Hitungan sederhana ini mengindikasikan, amandemen pasal-pasal, termasuk mengenai masa jabatan presiden, berpeluang dilakukan. Dengan kalkulasi jumlah kursi partai pemerintah yang ada saat ini, ditambah lagi dengan anggota DPD yang mempunyai affiliasi dengan partai pemerintah, maka akan mewujudkan amandemen tidaklah sulit.

Lalu apakah wacana elite untuk melakukan amandemen terhadap ketentuan masa jabatan presiden RI ini secara substansi dapat disebut sebagai amandemen?

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang membatasi masa jabatan selama dua periode merupakan amanat reformasi yang harus dilihat dari keseluruhan desain amandemen yang sudah dilakukan selama empat kali. Dua kali masa jabatan, masing-masing selama lima tahun, merupakan peneguhan demokrasi yang dibuat dalam suatu suasana yang menyadari dampak buruk dari model sebelumnya.

Jadi, sudah cukuplah dua periode saja, sudahi gorengan 3 peridoe karena itu pastilah menimbulkan persoalan baru yang bakal menguras tenaga, pikiran dan bahkan biaya yang tak sedikit, karena pastinya konflik kepentingan makin merebak dan menyebar luas yang mengakibatkan perpecahan ditengah bangsa kita.

Toh, Presiden Jokowi sendiri bukanlah sosok yang gila kekuasaan, justru anak buahnya yang mendorong agar 3 periode karena sudah nyaman dan aman menjadi bawahan Pak Jokowi...

Jadi mari sudahi gorengan 3 periode, toh masih banyak putra-putra terbaik bangsa ini yang bisa bekerja dengan baik, mengapa kita harus capek menonton gorengan 3 periode?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/gorengan-tiga-periode-dan-penundaan-pemilu-y0ZYCeSOOs

Sudahi Demonya Ya Adik-Adik, Tuntutan Kalian itu Sudah Terbantahkan

Demo kembali akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI, Senin (11/4) mendatang. Tuntutan mereka tetap sama seperti sebelumnya, membatalkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode.

Preettt!

Tuntutan itu sudah basi ya adik-adik, kenapa masih dibuat rame sih?! 

Bukankah Presiden Jokowi selalu menegaskan di setiap kesempatan, bahwa tidak ada penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Bahkan Jokowi menegur anak buahnya, agar tidak terus-menerus membicarakan masalah itu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," ujar Jokowi kepada jajaran para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, dikutip dari Suara.com.

Jokowi juga meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis dan fokus ke hal-hal yang urgen seperti kenaikan harga bahan pokok yang mencekik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," lanjut Jokowi. Clear kan?

Lagipula, yang belakangan terus mendengungkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden adalah 3 menteri anak buah Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia serta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Ketiganya kompak mengatakan bahwa wacana ini murni aspirasi masyarakat, agar Presiden Jokowi fokus menyelesaikan tugasnya pasca pandemi Covid 19.

Nah dengan fakta ini, seharusnya adik-adik BEM SI kan mendemo para pembantu Presiden ini? Kenapa malah Presidennya yanh didemo, bahkan ada e-flyer di media sosial bahwa demo 11 April nanti menuntut Presiden Jokowi untuk mundur. Meskipun pada akhirnya sudah dibantah oleh BEM, kalau flyer yang beredar itu bukam buatan mereka.

Terbaru, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, menemui perwakilan BEM Nusantara, Jum'at (8/4) kemarin. Dalam pertemuan di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat itu, Wiranto menegaskan wacana masa jabatan presiden tiga periode tak mungkin terealisasi.

"Tadi saya dengan teman-teman mahasiswa BEM Nusantara cukup lama, cukup intens banyak hal-hal yang kita bicarakan dengan teman-teman mahasiswa," ujar Wiranto dalam konferensi pers usia pertemuan pada Jumat sore, dikutip dari Kompas.com 

"Tadi teman-teman berdebat dengan itu. Maka jabawannya ya (wacana tiga periode) tidak mungkin," tegas Wiranto.

Dia lantas menjelaskan alasannya. Pertama karena wacana itu menyangkut amandemen terhadap UUD 1945. Adapun syarat untuk mengamandemen UUD disebutnya sangat berat. "Kalau di dalam persyaratan yang saya baca, itu kehendak masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Kedua, Wiranto menuturkan, sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR, lembaga pemerintah, lembaga pemilu, yang mengisyaratakan persiapan-persiapan penundaan Pemilu 2024.

Ketiga, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan. Selain itu, pemerintah masih Juga menyelesaikan mitigasi pandemi Covid-19.

"Mudah-mudahan segera tuntas. Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode," tutur Wiranto.

Keempat, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan sikap tidak sepakat dengan masa jabatan tiga periode.

"Artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini sebenarnya sudah jelas wacana itu akan berhenti di wacana. Karena tidak akan dapat diimplementasikan diwujudkan dan dilaksanakan karena alasan alasan tadi itu. Mengapa kita masih meributkan?," tegas mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan itu.

Dengan adanya fakta diatas, apakah layak kalau penulis patut menduga ada agenda terselubung dari aksi demo adik-adik BEM ini?

Agenda apa itu? Patut diduga agenda menggulingkan Presiden Jokowi. Sebab, fakta sudah jelas itu semua hanya sebatas wacana yang tidak mungkin terealisasi. Kenapa masih ngotot demo menolak wacana itu?

Ibarat mantan kita sudah menyatakan putus, kita masih ngotot mau ngelamar dia ke rumahnya. Hahaha.

Jadi buat adik-adik BEM, sudahi demo ini. Masih banyak isu lain yang lebih urgen untuk dibahas, daripada isu yang satu ini. Ayolah mari kita sama-sama belajar. Belajar untuk memahami situasi negara ini. Jangan sampai niat tulus kalian dalam membangun negeri, akhirnya dirusak oleh kepentingan busuk yang ingin negara ini kacau.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/sudahi-demonya-ya-adik-adik-tuntutan-kalian-itu-2V7ASNBxz0

Mike Tyson Memang Mualaf, Tapi Kalau Kalah Jangan Pakai Alasan Konyol Bro!!

Pertarungan Azka vs Vicky membuat penulis kembali nostalgia dengan dunia tinju. Terakhir kali membahas tinju penulis berdebat soal siapa yang terbaik diantara Mike Tyson, Holyfield, Lennox Lewis. Tapi penulis muak saat itu karena pembahasan membawa-bawa soal mualafnya Mike Tyson.

Pembahasan jadi tidak menarik karena agama sudah dibawa-bawa, sehingga penilaian tidak objective lagi. Ini berlaku tidak hanya dalam tinju, dalam musik atau olahraga lain (MMA, Sepak Bola) ketika agama sudah dibawa-bawa, maka penilaian tidak objective lagi.

Penulis sadar kalau di dunia ini memang banyak manusia tipe pecundang, yang selalu cari-cari alasan bahkan kambing hitam ketika dirinya kalah. Tapi ketika alasan-alasan tersebut didasarkan karena faktor agama, maka alasan tersebut menjadi semakin konyol. Ini yang terjadi pada fans Mike Tyson hanya karena yang bersangkutan mualaf.

Oh tidak, penulis tidak benci Tyson karena mualaf atau muslim. Penulis adalah orang yang mengakui kalau Muhammad Ali (muslim) adalah The Greatest Of All Time dalam dunia tinju. Apa alasannya? Lain kali kita bahas ya, kali ini kita bahas Mike Tyson dulu.

Harus penulis akui kalau soal popularitas, Mike Tyson dengan segala kontroversinya adalah petunju paling populer. Dia muncul saat dunia tinju sedang di masa transisi setelah Muhammad Ali pensiun dari dunia tersebut.

Dengan postur tubuh yang tidak tergolong tinggi, Mike Tyson sering membuat K.O lawan yang jauh lebih besar dari dirinya. Selain itu Mike Tyson adalah petinju tipe fighter yang mengandalkan jual beli pukulan, sehingga pertandingan menjadi seru dilihat.

Faktor-faktor inilah yang membuat Mike Tyson populer sebagai petinju hingga saat ini, saat masa pensiun dan memilih berbisnis ganja. Tapi apakah Mike Tyson adalah petinju terbaik pada masanya? Era 80-an waktu awal kemunculannya ini masih bisa diperdebatkan, tapi kalau era 90-an, maka penulis bisa pastikan Mike Tyson bukan petinju terbaik.

Kenapa? Ya karena masih banyak petinju yang lebih baik daripada Mike Tyson. Ini terlihat ketika Mike Tyson dihadapkan dengan petinju-petinju yang berhasil memperlihatkan kelemahannya.

Kelemahan Mike Tyson sebenarnya sudah terlihat saat masa jayanya pada tahun 1987 melawan James Smith. James adalah petinju yang jumlah kekalahan selama karir profesionalnya adalah 17 kali. Pada saat itu Mike Tyson hanya menang angka, karena sempat dibuat repot lawannya tersebut.

Kejadian serupa terjadi lagi ketika Mike Tyson melawan Tony Tucker. Tyson menang angka tapi tidak mampu meng K.O lawannya tersebut. Dari sini lah banyak orang-orang tahu kalau untuk menghindari K.O dari Mike Tyson maka seorang petinju harus pintar (jangan kalah mental), bisa jaga jarak dan punya skill yang mumpuni.

James Smith dan Tony Tucker mampu jaga jarak dan pintar, tapi skill mereka tidak terlalu mumpuni untuk mengalahkan Tyson. Akhirnya mereka kalah angka, lalu bagaimana dengan yang lainnya? 

Yang lainnya juga banyak yang coba jaga jarak saat lawan tyson, tapi mereka tidak cukup pintar sehingga akhirnya kena K.O juga, karena tyson sendiri akan berusaha masuk ke jarak pukulnya dan melancarkan pukulan mematikan. Salah satu korban keganasan Mike Tyson adalah Larry Holmes.

Lucunya kemenangan Tyson ini digiring oleh para kadrun sebagai membalas kekalahan Muhammad Ali yang sama-sama seorang muslim dan mualaf. Ya memang Larry pernah mengalahkan Ali saat masa jaya Ali sudah lewat, dan memang Tyson sangat bersahabat dengan Ali. Tapi bisa ga sih jangan bawa-bawa masalah agama? Lah Ali aja temenan sama Foreman yang adalah penginjil kok.

Singkat cerita akhirnya munculah seorang bernama Bouster Douglas yang mampu mengalahkan Tyson. Lalu apa komentar kadrun atas kekalahan Tyson ini? Seperti penulis bilang, namanya pecundang selalu cari-cari alasan. Tapi karena didasari faktor agama, alasan yang dibuat menjadi lucu. Apa itu?

Kadrun beralasan kalau seharusnya Douglas kalah K.O, karena Tyson sempat menjatuhkan dia lebih dulu. Walaupun akhirnya Douglas bangun, tapi menurut kadrun wasit menghitung lebih dari 10 detik.

Alasan ini adalah alasan konyol yang membuktikan kadrun tidak paham aturan tinju. Ketika seorang petinju jatuh dan setelah "10 HITUNGAN WASIT" tidak bangun, maka petinju tersebut dinyatakan K.O.

Aturannya adalah "10 Hitungan Wasit", bukan "10 Detik". Kalau aturannya "10 Detik, lalu buat apa wasit menghitung lagi? Tinggal pakai stopwatch, lalu setelah 10 detik wasit tinggal menghentikan pertandingan atau juri membunyikan bel tanda pertandingan usai.

Pada kenyataannya aturan yang benar adalah 10 hitungan wasit, dan ini bisa lebih dari 10 detik. Kenapa? Pertama wasit menghitung tidak sambil melihat jam atau stopwatch. Kedua, wasit menghitung juga berdasarkan kondisi petinju yang bersangkutan.

Dalam hal Douglas, wasit melihat Douglas masih sangat kuat untuk melanjutkan pertarungan, sehingga perhitungan pun tidak terlalu cepat. Dalam beberapa kasus, jika petinju dirasa sudah tidak sanggup, maka sebelum hitungan 10 wasit bisa saja langsung menghentikan pertandingan.

Douglas sendiri akan menyesuaikan hitungan wasit. Kalau hitungannya aga cepat, maka dia juga akan bangkit lebih cepat. Kalau hitungannya pelan, ya akan dia manfaatkan untuk ambis nafas. Tapi intinya di sini Douglas masih dalam kondisi sanggup melanjutkan pertarungan.

Terbukti setelahnya dia bisa menjatuhkan Tyson dan meng K.O sang juara. Wasit sampai lompat untuk langsung menghentikan pertarungan saat Mike Tyson sudah tidak berdaya dipukul Kalah.

Nah sikap wasit saat Douglas jatuh dan Mike Tyson jatuh inilah yang dijadikan alasan para pecundang. Padahal ya sikap wasit tidak ada yang salah, wong dia yang berada dekat dengan para petinju. Tentu saja sikap wasit menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Pertandingan pun selesai, Mike Tyson K.O dan tidak ada seorangpun yang kena denda dari komisi tinju karena alasan berbuat curang. Tinggal lah para pecundang yang tidak terima jagoannya kalah menuduh wasit sebagai biang kerok kekalahan Tyson.

Segitu dulu ya teman-teman, lanjut lagi nanti alasan konyol kadrun menanggapi kekalahan Mike Tyson dari Holyfield dan Lennox Lewis.

Sumber Utama : https://seword.com/sport/mike-tyson-memang-mualaf-tapi-kalau-kalah-jangan-PYJd76h3Yd

Anies Mangkir Rapat LKPJ, Lebih Suka Dengar Teriakan 'Anies Presiden'?

Anies, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo diundang sebagai penceramah di Masjid UGM, Sleman, DIY. Anies membawakan ceramah bertemakan 'Menjadi Manusia Bernilai Menyongsong Indonesia Memimpin Dunia 2045'.

Tapi ada satu hal yang menarik. Apa lagi kalau bukan Anies yang kelihatan ceria saat diteriaki presiden oleh beberapa orang, sama seperti yang terjadi di Mandalika dulu.

Saat Anies disambut kehadirannya di Masjid UGM, terdengar teriakan 'presiden'. Teriakan itu datang dari para jemaah sahut menyahut mengiringi perjalanan Anies selepas mengisi ceramahnya menuju Kantor Masjid UGM di sisi barat masjid.

Para jemaah berdesakan, berebut momen selfie atau sekadar mengajak berjabat tangan. Tak sedikit dari para jemaah yang kemudian saling gencet.

"Presiden, presiden, presiden," seru para jemaah yang berada di sana.

Petugas keamanan harus mendirikan barikade membuat jalur Anies dari area tengah menuju Kantor Masjid UGM.

"Pak Anies Presiden," sahut jemaah lainnya.

Di lokasi masjid ditemukan pula banner bertuliskan Relawan Nasional Sobat Anies Kabupaten Klaten #IndonesiaHarusBersamaOrangBaik.

Mungkin inilah alasan kenapa Anies mangkir dari rapat paripurna DPRD DKI soal LKPJ yang diwakili oleh Wagub DKI. Ternyata Anies lebih memilih mendengarkan suara teriakan 'presiden' ketimbang menyampaikan LKPJ. Jelas sekali kalau Anies pintar memperhitungkan untung rugi politis. Seolah Anies mau beritahu kita kalau dia tidak perlu hadir laporkan LKPJ karena dia tidak kerjain apa-apa jadi tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan.

Di rapat paripurna, Anies berpotensi disindir dan ditanya-tanya. Sedangkan di UGM, dia dielu-elukan hingga dipanggil dengan sebutan presiden. Kalau dipuja puji, Anies berdiri paling depan. Kalau dimintai pertanggungjawaban, dia kabur ke tempat lain dan meminta Wakilnya yang menggantikan.

Ketika ditanya perihal teriak 'presiden', Anies memberikan respon.

"Tadi seperti disampaikan, saya akan tuntaskan Jakarta, hari ini masih fokus Jakarta, jadi teruskan dulu sampai Jakarta setelah selesai baru kita pikirkan berikutnya apa," kata Anies. Dia baru akan memikirkan langkah ke depan setelah dia selesai menjabat sebagai Gubernur DKI pada Oktober nanti.

Apakah teriak itu nyata atau hanya rekayasa? Ada yang malah tertawa dan memparodikan ini. Ada yang bilang itu nyata, meskipun tidak terlalu banyak. Tapi media menyampaikan ini seolah sangat masif. Tahu sendiri lah media sekarang banyak yang suka membombastiskan sesuatu. Sama seperti kebiasaan Anies yang suka kerja sedikit, tapi klaim kerjanya setinggi langit. Omong besar, tapi tak bisa kerja.

Tapi kalau pembaca banyak waktu atau lagi gabut, silakan pantau dan lacak siapa-siapa saja yang teriaki Anies dengan sebutan presiden. Apakah orang biasa yang murni mengidolakan Anies atau bagian dari tim hore atau jangan-jangan mereka yang juga di Mandalika.

Tapi yang pasti, kalau ada yang teriaki Anies seperti itu, saya hanya bisa tertawa lepas. Entah kenapa ini terdengar seperti disengajakan agar dibicarakan di mana-mana. Terdengar tidak alami.

Rasanya tidak bisa dipercaya kalau Anies masih fokus urus Jakarta. Wong rapat paripurna aja mangkir. Jakarta lebih tepatnya diurus oleh Riza Patria. Anies lebih banyak habiskan waktu untuk mencari bahan pencitraan yang bagus untuk karir politiknya di tahun 2024. Jakarta, bodo amat. Lagian tinggal 6 bulan lagi, tetap banyak yang tidak terselesaikan.

Pola ini akan terulang kembali di mana Anies menebar senyum, memamerkan prestasi dan membagikan janji manisnya agar masyarakat percaya bahwa dirinya adalah calon pemimpin terbaik untuk bangsa ini.

Setiap orang berhak memilih dan mendukung siapa pun. Rasanya geli aja Anies diteriaki seperti itu. Apalagi di beberapa kota sudah mulai ada baliho 'Anies for president'. Mana mungkin Anies fokus lagi mengurusi Jakarta. Apa yang bisa diurus lagi?

Program rumah DP nol rupiah gagal total. Program pengendalian banjir seperti sumur resapan dan naturalisasi juga sangat jelek. Kemacetan juga kembali ke titik semula. Formula E juga dibully karena harga tiket mahal dan jumlah penonton minim sekali. Apa lagi yang mau dia kerjakan? Tak ada, kan?

Jadi sisa pekerjaan hanyalah menangkis kritikan dari publik dan itu sudah ditangani dengan sangat baik oleh wakil gubernur.

Bagaimana menurut Anda?

Sumber Utama :  https://seword.com/politik/anies-mangkir-rapat-lkpj-lebih-suka-dengar-9X2qmd8DBS

Wacana Interpelasi Formula E Mau Diganti Diskusi? Enak Saja!

Wacana untuk melanjutkan Interpelasi Anggota DPRD DKI Jakarta terhadap ajang balap mobil listrik Formula E, kembali bergulir. Sidang ini sempat diskors pada 28 September 2021 lalu. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan akan melanjutkan sidang paripurna interpelasi Formula E.

Prasetio mengatakan, para anggota Dewan masih menginginkan penjelasan terkait anggaran pasti penyelenggaraan balap mobil listrik itu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Berapa pastinya anggaran yang sudah dikucurkan dari APBD untuk Formula E ini? Dewan ingin mengetahuinya," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4) dikutip dari Kompas.com.

Pria yang akrab disapa Pras ini berharap Anies bersedia menghadiri sidang paripurna interpelasi Formula E tersebut. Sebab, Anies tidak hadir dalam sidang yang digelar sebelumnya.

"Mau ditanya aja kok parno. Anies itu kan punya kemampuan menata kata yang sangat bagus. Saya yakin Anies bisa menjawab semua pertanyaan," ujar Pras.

Seperti kita ketahui bersama, sidang paripurna dalam rangka Interpelasi terhadap ajang balap Formula E memang distop, karena 12 fraksi di DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak Interpelasi. Hal ini terjadi, diduga setelah ada lobi-lobi politik berbalut jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI pada September tahun lalu.

Para ketua fraksi tersebut kompak menolak menggulirkan hak interpelasi dengan alasan belum perlu melakukan itu. Padahal, Fraksi PDI-P dan PSI sangat ingin meminta kejelasan dari Anies Baswedan, terutama berapa dana yang sudah dikucurkan melalui APBD DKI Jakarta, untuk mensukseskan balapan mobil listrik itu.

Benar kata Ketua DPRD DKI, masa mau ditanya kejelasan saja parno. Harus ngeles sana-sini, nggak mau hadir di sidang, malah Wagubnya yang terus-terusan dijadikan tameng.

Kalau bersih, kenapa harus risih? Bukankah begitu?

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta DPRD DKI Jakarta mengambil jalur musyawarah untuk permasalahan Formula E. Ajang balap yang akan digelar 56 hari lagi itu, kata Riza, sebaiknya didiskusikan tanpa perlu adanya interpelasi.

"Kalau memungkinkan dapat didiskusikan ya, kami Pemprov dengan DPRD kan selama ini hubungannya baik," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/4) dikutip dari Kompas.com. Riza mengatakan, Pemprov DKI akan menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD DKI Jakarta dalam musyawarah dan diskusi.

Meski demikian, Riza mengatakan tidak bisa berbuat banyak karena interpelasi merupakan hak dari anggota DPRD DKI Jakarta. "Prinsipnya kita negara demokrasi, interpelasi itu kan salah satu hak anggota Dewan, ya silakan saja," kata dia.

Kalau menurut penulis, melihat dari kata-kata Pak Wagub, pihaknya pasrah dengan apapun keputusan DPRD DKI. Masalahnya mungkin Pemprov DKI sudah nggak punya dana lagi untuk menggelar makan malam mengundang para ketua Fraksi DPRD. Jadi yang bisa dilakukan sekarang hanya meminta untuk mengganti Interpelasi menjadi diskusi atau musyawarah. Enak saja! Wkwkwk

Lagipula, seperti yang penulis sebutkan di atas, kenapa harus parno, kenapa harus gerah, ketika akan ditanya perihal dana APBD DKI yang sudah digunakan. Berapa besarannya, untuk apa saja peruntukannya, terutama masalah commitment fee yang nilainya luar biasa besar dalam ajang balap mobil listrik itu. Kan tinggal dijelaskan saja. Kenapa harus ngeles, kenapa harus mangkir, kenapa harus Wagubnya yang dijadikan tameng, demi ambisi pribadinya?

Ya itulah Gubernur seiman yang sangat pandai menata kata. Gubernur pilihan 52 persen rakyat DKI, yang menginginkan dia menjadi pemimpin mereka. Meskipun kita tahu sendiri, apa sih prestasi yang sudah dicapai? Apa beragam penghargaan dari beberapa lembaga yang gak jelas itu?

Hasil kerja mana yang sudah sukses? Rumah DP 0? Penanganan banjir dengan sumur resapan? Atau sibuk membangun benda mati yang hanya bagus buat ajang foto selfie? Padahal nggak bagus-bagus amat, hehehe

Tapi jangan salah, pendukungnya banyak banget lho. Ada yang meneriaki dia "Presiden!" di UGM beberapa hari yang lalu. Ada yang menggugat ke MK untuk memperpanjang masa jabatan Gubernurnya sampai 2024. Sebetulnya apa sih yang orang-orang itu harapkan dari dia? Atau ada maksud agenda tertentu?

Ada yang bisa bantu jawab?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/wacana-interpelasi-formula-e-mau-diganti-diskusi-41mCx4ZFM0

MKEK IDI Harus Buktikan “Tuduhannya” Kepada Pembimbing dr. Terawan di UNHAS

Ternyata polemik pemecatan dr. Terawan semakin liar dan terus berkembang.

Diwartakan TribunnewsSultra.com dari YouTube KompasTV, PB IDI mengungkapkan bahwa pemecatan ini berkaitan dengan terapi cuci otak yang dilakukan oleh dr. Terawan terhadap para pasiennya.

Dalam RDPU itu PB IDI memaparkan kelemahan dari penelitian Terawan mengenai metode cuci otak pada tahun 2016 silam yakni penggunaan heparin untuk mencegah pembekuan darah, hingga ketiadaan uji pembanding sebagai kontrol terhadap penelitian. 

Dari pernyataan IDI ini kita dapat mengambil kesimpulan ternyata inti permasalah kenapa dr. Terawan dipecat adalah karena metode terapi cuci otaknya.

Padahal metode terapi cuci otak yang dilakukan oleh dr. Terawan bisa menyembuhkan pasien dari stroke selang 4-5 jam setelah operasi. Sumber

Bukan hanya rakyat biasa yang sudah banyak disembuhkan dengan metode terapi cuci otak oleh dr. Terawan, banyak juga para pejabat seperti Try Sutrisno, mantan kepala BIN Hendropriyono, tokoh pers Dahlan Iskan beserta istrinya, SBY, Aburizal bakrie, Prabowo dan tokoh lainnya.

Pada bulan April tahun 2018, dr. Terawan juga pernah diundang oleh RS Kraukenhause Nordwest di Jerman yang mengajaknya riset bersama terkait terapi otak yang dikembangkan oleh dr Terawan. Sumber

Pada tanggal 12 November 2018 Kedutaan Besar Vietnam untuk Indonesia juga pernah menjalin kerja sama dengan RSPAD Gatot Soebroto bahwa akan ada 1.000 pasien Vietnam menjalani terapi cuci otak oleh dr. Terawan. Sumber

Atas pengabdiannya, dr. Terawan juga mendapatkan sejumlah penghargaan seperti penghargaan Hendropriyono Strategic Consulting (HSC) dan dua rekor MURI sekaligus sebagai penemu terapi cuci otak dan penerapan program Digital Substraction Angiogram (DSA) terbanyak.

Dan sekarang, MKEK IDI mengeluarkan pernyataan yang menurut penulis sudah “kebablasan”.

Anggota MKEK IDI Rianto Setiabudy menduga terdapat tekanan eksternal sehingga disertasi Terawan di UNHAS diluluskan.

"Saya dengan hal ini mengatakan hormat saya yang setinggi-tingginya pada UNHAS dan hormat saya kepada tim pembimbing mereka," ujar Rianto seperti dikutip dari YouTube KompasTV.

"Karena mereka sebetulnya tahu sejak semula weakness ini, mereka tahu. Cuma mereka terpaksa mengiyakannya karena ada konon ada tekanan eksternal yang saya sama sekali juga tidak tahu itu bentuknya apa," ujarnya. Sumber

Kok bisa sekelas MKEK IDI mengeluarkan “tuduhan” seperti ini?  

Bukankah pernyataan seperti itu bisa membuat nama Universitas Hasanuddin (UNHAS) tempat dr. Terawan menyelesaikan disertasinya tentang metode terapi cuci otak menjadi "rusak"?

Makanya tidak heran jika UNHAS Makassar menanggapi tuduhan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia atau MKEK IDI. Seperti diketahui, MKEK IDI menuduh pembimbing dr. Terawan di UNHAS mendapat tekanan soal disertasi berisi metode 'cuci otak' pada tahun 2016.

"Harusnya MKEK IDI bisa membuktikan tuduhannya itu. Tidak berandai-andai," kata Kepala Subdit Humas dan Informasi Publik Direktorat Komunikasi UNHAS, Ishaq Rahman. Sumber

"Jadi begini, kami sudah bicara dengan Prof Irawan, karena beliau promotornya dr. Terawan. Jadi ada dua hal, pertama MKEK IDI harus membuktikan tudingannya," ujar Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik UNHAS Ishaq Rahman saat dihubungi melalui telepon.

Kedua, kata Ishaq, UNHAS yakin sosok Prof Irawan sebagai akademisi yang memiliki integritas. Dia merupakan akademisi yang menjaga marwah akademik dan norma-norma ilmiah.

"Kami tidak ada melihat beliau gampang ditekan atau bisa diatur-atur. Beliau adalah akademisi yang betul-betul menjaga namanya marwah akademik dan menjunjung tinggi norma-norma ilmiah. Tudingan hal itu menjadi serius sebenarnya," kata dia.

"Kami harapkan sebenarnya MKEK IDI harus membuktikan, jangan hanya menyampaikan karena itu akan menimbulkan spekulasi macam-macam," imbuhnya. Sumber

Apa yang dilakukan oleh MKEK IDI sama dengan apa yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidyanti (Koordinator Kontras).

Jika Haris Azhar dan Fatia sudah “menuduh” Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Papua, mereka harus membuktikan tuduhan tersebut di Pengadilan nanti bukan malah dibalik dengan meminta Luhut yang harus melakukan klarifikasi.

Yang dituduh Luhut yang harus klarifikasi juga Luhut. Logika seperti apa ini?

Begitu juga dengan “tuduhan” MKEK IDI bahwa pembimbing dr. Terawan di UNHAS mendapat tekanan dari pihak luar.

Sebelum MKEK IDI bisa membuktikan bahwa para pembimbing dr. Terawan di UNHAS mendapat tekanan sekaligus siapa yang melakukan tekanan tersebut, maka jangan salahkan jika rakyat mempunyai pandangan buruk tentang MKEK IDI terkait pemecatan dr. Terawan.

Wassalam,

Nafys Seword

Sumber Utama : https://seword.com/politik/mkek-idi-harus-buktikan-tuduhannya-kepada-oKLlIPf9Sm

Saat Jokowi Murka ke Menteri Soal Kenaikan Energi dan Pangan, Nggak Ada Empati!

Lagi-lagi komunikasi para menteri kabinet Indonesia maju mendapat sorotan dari presiden. Kini Jokowi dengan tegas menegur mereka agar bisa berempati ditengah kesulitan ekonomi masyarakat. Rasanya kemurkaan Jokowi juga sempat terjadi saat pandemi di mana banyak subsidi dan insentif dari pusat tidak diserap dengan baik. Saat ini yang menjadi sorotan justru kenaikan harga pangan seperti minyak goreng dan energi dalam hal ini pertamax di tengah pemulihan negara dan pandemi.

Syukurlah Jokowi hadir dengan bahasa lugas di saat para menterinya tak bisa mencuri perhatian rakyat. Belum lagi media-media mainstream seperti detik yang kerap membuat judul bombastis yang justru terkesan provokatif. Sebenarnya tanggal 1 April lalu, Luhut telah menjelaskan kalau pertamax harus naik karena imbas kenaikan harga BBM di dunia. Justru negara kita disebut lambat menaikkan dan akhirnya membuat Pertamina jebol. Oleh media seperti detik, judulnya tertulis kalau pertamax tak naik maka pertamina akan jebol menurut Luhut. Ini jelas menyulut emosi rakyat.

Juga ada Mendag yang dulu sempat menuduh warga menimbun minyak goreng yang mengakibatkan barangnya langka. Padahal jelas ada mafia yang bermain di sana sehingga minyak goreng jadi langka hingga harga eceran tertingginya dicabut. Pernyataan yang cukup logis sebenarnya datang dari Airlangga dan Menkeu. Bahwa ada dampak perang Rusia Ukrania terhadap kenaikan harga komoditi di Eropa maupun Asia. Sayangnya komunikasi seperti ini tidak dilakukan secara serempak dan masih banyak jargon yang belum bisa dipahami masyarakat awam.

Oleh karena itu, wajar jika Jokowi marah hingga menegur gaya komunikasi menterinya bahkan mengganggap mereka seperti diam dan tak bekerja. Seperti dilansir detik.com, presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur menteri-menteri yang tidak peka terhadap dinamika kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan Pertamax. Jokowi meminta para menteri menceritakan alasan kenaikan agar bisa berempati.

"Yang kedua Pertamax. Menteri juga tidak menjelaskan apa-apa. Mengenai ini, hati-hati. Kenapa Pertamax, diceritain dong kepada rakyat," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 5 April seperti ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022). Jokowi meminta menterinya memiliki empati terkait masalah ini. Sebab, menurutnya, selama ini tidak ada penjelasan terkait masalah kenaikan harga energi ini.

"Ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," ungkapnya.

Selain itu, Jokowi mengingatkan soal harga-harga bahan kebutuhan pokok. Dia ingin tidak hanya minyak goreng saja yang dipantau. 

"Terutama betul-betul ini yang saya minta berhubungan dengan kebutuhan pokok dirumuskan betul, tidak hanya urusan minyak goreng. Tetapi dilihat satu per satu. Urusan beras seperti apa, urusan kedelai nanti seperti apa. Urusan gandum nanti akan seperti apa," tuturnya.

Jokowi memperingatkan bahwa kabinetnya bisa dianggap tidak bekerja jika hanya diam saja. Apalagi jika tidak ada pernyataan dari menteri terkait.

"Kalau kerja nggak detail, kerja nggak betul-betul dilihat, dan kita diem semuanya, nggak ada statement, dianggap kita ini nggak ngapa-ngapain atau nggak kerja," tegasnya.

Harusnya Luhut, Airlangga, Sri Mulyani, Lutfi, Erick dan lainnya duduk bersama untuk memikirkan cara komunikasi yang benar kepada rakyat. Karena menjadi menteri bukan hanya soal kerja, tapi juga penyampaian hasil kerja. Kalau dirasa ada fase tak menguntungkan juga harus disampaikan. Setidaknya sebelum pertamax naik, kementrian terkait mengadakan konfers dan membeberkan alasan kenaikan seperti konflik di Eropa. Juga harus ada tanggung jawab dan garansi ketersediaan BBM jenis lain jika pertamax dinaikkan.

Lucu saja melihat BBM naik, tapi subsidi untuk kendaraan listrik juga tak ada. Bukan soal pajak tahunan saja yang ringan, tapi harga jualnya juga harus diturunkan. Andai saja motor Gesits dibandrol seharga Honda Vario bahkan Honda Beat, saya pastikan, akan banyak peminat di pasaran. Lah kalau harganya masih di angka 30an juta, akhirnya kendaran berbasis BBM yang jadi pilihan. Untuk itu sinergi antar BUMN seperti PLN juga diperlukan, bukan hanya menyediakan charging station, tapi juga mensubsidi baterai energi terbarukan.

Semoga gaya komunikasi Jokowi yang lugas bisa ditiru oleh menterinya. Juga kebijakannya yang pro rakyat bisa dipahami dan dijalankan oleh para perusahaan negara atau BUMN. Jangan bairkan dirinya sendiri yang menjerit merasakan kepedihan rakyat, tetapi para menterinya malah tenang-tenang seperti tak terjadi apa-apa. Kalau perlu evalusi kinerja menteri yang tidak pro rakyat.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/saat-jokowi-murka-ke-menteri-soal-kenaikan-energi-8SIqUMoPXR

Jangan Cuma Ngeles, Urus Tuh Poster Provokatif Demo 11 April

Tanggal 11 April nanti, mahasiswa akan kembali melakukan aksi demo lanjutan yang merupakan lanjutan dari aksi yang sebelumnya dilakukan pada 28 Maret 2022. Saat itu, mahasiswa lemparkan ultimatum pada pemerintah untuk menjawab tuntutan mereka selama 14 hari.

Ada 6 tuntutan yang mereka minta.

Tuntutan pertama adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode. 

Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang UU IKN.

Tuntutan ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Tuntutan keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Tuntutan keenam, mendesak pemerintah berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Tapi menjelang digelarnya aksi, di media sosial sudah beredar poster online yang provokatif di mana tanggal 11 April nanti, akan ada demo besar-besaran yang temanya adalah menuntut Jokowi mundur dari jabatannya. Poster tersebut mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan pernyataan "Turunkan Jokowi dan kroninya".

Tidak jelas siapa yang membuat poster provokatif ini. Yang jelas ini meresahkan dan ada yang memancing situasi melalui demo yang dilakukan mahasiswa.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membantah tuduhan bahwa mereka menuntut Presiden Jokowi mundur dalam demo yang rencananya digelar pada 11 April di Istana Negara.  

Koordinator BEM SI Kaharuddin memastikan bahwa poster tersebut hoaks karena belum ada poster yang mereka rilis hingga saat ini. Pihaknya menegaskan aksi demo ini tidak ditunggangi oleh kubu politik mana pun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa. Independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada Istana, sehingga tidak bisa digerakkan oleh siapa pun.

"Poster-poster yang beredar itu poster-poster liar. Kita tidak bisa mengatur semuanya. Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah," katanya.

Mereka selalu saja begitu. Tiap kali mereka menggelar aksi demo dan kemudian disusupi pihak lain membuat kerusuhan, mereka seolah lepas tangan dan dengan mudahnya hanya mengatakan itu adalah oknum yang bukan bagian dari mereka.

Rasanya bukannya zamannya lagi mahasiswa menyampaikan aspirasi atau tuntutan melalui demo tak jelas. Demo saat ini sudah jarang yang sifatnya murni, tapi dinodai oleh kepentingan politik atau udang di balik batu.

Masyarakat saat ini sudah muak dengan demo-demo model sekarang ini. Ingat demo, maka kita akan ingat dengan gerombolan munafik penjual agama. Demo hanya dijadikan sebagai profesi dan kesempatan untuk makan nasi bungkus gratis.

Ada banyak cara menyampaikan aspirasi ala mahasiswa yaitu lewat konferensi pers atau datangi langsung presiden untuk lakukan diskusi. Turun ke jalan itu kayak menurunkan derajat mahasiswa. Memangnya situ pasukan nasi bungkus juga?

Bukan hanya poster provokatif, tagar yang berbau Jokowi mundur atau goodbye Jokowi juga marak. Bahkan barisan sakit hati seperti Helmi Felis pun ikut-ikutan berharap bahwa Jokowi bakal turun pada 11 April nanti.

Apalagi ada lagi yang namanya Nicho Silalahi yang kabarnya sedang semangat konsolidasi massa dengan harapan agar Jokowi turun.

Mereka-mereka inilah yang kurang ngaca. Dengan modal puluhan ribu orang, dipikirnya sudah cukup kuat untuk menumbangkan pemerintah. Halunya sungguh kebangetan.

Mahasiswa harusnya jangan cuma bilang itu hoax, itu bukan dari mereka, atau hanya bilang aksi mereka ditunggangi. Lakukan sesuatu dong. Kan, gara-gara mau bikin aksi makanya ada yang menunggangi. Mau cari perhatian tidak perlu lewat demo. Itu jurus basi yang sudah tak laku lagi.

Para barisan sakit hati, oposisi stres dan bahkan kadrun sampah pasti tidak akan tinggal diam melihat peluang ini hilang begitu saja. Mahasiswa harusnya sadar dan jeli, bukan tak tahu-menahu yang penting menuntut Jokowi.

Bagaimana menurut Anda?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/jangan-cuma-ngeles-urus-tuh-poster-provokatif-fxO2pdbmXV

Isu Penundaan Pemilu: Rayuan “Harmoko” di Sekitar Jokowi

Pada tahun 1995, Soeharto sudah memberikan isyarat bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Dengan demikian masa jabatan 1993 – 1998 akan menjadi periode terakhirnya. Sang Jenderal sudah merasa TOP (Tua, Ompong, dan Peot). Nampaknya masa kekuasaannya yang panjang sejak tahun 1967 membuatnya merasa sudah capek dan sepuh (tua).

Lalu datanglah Harmoko, salah satu orang kepercayaannya. Ketua Umum Golkar itu terus mendorong dan meyakinkan sang pemimpin Orde Baru bahwa rakyat masih menghendakinya sebagai presiden. Sembari itu, Harmoko terus mengkonsolidasikan kekuatan mesin partainya menuju ke pemenangan Pemilu 1997. Semenjak memimpin Golkar di akhir 1993, ia bekerja keras berkeliling daerah menggalang suara rakyat. Lewat acara "Temu Kader” dan “Safari Ramadhan”, Menteri Penerangan tiga periode itu rajin menyambangi daerah-daerah seantero Indonesia. Dan hasilnya tidak mengecewakan. Pada Pemilu 1997, Golkar meraih kemenangan gemilang dengan angka 74,51%. Angka kemenangan pemilu yang di masa demokratis seperti saat ini rasanya mustahil untuk bisa diraih.

Setelah meraih kemenangan besar, pada saat ulang tahun Golkar tanggal 20 Oktober 1997, Harmoko menyampaikan pidato untuk meyakinkan Soeharto agar bersedia maju lagi sebagai presiden. Soeharto terbuai kata-kata mantan wartawan Pos Kota itu. Sang Jenderal pun luluh, tunduk dan menurut. Dan pada tanggal 11 Maret 1998 dalam Sidang Umum MPR yang dipimpin Harmoko, Soeharto kembali dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan 1998 – 2003.

Namun kurang lebih 70 hari setelah dilantik sebagai presiden, Harmoko sebagai Ketua MPR/DPR meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Permintaan Harmoko merupakan respon dari keadaan di tahun 1998 saat itu yang semakin genting. Krisis moneter yang mulai membelit Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 semakin tidak terkendali dan menjadi krisis ekonomi yang parah. Akibatnya seluruh wilayah negeri bergejolak. Nilai mata uang rupiah anjlok, inflasi meroket, harga-harga melonjak tinggi dan perekonomian rakyat jatuh ke titik terendah, hancur berantakan. Mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto mundur karena dinilai tidak mampu menangani krisis. Setelah terjadi peristiwa penembakan yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti, api demonstrasi semakin berkobar dimana-mana. Kerusuhan di tahun 1998 pun tidak terelakkan. Akhirnya pada tgl 21 Mei 1998 Soeharto memenuhi tuntutan itu, pemegang kekuasaan selama 32 tahun itu menyatakan berhenti dari jabatannya selaku presiden.

Kini menjelang berakhirnya periode kedua Presiden Joko Widodo, ada “Harmoko”-“Harmoko” yang mulai mendorong dan membisiki Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya dengan penundaan pemilu. Sementara “Harmoko”–“Harmoko” yang lain meneriakkan Jokowi 3 periode dalam berbagai forum. Mungkin dorongan, bisikan dan teriakan ini muncul setelah banyaknya survei yang menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin terbilang cukup tinggi. Survei Litbang Kompas misalnya, pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa angka kepuasan mencapai 73,9%. Raihan angka tersebut bahkan tertinggi selama survei-survei sejenis yang dilakukan sejak awal masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014.

Namun menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024 atau pun kembali mencalonkan diri untuk 3 periode jelas akan bertentangan dengan konstitusi. Kedua hal ini bisa dilakukan setelah terlebih dahulu ada amandemen UUD 1945 oleh legislatif. Dari segi kekuatan di legislatif hal ini memungkinkan karena koalisi partai pendukung pemerintah menguasai sekitar 70% suara. Masalahnya landasan apa yang bisa dipakai untuk melakukan amandemen UUD 1945? Jelas ini pekerjaan maha besar yang tidak mudah. Resikonya teramat besar. Bila amandemen dipaksakan, hal ini berpotensi besar tidak hanya memicu kegaduhan dan kekisruhan politik, tapi juga bencana politik yang bisa saja menimbulkan kerusuhan massa. Dan hal ini justru akan mengganggu pemulihan ekonomi dan upaya penanganan pandemi covid 19. Akibatnya tentu akan memperburuk kondisi perekonomian rakyat.

Sementara itu Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali menyatakan bahwa dirinya bukan hanya taat dan tunduk, tapi juga patuh pada konstitusi. Namun di sisi lain, mantan Gubernur DKI itu juga menyatakan bahwa aspirasi dan wacana semacam itu tidak bisa dilarang di dalam sebuah negara demokrasi. Kalimat bersayap Jokowi ini tentu memunculkan segala macam dugaan dan spekulasi. Ada yang menilainya tidak tegas. Akibat sikapnya itu, isu penundaan pemilu kini semakin bergulir liar. Bagaikan mendapat durian runtuh, pihak-pihak yang berseberangan pun bergegas menjadikan isu ini sebagai amunisi gratis untuk menembak Jokowi. 

Meskipun ada “Harmoko” yang menyatakan bahwa 110 juta rakyat menghendaki penundaan pemilu, namun hasil survei menunjukkan lain. Beberapa hari yang lalu Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden menolak Pemilu 2024 ditunda dengan alasan apa pun. Mayoritas warga atau 78,9 persen menilai pemilu mendatang harus tetap dilaksanakan pada tahun 2024 walaupun pandemi COVID-19 belum tentu akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara yang ingin pemilu ditunda menjadi di tahun 2027 karena pandemi hanya 13,2% persen dan yang tidak punya sikap sekitar 9,2 persen.

Saya ikut senang terhadap hasil survei SMRC di atas. Suara saya terasa terwakili di sana. Sebagai rakyat jelata yang mendukung Jokowi, saya sendiri saat ini ikut mengkhawatirkan sikapnya terkait isu penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode. Saya khawatir Jokowi akan terbuai oleh bujuk rayu “Harmoko” – “Harmoko” itu. Dan hal ini tentu akan menjadi sebuah preseden buruk yang seolah mengesankan bahwa siapa pun yang menguasai mayoritas suara legislatif bisa melakukan amandemen apa saja sesuai selera dan kepentingan. Bila hal itu benar terjadi, bencana politik kelihatannya tinggal menunggu waktu. Rakyat akan menderita dan momen mundurnya Soeharto bisa jadi akan terulang pada diri Jokowi. Menyedihkan. Saya berharap semua itu tidak akan terjadi.

Saya yakin Jokowi seorang yang kukuh, yang tidak mudah termakan bujuk rayu. Pada Oktober 2024 kelak saya ingin melihat Jokowi lengser secara terhormat, sebagai seorang negarawan, sebagai seorang presiden yang berhasil, yang akan dikenang dan dicintai rakyatnya.

Bukankah begitu? Salam dari rakyat jelata.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/harmoko-di-sekitar-jokowi-cbQuEKh9Kc

Kemarahan Jokowi Bukti Tak Ada Menteri Yang Bisa Gantikan Dia

Bicara tentang kekuasaan, maka akan sedap rasanya bagi orang-orang yang telah terlanjur menikmati kekuasaan itu hingga lupa diri dan waktu. Saking enaknya mendapatkan jabatan, maka terkadang orang itu lupa, entah karena sudah merasa sudah bekerja dan tanggung dengan pekerjaan yang masih selesai? Atau memang terlanjur enak dengan posisinya sehingga lupa akan masa tugasnya?

Nah, kalau kita katakan bekerja? Mana bukti dan hasil kerja mereka? Tugas menteri itu salah satunya adalah menjadi perpanjangan tangan dan lidah Presiden dan Wakil Presiden kepada rakyatnya. Tugas menteri itu paling gampang diingat adalah menjadi pembantu presiden dalam bidangnya masing-masing, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jelas fungsi-fungsi menteri dikatakan disana, diantaranya yang paling penting : (1) perumusan, penetapan, dan jalannya kebijakan pada bidangnya, (2) melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, (3) melakukan pengawasan terhadap jalannya tugas di bidangnya, (4) melaksanakan aktivitas teknis dari pusat hingga daerah, (5) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap jalannya urusan di Kementerian di daerah, dan (6) melaksanakan kegiatan teknis dengan skala nasional.

Nah, jika memang para menteri yang artinya pembantu presiden ini dalam urusan dan bidangnya masing-masing sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, mengapa Presiden Jokowi akhir-akhir ini suka marah-marah dan sentil pembantunya itu? 

Ini pertanyaan menggelitik sekaligus bukti bahwa para menterinya memang banyakan tak memiliki ‘Sense of Crisis”, mengapa? Karena saat negara sedang pusing dengan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan kelangkaan Minyak Goreng, banyakan menterinya masih asyik bermain isu “Tiga Periode”.

Bahkan yang lebih parahnya lagi, permainan bola “Tiga Periode” ini banyakan dimainkan dari dalam oleh para menterinya. Ya, tak perlu disebutkan, namun para politikus-politikus busuk di sekitaran istana ikut meramaikan isu permainan ‘tiga periode’ ini, sehingga pemerintah tidak fokus dan melewatkan isu-isu paling hangat dan menyangkut hajat rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Hajat kurang lebih 270 rakyat Indonesia sekarang dipertaruhkan dengan kenaikan harga BBM dan Minyak Goreng yang berimbas pada kenaikan harga barang-barang pokok dan energi lainnya. Bukan kenaikan biasa, namun lonjakan harga-harga yang tak menentu membuat rakyat bingung dan semakin sulit, diperparah lagi oleh banyaknya hoaks berkembang di masyarakat karena kenaikan harga dan langkanya minyak goreng dan BBM khususnya Pertamax, hingga akan adanya rencana demo besar-besaran membuat rakyat semakin bingung, ada apa ini semua? Kenapa bisa terjadi?

Kebingungan ditengah masyarakat inilah membuat Presiden Jokowi geram dan kesal terhadap kinerja anak buahnya yang tak memiliki rasa empati, bahkan tak memiliki rasa akan adanya krisis (sense of crisis) di tengah kesulitan yang dihadapi oleh 270 rakyat Indonesia.

Ya, bagaimana memiliki sense of crisis? Wong menteri Presiden Jokowi bukanlah dari kalangan orang pernah susah seperti Presiden Jokowi bukan? Yah kalaupun ada, mereka pastilah orang yang lupa kacang akan kulitnya. Sudah jadi menteri, sehingga tak ingat lagi waktu susah bukan? Banyak seperti itu…

Kemarahan Presiden Jokowi disebabkan oleh akan tidak adanya penjelasan yang baik dan benar kepada seluruh rakyat Indonesia oleh menteri yang bersangkutan atas lonjakan harga barang-barang pokok dan juga energi.

Presiden menumpahkan kekesalannya saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022). Beliau dengan kerasnya berkata bahwa para anggota kabinetnya tidak memiliki rasa empati, bahkan tidak ada rasa akan adanya krisis (sense of crisis) di tengah kesulitan rakyat saat ini.

Bukan tanpa sebab Presiden Jokowi marah dan menumpahkan kekesalannya kepada bawahannya, dan tak hanya ini saja Presiden sering marah-marah di awal tahun 2022 ini saja sudah terbilang sering Presiden Jokowi marah-marah karena ulah bawahannya yang tidak peka dan asal ngomong di media maupun saat dipanggil DPR.

Contoh sederhana bagaimana ngawurnya jawaban seorang Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi yang menyatakan bahwa langkanya minyak goreng dan mahalnya karena adanya mafia minyak goreng dan dia berjanji akan membuka siapa saja mafia minyak goreng tersebut, namun sampai sekarang ucapan itu tak terbukti.

Pun ketika ada menteri bilang dia menyimpan ‘big data 110 juta warganet’ yang meminta agar supaya Pemilu 2024 ditunda. Pertanyaannya kenapa pemilu harus ditunda? Apakah negara dalam keadaan genting sehingga pemilu yang merupakan puncak tertinggi pesta rakyat yang demokratis harus ditunda oleh karena sudah keenakan berkuasa atau sudah nyaman dan aman dengan posisi sekarang? Padahal Presiden Jokowi sendiri sudah berkata bahwa dia tidak mau 3 periode, cukup sudah 2 periode.

Inilah semua jadi puncak kemarahan Presiden Jokowi sehingga dengan tegas berkata harus fokus pada penanganan kelonjakan kenaikan harga dan para bawahannya stop mengulas atau mengupas apalagi ngomong 3 periode ke media.

Presiden kembali marah dan kesal, memang tak langsung menunjuk hidung menteri yang disinggungnya, namun secara tak langsung, Presiden Jokowi kecewa atas kehebohan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak non subsidi jenis Pertamax (RON 92) di masyarakat per 1 April 2022 lalu. Menurut beliau sudah seharusnya menteri berwenang atas kenaikan dan kelangkaan BBM subsidi memberikan penjelasan yang baik dan benar kepada masyarakat terkait mengapa pemerintah harus menaikkan harga BBM, sehingga masyarakat paham dan tak mau gampang saja disusupi isu-isu hoaks dan menekan timbulnya kehebohan di publik.

Seperti diketahui, menteri yang berwenang mengurus masalah minyak dan energi di Indonesia adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, namun menurut Presiden Jokowi, bawahannya itu tak memberikan penjelasan apa-apa mengenai naiknya harga Pertamax.

"Pertamax, Menteri tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati, kenapa Pertamax naik, diceritain dong, ada empati kita, enggak ada? Yang berkaitan dengan energi gak ada (empati). Itu yang namanya memiliki sense of crisis?" tutur Presiden Jokowi saat memimpin Sidang kabinet Paripurna di Istana Negara.

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, di tengah situasi geopolitik internasional dan ekonomi global yang bergejolak, ini juga tidak mudah bagi Indonesia, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Begitu juga dengan kenaikan inflasi yang menurutnya tak akan terhindarkan. Kondisi ini terjadi di setiap negara, mulai dari Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun Turki.

"Kita semua tahu bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang. Saya kira sisi baik fiskal kita, moneter kita, sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak, utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara," jelas Presiden Jokowi.

"Kesadaran ini harus kita miliki dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah," ucapnya. 

Dia menyebut, inflasi di Amerika Serikat misalnya, kini sudah di angka 7,9% yang biasanya di bawah 1%. Lalu, inflasi Uni Eropa mencapai 7,5% dari biasanya di sekitar 1%, begitu juga dengan Turki yang menembus 54%.

Presiden Jokowi menegaskan, tidak mungkin Indonesia tidak menaikkan harga BBM, terutama bensin non subsidi seperti Pertamax. Oleh karena itu, Presiden Jokowi pun mengimbau agar para anggota kabinetnya memiliki kewaspadaan tinggi dan setiap minggu harus dihitung bagaimana harga gas, harga energi, dan juga harga pangan.

"Barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik. Hati-hati utamanya masalah ketersediaan, pasokan, dua hal tadi pangan maupun energi, apalagi ini menjelang Lebaran," tegas Presiden.

Dengan kondisi tersebut, maka Presiden pun meminta agar semua menteri di kabinetnya mengambil kebijakan yang tepat. Setiap sikap, kebijakan dan pernyataan yang dibuat menurutnya harus berlandaskan rasa atas adanya krisis (sense of crisis) dan juga harus sensitif terhadap kesulitan rakyat.

"Oleh sebab itu, seluruh yang hadir di sini anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat, nggak melakukan apa-apa," tegas Presiden Jokowi.

Tak hanya kali ini saja Presiden Jokowi jengkel dan marah dengan kinerja para anggotanya. Masih ingat tentunya dengan fakta masalah impor? Ya presiden lagi-lagi dibuat jengkel dan kecewa mengetahui masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih doyan produk impor ketimbang produk dalam negeri.

Bahkan, Presiden Jokowi sempat melarang peserta untuk bertepuk tangan. Tidak hanya itu saja, Presiden juga sempat menyinggung soal reshuffle kabinet.

Presiden Jokowi awalnya menceritakan terkait kesulitan ekonomi yang dihadapi negara-negara di dunia akibat pandemi Covid-19, disrupsi teknologi, dan terakhir ekonomi dunia ditambah babak belur lagi karena perang. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dia meminta menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan dirut BUMN untuk bisa mengoptimalkan APBN, APBD, dan anggaran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," ujar Presiden Jokowi dikutip dari Youtube Setpres, Jumat (25/3/2022).

Pernyataan itu pun disambut tepuk tangan dari para peserta. Namun, Presiden Jokowi meminta para peserta agar tidak bertepuk tangan dulu.

"Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa, sek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya," ujar Mantan Gubernur DKI itu menyebut anggaran pusat sebesar Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun dan BUMN Rp420 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, dia mengatakan dampaknya terhadap perekonomian nasional akan sangat besar jika digunakan untuk pengadaan produk dalam negeri.

"Kita enggak usah muluk-muluk ya, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen persen saja, itu bisa men-trigger growth economy kita, pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. [Pemerintah] 1,5 – 1,7 persen, yang BUMN-nya 0,4 persen," ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan kementerian dan BUMN tidak perlu repot-repot mencari investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi cukup konsisten membeli barang yang diproduksi di dalam negeri. Namun, dia menyayangkan bahwa hal itu justru tidak dilakukan.

"Ini kan 2 persen lebih enggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja. tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini, malah beli barang-barang impor," tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwa kebiasaan mengimpor barang-barang ini harus segera dihentikan. Pasalnya, dengan membeli produk impor, Indonesia malah memberikan pekerjaan kepada negara lain, bukan membuka lapangan pekerjaan di negara sendiri.

"Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung, bisa membuka dua juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini," ujar sang presiden.

Lagi-lagi pernyataan Presiden Jokowi disambut tepuk tangan para peserta Namun, Pak Jokowi kembali meminta para peserta untuk tidak bertepuk tangan.

"Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan, itu nanti Rp400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silakan kita semuanya tepuk tangan" ujarnya.

Presiden Jokowi meminta agar pemerintah pusat, daerah dan BUMN dapat mencapai target belanja produk dalam Rp400 triliun hingga Mei 2022. Adapun, realisasinya saat ini baru Rp214 triliun.

Dan ini sebenarnya masalah klasik, namun Presiden Jokowi baru sekarang benar-benar mempelajarinya dan ingin mengubah kebiasaan klasik itu dengan cara mengubah standarisasi pengadaan barang yang lebih pro terhadap produk-produk luar negeri, padahal di dalam negeri banyak yang bisa bersaing, namun karena kalah nama, maka tak dilirik oleh para pengadaan barang, atau karena feenya lebih besar jika di impor?

Jadi wajar memang para menteri Presiden Jokowi menjadi sasaran kemarahan dengan berbagai fakta dan temuan di lapangan, keputusan besar dibuat oleh Kepala Negara dengan kesimpulan tidak memiliki ‘sense of crisis’, akibat memang bawahannya tak memiliki kepekaan dengan suka mengimpor, lebih suka membahas ‘3 periode’ daripada membahas mengapa BBM naik dan mengapa minyak goreng juga langka dan naik.

Semoga jadi pelajaran tuk kita tuk tak memilih menteri yang tak punya ‘sense of crisis’...

Sumber Utama : https://seword.com/umum/kemarahan-jokowi-bukti-tak-ada-menteri-yang-bisa-r2ingE1iFs

Jangan Mau di Cuci Otak : TERNYATA , Ormas Terlarang FPI dan HTI itu Nyata ada di KalSel, walau sudah dibubarkan pemerintah, namun mereka ternyata masih ada dan terus beraktivitas dan berada disemua lini kehidupan di KalSel hingga Indonesia, saat ini masih terlihat seperti tiarap di KalSel, namun Hati-hati PEMILU serentak tahun 2024 adalah ajang pembuktian warga Kalimantan Selatan dan Indonesia kemana arah politik warga Indonesia khususnya warga Banua Banjar, apakah nanti ke arah politik Ormas Terlarang FPI dan HTI atau ke politik NKRI Harga Mati untuk Indonesia yang Berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua INDONESIA info lengkapnya klik disini  

Benarkah Gerakan Ormas Terlarang Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ) di KalSel 2019 semakin MENGGURITA..??!!?? lengkapnya klik disini

Benang Merah Bung Karno, Soeharto dan PKI serta Agen Mata-mata Amerika C.I.A , Salam Indonesia Bersatu PILKADA dan PILPRES "Jangan Mau dipecah-belah" lengkapnya klik disini 

Re-post by MigoBerita / Sabtu/09042022/12.00Wita/Bjm