BERANTAS semua MAFIA, termasuk MAFIA PUPUK !!!

Migo Berita - Banjarmasin - BERANTAS semua MAFIA, termasuk MAFIA PUPUK !!!

Eposdigi.com –  Pada 12 Januari 2021, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan kekesalannya terhadap program pupuk bersubsidi. Presiden merasa program pupuk bersubsidi tidak memberikan hasil dan perlu dievaluasi.

Sebab dalam 6 tahun terakhir tidak kurang dari 24 Triliun per Tahun APBN digelontorkan untuk membiayai program pupuk bersubsidi.  Pada tahun 2021, anggaran pupuk bersubsidi mencapai Rp25,2 triliun untuk volume pupuk sebanyak 7,2 juta ton.

Namun demikian kebijakan yang berumur 52 Tahun ini, dinilai belum memberikan hasil yang setimpal. Meski program ini terus mengalami perbaikan dalam mekanisme pendataan, penyaluran dan penebusannya melalui introduksi e-RDKK, Kartu Tani, Simluhtan dan Aplikasi T-Pubers.

Program subsidi pupuk bagi petani merupakan salah satu bentuk kebijakan pengentasan kemiskinan di kalangan petani dengan jalan membantu meringankan biaya produksi.

Subsidi pupuk juga untuk merespons kecenderungan kenaikan harga pupuk di pasar internasional dan penurunan tingkat keuntungan usaha tani.

Selain juga bertujuan untuk untuk memenuhi enam prinsip dalam penyaluran pupuk yaitu tepat jenis, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah dan tepat mutu. Subsidi pupuk diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Baca Juga: Petani dalam Pusaran Era Industri 4.0, Di Mana posisi Kaum Milenial?

Keluhan Petani NTT

Kendati laporan masyarakat terkait pertanian tidak sebanyak substasi lainnya, akan tetapi permasalahan pelayanan publik di bidang pertanian banyak dijumpai dalam pemberitaan media massa.

Akhir tahun 2021 ketika memasuki musim tanam bahkan hingga awal Januari 2022, kita masih disuguhkan informasi dan pemberitaan mengenai keluhan para petani yang mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi.

Informasi ini antara lain yang terjadi di Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sabu Raijua dan para petani dari kabupaten lain yang belum tersampaikan ke publik. Intinya para petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Baca Juga: Hari Tani Nasional; Apakah Petani berdaulat atas lahan dan benih?

Stok kosong di tingkat pengecer dan distributor dengan rupa-rupa alasan. Jika pun ada stok di gudang, harus melalui prosedur pemesanan terlebih dahulu sehingga pupuk terkadang terlambat datang saat umur padi tidak lagi memerlukan pupuk tersebut.

Sementara pupuk non subsidi selalu tersedia setiap saat asalkan petani punya uang. Petani dihadapkan pada pilihan sulit yang memaksa mereka membeli pupuk dengan harga non subsidi agar tidak gagal panen. Ini sudah seperti mafia kata mereka.

Sulitnya mengakses pupuk bersubsidi untuk kebutuhan pertanian saat memasuki musim tanam adalah soal yang selalu dialami petani kita setiap musim. Jangankan yang belum masuk dalam kelompok tani, yang sudah menjadi anggota kelompok tani pun susah mendapatkan pupuk subsidi.

Baca Juga: Benih Subsidi dan Kemandirian Petani

Jikapun dapat pupuk  jumlahnya dibatasi. Keluhan kelangkaan pupuk pada beberapa wilayah di NTT tersebut mendorong Ombudsman Perwakilan NTT melakukan kajian singkat guna menemukenali faktor-faktor penyebab kelangkaan pupuk dan persoalan lainnya dengan wilayah kajian Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS.

Beberapa soal di tingkat petani yang terekam saat berinteraksi dengan Kelompok Tani di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS antara lain pertama; masih adanya kendala dalam penerapan kartu tani di tingkat petani.

Petani belum memiliki akses informasi yang cukup terkait penggunaan kartu tani. Kedua; masih terdapat permasalahan terkait dengan transparansi penyaluran pupuk subsidi di tingkat pengecer. Ketiga; petani cenderung menyalurkan pengaduannya terkait permasalahan yang dihadapi kepada para penyuluh karena dinilai lebih dekat dengan petani.

Petani berharap ada kanal pengaduan yang bisa terhubung ke Dinas Pertanian untuk bisa langsung melakukan pengaduan. Dinas belum memiliki call center yang dapat digunakan petani untuk mengadu maupun mengakses infomasi.

Dinas telah menyiapkan kotak pengaduan/saran tetapi masyarakat lebih memilih berkoordinasi atau mengadu secara langsung dengan petugas.

Belum tersedia mekanisme pengelolaan pengaduannya, sehingga setiap pengaduan terkait penyaluran pupuk yang masuk ke dinas tidak terinventarisir.

Beberapa persoalan berikut diduga menjadi sebab pelayanan pupuk bersubsidi di Provinsi NTT tidak berjalan dengan baik, antara lain pertama; dinas pertanian belum memiliki program sosialisasi tentang pupuk bersubsidi kepada masyarakat petani oleh karena keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud.

Baca Juga: Tantangan Indonesia 4.0 di Bidang Pertanian

Hal ini terlihat dari pemahaman yang rendah terhadap sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang berdampak pada ketidakmampuan dalam menyusun RDKK dan informasi terkait kartu tani.

Kedua; dinas pertanian memiliki keterbatasan jumlah penyuluh pertanian yang bertugas melakukan pendampingan dan pembinaan bagi petani plus alokasi anggaran yang belum memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.

Ketiga; dinas pertanian belum memiliki sistem pendataan kebutuhan yang memadai dalam pengusulan alokasi pupuk. Hal ini disebabkan karena informasi dan data dari tingkat petani tidak seutuhnya dapat diperoleh dinas termasuk data kepemilikan kartu tani.

Baca Juga: Kaum Muda dan Masa Depan Pertanian Nasional

Keempat; dinas pertanian belum lengkap memiliki standar pelayanan termasuk internal complain handling (sistem pengalolaan pengaduan) sehingga ketika ada permasalahan di tingkat petani yang perlu diselesaikan tidak mendapat akses dan sarana penyelesaian.

Dengan demikian ketidakberdayaan petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi tidak mendapatkan jalan penyelesaian yang memadai. Kelima; minim bahkan tidak ada alokasi anggaran pupuk bersubsidi yang bersumber dari APBD  bagi petani kecil.

Hasil Kajian Ombudsman RI

Pada bulan April 2021, Ombudsman RI melakukan telaah awal terhadap masalah tata kelola  pupuk bersubsidi.

Berdasarkan hasil telaah deteksi awal dan penelusuran informasi, terdapat 5 (lima) tipologi masalah dan hambatan dalam tata kelola program pupuk bersubsidi yaitu pertama; sasaran petani/kelompok tani penerima pupuk bersubsidi.

Baca Juga: Petani Kita dan Kerentanan Pola Pertanian Tanaman Pangan

Kedua; akurasi data penerima pupuk bersubsidi. Ketiga; mekanisme distribusi. Keempat; efektifitas penyaluran dan Kelima; mekanisme pengawasan distribusi dan penyaluran. Kelima permasalahan tersebut berpotensi memunculkan temuan maladministrasi.

Dan oleh karenanya perlu dicegah. Berdasarkan serangkaian kegiatan yang dilakukan, Ombudsman RI mencatat 5 (lima) potensi maladministrasi sebagai berikut:

Pertama; penentuan kriteria dan syarat petani penerima pupuk bersubsidi saat ini tidak diturunkan dari rujukan Undang Undang yang mengatur secara langsung yaitu UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, serta UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Kedua; pendataan petani penerima pupuk bersubsidi dilakukan setiap tahun dengan proses yang lama dan berujung dengan ketidakakuratan pendataan. Hal ini berdampak pada buruknya perencanaan dan kisruhnya penyaluran pupuk bersubsidi.

Baca Juga: Menjawab Tantangan Pertanian NTT dengan Sinergi

Ketiga; terbatasnya akses bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi serta permasalahan transparansi proses penunjukan distributor dan pengecer resmi. Keempat; mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang belum selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan prinsip 6 tepat.

Kelima; mekanisme pengawasan belum efektif sehingga berbagai penyelewengan dalam penyaluran masih terjadi.

Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Setelah mempelajari berbagai regulasi, fakta dan berbagai keterangan dari berbagai pihak maka  Ombudsman menilai perlu melakukan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Pertama; perbaikan dalam kriteria Petani penerima pupuk bersubsidi.

Pelaksanaan program pupuk bersubsidi saat ini, belum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan produksi pertanian. Tidak semua petani, mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhannya.

Kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan  Menteri Pertanian 49/2020 tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi TA. 2021, menyebabkan pemberian pupuk bersubsidi belum memberikan hasil yang setimpal.

Kedua; perbaikan dalam akurasi pendataan petani penerima pupuk bersubsidi. Pendataan petani penerima pupuk bersubsidi saat ini dilakukan setiap tahun dengan proses yang lama dan rumit dan berujung dengan tidak akuratnya data penerima pupuk bersubsidi dengan indikasi pertama; tidak semua petani tergabung sebagai anggota Kelompok Tani.

Kedua, tidak semua anggota Kelompok Tani terdaftar dalam e-RDKK. Ketiga, tidak semua petani yang terdaftar dalam e-RDKK  mendapatkan pupuk bersubsidi.

Baca Juga: Menerjemahkan Wacana Gubernur NTT soal Calon Sarjana Peternakan Harus Punya 25 ekor Sapi

Keempat, tidak semua NIK petani teraktivasi oleh Dukcapil, hal  ini mengakibatkan petani tidak dapat menebus pupuk berubsidi karena dianggap tidak dapat menunjukan identitas diri.

Kelima, petani dengan luas lahan diatas 2 Ha ditemukan terdaftar dalam e-RDKK. Keenam, rekomendasi pemupukan belum akurat. Ketujuh, terbatasnya pelibatan apartur pemerintah desa dalam penentuan petani penerima pupuk bersubsidi.

Penulis adalah Kepala Perwakilan Ombudsman NTT  / Foto : tabloidpilarpost.com

Sumber Utama : https://www.eposdigi.com/2022/01/12/ketahanan-pangan/perihal-pupuk-bersubsidi/

Usai Migor, Kejaksaan Incar Mafia Pupuk

Modus praktek mafia dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah pada prinsipnya. Memanipulasi kebijakan dan order fiktif. Jika itu dilakukan terkait barang subsidi dari Pemerintah, maka kerugian jelas menggerogoti keuangan negara.

Kelangkaan pupuk yang sengaja dilakukan mafia membuat harga naik dan memaksa pemerintah memberikan subsidi harga kepada para petani. Maka keuntungan mafia menjadi berlipat dengan memakan dua korban, yaitu petani dan dana subsidi dari pemerintah. Lebih sadis lagi mafia melengkapinya dengan melakukan order penyaluran fiktif.

Temuan Kajari Pekalongan atas penyaluran "bodong" pupuk bersubsidi mustahil menjadi satu-satunya kasus. 149,5 Ton pupuk didistribusikan namun tidak jelas pertanggungjawabannya mengakibatkan kerugian negara 700 juta. Fakta mengejutkannya itu dilakukan selama kurun waktu 3 tahun. Tinggal dihitung 700 juta dikalikan berapa kali melakukan. Taruh kata sebulan sekali, berarti dikalikan 36 bulan. Negara dijarah uangnya 25,2 Milyar hanya untuk satu Kabupaten.

Jangan kaget kalau jaringan mafia pupuk itu juga melakukannya di 50 kabupaten dari total 514 kota/kabupaten di Indonesia. Jumlahnya minimal bisa 1,2 Trilyun.

Kejaksaan Agung menyadari mafia pupuk sudah bergerak masif dan sistemik di daerah. Mustahil menunggu Kepolisian turun tangan mengungkap setelah ada laporan masyarakat. Atau menunggu KPK melakukan OTT pejabat yang terbukti jualan pupuk fiktif?

Aparat penegak hukum di era penjahat berdasi semakin berani, dituntut peka dan kreatif tidak hanya menunggu masyarakat datang melapor. Ini bukan semata tentang jumlah kerugiannya, tetapi melihat sebuah modus sebagai kejahatan sistemik yang bisa dilakukan dimanapun selama ada celah lemahnya pengawasan. Atau memang itu dilakukan atas kerjasama dengan para pengawas?

Belum genap sebulan usai Lebaran, sinyal bersih-bersih mafia pupuk sudah dideklarasikan oleh Jaksa Agung.

Mafia pupuk menjadi benalu lama yang sudah saatnya serius diurus. Sistem penyaluran distribusi pupuk bersubsidi yang sudah diatur by name, by address, by kuota masih terjadi penyimpangan Bukan salah sistemnya, tetapi oknum-oknum pelaksana sistem yang bermain di bawah tangan, mengelabuhi sistem yang seharusnya dijaganya.

Bagaimana cara membuat para mafia jera? Tangkap tanpa pandang bulu, tuntut hukuman seberat-beratnya. Kejaksaan punya wewenang bahwa kejahatan yang merugikan hajat hidup orang banyak layak dihukum seberat-beratnya atas nama masyarakat. Karena jika berbicara tentang mafia sudah bukan lagi kesalahan individu. Tetapi sebuah permufakatan jahat secara berkelompok dengan target hasil sebesar-besarnya yang dibagi untuk kelompoknya. Jika salah satu tertangkap maka satu gerbong kelompok mafia wajib ditangkap pula.

Kejaksaan sedang berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum, butuh kerja extra keras. Sebuah Lembaga survey merilis hasil survei bertajuk “Persepsi Publik terhadap Kinerja Instansi Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Dalam survei itu, diteliti soal tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga atau institusi negara.

Pada survey pertama tanggal 14-19 April 2022 TNI masih menduduki posisi pertama dengan persentase kepercayaan 93 persen. Disusul KPK dengan presentasi 71 persen dan di bawahnya Kejaksaan dengan 70 persen.

Namun pada rilis survey tahap kedua yang dilakukan tanggal 20-25 April 2022, urutan berubah. TNI masih dengan angka kepercayaan 88 persen. Kejaksaan menyodok urutan kedua dengan 68 persen melewati KPK yang berada di angka 62 persen.

Hasil survey sebuah lembaga yang berupa data angka yang bisa dipertanggungjawabkan, menunjukkan respon masyarakat yang bergerak dinamis. Nyaris obyektif jika kita melihat dari sudut pandang sosial, bukan politik. Presepsi masyarakat menjadi cerminan kinerja institusi, sejauh mana sudah menaruh keberpihakan kepada publik yang sudah mempercayakan mereka.

Kita memang harus mulai mempercayai hasil survey dari sebuah lembaga dengan kualifikasi tertentu, bukan yang abal-abal. Sebagaimana kita sering mempercayai daftar propinsi terkorup yang menempatkan Jawa Barat diurutan pertama, disusul Jawa Timur, Sumatera Utara dan DKI Jakarta di belakangnya. Giliran keluar daftar urutan institusi yang konsisten menegakan hukum kita tidak percaya?

Adapun KPK dan Kejaksaan yang sedang "berkompetisi" mengungkap kasus korupsi, itu pertanda keduanya sedang bersaing sehat. Meski kadang muncul tanda tanya. Setelah sekian lama KPK "puasa" tidak ada pengungkapan kasus korupsi, tiba-tiba mengumumkan OTT Bupati Bogor tepat seminggu setelah Kejaksaan membongkar mafia minyak goreng yang menghebohkan seantero negeri.

Pelaku korupsi tidak pernah berkurang meskipun tiap hari ditangkap satu persatu. Hanya hukuman beratlah yang membuat calon koruptor baru akan berpikir 100 kali untuk melakukannya

Sumber Utama : https://seword.com/umum/usai-migor-kejaksaan-incar-mafia-pupuk-3oW2WSKR0q

Beli Tiket Formula E Nggak Bisa Di Website? Terus Beli Dimana?

Apa kabar progres pembangunan sirkuit Formula E dan penjualan tiketnya?Mengingat bulan depan tanggal 4 Juni balapan sudah digelar.

Vice President Communication Organizing Formula E Jakarta Iman Sjafei mengatakan, pembangunan grandstand atau tribun penonton sesuai dengan jadwal yang disiapkan. Di sisi lain, sirkuit yang berlokasi di Ancol Timur, Tanjung Priok, Jakarta Utara itu terus dirapikan dari sisi infrastruktur pendukung.

"Update terkini pembangunan dan persiapan masih on the track. Kelengkapan seperti grandstand dan jembatan penyeberangan masih proses pemasangan," ujar Iman, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (10/5) dikutip dari kompas.com.

Lalu bagaimana dengan penjualan tiketnya yang sudah mulai dibuka sejak 1 Mei lalu?

Ternyata ada yang mengeluhkan tak dapat memesan tiket melalui website resmi penjualan tiket Formula E. Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra, Syarif, mengeluhkan tidak bisa memesan tiket tersebut melalui website.

"Saya sendiri mau pesen pun nggak bisa-bisa tuh, saya coba mesen lewat website nggak bisa, coba aja tuh website-nya," ujar Syarif di kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/5), dikutip dari detik.com.

Dia mengatakan sudah dimulainya penjualan tiket Formula E adalah tahap yang membanggakan. "Ya makanya saya bilang tahap yang membanggakan ya yang progresif ticketing itu mungkin membeludak ya makanya sistemnya gitu saya nggak tahu," ucapnya.

Syarif mengaku hanya akan membeli tiket seharga Rp 750 ribu untuk menonton Formula E. Ini disebabkan gelaran Formula E tersebut tidak akan berlangsung lama, hanya 45 menit.

Kemudian, dia juga mengimbau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mewajibkan para aparatur sipil negara (ASN) membeli tiket menonton Formula E. Dia menganggap mewajibkan hal tersebut sama saja dengan mobilisasi ASN.

"Ya jangan sampe seperti itu orang ini buat masyarakat kalau menggunakan ASN mah itu namanya mobilisasi, janganlah. Saya pesan Pak Gubernur jangan ikut mobilisasi gitulah," jelasnya.

"Mobilisasi ASN ya kan itu akan berdampak buruk," sambungnya.

Lalu kalau nggak bisa pesan tiket online harus beli tiketnya dimana? On the spot? Atau beli tiket Ancol dulu baru dapat tiket Formula E?

Kecurigaan Syarif akan adanya mobilisasi ASN memang cukup beralasan. Mengacu pada sholat Idul Fitri di JIS pada Senin pekan lalu yang memobilisasi ASN Pemprov DKI, pakai surat edaran pula. Bersifat memaksa pula. Hahaha.

Kalau ini terjadi, sudah bisa dipastikan ajang balap Formula E ini memang salah satu yang dijadikan Anies untuk mencuatkan namanya, setelah JIS tentunya. Sebab, saat akan dicanangkan di Monas dulu, Anies berdalih balapan ini akan membawa manfaat untuk warga DKI Jakarta. Hotel akan penuh, geliat UMKM akan bangkit, perekonomian warga akan meningkat. Itu janji Anies dulu, ya memang belum terbukti toh para pembalap dan timnya belum pada datang. Kita tunggu saja bersama-sama.

Sementara Monas yang dulu rencananya akan digunakan sebagai sirkuit dan gagal, pohon-pohon di sana sudah terlanjur ditebang. Dikemanakan pohon itu? Dijual? Kemana uang hasil penjualannya? Bagaimana kelanjutan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Monas yang terlanjur dipangkas?

Semua pertanyaan itu timbul dan harus diselesaikan oleh Pemprov DKI dalam waktu kurang dari 6 bulan. Bisakah ini diselesaikan? Atau nanti Anies lengser sekaligus meninggalkan seabrek masalah di DKI?

Lalu kalau pemesanan tiket susah diakses melalui website, lalu tiketnya mau diapain? Mau dibagikan gratis ke warga DKI biar Ancol dan sirkuit penuh? Atau dibagikan ke pemuja Anies Baswedan para bani kadrun kaum sumbu pendek itu?

Ya kalau mereka mau nonton, kalau mereka menganggap para bule pembalap itu kafir? Lalu mereka bawa bendera HTI sambil teriak takbir di sirkuit, kan kacau jadinya balapan. Hahaha.

Meskipun begitu, saya pribadi tetap berharap ajang balapan ini tetap berjalan sukses, meskipun setelah balapan proses interpelasi masih harus tetap berlanjut. Karena nama Indonesia juga yang jadi pertaruhan, nama Jokowi yang dikenal dunia Internasional. Bukan Anies Baswedan.

Kalau balapan ini gagal, mata dunia Internasional akan tertuju pada Indonesia. Jokowi selaku Presidennya. Masa iya sudah dapat sanjungan dunia karena tetap mengundang Putin di ajang G20, jadi tercoreng gara-gara Formula E. Nggak lucu blas!

Sumber Utama : https://seword.com/umum/beli-tiket-formula-e-nggak-bisa-di-website-terus-gpOwUvYaWh

Anies Gagal Memimpin Jakarta, Masa' Iya Pastor Gilbert Bilang Berkat Besar bagi Jakarta?

Sampai hari ini, gereja seharusnya tidak dicermari oleh hal-hal politis, juga jangan sampai mempolitisasi urusan politik dengan bungkus hal-hal yang terlihat agamawi. Meski bukan berarti gereja (umat Tuhan) mengabaikan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lho ya.

Doa Pendeta Gilbert Lumoindong belum lama ini, seperti kita tahu telah sukses menjadi polemik karena diketahui oleh publik secara luas. Protes keras tentu saja datang dari kalangan kristen sendiri, karena melihat ada yang kurang pas, bahkan terkesan dipaksakan dari isi doa yang disampaikan oleh hamba Tuhan karismatik itu.

Saya petikkan saja langsung isi doanya ya, terutama pada bagian yang "agak bersayap" ini, karena dengan mudah mengarah ke penafsiran yang bebas dan liar.

"Pak Anies telah menjadi berkat besar buat Kota Jakarta dan selanjutnya saya juga percaya akan menjadi berkat besar bagi Indonesia.”

---

Saya mulai dari sorotan yang pertama, tepatnya pada perkataan Pak Anies telah menjadi berkat besar buat Kota Jakarta. Berkat besar dari mana, Pak Gilbert? Kalau berkat besar yang Anda maksudkan adalah gara-gara pemberian bantuan sana-sini kepasa gereja dan kegiatannya, seperti sanjungan dari ketua umum sinode gereja tertentu yang menyanjung Anies, rasanya kok sempit sekali pengertiannya ya?

Namun, sepertinya "berkat besar" yang dimaksud tidak ke arah sana, atau paling tidak ... maksudnya bukan hanya persoalan duit. Meski bagi saya tidak ada yang aneh atau spesial kalau Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan atau berbagi duit buat gereja karena memang itulah kewajiban yang kudu dilakukan.

Namun, menyebut sosok Anies sebagai berkat besar bagi Jakarta? Eit, tunggu dulu Pak Gilbert. Apakah Bapak sudah tertutup nuraninya sehingga melupakan "luka yang belum kering" bagaimana orang yang Bapak doakan mengawali kekuasannya di Jakarta? Bagaimana dengan spirit permusuhan yang jelas mengarah pada kaum minoritas lewat kampanye ayat dan mayat pada Pilgub 2017 lalu.

Berkat besar, Bapak bilang? Kalau itu mengarah pada ormas-ormas yang dirangkul dengan diberi dana hibah, mungkin betul tapi hanya bagi sebagian kelompok. Bagaimana dengan banjir Jakarta yang rasanya nyaris tak ada upaya serius untuk mencegah dan menanggulanginya? Mungkin jika sampai hari ini Jakarta masih terbilang selamat dari banjir, Tuhan kasihan sama warga Jakarta kalau sampai ditenggelamkan 20 kali dalam 4 tahun 7 bulan sejak Anies naik takhta sebagai DKI-1.

Bagaimana dengan penggunaan APBD yang sangat tidak transparan? Nasib Rumah DP 0 yang digembar-gemborkan, hingga kemudahan usaha yang rasanya kurang berpihak pada rakyat kecil? Berkat besar dari Hong Kong!

---

Lantas yang kedua, berpijak pada isi doa sebelumnya, Pak Gilbert dengan lancang menyebut Anies Baswedan akan menjadi berkat besar bagi Indonesia? Bagi saya kok malah terasa seperti aib besar bagi Indonesia ya? Apakah Pak Gilbert sengaja tutup mata dengan status "pilkada paling brutal sepanjang sejarah demokrasi" yang disematkan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 kemarin?

Ah, bicarakan pendeta, saya kudu mengutip pengajaran Yesus mengenai kesetiaan pada perkara kecil, yang akan membawa seseorang setia pada perkara besar. Prinsip yang berlaku pula secara umum ini rasanya belum mampu dipenuhi oleh Anies Baswedan hingga semester terakhir jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kalau pun selama sisa waktu jabatannya Pemprov DKI Jakarta menjelma menjadi semacam lembaga amal dan sosial yang terlihat baik, bagi saya semua itu hanyalah kamuflase, yang kelak akan terlihat aslinya seandainya benar-benar berkuasa. Amit-amit, semoga jangan sampai berkuasa karena pertaruhannya sangat besar dan harganya mahal banget bagi keutuhan dan masa depan negeri ini.

---

Akan tetapi, semuanya kembali pada penilaian setiap individu, baik terhadap pribadi maupun isi doa Gilbert Lumoindong tadi. Jika merujuk pada pengajaran yang saya singgung pada bagian terakhir tadi, saya kok cenderung amat sangat tidak yakin bahwa sosok Anies telah setia pada hal-hal kecil, dengan cara dia mengurus Jakarta selama 4 tahun 7 bulan ini.

Jadi, karena dia lebih menyerupai "hamba yang jahat dan malas", dengan menyia-nyiakan jabatan yang diamanatkan hanya karena ambisi sebagai RI-1, maka sudah selayaknyalah perkara yang lebih besar untuk memimpin Indonesia diserahkan pada sosok yang lebih kredibel, yang tidak pernah menjadi bagian kelompok yang merobek tenunan kebangsaan hanya karena ambisi politiknya.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/anies-gagal-memimpin-jakarta-masa-iya-pastor-WLHzW5btjO

Ganjar Pranowo Pecat 7 KEPSEK Terindikasi Radikalisme, Ayo Gemakan dan Sikat Bersama!

Ganjar Pranowo tampaknya menjadi sosok pemimpin daerah yang tegas menyikapi gerakan para oknum semprul yang terpapar radikalisme dan penganut ideologi khilafah. Orang nomor satu di Jawa Tengah itu, seperti dilansir CNN INDONESIA, sekitar tanggal 20-an September 2019 berkata bahwa dirinya TELAH MEMECAT 7 KEPALA SEKOLAH yang ditemukan menganut paham radikalisme.

Tindakan yang tepat, tegas, dan sekaligus berani.

Meski dengan begitu Ganjar mengaku juga sempat terkena bully di media sosial, tetapi kebanyakan dari akun anonim. Merespons serangan balik akibat kebijakan tegasnya, politisi asal PDI Perjuangan itu tampaknya tak gentar.

Ganjar Pranowo kabarnya juga sudah menyampaikan kepada seluruh Kepala Sekolah dan tenaga pendidik di Jawa Tengah, yang intinya berkata kalau tak setuju dengan paham Pancasila dan menganut paham radikalisme hingga komunisme lebih baik keluar dari jabatan yang mereka emban.

Silakan cermati pernyataan berikut:

”Saya sampaikan tawaran. Kalau tak suka sama Pancasila tak apa-apa, kalau Anda komunis silakan Anda keluar. Kalau Anda usung khilafah, silakan Anda keluar. Gitu saja."

Bagi Ganjar, pemahaman Pancasila di sekolah dinilai penting untuk segera dibenahi, khususnya terkait ideologi yang dapat membentuk pola pikir dan perilaku generasi penerus bangsa ini pada masa mendatang. Laporan dari banyak tokoh agama dan masyarakat mengenai geliat penanaman paham radikalisme di sekolah yang mulai masif, diyakini menjadi salah satu referensi utama bagi Ganjar Pranowo untuk memerangi terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah.

---

Saya memilih menyambut positif berita ini, juga sangat mendukung keputusan beliau. Selain karena saya ikut menyumbang 3 suara saat coblosan Pilkada Jateng lalu, kebetulan saya juga cukup concern mengamati dan mencermati apa yang terjadi di dunia pendidikan nasional.

Dahulu di daerah kabupaten di mana saya berteduh dan bermalam, pernah digerakkan puluhan anak untuk melakukan aksi demonstrasi ketika masalah AHOK sedang panas-panasnya. Beberapa sekolah yang saya ketahui, juga mewajibkan para murid yang beragama Islam untuk mengenakan pakaian seragam sekolah, lengkap dengan hijabnya. Sehingga dengan demikian terjadi pengkotak-kotakan yang sangat jelas, bahwa di sekolah-sekolah tersebut, yang tidak berhijab berarti non-Muslim.

Khusus yang terakhir tadi, ditunggu terobosan baru dari Ganjar Pranowo dengan memerintahkan Dinas Pendidikan se-Jateng untuk tidak lagi mewajibkan pemakaian hijab bagi para siswinya, karena menurut saya menjadi hak seorang siswi untuk mengenakan hijab atau tidak selaku penganut agama Islam.

Saya juga berharap PemProv Jawa Tengah lebih memelototi sekolah-sekolah yang berlabel keyakinan tertentu, memastikan bahwa tidak ada indikasi yang mengarah para paham radikalisme atau mengajarkan ideologi khilafah di seluruh Jawa Tengah. Karena terus terang, di daerah tak jauh dari tempat domisili saya, ada sekolah model begini! #hadeh

Saya juga sangat berharap agar tindakan yang dilakukan Ganjar Pranowo ini BISA DIGEMAKAN lebih luas dengan skala nasional. Ini waktunya semangat bersih-bersih dunia pendidikan dimulai, dengan komando dari Presiden Jokowi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan dipimpin langsung oleh Mendikbud yang tak lama lagi akan kita ketahui siapa orangnya.

Akhirnya, seperti biasa kita harus terus gemakan semangat melawan radikalisme dengan segala bentuk kegiatannya, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Kita juga perlu menyatukan tekad, semangat, dan terejawantah melalui kebijakan-kebijakan di seluruh sekolah, bahwa tak boleh ada satu pun sekolah yang terpapar radikalisme, dimulai dari para kepala sekolah dan guru-gurunya!

Dimulai dari Jawa Tengah, harus merembet ke Jawa Timur, dan pastinya ... ehm ... DKI Jakarta plus Jawa Barat dan sekitarnya ... sebelum secepat mungkin dibawa ke daerah-daerah di luar Jawa, dengan target utama daerah-daerah yang dikenal sebagai basisnya kelompok “kadal gurun”. Meski kita semua juga harus bersiap dengan aksi-aksi balasan, karena mereka pastinya tidak akan tinggal diam kenyamanan dan kepentingannya diusik di negeri ini.

Namun, tak ada cara lain dan tak boleh ada kompromi. Kita semua perlu sepakat memerangi radikalisme dengan mengambil posisi sesuai dengan keahlian, bidang pekerjaan, juga otoritas yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Ganjar Pranowo sudah melakukannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bagaimana dengan Anda?

Sumber Utama tahun 2019 : https://seword.com/umum/ganjar-pranowo-pecat-7-kepsek-terindikasi-gXfDOGanqF

Gilbert Lumoindong Mendoakan Anies Baswedan, Persoalannya di Mana?

Saya akan memulai artikel ini dengan beberapa pertanyaan, yang tentunya akan saya jawab sendiri. Tanya sendiri, dijawab sendiri. Hhhhmmmm……

Pertanyaan pertama, apakah ini adalah artikel yang memang saya rencanakan untuk mengawali bulan Mei yang ceria ini? Tentu tidak. Saya sebenarnya lebih pingin melanjutkan seri Just Eat Trip, yang selalu jadi pakem saya, setelah pergi rekreasi. Tapi topik ini begitu penting, dan saya belum membaca tulisan yang bisa memberi jawaban dengan argumen yang cukup komprehensif. Tentu saya tidak bisa mengharapkan rekan-rekan penulis muslim, untuk masuk terlalu jauh kedalam dapur polemik gereja, karena jelas beda perspektif.

Apakah artikel ini akan pendek? Tentu tidak. Membahas satu polemik yang rumit, tentu tidak cukup diselesaikan dengan 600 kata. Saya akan menulis artikel panjang dan sedikit rumit, karena kita akan membahasnya dari beberapa sudut.

Apakah artikel ini bisa dibaca semua kalangan? Yup. Saya akan mencoba membahas dengan gaya populer, walau tentu dengan “terpaksa” menyelipkan hal-hal teologis, yang sifatnya umum. So, tanpa perlu cuap-cuap lebih lama, cekidot.

Mendoakan Pemimpin

Sebelumnya, saya akan jelaskan awal polemik ini, secara cepat. Beberapa waktu lalu, ramai di medsos, cuplikan “doa” dari Pendeta paling terkenal di (sosmed) Indonesia, Gilbert Lumoindong (GL) yang mendoakan Gubernur DKI, Anies Baswedan. Doa ini jadi viral, karena ada ada kalimat , “Pak Anies telah menjadi berkat besar buat Kota Jakarta dan selanjutnya saya juga percaya akan menjadi berkat besar bagi Indonesia.”

Pembahasan tentang kalimat doa ini, mewabah di seluruh Indonesia. Teristimewa, tentu di kalangan Kristiani. Tidak sedikit yang mencemooh, jelas ada yang pro dan tentu ada juga yang mencoba bersikap netral. Nah, sekarang bagaimana opini dari Kolik Kulik?

Pertama, Alkitab jelas mengajarkan kita untuk berdoa bagi pemimpin dan pemerintah yang sedang berkuasa. Ayatnya banyak dan bertaburan dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama, maupun Baru. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, Kolikers silakan lihat di Alkitab masing-masing. 1 Timotius 2:1-2; Mazmur 2:10-11; Amsal 21:1; yang paling terkenal tentu Roma pasal 13 ayat 1, dst. Jadi pertanyaan tentang mendoakan pemimpin, kepatuhan kepada pemerintah, buat saya sudah clear.

Tapi kalau persoalannya berhenti di situ, kejadian ini tidak akan jadi rame di medsos. Masalah jadi lebih rumit, karena ada cerita yang melatarbelakanginya. Anies Baswedan (AB), oleh para haters-nya, ditengarai menjadi pemicu polarisasi tanpa henti, yang berlangsung mulai 2017 dan berlanjut hingga Pilpres 2019, dan to be continued hingga saat ini.

Politisasi agama jadi isu paling penting dalam berbagai pemilihan Kepala Daerah, Presiden, bahkan berimbas bahkan untuk “sekedar” pemilihan Ketua Kelas atau Ketua OSIS. Isu SARA menyisihkan pentingnya kompetensi, masuk akalnya sebuah program, ujung-ujungnya - menafikan “akal sehat” konstituennya.

Mendoakan Pemimpin Zalim

Kak Kolik, kalau pemimpinnya zalim, rasis, nggak bisa kerja, sering kelebihan bayar, dsj, apakah kita masih harus mendoakannya? Jawabannya tentu saja tetap mendoakan. Emangnya waktu Rasul Paulus menulis surat Roma atau Timotius, pemimpinnya baik-baik kepada orang Kristen? Ya nggaklah. Ke-Kristen-an saat itu sedang mengalami diskriminasi, penyiksaan hingga pembunuhan.

Jangan salah sangka dulu. Saya sedang tidak “menghakimi” bahwa AB termasuk kriteria pemimpin yang baik atau pemimpin yang jahat. Saya juga tidak sedang menilai, AB termasuk Gubernur yang pandai menata kota atau cuman sekedar ahli menata kata. Semua pembaca di sini pasti punya preferensi sendiri. Untuk memperkaya, saya akan mencoba memberi contoh yang lain.

Siapa sih yang Kolikers pilih pada Pilpres lalu? Jokowi? Atau bolehlah kita mundur ke jaman SBY bahkan ke masa Orde Baru. Apakah semua Presiden yang kita pilih, Gubernur yang kita dukung, Parpol yang kita coblos, semuanya sesuai dengan keinginan kita? Lalu salahkah bila Pendeta kita, Gereja kita mendoakan kesehatan Presiden A, anggota DPR B, Walikota C, Menteri D? Bila Pilpres mendatang, Prabowo yang menang, apakah gereja kita musti berhenti mendoakan Presiden dan kabinetnya, hingga terpilihnya Presiden lain yang kita suka?

Berarti kak Kolik setuju dengan doa GL ya?

Politisasi Agama

Dari pembahasan tadi, ada dua hal yang saya ingin kita pahami. Pertama mendoakan seorang pemimpin, atau pemimpin daerah merupakan ajaran Alkitab. Kedua, bahkan pemimpin (pemerintahan) yang zalim, diskriminatif, jahat, harus tetap kita doakan. Sampai disini, mestinya kita semua sudah clean and clear. Walaupun saya pakai Head and Shoulders.

Kalau pembahasan saya hentikan disini, maka saya adalah seorang penulis artikel yang “Alkitabiah” sekaligus “naif”, dan mungkin sebagian pemirsa, sudah menyiapkan batu untuk merajam saya. Tapi tenang, saya mah bukan penulis ayam sayur. 600 kata dalam sebuah artikel, tentu sangat-sangat tidak cukup. Ayo kita lanjutkan.

Gereja dan orang Kristen tidak hidup dalam ruang kosong. Segala sesuatu punya konteks, segala sesuatu punya keterkaitan. Agama disatu sisi adalah sesuatu yang bersifat pribadi, tapi disisi lain punya sifat komunal. Dalam skala yang lebih besar, agama yang mengikat seseorang secara pribadi, menyatukan kelompok masyarakat secara komunal, juga bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan bernegara. Dari situlah muncul apa yang dinamakan politisasi agama.

Sekali lagi, saya mencoba memberikan ilustrasi yang semoga bisa jadi analogi yang memperjelas tentang sebuah “politisasi agama”. Anggaplah tim sepak bola kita akan bertanding di Piala Dunia melawan Jepang. Bolehkah kita berdoa supaya tim Indonesia menang? Tentu boleh. Di pihak lain, bolehkah Jepang berdoa supaya timnya menang? Tentu boleh juga. Walau mungkin, mereka tanpa berdoa pun, bisa menang melawan tim kita. Kidding…..

“Politisasi agama (plus SARA)” dalam sepak bola terjadi jika, sebelum memulai pertandingan sepak bola, kita mulai mempengaruhi para pemain, untuk memandang Jepang adalah tim kafir, jahat, penjajah, dsb. Kita menganggap kemenangan tim sepak bola kita, adalah kemenangan dari Tuhan kita, agama kita. Kita memprovokasi penonton, mengintimidasi wasit dengan jargon-jargon agama dan tafsiran ngawur ayat-ayat Kitab Suci.

Dalam Pilkada atau Pilpres, ya sama saja. Semua calon boleh berdoa supaya menang. Tetapi segala doa ini, akan berubah menjadi politisasi ketika kita mulai memanipulasi doa, ayat suci, dan emosi agamawi dalam mencapai kemenangan.

Pertanyaan besarnya adalah apakah GL sedang melakukan “politisasi agama” dan atau “politisasi doa”? Jawabannya sederhana. Silakan para Kolikers melihat kemana GL berpihak pada Pilgub 2017 atau Pilpres 2019 lalu. Bila jejak digital tidak menunjukkan apa-apa, ya berarti tidak ada apa-apa. Gampang kan?

Udang di Balik Batu?

Pertanyaan yang mungkin serupa tapi tak sama adalah, bolehkah Gereja menerima dana bantuan dari Pemda DKI? Tentu boleh, karena secara normatif, orang Kristenpun berhak mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah.

Tapi sekali lagi, pertanyaan besarnya, adakah udang di balik batu di balik bantuan itu? Saya sih tidak mau langsung mengambil kesimpulan. Mari kita lihat berita yang saya ambil dari Tempo

Sebelumnya, Ketua Umum Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) pendeta Johny Weol mengapresiasi sosok Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya selama Anies menjabat gereja di Jakarta mendapat bantuan operasional tempat ibadah atau yang disebut BOTI.

“Di zaman pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja di Jakarta mendapatkan apa yang disebut bantuan operasional tempat ibadah (BOTI) sangat membantu para gereja,” ujar dia, Minggu, (20/3/2022).

Pendeta Johny Weol mengaku bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut sampai hingga ke sekolah Minggu.

Senada, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Pendeta Jason Balompapueng turut memuji kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Ia pun menepis penilaian tentang Anies Baswedan selama ini yang dianggap intoleran.

“Terima kasih kepada bapak Gubernur DKI Jakarta, saudara boleh liat berita yang didengar saudara keliru, beliau sangat nasionalis, keluarga nasional,” kata Jason.

Ia bermimpi agar program BOTI di era kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta dapat bisa diterapkan secara nasional.

“Saya bermimpi bagaimana BOTI ini bisa menjadi nasional.Karena terbukti, baru pak Gubernur yang dengan berani mengambil keputusan,” ucap Jason.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemerintah DKI berupaya membentuk persatuan di Ibu Kota. Caranya dengan membuat kebijakan yang adil. Salah satunya dengan mengucurkan Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI).

"Kami di Jakarta menjaga persenyawaan itu dengan berbagai program termasuk bantuan untuk semua tempat ibadah BOTI, supaya semua menjalankan ibadahnya dengan baik," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 Maret 2022.

Coba sekali lagi bandingkan dengan “doa” dari Pendeta GL,“Pak Anies telah menjadi berkat besar buat Kota Jakarta dan selanjutnya saya juga percaya akan menjadi berkat besar bagi Indonesia.”

Politik Bersih-bersih atau Bersih-bersih Politik

Kita semua tahulah, AB ini sangat “bernafsu” untuk menjadi orang nomer satu di Indonesia. Di lain pihak, posisinya sebagai Gubernur DKI harus berakhir akhir tahun ini. Panggung yang sempit, membuat manuver AB juga semakin sulit

Tahun 2017, AB identik dengan kelompok-kelompok garis keras, yang sekarang makin turun pamornya karena dipreteli oleh Jokowi. Tim sukses AB tahu bahwa mereka musti berbenah. Mereka sadar, bahwa mayoritas rakyat Indonesia itu moderat. Bila jualan ayat dan mayat dipakai lagi, sudah pasti AB langsung nyungsep ke kali.

Salah satu cara, ya membangun citra yang baru, yang diharapkan bisa menghapus stereotype lama yang sudah kadung melekat. Ibarat selingkuhan. Pertama-tama menyenangkan, tapi lama kelamaan bisa berbahaya sekaligus menyebalkan. Itu sebabnya, AB mencoba mendekati kelompok-kelompok yang dulu “kontra”, sambil tetap memasang satu kaki di perahu yang lama. Harapannya ya, memperluas lingkaran pengaruh dan menjangkau pemilih.

Pertanyaannya adalah, apakah sekumpulan domba bisa ditipu oleh srigala berbulu domba? Jawabannya rumit. Serumit kisah Andien yang kebingungan, karena pesawat yang ditumpangi Aldebaran jatuh tak tentu rimbanya.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/gilbert-lumoindong-mendoakan-anies-baswedan-h5G4lm2IUq

Lagi ... Ganjar Pranowo Tegaskan Siap Copot Kepala Sekolah Radikal. Sikat, Pak!

Jumat kemarin (28/2) Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah berbicara di hadapan ratusan kepala sekolah setingkat SMA/SMKN/SLBN se-Jawa Tengah yang berlokasi di Graddhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah.

Pada acara yang juga diwarnai dengan pemberian SK Pengangkatan Kepala Sekolah SMAN/SMKN dan SLBN Provinsi Jawa Tengah tersebut, Ganjar Pranowo memuji kepatuhan para pimpinan sekolah tersebut dalam mengirim Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), dengan tingkat pelaporan genap 100 persen.

Namun, bukan itu yang membuat saya bersorak. Seharusnya para kepala sekolah memang melaporkan harta kekayaan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus transparansi, guna mendukung program Gubernur Jateng yang terkenal dengan slogan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi tersebut.

Adalah pernyataan ini yang membuat kita semua seharusnya juga menyambut dengan antusias dan optimis:

“Bapak Ibu ... yang TIDAK SETUJU dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI, boleh mengundurkan diri dari (jabatan sebagai) kepala sekolah, atau boleh angkat tangan hari ini. Silakan ... Ada? (sambil memberi contoh acungkan jari)

Selanjutnya, ketika melihat tak satupun yang berani mengacungkan jari (jelas tidak beranilah kalau misalnya ada) dengan tegas dan mimik serius Jateng-1 berkata:

”Tidak apa-apa (kalau misalnya ada). Berati sepakat semua ya? (Terdengar jawaban serempak dari audience: Sepakaaaat!). Setuju semua ya? Kembali terdengar jawaban serempak: Setujuuuu...!”

---

Ini bagian yang keren, ketika Ganjar melanjutkan pidatonya:

“Oke. Ini saya sampaikan. Jadi kalau nanti saya nemu yang begitu, kalau saya nyopot panjenengan, bukan karena apa-apa. Kalau saya temukan itu. Kalau ngibarin bendera, yang MERAH PUTIH ajalah. Kesetiaan kita ... sesuai dengan sumpah janji panjenengan ... pada bangsa dan negara. Kalau guru itu bagi orang Jawa (dengan singkatannya) kan berarti DIGUGU LAN DITIRU ... maka kalau Anda digugu dan ditiru maka murid itu sama Anda akan percaya. Maka dari itu Anda itu mudah menjadi kelompok sasaran dari orang-orang ....” (video terpotong)

Bagi saya, statement Ganjar Pranowo tidak ada maksud politis, apalagi pencitraan murahan demi menjaga harga diri atau supaya dianggap dirinya cinta NKRI dan pura-pura peduli pada isu radikalisme di negeri ini. Tidak! Sama sekali tidak!

Saya melihat orang ini konsisten, serius, dan tidak main-main berjuang memberantas “virus radikalisme” yang diduga sudah lumayan menjangkiti banyak sekolah di Indonesia. Kita ingat beberapa waktu lalu ada 7 Kepala Sekolah yang dipecat oleh Ganjar Pranowo karena terindikasi mendukung atau menjadi bagian dari gerakan radikalisme. Silakan baca lagi: https://seword.com/umum/ganjar-pranowo-pecat-7-kepsek-terindikasi-gXfDOGanqF

Pernyataan dan tindakan yang kembali siap diulanginya, tetapi kali ini berdasarkan pengajuan dan persetujuan para kepala sekolah tadi bahwa mereka sepakat dan setuju jika sampai ada temuan oknum yang terlibat (terindikasi) radikalisme ... mereka pasti dicopot dari jabatannya ... dan tidak bisa protes!

Kalau mau protes, tinggal diputar ulang saja rekaman videonya. Beres!

Meski begitu, saya paham juga bahwa tidak mudah memberantas virus radikalisme yang sudah kadung menyusup ke ranah pendidikan kita, termasuk di sekolah-sekolah negeri. Namun, dibanding Gubernur Jabar dan ehm ... uhuk ... hoek ... Gubernur DKI Jakarta ... saya bisa lebih menaruh percaya pada Ganjar Pranowo soal ketegasan dalam upaya radikalisme, atau minimal mempersempit gerak mereka di sekolah-sekolah negeri.

Meski saya juga masih menanti gebrakannya, dengan misalnya menyampaikan pesan yang sama kepada para guru di seluruh Jawa Tengah, juga sekolah-sekolah swasta yang berbasis agama tertentu. Intinya sama, siapa yang tidak setuju Pancasila, UUD 1945, dan NKRI ... lebih baik mundur daripada dipecat sebagai kepala sekolah.

Menarik sekali menantikan aksi dan eksekusi dari pidato bernada peringatan dan instruksi ini dalam kehidupan nyata alias fakta di lapangan. Sebuah tindakan tegas yang memang sangat diperlukan, juga patut mendapat dukungan dari kita semua yang masih mencintai negeri ini dan tak ingin paham radikalisme semakin menguat di negeri ini.

Are you with him? Kalau saya sih jelas ... IYES! :-D

Sumber Utama tahun 2020 : https://seword.com/umum/lagi-ganjar-pranowo-tegaskan-siap-copot-kepala-EpDPvcQcJv

Cadas! Dulu Rangkul Kelompok 212, Sekarang Prabowo Merapat ke NU, Demi Kekuasaan

Satu hal yang penulis kagumi dari seorang Prabowo adalah ketegarannya dalam menghadapi kekalahan yang bertubi-tubi.

Bayangkan saja, 4 kali Pilpres ia selalu gagal terpilih jadi presiden, tapi masih mau ikut juga.

Benar-benar lelaki berhati baja.

Di Pilpres 2004 Prabowo mencalonkan diri sebagai Capres dari Partai Golkar melalui konvensi. Kala itu ia kalah suara dengan Wiranto.

Di Pilpres 2009 Prabowo jadi Cawapres Megawati. Pasangan ini dikalahkan oleh SBY-JK.

Hal ini tentu tidak lepas dari mindset sebagian masyarakat kita bahwa presiden itu harus laki-laki.

Di Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo dikalahkan Jokowi.

Gak kebayang bagaimana rasanya dikalahkan oleh orang yang pernah diusungnya sebagai calon kepala daerah. Dua kali berturut-turut pula.

Pasti perasaan di dalam diri Om Prab dongkol banget.

Karena, oke-lah Prabowo banyak duit alias uang yang ada di kantongnya tidak berseri, tapi malunya itu ferguso yang gak nahan.

Penulis saja pernah kalah dalam pemilihan ketua kelas, malu banget. Apalagi kalau sampai kalah di Pilpres berkali-kali.

Dan itu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke pula.

Kalau gak kuat iman, bisa-bisa gantung diri di pohon jagung.

Dan menurut hemat penulis sih, apa yang dilakukan oleh Prabowo pada Pilpres 2019 lalu sudah masuk ke ranah menghalalkan segala cara.

Kura-kura begini yang ada di benaknya, 'apapun caranya saya harus terpilih jadi presiden'.

Meskipun pada akhirnya gagal juga.

Lantas, apa bukti kalau Prabowo kala itu menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan?

Seperti tanpa bersalah, ia merangkul kelompok intoleran di negeri ini.

Tidak tanggung-tanggung, beberapa Kadrun pun duduk di kursi elit Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kala itu. Seperti Ketua PA 212 Slamet Ma'arif didapuk sebagai Wakil Ketua BPN. Serta eks Vice President PT Energi Mega Persada (pemilik saham terbesar PT Lapindo Brantas) yang juga menjabat sebagai Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak diberi posisi sebagai anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi.

Termasuk si habib palsu Novel Bamukmin, juga tercatat sebagai Timses Prabowo-Sandi ini. Yang kala itu ia pernah mengatakan, cinta sama Prabowo-Sandi dijamin masuk surga. Hahaha

Kalau cinta sama Prabowo dijamin masuk surga, penulis gak yakin Titiek Soeharto mau bercerai sama dia.

Sebenarnya, Prabowo kalah di Pilpres 2019 bagus juga sih. Karena kelompok yang merasa paling benar sendiri tersebut gak jadi berkuasa.

Coba bayangkan kalau seandainya Prabowo jadi presiden, pasti ada dari kelompok 212 yang dapat jabatan strategi di negeri ini sebagai balas jasa. Seperti Novel Bamukmin bisa saja diangkat jadi Menteri Agama, Gus Nur jadi Komisaris Pertamina, Munarman jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Rizieq jadi Imam Besar Masjid Istiqlal.

Bisa-bisa prediksi Prabowo 2030 Indonesia bubar, benar-benar jadi kenyataan kalau Kadrun turut pegang kekuasaan.

Sekarang, menjelang Pilpres 2024, strategi politik Ketua Umum Partai Gerindra itu sepertinya berubah. Ia tidak lagi merangkul kalangan Kadrun tapi mencoba mengambil hati kalangan Nahdliyin.

Lihat saja aksinya beberapa hari ini, Prabowo banyak bertemu dengan tokoh-tokoh NU.

Pertama, ia bersilaturahmi ke Jawa Timur menemui penguasa sana, Khofifah Indar Parawansa.

Yang kita tahu sendiri bahwa Khofifah ini merupakan Ketua Muslimat NU.

Selanjutnya, Prabowo juga menjalin silaturahmi ke Ponpes Tebuireng Jombang.

Yang ponpes ini NU banget karena didirikan oleh pendiri Ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut, Hadhrotussyekh KH. Hasyim Asy'ari.

Tidak hanya itu, Prabowo juga menyempatkan diri nyekar ke makam Gus Dur dan Kyai Hasyim yang memang letaknya berada di kompleks pesantren.

Nah, di samping itu, Prabowo juga sudah berencana mau sowan ke Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam waktu dekat.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah soal pernyataan Gus Dur, 'Prabowo bakal jadi presiden di usia tua', sekarang sudah digembor-gemborkan lagi di media. Hehehe

Lantas, apakah dengan mendekati NU ini peluang Prabowo untuk terpilih jadi presiden semakin besar?

Menurut hemat penulis sih, gak juga.

Karena posisinya sekarang serba sulit.

Kelompok 212 sudah gak mau lagi mendukungnya pasca jadi Menteri Jokowi.

Sementara Prabowo, sudah terlanjur dicap dekat dengan kelompok intoleran oleh kalangan moderat.

Jadi, (ini saran gratis buat Om Prab), daripada kalah lagi, dan bikin repot banyak orang lagi dengan main presiden-presidenan serta sujud syukur, mending gak usah nyapres deh.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/cadas-dulu-rangkul-kelompok-212-sekarang-NE5AmK1Vnl

Kasihan Rizieq! Sudah Masuk Penjara, Dipolitisasi Pula oleh Ferry Juliantono Gerindra

Salah satu penyebab Indonesia adem ayem saat ini adalah dedengkot Kadrun, Rizieq Shihab lagi mendekam di balik jeruji besi.

Ia divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada 24 Juni 2021 silam, lantaran menyebarkan berita bohong terkait hasil tes Kovid di Rumah Sakit Ummi Bogor.

Tapi yang namanya cobaan itu pasti selalu ada. Rizieq masuk penjara, minyak goreng yang mahal.

Begitupun dengan organisasi besutannya FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi melakukan aksi sweeping di rumah-rumah makan di siang hari pada bulan Ramadhan. Akan tetapi, sekarang yang ada malah Pemuda Pancasila sibuk malakin warga dan perusahaan dengan dalih minta THR.

Nah, mendekati Pemilu 2024 mendatang, terindikasi si Rizieq ini mau dimanfaatkan untuk memenangkan calon tertentu.

Lalu, siapa yang ingin menunggangi pembina PA 212 itu?

Siapa lagi kalau Ferry Juliantono.

Si Ferry ini diketahui saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Sedangkan Rizieq kita tahu sendiri punya pengaruh yang cukup signifikan di negeri ini. Ia punya basis massa sendiri yakni eks Laskar FPI, anggota PA 212 dan anggota GNPF Ulama.

Termasuk seperti yang penulis lihat di Twitter, ada beberapa netizen yang menjadi simpatisannya.

Jadi meskipun jumlah massanya rada sedikit, jauh lebih kecil dibandingkan dengan warga Muhammadiyah dan NU, tapi setidaknya ada orang-orang yang bisa dia gerakkan untuk melakukan demo serta menyumbang suara pada Pemilu 2024 mendatang.

Inilah yang coba dimanfaatkan oleh anak buah Prabowo itu.

Lantas, apa langkah yang dilakukan oleh Ferry supaya Rizieq mau menuruti kehendaknya?

Ia seolah peduli kepada Imam besar FPI tersebut.

Tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba ia mengatakan akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi yang berisi permintaan agar presiden membebaskan Rizieq melalui pemberian amnesti.

Memang berdasarkan UUD 1945, presiden punya hak prerogatif dalam memberikan amnesti, grasi, abolisi serta rehabilitasi kepada terpidana.

Dan beberapa presiden negara kita terdahulu sudah menjalankan haknya itu.

Seperti Soekarno memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan DI/TII. Soeharto memberikan amnesti kepada para pengikut gerakan Fretelin. Habibie memberikan amnesti kepada Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Serta Gus dur memberikan amnesti kepada Budiman Sudjatmiko.

SBY yang paling unik. Hanya dia sendiri presiden yang memberikan grasi kepada gembong narkoba.

Diantaranya bandar besar narkoba yang mendapat pengampunan dari SBY tersebut adalah Schapelle Corby dan si ratu narkoba Meirika Franola.

Sementara, terpidana yang pernah dapat grasi dari Presiden Jokowi adalah mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Kembali ke hal yang dilakukan Ferry tadi.

Rasanya kecil kemungkinan Presiden Jokowi mau mengabulkan permintaannya.

Karena apa yang dilakukan Rizieq tersebut murni tindak pidana. Beda dengan Antasari yang dikriminalisasi oleh SBY lantaran memenjarakan besannya Aulia Pohan.

Lagian juga, Rizieq itu kan mulutnya jorok. Ia pernah mengejek Presiden dengan mengganti namanya menjadi 'Jokodok'.

Di samping itu, Big imam FPI tersebut tidak punya rasa tanggung jawab sama sekali terhadap teman tapi mesra-nya Firza Husein.

Alias mau enaknya saja.

Ketika tersandung masalah malah kabur ke Arab Saudi. Meninggalkan Firza sendirian di sini.

Jadi, bisa dibilang rugi kalau Jokowi ngasih amnesti kepada Rizieq tersebut. Karena memang gak ada nilai jualnya sama sekali.

Yang ada malah mantan Walikota Solo itu dikritik oleh pendukungnya sendiri. Lantaran membebaskan dedengkot Kadrun yang ngomongnya jorok.

Lalu, kalau Rizieq gak akan mungkin diberi amnesti, kenapa Ferry tetap mau berkirim surat ke presiden?

Bukankah itu akan menjadi perbuatan yang sia-sia?

Inilah hebatnya Ferry Juliantono. Tujuannya sebenarnya bukan mau Rizieq bebas, tapi ia mendapatkan simpati dari kalangan Kadrun.

PA 212 akan akan mikir, nih kader partai Gerindra memang benar-benar peduli terhadap ulama.

Kalau dia nyaleg nanti pasti akan kita dukung.

Nah, dukungan gratis dari kelompok 212 inilah menjadi modal awal bagi Ferry untuk bertarung di Pileg 2024 mendatang.

Karena masa hukumannya cuma 4 tahun penjara kok. Sebelum Pemilu, Rizieq juga sudah bebas.

Artinya apa? Dia masih bisa menjadi Timses salah satu Capres meskipun tidak mendapatkan amnesti.

Dengan Ferry melakukan tindakan nyata yang seolah peduli terhadap Rizieq, itu juga yang akan membuat eks Laskar FPI mikir untuk mendukung Prabowo lagi.

Atau dengan kata lain maksud Ferry Juliantono ini adalah ia ingin merebut kembali suara kalangan kelompok 212 yang sekarang sudah mulai beralih ke Anies.

-o0o-

Berusaha untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya sebenarnya gak masalah sih. Seperti Prabowo yang mendekati tokoh-tokoh NU. Sedangkan anak buahnya Ferry Juliantono bergerilya mencari simpati kelompok 212.

Tapi jangan pula memanfaatkan orang yang lagi masuk penjara. Hehehe

Kasihan sama dia.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/kasihan-rizieq-sudah-masuk-penjara-dipolitisasi-2AYo9ATkPk

Bukti Ganjar Nasionalis Tangkal dan Sikat Radikalis, Bismillah Presiden RI

Sebelum kita kupas sepak terjang gubernur Jateng Ganjar Pranowo terhadap kelompok radikalis kita sedikit tengok dulu, mengapa saya menyebut Bismillah Presiden RI ke-8.

Untuk menyegarkan ingatan Anda semua mari saya perlihatkan fakta dalam angka. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai menjadi sosok paling potensial untuk menjadi presiden dalam Pilpres 2024.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, berdasarkan survei nasional pada 2021, Ganjar adalah kandidat yang paling potensial untuk pemilihan presiden mendatang.

Namun, hal tersebut harus didukung oleh tingkat popularitas atau kedikenalan karena saat ini masih relatif lebih rendah dibandingkan para kandidat utama lain.

"Jadi ini pekerjaan rumah (PR) bagi para relawan yang menginginkan Ganjar Pranowo sebagai presiden RI ke-8 di tahun 2024 - 2029. Jika tingkat dikenalnya sampai 90% maka sudah dipastikan jauh tinggalkan lawan-lawannya dan pasti menang."

Survei nasional SMRC itu dilakukan pada 28 Februari-8 Maret 2021 dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara random (acak) dan diwawancara secara tatap muka. Margin of error penelitian adalah ± 3,07%.

Analisis tentang keunggulan Ganjar ini diperoleh melalui penghitungan berjenjang tentang peluang sejumlah calon yang memiliki tingkat popularitas tinggi. Hal pertama yang dilakukan SMRC, dengan mempelajari tingkat kedikenalan masing-masing tokoh capres.

Terdapat tujuh tokoh yang dikenal lebih dari 50% warga: Dapat dilihat sebagai berikut:

• Prabowo Subianto (96%)
• Sandiaga Uno (83%),
• Anies Baswedan (81%),
• Agus Harimurti Yudhoyono (66%)
• Ridwan Kamil (62%)
• Puan Maharani (61%)
• Ganjar Pranowo (54%)
• Tokoh-tokoh lainnya dikenal hanya oleh maksimal 50% warga.

"Sekali lagi, dapat diperhatikan tingkat dikenalnya Ganjar Pranowo baru pada angka 54% saja".

"Kemudian di antara responden yang mengenal nama tujuh tokoh tersebut, ditanya siapa yang akan dipilih menjadi presiden. Ternyata nama Ganjar Pranowo selalu berada di peringkat teratas, bila nama Jokowi tidak disertakan,” kata Abbas dalam rilis.

Dalam simulasi semi terbuka dengan 42 nama capres, hasilnya sebagai berikut:

• Ganjar Pranowo 17,4%.
• Prabowo Subinto 14,4%,
• Anies Baswedan 13,3%
• Sandiaga Uno 5,5%

• Ridwan Kamil 4,6%
• AHY 2,4%
• Puan Maharani 0,8

Jika jumlah calon dikurangi menjadi 15 nama, Ganjar Pranowo tetap unggul dengan hasil sebagai berikut:

• Ganjar Pranowo 20,8%
• Anies Baswedan 15,7%,
• Prabowo Subianto 14,2%
• Ridwan Kamil 7,9%
• Sandiaga Uno 7,2%
• AHY 2,9%
• Puan 1,6%.

"SMRC menyimpulkan, jika setiap capres dikenal oleh masyarakat, saat ini diperkirakan kandidat yang paling tinggi potensinya memenangkan pertarungan adalah Ganjar Pranowo."

Jika mau jujur siapa diantara tokoh yang terbilang paling nasionalis? Diantara sekian nama Ganjar Pranowo adalah salah satunya.

Dan yang terpenting bukan dilihat dari pakaian, kata-kata atau latar belakang. Itu semua bisa dipoles. Sekali lagi itu semua dapat dipoles menjadi citra diri, seolah-olah, seakan-akan. Semata untuk mengelabui rakyat indonesia demi sebuah tujuan kekuasaan.

Jadi yang paling penting adalah contoh nyata yang sudah dilakukan atau dipraktekkan di tengah masyarakat.

Dan saya menyebut tokoh Ganjar Pranowo yang keras terhadap para ormas yang menjurus ke radikalis dan berpotensi dapat menyebabkan rasa damai dan ketenangan masyarakat terusik.

Jiwa NASIONALIS di dalam dadanya tak hanya hiasan atau kata manis saja. Tapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan. Jadi latar belakang seorang tentara sekalipun belum tentu bisa mempratekkanya.

Berikut bukti-bukti Ganjar Pranowo tangkal, cegah dan juga sikat gerombolan yang mengacau negeri kita tercinta indonesia. Dapat Anda baca di bawah ini.

* Tangkal Radikalisme: Paling Bagus dengan Seni dan Budaya

* Tokoh Lintas Agama Diajak Bersatu Melawan Radikalisme dan Terorisme

* 7 Kepala Sekolah di Jateng Terpapar Radikalisme, Ganjar Tindak Tegas

* Perangi Paham Radikalisme, Ganjar dan Romo Kyai Jateng Gerakkan Jihad Melalui Medsos

* Ganjar: Dolanan Tradisional Bantu Siswa Cegah Radikalisme

Dan saya rasa masih banyak lagi kerja nyata Ganjar Pranowo dalam hal tangkal, cegah dan sikat bentuk intoleransi, radikal dan terorisme. Sebagai wujud nyata yang bersangkutan pribadi yang tegas dan dapat melindungi masyarakat.

PRIBADI DENGAN JIWA NASIONALIS SEJATI, COCOK JADI PRESIDEN RI PENGGANTI JOKOWI.

Demikian, salam

Sumber Utama Tahun 2021 : https://seword.com/politik/bukti-ganjar-nasionalis-tangkal-dan-sikat-1zMNIS2saE

Tangkap Pelaku Postingan Provokatif Doakan Tragedi 98 Terulang Lagi

Kali ini saya sangat kesal karena ada postingan yang sangat provokatif dan memicu sentimen kebencian yang sangat mengerikan.

Ini berawal dari sebuah foto tangkapan layar seorang netizen mendoakan agar tragedi 98 saat sejumlah toko milik WNI Tiongkok dibakar massa terulang kembali.

Dalam foto tersebut ada foto sosok pria diduga pemilik akun Hasansamuda dan memakai topi bertuliskan kalimat tauhid. Lalu ada narasi ujaran kebencian.

“Kalo ingat tragedi 98, toko-toko Tiongkok dibakarin, kok saya senang ya. Mumpung lagi senang, gak salah kan saya berdoa moga kejadiannya terulang lagi dan harus lebih kejam 100 kali lipat,” katanya.

Saya coba cek akun ini di Twitter, tapi sudah tidak bisa diakses, yang artinya mungkin sudah dihapus karena ketakutan. Postingan ini tertanggal 4 Mei lalu. Tapi saya juga melihat bahwa informasi pelaku tersebut sudah diketahui berikut alamatnya. Sudah ada yang meminta agar polisi segera menciduk orang ini karena sudah terlalu meresahkan. Biadab sekali orang ini, dasar gak ada otak.

Masih belum diketahui secara pasti siapa orang tersebut, tapi kalau melihat postingannya, tampaknya orang ini sudah disusupi paham radikal dan intoleransi yang parah.

Dengan hilangnya akun tersebut, berarti pelaku sudah panik dan berusaha menyembunyikan diri. Semoga polisi segera membereskan orang ini agar tidak seenak jidatnya membuat postingan provokatif. Dia pikir tragedi 98 itu adalah tragedi biasa yang bisa dijadikan bahan candaan.

Tragedi ini menyisakan banyak trauma dan ketakutan mendalam terutama WNI keturunan Tionghoa. Banyak toko yang dijarah. Belum lagi kasus pelecehan yang luar biasa biadab. Kalian bisa bayangkan ketakutan mereka saat itu. Panik, takut, gemetar dan berharap ada bantuan datang atau kejadian tersebut segera selesai.

Yang punya uang, melarikan keluarganya ke luar negeri agar selamat. Yang tidak punya uang atau tidak sempat melarikan diri, hanya bisa berdoa agar semuanya baik-baik saja. Banyak korban yang tewas.

Tragedi 98 ini adalah salah satu lembaran sejarah paling hitam yang pernah terjadi di negeri ini. Dan sayangnya, sampai saat ini, belum diusut hingga tuntas seutuhnya. Bahkan, sebagian yang melarikan diri ke luar negeri takut kembali lagi ke sini karena trauma yang cukup hebat.

Dan biadabnya, orang dengan akun Hasansamuda ini dengan ngerinya menyatakan senang saat toko-toko dibakar. Bahkan dia berdoa agar kejadian tersebut bisa terulang kembali dan lebih parah 100 kali lipat. Betapa bengis dan busuknya hati orang ini. Bahkan setan pun mungkin tidak separah itu. Hanya orang berhati kotor yang punya pemikiran seperti itu.

Saya tidak paham apa yang membuat orang ini begitu membenci mereka. Mungkin saja iri karena mereka sukses sedangkan dia begitu-begitu saja (bisa jadi dianya yang malas) atau memang sudah dicuci otaknya oleh kelompok tertentu.

Mereka ini ibarat sel kanker yang awalnya tidak terdeteksi, lalu menjadi kecil, tumbuh dan terus membesar. Kalau tidak diangkat dan dibasmi, kanker ini akan menjalar dan meluas. Kalau sudah menginfeksi satu negara, tidak ada obat untuk mengatasinya lagi.

Polisi harus segera melakukan tindakan dan menangkap orang ini karena sudah keterlaluan. Meski orangnya sudah menghapus jejaknya dan bersembunyi, polisi pasti tidak sulit melacak dan menangkap orang ini. Itu kerjaan kecil. Yang penting, orang ini harus ditindak dengan keras. Meminjam kata manis Anies di video lawasnya, manusia biadab seperti ini harus ditindak amat keras. Tidak boleh ada pembiaran karena melalui pembiaranlah mereka bisa tumbuh subur di negeri ini.

Kalau tidak ditangkap, rasanya tidak rela membiarkan orang ini bebas begitu saja mempermainkan sebuah tragedi kelam dan berharap itu akan kembali terjadi. Ini sama saja mendukung penjarahan, pembunuhan dan pelecehan. Saya tak habis pikir otak seperti apa yang bisa membuat orang berpikiran seperti itu. Kalau tidak diberantas, bisa berbahaya bagi bangsa ini.

Buat pelaku, tak usah melarikan diri. Menghapus jejak digital sama artinya dengan pengecut. Tidak punya nyali tapi berlagak bengis. Kalau ditangkap, pasti bakal mewek dan mengaku khilaf. Tidak ada maaf untuk kali ini. Mengharapkan tragedi 98 terulang kembali adalah tindakan biadab.

Bagaimana menurut Anda?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/tangkap-pelaku-postingan-provokatif-doakan-tragedi-jT7itHG4iK

Wow, Ganjar Sudah Tak Dianggap Kader PDIP?

Sejauh ini masih banyak orang yang berasumsi positif atas sikap 'garing nan kering' PDIP ke Ganjar Pranowo. Kendati fakta yang terlihat mereka sudah tidak harmonis, tak sejalan, tak diundang ke sebuah acara bahkan menyerang kepemimpinan Ganjar Pranowo.

Sikap elit partai PDIP sudah mirip duri yang bertransformasi jadi oposisi di dalam organisasi yang digawangi Ketua Bapilu Bambang 'Pacul' Wuryanto dan Puan Maharani.

Akan tetapi mereka pendukung Ganjar Pranowo masih menganggap itu adalah sebuah strategi PDIP untuk menguji mental, menaikkan elektabilitas kadernya tersebut. Seakan dicitrakan orang yang tersakiti.

Boleh-boleh saja kita mempersepsikannya berbeda. Akan tetapi perlu dicatat partai adalah sebuah organisasi besar yang di dalamnya banyak kepentingan. Dan dari serangkaian kepentingan tersebut tujuan terakbar adalah menjadi penguasa.

Dan di PDIP kader itu hanyalah petugas partai, tak lebih. Jadi tak mudah bagi seorang kader mencuri perhatian sang penentu keputusan.

Sejauh ini sejarah mencatat hanya seorang Jokowi yang mampu mendobrak tembok tebal PDIP sebagai kader yang mumpuni. Sampai akhirnya maju sebagai Capres dari PDIP. Itupun karena desakan masyarakat yang begitu luas. Padahal tingkat elektabilitas Jokowi saat itu sudah tembus angka 40 persen, sementara Megawati sang Ketum hanya 6 persen.

Berkaca dari fakta sejarah memang cukup sulit bagi Ganjar Pranowo mengikuti jejak Jokowi, kecuali ia memiliki elektabilitas yang tinggi meninggalkan jauh calon lainnya. Sehingga mampu kembali ke trek dan mendapat full support system dari PDIP.

Akan tetapi jika elektabilitas Ganjar Pranowo hanya selisih tak seberapa dengan kandidat lain rasanya belum mampu membuat 'menoleh' sang Ketum.

Terlebih Puan Maharani menjadi sosok yang paling menonjol di PDIP. Sudah barang tentu ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia akan tegak lurus kepadanya. Karena berkaitan dengan kelangsungan karir mereka di dalam organisasi.

Para ketua DPD dan DPC PDIP biasanya loncatan karirnya di eksekutif bisa menjadi gubernur, wali kota atau bupati. Sudah menjadi resiko memang, kadang masyarakat di daerah dihadapkan pada pilihan seperti membeli kucing dalam karung.

Misal hanya karena ketua DPC seseorang maju pilkada, lalu disupport mesin partai dengan segala macam intrik kemudian menjadi penguasa setempat. Tak sampai disitu, konsekuensi atas support itu harus dipenuhi setelah duduk di singgasana.

Jabatan sebagai RI 1 tentunya sangat prestisius dengan segala kewenangannya yang luas dalam sebuah negara. Namanya bakal dicatat di buku sejarah sebagai bagian dari perjalanan bangsa Indonesia sampai kapanpun.

Kembali ke soal Ganjar Pranowo yang dikucilkan dan kerap diserang elit partainya. Baru-baru ini PDIP Jateng mengadakan halal bihalal kepala daerah yang berasal dari PDIP di provinsi Jawa Tengah.

Dan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat tidak hadir dalam acara halal bihalal PDIP di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (7/5/2022) lalu.

Ketidakhadiran Ganjar Pranowo dalam acara tersebut menguatkan spekulasi hubungannya dengan PDIP semakin renggang.

Padahal acara itu digelar di kota Semarang dan mengundang semua bupati dan Wali Kota kader PDIP di Jateng. Acara halal bihalal yang harusnya sakral akhirnya cuma jadi acara seremonial.

Sementara itu Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jateng yang kantornya berada di Semarang. Namun, Ganjar tidak tampak dalam acara tersebut.

Menurut Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto. Alasan ketidakhadiran Ganjar karena memantau arus balik. Tentu saja itu sangat tidak logis. Sebab, sehari sebelumnya Ganjar masih punya waktu untuk bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah di Yogyakarta.

Bahkan beberapa waktu yang lalu saat Puan Maharani ke Kabupaten Wonogiri dalam rangka meresemikan pompa air bersih Ganjar Pranowo juga tak mendampingi. Sehingga dugaan tak harmonisnya antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo kian kuat.

Bahkan dikesempatan itu digunakan Puan menyindir Ganjar dengan menyebut jangan memilih pemimpin ganteng yang hanya terkenal di sosmed dan TV, tapi tidak bisa kerja. Seakan ia hendak berkata kepada publik dengan meresmikan pompa air Puan sudah menunjukkan kerjanya.

Melihat fakta-fakta selama ini kiranya sudah lebih dari cukup, jika seorang Ganjar sejauh ini bukanlah kandidat terkuat Capres dari PDIP.

Maka dengan demikian Ganjar Pranowo sudah tak dianggap kader PDIP, bahkan untuk sekedar undangan halal bihalal yang semestinya sakral menjadi aroma politisnya terasa kental.

Demikian, salam

Sumber Utama : https://seword.com/politik/wow-ganjar-sudah-tak-dianggap-kader-pdip-2q7GhCFrKA

Antara Ngemis dan Jilat Ludah Beda Tipis, Novel Minta Prabowo Ingat Rizieq

Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak melupakan jasa besar Mantan Imam Besar eks FPI Habib Rizieq Shihab.

Hal itu diucapkan Novel saat merespons Prabowo Subianto yang tampak rajin melakukan silaturahmi Idulfitri 2022 dengan berbagai ulama dan mengunjungi sejumlah pesantren. Bahkan Novel juga mengingatkan Prabowo Subianto untuk berhati-hati kepada ulama yang ia sebutkan sebagai ulama jahat atau 'ulama suu'.

"Ketika itu (Pilpres 2019, Red), Prabowo sudah tepat merapat kepada ulama dan umat Islam, khususnya spirit 212,” ujar Novel Bamukmin. Menurut Novel, dukungan dari umat Islam dan 212 membuat nama Prabowo terdongkrak pada 2019. Bahkan masih menurutnya, dukungan dari umat Islam dan 212 membuat nama Prabowo terdongkrak pada 2019.

Pernyataan Novel ini cukup menggelikan. Mereka selalu saja mengatasnamakan umat Islam dan 212. Padahal jumlah kelompok 212 itu sebetulnya tidak seberapa jika dibandingkan Nahdatul Ulama, antara bumi dan langit.

Tak sampai di sana Novel juga mengklaim Gerindra bisa meraih posisi kedua juga berkat dukungan serupa dari pihaknya. Main klaim memang paling gampang.

Mengapa kini Novel Bakmumin ini terkesan menjilati ludah sendiri. Setelah jauh sebelumnya kelompok ini ramai-ramai mengungkapkan rasa kekecewaan kepada Prabowo Subianto, sampai menyebutnya pengkhianat, sesaat setelah Jokowi mengajak lawan politiknya itu sukses masuk ke dalam kabinet.

Apakah ini mengisyaratkan kurang pedenya kelompok 212 untuk merapat dan menjagokan Anies Baswedan untuk 2024? Atau mereka sudah merasakan sendiri sejak Anies menjadi gubernur 'perhatian' kurang?

Nampaknya kelompok ini sudah mulai gundah gulana, khawatir tak mendapat slot untuk 2024. Terlebih viralnya video Egi Sujana yang juga menyerang Anies Baswedan memperkuat indikasi tersebut. Padahal publik juga tahu jika Egi Sujana merupakan bagian dari mereka.

Video Egi Sujana yang tampak kecewa dengan Anies Baswedan menjadi bahan tertawaan warganet. Pasalnya apa yang ia sampaikan sejauh ini juga masyarakat sudah mengetahui kinerja Anies seperti apa.

Satu sisi pernyataan Egi Sujana membuka kedok itu kian nyata terkait keinginan kelompoknya yang ingin menegakkan peraturan sesuai dengan syariat Islam.

Jika demikian bisa saja diasumsikan bahwa kelompok PA 212 dan turunannya itu hanya memanfaatkan tokoh tertentu untuk dijadikan wayang. Untuk kepentingan-kepentingan mereka di masa yang akan datang.

Sampai akhirnya Novel Bakmumin pun meminta kepada Prabowo untuk tak melupakan jasa-jasa mereka. Permintaan Novel ini rancu, antara mengemis dan jilat ludah beda tipis.

Sejak pilpres 2014 kehadiran kelompok Rizieq Cs memang sangat terasa sekali. Politik menjadi kian krodit dan tak terkendali mengakibatkan benturan di sana sini.

Mereka ini sebetulnya hanyalah ormas tapi sangat getol ikut cawe-cawe dalam urusan politik. Pentolan mereka memposisikan sebagai ulama tapi sibuk beri komando di jalanan macam preman kesiangan. Kayang salto demi urusan perut dan hidup.

Kita bisa bayangkan jika seorang Rizieq tidak di dalam penjara. Besar kemungkinan nyaris tiap hari kita menyaksikan melalui media dan televisi, dipenuhi beritanya yang jauh dari kata sifat ulama.

Jadi apa dasarnya si Novel Bakmumin mengingatkan kepada Prabowo untuk hati-hati kepada ulama jahat, ulama suu. Sesaat setelah Prabowo melakukan serangkaian kunjungan ke para ulama NU baik di Jatim maupun di Jateng.

Ini sama saja Novel Bakmumin menuduh para ulama NU itu yang dimaksudkan sebagai ulama suu. Padahal pentolannya Novel sendiri masuk penjara atas pidana. Mungkin ia butuh kaca benggala agar dapat melihat fakta yang sebenarnya.

Dan kiranya kecil kemungkinan seorang Prabowo Subianto merespon permintaan Novel Cs. Hitung-hitungannya tidak masuk. Pilpres 2014 dan 2019 barangkali dijadikan pengalaman oleh Prabowo. Kehadiran 'mereka' membuat kelompok nasionalis juga para nahdliyin alergi, ogah memilihnya.

Dan kiranya makin seru apabila Anies Baswedan ternyata dipilih oleh koalisi partai untuk maju nyapres. Mungkin saja mereka menamakan diri poros tengah atau poros alternatif.

Dengan gambaran jika PDIP jadi leader koalisi dan berhadapan dengan Gerindra yang juga menjadi leader koalisi. Maka akan ada tiga pasangan Capres.

Dan yang menarik adalah dukungan massa 212, berkaitan dengan sosok Prabowo dan Anies. Jika satu diantara mereka mengambil pendamping dari kalangan nahdliyin. Maka kelompok 212 mungkin akan merapat yang tidak ada tokoh nahdliyinnya. Tapi jika ternyata keduanya mengambil tokoh NU beda lagi ceritanya.

Mereka mirip macan ompong, cukup jadi penonton, tak ada lagi tempat untuk teriak-teriak di jalanan seperti yang sudah-sudah. Dan tidak mungkin mereka akan mendukung tokoh dari Capres PDIP. So, auto nganggur. Non job jon.

Demikian, salam

Sumber Utama : https://seword.com/politik/antara-ngemis-dan-jilat-ludah-beda-tipis-novel-BfEKMD3XEP

Lagi! Kadal Gurun Melakukan Fitnah kejam. Kadal Gurun Itu Apa?

Ada satu fitnah yang saat ini sedang viral di dunia maya. Dari fitnah ini saya baru memahami bahwa di Indonesia ini ada segelintir orang yang sudah bisa dikatakan "biadab" dalam arti yang sebenarnya, yaitu kejam, kurang ajar, tidak berhati nurani, punya penyakit hati, tidak mengenal dosa apalagi mengenal agama, kelakuan seperti setan, senang melihat orang lain menderita, pokoknya semua hal yang sangat mengerikan tumbuh subur dihatinya. Orang biadab ini juga cerdas dan punya segala cara untuk melakukan kebiadabannya. Secara fisik mungkin si orang biadab ini tidak pernah melakukan penyiksaan atau pembunuh secara brutal tapi secara psikis, penyiksaan apalagi pembunuhan karakter seseorang adalah satu hal yang baginya menjadi sebuah rutinitas. Setiap fitnah yang dibuatnya akan dia upayakan untuk viral dan selalu didorong untuk menjadi kegaduhan nasional.

Jumlah orang biadab seperti yang saya uraikan di atas sebenarnya tidak banyak. Sedikit, bahkan sedikit sekali. Tapi untuk membakar sebuah hutan besar kan juga tidak dibutuhkan orang banyak. Jadi beberapa gelintir orang biadab ini akan dengan sengaja dan serius meluangkan waktunya untuk mengedit sebuah video kejadian, menguliknya dan mengunggahnya di media sosial dengan caption yang sangat menarik perhatian, beberapa kelompok tertentu, lalu membuat percakapan seolah-olah banyak orang sedang membicarakannya dan kemudian fitnahan itu menjadi viral. Sampai kemudian media, orang-orang waras, orang-orang cerdas, pokoknya orang-orang yang beradab secara serentak mengklarifikasi bahwa apa yang sedang diviralkan itu adalah sebuah HOAX.

Fitnah itu yang saya temukan adalah sebuah tampilan video yang memperlihatkan seorang sepuh bersholat didepan peti jenazah dan sholatnya itu sholat sempurna, artinya berruku dan bersujud. Caption yang menyertai video itu menuliskan :

"Viral sampai memalukan, sesudah lebaran ada pejabat Malaysia yang wafat. Indonesia mengutus wakil presiden ke Malaysia untuk ta'ziyah beserta ibu dan paspamfres. Begitu sholat jenazah, Allah hilangkan 'ilmu danbarokah WAKIL PRESIDEN, BEGITU SHOLAT JENAZAH PAKE RUKU DAN SUJUD, EDAAAAN. SEMUA AJUDAN DAN DUTA BESAR MALU DAN BINGUNG. JUGA PARA ULAMA MALAYSIA YANG MENGJADI MAKMUM pada bubar karena MA'RUF AMIN SHOLAT JENAZAH PAKE RUKU DAN SUJUUUUD. MALU KITA PUNYA WAKIL YANG GELAR KYAI HILANG BAROKAH ILMUNYA OLEH ALLAH SWT (8 emoticon menangis). Ngeriiiiiiiiiii wahai saudarkuuuuuuuuuuuu akibat suruh rakyat makan pisang 2, dia makan kenyang dari duit rakyat yang lagi susaaaaaah"

Astagfirullahaladziiim 3x !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hanya gara-gara Ma'ruf Amin menyarankan atau menyampaikan bahwa memakan 2 buah pisang sudah akan mengenyangkan saja, Ma'ruf Amin difitnah sekejam ini???? Ketika saya membaca dan melihat video fitnahan ini, spontan saya berkomentar "Seriuss???? (emoticon kaget)". Saya kaget! It's soooo amaze to see how people could do such thing!. Lalu kawan-kawan saya menjawab, "Kelakuan kadrun ya begitu mbak...". Tapi nalar saya tetap tidak bisa menerima bahwa fitnah sekejam ini dilakukan orang kelompok kadrun atau kadal gurun. Bukankah orang yang disebut kadal gurun itu adalah orang-orang yang....... seketika pikiran saya membelok ke arah yang lebih terang. Lalu muncul gambaran kekejaman orang-orang ISIS yang memproduksi begitu banyak fitnah-fitnah yang disasarkan pada para ulama Suriah, tokoh-tokoh nasional Suriah, pejabat-pejabar negara Suriah, baik dalam bentuk narasi, video, gambar dan lain sebagainya yang kemudian membuat emosi rakyat di seluruh wilayah Suriah terpancing sedemikian rupa kemudian melakukan protes-protes dengan berbagai cara sampai akhirnya pihak pemerintah memberikan reaksinya dan akhirnya pecah perang. Kemudian wajah ISIS muncul dan menjadi lawan perang pemerintah Suriah.

Ya, video fitnahan terhadap Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin yang sekarang sedang diviralkan membuat saya sadar dan paham bahwa video ini dilakukan atau dibuat oleh seorang yang tidak berhati nurani dan kejam. Menfitnah bahwa Ma'ruf Amin yang seorang ulama senior, seorang yang seluruh hidupnya dibaktikan pada agama Islam, hanya karena menyarankan makan 2 pisang, telah dicabut ilmu dan barokahnya oleh Allah SWT dengan diperlihatkan hal, yang bagi seorang muslim sangat memalukan, yaitu melakukan ruku dan sujud pada sholat jenazah.

Untungnya, banyak pihak, termasuk ahli telematika yang kemaren terkenal gara-gara bawa panci dari rumah dinas, langsung mengkonter dan meluruskan tentang keberadaan video tersebut. TERNYATA ORANG YANG ADA DI DALAM VIDEO ITU BUKAN MA'RUF AMIN. Dan orang ang bersholat di depan peti jenazah di video itu bukan sedang melakukan sholat jenazah, tapi sedang melakukan sholat tahiyatul masjid.

Orang yang ada di dalam video itu adalah GUbernur Serawak, Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Abdul Tahid Mahmud, yang sedang ta'ziyah saat mantan Gubernur Serawak, Tun Pehin Sri Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin Abang Barieng, wafat pada tanggal 28 Januari 2022 lalu. (bisa juga liat link ini untuk klarifikasi https://apahabar.com/2022/05/heboh-wapres-maruf-amin-salat-jenazah-pakai-sujud-di-malaysia-cek-faktanya/ )

Jika pada awalnya kita berpikir kadal gurun adalah WNI yang kecanduan agama Islam atau wahabi atau ekstrimis, ternyata setelah melihat video ini, Kadal Gurun itu radikalis teroris, WNI yang kadar kemanusiaannya paling rendah, kaum sadisme yang memiliki sifat setan. Dan mereka wajib diperangi dan dimusnahkan. Namun karena sifatnya seperti setan, menangkap mereka tidak gampang.

Semoga setiap fitnah yang mereka sasarkan menjadi bumerang dan mengena pada diri mereka sendiri, karena Tuhan memiliki caraNYA untuk menghukum manusia di dunia.

Sumber Utama :  https://seword.com/umum/lagi-kadal-gurun-melakukan-fitnah-kejam-kadal-uIyMv84CfK

Cak Imin Kelihatan Panik, Suara PKB Terancam Ambyar

Partai politik merupakan keniscayaan dalam alam demokrasi. Partai politik didirikan dengan harapan bisa menyalurkan hasrat politik demi membangun bangsa yang maju dengan tatanan politik yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Di era pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal dengan orde baru, partai politik hanya 3 yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya.

Setelah Presiden Soeharto lengser dari jabatannya pada 21 Mei 1998, lahirlah era baru yang disebut Reformasi. Ketika era baru Indonesia dimulai, lahir pula beberapa partai politik baru.

Dari sekian partai baru yang muncul ada salah satu partai politik yang lahir, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB didirikan pada 23 Juli 1998 oleh para kiai dari Nahdlatul Ulama (NU), seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, Mustofa Bisri, dan A Muhith Muzadi. Saat ini jabatan Ketua Umum PKB dipegang oleh Muhaimin Iskandar atau sering dipanggil Cak Imin.

PKB dan NU sangat erat bin dekat hubungannya. Karena PKB menjadi partai besar karena mayoritas suara datang dari warga NU. Warga NU ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan PBNU selaku organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Jika PKB bermasalah dengan PBNU maka dikhawatirkan suara PKB pada pemilu terdekat akan ambyar. Oleh karena itu PKB harus hati-hati memelihara hubungan baik dengan NU baik dengan anggotanya maupun dengan PBNU.

PKB sekarang ini saya kira tidak se-NU di era Gusdur. Karena PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar telah ternoda oleh kekisruhan internal. Sebagaimana diketahui PKB pernah retak karena perebutan kekuasaan antara Muhaimin Iskandar dan Gusdur dedengkot NU dan PKB.

Mungkin sebagai warga NU sekarang ini menganggap jika PKB sekarang ini agak berbeda dengan PKB pada awal-awal pendirian. Trah NU-nya terasa berkurang karena konflik Muhaimin Iskandar dengan Gusdur dan kawan-kawan.

Lebih parahnya lagi hubungan Ketua Umum PKB dan Ketua Umum PBNU sekarang ini merenggang. Hubungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memanas.

Cak Imin dinilai berani dan nekad ketika menyinggung 13 juta suara PKB tidak akan terpengaruh oleh pernyataan Gus Yahya. Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam wawancara bersama CNN Indonesia TV, berbicara modal dirinya maju Pilpres 2024 dan 13 juta pemilih loyal PKB.

"Planning PKB memang dengan konstituen yang sangat solid pasti fix kita punya modal suara 13 juta sangat loyal. Di survei semua lembaga survei pemilih PKB adalah loyal. Solid sekali. Sampai ke bawah," kata Cak Imin dikutip dari video CNN Indonesia TV.

Cak Imin kemudian menyebut omongan Gus Yahya tidak berpengaruh terhadap loyalitas 13 juta suara PKB tersebut. Cak Imin menyebut PKB solid.

Walaupun elit PKB memastikan hubungan Cak Imin dan Gus Yahya baik-baik saja, tetapi tentu saja tidak begitu adanya. Cak Imin dinilai sedang panik terkait pernyataannya.

Walaupun menurut elit PKB baik-baik saja tetapi pernyataan Cak Imin menggambarkan kepanikannya atas sikap Gus Yahya dalam memimpin PBNU. Cak Imin bereaksi atas pernyataan Gus Yahya beberapa waktu lalu bahwa PBNU bukan hanya milik PKB.

Pertama kali dalam sejarah PBNU dan PKB tak mesra. Hubungan keduanya lagi tak baik-baik saja. Sepertinya ada konflik batin yang tak biasa. Bahkan sepertinya Cak Imin sekarang ini sedang frustasi karena sikap dari PBNU.

Penyebabnya karena tiga hal, pertama untuk 2024 NU tak akan memajukan capres. Tentu sangat merugikan Muhaimin yang sangat agresif melakukan konsolidasi politik pencapresan.

Kedua, PBNU menegur sejumlah pengurus cabang yang deklarasi dukung Muhaimin. Itu artinya, secara struktural haram bagi NU ditarik dalam urusan politik elektoral. Padahal Muhaimin selama ini sangat mengandalkan fatsun politik struktural NU untuk mendapatkan dukungan kaum nahdliyin.

Ketiga, NU tak bisa lagi dikapitalisasi hanya jadi saluran politik PKB, tapi NU milik semua partai politik yang di dalamnya ada pengurus NU.

Cak Imin sepertinya mulai panik atas sikap PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya yang terkesan menjauhkan warga NU dari PKB. Ada kekhawatiran serius dari Cak Imin terkait sikap PBNU tersebut.

Cak Imin panik dan frustasi karena dengan sikap Ketua PBNU sekarang ini, bisa berakibat fatal terhadap perolehan suara PKB di Pemilu 2024 nanti.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/cak-imin-kelihatan-panik-suara-pkb-terancam-ZD63lTdAwc

Re-post by Migo Berita / Rabu/11052022/11.06Wita/Bjm