HARI itu (Jumat, 23 Mei 1997) terjadi amuk massa. Ratusan orang meninggal menjadi korban. Kota ini lumpuh, mencekam. Kota besar lainnya menyusul. Amuk bagian ekspresi menuntut perubahan. Konsekuensinya begitu besar. Membekas. Membawa luka dan trauma. Mengenangnya, bagian dari menata peradaban.
“SAYA tidak pernah lupa dengan peristiwa tersebut. Sekalipun sudah 22 tahun, rasanya baru saja terjadi. Saya sungguh tidak percaya. Kota cantik, indah, nyaman, yang dibelah oleh sungai, dan tidak banyak ada kota seperti secantik ini. Penduduknya juga ramah tamah, sopan santunnya terjaga. Tiba-tiba hari itu menjadi beringas. Orang mengamuk, membakar, menyerang orang lain. Meletus apa yang kemudian dikenal dengan amuk massa 23 Mei atau Jumat kelabu,” ujar Djono Poerwadi, seorang pegiat pariwisata, mengawali paparannya pada Palidangan Noorhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin, Kamis (23/5/2019.
Diungkapkannya, suasana saat itu sangat mencekam. Waktu itu ia nekerja di biro perjalanan wisata Arjuna. berada di kantor. Orang-orang memberitahukan bahwa telah terjadi keributan di depan Masjid Noor. Seorang pengendara, yang knalpotnya dilepas, dengan bunyi motor yang sangat nyaring, melintasi Masjid Noor, padahal sholat Jumat baru saja usai. Orang marah, berteriak dan mengejar pengendara yang menggunakan atribut partai tertentu. Dari situ kemudian massa bergerak. Tidak berapa lama asap hitam mengepul di mana-mana, hingga malam hari. “Mall, hotel, kantor partai, gereja, mobil, dan banyak bangunan serta atribut lainnya dibakar,” urai Djono Poerwadi, mengenang peristiwa Jumat kelabu 23 Mei 1997.
Peristiwa tersebut sudah berlalu 22 tahun yang lalu, apa yang bisa dipetik sebagai pembelajaran hingga sekarang, lanjut Noorhalis Majid, selaku pemandu acara. Yang bisa kita petik adalah, kita rugi dengan peristiwa tersebut.
Djono mengatakan, suatu kerugian yang sangat besar, baik menyangkut harta benda. Ratusan nyawa melayang dan tidak diketahui. Masyarakat mengalami trauma panjang dengan peristiwa tersebut. Dan yang tidak boleh dianggap sepele, adalah soal persepsi masyarakat di luar Kalimantan Selatan atau Banjarmasin, banwa ternyata Banjarmasin itu tidak aman, tidak nyaman. Akhirnya mengganggu investasi, pariwisata, termasuk perhotelan dan perdagangan.
Waktu itu sejumlah jadwal kunjungan pariwisata dari negara lain ke Banjarmasin, dibatalkan. “Saya kesulitan menjelaskan kenapa Banjarmasin bisa seperti itu. Saya sungguh tidak percaya sampai terjadi. Dan sampai hari ini, saya menganggapnya tidak ada konflik. Saya curiga itu sebuah by desain dari luar. Seolah mengirim pesan, bahwa kota yang damai seperti Banjarmasin, juga tidak aman dari potensi rusuh atau konflik,” katanya.
Setelah peristiwa 23 Mei 1997, kemudian berlanjut tahun 2002, konflik Sampit yang juga membawa dampak bagi Banjarmasin dan Kalimantan secara umum. Sehingga, belum pulih peristiwa 1997, berlanjut lagi dengan konflik etnik dayak vs madura. Maka dari sisi traumatik, persepsi dan lain sebagainya, lama sekali pemulihannya. Karena itu, ketika saya melihat di televisi peristiwa yang sekarang terjadi di Jakarta, penolakan hasil Pemilu 2019 yang berakibat kerusuhan, saya sangat menyesalkan. Karena memulihkan hal seperti itu tidak sederhana.
Kesigapan aparat keamanan, pemerintah, dan partisipasi para tokoh agama dan tokoh masyarakat, sangat diperlukan dalam memulhkan peristiwa yang mendatangkan traumatik seperti ini. Bagi orang Banjar, semua yang sudah terjadi, jangan sampai terulang lagi. Orang Banjar itu damai, ramah, dia bukan provokator atau suka dengan keributan seperti itu.
Karakteristik dagang yang melekat pada orang banjar, kata Djono Poerwadi, mendorong dia untuk selalu membangun hubungan baik kepada orang lain. Perisiwa seperti kerusuhan atau amuk massa, membuat hubungan menjadi tidak baik, berimplikasi pada perdagangan, kehidupan ekonomi dan sebagainya, padahal semua itu menjadi kehidupan masyarakat banjar.
Para pendengar yang turut berpartisipasi, menyampaikan pendapatnya melalui line telepon. Syahri di Banjarmasin, menyatakan bahwa dia sangat ingat dengan peristiwa tersebut. Rumah dia di Kelayan, waktu itu dia tahu bahwa pusat kota di jalan Lambung Mangkurat sedang rusuh. Setiap kali mengingatnya, ia selalui merinding. Karena banyak orang yang menjadi korban. Lebih satu bulan setelah peristiwa itu semua orang tidak bisa nyenyak tidur. Di berbagai kampung diadakan roda malam. Berita bohong tersebar kemana-mana. Ada kampung yang mau dibakar dan sebagainya, yang memuat tidak tenang.
“Jangan sampai terulang, harus menjadi pelajaran. Terimakasih RRI melalui Palindangan Noorhalis mengingatkan kita atas peristiwa tersebut. Semua kita harus merefleksikannya. Pun para aparat pemerintah dan keamanan. Bahwa sesuatu yang diangap tidak adil, apabila terus berlanjut tidak adil, akan menimbulkan kemarahan masyarakat. Karena peristiwa tersebut juga bagian dari menuntut keadilan. Aparat keamanan juga harus terus siaga, jangan sampai lengah pada situasi yang dianggap aman,” bebernya.
Penelepon lainnya, Ratu di Kelayan, menyampaikan bahwa hari itu ia mau latihan Pramuka. Kemudian kebakaran terjadi di mana-mana, berpusat di tengah kota. Suasananya memang sangat mencekam dan membuat mental down, lama baru bisa pulih.
Jali di Paringin, mengatakan bahwa saat peristiwa tersebut dia masih duduk di taman kanak-kanak. Dibawa orang tuanya ke Banjarmasin. Pas ketika kerusuhan terjadi, dua hari kemudian kembali ke Paringin. Setelah itu dia tidak mau lagi datang ke Banjarmasin. Baru setelah dewasa, berani datang ke Banjarmasin. Menggambarkan sebegitu kuatnya traumatik dengan peristiwa tersebut.
Sidi di Negara, juga menyampaikan pengalamannya. Waktu itu bekerja di Banjarmasin, dan baru pulang ke Negara. Kemudian mendengar kerusuhan terjadi. “Sungguh saya tidak percaya provokatornya orang Banjar. Tidak ada sifat orang banjar menjadi provokator kerusuhan seperti itu. Orang Banjar itu damai, baik dan ramah kepada orang lain,” katanya.
Djono Poerwadi memberikan tanggapan, dia juga sangat percaya bahwa itu bukan ulah orang Banjar. Harus selalu waspada, bahwa provokasi bisa saja datang dari luar dan membuat kacau. “Kita berharap, setiap kali kita mengingat peristiwa 23 Mei, menyadarkan kita agar peristiwa tersebut jangan sampai terulang. Apalagi sekarang ini media sosial sangat bebas, setiap orang menjadi operator langsung atas apa yang dipostingnya, sementara tata krama dalam bermedia sosial sangat rendah,” katanya.
“Peristiwa tersebut hendaknya juga menjadi pelajaran berharga, bukan hanya bagi yang mengalaminya, namun juga bagi generasi muda, generasi millenial. Mereka tidak paham akan peristiwa ini, karena itu perlu untuk diingatkan. Pelajaran sejarah di sekolah, hendaknya mengenalkan peristiwa ini sebagai satu catatan sejarah kelabu, tentang amuk yang merugikan masyarakat dan daerah ini,” kata Djono Poerwadi mengakhiri paparannya.
Jangan Tutup Mata dan Telinga atas Tragedi 23 Mei di Banjarmasin
KETERTUTUPAN pemerintah di era Soeharto berkuasa, tidak ada laporan yang akurasinya bisa dipercaya. Apa sebenarnya yang terjadi dalam kerusuhan massal pada Jumat Kelabu, 23 Mei 1997 di Banjarmasin.
TRAGEDI kemanusiaan yang berawal dari konstelasi politik tinggi di era Orde Baru, membuat ratusan nyawa melayang, terbakar dan menjerit dimasa terakhir kampanye Pemilu 1997.
Tak ingin hilang dari memori ingatan, mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Sanggar Titian Barantai (STB) menghelat aksi teaterikal dan pembacaan puisi sambil membagikan bunga mawar hitam dan keranda mayat di perempatan Kantor Pos Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat-Jalan Pangeran Samudera, Kamis (23/5/2019).
Pegiat seni kampus ini meminta masyarakat tidak menutup mata dan telinga atas kejadian masa terakhir kampanye Pemilu 1997 di Banjarmasin itu. Apalagi aksi kerusuhan massal tersebut menyisakan trauma mendalam disegenap warga ibukota Provinsi Kalsel, lantaran merenggut ratusan nyawa.
“Masyarakat jangan tutup mata dan telinga atas kejadian ini,” ujar Ketua STB Uniska Taufikurrahman kepada awak media.
Dia berharap, masyarakat bisa menjaga kondusivitas dan kedamaian di Banjarmasin, agar peristiwa berdarah itu tidak kembali terulang. Sebab, efek dari kerusuhan tersebut menyebabkan kemunduran hingga 20 tahun kebelakang.
“Karena beberapa gedung ataupun pusat perbelanjaan mengalami kerusakan parah. Untuk itu jangan sampai kembali terulang,” ujar Taufik.
Mengenai kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta, dinilai Taufik, tidak ada kaitannya dengan aksi teaterikal, membaca puisi sambil membagikan bunga mawar hitam sebagai tanda berkabung. Dia menegaskan STB rutin mengadakan aksi teaterikal Jumat Kelabu dari 1998 untuk turun kejalan mengingatkan masyarakat.
“Mungkin karena waktunya berdekatan saja. Tetapi saya tegaskan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerusuhan di Jakarta,” pungkasnya.
PEMILU 1997 merupakan pemilu terakhir di masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai peristiwa sebelum dilangsungkannya pemilu, saat pemilu, maupun setelahnya turut mewarnai panasnya suhu politik yang terjadi di berbagai tanah air saat itu.
DI SINI penulis hanya mengupas sedikit peristiwa yang terjadi di Banjarmasin (di luar kerusuhan 23 Mei 1997); menjelang hingga berakhirnya Pemilu 1997. Sebelumnya, menyongsong Pemilu 1987, juga tercatat dalam sejarah perpolitikan nasional, dimana NU sebagai organisasi keagamaan terbesar menyatakan diri kembali ke khittah NU 1926.
Dalam banyak referensi disebutkan, fenomena Mega-Bintang ini muncul setelah terjadinya pergantian paksa atas pimpinan PDI Megawati oleh Soeryadi pada konferensi partai 1996 di Medan. Akibat peristiwa tersebut banyak pendukung Megawati di lapisan bawah yang mengalihkan dukungannya ke PPP yang saat itu bertanda gambar bintang.
Di saat kampanye PPP banyak massa yang membawa atribut Mega-Bintang yang tidak lain adalah massanya PDI Megawati. Begitu pula saat kampanye di Kota Banjarmasin, atribut-atribut Mega-Bintang bermunculan, bahkan tidak sedikit kalangan pemuda dan mahasiswa bersimpati mendukung gerakan Mega-Bintang ini.
Fenomena Mega-Bintang ini tak terduga sebelumnya dan sempat memunculkan spekulasi kontroversial. Opini pun sempat terbentuk, bahwa akan terjadi koalisi lintas ideologis antara PPP dengan massa PDI Megawati dalam Pemilu 1997.
Gerakan Mega-Bintang ini sempat mendapat larangan dari pemerintah. Namun, karena sudah tersosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, tetap saja berbagai idiom lain yang menunjukkan bahwa para pendukung PDI Megawati tetap berekspresi dalam kampanye.
Karena yang diakui sebagai partai peserta pemilu adalah PDI pimpinan Soeryadi (hasil konferensi Medan), maka kesan adanya koalisi antara PPP dan PDI Megawati tersebut ditepis di tingkat elit masing-masing partai.
Hasil Pemilu 1997 di Kota Banjarmasin menunjukkan perubahan yang cukup drastis dibanding pemilu sebelumnya, terutama dalam perolehan kursi masing-masing partai peserta pemilu. PPP berhasil menambah 5 kursi, dari pemilu sebelumnya 12 kursi menjadi 17 kursi.
Sedangkan PDI (Soeryadi) turun, dari 8 kursi menjadi hanya 1 kursi. Golkar berhasil menambah 2 kursi, dari sebelumnya 16 menjadi 18 kursi.
Penggembosan PPP
Jika dilihat dari pemilu ke pemilu (masa Orde Baru), maka PPP di kota seribu sungai ini sangat kuat menunjukkan rivalitasnya terhadap Golkar. Di Pemilu 1977, partai yang saat itu pendukung utamanya NU ini, meraih 16 kursi sedangkan Golkar mengoleksi 10 kursi.
Begitu juga Pemilu 1982, PPP mampu mempertahankan keunggulannya dengan menggondol 17 kursi dan Golkar sebanyak 12 kursi. Di pemilu ini di semua wilayah kabupaten di Kalsel Golkar meraih kemenangan.
Di samping Banjarmasin sebagai basis kemenangan PPP adalah Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Banjar. Di Pemilu 1977 ketiga kabupaten tersebut mampu menjadikan PPP peraih kursi terbanyak di lembaga perwakilannya.
Namun, tidak seperti Banjarmasin di Pemilu 1982, di ketiga kabupaten tersebut bersama kabupaten lainnya PPP mengalami penurunan perolehan kursi meski tidak terlalu signifikan.
Menjelang Pemilu 1987, dilaksanakan Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 yang salah satu hasilnya memutuskan NU kembali ke khittah 1926. NU (secara organisasi) tidak lagi memberikan dukungan politik kepada PPP. Hasil muktamar NU ini disebut kalangan pengamat sebagai penggembosan PPP di Pemilu 1987 dan Pemilu 1992.
Meskipun terjadi penggembosan warga NU secara nasional, PPP di Kota Banjarmasin relatif tidak terlalu tinggi pengaruhnya. Kursi PPP di Pemilu 1987 ini memang mengalami penurunan dengan merebut 14 kursi (turun 3 kursi).
Perolehan kursi PPP terus merosot di Pemilu 1992 dengan meraih 12 kursi. Tetapi, Golkar yang identik sebagai partai penguasa saat itu juga mengalami penurunan (1 kursi), dari 17 menjadi 16 kursi. Di pemilu ini PDI mampu mendulang perolehan kursi lebih besar naik 5 kursi dari sebelumnya, dari 3 menjadi 8 kursi.
Namun, seperti diuraikan di atas, konferensi PDI di Medan tahun 1996, menghasilkan kepemimpinan partai jatuh ke tangan Soeryadi, yang akhirnya memunculkan fenomena Mega-Bintang di Pemilu 1997. Perolehan suara PDI merosot, dan berdampak naiknya suara PPP di berbagai kabupaten/kota di Kalsel.
Politik memang dinamis dan terkadang penuh konflik. Namun sebagai sebuah bangsa yang besar seyogyanya setiap konflik harus diselesaikan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar pula.(jejakrekam)
Penulis adalah Aktivis Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalsel
Belajar dari Tragedi Jumat Kelabu, Ketika Polarisasi Masyarakat Makin Menggebu
JUMAT Kelabu atau Jumat Membara, 23 Mei 1997 atau 22 tahun silam, wajah Kota Banjarmasin sempat bermuram durja. Di masa kampanye terakhir Partai Golkar di era Pemilu 1997 dengan sistem tiga partai, benar-benar menjadi petaka bagi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.
BANGUNAN menjulang tinggi dibakar massa tak terkendali. Penjarahan di mana-mana. Bangunan tempat ibadah dirusak. Hingga suasana mencekam di Banjarmasin berlangsung sejak siang hingga tengah malam. Aparat keamanan pun memberlakukan jam malam, mengantisipasi para perusuh berbuat onar.
Kerusuhan 23 Mei 1997, benar-benar diingat warga Banjarmasin sebagai petaka politik yang tak akan pernah terlupakan. Termasuk, Budi ‘Dayak’ Kurniawan, mantan wartawan Banjarmasin Post yang kini aktif di dunia pergerakan dan sosial kemasyarakatan ini menilai tragedi Jumat Kelabu adalah pangkal dari akumulasi kemuakan masyarakat atas pemerintahan otoriter Orde Baru.
“Masa itu, Golkar merupakan partai pemerintah yang amat berkuasa. Saat kejadian, Jumat 23 Mei 1997 masih menjadi wartawan Banjarmasin Post desk politik dan keamanan. Karena partai hanya tiga, PDI, PPP dan Golkar, saya kebagian jatah meliput kampanye PDI,” kata Budi Kurniawan kepada jejakrekam.comsaat jadi narasumber diskusi di Taman Budaya Provinsi Kalsel, Kamis (23/5/2019) dinihari.
Wartawan senior ini bercerita pada Kamis, 22 Mei 1997, sehari sebelum kejadian kerusuhan massal, PPP menggelar kampanye terbuka terakhir. Sehari setelahnya menjadi jatah Partai Golkar, pada Jumat 23 Mei 1997. Budi ingat betul, ketika tiga wartawan diarahkan meliput kegiatan kampanye beringin di Lapangan Kamboja, ternyata ada pergerakan massa berkaos hijau PPP menuju ke tempat itu.
“Saat itu, sentiment di lapangan memang sangat terasa. Masa datang tiba-tba datang dari kantong pemilih PPP di Banjarmasin. Dulu, massa pendukung PPP itu ada di Jalan Jati (Jalan Pangeran Antasari), Kampung Melayu, Kampung Gedang, Teluk Tiram dan lainnya yang secara historis dan ideologis merupakan basis massa PPP,” tutur Budi.
Berawal dari pergerakan massa usai shalat Jumat dari Masjid Noor Banjarmasin, ratusan hingga ribuan orang datang spontan tanpa terorganisir rapi karena dipicu kemuakan terhadap Golkar yang merupakan representasi rezim pemerintahan otoriter Orde Baru.
“Saat kampanye terakhir di Lapangan Kamboja yang juga dihadiri tokoh-tokoh nasional, terjadi chaos dan menyebar di mana-mana. Bentrok antar pendukung partai dan kekerasan terjadi di mana-mana,” kenang Budi.
Pegiat jurnalistik kampus ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri kekerasan terjadi dimana-mana. Termasuk, ketika massa mengepung kantor DPD Partai Golkar Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat. Hingga penjarahan pusat perbelanjaan seperti Lima Cahaya Store, Plaza Junjung Buih di Hotel Kalimantan, Mitra Plaza, serta tempat ibadah yang jadi sasaran amuk massa.
“Situasi sangat mencekam pada Jumat, 23 Mei 1999 itu. Massa memang terpusat di Bundaran Hotel Kalimantan (kini Hotel A), listrik mati total. Kami wartawan saja kesulitan menulis berita. Sampai akhirnya, koran Banjarmasin Post tidak bisa terbit. Artikel kami akhirnya diterbitkan di headline koran Kompas sebagai induk media Banjarmasin Post dan terjadi selama berhari-hari,” beber Budi.
Ketika itu, menurut Budi, suasana penuh horor dengan bangunan bekas bangunan terbakar dan hancur, hingga mayat bertebaran dimana-mana terutama di daerah titik kerusuhan terjadi. “Situasi dapat terkendali menginjak tengah malam, ketika ada penangkapan yang diduga provokator kerusuhan. Pada Sabtu, 24 Mei 1997, kota memang sudah bisa kendalikan aparat. Di sisi lain mayat-mayat bergelimpangan di kantong-kantong kerusuhan seperti Mitra Plaza,” urai Budi.
Ia menyebut setelah tragedi Jumat Kelabu, pejabat dari ibukota berdatangan ke Banjarmasin, seperti Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa, hingga tim investigasi yang dibentuk tokoh Kontras, Munir. Hanya saja, hasilnya nihil.
“Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana nasib para korban belum bisa dijawab. Saat itu, akhirnya menjadi mitos dan suara sumir di tengah masyarakat,” tegas alumnus FISIP ULM ini. Budi menegaskan tragedi Jumat Kelabu bukan kekerasan etnis seperti yang berkembang di kemudian hari. Meski diakui Budi, kantong-kantong pendukung PPP berasal dari etnis Madura.
“Ini bedanya dengan Jakarta, jelang masa reformasi 1998. Tidak ada toko milik keturunan Tionghoa yang dijarah, dan rumah ibadah yang dibakar massa. Jadi, tidak betul, peristiwa Jumat Kelabu merupakan peristiwa kekerasan etnis dan agama,” imbuhnya.
Aktivis PMII Kota Banjarmasin, Khairul Umam berharap peristiwa Jumat Kelabu, 23 Mei 1997 harus jadi pembelajaran berharga dalam merekat persatuan dan kedamaian di tengah anak bangsa.
“Di era demokrasi kekininan ini perlu rekonsiliasi pasca Pemilu 2019. Sebab, situasi sekarang sangat memanas akibat polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat. Tentunya, kita tak ingin tragedi Jumat Kelabu itu terulang lagi,” ucap Khairul Umam.
Menurut dia, demokrasi dan politik harusnya diwarnai suasana yang adem dan penuh dialetika, sehingga demokrasi menjadi milik bersama bukan segelintir orang.
Duta Damai Dunia Maya Perangi Penyebaran Paham Terorisme
DUTA Damai Dunia Maya yang dibentuk pada 2017 oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bertujuan agar generasi muda tidak boleh diam dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di dunia maya (internet).
“APALAGI dunia maya makin disesaki paham-paham negatif, seperti berita hoax, juga radikalisme dan terorisme,” ungkap Koordinator Duta Damai Dunia Maya Kalsel M Alpiansyah, Selasa (21/5/2019).
Di Kalsel, bebernya, sebanyak 60 anak muda menjadi Duta Damai Dunia Maya yang bersinergi dengan Pusat Media Damai (PMD) BNPT untuk menyebarkan perdamaian di dunia maya. “Hari ini kami berkumpul untuk menyusun program kerja dan silaturrahmi sekaligus buka puasa bersama,” ujarnya.
Kepala Bidang Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris (FKPT) Kalsel Fathurrahman mengatakan, anak muda Kalsel yang tergabung dalam Duta Damai Dunia Maya akan menghasilkan produk-produk konkrit dalam pencegahan terorisme, baik di dunia maya maupun dunia nyata.
Mantan Ketua PWI Kalsel ini menilai dunia maya menjadi faktor penting penyebaran terorisme di tengah era komunikasi yang semakin canggih. “Yang paling banyak bermasalah sekarang adalah dunia maya. Kita semua tahu permasalahan di dunia maya, juga bagaimana gencarnya dunia maya mempengaruhi generasi muda sampai generasi tua, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, malah terjadi,” bebernya.
Diungkapkannya, fakta telah menunjukkan jalinan terorisme dan dunia maya telah menandai momentum lahirnya fenomena baru yang disebut terorisme di dunia maya (cyber terorism). “Dalam fenomena ini, kelompok teroris secara fasih dan cerdas memanfaatkan jaringan internet sebagai metode dan alat baru. baik dalam hal propaganda, indoktrinasi, maupun rekrutmen,” katanya.
Bertemu Kapolda, Imam FPI Kalsel Tegaskan Tak Melarang People Power
IMAM Front Pembela Islam (FPI) Kalimantan Selatan Habib Zakaria Bahasyim menegaskan pertemuan dirinya dengan Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani didampingi anggota DPD RI, Habib Abdurrahman Bahasyim di kediaman salah satu tokoh Aliansi Muslim Banua (AMB) Sukhrowardi, Minggu (19/5/2019), hanya silaturahmi, tidak pernah menyinggung soal gerakan kedaulatan rakyat atau people power pada 22 Mei 2019 di Jakarta.
“JADI, dalam pertemuan itu murni hanya silaturahmi dan membahas masalah Banua, bukan membicarakan masalah nasional yang tengah hangat sekarang ini,” tegas Habib Zakaria Bahasyim saat dikontak jejakrekam.com,Senin (20/5/2019).
Ia menegaskan terkait dengan gerakan people power di Jakarta pada 22 Mei 2019 nanti, tidak pernah disinggung dalam pertemuan dengan Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani.
“Sebab, itu masalah nasional. Kami sendiri tidak pernah melarang dan menyuruh orang untuk berangkat. Kalau mau berangkat ke Jakarta, mereka menggungkan dana pribadi. Jadi, kami tak berhak melarang mereka. Jadi, saya tegaskan dalam masalah itu, bukan membicarakan masalah itu (aksi people power),” tegas calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Kalsel ini.
Habib Zakaria menegaskan FPI tidak pernah menutup siraturahmi, baik dengan TNI/Polri atau dengan siapapun demi kondusivitas Banua. Sebab, menurut dia, menyangkut keamanan nasional menjadi tanggungjawab pemerintah, termasuk TNI/Polri. Namun, Habib Zakaria berpendapat sebaiknya pemerintah bisa merangkul masyarakat.
“Jangan sebaliknya memukul atau dikriminalisasi, dan ini kalau terjadi, maka akan terjadi benturan,” cetus Habib Zakaria Bahasyim.
Pemuka agama Islam di Banjarmasin ini menegaskan dalam silaturahmi dengan orang nomor satu di Mapolda Kalsel, disampaikan banyak persoalan yang terjadi di Banua, seperti adanya tempat hiburan malam (THM) yang melanggar peraturan daerah (perda) dan jam tayang.
“Termasuk, membahas peredaran narkoba dan seks bebas yang semuanya tidak pantas itu terjadi di daerah yang agamis ini,” tegas Habib Zakaria Bahasyim.
Ia juga menjamin hingga 22 Mei 2019, untuk Kalsel aman dan tidak ada aksi apapun terkait gerakan kedaulatan rakyat atau semacamnya. “Kalau ada aksi massa itu terjadi di Jakarta. Saya tidak melarang dan menyuruh, kalau ada yang mau berangkat (ke Jakarta) silakan, sebab itu hak mereka,” cetusnya.
Imam FPI Kalsel Habib Zakaria (kiri) bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani dan anggota DPD RI Habib Abdurrahman Bahasyim
Ditemui Kapolda Kalsel, Dua Tokoh FPI Tolak Gerakan Kedaulatan Rakyat
DUA tokoh Front Pembela Islam (FPI) Kalimantan Selatan Habib Zakaria Bahasyim dan Habib Abdurrahman Bahasyim dikunjungi Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani di kediamannya, Kelurahan Basirih, Banjarmasin, Minggu (19/5/2019).
KEDATANGAN jenderal bintang dua menyikapi tensi politik nasional yang kian memanas, seiring rencana aksi pengerahan massa untuk berdemonstrasi di KPU RI di Jakarta, pada Rabu (22/5/2019) nanti.
Habib Zakaria dan Habib Abdurrahman yang akrab disapa Habib Banua merupakan bakal calon DPD RI terpilih hasil Pemilu 2019. Sedangkan, Habib Zakaria Bahasyim merupakan Imam FPI Kalsel.
“Saya datang ke para tokoh agama untuk menjaga agar tolerasi dan kerukunan umat beragama di Kalsel selalu kondusif. Apalagi, saat ini memasuki bulan Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah,” ucap Kapolda Kalsel.
Dengan bersilutrahmi dengan tokoh agama dan masyarakat, mantan Kapolda Jambi ini berharap tumbuh kepercayaan publik terhadap Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtimbas). “Kami juga ingin mencari solusi dalam menyikapi permasalah yang ada di tengah masyarakat kita, usai Pemilu 2019 ini,” tandas Yazid.
Sementara itu, baik Habib Banua dan Habib Zakaria menilai pelaksanaan Pemilu 2019 telah berjalan sukes, jujur, adil, transparan dan demokratis. Kini tinggal menunggu penetapan secara resmi secara nasional oleh KPU RI pada 22 Mei nanti.
“Saya juga mengajak agar masyarakat tidak terpengaruh dengan berita provokatif yang bertujuan untuk memobilisasi massa ke Jakarta,” ucap Habib Banua diamin Habib Zakaria.
Baik Habib Banua dan Habib Zakaria juga mengimbau agar kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menolak adanya people power atau aksi kedaulatan rakyat di Jakarta. “Jangan sampai hal semacam itu mengganggu situasi kamtibmas negeri ini,” cetus anggota DPD RI ini.
Ia pun memastikan FPI Kalsel tidak akan mengerahkan massa untuk ikut dalam aksi people power atau gerakan kedaulatan rakyat di Jakarta pada 22 Mei nanti. Habib Banua malah mengajak umat Islam untuk berdoa agar hasil Pemilu 2019 yang akan ditetapkan KPU RI bisa memberi manfaat terbaik bagi bangsa Indonesia.
MUI, NU dan Muhammadiyah Kalsel Tolak Keras Aksi People Power
PROTES atas dugaan kecurangan Pemilu 2019 menggulirkan isu people power. Aksi untuk mengerahkan massa menolak hasil Pilpres 2019 telah ditabuh Capres Prabowo Subianto bersama para pendukungnya. Menyikapi isu sensitif itu, para ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren dan elemen masyarakat di Kalsel menggelar multaqo atau pertemuan di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Rabu (15/5/2019).
SAAT membacakan maklumat, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalsel Prof Dr Abdul Hafiz Anshari pun menegaskan apa yang berhubungan dengan Pemilu 2019, telah selesai baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres).
“Atas nama ulama, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren dan elemen masyarakat Kalsel kami mengimbau agar tidak perlu menimbulkan gejolak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Abdul Hafiz Anshari.
Mantan Ketua KPU RI ini mengatakan jika memang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu 2019, salurkan kepada lembaga yang berwenang.
“Jadi, tidak perlu mengerahkan massa atau people power, yang justru akan menimbulkan hal yang lebih parah lagi. Lebih kacau lagi, kita akan menerima kerugian dari usaha tersebut,” tegas guru besar UIN Antasari Banjarmasin ini.
Untuk itu, Hafiz menyarankan agar semua pihak untuk mencari jalan yang lebih maslahat, bukan mencari jalan lain. “Ini demi kemaslahatan dan kejayaan bangsa dan negara,” cetusnya.
Senada itu, Pimpinan Ponpes Nurul Hijrah Kabupaten Tanah Laut, KH Muhammad Mukri Yunus secara tegas menolak pengerahan massa untuk mengepung KPU RI, Bawaslu RI serta lembaga negara lainnya dalam aksi people power.
“Atas nama pimpinan pondok pesantren se-Kalsel, kami menolak segala gerakan-gerakan yang inkonstitusional yang berkenaan dengan melawan hukum serta berkenaan dengan menggerakkan massa atau people power,” tutur Mukri Yunus.
Menurutnya, people power adalah gerakan untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok atau perorangan yang tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat dan umatnya.
“Kami mengimbau dan menyerukan kepada seluruh masyarakat Negara Indonesia, Kalimantan Selatan secara umum, khususnya kaum muslim dan para santri untuk tidak terpancing dan tidak ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok yang tadi kami sampaikan atau kelompok yang mengajak untuk melawan hukum,” kata Mukri.
Ia berharap dengan lewat perkataan orang bijak, menghilangkan kemudharatan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlatan. “Apalagi di bulan Ramadhan ini, untuk bangsa, untuk semua pihak khususnya agamawan, marilah menjaga hawa nafsu,” tuturnya.
Menariknya, penolakan atas aksi people power juga datang dari tokoh seni, budayawan dan mahasiswa muslim Kalsel. Diwakili Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kalsel dr Meldy Muzada Elpa mengatakan membayangkan people power seperti sesuatu yang mengerikan. “Ini jelas, saya tolak,” tegas Meldy.
Ia menambahkan, people power dapat memudarkan persatuan dan kesatuan dan memecah belah masyarakat. “Masyarakat Indonesia yang sudah dipersatukan dengan keanekaragaman budaya, agama, suku dan adat ini akan terpecah belah dengan adanya aksi people power,” cetusnya.
Meldy pun meminta masyarakat tetap tenang dan tak terbawa arus atau turut serta dalam aksi people power. “Kami mengingatkan masyarakat agar tidak tergiring aksi People Power dan fokus dengan aktivitas keseharian saja,” pungkasnya.
Rasanya geli sekali kalau membaca jubir lokal AS mengata-ngatai Chavez dan Maduro sebagai hipokrit: teriak-teriak anti-AS tetapi jualan minyak tetap ke AS; sambil menasehati netizen agar selalu berbaik sangka pada Elang Gundul.
Apakah bila suatu negara jual barang ke AS, artinya negara itu harus tunduk pada kemauan politik AS, tanpa syarat? Bahkan harus nurut saja ketika AS mendukung laki-laki-bodoh-entah-siapa-yang-tak-ikut pemilu sebagai presiden? Logika macam apa itu?
Venezuela jual minyak ke AS jelas karena ada kebutuhan dari pihak AS juga. Supply and demand. Ketika AS menolak membeli, dalam kondisi normal, Venezuela bisa cari pasar lain. Tapi situasi berbeda karena AS selalu memberi sanksi semaunya. [Hal serupa terjadi di Iran: AS melarang negara-negara lain –baik dengan bujukan atau ancaman—membeli minyak dan berinvestasi di Iran.]
Dan yang jelas, sanksi yang diberikan Trump adalah KECURANGAN: minyak Venezuela sudah/sedang masuk ke AS, tetapi uangnya tidak dibayarkan. Padahal uang itu sangat dibutuhkan Venezuela untuk membeli pangan dan obat-obatan.
Kisruh di Venezuela tidak bisa direduksi dari sisi perdagangan semata (apalagi diframing sebagai “bukti kemunafikan karena toh tetep jualan minyak ke AS”).
Venezuela adalah kisah sebuah negara yang berupaya menerapkan sistem sosialisme, antitesis dari sistem kapitalis-neolib yang sedang dipaksakan Imperium (AS dkk) di muka bumi ini.
Tangan kotor AS untuk menggulingkan rezim sosialis Venezuela sudah terlihat sejak era Hugo Chavez. Sepanjang masa jabatan Chavez, kesejahteraan rakyat jelata semakin meningkat. Antara 1998, ketika ia pertama kali terpilih, hingga 2013 ketika ia meninggal, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan turun dari 43% menjadi 27%. Kemiskinan ekstrem turun dari angka 16,8% menjadi 7%. Menurut UNESCO, tingkat buta huruf pun berhasil dihapuskan pada era Chavez (saat ia baru menjawab, hampir 10% warga buta huruf). Chavez mengadakan program-program pro rakyat kecil, seperti peningkatan gizi anak-anak, dana pensiun untuk orang tua, serta pendidikan dan kesehatan untuk orang miskin. Tak heran, HDI (Human Development Indeks) Venezuela naik ke kategori ‘tinggi’ pada era Chavez.
Chavez juga menggalang perlawanan negara-negara Selatan. Berbagai negara itu bersama-sama merebut kendali atas kekayaan sumber daya alam mereka dari perusahaan transnasional untuk mendanai program-program bagi orang miskin. Bahkan sejak 2006, Chavez memulai upaya mendirikan Banco del Sur (bank negara-negara Selatan) untuk melawan IMF dan Bank Dunia.
Langkah Chavez merupakan ancaman besar bagi Imperium. Chavez tidak boleh berhasil. Sebagaimana juga pemimpin negara-negara yang berani melawan Imperium, Chavez pun tak luput dari ancaman kudeta, pembunuhan, serta pembunuhan karakter. Pada tahun 2002 AS dengan menggunakan tangan kaum oligarki dan kalangan menengah ke atas Venezuela, menggalang aksi kudeta terhadap Chavez. Kudeta “demokratis” [istilah media Barat] itu berlangsung hanya dua hari. Chávez kembali ke kursi kekuasaan setelah kaum miskin turun ke jalanan memrotes rezim baru.
Wafatnya Chavez pada 2013 (yang kemungkinan besar dibunuh) memberi nafas lega pada Washington. Namun penerusnya, Maduro, rupanya mengikuti jejak Chavez, melanjutkan sistem sosialis dan menolak tunduk pada Barat.
Bulan Januari 2019, menyusul pelantikan Presiden Maduro (yang menang dalam pilpres Mei 2018) AS bermain semakin kasar. Washington secara terbuka mengakui pemimpin oposisi, Juan Guaido yang tak ikut pilpres, sebagai presiden baru dan bahkan merencanakan kudeta militer, di samping memperketat sanksi ekonomi. Alasannya: Maduro diktator dan pilpres dipenuhi kecurangan. Padahal, pemilu diawasi oleh empat komite pengawasan internasional dan media terkemuka AS, Forbes, bahkan menulis “The system Venezuela uses has some of the most advanced and voter-friendly security features in modern elections.”
Bila alasan AS menegakkan demokrasi dan menggulingkan ‘diktator’; mengapa Washington tetap mendukung rezim Saudi yang monarkhi dan memenggal tokoh-tokoh oposisi? FYI, capres lawan Maduro bernama Falcon; dia bebas berkampanye di seluruh pelosok negeri dengan mengata-ngatai kinerja Maduro dan menyebutnya ‘diktator’. Kalau ini terjadi di Saudi, bakal ada Khashoggi kedua.
Bila Maduro yang ‘hanya’ dipilih oleh 31% dari pemilih dianggap tidak dipilih secara demokratis, bagaimana dengan Obama yang dulu tahun 2008 juga hanya meraup 31% suara dan pada 2012 hanya 28%; serta Trump yang hanya mendapatkan 26 % suara pada 2016? Sistem pilpres di AS sama sekali tidak demokratis karena diberlakukan sistem elektoral, sehingga peraih suara mayoritas pun tetap bisa kalah karena kalah di hitungan elektoral.
Setahun sebelum pilpres, AS sudah menghajar Venezuela dengan saksi ekonomi, yang menyebabkan negara sosialis itu mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Ini juga menjadi faktor mengapa suara untuk Maduro relatif kecil.
Skenario sanksi/embargo pernah dilakukan AS di Irak. Bertahun-tahun sebelum AS menginvasi Irak tahun 2003, AS mengenakan sanksi sehingga ratusan ribu anak tewas akibat kekurangan pangan dan obat-obatan. Menlu AS saat itu, Albright, berkomentar bahwa ‘tewasnya 500.000 anak Irak itu ‘setimpal dengan hasil yang hendak dicapai’. Ketika Irak sudah benar-benar limbung, tentara AS pun menyerbu dan bercokol di sana sampai kini.
Kini, arsitek perang Irak, John Bolton, menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional AS. Dalam wawancara dengan Fox News, ia mengakui bahwa dukungan AS pada kudeta ilegal di Venezuela adalah karena minyak. [FYI, Venezuela dalam pemilik cadangan minyak terbesar di dunia]
Para jubir neolib dan jubir lokal AS di berbagai negara biasanya akan menutup-nutupi peran penting AS dalam konflik ini. Bagi mereka, yang salah tentu saja sistem ekonomi sosialis yang sudah usang, yang tak layak lagi diterapkan di era neolib global ini.
Anggaplah benar Maduro seorang presiden yang tak becus mengurus ekonominya. Tapi bukankah Obama pun dulu menghadapi krisis keuangan yang parah di 2008? Apakah pada saat itu, AS mau terima bila Rusia atau China membiayai kelompok oposisi untuk menggulingkan Obama; untuk mengangkat presiden baru semena-mena tanpa pemilu?
Anggaplah benar, Maduro tak becus mengurus ekonomi. Tapi ketidakbecusan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menggalang dukungan asing untuk mengkudeta pemerintahan yang sudah dipilih dalam pemilu.
Selain itu, apakah ketidakbecusan dalam mengurus ekonomi bisa disamakan dengan diktator? Mengapa tidak ada yang mengata-ngatai rezim di Yunani yang mengalami krisis ekonomi sangat parah sebagai diktator?
Terakhir, apa hikmahnya buat Indonesia?
Yang jelas, dimana ada pemimpin mulai mbalelo melawan Imperium atau mendekat ke China dan Rusia (padahal seharusnya dilihat dari aspek dagang saja: kalau harga lebih murah, kenapa ditolak?), pastilah ada kelompok tertentu yang nyinyir dan menggalang kekuatan politik untuk melawannya.
Jadi, silahkan lihat siapa yang nyinyir soal divestasi Freeport dan perusahaan-perusahaan minyak yang sebelumnya dikuasai ‘asing’? Soal perjanjian Indonesia-Swiss sebagai upaya agar bisa mengambil lagi uang negara yang dikorupsi? Soal Papua?
Skenario Venezuela bisa dicopas di manapun: bila presiden yang terpilih tak dikehendaki Imperium, lawannya akan heboh memainkan kartu ‘pilpres curang’, sabotase ekonomi agar rakyat menjerit, dan seterusnya. Jadi, ada baiknya kita waspada dan tidak mudah percaya pada kata-kata jubir lokal AS.
Ada berita yang dirilis media Israel sekitar 2 hari yll (dan sudah diberitakan ulang oleh MSM, dan diterjemahkan oleh media-media di Indonesia): “presiden jadi-jadian” Venezuela, Juan Guaido menyatakan akan ‘menstabilkan kembali hubungan Venezuela-Israel’. Israel, yang mengaku negara paling demokratis di Timteng, sudah mengakui Guaido sebagai ‘presiden’ Venezuela, padahal Guaido mendeklarasikan diri sendiri sebagai presiden, tanpa melalui pemilu.
Sungguh ini pembuktian pernyataan saya dan banyak pengamat Timteng lainnya (yang bukan ‘jubir lokal AS&Israel, tentu saja) bahwa dalam banyak sekali konflik di muka bumi ini [termasuk di Indonesia], ada tangan-tangan Israel. Biasanya, pernyataan ini akan segera ditertawakan oleh para jubir lokal AS&Israel, disebut sebagai ‘teori konspirasi’. Padahal yang disebut teori konspirasi itu adalah ketika kita ‘mencocok-cocokan’ tanpa data. Kalau ada data yang valid tentu tidak bisa disebut ‘teori konspirasi’.
Tapi, lagi-lagi, biasanya, apapun data yang kita kasih akan direndahkan, ditolak, atau diabaikan oleh mereka ini, apalagi bila sumber infonya bukan MSM (mainstream media/media arus utama, contoh, CNN, New York Times, Fox, dll). Atau, kalau perlu, sekalian jatuhkan (hina) kredibilitas si penulis yang melawan mereka. Memang demikianlah SOP (standar operating procedur) mereka ini.
[Lucunya, cara mereka ini persis sama seperti kaum radikalis pendukung ‘mujahidin’ Suriah (ISIS, Alqaida, dkk), tanya kenapa?]
Ada sangat banyak informasi yang sengaja tidak diberitakan MSM, tapi diberitakan oleh media alternatif. Adalah sebuah falasi ketika dikatakan “yang memberitakan media tak terkenal, bukan MSM, maka dipastikan tidak valid” (silahkan baca tulisan saya sebelumnya soal falasi). Sudah berkali-kali terungkap berbagai disinformasi, bahkan hoax, yang dilakukan MSM. Bukan berarti kita harus mengabaikan apapun yang ditulis MSM, tetapi kita harus cermati data yang diberikan, siapapun yang memberitakannya. Atas berita dari media alternatif pun perlu sikap kritis. Cross-check berbagai sumber, plus menggunakan logika, adalah cara terbaik dalam menelaah berita.
Nah, kembali ke Venezuela. Mungkin belum banyak yang tahu, mendiang Hugo Chavez adalah umat Kristiani yang teguh membela Palestina. Pada tahun 2009, Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai protes atas “Operasi Menuang Timah” (Cast Lead Operation) Israel, dimana tentara Israel membombardir Gaza selama 3 pekan 27 Des-18 Jan 2009. Menurut B’Tselem (ini lembaga HAM Israel yang mengecam penjajahan Israel atas Palestina), jumlah warga Gaza yang tewas totalnya 1398, di antaranya 345 anak-anak. Selain itu, infrastruktur Gaza juga hancur lebur, termasuk rumah, pabrik, dan sekolah.
Pada tahun 2010, Chavez pernah menyatakan bahwa Israel mendanai kelompok-kelompok oposisi di Venezuela dan bahkan Mossad pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadapnya.
Sungguh ini sebuah fakta yang menarik: Venezuela, negara mayoritas Kristiani, memutuskan hubungan dengan Israel, sementara Turki dan negara-negara Arab lainnya malah berbaik-baik dengan Israel [meski Erdogan sering orasi mengecam Israel, tetapi Kedubes Israel tetap aman di Turki].
Di saat yang sama, keberadaan lembaga seperti B’Tselem juga menjadi bukti bahwa (segelintir) orang Israel pun paham bahwa pemerintah mereka melakukan kejahatan kemanusiaan. Inilah salah satu bukti bahwa pembelaan terhadap Palestina adalah masalah nurani, bukan kebencian agama atau radikalisme [seperti ejekan para jubir lokal AS&Israel].
Bahwa ada kelompok-kelompok radikal yang aktif demo dan menggalang dana untuk Palestina, justru harus dikritisi: kalau benar mereka bela Palestina, mengapa mereka malah beramai-ramai ingin menggulingkan pemerintahan yang selama ini terdepan melawan Israel [karena wilayahnya berbatasan langsung dengan Israel], yaitu Suriah? Mengapa mereka juga melakukan aksi-aksi teror di Indonesia dan menyebarkan kebencian kepada golongan yang mereka sebut ‘kafir’?
Jawabannya: elitnya sebenarnya tak lain dari proxy AS-Israel, sementara bawahannya terdoktrin dan tak mampu berpikir kritis. Keberadaan mereka memberi dalih bagi para jubir lokal AS&Israel untuk mendiskreditkan Islam [memframing bahwa kelompok-kelompok teror semata-mata bekerja sendiri karena doktrin agama, dan menutupi peran AS&Israel].
Terakhir, semoga paham ya, mengapa ada banyak orang/netizen yang inkonsisten: ada kubu yang sok-sokan antiradikalisme dan antiterorisme tapi di saat yang sama membela terorisme Israel, bahkan mengecam pemerintah Indonesia yang selalu konsisten membela Palestina; ada pula kubu yang sok-sokan mau jihad membela Palestina, tapi malah dukung teroris di Suriah. Inkonsistensi akut ini menunjukkan siapa mereka sebenarnya.
Kudeta (gagal) di Venezuela awal 2019 ini dipimpin oleh Presidan AS, Donald Trump dan kubu neokonservatif (neocon) AS. Kubu ini awalnya tidak menyukai Trump, namun kini mereka kembali mendominasi arah kebijakan luar negeri AS.
Apa itu kubu neocon? Ini adalah kelompok elit di pemerintahan AS yang punya tujuan ideologis menjaga keamanan Israel. Pakar HI, Robert Gilpin, pernah menulis artikel jurnal berjudul “War is Too Important to Be Left to Ideological Amateurs’ [Perang terlalu penting untuk diserahkan kepada amatir ideologis] blak-blakan menyatakan bahwa arsitek perang Irak adalah kelompok neocon yang bertujuan untuk melakukan “restrukturisasi radikal atas relasi geopolitik di kawasan dengan tujuan untuk menciptakan keamanan jangka panjang bagi Israel.”
Itu kan perang Irak, apa kaitannya dengan Venezuela? Nah, itulah mengapa dipakai istilah ‘ideologi’: ideologi neocon adalah ideologi perang demi Israel, namun sejalan dengan itu, ada uang besar yang bermain dalam industri perang. Kelompok neocon yang berlumuran darah di Irak, Libya, Yaman, dan Suriah, dan sejak 40 thn yll berupaya menumpahkan darah di Iran, adalah kelompok yang sama yang secara terbuka melakukan upaya kudeta di Venezuela.
Peran neocon diungkap oleh media AS, Wall Street Journal (25/1), yang melaporkan bahwa Bolton, Pompeo, dan Pence [tokoh-tokoh neocon] melakukan perundingan dengan kelompok oposisi Venezuela. Malam sebelum Guaido mengangkat dirinya sendiri sebagai ‘presiden interim’, Wapres Pence menelpon Guaido menjanjikan dukungan AS. Esoknya, Guaido (23/1) melakukan deklarasi dan Trump memberikan pernyataan ‘mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela dan Maduro –yang menang pilpres- bukan lagi pemimpin negara itu’.
Selanjutnya, Menlu Pompeo mengumumkan bahwa Elliot Abrams ditunjuk sebagai utusan khusus pemerintah AS untuk menangani krisis Venezuela.
John Bolton, arsitek perang Irak, dan saat ini menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional AS menulis di Twitternya (25/1), “Pleased to hear that my good friend Elliott Abrams is rejoining State as Special Envoy for Venezuela. Welcome back to the fight.”
Bolton menyebut ‘rejoining’ (bergabung kembali) karena Abrams sebelumnya memang pengkritik Trump. Tapi kini ketika Trump menuruti kemauan neocon, Abrams bersedia bergabung untuk ‘berjuang’ (=berperang).
Pada 28 Jan, Bolton diwawancarai Fox News dan mengatakan: “Kami sedang berbincang dengan perusahaan-perusahaan besar Amerika sekarang… Akan terjadi perubahan besar bagi ekonomi AS jika kita bisa meminta perusahaan-perusahaan Amerika berinvestasi dan memproduksi minyak di Venezuela.”
Artinya: Bolton mengakui bahwa dukungan AS pada kudeta Venezuela adalah karena minyak. [Venezuela dalam pemilik cadangan minyak terbesar di dunia].
Lalu, siapa Abrams? Media Israel menulis, “He is known for his closeness to the Israeli establishment and the pro-Israel community, and is close to Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu.” [Dia dikenal karena kedekatannya dengan Israel dan komunitas pro-Israel, dan dekat dengan Perdana Menteri Israel Binyamin Netanyahu.]
Jadi, selain punya rekam jejak sebagai arsitek genosida Amerika Latin [lihat video yang saya share kemarin], ideologi utama Abrams adalah menjaga keamanan Israel. Pada Des 2016, karena Obama ‘membiarkan’ resolusi anti-Israel lolos di DK PBB, Abrams menulis artikel yang isinya habis-habisan mengecam Obama, menyebut resolusi itu ‘warisan Obama yang memalukan dan berbahaya bagi Israel’. Padahal isi resolusi itu mengecam pembangunan permukiman illegal Israel di atas tanah warga Palestina, yang memang melanggar hukum internasional.
Bahwa Abrams adalah neocon dan mendukung penuh Israel juga ditulis oleh MSM, New York Times, “Mr. Abrams, a neoconservative with strong ties to Mr. Cheney, has pushed the administration to throw its support behind Israel.”
Lalu apa kaitan kubu neocon AS – Israel – Venezuela?
1. Ideologi kubu neocon adalah perang demi Israel, namun seiring dengan itu mereka juga meraup uang dari industri perang. Kubu neocon pada dasarnya berupaya mengeruk uang sebanyak mungkin dari uang pajak rakyat AS untuk membiayai proyek-proyek perang mereka. Tanpa perang di luar negeri, ATM mereka bisa mengering. Seiring dengan itu, perusahaan-perusahaan raksasa yang sahamnya dikuasai Zionis mengambil untung jauh lebih besar lagi dari perang dan minyak.
2. Venezuela, sejak era Chavez telah menjadi pusat perlawanan terhadap imperialisme neocon/Barat. Venezuela menjadi pembela utama Palestina dan menjadi pusat gerakan pro-Palestina di kawasan Amerika Latin. Dampaknya, dalam berbagai pemungutan suara di PBB beberapa tahun terakhir, negara-negara Amerika Latin mendukung keputusan-keputusan yang pro-Palestina. Pada tahun 2009, ketika Israel secara brutal membombardir Gaza, Chavez memutuskan hubungan dengan Israel.
Dalam wawancaranya dengan media Hezbollah, Al Mayadeen, Maduro menegaskan kecintaannya pada Palestina. Ia menyebut Juan Guaido sebagai “agen CIA yang melayani kepentingan Amerika Serikat dan Zionis”.
3. Setelah Netanyahu memberikan dukungan kepada Guaido, Guaido berjanji akan menormalisasi hubungan Venezuela-Israel. Guaido juga mencuit ala ZSM, “74 tahun yang lalu, kamp konsentrasi Auschwitz dibebaskan, dan hari ini, negara kami juga berjuang untuk kebebasan, kami berterima kasih kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas pengakuan dan dukungannya.”
Lalu bagaimana sih akhir konflik ini? Sementara ini, bisa disimpulkan bahwa kudeta neocon telah gagal. Penyebab utamanya adalah karena militer Venezuela tetap setia kepada tanah airnya (tidak mau tunduk pada neocon AS dan kompradornya). Tapi krisis ekonomi terus berlanjut. Sementara ini, Venezuela punya teman (Rusia, dll) yang mau memberi bantuan logistik (makanan, obat-obatan). Presiden Maduro sedang mengupayakan dialog nasional dan dikabarkan telah meminta bantuan kepada Paus di Vatikan untuk memediasi. []
Debat Keempat Pilpres kemarin saya ikuti dengan seksama karena temanya cocok dengan bidang studi saya, Hubungan Internasional. Ada hal yang menarik untuk ditelaah, soal diplomasi dan ‘kepentingan nasional’.
Pertanyaan dari panelis adalah, “…Keberhasilan dalam diplomasi internasional tergantung pada kemampuan negara menawarkan keunggulannya kepada negara-negara lain. Keunggulan tersebut bisa dalam bentuk kebudayaan, ekonomi, pertahanan, dan gagasan solutif. …Menurut Bapak apa keunggulan bangsa Indonesia yang akan ditawarkan dalam diplomasi internasional dan bagaimana strategi utk mewujudkannya?
Jawaban Presiden Jokowi, keunggulan kita adalah “Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.”
Hal ini direspon Capres Prabowo bahwa diplomat asing itu “menghitung kekuatan kita”. Yang dimaksud Prabowo adalah kekuatan militer, karena selanjutnya yang disebutnya adalah ‘berapa kapal selam, pesawat, peluru kendali yang kita punya?’
Dalam tulisan singkat ini, saya hanya ingin menjelaskan bahwa secara paradigmatik, kedua tokoh ini berbeda bagai bumi dan langit.
Diplomasi ala Prabowo (yang memandang bahwa kekuatan militer adalah kunci kemenangan diplomasi) adalah diplomasi old school, alias zadoel (zaman-doeloe), atau kalau ini disampaikan para penstudi HI, berarti rujukannya masih buku Morgenthau yang terbit tahun 1948, Politics Among Nations.
Dalam buku itu, Morgenthau memang masih melihat bahwa diplomasi dilakukan untuk mencegah perang; kalau gagal berdiplomasi, resikonya perang. Ya iyalah, tahun 1948, gitu loh. Zaman itu, aktor [=pelaku, bukan ‘bintang film’] diplomasi memang negara saja. Diplomasi zadoel dilakukan oleh sekelompok elit di balik pintu tertutup (istilahnya: club diplomacy, orang elit saja yang bisa gabung). Di balik pintu tertutup, tentu bisa diduga, negara kaya/kuat akan menekan negara miskin/lemah dengan bujukan atau ancaman. Seperti kata Morgenthau: “diplomasi menggunakan kompromi, bujukan, atau bahkan kadang-kadang ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya.”
Seperti ditulis Andre F Cooper dkk (2013), esensi diplomasi sebenarnya menjalin hubungan di antara aktor-aktor internasional dengan cara-cara damai. Menurut Cooper, di zaman now, ketika dunia semakin mengglobal dan semakin border-less (karena manusia sudah sangat mudah berinteraksi satu sama lain), diplomasi sudah tidak lagi melulu urusan perang & damai, tapi sudah meluas ke isu-isu kesehatan, lingkungan, pembangunan, sains&teknologi, pendidikan, hukum, dan bahkan seni.
Aktor diplomasi juga bukan lagi sebatas negara (state), melainkan juga IGO, NGO, MNC, dan civil society. Diplomasi era ini diistilahkan dengan network diplomacy.
Nah, jawaban yang diberikan Presiden Jokowi menunjukkan paradigma diplomasi zaman now ini. Karena fokusnya bukan perang lagi, pilar utama kekuatan diplomasi di era modern ini adalah manusia, bukan senjata.
Kesadaran bahwa Indonesia bangsa yang besar dengan populasi Muslim terbesar di dunia adalah kekuatan yang dahsyat dalam berdiplomasi. Misalnya, di hadapan Saudi dalam kasus-kasus penyiksaan TKW, para diplomat seharusnya bisa menekan Saudi karena “Kami ini negara Muslim terbesar lho, penyumbang devisa yang paling besar untuk Saudi dalam bisnis haji&umroh. Anda yang rugi kalau hubungan kita rusak, jadi hormati warga kami!”
Atau, bisa menekan negara asing produsen makanan untuk memperhatikan kehalalan produk yang akan mereka jual di Indonesia. “Kalau tidak halal, kami larang masuk!” Tidak perlu kapal selam. Ketakutan kehilangan pasar ratusan juta warga Muslim sudah bisa bikin lawan mengkeret.
Kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa Muslim terbesar, dapat menjadi modal besar bagi para diplomat kita saat berbicara di forum OKI dan membantu Palestina, Rohingya, dan Afghanistan. Kita ini punya “legitimasi moral” untuk melawan Israel yang terus melakukan perampasan tanah&rumah, penahanan, bahkan pembunuhan terhadap warga Palestina; untuk membela warga Muslim Rohingya; untuk menjadi mentor bagi Afghanistan dalam upaya penyelesaian konflik internalnya.
Mungkin ada yang bertanya: ah, ngapain bantu negara orang melulu? Yang harus diutamakan itu kepentingan nasional!
Lho, kata siapa membantu Palestina, Rohingya, dan Afghanistan bukan kepentingan nasional kita?
Kepentingan nasional itu, selain itung-itungan keamanan&ekonomi, juga kepentingan memperjuangkan nilai-nilai yang kita anut di kancah internasional. Amanah UUD kita adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Dari upaya menjaga perdamaian dunia itu, peluang keuntungan ekonomi pun bisa didapat. Ibaratnya sebuah perusahaan, ngapain sih harus mengeluarkan dana CSR? Tentu agar tercipta image sebagai perusahaan yang peduli rakyat, bukan perusahaan rakus dan egois. Dampaknya, perusahaan itu akan disukai dan diterima baik oleh publik. Dan dana yang keluar pun akan ‘balik modal’ seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan tersebut.
Itu pula di antara kepentingan nasional kita dalam berdiplomasi. Secara teori, negara-negara yang kita bantu akan memberi konsesi ekonomi, ketika badai sudah berlalu.
Khusus untuk Palestina, saya sudah pernah jelaskan, selama Rezim Zionis masih menjajah Palestina, dampak negatifnya (secara ekonomi) pun akan terus dirasakan oleh Indonesia. Baca saja tulisan saya soal ini**, kepanjangan kalau ditulis ulang.
Saat ada adu tagar pro 01 vs 02 pasca Debat IV Pilpres, di antara berbagai tagar yang trending, saya melihat ada tagar yang beda sendiri: “Islam Damaikan Dunia”. Saya buka cuitan-cuitan dengan tagar ini, ternyata secara bersamaan mereka membawa tagar: Rindu Pemimpin Cinta Islam, Khilafah Ajaran Islam, Haram Pemimpin Anti Islam.
Tak salah lagi, mereka rupanya orang-orang HTI.
Yang menarik di sini: HTI menolak sistem demokrasi (pemilu), tetapi menunggangi pilpres 2019 dengan mendorong para pemilih agar tidak memilih ‘pemimpin yang anti Islam’.
Yang ingin saya bahas kali ini adalah hal-hal fundamental (sangat melibatkan akal sehat/logika) soal jargon-jargon HTI ini.
Begini, ada yang disebut ‘etimologi’ (asal kata), ada ‘terminologi’ (peristilahan).
Beberapa hari yll, Prof Din Syamsuddin bikin press-rilis, yang intinya menyatakan bahwa ‘khilafah adalah ajaran Islam, ada di Quran’. Lalu, dibantah oleh Prof Nadirsyah, intinya,, yang ada di Quran itu ‘khalifah’, bukan ‘khilafah’ dan keduanya adalah kata yang berbeda.
Lalu para netizen pro HTI pun heboh menanggapi, antara lain, “Ya kalo ada khalifah, pasti ada khilafahnya dong!” lalu berbusa-busa menjelaskan makna kata khalifah/khilafah.
Nah, yang kayak gini adalah perdebatan etimologi (asal kata).
Di Quran, menurut banyak ahli tafsir, kata ‘khalifah’ berarti wakil Allah di muka bumi. Yang dimaksud adalah: semua manusia seharusnya berperilaku sebaik-baiknya di muka bumi ini karena ia sejatinya adalah wakil Tuhan.
Sementara ketika kita bilang ‘khilafah’, kita sedang merujuk pada istilah, pada satu sistem tertentu, atau pada ISIS (ISIS juga menyebut diri ‘khilafah’). Ini disebut: terminologi.
Jadi, saat berdiskusi, biar ga pening kepala melawan para anggota/simpatisan HTI, Anda sebaiknya pahami bahwa mereka sedang berusaha memainkan ‘etimologi’ (asal kata) sementara kita (kaum moderat) sedang bicara di tataran terminologi (definisi istilah).
Problemnya, ada orang yang konon pakar filsafat dan punya jargon ‘akal sehat’, hobi sekali membangun terminologi versinya sendiri.
Misalnya, saat dia bilang, “Al Quran itu fiksi”, dia membela diri, “Tapi fiksi menurut makna saya!”
Saat dia bilang “Saya ini ngibul”, dia berdalih, “Ngibul yang saya maksud itu beda!”
Perilaku orang ini diistilahkan ‘mendekonstruksi makna’. Saat mendengar kata ‘fiksi’, manusia normal umumnya akan ingat pada ‘novel’ (kisah khayalan). Jadi ketika ada yang mengatakan ‘Al Quran itu fiksi’, wajar kalau sebagian umat Islam protes, enak saja Kitab Suci kok disebut fiksi!
Nah orang yang suka mendekonstruksi makna seenaknya itu sebenarnya sangat melawan dasar-dasar logika (=akal sehat). Pembahasannya panjang tapi menarik, bisa baca di sini [1].
Jadi, kalau ada yang songong bilang “pakai akal sehat!”, kita perlu tanya, akal sehat yang mana? Oh, ternyata akal sehat menurut terminologinya sendiri…
Melawan orang semacam itu gampang. Anda caci maki saja dia: kamu itu penjahat, maling! Lalu, kalau dia marah, jawab saja, “Lho, sabaaar.. yang saya maksud dengan kata penjahat itu…” (silahkan bikin makna sendiri sengawur-ngawurnya).
Balik lagi ke khilafah.
Jadi, saat kita bicara soal khilafah (dalam kasus pembubaran HTI), kita sedang bicara di tataran terminologi. Kalau pemerintah membubarkan HTI, itu, juga sangat jelas: yang dibubarkan adalah ormas yang menolak sistem NKRI berdasarkan Pancasila&UUD 45. Bukan Islam-nya.
Kita sedang merujuk pada khilafah yang diusung HTI, bukan kata ‘khalifah’ yang ada di Quran. Secara linguistik, khilafah versi HTI itu sudah mengalami proses penyempitan makna, menjadi sebuah ideologi antidemokrasi, menghalalkan radikalisme, mengadopsi takfirisme, dan bahkan dalam banyak kasus, menghalalkan hoax demi mencapai tujuan mereka.
Buktinya? Kalau terkait pilpres Indonesia, sebagian Anda sudah tahulah. Kalau dalam perang Libya dan Suriah, HTI pun sudah membuka topengnya: mengklaim ormas damai tapi mendukung kekerasan untuk menumbangkan pemerintahan dan berupaya mendirikan khilafah versi mereka.
HTI menjadi cheerleader di Indonesia yang sangat aktif dalam menyerukan jihad Libya dan Suriah. Pada Januari 2013, HTI bahkan sangat optimistis menyatakan bahwa “khilafah di Suriah sudah dekat”.
Hafidz Abdurrahman, Ketua Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI, menyatakan, proses berdirinya khilafah di Suriah bisa dipercepat dengan “…melumpuhkan kekuasaan Bashar. Bisa dengan membunuh Bashar, seperti yang dilakukan terhadap Qaddafi, atau pasukan yang menopang kekuasaan Bashar.” [2]
Dari sini terlihat bahwa metode yang diusung HTI dalam mendirikan kekhalifahan adalah metode destruktif. Hasilnya sudah kita lihat: Libya & Suriah porak-poranda.
Blog, fanpage, dan buku saya merekam berbagai hoax yang disebarkan anggota/simpatisan HTI dan ormas-ormas lain pro-jihad palsu (antara lain: hoax ‘Sunni dibantai Syiah’).
Gara-gara semua hoax itulah, api kebencian antarumat semakin merajalela sampai sekarang. Lalu, banyak orang terprovokasi untuk bergabung dengan ISIS dan Al Qaida (mungkin saja mereka ini bukan anggota HTI, karena hoaxnya menyebar sangat luas). Bila tidak bisa ke Suriah, bom pun mereka ledakkan di negeri sendiri.
Nah di sini, Anda bisa lihat kan, hoax sangat berkaitan dengan terorisme.
Trus? Ah, sekian dulu deh, udah terlalu panjang
— NB: Sekedar info, banyak yang seiring-sejalan narasi&perilakunya dengan HTI dalam kasus hoax&jihad Suriah. Google saja, ormas/partai/lembaga donasi mana yang suka bawa bendera FSA/AlQaida/ISIS dan memuji ‘mujahidin’.
Salah satu tips penting agar kata-kata Anda berdampak pada audiens: katakan/tulislah sesuatu yang ada konteksnya. Dengan kata lain, hantarkan tulisan dengan konteks yang langsung nyambung dengan audiens.
Misalnya, ibu ingin menasehati anak agar rajin belajar. Nasehati ia saat ada konteksnya, misalnya si anak sedang tergila-gila pada Gundam dan ingin sekali bisa kuliah di Jepang. “Belajar yang rajin dari sekarang, biar dapat beasiswa!”
Sebaliknya, penulis/pembicara pun harus menyadari bahwa audiens akan menangkap perkataan mereka sesuai dengan konteks yang ada. Jangan salahkan kalau tulisan Anda ditangkap berbeda, karena Anda yang tidak sadar konteks.
Contohnya, ada seorang ustadz 212 yang baru-baru ini saja bicara soal jahatnya hoax. Dia juga menyeru kedua kubu baik 01 dan 02 jangan saling ejek atau saling hina. Dia kasih nasehat soal akhlak, dan bahwa perilaku para politisi sekarang ini merupakan pelanggaran atas ayat 11 dan 12 surah Al-Hujurat. Well, perkataannya bagus. Tapi konteksnya sudah telat.
Kemana saja dia, ketika ada kemarin-kemarin ada hoax-hoax jahat tersebar? Setahu saya, dia tidak memberi komentar soal hoax penganiayaan RS atau hoax 7 kontainer.
Akibatnya, kata-katanya yang baik dan benar itu “ke laut aja”, tidak berdampak pada audiens, bahkan diolok-olok.
Nah, soal khilafah.
Ini terkait kasus Prof Din Syamsuddin. Awalnya beliau membuat press-release soal “khilafah itu ajaran Islam, jangan benturkan dengan Pancasila”.
Dalam ‘ruang kosong’, perkataan beliau sangat bagus didiskusikan, “Khilafah mana yang antum maksud Prof?”
Saya pernah berada satu forum dengan beliau (2011). Saat itu juga ada Dubes Iran untuk Indonesia. Kami tertawa-tawa berkat joke Prof Din yang amat jenaka, dalam bahasa Inggris fasih. Saya simpulkan, Prof Din bukanlah seorang radikalis.
Apalagi beberapa hari setelah press-release yang menghebohkan itu, beliau menjelaskan panjang lebar apa khilafah yang beliau maksud dan menurut saya itu pemikiran yang brilian (istilahnya: khilafah cultural-civilizational), bisa baca di sini [1].
Problemnya adalah: pernyataan pertama Prof Din itu ditangkap publik dalam konteks pilpres (dan ini tidak salah, karena memang pernyataan Prof Din terkait pilpres).
Dalam konteks pilpres, sulit untuk ditepis, saat bicara khilafah ya maksudnya HTI. Apalagi press-release itu juga langsung dimanfaatkan rame-rame oleh kubu pro HTI.
Dalam kajian geopolitik pun, sejak 2012 (sejak deklarasi khilafah para ‘jihadis’ di Suriah) kata khilafah akan merujuk pada konteks khilafah ala Suriah (dan salah satu pendukungnya adalah Hizbut Tahrir). Jangan salahkan bila audiens mendengar kata khilafah, pikiran mereka akan tertuju pada khilafah ala kelompok-kelompok teror itu.
Akibatnya, ketika Prof Din memberikan penjelasan yang sangat menarik mengenai khilafah yang beliau maksudkan, penjelasannya menjadi tidak berdampak pada audiens. Beliau kehilangan konteks.
Tentu, siapalah saya dibandingkan Prof Din yang saya hormati. Jadi ini tidak dalam rangka menggurui Prof Din. Saya sekedar sharing pemikian sederhana.
Terakhir, saya ingin cerita. Beberapa waktu yll saya bicara di sebuah forum diskusi anak-anak muda Bandung, saya bilang:
“Di alam demokrasi, ide khilafah itu sebenarnya bebas saja disampaikan. Orang liberalis di Barat, orang Syiah di Iran, orang sosialis di Venezuela, masing-masing punya ide tentang pemerintahan (dan sudah mereka praktekkan). Lalu mengapa para pengusung khilafah dilarang? Harusnya, dalam kondisi normal, ya bebas saja. Adu ide, debat. Justru akan mencerdaskan.
MASALAHNYA: orang-orang Hizbut Tahrir itu mengusung idenya dengan menebar hoax. Mereka provokasi orang-orang di Indonesia untuk mendukung jihad Suriah, padahal yang terjadi di sana adalah upaya penggulingan rezim melalui terorisme.”
Juga masalahnya, mereka menciptakan politik identitas yang jahat di Indonesia. Dulu saat perang Suriah masih panas, mereka memfitnah, bahwa yang antikhilafah adalah Syiah. Sekarang, di masa pilpres, yang antikhilafah difitnah PKI atau anti-Islam.
Artinya apa? Para pemikir, silahkan saja menyampaikan ide mengenai khilafah versi Anda. Karena faktanya, konsep khilafah itu ada banyak versi. Iran dan Vatikan pun, kalau ditelisik bisa disebut berbasih khilafah juga (pemerintahan yang dipimpin ulama). Tapi, jangan lupa menegaskan penolakan pada khilafah yang berbasis fitnah, hoax dan teror karena semua itu jelas bukan ajaran Islam.
-foto atas: demo HTI di Jakarta -bawah: teroris di Suriah kibarkan beberapa bendera, Ahrar Al Sham, FSA, dan Al Nusra. -samping: screenshot web HTI th 2014
Saya sedang berada di pesawat, dari Abu Dhabi menuju Jakarta, saat menonton siaran live CNN dan BBC tentang pembantaian terhadap kaum Muslim di Christchurch, Selandia Baru (SB). Baik host maupun narasumber yang ditampilkan, beberapa kali mengulangi kalimat yang sama: mengapa ini bisa terjadi di SB, yang terkenal sangat damai dan toleran?
Yang menjadi perhatian dunia pada hari-hari selanjutnya adalah respon warga SB yang luar biasa. Tak terhitung bunga yang diantarkan ke lokasi pembantaian. Tangisan orang-orang yang sesungguhnya tak mengenal para korban. Kaum perempuan, apapun agamanya, pada suatu hari sepakat ramai-ramai pakai jilbab. Warga non-Muslim bersama-sama menjaga kaum Muslim saat mereka sholat di masjid.
Bahkan anak-anak sekolah pun turut serta dalam gerakan empati massal yang luar biasa ini dengan beramai-ramai menarikan Haka secara amat khusyuk. Haka adalah tarian tradisional suku Maori, menyimbolkan duka cita sekaligus kemarahan pada kebiadaban itu. Terbayangkah Anda, anak-anak SMA kita bisa secara spontan melakukan gerakan empati seperti itu saat beberapa gereja Surabaya dibom oleh simpatisan ISIS?
Kemarin (21/4), saat umat Kristiani sedunia memperingati Paskah, teroris melakukan aksi bom bunuh diri di gereja St. Sebastian, Sri Lanka. Belum ada yang menyatakan bertanggung jawab. Tapi melihat metode yang dipakai (aksi bom bunuh diri), sepertinya sudah banyak yang menduga, siapa.
Saat sholat Jumat sepekan setelah pembantaian di SB, Gamal Fouda, imam masjid Al Noor, memberikan khutbah, antara lain, mengecam ideologi ‘white supremacist’ (mengagungkan kulit putih, membenci non-kulit putih) dan menyebutnya sebagai ideologi jahat.
Dia menyatakan, “Politik ketakutan [terhadap Muslim] tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari [politik] anti-Islam dan anti-Muslim yang dilakukan sebagian pemimpin politik, media massa, dan yang lainnya.”
Ya, saya setuju sekali dengan kalimatnya ini. Salah satu contoh teraktual adalah pernyataan-pernyataan Trump yang memfitnah kaum Muslim. Cara media massa dunia memberitakan pembantaian di SB pun terlihat berbeda: si pembunuh ditampilkan sisi ‘kemanusiaan’-nya, dicari-cari sebab psikologis, latar belakang keluarga, dll. Sebaliknya, sedikit yang membahas profil para korban secara detil, yang menampilkan sisi kemanusiaan korban, betapa mereka sama seperti manusia lainnya, berhak hidup, apapun agama dan rasnya.
Jika saja yang terjadi sebaliknya (orang Muslim yang jadi teroris), teknik pemberitaan media mainstream adalah sebaliknya.
Tapi… ada TAPI-nya ya.
Dengarkan pernyataan Ustadz Bakhtiar Nasir (UBN) pasca kejadian SB.
“Perisitiwa ini memberikan pesan kepada dunia bahwa keberadaan umat Islam yang berjumlah mayoritas selalu saja menjadi pengayom dan mengedepankan toleransi tapi sebaliknya jika posisi umat Islam sebagai minoritas selalu menjadi sasaran kezaliman.”
Siapapun yang mengikuti sepak terjang UBN selama perang Suriah dan Pilkada DKI, akan mengerutkan kening mendengarkan kalimatnya.
Toleransi?
UBN menggalang dana untuk Suriah yang kemudian ketahuan berada di gudang makanan yang dikuasai Jaish Al Islam, kelompok teror yang sangat keji di Suriah. Saat menggalang dana pun, UBN mengibarkan bendera FSA, juga kelompok teror [‘pemberontak moderat’, istilah yang dipakai AS dkk].
Tentu saja, UBN dkk tidak menyebut Jaish atau FSA sebagai teroris, tetapi ‘mujahid’ yang sedang berjuang melawan ‘Bashar Assad Syiah yang sedang membantai Sunni’. Apapun bukti dan data yang diberikan untuk membantah pernyataan UBN dkk, tak pernah digubris. Bahkan bantahan yang diberikan Dubes Indonesia untuk Suriah dan ulama-ulama asli Suriah pun tak mereka dengar.
Toleransi?
Omong kosong, dana (donasi) umat ratusan milyar dikeruk dengan menebar kebohongan soal ‘Syiah membantai Sunni’, sambil menciptakan ketakutan dan kebencian di negeri sendiri. Musuh politik akan dituduh Syiah (atau komunis, atau kafir, semua 1 paket).
Toleransi?
Omong kosong. Ratusan ribu orang (diklaim ‘jutaan’) dikerahkan untuk mendemo seorang politisi Nasrani yang salah ucap dan sudah meminta maaf. Alih-alih meneladani Rasulullah yang amat pemaaf, mereka terus berkeras, berdemo dengan kata-kata ‘penggal’, ‘bunuh’, ‘gantung’.
Setelah sang politisi dijebloskan ke penjara, mereka terus bergerak, karena tujuan akhir memang belum tercapai. Pilpres 2019 pun tiba. Mereka membawa klaim-klaim agama.
Toleransi?
Omong kosong. Di mana toleransi ketika mereka mengitimidasi pihak yang berbeda pilihan dengan mereka: disebut tidak taat ulama, bahkan kafir atau prokomunis?
Kini, mereka terus mengulang-ulang kata bohong, curang, dan bahkan perang.
Video seorang ustadz dari kelompok mereka baru-baru ini tersebar di medsos. Ustadz itu mengatakan, “…bila kalian curang, demi Allah, nyawa akan kami berikan untuk menegakkan keadilan.. darah akan kami tumpahkan.. bumi pertiwi akan kami merahkan dengan darah kalian…”
Mengerikan sekali.
White supremacist do kills. Supremasi kulit putih, Islamophobia, memang jahat dan telah membunuh banyak Muslim.
Tapi, kebencian yang diumbar oleh para ustadz Muslim pun membunuh. Siapa yang memprovokasi umat untuk bergabung dengan ISIS dan Al Qaida lalu membunuh diri mereka sendiri? Tak lain para ustadz itu.
Siapa korban terbanyak pembantaian ISIS, Al Qaida, Jaish Al Islam, FSA (dan afiliasi mereka di seluruh dunia)? Muslim. Bila mereka dengan bangga membantai lawannya di depan kamera, lalu mereka unggah ke medsos, lalu muncul Islamophobia, salah siapa? Bila sesama Muslim saja mereka bantai, salahkah bila non-Muslim ketakutan?
Kini, cara-cara perebutan kekuasaan dengan darah ala Timur Tengah dengan bebas dikoar-koarkan oleh sejumlah ustadz. Tidakkah ini mengkhawatirkan sekali?
(bersambung)
Foto: anak-anak sekolah di Selandia Baru menari Haka
Kebencian yang sifatnya massal disebabkan oleh isu yang difabrikasi (dibuat secara sengaja dengan berbagai metode dan strategi). Memfabrikasi isu yang membangkitkan kebencian jelas butuh dana besar.
Pada tahun-tahun awal Perang Suriah, tiba-tiba saja kebencian kepada penganut Syiah di Indonesia meluas. Buku yang isinya memfitnah Syiah (dan diberi logo MUI, padahal MUI secara lembaga menyatakan tidak menerbitkan buku itu) dicetak jutaan eksemplar lalu dibagikan secara gratis di masjid-masjid. Pengajian dan road show digelar di berbagai penjuru Indonesia, membahas konflik Suriah plus hujatan terhadap Syiah. Ini butuh dana besar, dari mana?
Ada negara-negara tertentu yang dikenal sebagai funding kelompok radikal. Sumber lainnya adalah donasi masyarakat. Para pengunjung majelis taklim atau seminar yang sudah disentuh emosinya atau otak reptil (croc brain)-nya, dibikin ketakutan, akan mudah merogoh kocek.
Saya pernah amati sebuah gerakan donasi online yang ‘menjual’ isu Suriah. Luar biasa, kurang dari sepekan sudah meraup 3 M. Padahal ada banyak lembaga yang menggalang donasi untuk Suriah dengan isu yang berganti-ganti, selama 8 tahun terakhir. Berapa dan kemana uangnya mengalir?
Mereka menjual ‘Aleppo Berdarah’, ‘Pembantaian Ghouta’, atau ‘Madaya menjerit’ (nama-nama kota di Suriah). Coba saja Anda buat penggalangan donasi dengan menyebut nama desa di Indonesia yang butuh dana untuk memperbaiki sekolah yang rusak, tidak akan sebanyak itu hasilnya. Mengapa? Karena info soal sekolah yang rusak tidak menyentuh croc-brain orang Indonesia; tidak akan muncul rasa terancam dan ketakutan.
Manusia-manusia yang sudah kena otak reptilnya, akan menjadi zombie yang mudah digerakkan untuk apapun. Kelompok pro-jihadis Suriah di Indonesia, dalam pilpres dan pilkada mengusung isu pekerja China membanjiri Indonesia, LGBT akan dilegalkan, azan akan dilarang oleh capres tertentu.
Semua isu itu memunculkan ketakutan atas hal-hal asasi (misalnya, keselamatan ekonomi, keselamatan anak, keselamatan ibadah) sehingga mengaktifkan ‘croc brain’ (bagian otak yang bereaksi saat takut). Dan sialnya, ketika ‘croc brain’ seseorang sudah teraktifkan, rasionalitasnya pun hilang. Anda kasih bantahan selogis apapun, dia tidak akan percaya.
Di level global, kebencian ini juga menjadi industri yang mendatangkan uang besar. Misalnya, soal Suriah. Mereka sentuh emosi publik dengan foto dan film anak-anak Suriah korban ‘senjata kimia’ atau ‘bom barel’ dari ‘rezim diktator’. Donasi publik pun mengalir.
Dari mana foto dan film itu didapat? Dari sebuah kelompok yang mengaku tim SAR (Search and Rescue) bernama White Helmets (WH). Boris Johnson (Menlu Inggris) menyatakan telah menggelontorkan dana 32 juta Poundsterling untuk WH. Mark Toner (Jubir Kemenlu AS) mengatakan bahwa AS telah memberikan 23 juta dollar untuk WH.
Media-media mainstream secara masif mempromosikan WH, memunculkan citra betapa WH adalah pejuang kemanusiaan, melawan rezim diktator bengis. Siapa yang mengatur semua upaya promosi ini? Ternyata sebuah perusahaan public relations, Purpose Inc, berkantor di New York. Gratisan? Tentu saja tidak.
ISIS dan Al Qaida (dengan berbagai nama) di Suriah memiliki persenjataan canggih. Para milisinya, yang datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, mendapatkan gaji bulanan ratusan hingga ribuan dollar. Siapa yang menyuplai dananya?
Kembali ke Christchurch, pertanyaan para host dan analis CNN dan BBC yang saya tonton di pesawat adalah ‘mengapa ini terjadi di SB yang dikenal sebagai negara yang damai dan toleran’?
Salah satu jawaban (yang disampaikan PM Jacinda, beberapa hari kemudian): ini adalah aksi individual. Mayoritas warga tidak setuju dengan kejahatan tersebut dan memandang kaum Muslim sebagai saudara sebangsa.
Namun, tak dapat dipungkiri, banyak politisi di negara-negara Barat yang menggunakan kebencian kepada Muslim sebagai jualan politik mereka, dibantu oleh media. Trump salah satunya. Trump menang pilpres karena jualan ketakutan itu.
Sementara itu, data dari Global Terrorism Index (2014) menunjukkan bahwa 78 % kematian akibat terorisme pada 2014 terjadi di negara berpopulasi mayoritas Muslim: Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, dan Suriah. Artinya, para ‘jihadis’ lebih suka membunuh sesama Muslim (yang mereka pandang kafir). Siapa yang menanamkan doktrin kebencian kepada mereka? Siapa yang membiayai pengajian, sekolah, dan media berideologi kebencian itu? Tujuannya apa? Apa balik modal yang dicari?
Semua pertanyaan itu terlalu panjang dijawab dalam 1 tulisan ini (tapi berkali-kali saya jelaskan dalam tulisan lain, juga dalam buku saya Prahara Suriah dan Salju di Aleppo).
Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pemetaan aktor. Ada 3 kelompok besar dalam kasus terorisme, baik yang dilakukan atas nama Islam atau white-supremacist: (1) pelaku (2) korban dan warga biasa pada umumnya (3) penyuplai dana.
Pemetaan ini juga penting dipahami dalam menyikapi kondisi di Indonesia akhir-akhir ini. Kita jangan melulu fokus pada kelompok-1 lalu terjebak pada generalisasi (misalnya: non-Muslim memandang seluruh Muslim sebagai pendukung teror; atau Muslim memandang bahwa seluruh non-Muslim adalah pembenci Muslim).
Kita perlu menyadari bahwa ada industri, ada uang besar di balik semua virus kebencian ini, agar bijak bersikap, menolak diadu-domba demi kepentingan kelompok-3.
Dan seruan saya kepada negara: kelompok-1 yang aktif menyebarluaskan kebencian (bahkan ancaman pembantaian) perlu ditindak. Tapi, kalau negara hanya fokus di kelompok-1 tanpa menindak kelompok-3, sampai kapan pun kelompok-1 akan terus aktif, silih-berganti.
Catatan Harian Warga AS: “Kelompok Teroris Adalah Sekutu Kita”
Catatan: ada beberapa penambahan tanda kutip “…” untuk membantu pembaca memahami bahwa maksud si penulis adalah sarkasme [untuk menyindir, menunjukkan apa yang ada di benak-pikiran elit AS]. Redaksi juga menambahkan penjelasan dalam […].
Dear Diary,
Aku tak bisa menunjukkan surat ini kepada warga Amerika yang tidak bersalah dan kepada dunia, karenanya ini hanya antara kau dan aku. Bayangkan keterkejutan dan kemarahan bila aku mengataka, “Negeri kita mendukung terorisme atas nama Islam”! Orang pada umumnya tidak mengerti apa yang dipertaruhkan dan bagaimana seringkali kaum elit mengandalkan “kekacauan yang dikendalikan” untuk kebaikan yang lebih besar.
Kelompok teror atas nama Islam adalah alat yang hebat untuk digunakan dalam perang proksi [perang dengan menggunakan kaki-tangan pihak lain]. Mereka dengan biaya sedikit mau berperang tanpa rasa takut. Mereka adalah sumber daya global yang dapat dibawa ke dalam konflik lokal manapun. Mereka juga dapat dibuang. Kita dapat menggunakan mereka bila diperlukan dan membunuh mereka bila tak diperlukan.
Jika fakta ini mengejutkan kesadaran manusia, itu artinya mereka belum memperhatikan dengan teliti. Pertihatikan beberapa contoh berikut ini:
Thomas Friedman dari New York Times menulis bahwa kita seharusnya tidak menyerang ISIS di Suriah1 dan kita seharusnya mempertimbangkan untuk mempersenjatai ISIS dalam menggulingkan Assad. 2
John Kerry mengakui, “AS mencoba menggunakan ISIS untuk memaksa Assad melakukan negosiasi.” 3
Kepala Militer Israel menjelaskan, “Israel memilih ISIS daripada Assad.” 4
Menteri Pertahanan Israel menjelaskan, “ISIS tidak pernah secara terus-menerus menyerang kami; apabila itu terjadi, ISIS akan segera meminta maaf.” 5
Hillary Clinton menulis, “Arab Saudi dan Qatar mendanai dan mempersenjatai ISIS.” 6
Jendral Joe Biden, Jendral Martin Dempsey, Wesley Clark semua pernah menyatakan bahwa sekutu AS di Timur Tengah mempersenjatai dan mendanai Al Qaeda dan ISIS. 7, 8, 9
Beberapa pemberitaan dari Departemen Luar Negeri telah menyebutkan dengan jelas Arab Saudi adalah sumber dana utama bagi terorisme di seluruh dunia – tak hanya di Timur Tengah. 10
Tidakkah mengherankan, mengapa [pemerintah] kita tidak pernah pergi memerangi atau memberikan sanksi kepada negara-negara pendukung terorisme ini? Bahkan kita tidak pernah menyalahkan mereka!
Apa yang sampai ke benak pembaca saat mereka melihat sebuah artikel dengan judul “Accepting Al Qaeda”11 yang diterbitkan oleh Council on Foreign Relations (Dewan Hubungan Internasional), sebuah lembaga pemikiran (think tank) di balik Kebijakan Luar Negeri AS? Atau saat Kepala Penasehat Kebijakan Luar Negeri Hillary Clinton, Jake Sullivan, menulis email kepada Clinton, “Al Qaeda ada di pihak kita”? 12
Saya dapat memberi lebih banyak lagi contoh seperti itu, tapi mari kita sejenak melompat ke mesin waktu [masa lalu].
Afganistan, 1979-1989. Kita menggunakan Mujahidin untuk mengalahkan Uni Soviet. Apakah itu bukan hal yang baik? Ingat bagaimana media dan Hollywood mengagungkan pejuang Afganistan tahun 1980-an? Pemberontak Afganistan bahkan mendapat kesempatan mengunjungi Gedung Putih.
Ada dua faktor yang penting yang sering dilupakan dari kisah Mujahidin: petempur asing yang datang dari berbagai penjuru dunia dan Islam fundmentalis.
Pada tahun 1980-an, lebih dari 35.000 orang yang disebut sebagai Arab-Afghan datang dari berbagai penjuru dunia untuk melawan Rusia13, dan kita tak akan bisa memotivasi mereka untuk melakukan itu tanpa daya tarik konsep Islam, Khalifah atau jihad. “Berjuang untuk Allah” lebih efektif daripada “berjuang untuk negara X.” Para pejuang dengan motivasi agama sangat berguna di medan perang karena mereka tidak takut kematian. Pemikiran seperti ini diperlukan saat menggunakan bom bunuh diri tanpa harus melakukan banyak pertempuran, bahkan saat perang tidak akan dimenangkan.
Kita juga belajar dari Arab Saudi bahwa indoktrinasi adalah hal yang penting untuk menghasilkan prajurit yang baik. Maka CIA datang dengan buku teks yang ‘cerdas’ untuk anak-anak Afghanistan, di dalamnya memperkenakan mereka pada konsep jihad, aneka senjata, dan kebencian pada Rusia. 14
(Sejak itu, Arab Saudi telah membelanjakan miliaran dolar untuk pembangunan sekolah-sekolah Islam -madrsah- di seluruh dunia. Sekolah-sekolah ini berperan sebagai lahan mencetak kader aktivis di masa depan, para ekstrimis dan para petempur. Saudi juga mencetak buku teks yang disebar ke seluruh dunia. Anak-anak belajar mencintai pesan-pesan seperti “bunuh Syi’ah, Kristen dan Yahudi.”15 Masjid [yang didanai Saudi] dan para pengajar agama [versi] Saudi di seluruh dunia juga melanjutkan penyebaran pesan-pesan ekstrimis itu.)
Saat perang Afganistan hampir dimenangkan, menjadi jelas bagi kita bahwa proyek Mujahidin adalah sebuah buku permainan brilian yang dapat direplikasi di bagian bumi yang lain.
Saat itulah Al Qaeda dibentuk. Dan waktunya sangat tepat.
Anda lihat, Halliburton baru saja menemukan sumber minyak besar di dekat Laut Kaspia, namun negara-negara di sekitar wilayah itu semua pro-Rusia bahkan setelah runtuhya Uni Soviet. 16
Tanpa sepengetahuan publik AS, Mujaidin telah sangat aktif sepanjang tahun 1990 di Bosnia, Kosovo, Azerbaijan, Uzbekistan, Degestan, Chechnya, dan lain-lain. 17 Para petempur ini digunakan untuk tiga tujuan utama: 1. Menggulingkan diktator yang pro-Rusia. 2. Menempatkan pemimpin yang pro-Barat yang dapat membantu kita membangun saluran pipa minyak/gas dan menyetujui penempatan markas militer AS. 3. mengacaukan saluran pipa Rusia dan kepentingan lain.
Azerbaijan adalah satu yang mudah dan kita berhasil menempatkan orang kita di tahun 1993. Georgia memerlukan waktu yang lama, namun George Soros dan “Revolusi Berwarna”-nya akhirnya dapat menempatkan orang kita di sana di tahun 2005. Dalam setahun, kita pun memiliki 1000 mil jalur pipa yang menghubungkan Azerbaijan (Laut Kaspia), Georgia, dan Turki!
Di Chechnya, sebagian sukses. Mereka berjuang untuk merdeka dari Rusia dan dengan senang menerima Mujahidin yang memiliki banyak uang Saudi dan senjata AS. Dalam waktu singkat, kaum Muslim Chechnya yang awalnya antikekerasan dan menganut sufisme, diambil alih oleh [doktrin] Wahabisme [yang disebarkan Saudi].
Al Qaeda mulai meledakkan saluran pipa Rusia. Rusia menyerang Chechnya di tahun 1994, (Rusia) kalah dalam perang dan menarik diri. Sangat menyenangkan melihat berita saat itu. Namun, Putin menjadi Perdana Menteri tiga tahun kemudian, dan menyatakan perang tanpa ampun melawan jihadis. Rusia pun menang telak dan menempatkan orang kuatnya di Chechnya. 18. Tasawuf (sufisme) bangkit kembali dan orang Chechnya mulai menolak paham Wahabi dan jihadisme Saudi.19
Al Qaeda amat sangat ‘membantu’ [Amerika] di Bosnia, Albania, Makedonia dan Kosovo. Pada akhir tahun 1990an, kita menggunakan tuduhan palsu dan pengeboman NATO untuk membersihkan orang pro-Rusia di Serbia.
Jauh dari jantung Eurasia, ekstrimisme Islam dan terorisme memainkan peran utama di Afrika, Timur Tengah, dan Asia untuk mengkatalisasi transformasi geopolitik.
Di Libya, Suriah, Yaman, dan Somalia, kita mengandalkan Ikhwanul Muslimin, Al Qaeda, dan Salafi (mereka yang mengikuti ajaran Islam ekstrim).
Di Libya, kita mengerahkan sekutu Al Qaeda yang disebut LIFG (Libyan Islamic Fighting Group, kelompok pejuang Islam Libya). 20 Kami membebaskan pemimpinnya (Belhadj) dari tahanan CIA, mendandaninya dengan setelan pakaian yang bagus, mengaturnya berfoto dengan John McCain, dan dia menjadi pejuang kemerdekaan yang memerangi Qaddafi, seorang “diktator brutal”!
Di Suriah, puluhan ribu petempur al Qaeda diterbangkan masuk dari berbagai penjuru dunia untuk menumbangkan Assad. 21 Jika bukan karena intervensi “jahat” Putin, kita mungkin kini telah mempunyai jalur pipa Qatar melalui Suriah dan Israel akan mengebor minyak di Dataran Tinggi Golan. 22 Ini memang situasi yang “tragis”.
Di Afrika, Nigeria adalah negara strategis dengan 170 juta orang dan merupakan kawasan yang kaya akan minyak dan sumber daya alam. Di sanalah Boko Haram -ISIS Afrika – datang ikut bermain. Dan mereka telah mendapat kesuksesan di segala hal. Juga “terima kasih” kepada Boko Haram, setengah Nigeria kini di bawah hukum syariah, dimana ini menjadi alat yang mudah utuk mengendalikan banyak orang.
Di Asia, kita harus mendukung Thailand, Indonesia, dan Philipina. Tanpa mereka kita akan banyak kehilangan Asia dari China. Hukum Syariah dan Salafisme telah mendapat momentum di Indonesia, dimana ini adalah “tanda yang positif”. 23
Pemimpin “gila” Philipina, Duterte, terlalu bersahabat dengan Rusia dan China. 24 Dia akan kehilangan popularitasnya dan akan digantikan bila afiliasi ISIS -Abu Sayyaf- berhasil membuat banyak masalah. Jika dia melawan ISIS, kita akan berteriak “hak asazi manusia” dan “Islamophobia” di PBB, memaksa PBB agar menjatuhkan sanksi.
Thailand juga telah dengan bodoh masuk ke dalam pengaruh Rusia-China. 25 Begitulah, negara beragama Buddha yang damai ini telah menghadapi ekstrimis Salafi/Wahabi di selatan. Pemimpin Thailand pasti menyadari bahwa secara keseluruhan industri pariwisata menjadi sangat rentan -beberapa bom dan serangan oleh jihadis telah memberikan dampak yang serius.
Terakhir, mari kita lihat Eropa. Di sana muncul banyak masalah akibat imigrasi massal: terorisme, kriminalisme, dan lain-lain. Bagaimanapun, setiap krisis adalah ‘kesempatan’ [bagi AS]. Beberapa menyebutnya Problem – Reaksi – Solusi.
Terorisme adalah problem, ketakutan adalah reaksi, pemerintah adalah solusi.
Terorisme dan kriminalisme memberikan kita kesempatan untuk memiliterisasi polisi di Uni Eropa, menciptakan “NSA” (badan keamanan nasional AS) di seluruh Eropa, dan bahkan mementuk “tentara Uni Eropa”. Beban finansial akibat pengungsi juga memungkinkan kita [pemerintah AS] untuk menerapkan penghematan dan memangkas dana kesejahteraan yang “sia-sia”. Imigrasi massal juga akan membentuk masyarakat Eropa yang lebih homogen. Dua puluh tahun dari sekarang, tidak akan jauh berbeda antara Prancis dan Jerman. Ini berarti lebih mudah mengelola Uni Eropa.
Lebih jauh, tantangan besar ekonomi kita adalah Cina. Bagaimanapun, China memiliki kelemahan: populasi di provinsi bagian barat Xinjiang sebagian besarnya Muslim. Dengan dibantu Turki, kita telah menciptakan sebuah gerakan keislaman yang siap untuk memisahkan Xinjiang dari China. 26 Proyek One belt one road(satu sabuk satu jalan) Cina sangat tergantung pada kereta angkut barang yang berjalan secara aman melintasi wilayah itu dalam perjalanannya ke Eropa. Mujahidin masa depan kita di Xinjiang akan siap bertindak jika China mulai bersikap tidak baik.
Kita membutuhkan sekitar 60 tahun untuk menyatukan Amerika Utara dan Selatan untuk sampai pada tingkat tertinggi, di bawah sistem finansial, kooperasi, ekonomi dan militer bersama. (Venezuela adalah ‘orang aneh’ yang keluar dari kebersamaan ini, namun kita masih bekerja mengatasinya.) Mungkin membutuhkan enam puluh tahun lagi untuk menyatukan Eropa, Rusia, dan China. Kemudian kita akan memiliki Pemerintahan Global dan Tatanan Dunia Baru. Tak ada batasan dan tak ada dinding. Satu dunia. Untuk mewujudkannya dan untuk mendapat hasilnya kita memiliki banyak anak panah di kantong kita: perdagangan, bantuan keuangan dan militer, kudeta, revolusi berwarna, sanksi, perang, dan lain-lain. Tapi, kelompok-kelompok teroris atas nama Islam [Islam-fundamentalis-Wahhabi] akan terus memainkan peran penting, dan itulah mengapa kita harus menerima mereka dan merangkulnya.
Catatan: ada beberapa penambahan tanda kutip “…” untuk membantu pembaca memahami bahwa maksud si penulis adalah sarkasme [untuk menyindir, menunjukkan apa yang ada di benak-pikiran elit AS]. Redaksi juga menambahkan penjelasan dalam […].
Tujuan Trump Akui Golan, Bantu Israel atau Persiapan Hadapi Pemilu?
Amerika Serikat (AS) mengambil langkah mengejutkan dengan mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Presiden Donald Trump mengubah haluan kebijakan AS yang sebelumnya mempertahankan status quo Golan, hanya lewat cuitan pada Kamis (21/3).
After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!
Gayung bersambut. Tak lama setelah itu, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi mengamini apa yang disampaikan oleh Trump di media sosial.
Padahal, langkah AS ini jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Salah satunya, Resolusi 242 yang mewajibkan Israel menarik mundur pasukannya dari wilayah pendudukan.
Setelah Perang 6 Hari tahun 1967, Israel memang menduduki sejumlah wilayah seperti Dataran Tinggi Golan (Suriah), Tepi Barat (Palestina), Yerusalem Timur (Palestina), Jalur Gaza (Palestina) dan Semenanjung Sinai (Mesir).
Ada juga Resolusi 497 (1981) yang terang-terangan menyatakan keputusan Israel untuk menerapkan hukum, yurisdiksi, dan pemerintahan di Dataran Tinggi Golan, Suriah, batal demi hukum dan tak punya efek hukum internasional apapun.
Meski kontroversial di mata hukum dan juga bisa memicu bertambah panjangnya masa konflik di Timur Tengah, AS tetap bersikukuh menetapkan pengakuan Dataran Tinggi Golan atas Israel.
Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Foto: REUTERS/Ammar Awad
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar, kenapa AS di era Trump begitu bernyali mengambil langkah tersebut?
AS sendiri melihat ada alasan keamanan di balik keputusan itu. Trump mengklaim, pengambilalihan Dataran Tinggi Golan pada 1967 oleh Israel sebagai upaya untuk mempertahankan negara tersebut dari ancaman eksternal.
"Segala kemungkinan perjanjian perdamaian di masa depan di wilayah tersebut harus memperhitungkan kebutuhan Israel untuk melindungi diri dari Suriah dan ancaman regional lainnya," tulis keterangan Gedung Putih, Senin (25/3).
Namun, pengamat menilai keamanan bukan menjadi alasan utama. Kebijakan terbaru Trump ditengarai berkaitan dengan pemilihan umum di Israel yang berlangsung pada 9 April mendatang.
“Adalah keinginan Trump untuk memberi Netanyahu keunggulan dalam dalam kompetisi pemilu,” ujar Aaron David Miller, pakar Timur Tengah di Woodrow Wilson International Center for Scholars dilansir NPR.
Menurut Miller, Trump dan Netanyahu dilanda masalah yang sama dalam politik. Mereka sama-sama menghadapi situasi permusuhan dengan media massa.
Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Foto: Reuters/Kevin Lamarque
Selama ini keduanya diserang dengan berbagai pemberitaan perihal dugaan skandal atau korupsi. Di samping itu, pengakuan Trump atas Golan diduga erat hubungannya dengan pemilu AS tahun depan.
“Hal ini juga baik bagi Presiden AS jika ingin mencalonkan lagi pada 2020. Dukungan kuat bagi Israel adalah sebuah kabar baik bagi jutaan pemilih Kristen Evangelis, kalangan konservatif (partai) Republik, dan pemilih, yang meskipun sedikit, dari Yahudi Amerika yang memilih (partai) Demokrat,” kata Miller.
Sejalan dengan analisis Miller, Direktur Indonesian Center for Middle East Studies (ICMES), Dina Y. Sulaeman menjelaskan, ada permasalahan mendasar dalam mendefinisikan kepentingan AS terhadap Israel sejak dahulu kala.
“Kebijakan-kebijakan nasional Amerika (terhadap Israel) seringkali, kalau kita lihat, sebenarnya apa sih kepentingannya buat Amerika? Problemnya adalah karena para elite di Amerika Serikat mendefinisikan kepentingannya Israel itu sebagai kepentingannya Amerika,” terang Dina kepada kumparan (3/4).
Turis berfoto di depan mural Trump-Netanyahu Foto: REUTERS/Ammar Awad
Padahal, menurut Dina, permasalahan Dataran Tinggi Golan adalah murni kepentingan Israel. Negara Yahudi itu dinilai punya kepentingan untuk menduduki wilayah tersebut secara permanen karena subur dan merupakan sumber air.
AS pun seperti gelap mata akan kepentingannya sendiri. Sejak Israel berdiri, menurut Dina, presiden-presiden AS sebelumnya sudah kadung menganggap bahwa kepentingan Israel adalah kepentingan negara Paman Sam. Menurutnya, hal itu sudah jadi semacam doktrin luar negeri AS terkait Israel.
Terkait alasannya, Dina berpendapat, karena besarnya lobi. Dalam hal ini, lobi kelompok pro-Israel di lingkaran elite AS.
“Jadi misalnya kayak AIPAC (Komite Urusan Umum Amerika-Israel) itu kan organisasi lobi. Itu kan setiap kandidat yang mau ikut pilpres pasti pidato dulu di situ, dengan tujuan apa? Mencari suara. Ya, kandidat presiden akan selalu pidato di manapun tapi salah satu yang wajib didatangi adalah AIPAC,” tambah Dina.
Konsekuensi terhadap Perdamaian
Demo dilakukan di West Bank, Hebron, Palestina. Foto: REUTERS/Mussa Qawasma
Keputusan AS mengakui Golan sebagai wilayah Israel, tentunya bukan tanpa konsekuensi. Menurut Dina, salah satu efeknya, bisa memperburuk situasi perdamaian di Timur Tengah. Apalagi pada Desember 2017 lalu, Trump membuat keputusan kontroversial serupa dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel.
Dalam hal ini, AS cenderung meminggirkan salah satu pihak yang berkonflik. Bukan mencari cara yang mengarah pada perundingan.
“Yerusalem yang menurut Resolusi PBB itu kan haknya Palestina, malah diambil seluruhnya oleh Israel. Sekarang Golan juga yang sebenarnya milik Suriah juga (bernasib sama), dan Suriah itu sangat pro Palestina. Itu juga Trump lalu melakukan proklamasi sepihak yang akhirnya memperburuk proses negosiasi antara dua pihak yang bertikai ini,” pungkas Dina.
Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (ketiga dari kanan) memperlihatkan surat mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Foto: REUTERS/Carlos Barria
