Tim MigoBerita - Banjarmasin - Tidak ada kata terlambat untuk terus berjuang hadapi wabah pandemi covid19 (Virus Corona) ini, kita warga Banjarmasin, Kal-Sel, Indonesia hingga Dunia harus SIAP hadapi ini. Sekali lagi kami ingatkan :
Dari tingkat Keluarga,RT,RW,Kelurahan,Kecamatan,Kabupaten,Kota/Kotamadya,hingga provinsi dan Negara Terus Pake Masker (Penutup Muka), cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas apapun, bergaya hidup sehat dan terus Berdo'a dan ikuti petunjuk Pemerintah baik Pusat dan Daerah, InsyaAllah dengan bergerak bersama kita akan melewati wabah ini dengan hasil maksimal.. InsyaAllah
#WargaBanuaBanjarHidupSehatdenganDoa
#IndonesiaBergerakhadapiCovid19CORONA
#BanjarmasinBergerakhadapiCovid19CORONA
#Kal-SelBergerakhadapiCovid19CORONA
#DuniaBergerakhadapiCovid19CORONA
Terpapar dari Luar Kalsel, Kasus Positif Corona di Banjarmasin Naik Dua Kali Lipat
KASUS pasien terkonfirmasi positif virus Corona (Covid-19) di Kalimantan Selatan kembali mengalami kenaikan. Bahkan, angkanya cukup fantastis, karena naik 100 persen.HAL ini terlihat dari data terbaru Tim Gugus Tugas (Satgas) Penanangan Covid-19 di Kalsel, Minggu, (5/4/2020) pukul 16.00 Wita.
Jika sebelumnya kasus positif berada di angka 8 se-Kalsel. Pada hari ini jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 16 pasien terkonfirmasi positif, yang berarti mengalami kenaikan dua kali lipat.
Di mana, Kota Banjarmasin per Minggu (5/4/2020), mengalami penambahan 6 pasien terkonfirmasi positif Covid-19, hingga menjadi 10 orang. Ini ditambah, dua pasien yang sempat dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin, telah meninggal dunia.
Di susul satu warga Tabalong yang saat ini berjumlah dua pasien Covid-19. Kemudian, satu warga Banjarbaru yang merupakan kasus pertama. Sedangkan, Kabupaten Banjar tak mengalami penambahan, tetap terkonfirmasi (positif Covid-19) 3 orang.
Saat dikonfirmasi jejakrekam.com, Minggu (5/4/2020), Juru Bicara Tim Gugus Percepatan Penanganan (P3) Covid-19 Banjarmasin, Machli Riyadi membenarkan fakta tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin ini mengakui adanya lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi di Banjarmasin.
“Keadaan ini membuat kami dituntut untuk intens menangani virus Corona, tentu hal itu harus diikuti peran serta masyarakat,” katanya.
“Iya, memang benar itu dari Banjarmasin. Dengan adanya kenaikan ini, maka kita bersama-sama dengan serius dan fokus melawan virus ini,” sambung Machli.
Menurut dia, 6 pasien tambahan positif Covid-19 berdasar data Minggu (5/4/2020), merupakan asli warga Banjarmasin. Ini artinya total kasus pasien terkonfirmasi di Kota Banjarmasin, sebanyak 10 orang.
Namun, Machli menilai ada kejanggalan data yang diberikan Tim Gugus Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan (P3) Covid-19 Kalsel, di mana total orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) asal Banjarmasin, data Minggu (5/4/2020) pukul 10.00 Wita dengan pukul 16.00 Wita tidak ada perbedaan. Hanya berbeda pada data pasien terkonfirmasi saja.
Apakah 6 tambahan pasien positif Covid-19 dari Banjarmasin langsung dipastikan terkonfirmasi, dan tidak masuk dalam daftar ODP atau PDP?
“Ada mutasi, mereka terpapar dari luar Kalsel dan saat ini sudah dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin. Bukan enam tapi empat orang,” cetus Machli.
Mantan Wakil Direktur RSUD Ulin Banjarmasin ini mengimbau kepada warga Banjarmasin tetap berdiam diri di rumah kecuali sangat mendesak.
“Meski harus keluar masyarakat, kami sarankan pakai masker kain, karena saat ini masker kesehatan cukup langka. Masker N95 itu hanya untuk petugas medis,” imbuhnya.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2020/04/05/terpapar-dari-luar-kalsel-kasus-positif-corona-di-banjarmasin-naik-dua-kali-lipat/
Bentuk Tim Gugus Kelurahan, Ini Upaya Walikota Banjarmasin Keluar dari Zona Merah
BANJARMASIN berstatus zona merah Covid-19. Ini terbukti, dengan adanya 10 warga Banjarmasin positif terjangkit virus Corona, dan tengah dirawat di dua rumah sakit, RSUD Ulin dan RSUD Moch Ansari Saleh Banjarmasin.WALIKOTA Banjarmasin Ibnu Sina pun merilis upaya yang dilakukan jajarannya dalam menyikapi status tanggap darurat Covid-19, usai dua kecamatan berdasar data Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin, berada di zona merah yakni Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan.
Apa saja yang dilakukan orang nomor satu di Balai Kota Banjarmasin ini? Dalam siaran pers yang dikirim di grup WA, Senin (6/4/2020), Walikota Ibnu Sina menegaskan selaku Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19, telah membentuk jaringannya hingga sampai kelurahan.
Dalam hal ini, Tim Gugus Covid-19 Kelurahan melibatkan Lurah, Babinsa Kodim 1007/Banjarmasin, Bhabinkamtibmas Polres Banjarmasin, kepala puskesmas dan perwakilan tokoh masyarakat atau warga.
“Tim surveilen Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah melakukan screening (penapisan) dan tracking (penelusuran) sekaligus melakukan rapid test kepada kelompok orang dalam pemantauan (ODP) dan tenaga medis serta perawat yang memberikan layanan kepada pasien,” tutur Ibnu Sina.
Ia menjelaskan Dinkes Banjarmasin juga melakukan pemantauan dan edukasi langsung ke masyarkat.
“Tim Gugus Tugas Covid-19 Kelurahan dan potensi masyarakat seperti Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), ormas dan lainnya sudah keliling untuk menyampaikan pengumuman/imbauan langsung atau di masjid/mushalla dan mulai tegas terhadap orang tanpa gejala (OTG),” tegas Ibnu Sina.
Bahkan, menurut Ibnu Sina, tim kelurahan ini juga sudah keliling guna melakukan penyemprotan desinfektan bersama BPBD Kota Banjarmasin di berbagai tempat.
“Bahkan, ibu-ibu PKK dan wirausaha baru menjahit dan sedang membuat 10.000 masker gratis dari rencana 50.000 bantuan dana CSR dan dermawan,” tuturnya.
Upaya lainnya ditegaskan mantan Ketua DPW PKS Kalsel ini adalah dalam waktu dekat, Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin akan membagi 1.000 paket sembako untuk warga terdampak.
“Jaring pengaman sosial (JPS) juga ditambahi dari 21.000 warga miskin yang sudah mendapat BJPS-Kesehatan akan ditambah menjadi 41.000 untuk warga miskin ygang sebelumnya belum tercover BPJS-Kesehatan,” urai Ibnu Sina.
Bahkan, masih menurut dia, disiapkan untuk 20.000 warga miskin baru, sehingga totalnya mencapai 60.000 warga miskin dari 700.000 penduduk Kota Banjarmasin.
“Untuk alat pelindung diri (APD) tenaga medis yang menjadi garda terdepan dilengkapi. Droping dari pusat, provinsi dan pengadaan langsung dari Dinkes Kota Banjarmasin, termasuk bantuan dari para dermawan,” beber Ibnu Sina.
Mantan anggota DPRD Kalsel ini mengatakan RSUD Sultan Suriansyah sudah menyiapkan tiga ruang isolasi untuk pasien Covid-19.
“Pemkot Banjarmasin juga sudah mengupayakan semacam karantina wilayah (lockdown), tapi itu kewenangan pusat dan belum mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI,” beber Ibnu Sina.
Hingga, kata walikota ini, pemerintah kota dan DPRD Banjarmasin sudah sepakat untuk menggeser dan menyiapkan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 51 miliar dalam APBD Banjarmasin tahun anggaran 2020.
“Semoga virus Corona ini segera teratasi dengan baik. Semoga Allah mengangkat wabah Corona, karena kita ingin sekali ketika memasuki bulan suci Ramadhan dengan khusyuk, berpuasa dan berlebaran bersama keluarga, kaum muslimin dan seluruh warga Kota Banjarmasin,” imbuh Ibnu Sina.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2020/04/06/bentuk-tim-gugus-kelurahan-ini-upaya-walikota-banjarmasin-keluar-dari-zona-merah/
Tiga RS Covid-19 Dibantu Golkar, RSUD Ulin Butuh 20 Lembar APD Tiap Hari
TIGA rumah sakit rujukan penanganan pasien yang terjangkit virus Corona (Covid-19) di Kalimantan Selatan, dibantu Partai Golkar. Bantuan itu berupa alat pelindung diri (APD) yang sangat dibutuhkan petugas medis di tiga rumah sakit.BANTUAN berupa APD itu diserahkan Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel H Supian HK atas nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto kepada perwakilan tiga rumah sakit rujukan Covid-19.
Yakni, 200 lembar APD diterima Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dr Hj Suciati, dan 50 lembar APD bagi RSUD Moch Ansari Saleh yang diterima Direktur, dr Izzak Zoelkarnaen Akbar dan RSUD H Boejasin 50 lembar diterima perwakilan BPBD Tanah Laut di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (6/4/2020).
Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dr Hj Suciati mengakui kebutuhan APBD bagi dokter dan tenaga medis lainnya mencapai 300 lembar lebih.
“Kebutuhan APD itu juga tergantung jumlah pasien. Dalam sehari, untuk penangaan pasien Covid-19, kami membutuhkan 20 lembar APD per hari,” ucap Suciati.
Senada itu, Direktur RSUD H Ansari Saleh dr Izaak Zoelkarnaen Akbar mengucapkan terima kasih atas kepedulian Golkar.
“Memang, angka pasien yang terkait kasus Covid-19 kian bertambah di Kalsel. Sedangkan, pasokan APD yang ada, hanya cukup untuk dua minggu,” ucap Izzak.
Ia mengakui walau sudah ada anggaran untuk membeli APD, namun di tengah wabah Corona yang melanda Indonesia, pasokan alat kesehatan itu sangat terbatas. “Yang menjual APD juga sangat terbatas, walau kami punya uang untuk membelinya,” imbuh Izzak.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2020/04/06/tiga-rs-covid-19-dibantu-golkar-rsud-ulin-butuh-20-lembar-apd-tiap-hari/
Warga Banjarmasin Belum Taat Imbauan Jaga Jarak
IMBAUAN pemerintah agar masyarakat menjaga jarak dan sebaiknya tinggal di rumah jika tak ada hal yang penting untuk keluar, ternyata belum begitu ditaati oleh warga Banjarmasin.DEMIKIAN Warga Banjarmasin belum taat imbauan jaga jarak ditegaskan Kepala Dinas Pehubungan Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik.
Ia melihat masih banyak warga Banjarmasin keluyuran di jalanan. Padahal, paparnya, Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) ini sudah pula mengeluarkan imbauan untuk mengurangi kegiatan di luar rumah.
BACA : Local Lockdown Ditolak, Walikota Ibnu Sina Usulkan Perketat Perbatasan Banjarmasin
Ichwan mengungkapkan, hasil rekaman CCTV di beberapa perempatan jalan di Kota Banjarmasin memperlihatkan bahwa arus lalulintas sebelum wabah Corona dan sesudah wabah Corona masih belum banyak perbedaan.
“Masyarakat Kota Banjarmasin sepertinya tidak peduli dengan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Padahal sudah ada Program Stay at Home, tetapi tidak mereka hiraukan,” ujarnya kepada jejakrekam.com, Senin (6/4/2020).
Mestinya, lanjut Ichwan, warga sadar bahwa di Kota Banjarmasin sudah cukup banyak yang terkena Virus Corana ini. “Di Kota Banjarmasin ada ODP 153 orang, PDP 5 orang, positif 10 orang, dan yang sudah meninggal 2 orang,” tegasnya.
Masih menurut Ichwan, masyarakat yang mengetahui bahaya Covid-19 tentu akan menjalankan imbauan tersebut. Begitu juga sebaliknya, kurangnya pengetahuan tentang virus Corona membuat imbauan yang disampaikan tidak begitu dihiraukan oleh masyarakat awam.
“Kayaknya warga ini tidak hiraukan imbauan dari pemerintah. Tapi bagi yang mengerti, mereka akan tanggapi hal-hal tersebut karena sangat berguna,” ucapnya.
BACA JUGA : Usul Penutupan Perbatasan Banjarmasin Ditolak
Melihat kondisi seperti itu, Ichwan melihat pentingnya peran serta media massa yang merupakan corong informasi. Media perlu mengedukasi masyarakat dalam menyampaikan bahaya Covid-19, terlepas dari imbauan yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung.
“Sosialisasi harus terus dilakukan, walaupun keterbatasan anggaran dan libatkan semua media. Media massa bukan hanya sebagai alat, tapi ajak mereka sebagai mitra,” imbuhnya.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2020/04/06/warga-banjarmasin-belum-taat-imbauan-jaga-jarak/
SMKN 5 Banjarmasin Donasi 800 APD Penutup Wajah untuk RSUD Ulin
TINGGINYA permintaan alat pelindung diri (APD) di seluruh Indonesia di krisis wabah virus Corona (Covid-19), membuat alat kesehatan itu sulit didapat. Padahal, alkes itu sangat vital bagi para tenaga medis yang menangani Covid-19 di Kalimantan Selatan.APALAGI, saat ini, zona merah Covid-19 sudah bertambah di Kalsel, meski masuk dalam skala prioritas nasional dalam penanganan Covid-19. Ironisnya, masih terdapat beberapa petugas medis yang menggunakan jas hujan sebagai APD untuk menangani pasien Covid-19.
HAL itu membuat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Banjarmasin tergugah. Sekolah yang dulunya bernama STM Teluk Dalam Banjarmasin ini memberikan bantuan berupa visor atau APD penutup wajah kepada pihak RSUD Ulin Banjarmasin.
BACA : APD Langka, Tangani ODP Covid-19 Petugas Medis Puskesmas Terpaksa Pakai Jas Hujan
Kepala SMKN 5 Banjarmasin Syahrir mengungkapkan, pihaknya tergugah untuk mendonasi alat kesehatan, karena saat ini pegawai atau para dokter di RSUD Ulin hanya menggunakan masker saat bertugas.
“Sedangkan, virus Corona itu bisa tertular ke mata. Sehingga kami berpikiran untuk membuatkan visor ini,” kata Syahrir kepada awak media, usai menyerahkan bantuan yang diterima Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr Hj Suciati, Banjarmasin, Senin (6/4/2020).
Tanpa melibatkan para siswa, tim produksi yang hanya melibatkan guru pengajar dari SMKN 5 mampu memproduksi 800 pcs visor dalam waktu dua minggu. “Hari ini 400 pcs dulu, minggu depan 400 pcs lagi akan kita serahkan,” beber Syahrir.
Bahan yang digunakan pun terbilang sederhana karena hanya memakai busa, plastik khusus masker dengan ketebalan 0,4 milimeter, kancing pakaian, serta tali karet. Namun, visor yang diberikan ke RSUD Ulin itu bisa dipastikan sudah sesuai standar nasional indonesia (SNI).
“Selain itu, visor itu juga dapat dicuci menggunakan cairan disinfektan dengan dicampur bahan pembersih lain yang membutuhkan waktu sekitar lima menit. Kemudian bisa dipakai kembali,” bebernya.
BACA JUGA : 17 RS Kebagian APD, Terbanyak RSUD Hasan Basry Kandangan di Banua Anam
Menanggapi pemberian tersebut, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dr Hj Suciati menyambut dengan sangat baik. Apalagi, beber dia, dengan memiliki lebih dari 1.000 pegawai, RSUD Ulin belum memiliki APD penutup wajah seperti itu.
“Saat itu, petugas kami memang hanya menggunakan masker, dan APD seperti penutup wajah hanya memiliki beberapa,” tutur Suciati.
Ia pun berterima kasih kepada SMKN 5 Banjarmasin yang sudah memberikan bantuan yang sangat berharga itu. Suciati memastikan, bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi petugas medis yang saat ini berada di garda terdepan menangani Covid-19.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2020/04/06/smkn-5-banjarmasin-donasi-800-apd-penutup-wajah-untuk-rsud-ulin/
Cegah Corona, Kapolda Kalsel Terapkan Tegas Maklumat Kapolri di Lapangan
KAPOLDA Kalimantan Selatan Irjen Pol Yazid Fanani memastikan akan menjalankan kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) secara tegas.ACUAN kebijakan yang dipakai orang nomor satu di Mapolda Kalsel ini adalah Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis bernomor Mak/2/III/2020, tertanggal 19 Maret 2020 berisi kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penangan penyebaran virus Corona.
Termasuk, Telegram Kapolri bernomor ST/868/III/KEP./2020 tentang antisipasi perkembangan pandemi virus Corona. Dalam Maklumat Kapolri itu melarang adanya kegiatan yang berpotensi menghimpun massa banyak, baik di tempat umum atau lingkungan sendiri.
Termasuk, soal aturan memborong makanan dan lainnya di tengah wabah Corona. Nah, bila terdapat warga yang tidak mengindahkan imbauan aparat untuk tidak berkerumun bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
BACA : Resmi, MUI Kalsel Terbitkan Imbauan Umat Islam Tak Laksanakan Shalat Jumat di Masjid
Usai mendampingi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bersama jajaran pejabat lainnya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani mengakui penyemprotan secara massal dengan mengerahkan personel dan armada seperti water canon dan melibatkan petugas pemadam kebakaran, merupakan hasil rapat koordinasi digelar di Mapolda Kalsel, Senin (30/3/2020).
“Kegiatan ini dilakukan bersama rekan-rekan TNI dan pemerintah daerah serta instansi lainya,” ucap Kapolda Kalsel.
BACA JUGA : Masuk Zona Merah Covid-19, Banjarmasin Diguyur Disinfektan
Ia mengakui Banjarmasin salah satu kota yang dilakukan penyemprotan serentak dan massal di berbagai tempat, terutama di ruas jalan dan areal publik yang rentan terjangkit Covid-19.
Ada 606 personel gabungan dengan 300 ribu liter cairan disinfektan disemprotkan ke berbagai penjuru kota, terutama ruas-ruas jalan yang selama ini jadi perlintasan publik di Banjarmasin.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2020/03/31/cegah-corona-kapolda-kalsel-terapkan-tegas-maklumat-kapolri-di-lapangan/
Di Tengah Wabah Covid-19, Balangan Tetap Gelar Salat Jumat Berjamaah
MASYARAKAT Kabupaten Balangan tetap gelar salat berjamaah dan Jumat berjamaah di mushola dan Masjid, di tengah wabah virus Corona atau Covid-19 dengan melakukan pertimbangan serta mengeluarkan surat imbauan bagi jamaah, Jumat (3/4/2020).HAL tersebut termuat dalam Surat Edaran Gubemur Kalsel Nomor : 360/194/KUBOBD/2020 Tentang aksi Tanggap Darurat Penanganan dengan ditindak-lanjuti oleh Bupati Balangan bersama Kementerian Agama Balangan serta MUI dan forkopimda, dengan mengeluarkan surat imbauan. Salah satunya masjid Al-Akbar Balangan yang terbesar di Kabupaten Balangan yang tetap mengelar salat Jumat berjamaah
H Husin Sekrertaris Pengurus Masjid Al-Akbar Balangan menyampaikan, pihaknya tetap menggelar salat Jumat dan salat berjamaah sesuai imbauan yang sudah dikeluarkan Pemkab Balangan, dengan berbagai pertimbangan yang diambil.
BACA : Masjid Raya Sabilal Muhtadin-Masjid Noor Tiadakan Shalat Jumat Lagi
“Masjid Al Akabr tetap menggelar salat berjamaah dan salat Jumat seperti bisa namun ada beberapa imbuan yang harus dipatuhi,” ujar Husin kepad awak media, Senin (6/4/2020).
Ia menambahkan bahwa Masjid Al Akabar Balangan juga sudah disemprot cairan disinfektan oleh BPBD Balangan serta disediakan tempat cuci tangan bagi jamaah. “
Namun jamaah tidak seperti biasanya, seperti salat Jumat banyak jamaah yang tidak hadir,” tutur Husin.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2020/04/06/ditengah-wabah-covid-19-balangan-tetap-gelar-salat-jumat-berjamaah/
Pengajian Agama di Wabah Corona
Oleh : NasrullahSAAT ini, sebagaimana anjuran pemerintah, kepolisian bahkan MUI sendiri, sementara waktu pengajian agama di kota Banjarmasin dan kota-kota lain dengan jamaah puluhan ribu ditiadakan ketika wabah korona ini tengah berlangsung.
PRAKTIS jamaah pengajian itu mengalami kekosongan siraman rohani keagamaan sampai dinyatakan wabah ini berakhir. Memang alternatif yang lain adalah memutar ulang rekaman, baik dalam bentuk VCD, atau tayangan di media sosial seperti youtube.
Pertanyaannya apakah ini cukup mengisi pencerahan keagamaan, sebab situasi bertatap muka, berkumpul secara langsung atau berada di tengah ribuan jamaah menjadi kesan sama sekali berbeda.
BACA : Masjid Raya Sabilal Muhtadin-Masjid Noor Tiadakan Shalat Jumat Lagi
Atas dasar itu, semestinya kita tidak perlu kehilangan kreatifitas ketika pengajian agama secara langsung dihentikan “sementara”. Kata kuncinya adalah kreativitas dengan memanfaatkan celah atau dengan menggunakan teknologi itu sendiri maka ada dua hal yang dicapai sekaligus.
Ide konkret saya adalah akan lebih baik kalau ada pengajian agama yang diselenggarakan entah oleh pemerintah daerah, MUI, ataupun pihak lain terutama kalangan praktisi penyiaran seperti stasiun televisi atau radio, bahkan praktisi media sosial.
Melalui media itu, mengundang tuan guru atau tokoh agama terkenal melakukan ceramah agama yang disiarkan langsung oleh media. Pilihannya bisa media televisi, terlebih lagi di Banjarmasin ini ada banyak stasiun televisi yang mungkin berkenan melakukan hal tersebut.
BACA JUGA : Tutup Pengajian Sementara, Guru Zuhdi Minta Masyarakat Berdiam Diri di Rumah
Bahkan kita punya pengalaman dari era 70-an hingga 90-an melalui acara konsultasi hidup dan kehidupan di RRI Banjarmasin yang diasuh oleh almarhum Profesor Aswadie Syukur Lc.
Melalui siaran langsung televisi itu, seperti pepatah sekali kayuh dua pulau terlewati. Pertama, pengajian agama tetap berjalan meski tidak dilaksanakan dengan mengundang jamaah secara langsung seperti di masjid. Kedua, justru ini mendukung program #Stayathome, sebab warga atau para jamaah menonton siaran langsung itu dari rumah masing-masing.
Maka pesan-pesan pemerintah terkait mengantisipasi wabah Korona ini sangat mungkin akan mudah diterima apabila disampaikan melalui pengajian dalam bentuk siaran langsung, baik di televisi, radio atau pun bahkan melalui youtube.
Alumni S2 Antropologi UGM
S1 Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2020/04/06/pengajian-agama-di-wabah-corona/
Ketika Wabah Cacar Mengubah Sejarah Perang Barito-Banjar
WABAH dan perang, seakan tak terpisahkan. Keduanya sama-sama melenyapkan banyak nyawa manusia. Ketika saat ini, publik seakan dihantui pandemi Corona, toh dalam catatan sejarah di Tanah Banjar dan Kalimantan, wabah penyakit juga mengubah jalannya sejarah.AMBIL contoh adalah wabah pes, yang disebabkan bakteri Yersinia pestis yang menyerang bagian leher atau kelenjar getah bening, hingga mengakibatkan demam, sakit kepala dan muntah. Hingga, wabah flu Spanyol di daerah jajahan kolonial Hindia Belanda pada abad ke-20.
Sejarawan FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Mansyur, mengakui wabah penyakit juga berpengaruh terhadap berlangsungnya Perang Banjar tahun 1862. Versi dokumen Belanda, berlangsung 1859-1863, dan versi Kesultanan Banjar, dari 1859-1906, karena berlanjut hingga ke pedalaman Barito, Kalimantan Tengah.
“Berdasar catatan Victor T King menuliskan bahwa pasukan Belanda berulang kali gagal menangkap panglima Perang Banjar, Pangeran Antasari di hutan Kalimantan bagian selatan,” ucap Mansyur kepada jejakrekam.com, Minggu (5/4/2020).
BACA : Berawal dari Hong Kong, Kasus Flu Spanyol Seabad Lalu, 1.424 Warga Banjarmasin Menjadi Korban (1)
Namun, tragis, Pangeran Antasari justru menghembuskan nafas akibat wabah cacar bukan karena tembakan dari moncong senjata Belanda.
“Demikian dituliskan sejarah ini dalam karya Victor T King, Environmental Challenges in South-East Asia (2013)” kata Sammy sapaan akrabnya.
“Dalam buku itu, Ricklefs memaparkan, setelah pengasingannya, Antasari menjadi fokus utama penangkapan Belanda di antara mereka yang menentang penaklukan Belanda, sampai kematiannya sendiri akibat cacar pada Oktober 1862,” tutur Mansyur.
BACA JUGA : Tablet Campuran Aspirin, Hentikan Pandemi Flu Spanyol di Banjarmasin (2-Habis)
Nah, beber Mansyur, pasca kematian Pangeran Antasari, permusuhan besar pun berlanjut hingga 1863, dengan lebih banyak perlawanan bersifat sporadis.
“Selain cacar, ternyata wilayah Hulu Barito pada pertengahan abad 19 tersebut juga dilanda wabah disentri. Hal ini ditulis H.G.J.L. Meyners (1886) menceritakan bahwa Pangeran Antassarie meninggal karena oleh cacar dan menderita disentri,” ujar sejarawan jebolan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.
Sammy mengatakan intensitas serangan cacar memang melonjak pada abad ke-19 hingga memunculkan temuan bahwa pada masa tertentu, suatu penyakit akan muncul (siklis).
“Di beberapa daerah, cacar muncul tiap tujuh tahun sekali. Di Jawa, seperti Pekalongan, cacar muncul dua tahun sekali di mana terjadi puncak-puncak wabah pada 1820, 1835, 1842, 1849, 1862, dan 1870. Dari 1019 bayi yang lahir, setidaknya 102 yang meninggal akibat cacar,” jelas Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya (LKS2B) Kalimantan ini.
BACA JUGA : Ketika Temuan James Watt Memantik Perang Banjar
Berdasar dokumen sejarah, Sammy menyebut tingkat kematian akibat cacar pada anak di bawah 14 tahun juga tinggi, antara 10-30 persen.
“Usaha penanggulangan cacar pun sudah dilakukan sejak penyakit ini muncul. Sebelum vaksin ditemukan, variolasi jadi langkah medis pertama untuk pencegahan dan penanganan cacar. Variolasi dilakukan dengan menginfeksi pasien dengan virus cacar berkadar ringan,” timpal Sammy.
“Beberapa etnis yang paham bahwa cacar adalah penyakit menular tidak berusaha meninggalkan desa ketika epidemi terjadi yang ditulis Peter Boomgard dalam “Smallpox, Vaccination, and the Pax Neerlandica”,”
BACA JUGA : Benteng Oranje Nassau, Simbol Supremasi Belanda Pemicu Perang Banjar
Dalam hal ini, beber Sammy, justru Peter Boomgard menduga, keputusan penduduk untuk tinggal karena mereka sudah terbiasa dengan penyakit mematikan dan pindah desa adalah hal sia-sia.
Dari sumber lain, Sammy juga mengutip bahwa keganasan cacar tentu tak hanya menyerang pribumi. Pada 1658 di Banda, beberapa orang kulit putih juga terkena cacar. “Namun, penderitaan mereka tak separah kaum terjajah. Orang-orang Eropa relatif lebih resisten terhadap cacar lantaran kualitas lingkungan hidup yang bersih dan makanan yang bergizi. Pun akses kesehatan bagi mereka terbuka lebar, berbanding terbalik dengan pribumi,” tutur dia.
Sammy menjelaskan orang Belanda menyebut cacar sebagai cacar anak atau penyakit anak-anak (kinderziekte) lantaran kebanyakan menyerang anak di bawah 12 tahun.
“Ada anggapan bahwa orang Eropa lebih kebal pada cacar, lantaran sudah mengenal penyakit ini lebih dulu sehingga imun tubuhnya pelan-pelan terbentuk untuk resisten pada cacar,” kata Sammy.
BACA JUGA : Tenggelamnya Onrut, Kapal Modern dari Feyenoord dalam Perang Banjar (1)
Sammy mengungkapkan di wilayah Kubu, Sumatera dan orang Dayak di Borneo percaya cara untuk menghindari cacar adalah dengan tidak berpergian ke dataran rendah dan berada di sekitar orang asing.
Sammy mengutip catatan Nieuwenhuis pada tahun 1894 yang menuliskan di pedalaman Borneo, perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894 menunjukkan bahwa wabah cacar dan kolera, yang menyebar mulai dari pesisir ke arah udik, cukup lazim, sering meniadakan seperempat sampai sepertiga penduduk dari kampung yang tertular.
BACA JUGA : Perang Banjar di Hulu Barito dan Karamnya Onrust (2)
“Malaria dan sifilis kronis sangat lazim di wilayah Kapuas, Mahakam dan Apokayan. Pengamatan-pengamatan tersebut menarik perhatian pemerintah, yang tidak lama kemudian mendirikan stasiun-stasiun medis dengan dokter-dokter keliling di wilayah-wilayah itu,” pungkas Mansyur.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2020/04/05/ketika-wabah-cacar-mengubah-sejarah-perang-barito-banjar/
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PSBB, Sebuah Kebijakan yang Cerdas?
Oleh : dr Abd Halim, SpPD, SH, MH, MM.FINASIMPENYELENGGARAAN kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.
TERUTAMA perlindungan dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan.
Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
BACA : Ironis, Ternyata Kalsel Tak Masuk Prioritas Covid-19 Nasional
Jadi, diperlukan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin meluas.
Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Dalam pasal 59 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2018 dan pasal 4 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2020 bahwa dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar minimal melakukan kegiatan yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
BACA JUGA : Harus Karantina Wilayah, Senator Kalsel Sarankan Pasien Covid-19 Dirawat RS Sambang Lihum Dan Idaman
Kegiatan lain dari PSBB seperi isolasi mandiri, jaga jarak fisik dan kegiatan sosial dan di rumah saja. Ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2018 bahwa pada tindakan PSBB bahwa pemerintah pusat tidak punya kewajiban dalam memenuhi kehidupan dasar dan ganti rugi terhadap tindakan ini. Tidak ada pasal yang mengsyaratkan itu.
Tidak seperti tindakan karantina baik karantina wilayah atau lockdown, karantina rumah dan rumah sakit, pemerintah mempunyai kewajiban menanggung kebutuhan dasar hidup warga dan hewan piaraan selama masa karantina tersebut.
Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2018 bahwa selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Hanya pada pasal 4 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2020 bahwa pembatasan kegiatan yaitu pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umun dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
Dengan PSBB, rakyat berjuang dan harus bertahan hidup mandiri belum lagi harus membayar tagihan rutin bulanan. Pemerintah sekarang memang cerdas atau…?(jejakrekam)
Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalsel Peserta Pendidikan Doktor Ilmu Hukum FH Unisulla
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2020/04/05/kedaruratan-kesehatan-masyarakat-dan-psbb-sebuah-kebijakan-yang-cerdas/
Pengunjung I-Kalsel Melonjak, Kadispersip: Kami Bertahap Menambah Koleksi E-Book
PERPUSTAKAAN Palnam yang berada di bawah pengelolaan Dispersip Kalsel sementara waktu ditutup akibat imbas dari pandemi Covid-19 di Kalimantan Selatan.MESKIPUN Perpusda Palnam ditutup, Dispersip Kalsel memberikan alternatif bagi masyarakat untuk membaca. Yaitu melalui layanan iKalsel sebagai alternatif bagi pengunjung untuk mengakses buku.
BACA : Cegah Penyebaran Corona, Dispersip Kalsel Tutup Layanan Perpustakaan Palnam
Berdasarkan data yang dihimpun, sejak penutupan Perpustakaan Palnam pada pertengahan Maret 2020, praktis pengunjung iKalsel mengalami lonjakan. Pada 23 Maret 2020 saja, kunjungan di iKalsel melonjak tajam hingga 41 kunjungan. Selanjutnya, jumlah kunjungan pun fluktuatif.
Kepala Dispersip Kalsel Nurliani Dardie, menjelaskan kunjungan di aplikasi iKalsel meningkat sebagai imbas diberlakukannya work from home (WFH) bagi sejumlah kalangan.
“Pengunjung dapat mengakses buku di iKalsel di manapun dan kapanpun,” ungkap Bunda Nunung sapaan akrabnya kepada jejakrekam.com, Sabtu (4/4/2020).
Perlu diketahui, iKalsel telah diluncurkan dua tahun silam oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor. Namun, diakui Bunda Nunung, keberadaannya benar-benar bermanfaat dua tahun kemudian apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini.
BACA JUGA : Kang Abik Terkesan Pelayanan dan Fasilitas Perpustakaan Palnam
“Sekarang baru terasa bahwa iKalsel juga harus menjadi prioritas, tidak kalah penting dibanding koleksi buku secara konvensional,” ujar mantan Kadispersip Kota Banjarbaru ini.
Total koleksi iKalsel sendiri berjumlah 1.318 judul, di mana dalam satu judul terdapat 4 eksemplar. Jika ditotal, maka ada 5.272 koleksi buku yang bisa diakses di iKalsel. “Ke depan semoga wabah Covid-19 cepat berlalu dan memang sudah saatnya kami bertahap menambah koleksi iKalsel, karena memang sudah saatnya mempermudah akses layanan. Supaya bisa diakses dari mana saja dan kapan saja tanpa harus repot-repot datang dan mengembalikan buku ke Palnam,” tutup dia.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2020/04/04/pengunjung-i-kalsel-melonjak-kadispersip-kami-bertahap-menambah-koleksi-e-book/
Wabah Virus Corona
Pencairan Gaji 13 dan THR PNS Saat Wabah Virus Corona Terancam Dihapus, Lalu Karyawan Swasta?
Editor: Murhan
BANJARMASINPOST.CO.ID - Imbas pandemi Virus Corona, gaji 13 dan tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) terancam tak akan cair.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Joko Widodo tengah melakukan beberapa pertimbangan terkait pembayaran gaji ke 13 dan THR PNS atau untuk aparatur sipil negara (ASN) di tengah pandemik Virus Corona (Covid-19).
Alasannya, pemerintah secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak Virus Corona.
Selain itu, penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.
"Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat," ujar Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Senin.
Namun, Bendahara Negara itu tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema pembayaran gaji ke-13 dan THR kepada ASN, apakah bakal dipangkas besarannya atau ditunda penyalurannya.
Sri Mulyani menjelaskan, akibat pandemik virus corona, pendapatan negara diperkirakan akan mengalami kontraksi hingga 10 persen.
Dengan perekonomian yang diperkirakan hanya tumbuh 2,3 persen hingga akhir tahun, penerimaan negara hanya mencapai Rp 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun.
"Penerimaan kita mengalami penurunan karena banyak sektor mengalami git sangat dalam, sehingga outlook-nya kita di APBN 2020 untuk penerimaan negara bukannya tumbuh, namun kontraksi," ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara akan mengalami lonjakan dari target APBN 2020 yang sebesar RP 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun. Hal tersebut menyebabkan defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar menjadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.
"Belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan untuk segera mempersiapkan sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat yang terdampak karena social distancing, dan langkah pembatasan mobilitas membutuhkan jaminan sosial yang harus ditingkatkan secara extraordinary. Dan juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan belanja," jelas dia.
Bagaimana THR Karyawan Swasta?
Banyak perusahaan mengalami kesulitan arus kas lantaran terdampak langsung dari wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan perusahaan untuk membayarkan kewajibannya kepada karyawan, termasuk tunjangan hari raya ( THR).
Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR). Sebab, membayar THR merupakan kewajiban perusahaan yang tertuang di dalam undang-undang.
"Ini diingatkan kepada (perusahaan) swasta mengenai THR adalah sesuatu yang berdasarkan undang-undang diwajibkan dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan hal-hal terkait THR," ujar Airlangga ketika memberikan keterangan pers hasil rapat terbatas kesiapan Ramadhan dan Idul Fitri di Jakarta, Kamis (2/4/2020).
Menurut Airlangga, pemerintah terus menggodok sejumlah skema stimulus yang bisa diberikan ke pengusaha agar bisa menjaga kemapuannya membayar kewajiban kepada karyawan, salah satunya keringanan pajak.
"Pemerintah sudah mempersiapkan dan memberi stimulus dunia usaha antara lain PPh 21 dan selama ini sudah diberi ke industri pengolahan," ujar Airlangga.
Pemerintah juga telah menelurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk memberi dukungan tambahan ke sektor usaha
Beberapa di antaranya yaitu memberikan potongan pungutan PPh Badan sebesar 22 persen mulai tahun ini. Kemudian, mempercepat restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada 19 sektor usaha.
Airlangga pun mengatakan, pemerintah juga akan memperluas dukungan kepada beberapa sektor usaha lain yang terdampak virus corona seperti pariwisata, sektor jasa transportasi dan beberapa sektor lain yang masih dalam pembahasan.
"Berdasarkan paket kemarin di luncurkan Perppu dan APBNP, dukungan sektor usaha akan diperluas, tidak hanya manufaktur tapi juga sektor terdampak lain termasuk pariwisata, jasa terkait pariwisata, transportasi dan sektor lain yang segera dikoordinasikan untuk ditambahkan," kata dia.
Perusahaan tak bayar THR akan didenda
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja atau buruh, akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan.
“THR merupakan bagian dari pendapatan non upah. Pengusaha wajib memberi THR kepada pekerja atau buruh tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Menaker Ida, seperti dalam keterangannya.
Kewajiban THR sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016, dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
Ida mengatakan, bagi pengusaha yang kesulitan membayar THR karena dampak dari coronavirus disease 2019 (Covid-19) atau hal lainnya, dapat menempuh mekanisme dialog dengan pekerja atau buruh.
Mekanisme dialog dilakukan guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu kesepakatan yang dapat ditempuh adalah pembayaran THR secara bertahap.
Kemudian apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan perundang-undangan, pembayaran dapat ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati.
“Bila jangka waktu penundaan yang disepakati telah berakhir dan perusahaan tidak membayar THR, maka atas dasar rekomendasi dan hasil pemeriksaan pengawas, perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Ida.
Sumber Berita : https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/07/pencairan-gaji-13-dan-thr-pns-saat-wabah-virus-corona-terancam-dipangkas-lalu-karyawan-swasta?page=all
BANJARMASINPOST.CO.ID - Imbas pandemi Virus Corona, gaji 13 dan tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) terancam tak akan cair.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Joko Widodo tengah melakukan beberapa pertimbangan terkait pembayaran gaji ke 13 dan THR PNS atau untuk aparatur sipil negara (ASN) di tengah pandemik Virus Corona (Covid-19).
Alasannya, pemerintah secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak Virus Corona.
Selain itu, penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.
"Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat," ujar Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Senin.
Namun, Bendahara Negara itu tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema pembayaran gaji ke-13 dan THR kepada ASN, apakah bakal dipangkas besarannya atau ditunda penyalurannya.
Sri Mulyani menjelaskan, akibat pandemik virus corona, pendapatan negara diperkirakan akan mengalami kontraksi hingga 10 persen.
Dengan perekonomian yang diperkirakan hanya tumbuh 2,3 persen hingga akhir tahun, penerimaan negara hanya mencapai Rp 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun.
"Penerimaan kita mengalami penurunan karena banyak sektor mengalami git sangat dalam, sehingga outlook-nya kita di APBN 2020 untuk penerimaan negara bukannya tumbuh, namun kontraksi," ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara akan mengalami lonjakan dari target APBN 2020 yang sebesar RP 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun. Hal tersebut menyebabkan defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar menjadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.
"Belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan untuk segera mempersiapkan sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat yang terdampak karena social distancing, dan langkah pembatasan mobilitas membutuhkan jaminan sosial yang harus ditingkatkan secara extraordinary. Dan juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan belanja," jelas dia.
Bagaimana THR Karyawan Swasta?
Banyak perusahaan mengalami kesulitan arus kas lantaran terdampak langsung dari wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan perusahaan untuk membayarkan kewajibannya kepada karyawan, termasuk tunjangan hari raya ( THR).
Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR). Sebab, membayar THR merupakan kewajiban perusahaan yang tertuang di dalam undang-undang.
"Ini diingatkan kepada (perusahaan) swasta mengenai THR adalah sesuatu yang berdasarkan undang-undang diwajibkan dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan hal-hal terkait THR," ujar Airlangga ketika memberikan keterangan pers hasil rapat terbatas kesiapan Ramadhan dan Idul Fitri di Jakarta, Kamis (2/4/2020).
Menurut Airlangga, pemerintah terus menggodok sejumlah skema stimulus yang bisa diberikan ke pengusaha agar bisa menjaga kemapuannya membayar kewajiban kepada karyawan, salah satunya keringanan pajak.
"Pemerintah sudah mempersiapkan dan memberi stimulus dunia usaha antara lain PPh 21 dan selama ini sudah diberi ke industri pengolahan," ujar Airlangga.
Pemerintah juga telah menelurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk memberi dukungan tambahan ke sektor usaha
Beberapa di antaranya yaitu memberikan potongan pungutan PPh Badan sebesar 22 persen mulai tahun ini. Kemudian, mempercepat restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada 19 sektor usaha.
Airlangga pun mengatakan, pemerintah juga akan memperluas dukungan kepada beberapa sektor usaha lain yang terdampak virus corona seperti pariwisata, sektor jasa transportasi dan beberapa sektor lain yang masih dalam pembahasan.
"Berdasarkan paket kemarin di luncurkan Perppu dan APBNP, dukungan sektor usaha akan diperluas, tidak hanya manufaktur tapi juga sektor terdampak lain termasuk pariwisata, jasa terkait pariwisata, transportasi dan sektor lain yang segera dikoordinasikan untuk ditambahkan," kata dia.
Perusahaan tak bayar THR akan didenda
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja atau buruh, akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan.
“THR merupakan bagian dari pendapatan non upah. Pengusaha wajib memberi THR kepada pekerja atau buruh tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Menaker Ida, seperti dalam keterangannya.
Kewajiban THR sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016, dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
Ida mengatakan, bagi pengusaha yang kesulitan membayar THR karena dampak dari coronavirus disease 2019 (Covid-19) atau hal lainnya, dapat menempuh mekanisme dialog dengan pekerja atau buruh.
Mekanisme dialog dilakukan guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu kesepakatan yang dapat ditempuh adalah pembayaran THR secara bertahap.
Kemudian apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan perundang-undangan, pembayaran dapat ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati.
“Bila jangka waktu penundaan yang disepakati telah berakhir dan perusahaan tidak membayar THR, maka atas dasar rekomendasi dan hasil pemeriksaan pengawas, perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Ida.
Shutterstock
Ilustrasi THR
Memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibanding Lockdown Demi Pelumas Ekonomi
Presiden
Joko Widodo telah memutuskan untuk memperlakukan status Pembatasan
Sosial Berskala Besar alias PSBB dalam menghadapi terjangan wabah corona
virus sembilan belas. Negara kita memang sedang berperang menghadapi
pandemik yang menyerang hampir seluruh dunia.
Indonesia
harus bersiap dan menentukan langkah yang berani dalam memberantas dan
memerangi virus covid-19 ini dengan tanpa harus mengorbankan ekonomi
negara kita yang diprediksi bakal hancur jika membuat kebijakan
lockdown.
Bersyukur
pak Jokowi tidak memberlakukan lockdown, tetapi Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) sehingga ekonomi kita tidak lumpuh total, tetapi
tetap berjalan walau sedikit seret dan lamban. Ini agar negara kita
tidak matu suri, walau sedang dilanda virus corona.
Sekali
lagi kita harus fight menghadapi corona ini, jangan sampai takut dan
akhirnya menjadi lumpuh. Tetapi harus dihadapi dengan kebijakan yang
disamping bisa memerangi virus corona, juga bisa menjaga agar ekonomi
kita tetap berjalan.
Bapak
Jokowi menjelaskan rinci perbedaan antara lockdown dengan Pembatasan
Sosial Berskala Besar atau PSBB, dimana Bapak Jokowi menggambarkan
lockdown seperti kota mati yang tidak ada aktivitas warga, sedangkan
PSBB adalah pembatasan yang aktivitas ekonominya masih berjalan.
"Lockdown
itu apa sih? Karena itu harus sama. Lockdown itu orang nggak boleh ke
luar rumah, transportasi semuanya berhenti. Baik itu namanya bus,
kendaraan pribadi sepeda motor, kereta api, pesawat, semuanya berhenti
semua. Kegiatan kantor-kantor semuanya dihentikan semuanya," ujar Jokowi
saat konferensi pers di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020).
Pak
Jokowi mengatakan lockdown berbeda dengan kebijakan yang dia ambil,
yaitu PSBB. Dia menyebut aktivitas ekonomi masih berjalan dalam
kebijakan PSBB.
"Nah
ini, kan kita tidak ambil jalan yang itu (lockdown). Kita tetap
aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga
jarak aman paling penting, yang kita sampaikan sejak awal, social
distancing, physical distancing, itu paling penting," katanya.
Dia
juga mengatakan saat ini koordinasi antara pusat dan daerah masih
sejalan. Dia menilai pembatasan-pembatasan sosial yang sempat dilakukan
beberapa daerah adalah kebijakan normal.
"Saya
kira sampai saat ini belum ada yang beda, dan kita harapkan tidak ada
yang beda. Bahwa ada pembatasan sosial, ada pembatasan lalu lintas. Saya
kira itu pembatasan-pembatasan yang wajar, bahwa daerah ingin kontrol
daerahnya masing-masing. Tapi sekali lagi, tidak dalam bentuk keputusan
besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede atau yang
sering dipakai, lockdown," tegasnya.
Pembatasan
Sosial Berskala Besar atau PSBB ini penting agar kita maknai bersama,
sehingga aktivitas kita tetap bisa berjalan, walau harus dibatasi oleh
waktu dan ruang. Seperti saya lihat pagi tadi. Saya bersama isteri pergi
belanja ke pasar rakyat untuk stok empat hari ke depan.
Dengan
memakai masker dari kain, saya dan isteri ke pajak mengendarai sepeda
motor.
Sesampainya disana memang aktivitas di pajak seperti biasa, masih
terbilang ramai, dan masyarakat baik itu penjual maupun pembeli tetap
berinteraksi, namun lebih teratur, dimana pembeli dan penjual saling
menjaga jarak, menggunakan masker dan tidak melakukan sentuhan, kecuali
saat menukar uang.
Antara
pembeli dan penjual, maupun sesama pembeli tidak ada lagi kontak fisik,
semuanya saling menjaga jarak. Begitulah kita lihat. Tidak ada
ketakutan, yang ada keteraturan dalam berinteraksi.
Jika dulunya tidak peduli, saling serobot, saling bersentuhan, maka
sekarang yang terlihat, saling mempersilahkan agar teman duluan ke
depan, begitu juga saat terjadi transaksi, semuanya lebih teratur.
Pemerintah
Indonesia tidak melakukan lockdown atau karantina wilayah. Tetapi yang
dilakukan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan ini
disampaikan Presiden Jokowi saat rapat terbatas di Istana Negara pada
Senin (30/3).
"Kita
terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, physical distancing
dilakukan lebih tegas, disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga juga
saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,"
kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) lewat telekonferensi
video soal pengendalian corona di Istana.
Jadi
mari kita dukung, caranya sederhana: anjuran pemerintah kita jalankan
dengan baik, jauhi keramaian, jikalau keluar dari rumah pakai masker,
hindari kegiatan tidak perlu dan stay at home! Terimakasih..
After All, Lockdown Pribadi Tak Begitu Rugi....
Sekitar
bulan Januari 2020, setiap hari saya dikirimi pesan oleh suami tentang
wabah virus corona. Dia sudah mulai meminta saya untuk siap-siap jika
virus corona mulai masuk ke Indonesia. Permintaannya saat itu saya pikir
agak berlebihan. Misalnya, dia minta saya untuk menyetok makanan
kering, air mineral, dan hand sanitizer dalam jumlah yang lebih banyak
dari biasanya. Well, sebenarnya sudah menjadi kebiasaan saya selalu
menyetok makanan di rumah. Dan hand sanitizer memang selalu ada. Jadi
saya iyakan tapi saya tidak membeli ekstra.
Masuk
bulan Februari 2020, media sudah mulai ramai membahas kemungkinan virus
corona tiba di Indonesia. Hingga bulan Februari 2020, data kesehatan
WHO masih belum menyatakan adanya kasus corona pertama di Indonesia.
Suami, yang memang bekerja sebagai Konsultan untuk WHO, kembali
mengingatkan untuk mempersiapkan diri melakukan karantina sendiri. Kali
ini saya mengikuti saran dia dan mulai menyiapkan diri. Kalau biasanya
setiap hari Kamis saya harus ke Pengadilan Negeri untuk bersidang,
karena sudah masuk masa lockdown pribadi, saya menguasakan sidang ke
Pengacara. Dan karena sudah masuk sesi pembuktian dimana saya harus
menulis keterangan dan penjelasan setiap lembar bukti yang saya ajukan,
menulis di Seword pun jadi sempat libur dulu. Hanya sesekali kalau saya
suntuk dengan bukti-bukti sidang, atau kangen untuk menulis di Seword.
Well, menerangan setiap bukti sebanyak 140 buah bukti, bukan sebuah
pekeraan yang gampang. Hampir 3 minggu saya menulis siang dan malam,
kadang melewatkan tidur. Dan Alhamdulillah, penyerahan bukti-bukti itu
selesai tanggal 12 Maret 2020 danke 140 bukti semuanya diterima oleh
Hakim dan pihak Tergugat. Haaaa…. Saya bebas sekarang!!
Tanggal 16 Maret 2020, sekolah anak menyatakan libur hingga tanggal 30
Maret 2020. Dan sejak itu, saya benar-benar lockdown di dalam rumah
hingga sekarang, karena ternyata libur sekolah anak diperpanjang hingga
tanggal 12 April 2020.
Hhmm….
Bukti-bukti kasus selesai. What else could I do then untuk memanfaatkan
masa lockdown ini? Tak sengaja sudut mata saya melihat tumpukan kain
kiriman dari adik yang bekerja sebagai “buruh” di pabrik kain.
Saya belajar menjahit otodidak!!
Kalian
lihat foto cover no.1 di atas?? Itu adalah baju pertama yang saya jahit
dan saya membuatnya tanpa mesin jahit alias menisik jari. Waktu itu
anakku memerlukan baju pesta untuk acara Prom di sekolahnya. Berkeliling
semua toko yang ada di kotaku, tak satupun cocok untuk dia. Sampai
kemudian saya harus ke Bandung dan mampir ke tempat kerja adikku. Dari
pabriknya, saya membeli 4 meter kain brokat yang rencananya akan dikirim
ke tukang jahit. Anak saya senang sekali dengan kain brokat yang saya
beli.
Begitu
sampai di rumah saya baru sadar, ini sedang bulan puasa, mana ada
penjahit masih menerima kain jahitan. Saya mikir selama 3 hari bagaimana
agar kain brokat 4 meter ini bisa jadi gaun anak. Lalu saya bentangkan
di lantai dan selama 3 hari juga saya pandangi terus berusaha mencari
ilham, gimana sih awalnya menjahit pakaian? Gimana sih cara bikin pola?
Bagian mana yang harus saya potong? Bagian badan mana yang harus saya
ukur? Semuanya au ah elap. Setiap hari saya bersila di depan 4 meter
kain di alas lantai yang kadang menjadi alas tidur si May, Max dan si
Oneng.
Selama
3 hari membayangkan konsep dan proses membuat baju, tak sedikitpun
terpikir untuk melihat tutorial di youtube. Akhirnya saya nekad memotong
kain menjadi 2 bagian memanjang. Ini itu, ini itu, 3 minggu kemudian
selesai menjadi baju dan anak saya senaaaaaaaang sekali.
Baju
pesta anak sudah dia pakai. Dan saya ingat, dulu saya pernah diberi
mesin jahit singer dari ibu mertua. Umur mesin jahit itu mungkin sekitar
60 tahun. Jadul banget pokoknya. Saya cari di gudang dan ketemu, tapi
rusak. Pas saya kirim ke toko service, mereka perlu waktu 1 bulan untuk
mendapatkan sparepart yang dibutuhkan. Singkat cerita, mesin jahit itu
sudah bisa dipakai dan sayapun membeli mesin obras sekalian. Tapi tak
dipakai karena saya lebih memilih untuk menulis opini di Seword ketibang
menjahit.
Tapi
sekarang, di saat saya dalam masa lockdown, mesin jahit itu lebih
sering saya sentuh ketibang laptop. Tumpukan kain di sudut ruangan satu
per satu saya jadikan percobaan.
Sekarang
saya bahkan bisa paham kenapa setiap designer juga jago menggambar
model baju. Karena ketika tangannya mengguratkan pensilnya, pikirannya
mengikuti guratannya hingga kemudian menjadi sebuah pola baju, tehnik
menjahit yang akan dia lakukan, bahan dan asesoris yang akan dia pakai
untuk bajunya.
Tapi
eiit… saya tidak terima jahitan yah. Anak dan adik saya adalah 2 orang
yang sangat diuntungkan dari keahlian baru yang saya dapatkan selama
masa lockdown. After all, lockdown is not that bad kalau kita tahu cara
memanfaatkan waktu libur panjang ini.
Fraksi PKS: Kenapa Napi Kasus Tipikor Tidak Dibebaskan?
Demi
pencegahan meluasnya wabah corona, diwacanakan pembebasan sekitar 30
narapidana. Tapi beberapa hari belakangan masyarakat heboh dengan
rencana akan bebasnya napi kasus korupsi dan terorisme. Kemudian sudah
diklarifikasi dan ditegaskan bahwa tidak ada rencana untuk membebaskan
mereka.
Komisi
III DPR RI menilai kebijakan tersebut bersifat diskriminatif karena
dari 30 ribu narapidana yang dibebaskan lebih awal tersebut tak ada
teroris dan koruptor.
Anggota
Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, pengecualian itu
seharusnya tidak diterapkan karena wabah corona bisa menyasar siapa
saja, termasuk narapidana extraordinary crime. "Saya juga melihat
Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 ini juga diskriminatif. Kenapa
napi-napi kasus tipikor tidak dimasukan? Karena ini kan kita bicara soal
wabah corona. Apakah pak menteri yakin mereka napi tipikor itu tidak
kena virus corona?" kata Nasir Djamil.
Oh, ternyata dari PKS lagi. Partai ini lagi, yang mulai menampakkan muka aslinya.
Pendapat senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari.
"Tetapi
pak menteri, saya mencatat bahwa ketentuan-ketentuan dan
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham itu masih
diskriminatif karena masih juga tidak memperlakukan seluruh narapidana
ini secara sama. Padahal ketika seseorang itu sudah menjadi narapidana
tentu statusnya harus sama terlepas dari apapun latar belakang
kasusnya," ujar Taufik.
PKS
ini memang benar-benar keterlaluan. Masa mau disamakan napi kejahatan
serius dengan napi umum? Napi teroris dibebaskan, mau jadi apa negara
ini? Bisa makin hancur dong, karena wabah ini membuat sentimen warga
menjadi lebih tinggi dan emosi lebih tak terkontrol. Para pelaku
kejahatan serius terutama terorisme bisa menjalankan aksinya dengan
lebih mudah.
Yang
koruptor malah enak banget, curi uang negara jumlah miliaran hingga
triliunan, tapi hukuman tidak sebanding dan malah dibebaskan. Kita
sebagai rakyat sangat tidak rela. Kalau dilakukan jajak pendapat,
percayalah mungkin 99,99 persen rakyat berharap mereka di penjara saja
selamanya, tak perlu keluar hirup udara segar lagi.
Saya
tidak berkomentar banyak kalau napi umum yang dibebaskan, meskipun
rasanya agak aneh juga. Tapi kalau napi kejahatan besar, blunder kalau
mereka sampai dibebaskan apa pun alasannya. Secara umum pelaku kejahatan
ini dihukum lebih berat bahkan tidak sedikit yang menjalani hukuman
mati atau hukuman seumur hidup. Skala kejahatannya saja sudah beda,
apalagi penanganannya pun beda jauh dengan napi pencuri mangga milik
janda sebelah.
Melihat
penjelasan fraksi PKS, meskipun mengacu pada aturan-aturan, tetap saja
ini adalah blunder yang semakin membuka mata kita semua mengenai partai
apa ini sebenarnya.
Sungguh
fatal kalau sampai aspirasi mereka ini diterima. Bisa dikatakan semua
aspirasi dan kehendak mereka terlihat seperti jebakan Batman yang bisa
membuat pemerintah lumpuh dan tak berdaya. Makin yakin dengan meme satir
yang mengatakan, jika kebijakan pemerintah berlawanan dengan kehendak
partai ini, berarti sudah on the right track. Ternyata memang tidak
salah.
Statement-nya
cenderung sangat menyesatkan dan penuh jebakan maut. Coba bayangkan
dengan logika, kalau sampai aspirasi ini ditampung, bukannya mereka bisa
menggiring opini publik dengan sangat sangat mudah, pemerintah dianggap
pro koruptor, penjahat narkoba dan teroris. Kemungkinan besar partai
ini pula yang akan teriak lantang dan keras menuding pemerintah. Ini
duri dalam selimut yang harus diwaspadai. Durinya beracun pula.
Partai
yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Entah apa yang ada di
pikiran mereka hingga bisa membuat statement kontroversial bodoh seperti
ini.
Partai
seperti ini harusnya tidak perlu didukung lagi. Masyarakat harusnya
sadar kalau partai ini akan membuat ulah yang jauh lebih besar jika
diberi kesempatan untuk bikin panggung yang lebih megah. Partai ini
harusnya dibiarkan layu sebelum berkembang karena beberapa kali berusaha
menjalankan niat terselubungnya.
Niat
seperti ini kalau disembunyikan terus, tidak akan berhasil. Makanya
beberapa kali mereka entah keceplosan atau memang terang-terangan atau
mungkin sudah keburu nafsu sehingga topenh aslinya terlihat jelas.
Partai tak bermutu tapi mengemas diri mereka biar terlihat menarik dan berkilau padahal isi di dalamnya mengerikan.
Bagaimana menurut Anda?
Usul Tobat Nasional, PKS Mending Tobat Duluan Dech
Tobat!
Apa sih yang nggak diplintir jadi dagangan agama di negeri ini.
Bahkan pandemi Corona yang mewabah seantero jagad raya saja bisa banget
disrempetin jadi bau-bau agama.
Penulis
nggak bermaksud mengatakan lupakan Tuhan, nggak sama sekali. Tetapi,
ditengah situasi seperti ini iman tanpa hikmah itu namanya bunuh diri
massal!
Benar
ketika kita menghadapi musibah, perlu dan penting banget undang Tuhan
dalam hidup kita supaya tetap optimis. Tetapi, kalau mengusulkan
pemerintah menggelar pertobatan nasional sebagai obat spiritual seperti
usulan Bukhori Yusuf anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai PKS,
(maaf) itu sih dodol banget!
"Tidak
ada salahnya kita mengadakan semacam satu tobat nasional dan zikir
nasional. Kalau perlu, dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden yang
merupakan ulama kita," kata Bukhari dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI
dengan Kepala BNPB melalui siaran langsung di akun Youtube DPR RI,
Senin (6/4). Dikutip dari: cnnindonesia.com
"Saya
yakin lebih dahsyat daripada makanan-makanan bergizi. Karena makanan
selain nutrisi, di sini nutrisi yang bersifat spiritual ini sangat
penting," tuturnya. Dikutip dari: cnnindonesia.com
Nah..nah…ini
kumat atau bagaimana nih PKS? Ngapain juga sih ditengah kondisi
genting seperti ini kok usulannya nggak membangun banget. Mending juga
ajak rakyat patuhi physical distancing.
Ehhmm…apa
maksudnya merasa bersalah sendiri karena doyan banget mainkan isu agama
di negeri ini? Kalau iya, yah minta maaf saja sendiri sana dengan
orang yang dulu dizolimin! Uuuppss…
Sepakat
melihat mengamuknya corona, nggak mungkin Tuhan Yang Maha Kasih itu mau
umatnya binasa. Menurut penulis ini menjadi teguran dan intropeksi
diri bahwa selama ini umat manusia terlalu asyik dengan dunianya. Lupa
bersyukur dan mendewakan dirinya karena merasa serba bisa. Nyatanya
sekarang dihantam Corona langsung lunglai. Bahkan yang punya duit
segambreng sekalipun nggak menjamin bisa lolos jika sudah terinfeksi.
Tetapi
menurut penulis, pertobatan itu urusan pribadi masing-masing, dan nggak
perlulah sampai negara harus ikut campur didalamnya! Nyadar diri saja
kalau memang merasa dirinya kotor selama ini, yah datang saja sendiri di
hadapan Tuhan, minta maaf dan bertobat! Jadilah manusia baru yang
berguna, dan bukan sampah.
Lagi
pula, ngapain mesti nyeret-nyeret Wapres KH. Ma’’ruf Amin? Meski
secara pribadi sebenarnya penulis kecewa karena sejauh ini nggak
kedengaran masukan yang mutu dari Ma’ruf Amin. Nah, jangan sampai nanti
mentang-mentang Wapres kita ulama, lalu jadi blunder nggak karuan, dan
bahkan ditunggangi PKS. Terus jadi urusan Jokowi pula. Duh… ampun dah!
Be wise yah Pak Ma’ruf, please.
Masalahnya
bukan apa-apa, di Indonesia ini agama tuh bisa lebih tuhan daripada
Tuhan itu sendiri! Ngeri memang, karena di republik ini keyakinan atau
keimanan terhadap agama yang dipeluk sangat bisa mengalahkan logika,
bikin lupa berhikmah.
Sebagai contohnya saja PKS seperti membangun narasi pertobatan lebih dahsyat daripada makanan bergizi?
Wkwkwk…salah
dan be realistis dong! Namanya manusia itu butuh makanan jasmani dan
juga rohani! Keduanya sejalan dan saling melengkapi.
Jangankan
dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi biasa saja manusia harus makan
makanan bergizi, supaya daya tahan tubuhnya terjamin dan juga otaknya
tuh nggak cetek, alias bisa nyerap info dan logikanya jalan. Manusia
nggak cukup dikenyangkan dengan makanan rohani, bisa mati kelaparan!
Nggak percaya, yah cobain aja sendiri!
Bahayanya
untuk Indonesia, usulan tobat nasional nantinya bisa dimodifikasi jadi
amunisi kelompok yang sakau agama. Itulah sebabnya menurut penulis,
nggak perlulah mengadakan tobat nasional. Ngeri nanti ada yang halu,
tobat nasional diartikan bisa menangkal Corona.
Mendingan urusan berdoa, nggak perlulah digerakkan oleh siapapun. Lebih aman, datang dari kesadaran masing-masing saja!
Lagian yah, bertobat tetapi nggak mengikuti anjuran pemerintah, sama juga bohong bro!
Saat
ini yang sangat diperlukan dari masyarakat Indonesia adalah satu hati
dan satu suara mendukung kebijakan pemerintah dan aturan yang diterapkan
Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Sebagai contohnya
saja, dilarang mudik, yah jangan mudik.
Mikir
deh, namanya manusia biasa sekalipun sudah bertobat dan berdoa 24 jam
tetapi nggak jaga jarak, nggak memakai masker, nggak memperbaiki
kualitas kesehatan dan kebersihan diri, lalu kumpul-kumpul seenaknya.
Ehhmm…cobain aja sendiri kira-kira bagaimana hasilnya.
Hasilnya
dijamin dodol! Kalau dodol duren, dodol Betawi atau dodol Garut sih
enak. Nah dodol yang ini ngeri, bisa RIP alias Rest in Peace!
Nggak
melarang untuk berdoa, namanya juga umat beragama. Tetapi, tolong dong
pakai juga hikmah! Tuhan itu jangan dicobai, itu namanya gokil! Nanti
bukannya tobat, justru berobat!
Artikel mpok lainnya bisa dinikmati di @mpokdesy
Ilustrasi: imgur
Dr. Siti, Virus, dan WHO
Wabah Covid-19 membuat banyak orang teringat pada Dr. Siti Fadilah Supari (Menkes RI 2004-2009) yang dulu berjibaku melawan virus Flu Burung 2005 dan bahkan berlanjut dengan melawan WHO di Jenewa.
Kisah perjuangan melawan WHO itu ditulis sangat detil oleh Dr. Siti di bukunya “Saatnya Dunia Berubah”.
Begitu baca, saya langsung “nyambung”
karena inilah yang saya bahas di tesis dan disertasi saya: organisasi
internasional di bawah PBB ketika mengambil suatu kebijakan ternyata
sangat dipengaruhi oleh epistemic community (sekelompok pakar di ring 1
PBB, dengan mengabaikan suara kelompok pakar lainnya), perusahaan
transnasional, juga IMF dan Bank Dunia.
Kisah dimulai ketika tahun 2005, virus flu
burung masuk ke Indonesia (penularan virus dari unggas ke manusia, jadi
yang jatuh sakit adalah manusia). Untuk mendeteksi virus, atas perintah
WHO, sampel spesimen harus dikirim ke Hongkong, hasilnya baru dapat 5-6
hari kemudian. Jelas ini memperlambat upaya penanganan. Padahal,
ternyata hasil pemeriksaan lab di Indonesia sama saja dengan hasil lab
HK.
Secara bersamaan, berdatanganlah para
penjual alat pendiagnosa cepat (rapid diagnostic test) ke Dr. Siti.
Pembuatan alat itu didasarkan pada virus strain Vietnam. Jadi, virus
dari korban flu burung di Vietnam dikirim ke WHO, lalu dibuat seed
(benih) virusnya dan seed virus ini yang dibuat jadi alat tes. Tapi yang
membuat alat tes bukanlah WHO melainkan perusahaan di negara-negara
maju.
Lalu, WHO merekomendasikan obat bernama
Tamiflu. Parahnya, ketika Indonesia mau beli, obat itu habis di pasar,
karena sudah diborong negara-negara kaya (padahal mereka tidak kena flu
burung).
Kemudian, tiba-tiba saja, tanpa penelitian
virologi, staf WHO mengumumkan ke CNN bahwa di Indonesia sudah terjadi
penularan dari manusia ke manusia. Jelas pengumuman sepihak dari WHO ini
berbahaya buat Indonesia: Indonesia bisa diisolasi dan ekonomi akan
ambruk. Dr. Siti langsung meminta ilmuwan Indonesia untuk meneliti virus
itu, apa benar sudah ada perubahan (sehingga bisa menular dari manusia
ke manusia).
Sambil menunggu hasil lab, yang dilakukan
Dr. Siti tidak main-main: mengusir staf WHO yang “bacot” itu dari
Indonesia dan meminta CNN mencabut berita tersebut. Beliau lalu bikin
konperensi pers, menyampaikan argumen-argumen logis, misalnya, kalau
benar sudah ada penularan dari manusia ke manusia, tentu yang pertama
tertular adalah perawat dan jumlah orang yang tertular sangat banyak.
Dan kemudian terbukti dari hasil lab, bahwa virus flu burung H5N1 tidak
menular dari manusia ke manusia.
Peristiwa ini membuat Dr. Siti semakin
penasaran, mengapa tatanan dunia soal virus harus seperti ini? Dia lalu
mendapati ada 2 jalur perjalanan virus: (1) virus dari negara yang
terkena wabah diserahkan ke WHO melalui mekanisme GISN (Global Influenza
Surveillance Network), lalu entah dengan mekanisme apa, jatuh ke Los
Alamos. Ini adalah lab yang dulu bikin bom atom Hiroshima. (2) dari WHO,
virus diproses menjadi seed, lalu diserahkan ke perusahaan vaksin.
Dr Siti menulis, “Kapan akan dibuat vaksin
dan kapan akan dibuat senjata kimia, barangkali tergantung dari
keperluan dan kepentingan mereka saja. Benar-benar membahayakan nasib
manusia sedunia. Beginilah kalau sistem tidak transparan dan tidak
adil.” (hlm 17).
Yang dilakukan oleh Dr Siti berikutnya,
adalah menolak menyerahkan virus flu burung Indonesia ke WHO, tapi
diserahkan langsung ke perusahaan vaksin yang siap membuat vaksin dari
virus itu. Logikanya: virus yang tersebar di Indonesia tentu “jenis”
(strain) Indonesia, jadi vaksin yang lebih cocok adalah vaksin yang
dibuat dari strain Indonesia, bukan vaksin dari virus Vietnam.
Menurut Dr Siti, perusahaan asing memang
punya teknologi dan uang, tapi mereka tidak bisa bikin vaksin kalau seed
virusnya tidak ada. Jadi, posisi Indonesia sebenarnya sejajar dengan
mereka, tidak perlu minder, apalagi menyerahkan virus secara gratis,
lalu membeli dengan harga yang ditetapkan semaunya oleh perusahaan.
Tahun 2007, ditandatanganilah MoU antara Depkes RI dengan Baxter, perusahaan vaksin.
Bagaimana dengan WHO? Tentu saja “panas”.
Diutuslah wakilnya bernama David Heymann. Dia menjanjikan bantuan: lab
Indonesia akan diperbagus dan Indonesia akan dikasih jatah vaksin
berapapun yang diminta. Syaratnya, Indonesia tidak bikin vaksin flu
burung sendiri dan semua virus dikirim tanpa syarat ke WHO. Alasan yang
dikemukakan Heymann, dengan bahasa zaman now, “Bikin lab virus itu mahal
lho, kalian ga akan sanggup, berat, biar kami saja.”
Tentu saja Dr. Siti menolak, apalagi
sebelumnya, Menkes AS sudah janji mau kasih bantuan 3 juta dollar.
Ternyata, harus disindir dulu oleh Dr Siti lewat media massa, baru
dikirim uangnya, itupun diserahkan ke NAMRU, lab militer AS (tapi
gedungnya ada di Indonesia). NAMRU sudah ditutup tahun 2009, atas
perintah Dr. Siti, tapi konon kini berlanjut dengan nama baru.
Singkat cerita, perjuangan berlanjut ke
sidang World Health Assembly di Jenewa. Yang disuarakan Indonesia:
mekanisme pengiriman virus ke WHO harus disertai transparansi (negara
asal diberi tahu, virusnya dipakai untuk apa?) dan perjanjian pembagian
keuntungan.
Berbagai lika-liku persidangan, termasuk
upaya ‘penjegalan’, diceritakan dengan detil dan seru (serasa baca
novel). Ketangguhan Dr. Siti (padahal tidak berpendidikan diplomat)
dalam mengarahkan para diplomat RI agar terus bertahan di hadapan
gempuran argumen dan lobby dari pihak lawan, terutama ketika head to
head dengan diplomat AS, sungguh mendebarkan.
Btw, kan yang digugat mekanisme WHO, tapi
mengapa yang dilawan diplomat AS? Justru itulah yang juga dipertanyakan
bu Siti di bukunya. Mengapa malah AS yang tampil sebagai pembela utama
WHO (yang berkeras agar mekanisme penyerahan virus tanpa syarat tetap
dilanjutkan)?
Yah, baca saja deh bukunya. Terutama, saya
rekomendasikan untuk mahasiswa HI dan Ilmu Politik (para calon diplomat
Indonesia). Kisah pertarungan diplomasi di buku ini ga akan kalian
temukan di MUN.
Berita sedihnya: Dr. Siti dijatuhi vonis
penjara pada tahun 2017 atas tuduhan korupsi (yang tentu saja,
mengandung ‘tanda tanya’). Kini ada penggalangan petisi menyerukan agar
Dr. Siti dibebaskan dari penjara dengan alasan, selain usia yang sudah
sepuh (70 tahun), pengalaman beliau di garis depan melawan wabah flu
burung (dan melawan WHO) tentu bisa dimanfaatkan dalam masa pandemi
Covid-19 ini. Please sign.
Link petisi (change.org) http://chng.it/6MrQQWJ2
Mesin Perang AS Terus Aktif Selama Pandemi Covid-19
Di tengah pandemik global akibat virus
corona, miliaran manusia di seluruh dunia didera kecemasan; sebagian
menderita sakit, sebagian mengalami kesulitan ekonomi yang berat. Tetapi
mesin perang AS tak pernah berhenti.
Di video ini (5 menitan) dijelaskan apa
yang dilakukan AS di Iran dan Venezuela pada bulan Maret 2020 ini. Iran
sebagai negara yang paling parah terdampak Covid 19 di Timur Tengah
sangat membutuhkan suplai obat-obatan
dan peralatan medis, namun dihalangi oleh sanksi/embargo AS, dan bahkan
AS menetapkan embargo baru. Sementara Venezuela yang sudah habis-habisan
dihajar sanksi ekonomi, kini menghadapi ancaman serangan militer,
karena AS sudah mengirimkan pasukannya ke lepas pantai Venezuela.
Video selengkapnya (16 menit) silakan langsung saja ditonton di
channel Empire Files (Abby Martin). Di dalamnya dibahas apa saja
kejahatan yang dilakukan AS pada bulan Maret 2020 ini, ketika
negara-negara didera wabah Covid-19. Pada 27 Maret, AS memutus bantuan
kesehatan untuk Yaman, lalu pada 30 Maret, koalisi Saudi-AS kembali
membombardir Yaman. Di bulan Maret juga, AS membombardir Somalia,
Afghanistan, dan Irak.
New York Times memberitakan bahwa serangan ke Irak itu merupakan “upaya memanfaatkan pandemi”. NYT menulis, “Sejumlah pejabat tinggi AS mendorong agresi ke Irak ketika Iran sedang sibuk menghadapi pandemi, untuk menghancurkan milisi yang didukung Iran di Irak.”
Yang diinginkan AS sebenarnya adalah menghancurkan kubu anti-AS di Irak, karena AS tidak mau angkat kaki dari Irak, padahal parlemen Irak sudah meminta AS keluar.
Di Suriah, tentara AS terus bercokol sambil memberi lampu hijau kepada Israel untuk membombardir Suriah. AS juga melancarkan kebijakan agresif terhadap Kuba dan China.
Sementara itu, di negara-negara yang tidak diperangi secara fisik, AS berusaha semakin menancapkan dominasinya dengan menggunakan tangan IMF, Bank Dunia, dan WHO.
——
Video ini berdurasi 5 menit 50 detik dengan terjemahan Indonesia.
Ralat: menit 0:56 tertulis “untuk keluarga-” harusnya “untuk keluarga2 kaya”
Video lengkap di channel Empire Files: https://www.youtube.com/watch?v=IZymN9YYTaE&t=376s
Sumber : https://dinasulaeman.wordpress.com/2020/04/05/mesin-perang-as-terus-aktif-selama-pandemi-covid-19/#more-6348New York Times memberitakan bahwa serangan ke Irak itu merupakan “upaya memanfaatkan pandemi”. NYT menulis, “Sejumlah pejabat tinggi AS mendorong agresi ke Irak ketika Iran sedang sibuk menghadapi pandemi, untuk menghancurkan milisi yang didukung Iran di Irak.”
Yang diinginkan AS sebenarnya adalah menghancurkan kubu anti-AS di Irak, karena AS tidak mau angkat kaki dari Irak, padahal parlemen Irak sudah meminta AS keluar.
Di Suriah, tentara AS terus bercokol sambil memberi lampu hijau kepada Israel untuk membombardir Suriah. AS juga melancarkan kebijakan agresif terhadap Kuba dan China.
Sementara itu, di negara-negara yang tidak diperangi secara fisik, AS berusaha semakin menancapkan dominasinya dengan menggunakan tangan IMF, Bank Dunia, dan WHO.
——
Video ini berdurasi 5 menit 50 detik dengan terjemahan Indonesia.
Ralat: menit 0:56 tertulis “untuk keluarga-” harusnya “untuk keluarga2 kaya”
Video lengkap di channel Empire Files: https://www.youtube.com/watch?v=IZymN9YYTaE&t=376s
Ketika Negara-Negara Kaya Berebut Masker
Hari Kamis tanggal 2 April, sebuah pesawat yang penuh masker buatan China sudah siap di landasan, akan terbang ke Perancis. Tapi, “AS membayar 3 atau 4 kali lipat lebih banyak daripada yang kami bayarkan, tunai,” kata Jean Rottner, kepala wilayah Prancis timur. Masker itu pun tidak jadi dibawa ke Prancis, putar haluan ke AS. [1]
Tapi, Prancis juga jadi perampas masker
dari Swedia. Media Prancis L’Express melaporkan bahwa Paris mengambil
stok dari produsen Swedia, Molnlycke, yang akan dikirim ke Spanyol dan
Italia.
“Kami harap Prancis menjamin keamanan
rantai suplai dan transportasi barang,” protes kementerian luar negeri
Swedia, Jumat (3/4).[2]
Tanggal 3 April, pemerintah Jerman ikut
curhat. Pengiriman masker yang sebenarnya sudah dipesan dari China untuk
polisi Jerman, saat dipindahpesawatkan di Thailand malah dialihkan ke
pesawat menuju AS.
Andreas Geisel, menteri dalam negeri untuk
Berlin state, menyebut kelakuan AS ini sebagai “pembajakan modern” dan
menyerukan kepada pemerintah Jerman untuk menuntut Washington agar
mematuhi aturan perdagangan internasional.
“Ini bukan cara untuk memperlakukan mitra
trans-Atlantik,” kata Geisel. “Meski ini sedang krisis global seharusnya
tidak ada gaya liar Barat [koboy].”[3]
Tapi tanggal 4, pemerintah AS ‘ngeles’,
“Pemerintah AS sama sekali tidak membeli masker dari China yang semula
akan dikirim ke Prancis. Kemungkinan pembelinya adalah perusahaan swasta
atau makelar.”
PM Kanada, Trudeau, ternyata sebelumnya
juga sudah curhat. Tanggal 2 April, dia berkata, “Saya prihatin karena
masker yang datang lebih sedikit daripada yang kami pesan, karena telah
dijual kepada pembeli dengan harga lebih tinggi.”
“Kami memahami bahwa kebutuhan di AS sangat besar, tetapi demikian pula Kanada, jadi kita harus bekerja sama,” kata Trudeau.
Anggota Parlemen Ukraina, Andriy
Motovylovets, punya cerita lain. Dia bulan lalu (Maret) langsung datang
ke China untuk memastikan pengiriman masker ke Ukraina. Ternyata, staf
Kedutaan Ukraina yang datang ke pabrik masker, bertemu dengan kolega
mereka dari Rusia, AS, dan Prancis, yang berusaha merebut pesanan
Ukraina.
“Kami telah membayar di muka melalui
transfer dan telah menandatangani kontrak. Tetapi mereka memiliki lebih
banyak uang, dalam bentuk tunai. Kami harus berjuang untuk setiap
pengiriman,” Motovylovets.
Curhat dari Slovakia beda lagi. PM Peter
Pellegrini mengatakan, dalam urusan pembelian masker, uang tunai adalah
raja. “Kami sudah menyiapkan uang tunai senilai 1,2 juta Euro ($ 1,3
juta) dalam sebuah koper. Kami berencana menggunakan penerbangan khusus
pemerintah dan mendapatkan masker dari pemasok China. Tapi, dealer dari
Jerman datang lebih dulu, membayar lebih banyak dan dialah yang
mendapatkannya.”[2]
Lalu bagaimana Indonesia?
Indonesia bertindak lebih cepat. Tanggal
24 Maret diberitakan, pemerintah telah membatalkan rencana ekspor
ratusan ribu alat pelindung diri (APD) ke Korea Selatan. APD tersebut
disalurkan untuk kebutuhan para petugas medis dalam negeri. Ternyata
saat ini ada sekitar 25 produsen masker dan 23 produsen APD di
Indonesia. Sebelum ada wabah corona, mereka memang sudah biasa
mengekspor produknya.
Kata Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19, Doni Monardo, pihaknya sudah mengajak Kemenperin
untuk mendorong industri dalam negeri memproduksi APD, masker, hand
sanitizer dan kebutuhan lain dalam menghadapi pandemi corona. “Semua
industri yang berpotensi untuk mendukung penanganan Covid-19 ini akan
dioptimalkan,” kata Doni. [4]
Selain itu, UKM-UKM sudah bergerak,
memproduksi APD sendiri. Ini saya tahu langsung dari pelaku UKM Jawa
Barat. Ibu-ibu Indonesia pun ramai-ramai jahit masker sendiri, ada yang
dijual (dengan harga murah), ada pula yang dibagikan gratis. Hand
sanitizer juga dibikin swadaya oleh berbagai elemen masyarakat. Bahkan
kini insinyur ITB sudah mendesain ventilator.
Inilah modal besar bangsa yang dimiliki
bangsa Indonesia: sikap gotong royong, rajin, dan kreatif. Yuk, kita
pertahankan sifat-sifat luhur ini baik-baik. InsyaAllah, dengan swadaya
dan mengerahkan seluruh potensi bangsa, krisis APD ini bisa diselesaikan
tanpa harus ‘merampok’ ala negara-negara kaya itu.
Kita hempaskan saja para makelar masker dan APD yang tega menaikkan harga berlipat-lipat di saat bangsa ini didera musibah.
—
Ref:
[1] https://bit.ly/39SstzX
[2] https://bit.ly/2Xh2VJV
[3] https://bit.ly/2UJPSPB
[4] https://bit.ly/3bYnuiz
Ref:
[1] https://bit.ly/39SstzX
[2] https://bit.ly/2Xh2VJV
[3] https://bit.ly/2UJPSPB
[4] https://bit.ly/3bYnuiz
Sumber : https://dinasulaeman.wordpress.com/2020/04/06/ketika-negara-negara-kaya-berebut-masker/#more-6351
Trump Ancam Balas India jika Tolak Ekspor Obat Malaria ke AS
Amerika Serikat –
Donald Trump mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jika Perdana Menteri
India Narendra Modi telah melarang ekspor obat yang menurut presiden AS
itu efektif untuk melawan virus corona, mengatakan bahwa Modi seharusnya
mengizinkan pasokan obat tersebut atau menghadapi kemungkinan
pembalasan.
“Saya tidak suka keputusan itu. Saya
tidak mendengar bahwa itu adalah keputusannya, “kata Trump di Gedung
Putih, Senin (06/04) sebagaimana dikutip Bloomberg. “Saya akan terkejut
jika itu adalah keputusannya. Ia harus mengatakan itu pada saya,”
tambahnya.
Trump mengatakan dalam percakapan
telepon baru-baru ini dengan perdana menteri itu, ia sudah menyebut
bahwa AS akan “menghargai” jiak Modi mengizinkan pesanan obat AS itu
“keluar”.
India mengumumkan bahwa larangan ekspor
obat malaria hydroxychloroquine pada hari Minggu. Trump telah
mempromosikan obat ini sebagai kemungkinan pengobatan coronavirus
meskipun belum pernah ada uji klinis berkualitas untuk obat tersebut.
“AS telah memperoleh 29 juta pil chloroquine atau hydroxychloroquine untuk persediaan medisnya,” kata Trump.
“Jika ia tidak mengizinkannya keluar,
itu akan baik-baik saja, tapi tentu saja mungkin ada pembalasan, mengapa
tidak,” kata Trump mengeluarkan ancaman. (ARN)
Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2020/04/trump-ancam-balas-india-jika-tolak-ekspor-obat-malaria-ke-as/
DK PBB Gelar Pertemuan Pertama Bahas Pandemi Corona
PBB –
Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan pertama mengenai pandemi
virus corona pada hari Kamis (08/04), setelah berminggu-minggu mengalami
perpecahan di antara lima anggota tetapnya. Para diplomat pada Hari
Senin.
Pekan lalu, jengkel oleh perbedaan yang
telah melumpuhkan Dewan, termasuk antara China dan Amerika Serikat,
sembilan dari 10 anggota tidak tetap secara resmi meminta pertemuan yang
menampilkan presentasi oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.
“Rapat telah dikonfirmasi untuk
diadakan pada Hari Kamis,” kata seorang diplomat kepada AFP tanpa
menyebut nama. Itu akan diadakan secara tertutup pada pukul 3:00 sore.
Masih belum jelas apa bentuk pertemuan
yang akan diambil, atau apa yang bisa dicapai, akankah negara-negara
anggota menunjukkan kesatuan dalam fakta krisis global dan keinginan
untuk bekerja sama.
Pekan lalu, secara konsensus Majelis
Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan “kerjasama internasional”
dan “multilateralisme” dalam perang melawan COVID-19, teks pertama yang
keluar dari badan dunia itu sejak wabah dimulai.
Rusia telah mencoba menentang teks tersebut, tetapi hanya empat negara lain yang mendukung rancangan paralelnya.
Amerika Serikat telah lama menuntut agar
setiap pertemuan atau teks PBB menekankan bahwa virus itu pertama kali
muncul di China, dan ini membuat Beijing marah.
Para diplomat mengatakan pada hari Senin bahwa oposisi untuk mengadakan pertemuan dewan datang dari China dan Rusia.
“Moskow dan Beijing mengatakan mereka
hanya percaya dewan harus mempertimbangkan pandemi ketika mereka
berbicara tentang sebuah negara yang mengalami konflik,” kata para
diplomat yang dikutip AFP.
Beberapa sumber juga mengatakan Prancis ragu-ragu tentang perlunya perundingan. (ARN)
Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2020/04/dk-pbb-gelar-pertemuan-pertama-bahas-pandemi-corona/
Lockdown dan Solusi Neoliberal
31032020
Oleh: Michel Chossudovsky
Dalam situasi lockdown, yang terjadi adalah kebangkrutan,
pengangguran massal, dan destabilisasi ekonomi yang tersebar di seluruh
negara. Jutaan orang telah kehilangan pekerjaan dan tabungan seumur
hidup mereka. Mereka tidak mampu membayar kredit rumah mereka. Di
negara-negara berkembang, kemiskinan dan keputusasaan merajalela.Implikasi politiknya sangat luas. Lockdown merusak demokrasi sejati.
Adalah naif untuk percaya bahwa krisis keuangan yang terjadi saat ini adalah semata-mata hasil dari kekuatan pasar yang spontan. Krisis ini direkayasa dengan hati-hati.
Virus corona terus melakukan kamuflase. Ketakutan dan kepanikan (yang dibuat oleh perusahaan media) menciptakan “kondisi yang menguntungkan” bagi “spekulator institusional”. Banyak dari spekulator ini sudah lama mengetahui keputusan WHO untuk meluncurkan Darurat Kesehatan Masyarakat Global pada 30 Januari, pada saat hanya ada 150 “kasus yang dikonfirmasi” di luar China.
Runtuhnya pasar saham telah menciptakan salah satu transfer kekayaan paling penting dalam sejarah modern, meskipun ini belum dapat dipastikan.
Virus corona bukanlah penyebab kehancuran finansial. Yang terjadi adalah suasana ketakutan dan ketidakpastian yang memungkinkan para pemangku kepentingan finansial untuk memanipulasi pasar saham dan mengkonsolidasikan posisi keuangan mereka. Krisis ini telah menyebabkan konsentrasi kekayaan uang yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pada awal Februari lalu, sekitar $6 triliun dihapuskan dari nilai pasar saham di seluruh dunia. Tabungan pribadi (warga Amerika menengah) lenyap besar-besaran, belum lagi kegagalan dan kebangkrutan perusahaan. Setiap kali Trump berbicara atau menyalahkan orang China di Twitter, pasar saham merespon. Mereka yang punya informasi dari orang dalam atau yang tahu tentang keputusan kebijakan pemerintah AS akan menghasilkan banyak uang.
Di balik situasi darurat kesehatan publik global, ada kepentingan ekonomi yang kuat: Wall Street, Big Pharma (perusahaan farmasi global), Washington Consensus, badan-badan amal dan yayasan, IMF, Bank Dunia, dkk. Mereka bertemu di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada 21-24 Januari, satu minggu sebelum peluncuran Darurat Kesehatan Masyarakat Global oleh WHO.
Komunitas internasional menyerukan pemulihan ekonomi. Apa saja cara yang diinstruksikan untuk pemulihan itu? Antara lain, “bailout perusahaan” yaitu “pemberian” untuk bank, perusahaan-perusahaan besar termasuk maskapai penerbangan.
Satu triliun dijanjikan oleh Federal Reserve AS, satu triliun lagi oleh Bank Sentral Eropa (ECB) yang kini dipimpin oleh Christine Lagarde.
“Kami memiliki tanggung jawab untuk memulihkan [krisis] dengan lebih baik” daripada setelah krisis keuangan tahun 2008, kata sekretaris jenderal PBB António Guterres. Dia juga mengatakan, “Kami punya kerangka kerja untuk bertindak yaitu Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Kita harus menepati janji kita untuk manusia dan planet.”
Apa yang dia maksud dengan “janji” adalah mempromosikan ” Green Bonds”, sebuah proyek investasi multimiliar yang disponsori oleh salah satunya Rockefeller. Tujuannya adalah untuk “mengarahkan rencana pensiun dan reksa dana ke proyek-proyek hijau.”
Untuk Big Money (orang kaya raya) di AS dan Eropa Barat, janji ini bermakna “pemberian gratis”. Untuk Big Pharma, janji ini adalah program vaksinasi global bernilai miliaran dolar itu akan didanai oleh utang.
Nasib Negara Berkembang
Lalu apa yang terjadi pada negara-negara berkembang yang sebagian besar menanggung utang kepada mereka?
Proses pemiskinan di Amerika Latin dan Afrika sub-Sahara sudah tidak bisa digambarkan. Di kota-kota besar, pekerja sektor perkotaan informal adalah wiraswasta dan dibayar setiap hari. Yang lain dibayar setiap minggu. Ini berarti, bagi sektor besar populasi perkotaan, pendapatan rumah tangga benar-benar telah dilenyapkan.
Di India, Perdana Menteri Narendra Modi memerintahkan lockdown selama 21 hari yang menciptakan pengangguran disertai dengan kelaparan, keputusasaan, dan penyakit.
“Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari virus corona adalah jika kita tidak meninggalkan rumah kita, apa pun yang terjadi, kita tinggal di rumah …” kata Modi. Pernyataan ini disertai dengan ancaman langsung, “Jika kita tidak dapat mengelola 21 hari ke depan, banyak keluarga akan hancur selamanya.”
Ini adalah pernyataan jahat dari kepala pemerintahan yang katanya dipilih secara demokratis. Pada saat Modi mengumumkan itu pada 20 Maret, India sudah mendapati 482 kasus virus corona dan 10 kematian (total populasi India: 1,37 miliar). Lupakan COVID-19? Di India, diperkirakan 37. 500 anak balita meninggal setiap hari. Dan angka itu akan meningkat di bawah lockdown 21 hari (perkiraan dari The Lancet pada 2015).
Pesan saya kepada PM Modi, “Anda membunuh anak-anak India.”
Kebergantungan Utang Negara Dunia Ketiga
Utang yang ditanggung di negara-negara berkembang mencapai triliunan. Ini adalah agenda utang yang ditujukan terhadap negara-negara berkembang yang sudah terlilit hutang: pinjaman baru untuk membayar “utang buruk”. Ini adalah “jaring pengaman” baik untuk kreditor Barat dan konglomerat Big Pharma yang terlibat dalam proyek vaksinasi global multimiliar.
Mereka tidak memikirkan pembatalan utang riil. Sebuah paket penyelamatan negara-negara berkembang yang dililit hutang telah diumumkan. Pada awal Maret lalu, Direktur Pelaksana IMF bersama dengan Presiden World Bank Group mengadakan konferensi pers bersama. Di sana mereka banyak menyampaikan retorika kemanusiaan.
Angka ajaib, “Kami menyediakan 1 triliun Dollar dalam kapasitas pinjaman,” kata Direktur Manajemen IMF, Georgieva.
Jika dilihat sekilas, mereka tampak murah hati, punya banyak uang. Ini mendorong korupsi di tingkat pemerintahan tertinggi. Tetapi pada akhirnya itulah yang kita sebut “uang fiktif”, apapun itu artinya. Jika diparafrase, sebenarnya mereka mengatakan ini, “Kami akan meminjamkan uang kepada Anda dan dengan uang yang kami pinjamkan kepada Anda, Anda akan membayar kami kembali.”
Ini sama saja dengan riba. Kebenaran yang ditutupi adalah bahwa satu triliun dolar ini dimaksudkan untuk meningkatkan utang luar negeri. Dan kemudian para kreditor Barat akan memaksakan reformasi ekonomi besar-besaran termasuk privatisasi kesehatan dan pendidikan, membekukan upah, dll. Itulah solusi neoliberal yang diterapkan di tingkat global. Tidak ada pemulihan ekonomi nyata, lebih banyak kemiskinan dan pengangguran di seluruh dunia.
IMF itu eksplisit. Salah satu badan peminjamannya, ‘Dana Pencegahan dan Bantuan Bencana’ yang beroperasi untuk peristiwa pandemi, memberikan hibah untuk kepada anggota yang paling miskin dan paling rentan untuk ‘mengurangi utang’. Pernyataan ini tidak masuk akal. Uang itu ada untuk mengisi kembali pundi-pundi para kreditor dan dialokasikan untuk pengaturan utang.
“Untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, kami memiliki hingga $50 miliar yang [bisa dipinjam] di luar program baku IMF.”
Tidak ada ketentuan pasti tentang bagaimana Anda boleh menghabiskan uang itu. Tetapi uang ini meningkatkan stok hutang dan akan membutuhkan penggantian. Negara-negara [miskin dan berkembang] sudah dipenjara. Semakin banyak IMF meminjamkan uang pada mereka, mereka akan semakin ditekan untuk mematuhi kehendak politik AS. Dan inilah tujuan AS sebenarnya.
“Dewan Group Bank Dunia mengumumkan paket $12 miliar … untuk memberikan respon cepat dan fleksibel, … untuk mengurangi transmisi patogen. (suplai, peralatan, obat-obatan, dll. vaksinasi?) ” Pendanaan program vaksinasi ini tidak disebutkan secara eksplisit. Kemungkinan besar itu pinjaman untuk program vaksinasi akan diumumkan di kemudian hari.
Negara-Negara Maju di Ambang Kehancuran
Negara-negara anggota Uni Eropa sedang menuju kebangkrutan bila pemulihan perbaikan ekonomi nasional yang bangkrut disetir oleh utang. Tanpa keringanan atau pembatalan utang yang signifikan, apa yang bisa kita harapkan di tengah lockdown? Apakah ini suatu proses membuat Eropa menjadi “negara Dunia Ketiga”?
Jika program utang ini diterima oleh negara-negara anggota UE, upah riil akan anjlok, Welfare State [negara yang memberikan pelayanan publik] yang berkembang di era pasca perang akan dihapuskan. Layanan sosial akan diprivatisasi. Aset akan dijual untuk membayar utang.
Jutaan perusahaan kecil dan menengah termasuk pertanian keluarga dan pelayanan kota, pariwisata, dll akan terpengaruh. Restrukturisasi hutang brutal model Yunani pada 2015 dapat diterapkan ke Italia dan Spanyol.
Kami telah memberikan penjelasan singkat tentang proses yang kompleks ini. Negosiasi dengan kreditor sedang berlangsung dalam proses lockdown.
Sementara kepanikan dan ketakutan muncul akibat wabah COVID-19, ada dampak potensial yang bisa kita sebut sebagai “obat ekonomi yang kotor”.
Orang-orang di seluruh dunia harus memahami apa yang terjadi secara nasional dan internasional dan menjalin solidaritas. Mereka harus menyadari, di tengah kondisi lockdown, apakah dampak ekonomi dan sosial dari krisis ini?
Kita harus menolak dengan paksa “solusi neoliberal” atas krisis ini yang dibuat dengan penimbunan hutang. (LiputanIslam.com)
Michel Chossudovsky adalah seorang ekonom dan pengamat politik dari Kanada. Dia adalah profesor ekonomi di University of Ottawa dan presiden dan direktur Pusat Penelitian Globalisasi. Tulisan ini diterjemahkan dari, Global Research.
Sumber Berita : https://liputanislam.com/analisis/lockdown-dan-solusi-neoliberal/
[Editorial] Pentingnya Melacak Asal-Usul Covid-19
05042020
LiputanIslam.com –Menghadapi pandemi Covid-19 ini,
orang-orang kebanyakan hanya terfokus pada dua isu yang pragmatis:
kesehatan dan ekonomi. Isu kesehatan diutamakan karena virus ini begitu
mematikan. Angka kematian di seluruh dunia per tanggal 5 April 2020
sudah melewati angka 60.000 orang, dan di Indonesia mencapai 191 orang.
Isu kesehatan menjadi hal yang utama, karena menyangkut nyawa manusia;
nyawa diri kita sendiri dan nyawa orang-orang yang kita cintai.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menganggarkan dana lebih dari Rp 70
Trilyun.
Isu kedua adalah sektor ekonomi yang betul-betul mengalami kelesuan
akibat adanya pembatasan aktivitas di luar rumah secara meluas. Sektor
informal yang paling terpukul, khususnya mereka yang mengandalkan
pendapatan dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Masalah ekonomi ini pada
ujung-ujungnya memang akan kembali kepada nyawa manusia. Jangan sampai
mereka yang terisolasi di rumah dan tidak bisa bekerja itu akhirnya
kelaparan. Untuk itu, pemerintah Indonesia menganggarkan dana yang cukup
besar, lebih dari Rp 300 Trilyun, untuk memberikan bantuan kepada
mereka yang terdampak secara ekonomi akibat wabah ini.Sangat wajar jika kedua sektor ini mendapatkan prioritas perhatian. Total, pemerintah Indonesia menganggarkan dana lebih dari Rp 400 Trilyun. Belum lagi sejumlah pemda yang juga menganggarkan dan trilyunan rupiah untuk menanggulangi Covid-19 berikut dampak ekonominya. Hanya saja, mencukupkan diri pada tindakan pragmatis tentulah bukan sebuah langkah yang strategis dan bijak. Ada sisi lain lain yang bersifat politis-ideologis dan sangat penting untuk diungkap secara transparan seterang benderang mungkin, yaitu upaya untuk melacak asal-usul Covid-19 ini. Ini terutama dikaitkan denngan adanya indikasi kuat bahwa virus tersebut merupakan hasil rekayasa genetik manusia demi tujuan-tujuan politik kotor tertentu.
Indikasi ke arah sana cukup banyak dan jelas untuk ditelusuri lebih jauh. Soal perang dagang antara AS dan China, misalnya, yang membuat AS makin hari makin kewalahan untuk mempertahankan hegemoninya sebagai penguasa ekonomi dunia, karena makin dipepet oleh kekuatan raksasa ekonomi China. Kementerian Luar Negeri China sendiri sudah menyampaikan secara terbuka kecurigaan negaranya bahwa Covid-19 adalah salah satu jenis senjata biologis yang diproduksi AS. Iran juga menyampaikan kecurigaan yang sama, dan menyatakan sedang melakukan kajian investigatif. Faktanya, kedua negara yang sama-sama menjadi musuh utama AS itu (China dari sektor ekonomi dan Iran dari sektor politik), adalah negara-negara yang paling pertama terkena kasus Covid-19
Kemudian, indikator lainnya adalah sangat gencarnya propaganda para tokoh dunia, termasuk pemilik Microsoft, Bill Gates, soal pentingnya pengurangan jumlah penduduk dunia atau depopulation. Gates bahkan terlacak pernah menyebut nama virus Korona seara spesifik sebagai langkah ampuh untuk mengurangi jumlah penduduk dunia. Hal itu sudah ia sampaikan beberapa tahun yang lalu.
Jika memang benar bahwa Covid-19 adalah rekayasa manusia, maka sangat penting untuk mengungkapkannya. Penting untuk memberikan pemahaman kepada dunia bahwa tindakan tersebut adalah kejahatan yang harus dikutuk dan pelakunya harus dihukum dengan seberat-beratnya. Hukum yang memberikan efek jera harus ditegakkan, supaya kelak, tak ada lagi seorang pun atau pihak manapun yang dengan seenaknya memproduksi penyakit dengan akibat yang sangat mengerikan seperti yang kita saksikan sekarang ini.
Tindakan merekayasa virus pada dasarnya adalah terorisme dalam bentuk lain yang mengorbankan kemanusiaan di banyak tempat di dunia, termasuk di negara tempat virus itu diproduksi. Persis seperti kelakuan AS dan negara-negara Barat yang menginisiasi dan mendanai kelompok teroris radikal, yang ternyata malah meneror warga negara mereka sendiri.
Sumber Berita : https://liputanislam.com/dari-redaksi/editorial/edtitorial-pentingnya-melacak-asal-usul-covid-19/
30-an Negara Bantu Iran Perangi COVID-19
07042020
Teheran, LiputanIslam.com –
Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan lebih dari 30 negara serta
sejumlah organisasi internasional telah memberikan bantuan kepada negara
republik Islam ini dalam perjuangannya melawan pandemi COVID-19.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi, dalam
konferensi pers yang diadakan melalui tautan video di Teheran, Senin
(6/4/2020), saat menyebutkan hal tersebut menyatakan terima kasih kepada
puluhan negara itu.Dia juga berterima kasih kepada orang-orang Iran di luar negeri karena mengumpulkan sejumlah besar bantuan dan mengirimnya ke Iran melalui kedutaan besar negara ini.
Mousavi menyebutkan bahwa COVID-19 yang melanda lebih dari 200 negara di seluruh dunia sejauh ini telah menumbuhkan solidaritas masyarakat internasional serta orang-orang Iran sendiri.
Mousavi juga mengungkapkan simpati dan rasa prihatinnya kepada negara-negara lain yang juga terdera oleh penyakit mematikan ini.
Namun dia juga menyayangkan adanya sebagian negara yang telah “mencoba menangkap ikan di air keruh,” dengan cara mempolitisasi pandemi ini untuk menyudutkan Iran.
Baca: Tiga Kelompok di Iran Berjuang Membuat Vaksin COVID-19
Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran Kianoush Jahanpour di hari yang sama melaporkan 2.274 infeksi baru dan 136 kematian baru akibat wabah ini selama 24 jam terakhir.
Dia juga menyebutkan bahwa 60.500 orang Iran telah dinyatakan positif COVID-19 dengan 3.739 kematian, dan 24.236 pasien sembuh.
Baca: Tetap Dikenai Sanksi “Anti-Kemanusiaan” AS, Iran Pacu Produksi Dalam Negeri untuk Lawan COVID-19
Presiden Iran Hassan Rouhani meminta negara-negara sahabat negara ini menekan AS agar mencabut sanksi “kejam dan sepihak”-nya terhadap Teheran di saat Iran sedang gencar memerangi COVID-19.
Dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Prancis, Emmanuel Macron, Senin, Rouhani menekankan bahwa kesulitan Iran lebih besar daripada negara-negara lain dalam memerangi wabah ini akibat sanksi AS.
“Dengan menjatuhkan sanksi ilegal terhadap Iran pemerintah AS tidak hanya melanggar peraturan internasional melainkan juga melanggar peraturan kesehatan yang diratifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2005 melalui langkah-langkahnya dalam situasi saat ini,” ujar Rouhani. (mm/presstv)
Sumber Berita : https://liputanislam.com/internasional/timur-tengah/30-an-negara-bantu-iran-perangi-covid-19/
Wabah Covid-19, Banyak Orang di Turki Meyakini Teori Konspirasi
07042020
Ankara, LiputanIslam.com – Sejak
pandemi COVID-19 merebak banyak orang di Turki mempercayai apa yang
disebut teori konspirasi di balik wabah ini. Mereka melampaui segmen
terbatas, dan meluas ke tengah masyarakat, termasuk sekuler kanan dan
kiri.
Ahli strategi Abdullah Ciftci mengatakan bahwa epidemi ini dirancang
oleh “pikiran superior” untuk mengendalikan orang dan uang, serta untuk
memperlancar transisi ke era digital.Dia yang berafiliasi dengan partai oposisi tengah-kiri, CHP, di CNN Turk dan Halk TV menyatakan bahwa penyebaran virus itu disengaja dengan tujuan antara lain menanamkan chip biometrik pada orang, karena “yang cara termudah untuk mencapai ini adalah dengan menyebarkan virus ”.
Teori konspirasi paling serius di Turki saat ini menyebutkan virus itu dibuat di laboratorium oleh pemerintah AS, untuk digunakan terhadap China yang sedang bangkit. Teori ini menghubungkan peristiwa saat ini dengan perang dagang yang sedang berlangsung antara Washington dan Beijing..
Pada 12 Maret lalu juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Lijian, mengangkat teori konspirasi dengan menyatakan bahwa tentara AS telah membawa epidemi ke Wuhan.
Teori konspirasi ini menyebutkan bahwa para atlet AS yang berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Militer ke-7 yang diadakan di Wuhan pada Oktober 2019 telah membawa virus tersebut. Lijian juga mempromosikan artikel tentang topik ini yang diterbitkan oleh sebuah website teori konspirasi.
Sozcu, surat kabar terlaris anti-pemerintah sekuler Turki telah menerbitkan banyak cerita tentang pandemi ini.
Kolumnis Soner Yalcin, seorang penulis terkenal dengan lebih dari 1,6 juta pengikut Twitter, telah berulang kali membahas topik ini. Dalam sebuah artikel baru-baru ini, dia menjadikan cuitan-cuitan Lijian sebagai referensi.
Baca: [Editorial] Pentingnya Melacak Asal-Usul Covid-19
Yalcin menilai bahwa pernyataan Lijian mengkonfirmasi kesimpulan Yalcin sebelumnya, serta menyinggung kemungkinan kaitannya dengan teknologi 5G dan konflik perdagangan antara China dan AS. Dia menyebut mereka yang menuduhnya sebagai ahli teori konspirasi sebagai “virus-virus teori konspirasi”.
Baca: AS Siap Bantu Turki di Idlib, Asal Ankara Mau Lakukan Ini
Sementara itu, jumlah kasus kematian Turki akibat infeksi virus corona (COVID-19) pada hari Senin (6/4/2020) dilaporkan bertambah 75 sehingga total menjadi 649, sedangkan kasus-kasus baru dikonfirmasi bertambah sebanyak 3.148 sehingga total menjadi 30.217.
Hal tersebut dinyatakan Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca di Twitter sembari menyebutkan bahwa sebanyak 21.400 tes untuk penyakit COVID-19 telah dilakukan di Turki dalam 24 jam terakhir. (mm/mee/aljazeera)
Sumber Berita : https://liputanislam.com/internasional/timur-tengah/wabah-covid-19-banyak-orang-di-turki-meyakini-teori-konspirasi/
PWNU Jatim Ajak Umat Islam Istighosah Kubro Daring
07042020
LiputanIslam.com — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Jawa Timur mengajak umat Islam mengikuti istighatsah kubro untuk
keselamatan dari pandemik virus Corona (COVID-19) yang siap digelar
secara dalam jaringan (daring) pada Rabu, 8 April 2020.Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) KH Syafruddin Syarif mengungkapkan istighatsah kubro digelar daring mengikuti protokol physical distancing anjuran dari pemerintah.
“Istighatsah kubro digelar bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan ditayangkan secara langsung oleh TVRI pada Rabu pukul 19.30 WIB,” ujarnya.
Baca juga: Gunakan Masker, MUI-PBNU: Patuhi Imbauan Pemerintah
KH Syafruddin menjelaskan kegiatan istighatsah berlangsung di tiga tempat, yaitu Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kantor PWNU Jatim di Surabaya dan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
“Mari berdoa kepada Allah SWT agar pandemik COVID-19 segera diangkat dari Bumi Indonesia. Istighatsah adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika berada di tengah berkecamuknya perang badar,” ucapnya.
Istighatsah akan dilaksanakan selama satu jam. (Ay/Antara/Republika)
Sumber: NU Online
Sumber Berita : https://liputanislam.com/indonesiana/pwnu-jatim-ajak-umat-islam-istighosah-kubro-daring/
Re-post by MigoBerita / Selasa/07042020/12.08Wita/Bjm
1 komentar:
saat ini covid sudah tembus 1jt yah diindo
harga excavator baru 2016