Kemudian selanjutnya Kota Surabaya yang masih satu daratan dengan kota Jakarta yaitu Pulau Jawa, sangat memungkinkan mengajukan PSBB, tapi tidak dilakukan karena Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya "Meyakini" ada cara yang lain sehingga tidak diperlukan langkah PSBB apalagi hingga Lockdown.
Apalagi tingkat Kesembuhan akibat Covid19 terus bertambah di Jawa Timur.
Nah sekarang, membahas Kota Banjarmasin, sudah sepatutnya kota yang lebih kecil dari Kota Surabaya ini tidak ada niatan bahkan tidak akan melakukan Karantina / PSBB apalagi Lockdown.
Cukup ingatkan warga terus bergaya Hidup Sehat dan Pola Makan yang seimbang / Sehat hingga ingat selalu akan ritual Ibadah / Berdo'a.
Ingatkan semua tingkatan dari Keluarga, Lingkup RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga kota untuk mengadakan atau mengupayakan ada didaerahnya tempat untuk cuci tangan dilengkapi sabun yang cukup, selain itu di ingatkan terus untuk selalu memakai penutup muka / masker yang dari kain sehingga bisa dicuci dan dipakai ulang ketika warga mesti keluar rumah atau berada diluar rumah.
Langkah berikutnya, cek semua warga yang mempunyai riwayat perjalanan keluar negeri, termasuk kedaerah terwabah terbanyak seperti pernah ke Jakarta didalam periode bulan Januari hingga Maret 2020, cek paspor atau visa mereka yang terdata dikantor Imigrasi bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan, TNI dan Polri dan Pihak terkait guna keperluan mendata langsung kerumah-rumah mereka, supaya mereka bisa karantina mandiri, kecuali yang parah tentu langsung dibawa ke tempat tempat kesehatan yang tersedia oleh Kementerian Kesehatan di Kota Banjarmasin.
Sehingga warga yang terdampak seperti pengikut Jamaah Tabligh yang baru saja mengadakan perjalanan dan berkumpul bersama orang-orang dari luar negeri yang telah kembali kekota Banjarmasin yang bisa jadi membuat "Kecolongan" pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi wabah covid19 ini tidak terulang.
Semoga Allah SWT selalu melindungi Kota Banjarmasin, INDONESIA hinga Dunia dari wabah ini sehingga berkat sinergi masyarakat dan pemerintah kita semua terbebas dari wabah ini... InsyaAllah.
Rasio Kesembuhan Covid-19 di Jatim Paling Tinggi, Khofifah Ajak Tetap Ikuti Imbauan!
Ada
kabar baik dari Jawa Timur! Daerah yang kini dipimpin oleh Khofifah
Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur tersebut mengklaim bahwa per
Jumat (10/4/20), Jawa Timur memiliki persentase kesembuhan cukup tinggi untuk pasien positif terjangkit Covid-19.
Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, masih menurut Khofifah, persentase sekitar 24,61 persen
bahkan dapat dibilang yang tertinggi di Indonesia, berdasarkan data
terakhir dimana ditemukan ada 256 kasus positif Covid-19 di Jawa Timur.
Nah, dari angka tersebut, sebanyak 171 orang masih dalam proses perawatan, lantas 63 pasien di antaranya dinyatakan sudah sembuh!
Jika melihat rilisan terakhir dari laman Kompas
per Jumat (10/4), diperoleh data bahwa jumlah kasus positif Corona di
Jawa Timur tepat seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jatim tadi, yang
secara nasional masih menempati posisi ketiga provinsi dengan temuan
positif Covid-19 terbanyak di Indonesia setelah Jakarta dan Jawa Barat.
Jumlah angka pasien sembuh menurut Kompas lebih sedikit satu pasien dari klaim Khofifah, karena mungkin terjadi perbedaan waktu saat perilisan data terbaru—Kompas biasanya merilis data menjelang sore, sedangkan laporan yang dirilis oleh CNN Indonesia berdasarkan data pada malam hari. Masih bisa diterimalah perbedaan ini karena alasan yang masih logis. Betul?
Meski
daerahnya memiliki persentase kesembuhan cukup tinggi, Khofifah enggan
terlena. Beliau bahkan terus instruksikan agar para warganya, terutama
masyarakat Jawa Timur agar tetap mengikut iimbauan yang selama ini
diserukan oleh pemerintah.
"Kembali kami mengingatkan agar masyarakat tetap mengikuti anjuran pemerintah, tetap tinggal di rumah dan keluar rumah hanya untuk kepentingan urgen, olah raga yang cukup dan jaga jarak aman serta pola hidup bersih dan sehat jika harus keluar rumah gunakan masker," ujar Khofifah.
Tak lupa, Khofifah juga memberi apresiasi tinggi bagi para pekerja medis, dengan mengajak masyarakat agar berterima kasih yang tiada henti bagi para tenaga medis, paramedik, dan tenaga kesehatan
karena mereka telah menjalankan tanggung jawab dengan profesionalisme
yang kuat, juga dedikasi yang kuat. Sungguh patut mendapat apresiasi dan
penghargaan yang tinggi. Jangan malah dikucilkan! #eh
Bagi
saya, berita kesembuhan yang cukup tinggi dari Jawa Timur, setidaknya
jika misalnya dibandingkan dengan Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan
Sulawesi Selatan ... kabar ini bisa menjadi energi positif dan dorongan
bagi semua pihak untuk dapat mencontoh penanganan yang dilakukan oleh
tim medis dan seluruh pihak terkait di Jawa Timur.
"Lho kan Jakarta yang sembuh 82 orang, melebihi Jatim yang baru di kisaran 62 orang?"
Memang angka itu benar, menurut lansiran Kompas.
Namun, jangan lupa bandingkan juga dengan jumlah kasus positif Covid-19
dari kedua daerah tadi. Di Jakarta temuan kasus positif sudah tembus
angka 1.753, sehingga dengan kesembuhan 82 orang tadi, berarti
persentasenya masih sangat rendah, ada di kisaran 4,67 persen. Masih
perlu bekerja sangat keras untuk kesembuhan pasien positif Covid-19, dan
kita perlu memberi semangat juga untuk para dokter, perawat, dan
petugas medis lainnya.
Adanya
kebijakan PSBB di Jakarta yang mulai berlaku, kita harapkan dapat
berlangsung dengan efektif dan selama 14 hari ke depan dapat mengurangi
penyebaran, bahkan menurunkan angka temuan pasien positif Covid-19 di
Ibu Kota Negara karena satu demi satu mulai sembuh! #semangat
Akhirnya,
memang perjuangan secara nasional perjuangan memerangi Covid-19 masih
cukup berat. Angka penambahan pasien baru, yang positif, juga yang
berstatus ODP rasanya masih akan bertambah selama beberapa waktu ke
depan, jika kita melihat situasi dan perkembangan di sekitar kita.
Akan
tetapi, harapan untuk sembuh tetap ada, bahkan kita harapkan bersama
... persentase di setiap daerah akan semakin tinggi dari hari ke hari.
Jangan lupa tuliskan, sebarkan, dan bagikan informasi kesembuhan ini,
supaya dapat menularkan energi positif kepada masyarakat yang mengenal,
berinteraksi, atau terhubung dengan media sosial yang kita miliki.
Bersama kita pasti bisa...!
Semangat ...!
Jangan berhenti berdoa dan berharap ...!
Sembuhlah Indonesia-ku dari Covid-19...!
Begitulah sembuh-sembuh...
Sumber artikel:
Menkes Setujui PSBB DKI Jakarta: Berikut Pengertian, Syarat, dan Hal-hal yang Akan Dibatasi
Kompas.com - 07/04/2020, 08:07 WIB
KOMPAS.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui usulan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan status pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di Jakarta. Terawan telah menandatangani surat persetujuan PSBB untuk menangani pandemi Covid-19 yang disebabkan virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) itu pada Senin (6/4/2020) malam.
Penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang diteken Jokowi pada Selasa (31/3/2020). Sementara itu, detail termasuk syarat-syarat mengenai PSBB dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
PMK No 9 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto.
Arti dan syarat PSBB
Melansir dari peraturan tersebut, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.
Guna dapat menetapkan PSBB, setiap wilayah harus memenuhi kriteria:
1.Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
2.Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Adapun permohonan penetapan diajukan oleh gubernur/wali kota/bupati. Permohonan dari gubernur untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
Sementara, permohonan dari bupati/wali kota untuk lingkup satu kabupaten/kota.
Selain itu, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 juga dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB.
Nantinya, mereka yang mengajukan permohonan PSBB harus disertai dengan data:
1.Peningkatan jumlah kasus menurut waktu yang disertai kurva epidemiologi.
2.Penyebaran kasus menurut waktu disertai peta penyebaran menurut waktu.
3.Kejadian transmisi lokal yang disertai hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.
Selain itu, harus disertai pula penyampaian informasi kesiapan daerah mengenai kesediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan.
Proses penentuan penetapan PSBB
Untuk penetapan PSBB maka menteri akan membentuk tim untuk melakukan kajian epidemiologis terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Tim selanjutnya akan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan virus corona. Kemudian, tim akan memberikan rekomendasi penetapan PSBB kepada menteri berdasarkan hasil kajian yang didapatkan dengan waktu paling lama satu hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Setelahnya, menteri akan menetapkan PSBB wilayah dalam jangka waktu dua hari sejak permohonan penetapan diterima. Jika kondisi suatu daerah dinggap tidak memenuhi kriteria, maka menteri dapat mencabut penetapan PSBB.
Lingkup PSBB
Apabila PSBB dilaksanakan di suatu wilayah maka pelaksanaan PSBB meliputi beberapa hal:
a. Peliburan sekolah dan tempat kerja Peliburan dikecualikan untuk kantor/instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait:
Pertahanan dan keamanan,
Ketertiban umum,
Kebutuhan pangan,
Bahan bakar minyak dan gas,
Pelayanan kesehatan,
Perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
b. Pembatasan kegiatan keagamaan
Pembatasan adalah kegiatan keagamaan dilakukan di rumah, dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Pembatasan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.
c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
Artinya yang dimaksud adalah dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pembatasan ini dikecualikan untuk:
-Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
-Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya, termasuk kegiatan olahraga.
d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
e. Pembatasan moda transportasi
Pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar-penumpang, serta moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
f. Pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan
Dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperhatikan pembatasan kerumunan.
Petugas kebersihan
menyapu halaman Gereja Katedral, Jakarta, Minggu (5/4/2020). Setelah
Kemenkes resmi merilis Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) dalam Rangka Perception
Penanganan COVID-19, bentuk ibadah gereja dilakukan secara live
streaming melalui media sosial, termasuk rangkaian ibadah paskah yang
akan jatuh mulai Kamis (9/4/2020) hingga Minggu (12/4/2020).
Lihat Foto
Petugas kebersihan menyapu halaman Gereja Katedral, Jakarta, Minggu
(5/4/2020). Setelah Kemenkes resmi merilis Peraturan Menteri Kesehatan
No.9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) dalam
Rangka Perception Penanganan COVID-19, bentuk ibadah gereja dilakukan
secara live streaming melalui media sosial, termasuk rangkaian ibadah
paskah yang akan jatuh mulai Kamis (9/4/2020) hingga Minggu
(12/4/2020).(ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkes Setujui PSBB DKI Jakarta: Berikut Pengertian, Syarat, dan Hal-hal yang Akan Dibatasi", https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/07/080758265/menkes-setujui-psbb-dki-jakarta-berikut-pengertian-syarat-dan-hal-hal-yang?page=all#page4.
Penulis : Nur Rohmi Aida
Editor : Virdita Rizki Ratriani
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkes Setujui PSBB DKI Jakarta: Berikut Pengertian, Syarat, dan Hal-hal yang Akan Dibatasi", https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/07/080758265/menkes-setujui-psbb-dki-jakarta-berikut-pengertian-syarat-dan-hal-hal-yang?page=all#page4.
Penulis : Nur Rohmi Aida
Editor : Virdita Rizki Ratriani
Petugas kebersihan menyapu halaman Gereja Katedral, Jakarta, Minggu (5/4/2020). Setelah Kemenkes resmi merilis Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) dalam Rangka Perception Penanganan COVID-19, bentuk ibadah gereja dilakukan secara live streaming melalui media sosial, termasuk rangkaian ibadah paskah yang akan jatuh mulai Kamis (9/4/2020) hingga Minggu (12/4/2020).(ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Penulis : Nur Rohmi Aida
Editor : Virdita Rizki Ratriani
Sumber Berita : https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/07/080758265/menkes-setujui-psbb-dki-jakarta-berikut-pengertian-syarat-dan-hal-hal-yang?page=all#page4
Pentalogi Ketiga, Dunia Setelah Virus Corona, Dunia Kesehatan
Tidak
dapat dipungkiri bila dunia kesehatan berada di garis terdepan melawan
pandemi Corona. Pun tak terhitung banyaknya jumlah tenaga medis yang
telah menjadi korban ganasnya pandemi ini.
Di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui, jumlah korban baik dokter maupun tenaga medis terus bertambah setiap harinya.
Kontak
langsung dengan pasien ditengarai menjadi sebab utama penularan
terjadi. Apalagi banyak dokter dan tenaga medis yang menggunakan Alat
Pelindung Diri (APD) seadanya. Bersyukur pemerintah Indonesia cepat
tanggap dengan memperbanyak APD untuk melindungi tenaga medis yang
berada di garis depan pertempuran.
Ke
depan, pemerintah sudah harus memikirkan kemungkinan penggunaan
teknologi tinggi untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pandemi menular
guna meminimalisir kontak langsung antara manusia ke manusia (dari
pasien ke dokter dan sebaliknya dalam hal ini).
Sebagai
contoh, saat wabah Corona terjadi di Wuhan, Perusahaan berbasis di
Shenzhen, Multicopter pernah menggunakan robot untuk mengangkut sampel
medis. Media Reuters juga pernah memberitakan, robot kecil bernama
Little Peanut mengantarkan makanan kepada Penumpang yang sedang dalam
penerbangan dari Singapura ke Hangzhou, China.
Robot
dapat difungsikan untuk menyiapkan makanan di rumah sakit,
menyemprotkan desinfektan dan melakukan kegiatan kebersihan. Di banyak
rumah sakit, robot juga melakukan diagnosis dan melakukan pencitraan
termal.
Indonesia
sendiri sudah mulai memanfaatkan teknologi ini. Salah satunya adalah
Rumah Sakit Pertamina Jaya yang dilengkapi fasilitas robot medis untuk
menangani pasien terjangkit virus Corona (Covid-19).
Diketahui,
robot tersebut berjenis CSJbot, yang dikenal sebagai robot yang biasa
dihadirkan pada restoran-restoran tertentu. Kedua robot yang
diperbantukan di RS Pertamina ini bernama Amy dan Penny.
Penggunaan
teknologi lainnya ternyata juga sudah diterapkan pemerintah di beberapa
daerah di Indonesia. Salah satunya adalah menggunakan drone untuk
menyemprotkan desinfektan seperti yang dilakukan Pemkot Jakarta Selatan,
meniru Pemkot Surabaya yang sebelumnya sudah melakukan penyemprotan di
sejumlah jalan protokol.
Sementara
dari pemerintah pusat juga menggunakan teknologi aplikasi
PeduliLindungi untuk melacak riwayat pasien positif corona. Aplikasi
yang telah dapat diunduh oleh pengguna ponsel Android ini mirip aplikasi
TraceTogether yang digunakan pemerintah Singapura guna melacak suspect
Covid di sekitar kita.
Belum
lama ini, sejumlah platform digital bekerja sama dengan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melayani pasien positif virus corona
atau Covid-19. Lewat sistem telemedicine, para platform ini bakal
memantau ketat kondisi pasien yang sekarang tengah mengisolasi diri
secara mandiri di rumah.
Telemedicine
merupakan layanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh
(Telemedicine is health care carried out at a distance) dengan
memanfaatkan komunikasi audio, visual dan data, termasuk perawatan,
diagnosis, konsultasi dan pengobatan serta pertukaran data medis dan
diskusi ilmiah jarak jauh.
Telemedicine
tidak hanya digunakan oleh sesama tenaga kesehatan untuk bertukar
informasi saja, namun dapat juga digunakan oleh pasien untuk melakukan
konsultasi dengan tenaga kesehatan. Dimana penerapannya sangat cocok di
tengah pandemi Corona saat ini maupun di masa depan.
Dengan
telemedicine atau telehealth, demikian istilah lainnya, dokter yang
lebih tua dengan risiko lebih tinggi tertular virus dapat terus
memberikan perawatan maupun konsultasi kesehatan melalui layanan jarak
jauh. Italia baru-baru ini memanggil pensiunan dokter untuk membantu
memerangi wabah Corona. Para pensiunan dokter diminta melakukan layanan
medis kepada yang membutuhkan dengan menggunakan fasilitas telehealth
maupun telemedicine.
Telehealth
juga dapat membatasi terpaparnya petugas kesehatan terhadap virus,
mengingat rendahnya pasokan alat pelindung diri (APD). Sejak wabah
COVID-19 dimulai dari provinsi Wuhan, jutaan pasien virus korona China
dirawat oleh penyedia klinik telemedicine.
Otoritas
kesehatan di kota-kota besar seperti Shanghai, Changsha, dan Wuhan
mengembangkan aplikasi online, didukung oleh kecerdasan buatan, untuk
skrining mandiri COVID-19.
PingAn
Group, salah satu penyedia asuransi kesehatan terbesar di Cina,
melaporkan peningkatan lima hingga 10 kali lipat dalam penggunaan
pendaftaran dan konsultasi online sejak terjadinya wabah Corona.
Para
tenaga medis dapat memantau para "pasien" mereka yang menjalankan
isolasi mandiri melalui aplikasi setiap harinya, tanpa harus melakukan
kontak fisik secara langsung.
Baik
telemedicine maupun telehealth sendiri sebenarnya merupakan teknologi
lama yang sudah ada sejak tahun 1945. Sayangnya selama puluhan tahun
kurang berkembang.
Namun
dengan adanya pandemi Corona ini, masa depan layanan Telehealth dan
Telemedicine dengan perawatan kesehatan lebih murah dan dapat diakses
oleh semua orang di Indonesia maupun berbagai negara di dunia, terlihat
semakin menjanjikan.
Untuk artikel berikutnya yang membahas tentang kehidupan sosial pasca Corona, dapat dibaca esok, jam 9.00 Wib.
Bagi yang ingin membaca pentalogi seri sebelumnya, dapat dibaca pada link di bawah ini
Pentalogi Pertama, Dunia Setelah Virus Corona, Prolog
https://seword.com/p/laMEEUaurL
Pentalogi Kedua, Dunia Setelah Virus Corona, Dunia Pendidikan
https://seword.com/p/RJ07cIpCYf
YESSS!!!! Said “Uang” Didu Dan Pak Endut, Ditampar Keras Oleh Jokowi Dan Sri Mulyani
Said
Didu telah menghina Luhut. Setelah menghina Luhut dia juga menerangkan
maksud dari kalimat “di dalam kepala Luhut itu hanya ada uang, uang dan
uang” itu apa dan bagaimana pada surat klarifikasinya. Said Didu
menyatakan bahwa kalimat tersebut diarahkan pada kebijakan yang diambil
pemerintah yang mengutamakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan
kebijakan mengatasi dampak pandemic covid-19.
Karena
videonya itu, sekarang Said Didu telah menjadi sosok yang “bullyable”.
Ramai-ramai rakyat Indonesia mendukung Luhut untuk mempidanakan Said
Didu. Atas ancaman Luhut ini, Said Didu dibela oleh Pak Endut,
junjungannya. Lucunya, pembelaan Pak Endut ini, malah membuat Sang Pakar
Mantan dan beberapa Penulis Seword menari-nari riang menempatkan Sang
Junjungan menjadi sosok “Bullyable” baru karena tulisan panjangnya yang
katanya mencapai 4000 kata.
Pak
Endut itu ngomongin apa saja yah, sampai 4000 kata begitu? Bagi
pemegang handphone merek Apple, kalian bisa meminta ‘Siri’ untuk
membacanya…
Ternyata…
selain kalimat Said Didu itu dianggap kalimat penghinaan, penjelasan
yang diberikan pada surat klarifikasinya pun ternyata salah total!!!
Jokowi dan Sri Mulyani tak main-main menampar muka Said Didu, sekaligus
muka Pak Endut dan seluruh mahluk yang mendukung Said Didu dengan sebuah
fakta nyata!!!
Fakta
nyata itu adalah pujian setinggi langit yang diberikan oleh dunia
internasional atas keberhasilan Kabinet Jokowi dalam pengambilan langkah
kebijakan, termasuk time framing yang diterapkan, terhadap penanganan
wabah corona. Pujian itu datang dari Lembaga Kreditur Utama Dunia yaitu
International Monetary Fund atau IMF.
Berbanding
terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh Said Didu pada Surat
Klarifikasinya terkait kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Jokowi,
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, justru sangat
mengapresiasi langkah kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh
pemerintahan Jokowi untuk mengatasi wabah covid-19. Pernyataan tersebut
disampaikan Kristalina Georgieva dalam kesempatan Media briefing atau
taklimat media atas covid-19 yang diadakan oleh Direktur Jenderal
Organisasi Kesehatan Dunia, kepada Pers di Genewa, Swiss.
Pada
pernyataannya, Kristalina mengatakan bahwa dirinya melihat Indonesia
telah mengambil kebijakan yaitu tindakan signifikan yang sangat besar
dan memiliki target yang baik untuk mendukung perekonomian rakyat
Indonesia untuk dapat melalui masa-masa yang sangat sulit ini. Kemudian
secara khusus, IMF juga memuji terkait koordinasi yang baik antara Bank
Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemik serta
memberikan perlindungan oleh pemerintah kepada UKM. Menurutnya, kedua
kebijakan ini tidak hanya berdampak nyata di lapangan, tetapi juga akan
membantu peningkatan dinamika perekonomian Indonesia ketika situasi
membaik.
“Apa
yang kita lihat, Indonesia melakukannya dengan sangat baik adalah
mereka memiliki respon yang terkoordinasi antara Menteri Keuangan dan
Bank Sentral. Beberapa langkah yang diambil berdampak kuat pada mereka
yang terdampak. Yang sangat mengesankan adalah melihat betapa besarnya
perhatian yang diberikan oleh Indonesia, tepatnya dalam masalah ini
untuk melindungi perusahaan-perusahaan terkhususnya UKM selama periode
ini. Kebijakan yang diterapkan akan mengijinkan mereka untuk melangkah
naik ketika masa pemulihan datang di Negara ini, dengan melalui
ketentuan fiscal yang ditargetkan”.
Di
sisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan beberapa Lembaga
Keuangan Dunia seperti The World Bank, Asian Development Bank (ADP),
dan The Economist Intelligence Unit (EIU) juga ikut memprediksi terkait
hanya ada 3 negara di kelompok G20 yang berhasil tetap tumbuh positif
pada tahun 2020 ini walaupun tertekan penyebaran wabah corona.
Untuk
Indonesia, The World Bank memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan
mampu tumbuh hingga mencapai 2.1 persen pada tahun 2020. Meski
demikian, The World Bank juga tak memungkiri bahwa Indonesia memiliki
kemungkinan pertumbuhan ekonominye berpotensi hingga minus 3.5 persen
akibat virus corona.
Dampak
dari virus corona, semua Negara di dunia mengkobinasikan kebijakan
penganggaran dan stimulus ekonomi yang besar. Itu disebabkan eskalasi
penyebaran juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Tetapi banyak
Negara gagal, termasuk Amerika, dalam menerapkan stimulus ekonomi
mereka. Dan Indonesia lah yang berhasil dengan stimulus ekonominya.
Sebelumnya
pemerintah telah membuat scenario pertumbuhan ekonomi RI tahun ini
diperkirakan mencapai 2.3 persen. Selain itu pemerintah juga telah
menggelontorkan stimulus pertama terkait pariwisata dan stimulus kedua
untuk menjaga daya beli masyarakat serta kemudahan ekspor impor.
Sedangkan untuk stimulus ketiga pemerintah menambah anggaran belanja dan
pembiayaan untuk penanganan covid-19 yang mencapai Rp 405.1 triliun.
Keberhasilan
stimulus ekonomi Indonesia ini ditandai dengan menguatnya nilai tukar
rupiah terhadap dolar yang mulai beranjak banyak, dari angka yang hampir
menembus Rp 17.000 per dolar, berhasil ditekan hingga mencapai R 15.800
dan bahkan akan terus menguat. Pelaku pasar mulai percaya dan tenang
terhadapi laju perekonomian di Indonesia.
Pujian
dunia internasional ini membuktikan bahwa “hinaan” yang disampaikan
Said Didu pada Luhut tentang “uang uang dan uang” adalah salah total.
Said Didu benar-benar tidak memahami dan tidak mengenali bahwa Kabinet
Jokowi adalah “The Dream Team” yang bekerja berdasarkan perhitungan yang
tepat bahwa “Uang Uang dan Uang” (=Kebijakan penyelamatan ekonomi)
adalah yang dibutuhkan rakyat, namun diberikan dengan mekanisme yang
terstruktur. Bukan cuma ngasih uang tapi rakyatnya ga disuruh mikir
untuk berinovasi dalam berusaha.
Mewakili
keluarga besar Seword, saya mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi
dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dalam upaya menyelamatkan
Negara dan bangsa Indonesia dari keterpurukan ekonomi karena wabah
corona.
DKI-1 Minta Bansos buat 3,7 Juta Warga DKI Jakarta, tapi Kok Data Validnya Baru 1,1 Juta?
Selalu
menarik dan lucu jika berkaitan dengan perhitungan, angka, dan data
jika terkait kinerja Pemprov DKI Jakarta pada kepempinan gubernur yang
sekarang. Seperti yang belum lama ini terjadi ketika gubernur pilihan
JKT58 ini melakukan video conference dengan Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Indonesia, pada Kamis (2/4/2020) lalu.
Dalam rapat jarak jauh tersebut, DKI-1 mengatakan:
”Dalam
catatan kami, ada 3,7 juta orang dalam posisi miskin dan rentan miskin.
Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa
membiayai kehidupan di Jakarta."
Mungkin karena curiga data tersebut asal njeplak saja, Wapres lantas bertanya:
”Tentang
3,7 juta warga miskin dan rentan miskin, apakah sudah terdata by name
by address? Apa sudah semua kelompok masuk atau ada yang belum terdata?”
Jawaban
yang diberikan lantas bikin agak gimanaaa gitu ... karena Wan Anies
berkata bahwa pihaknya (Pemprov DKI Jakarta) perlu waktu untuk
mengidentifikasi kelompok rentan miskin. Dijawabnya pula bahwa untuk
saat ini ada 1,1 juta warga yang sudah teridentifikasi by name by address karena selama ini mereka dapat bantuan langsung dari pihak Pemprov DKI Jakarta.
Namun, sisanya yang berarti berjumlah sekitar 2,6 juta tadi ... disebut Anies sebagai kelompok yang rentan miskin
dan tidak mendapat bantuan langsung. Jumlah yang cukup banyak ini
kabarnya sedang didata supaya bisa mendapat bantuan dari pemerintah.
Maaf,
seperti orang yang mendapat pengalaman buruk karena berkali-kali
“dikerjain” dengan cara perhitungan yang sering terjadi di Jakarta, saya
masih sangat tidak yakin dengan angka 3,7 juta, maupun 1,1 juta yang disebut oleh Wan Anies tadi.
Apalagi
untuk angka 3,7 juta ... yang tentu sangat lucu karena sedang didata
kok sudah dapat angka pastinya? Kenapa sih nggak disebut misalnya antara
3,5 sampai 3,7 juta saja, karena kalau rentangnya kejauhan jadi nggak
bisa disalahkan kalau ada kecurigaan mark-up data warga yang disebut
perlu bantuan kan?
Harusnya
juga ... sebelum mendapatkan data berupa angka ... ya disuruh kerja
dulu deh bawahannya supaya mendata dengan benar, baru melaporkan ke
Wapres, supaya dicari solusi bersama berapa pastinya jumlah warga yang seharusnya mendapat bantuan dalam masa-masa Darurat Corona seperti ini?
Lagipula, itu manusia semua kan yang didata? Seharusnya berwujud, masih hidup, dan jelas tinggalnya di mana ... jadi kalau mau serius mendata, harusnya dalam kurun waktu tertentu bisa dilakukan dong!
Akan
tetapi, saya juga agak ragu berapa hari waktu yang diperlukan untuk
memperoleh data dengan akurat, karena saya meragukan kinerja mereka
dapat melakukan pendataan warga. Kita sungguh tidak ingin nanti misalnya
yang dihitung beneran cuma sekian, terus sisanya dilakukan jurus
pengawuran atau asal sebut saja: 3,7 juta orang!
Pertanyaan
Pak Ma’ruf Amin sudah benar, yakni perlu didata nama-namanya, juga
alamat yang jelas ... kalau perlu sesuai KTP! Masa’ nanti ada warga yang
misalnya cuma lewat, sedang nongkrong, atau ada warga pendatang yang
sedang mencari kerja di Jakarta, eh malah nanti didata juga sebagai
penerima bantuan.
Padahal
kalau mau serius, bisa kok dengan mengerahkan aparat pemerintahan mulai
dari tingkat RT, RW, sampai kecamatan dan kelurahan ... mereka pasti
punya datanya. Tinggal diminta mendata warganya, lalu melaporkan ke
kelurahan masing-masing, t’rus diminta laporan ke semacam “panitia
khusus” yang dibentuk untuk keperluan pendataan warga yang perlu
bantuan.
Soalnya
ini urusan dana pusat ... bukan dana yang berasal dari APBD DKI
Jakarta. Dananya harus diberikan secara tepat sasaran, kepada
orang-orang yang memang membutuhkan, dengan data yang sejelas-jelasnya
dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau asal-asalan, mending diberi jatah
saja ... misalnya untuk jakarta kuotanya hanya 1,5 juta orang, dengan
sejumlah sekian untuk durasi sekian bulan. Sudah begitu saja...!
Terakhir
... sekali lagi hendak mengingatkan ... bagi saya khususnya di DKI
Jakarta ini, Pak Ma’ruf Amin kudu ekstra hati-hati dan benar-benar
memeriksa “by name and by address” supaya tidak sia-sia dana yang
dikucurkan. Ketegasan juga diperlukan, supaya dana dari pusat tidak
terbuang sia-sia atau ternyata tidak tepat sasaran. Kita tahu sendiri
kan kalau sudah terkait anggaran ... selama ini track record DKI Jakarta
bagaimana?
Jangan pura-pura tidak tahu, ah!
Sadis Nih SBY! Penghinanya Pernah Dipenjarakan, Kini Malah Minta Penghina Jokowi Dibiarkan
SBY,
meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden di negeri ini, tapi
suaranya tetap saja nyaring terdengar. Persis seperti Rizal Ramli yang
sudah tidak lagi menjabat sebagai menteri, tapi congornya sudah melebihi
menteri. Dan si Said Didu yang sudah tidak lagi menjabat sebagai
Stafsus menteri ESDM, tapi malah melakukan ujaran kebencian terhadap
Menko Maritim, Luhut Binsar Banjaitan.
Pertanyaannya,
kenapa SBY tetap saja berpolitik meskipun ia sudah tidak bisa lagi
mencalonkan diri sebagai presiden dan bukan lagi merupakan ketua partai?
Tidak lain tidak bukan demi keberlangsungan karir anaknya, AHY yang sejak awal dipaksakan terjun ke dunia politik.
Sebagaimana
kita ketahui bahwa si AHY ini awalnya adalah tentara yang tidak boleh
berpolitik. Tapi pada tahun 2017 silam, ia ditunjuk oleh bapaknya untuk
menjadi Cagub DKI berpasangan dengan Sylviana Murni.
Hingga akhirnya, ia pensiunan dini dari dunia militer.
Jadilah AHY gagap. Sampai-sampai berencana mendirikan rumah apung segala, jika kelak terpilih jadi gubernur.
Pertanyaannya, rumah apung itu mau ditarok di mana? Di kali Ciliwung? Hahaha
Karena program rumah apung itu juga, AHY dibully habis-habisan oleh netizen kala itu.
Nah,
sekarang anak Pepo dan Memo yang gagal terpilih jadi gubernur DKI itu
malah diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Tentu saja penunjukan
itu tidak lepas dari peran bapaknya, SBY. Bukan karena prestasi atau
perjuangan sendiri.
Tidak
pelak, kalau tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, sudah dipastikan
Partai Demokrat akan semakin nyungsep dipimpin oleh AHY. Karena saat
dipimpin oleh bapaknya saja, yang sangat berpengalaman di politik itu,
partai berlambang bintang Mercy itu hanya berhasil memperoleh suara di
peringkat ketujuh. Dibawah PKS, NasDem dan PKB.
Lantas, apa hal besar yang dilakukan oleh SBY untuk menyelamatkan karir anaknya dan partainya tersebut dari jurang kehancuran?
Cari perhatian kepada kelompok oposisi, kelompok Kadrun dan kelompok pendukung Prabowo yang belum bisa move on.
Sebagaimana
kita ketahui bahwa massa kelompok ini cukup besar, dan saat ini hanya
ada dua partai saja yang bersama mereka, yakni PKS dan PAN. Nah, jika
Partai Demokrat berhasil merebut simpati mereka, sudah dipastikan
perolehan suaranya akan meningkat tajam pada Pemilu mendatang.
Pertanyaannya, dengan cara apa SBY menarik simpati para eks pendukung Prabowo tersebut?
Tentu yang paling efektif dan efisien adalah dengan mengkritik pemerintahan Jokowi.
Diantaranya
yang Om Beye lakukan adalah mengkritik soal terbitnya telegram Kapolri
terkait hukuman bagi penghina presiden dan pejabat negara lainnya.
Menurut
Om Beye, disaat wabah Corona seperti ini, sebaiknya para penghina
presiden dan menterinya dibiarkan saja berkeliaran. Karena kalau mereka
diperkarakan atau ditangkapi justru akan memicu persoalan baru.
SBY
juga menuding, sebagian pejabat pemerintah saat ini, diantaranya adalah
Luhut Binsar Panjaitan menjadi sensitif, kurang sabar, dan tidak tahan
menghadapi kritik, hinaan dan cercaan.
Lucu
juga nih mantan presiden, masa orang boleh sesuka hati menghina,
menghujat bahkan melakukan ujaran kebencian terhadap presiden beserta
jajarannya. Bukankah negara kita ini adalah negara hukum?
Dan
koplaknya lagi, kritik SBY terhadap Jokowi itu membuat tukang nyinyir
yang juga menteri pecatan Jokowi, Rizal Ramli girang bukan kepalang.
Padahal
saat SBY berkuasa dulu, si Rizal ini getol banget lho nyerang SBY. Tapi
karena dia gak suka sama Jokowi, hingga mau-maunya menjilat Pak Beye.
Persis
seperti saat dirinya yang awalnya berseberangan dengan Sudirman Said.
Bahkan pernah juga mengolok-olok eks menteri ESDM itu. Tapi karena
sama-sama tidak suka dengan Jokowi, akhirnya keduanya bisa bersatu
kembali dalam gerbong pendukung Prabowo.
Tapi, yang namanya pesta pasti berakhir.
SBY
bisa saja mendapat pujian dari lawan politiknya dulu serta dari kaum
Kadrun karena menyerang pemerintahan Jokowi. Hanya saja, tidak menunggu
waktu lama, berita-berita kalau zaman dia berkuasa dulu juga
pengkritiknya ternyata ada yang ditangkapi dan dipenjarakan kembali
viral di dunia maya.
Bahkan, Eggi Sudjana pun pernah berperkara di era SBY dulu, karena telah menghina pendiri Partai Demokrat itu.
Jadi
belajar dari kasus Pepo minta perhatian ini. Di zaman yang serba
digital seperti ini, jangan sesekali deh merasa diri paling bersih,
paling baik dan paling baik. Padahal memiliki rekam jejak yang buruk.
Karena akan tiba suatu masa, suara jejak digital itu akan lebih keras
daripada suara kentut mantan presiden yang gagal.
Usulan Soal Penolakan Jenazah, Penyunatan Bantuan, dan Pengacau pada Masa Darurat Corona
Sampai
Sabtu pagi ini (11/4/2020), rasanya sudah sangat banyak informasi
terkait Corona dengan segala macam rentetan dampaknya yang memenuhi
keseharian kita. Izinkan saya menambahkan satu ulasan lagi, yang masih
berkaitan dengan itu semua. Hasil dari obrolan kilat dengan Bung Bayu Aji dan beliau “menitipkan” tiga poin yang akan saya paparkan di bawah, untuk SEWORD-ers yang saya banggakan.
Jadi,
kita paham kan bagaimana selalu saja ada cerita yang membuat miris,
juga tak habis pikir kenapa hal-hal yang sukar dilogika bisa terjadi.
Ada jenazah yang ditolak untuk dikuburkan di lokasi tertentu, ada cukup
banyak petugas medis yang ditolak atau dikucilkan di lokasi tempat
tinggalnya selama ini, dan yang terbaru adanya upaya untuk mengacau yang
tampaknya tersusun secara masif, terstruktur, dan sistematis untuk
mencoba “mengobarkan api” dengan coretan-coretan provokatifnya, seperti
yang saya ulas pada salah satu artikel saya juga:
Nah,
berikut ini tiga poin berupa usulan kepada pemerintah yang dititipkan
pada saya, tentu saja dengan seizin yang bersangkutan:
(1) Terkait penolakan jenazah tenaga medis oleh warga di lokasi tertentu
Seandainya
ada petugas medis yang meninggal karena menangani musibah Covid-19 dan
jenazahnya ditolak untuk dimakamkan oleh warga kampungnya, sebaiknya
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di daerah masing-masing. Bukankah
mereka adalah pahlawan kemanusiaan yang juga berhak mendapatkan “fasilitas khusus” dari negara?
Setuju
sama usulan ini. Waktunya untuk membuktikan pada keluarga yang
bersangkutan bahwa orang yang mereka kasihi, benar-benar diperlakukan
selayaknya pahlawan di negeri ini, karena merekalah yang berjuang di
garis depan dengan risiko bertaruh nyawa!
Kalau
misalnya tidak ada Taman Makam Pahlawan bagaimana? Ya, mungkin bisa
dibuatkan lokasi pemakaman khusus untuk beberapa daerah yang berdekatan.
Namun, tetap mereka diperlakukan dengan khusus, supaya kelak dapat
menjadi pelajaran berharga, juga pengingat yang membanggakan bahwa para
jenazah yang terbaring selamanya di sana, adalah pahlawan kemanusiaan
untuk Indonesia.
(2) Seandainya ada bantuan yang disunat oleh oknum
Kalau
usulan ini sepertinya belum terjadi, meski bukan tak mungkin akan
terjadi mengingat kebiasaan “ngutil” yang terbilang cukup parah dan
belum sepenuhnya hilang di negeri ini. Nah, menurut teman saya tadi,
seandainya ada bantuan tunai (maupun paket sembako) yang ternyata
kedapatan jumlahnya (jatahnya) dipotong oleh pihak tertentu, maka oknum
tersebut berhak mendapat hukuman mati.
Hal
ini perlu diusulkan karena dalam kondisi krisis seperti saat ini, maka
segala tindakan korupsi memang sebaiknya dihukum tegas, juga paling
berat, yakni hukuman mati. Biar menjadi peringatan keras dan
menggentarkan bagi siapapun yang mencoba meniru jejaknya. Nanti
melanggar HAM? HAM gundulmu...! Dengan menyunat bantuan untuk warga
tidak mampu, justru oknum itulah ... sekali lagi kalau memang ada yang
berbuat ... yang melanggar HAM dengan sangat serius!
(3) Seandainya ada pihak yang ingin memperkeruh suasana, mengacau, dan menghasut
Ini
seperti yang baru terjadi di Tangerang, ada oknum pemuda yang mencoba
memprovokasi lewat semprotan pilox berisi ujaran provokatif dan mengajak
para pembaca pesannya untuk membuat anarkis di daerah setempat. Kita
patut waspada aksi provokatif serupa akan coba ditiupkan di
daerah-daerah lain, terutama yang punya “memori kerusuhan 98” dengan
tujuan mengacau, menghasut, dan memprovokasi masyarakat.
Nah,
para cecunguk biadab seperti mereka, bagi saya juga patut untuk dihukum
mati. Saya sepakat dengan usulan Bung Bayu Aji, bagi para pelaku aksi
teror semacam ini, tak patut dikasihani. Atau kalau hukuman mati terasa
terlalu sadis, titipkan saja di penjara Nusa Kambangan barang 3-5 tahun,
supaya jera!
Akhirnya, kita semua rasanya masih sangat perlu meningkatkan kewaspadaan, karena sekarang musuh kita bersama
tak hanya terkait penyebaran dan penularan Covid-19 secara langsung,
tetapi juga bisa merembet ke aksi-aksi yang berujung pada tindakan
anarki, korupsi, dan aksi-aksi yang jauh dari perilaku yang sesuai
dengan kemanusiaan, yang seharusnya dilakukan oleh para manusia di
negeri yang katanya beragama dan berakhlak mulia ini.
Semoga
usulan seperti ini bisa didengar oleh pemerintah, demi keamanan dan
ketenteraman kita bersama di tengah pandemi Corona yang masih belum
jelas sampai kapan bisa benar-benar minggat dari bumi Indonesia, supaya
kehidupan bisa kembali berjalan normal.
Thank you juga buat usulan topik dan materi yang menarik ini, Bung Bayu Aji!
Kiat Sukses Iran Diagnosis Virus Corona dengan 2 Metode
Iran – Wakil Presiden
Iran untuk Sains dan Teknologi, Sorena Sattari, mengatakan bahwa pusat
medis di negaranya mendiagnosis infeksi penyakit virus corona dengan dua
jenis alat tes dan dua metode yang berbeda oleh karena itu kita bisa
membuat sebuah kemajuan cukup signifikan.
Sattari mengatakan pada hari Rabu bahwa
Iran sedang melakukan ratusan proyek penelitian untuk mendeteksi sifat
virus Corona baru, yang juga dikenal sebagai Covid-19 ini. Ia menekankan
bahwa lebih dari 2.000 tes klinis telah dilakukan di negara ini untuk
proyek tersebut.
Baca Juga:- Iran Terapkan Terapi Plasma untuk Pasien Coronavirus
- Iran Mulai Gunakan Plasma untuk Pasien COVID-19
“Sejauh ini, beberapa proyek penelitian
telah ditetapkan untuk penemuan sifat Covid-19, yang semuanya sedang
berlangsung,” kata Sattari, menambahkan, “Lebih dari 2.000 tes klinis
telah dilakukan dalam kerangka 76 proyek untuk menemukan protokol
pengobatan, obat yang efektif, metode terapi sel, penggunaan plasma
darah dari pasien yang pulih dan tanaman herbal yang mempengaruhi
penyakit ini”.
“Penelitian-penelitian ini telah
menghasilkan hasil yang signifikan yang mengarah pada pengembangan
pengetahuan untuk memerangi penyakit, penghapusan obat-obatan yang tidak
berpengaruh pada tren penyakit dan juga pengembangan tiga protokol
pengobatan yang efektif,” jelasnya lebih lanjut.
Sattari menunjukkan bahwa penelitian ini
telah dilakukan bekerjasama dengan banyak ilmuwan, peneliti yang
bekerja di pusat penelitian, universitas dan perusahaan berbasis
pengetahuan.
“Untuk mendiagnosis penyakitnya,
untungnya, dua jenis alat tes dengan dua metode berbeda telah diproduksi
secara massal di negara ini, satu didasarkan pada air liur sementara
yang lain didasarkan pada tes darah”.
Baca Juga:- Ahli Virus Jerman: Virus Corona Tidak Hidup di atas Benda-benda
- Ayatullah Khamenei Puji Kinerja Hebat Bangsa Iran Hadapi Pandemi Corona
Di tempat lain dalam sambutannya, wakil
presiden itu mengatakan, “Sistem kecerdasan buatan telah digunakan untuk
mendiagnosis penyakit dan berbagai aplikasi telah dikembangkan untuk
memprediksi dan melacak penyebaran penyakit”.
“Sementara negara maju dan berkembang
menghadapi masalah serius di bidang penyediaan peralatan medis dan rumah
sakit mereka, perusahaan berbasis pengetahuan di Iran telah
menghasilkan semua produk ini dan tidak ada pasien di negara ini yang
mengalami kekurangan peralatan ini termasuk ventilator, CT Scan, Ruang
ICU, pembuat oksigen, dll,” Sattari menambahkan.
Kementerian Kesehatan Iran mengumumkan
pada hari Rabu bahwa jumlah orang yang terinfeksi virus corona di negara
itu telah meningkat menjadi 64.586, dengan pasien pulih sebanyak 29.812
orang. 229.975 tes diagnosis virus corona telah dilakukan di negara
sejauh ini (ARN)
Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2020/04/kiat-sukses-iran-diagnosis-virus-corona-dengan-2-metode/
Re-post by MigoBerita / Sabtu/11042020/12.26Wita/Bjm