Migo Berita - Banjarmasin - Saatnya KPK "Tandingan" berantas Kasus Korupsi di Kal-Sel. Sudah seharusnya untuk hal-hal berjumlah rupiah kecil yang bernuansa korupsi ditangani optimal oleh kepolisian daerah wilayang masing-masing disuatu daerah. Dan saatnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menangani kasus-kasus besar yang berpotensi merugikan keuangan negara dan rakyat. Lalu , perlukah diadakan KPK "Tandingan", hemmm... baca hingga tuntas kumpulan artikel yang kita telah kumpulkan agar tidak gagal paham.
LSM KAKI Minta KPK Tangkap Aktor Di Balik Layar Kasus Suap Di Dinas PUPRP HSU
AKSI tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) di Amuntai, Rabu (15/9/2021) malam mendapat apresiasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel.
“INI tentu merupakan pintu awal bagi KPK untuk dapat mengungkap lebih jauh lagi kasus dugaan suap proyek yang ada di Kabupaten HSU,” ucap Ketua LSM KAKI Kalsel, H Husaini.
Sebab, ucap pria yang kerap menyampaikan aksi di KPK Jakarta ini, pasti ada pihak lain yang juga terlibat dalam kasus dugaan suap tersebut. “Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pertanahan HSU kan masih di jabat Pelaksana Tugas (Plt). Kewenangannya tak terlalu banyak sehingga pasti ada pihak lain yang berada di balik layar,” ucap Husaini.
BACA : Kasus Korupsi Di HSU Dilatari Proyek Rehab Irigasi, KPK Tetapkan Tiga Tersangka
Ia juga menambahkan bahwa bagi-bagi fee antara pemenang lelang dengan pejabat bukan hal yang tabu lagi. Dan ini cukup marak terjadi di Kalsel pada sejumlah proyek baik itu yang didanai APBN maupun APBD.
Oleh karena itu, beber Husaini, dalam waktu dekat ini, dirinya akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk menyampaikan sejumlah dugaan proyek di Kalsel yang diduga bermasalah.
“Ini penting untuk dilakukan agar tidak ada lagi proyek di Kalsel yang digerogoti oleh pihak-pihak yang haus harta. Sebab pastinya sangat merugikan masyarakat banyak,” tegas Husaini
Ketua LSM KAKI H Husaini
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/09/17/lsm-kaki-minta-kpk-tangkap-aktor-di-balik-layar-kasus-suap-di-dinas-puprp-hsu/
Prihatin Dan Apresiasi KPK Operasi Tangkap Tangan Di HSU
Oleh : Muhamad Pazri
KITA sangat prihatin dengan kondisi Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan saat ini. Kasus ini menambah daftar hitam pejabat di Kalimantan Selatan yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
DARI kasus eks Bupati Tanah Laut, mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, eks Direktur PDAM Bandarmasih, eks Bupati Hulu Sungai Tengah (HST). Nah, di HSU sendiri permasalahan sudah banyak, pengulangan banjir yang belum usai, pandemi Covid-19 yang belum selesai, malah ada operasi tangkap tangan (OTT) KPK di HSU.
Sisi lain, saya juga sangat apresiasi KPK OTT di HSU. Dalam hal ini, OTT bersandi Merah Putih ini bisa menjadikan peringatan keras bagi pejabat publik, susunan organisasi tata kerja (SOTK) di Provinsi Kalsel sampai kabupaten/kota agar tidak bermain-main proyek korupsi yang khianati rakyat. Bukti nyata bahwa rangkaian tangkap tangan ini adalah kinerja paling ampuh dalam penindakan korupsi khususnya di Kalimantan Selatan. Ya itu tadi, OTT.
Banyaknya OTT yang dilakukan KPK sebelumnya dan baru-baru ini terhadap dua kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) yaitu OTT terhadap Bupati Nganjuk dan Bupati Probolinggo juga belum bisa merefleksi pejabat publik khususnya di HSU Kalsel.
Mereka yang kena OTT masih belum sampai tahap aksi untuk bisa memuliakan amanat rakyat dan menjaga kehormatan etika, moral dan kedudukannya. Memang alasan membuat pejabat publik masih mudah tergoda menggunakan jabatannya untuk memperkaya materi.
BACA : KPK Ditantang Usut Korupsi Pertambangan dan Perkebunan
Kalau kita amati pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi lahan basah tindak pidana korupsi. Hampir 80 persen kasus yang ditangani komisi antirasuah itu berasal dari sektor tersebut, seperti kasus di HSU fee proyek adalah modus lama korupsi pengadaan barang jasa. Tapi namanya korupsi ya harus dipertanggungjawabkan, saya berharap diusut sampai tuntas dan dilakukan pengembangan pihak-pihak terkait lainnya agar publik puas.
Dan, saya sangat berharap kepada KPK tak hanya fokus mengungkap perkara perkara kecil saja. Ini karena, sudah ada kejaksaan dan kepolisian tinggal dioptimalkan peran mereka selama ini di daerah dalam pencegahan serta penindakannya agar optimal.
Saya ingin KPK juga mengungkap dugaan kasus-kasus besar yang disinyalir merugikan keuangan negara di Kalsel. Maksudnya, kita dukung juga supaya perkara lain yang besar-besar diproses agar ada buktinya. Sebab, setiap pengadaan barang dan jasa yang kecil saja ada kometmen feenya bagi pejabat apa lagi yang besar-besar, kasihan rakyat banyak saja dugaan proyek di mark up, tidak sesuai spesifikasinya.
BACA JUGA : Pertambangan Ilegal Masih Marak, KPK Bawa Data Temuan dari Kalsel
Dan ingat dugaan korupsi itu tidak hanya di bidang pengadaan barang dan jasa saja. Paling rawan di Kalimantan Selatan adalah dugaan korupsi sumber daya alam (SDA), kebijakan izin-izin usaha pertambangan, dana reklamasi tambang masih banyak lingkungan rusak.
Kemudian, dugaan pemanfaatan hutan kayu pada hutan tanaman, dugaan alih fungsi lahan sawit, dugaan tutupan dan lahan sawit ke hutan tanaman industri (HTI), hak pengusaan hutan (HPH), izin usaha perkebunan, hak guna usaha (HGU) serta rekomendasi tukar menukar kawasan hutan. Hal-hal tersebut juga yang menjadi sebab dan akibat membuat kita Kalsel terkena bencana banjir besar di awal tahun 2021.(jejakrekam)
Penulis adalah Direktur Borneo Law Firm (BLF)
Advokat di Banjarmasin
(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/09/17/prihatin-dan-apresiasi-kpk-operasi-tangkap-tangan-di-hsu/
Narasinya 'Demo Formula E Dibayar 100 Ribu' si Penuduh Ternyata ....
Terkait kisruh seputar Formula E. Orang-orang yang sengaja menghembuskan narasi terbalik dan terkesan melindungi Anies Baswedan nampak begitu berupaya menjaga sang Tuan. Entah mereka ini dapat apa. Pupularitas? Sebatas simpatisan atau ada kepentingan lain? Biar masyarakat yang mempersepsikannya.
Saya mencoba mencari sumber yang valid terkait dengan tuduhan yang menyatakan bahwa peserta demo Formula E dibayar 100 Ribu. Tapi dari media besar mainstream belum menemukannya.
Sejujurnya buat saya kalau benar hanya 100 Ribu, kok murah amat? Ibaratnya semangkok bakso plus minuman dan buat beli bensin bolak-balik sudah habis. Tak sebanding dengan terik panas dan resiko yang ditanggung. Kalau mungkin sekedar pengganti uang bensin masih masuk akal. Begitu kira-kira pikiran bodohnya.
Munculnya pemberitaan demo Formula E dibayar 100 Ribu datang dari media berita online. Tersebutlah nama seorang aktivis bernama Abdulah Jay aktivis dari Jakarta dan media on line opinicerdas.com. Tapi belakangan kemudian si aktivis ini mengklarifikasinya sendiri soal tuduhan tersebut.
Pasalnya, setelah pihak orator yang sekaligus koordinator aksi, Noviana akan melaporkan media online tersebut dan meminta aktivis Jay Abdullah membuktikan tuduhannya. Noviana beranggapan Jay Abdullah telah memfitnah dan melakukan pencemaran nama baik.
Dan berikut adalah pernyataan Jenlap Aksi demo Formula E dan orator sekaligus Koordintaor aksi Noviana.
Jenlap Aksi Ongis Firman mengatakan bahwa tidak benar berita itu dan itu fitnah. Kita melakukan aksi atas dasar keprihatinan kita terhadap masyarakat jakarta yang sudah kehilangan uang secara sia-sia yang hanya untuk balapan Formula E yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat DKI, terkait dana aksi, kita semua bergotong royong swasembada dan tidak ada pengusaha atau bohir di belakang kita, ” ujar Ongis Firman
Noviana selaku salah satu Orator dan juga Koordinator aksi dengan tegas mengatakan bahwa yang diberitakan oleh media online www.oposisicerdas.com pada senin 13 September 2021 dengan judul berita ” Aktivis Jakarta: Peserta Demo Formula E di KPK Dibayar Rp 100 Ribu & Plonga Plongo “ Itu tidak benar dan fitnah, media online tersebut harus mengklarifikasi berita juga membersihkan nama baik Formula dan GRPB selaku organ yang menginisiatorkan aksi di KPK pada hari Senin, 13 September 2021.
Dalam kontek jurnalistik, penyebaran berita bohong diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002). Khusus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh lembaga pers diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 40 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut diatur peran pers nasional dalam melaksanakan peran dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Akan tetapi pelanggaran berupa penyebaran berita bohong merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Jadi Jelas jika melanggar kode etik maka ada sanksi yang harus diberikan. Jika dalam 2 x 24 Jam tidak mengklarifikasi dan meminta maaf maka saya akan melaporkan ke Kominfo dan Dewan Pers.
Novie pun meminta agar “Jay Abdullah” orang yang mengaku aktivis dan sudah membuat statement fitnah harus ditindak tegas karena sudah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.
“Saya Noviana meminta Jay Abdullah untuk mempertanggungjawabkan statement nya dia media online tersebut, berikan bukti nyata jika aksi kami kemarin itu adalah bayaran!!! Kami adalah sekelompok orang yang dengan ikhlas dan murni berjuang untuk bangsa dan negara. Saya pun berani bertanggung jawab dunia akhirat bahwa aksi kami di KPK murni perjuangan rakyat tanpa pamrih apalagi bayaran, bahkan kami pun tidak ada backingan dari pihak mana pun. Aksi yang kami lakukan dananya itu murni dari hasil patungan para relawan yang tulus berjuang.”
Dan kemudian diikuti pernyataan si aktivis Jay Abbdullah yang jika dibaca perkalimat masih terkesan cuci tangan. Berikut pernyataannya, saya Abdullah Jay aktivis Jakarta ingin klarifikasi terkait berita di oposisicerdas berjudul “Aktivis Jakarta: Peserta Demo Formula E di KPK Dibayar Rp 100 Ribu & Plonga Plongo”
Saya mengutarakan ada seorang peserta demo yang dibayar. Ini berdasarkan pengakuan seseorang yang berdemo di depan Balai Kota dan bergeser ke kantor KPK. Ada seseorang peserta demo yang tidak mau disebutkan namanya mengaku mendapat biaya akomodasi Rp 100 ribu.
Media online itu menulis pernyataan biaya akomodasi dengan demo bayaran. Dalam pernyataan itu, seharusnya disebut satu orang tetapi langsung disebut peserta demo. Ini di luar pernyataan saya.
Biaya demonstrasi juga mendapat pengakuan sendiri dari Jenlap Aksi Ongis Firman bahwa aksi ada dana dari gotong royong. Saya baca di Media3.Id pendanaan aksi dari gotong royong. Artinya pengakuan peserta demo yang mendapat biaya akomodasi tidak terbantahkan. Terkait kalimat Plongo Plongo dalam media online oposisicerdas tidak keluar dari pernyataan saya.
Dari pernyataan Jay Abdullah ini dapat dipahami sebuah klarifikasi tapi masih terlihat abu-abu. Ada sanggahan apa yang dikatakan berdasar suatu sebab. Semestinya tidak mudah begitu saja mengeluarkan sebuah pernyataan atau statement dengan dasar media yang belum jelas valid dan tidaknya.
Memang jika dilihat jejak rekam Jay Abdullah ini sangat kental dengan perlawanan kepada orang-orang yang sedang berusaha menyuarakan untuk kepentingan rakyat atau warga DKI Jakarta. Jay Abdullah bahkan secara terang benderang mengatasnamakan warga DKI Jakarta yang konon bakal lawan PDIP dan PSI yang gulirkan interpelasi Anies Baswedan soal Formula E.
Terlihat ia sangat menjaga betul Gubernur Anies Baswedan dari kritikan pihak lain. Seakan Anies Baswedan ini orang yang harus dijaga, ya semacam Tuan besar dan tak boleh tersentuh oleh apapun.
Ya, perkiraan saya memang akan semakin banyak yang menyalak ketika si Tuan terancam kedudukannya. Sebagai penjaga yang setia wajar jika menyerang pihak lawan. Diperintah atau tidak insting sang penjaga secara otomatis akan berjalan, sudah naluri.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/narasinya-demo-formula-e-dibayar-100-ribu-si-TB4l4IAdIC
Setelah Gubernur Tandingan, Sekarang Ada KPK Tandingan?
Saya pikir, ketika KPK umumkan akan memberhentikan pegawai tak lolos TWK secara hormat dalam waktu dekat, masalah sudah selesai. Mereka tak bisa apa-apa lagi kecuali pasrah dan move on.
Tapi tampaknya, masih ada yang belum bisa menerima kenyataan syok.
Sebanyak 56 pegawai KPK yang tak lolos tes TWK mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi. Kantor ini juga didirikan oleh para aktivis antikorupsi.
Kantor ini akan didirikan di depan Gedung ACLC KPK atau kantor Dewan Pengawas KPK. Kantor ini dibentuk sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.
"Yang kita lakukan saat ini sejalan dengan revolusi mental Presiden Jokowi, poin paling atas dari revolusi mental adalah integritas, kita harus ingatkan itu lagi," kata Saut.
Lucu sekali ini. Saya langsung teringat dengan gubernur tandingan. Masih ingat orang ini gak?
Namanya Fahrurrozi Ishaq, dilantik sebagai gubernur tandingan oleh FPI sebagai bentuk penolakan terhadap Ahok yang menjadi gubernur menggantikan Jokowi yang menang pilpres 2014 lalu. Orang FPI juga sih.
Pokoknya heboh sekaligus lucu sekali waktu itu. Katanya dia dilantik sebagai gubernur tandingan oleh Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang terdiri dari 90 ormas, termasuk FPI dan FBR. Penunjukan Fahrurrozi diklaim lewat proses yang sangat alot.
Gubernur tandingan ini bahkan mendapat restu dari Rizieq. Sewaktu awal-awal dilantik, ada beberapa visi misi yang terdengar keren. Bahkan Rizieq mengatakan gubernur ini akan blusukan menampung aspirasi warga. Nyatanya tidak butuh waktu lama, namanya tenggelam dan dilupakan. Entah kerja atau gak, gak ada yang tahu.
Orang ini sudah meninggal, jadi hanya sekadar mengingatkan sepak terjangnya saja.
Jadi pegawai tak lolos dan gagal move on ini mau bikin KPK tandingan juga? Alamak, kenapa sih bandel sekali. Malah bikin tandingan segala. Yakin bakal konsisten sampai akhir, atau cuma panas di awal dan hilang beberapa waktu kemudian?
Di kantor darurat ini, masyarakat bisa menitipkan surat kepada Presiden Jokowi. Isi suratnya adalah soal pembatalan tes wawasan kebangsaan yang memecat 57 pegawai KPK dan menepati janjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Lho, kok jadi tempat penampungan surat kepada presiden? Sama saja ini merengek minta dukungan dari masyarakat sebanyak mungkin dengan tujuan menarik simpati, agar presiden tergerak hatinya dan berbuat sesuatu untuk membatalkan hasil tes TWK. Ah, ini tidak akan berhasil. Jokowi orang yang sangat taar aturan dan proses hukum. Dia tidak akan sembarangan intervensi meskipun itu sahabat atau bahkan anaknya sendiri.
Saut mengatakan 57 pegawai KPK yang dipecat, bukanlah pengemis. Dia mengatakan ini adalah bentuk perjuangan keadilan dan kebenaran.
Kalau bukan pengemis, kenapa minta dukungan masyarakat? Kenapa minta presiden turun tangan ikut campur?
Warga pendiri Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi ini akan berkantor setiap Selasa dan Jumat, pukul 16.00-17.00 WIB. Seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang pemberantasan korupsi dipersilakan mengunjungi kantor darurat ini.
Dalam aksi ini, semua peserta memakai pita merah di lengan kiri. Pita merah ini melambangkan keberanian untuk melawan pelemahan pemberantasan korupsi oleh para oligarki. Aksi ini juga didukung oleh BEM Seluruh Indonesia, Koalisi Bersihkan Indonesia, ICW, Amnesty Internasional, YLBHI, LBH Jakarta, SERBUK, KASBI, KPBI, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, dan LBH PP Muhammadiyah.
Menggelikan sekali sih ini. Saking over reaktif, mereka tidak malu melakukan hal konyol seperti ini. Baru kali ini saya melihat ada orang gagal tes, tapi sikap dan reaksinya sangat panjangggg bak sinetron yang tak ada ujung endingnya. Baru kali ini saya melihat ada kelompok yang sangat malu-maluin dalam menyikapi sesuatu. Saya sampai berpikir, beneran mereka ini pernah bekerja di KPK? Kok bisa tidak dewasa seperti itu.
Tapi prediksi saya, ini tidak akan bertahan lama. Mereka hanya cari perhatian dan sensasi publik. Lama-lama mereka bakal lelah sendiri. KPK hanya perlu tegas dan tetap pada pendirian. Presiden hanya perlu merujuk pada proses hukum. Cepat lambat, mereka bakal lenyap dan move on dengan sendirinya.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama :https://seword.com/politik/setelah-gubernur-tandingan-sekarang-ada-kpk-MaWL8PCian
Idola Baru, Gibran Membuat Komisi IX DPR RI Tercengang
Gibran Rakabuming Raka benar-benar menjadi magnet baru bagi negeri ini. Saya menduga tak butuh waktu yang lama Gibran akan menjelma menjadi tokoh yang sangat diperhitungkan di pentas nasional.
Putra sulung presiden Jokowi yang baru menjadi Wali Kota Solo sejak Februari 2021 telah membuat gebrakan-gebrakan yang sebetulnya terbilang sederhana tapi mengena dan sangat dibutuhkan warganya.
Gibran tak butuh project-project prestisus dengan maksud dan tujuan tertentu sebagaimana tokoh-tokoh lain, yang kadang malah terlihat menor dan kedodoran dan akhirnya membawa petaka dan polemik tak berkesudahan.
Cukup dengan program dengan sentuhan-sentuhan yang ringan tapi disesuaikan dengan perubahan dan tantangan jaman sudah membuat harapan masa depan warganya tercerahkan.
Solo bagi Gibran bisa dikatakan sebagai kawah candradimuka untuk menunjukkan level kepemimpinannya. Sebagai anak presiden tentu mata publik akan tertuju kepadanya. Ia tak mungkin akan bisa menghilangkan fakta tersebut. Tapi ia bisa menjadi diri sendiri atas nama besar kakek dari Jan Ethes tersebut dengan gayanya.
Seperti yang telah saya singgung di atas, jika tokoh publik yang datang dari kader partai dan sama sekali belum pernah menunjukkan bukti kepemimpinan di sebuah daerah tapi gayanya sudah selangit dengan segudang teorinya tapi Gibran tidaklah demikian. Ia banyak bertindak bukan menyalak.
Gibran dan Teguh adalah perpaduaan pemimpin yang datang dari kalangan anak muda. Dan saya kira sudah saatnya anak muda yang berkualitas diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berbuat dan menggantikan generasi tua yang kerap tenggelam dengan sisi feodal. Seolah tak mau keluar jika ini jaman sudah digital.
Kendati munculnya Gibran dan Teguh di Kota Solo saat pandemi sedang belit negeri tapi bukan berarti menjadi alasan untuk tak bergerak justru seharusnya sebaliknya. Saya rasa kondisi ini dialami oleh seluruh pemimpn daerah. Tinggal bagaimana membuat terobosan yang menyesuaikan situasi. Sesederhana itu.
Kesulitan rakyat atas kondisi yang ada mewajibkan negara hadir di tengah mereka. Pemimpin-pemimpin mereka di daerah harus lebih bersemaangat dan bergairah jauh melebihi warga yang dipimpinnya. Jika tidak bakal mandeg bahkan bubrah.
Semangat dan gairah itu menular dan sejauh ini Gibran dan wakilnya mampu menjawab tantangan tersebut.
Tak dapat dipungkiri naiknya Gibran menjadi Wali Kota membuat berbondong-bondong para pejabat pusat datang ke Kota Solo. Dari tokoh politik, anggota DPR RI, ketua umum partai, menteri bahkan presiden dalam kunkernya berkesempatan untuk melihat secara langsung kondisi Kota Solo.
Dan baru-baru ini, Komisi IX DPR RI dipimpin Nihayatul Wafiroh menemui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Jumat (17/9) di Bale Tawangarum. Para wakil rakyat itu menggali soal program pengawasan dan perlindungan pekerja buruh yang ter-PHK dan dirumahkan akibat Pandemi Covid-19.
Gibran pun menjawab dan menjelaskan secara tuntas pertanyaan anggota dewan. Ia menjelaskan, jika di Solo banyak sekali sektor-sektor nonesensial yang terdampak kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dengan tingginya capaian vaksinasi di Kota Solo, per 16 September 2021, 104 persen warga sudah tervaksinasi.
Dan Gibran tak perlu harus pamer ke publik dan merendahkan daerah lainnya, seperti yang ditunjukkan Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu. Dan yang akhirnya membawa kehebohan yang tak perlu. Jika sedikit ada prestasi saja keluar, jika ada masalah sembunyi di balik meja.
Dan katanya melalui awak media. “Herd imunity sudah terbentuk, dan kami sudah tidak sabar lagi ingin segera melakukan treatment–treatment khusus dan strategi untuk melakukan percepatan ekonomi di Kota Surakarta,” ujarnya.
Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kota Solo, kata Gibran, mengalami kenaikan di tahun 2020 ini. Jika tahun 2019 4,18 persen, tahun 2020 naik menjadi 7,92 persen. Dari 100 penduduk terdapat 8 warga yang menganggur.
“Ini bahaya sekali, makanya prioritas dari Dinas Tenaga Kerja adalah pengentasan pengguran dan juga peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di Solo,” kata Gibran kuatir atas kondisi.
Oleh karenanya, Gibran menyampaikan, peningkatan SDM dilakukan di BLK. Di antaranya pelatihan barista jamu, strategi untuk upscalling. Pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak. Di antaranya shopee campus, pelatihan re-sklilling untuk buruh pabrik rokok dengan anggaran DBHCHT.
Selama PPKM, lanjut dia, banyak sekali hambatan antara lain integrasi yang solid dengan masalah penggguran dan tenaga kerja yang melibatkan akademisi, bisnis dan pemerintah.
“Pengangguran merupakan cross cutting issue yang tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja. Misalkan kunjungan Menteri Pendidikan ke Solo melakukan sinergitas dengan dunia industri di dalam penyusunan kurikulum pelatihan dan mengupayakan peningkatan kapasitas guru dengan membangun sinergitas dengan usnsur lembaga swasta dan SMK sebagai work place,” terangnya.
Gibran juga mengaku telah meresmikan sekolah koding, sekolah multi media dan digital marketing. Sekolah–sekolah tersebut sangat penting untuk menjawab tantangan zaman lantaran banyaknya keluhan kalau SMK adalah sekolah pencetak pengangguran.
“Kami dibantu antara lain Sinar Mas, Astra, Indofood, Barito dan Djarum,” bebernya memberikan gambaran terobosan yang sudah dilakukannya.
Selsin itu, dikatakannya, Pemkot Solo juga memaksimalkan job canvaasing. Tidak hanya di perusahaan di wilayah sendiri, namun juga luar kota (Solo Raya). Pelatihan juga diberikan pada pekerja di kabupaten–kabupaten eks Karisidenan Surakarta. Penekanan end result dilakukan ke arah wirausaha.
“Jumlah tenaga kerja kita di sektor formal sampai dengan Juni ada 330.431. Buruh yang terdampak covid-19 sekitar 2.569 orang. Dengan rincian, buruh yang dirumahkan 2.640 orang. 109 orang diputus hubungan kerjanya,” jelasnya dihadapan Anggota DPR RI.
Pemkot Solo, menurut Gibran, memiliki kebijakan pemberian bantuan sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial. Tak ayal kebijakan-kebijakan dari pemkot Solo menghadapi kondisi yang ada membuat Anggota DPR RI pun memberikan apresiasi yang tinggi. Sebagai bentuk rasa tangging jawab dan amanah yang diemban sebagai kepala daerah.
Akankah muncul sosok Gibran di daerah yang lain? Yang sudah habis dengan dirinya sendiri dan berkomitmen memajukan daerahnya saat diberi kesempatan menjadi pemimpin.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/umum/idola-baru-gibran-membuat-komisi-xi-dpr-ri-XSxZOoM57c
Saat Jokowi Sentil sang Menantu
Presiden Jokowi selama ini dikenal dengan pribadi yang sistematis dan terukur, apalagi kalau urusan kerja dan untuk kepentingan rakyat. Slogan "Kerja Kerja Kerja" memang benar adanya. Bukan lips service hanya sebatas mempercantik saat kampanye saja. Kendati banyak juga yang nyinyir sampai hari ini tapi Jokowi tak peduli.
Jika saat kondisi pandemi saja pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,30% bagaimana jika tidak? Rasa optiisme digelorakan sejak dulu oleh presiden tentu saja harapannya menjadi kenyataan. Sehinga tercipta the law of attraction.
Dan selain dari pada itu presiden juga tak segan-segan menegur siapa saja yang dianggap kurang maksimal dalam mengemban tugas. Terutama hal ini kepada para pembantunya, kepala daerah, aparat dan jajaran di bawah pemerintahan.
Baru-baru ini di Sumatera Utara presiden Jokowi juga sentil menantunya sendiri Bobby Nasution. Ini bagi saya keren. Presiden Jokowi seperti sedang memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia tak pandang bulu jika sudah bicara atas nama rakyat.
Seperti yang diberitakan oleh rekan media detik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dalam kunjungan kerja itu, Jokowi menyentil Wali Kota Medan Bobby Nasution terkait serapan anggaran.
Jokowi bicara masalah ekonomi di Sumut. Pernyataan itu disampaikan langsung Jokowi di rumah dinas Gubernur Sumut, di hadapan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobby Nasution dan sejumlah kepala daerah lainnya di Sumut.
Jokowi menyoroti soal pertumbuhan ekonomi di Sumut. Saat ini, pertumbuhan ekonomi di Sumut, berada di angka 4,95 persen. Angka itu, disebut Jokowi tidak memuaskan. Dan berikut kata presiden Jokowi.
"Di Sumut hati-hati, pertumbuhan ekonomi di 4,95, berarti di bawah nasional, nasional 7,30. Inflasi sudah di atas nasional. Kita 1,5, inflasi di sini 2,1 persen. Hati-hati dengan inflasi. Artinya, ada barang-barang yang akan naik harganya di Sumatera Utara," kata Jokowi di rumah dinas Gubsu, Medan, Kamis (16/9/2021).
Kemudian presiden juga mensoroti serapan anggaran di Sumut. APBD Sumut kata Jokowi yang tersimpan di Bank relative masih tinggi.
"APBD (Sumut) di bank Rp 1,3 triliun, yang terbesar Medan, sudah dicek. Yang bagus APBD realisasi investasi (Sumut) Rp 4,1 triliun dan PMDN 9,9. Cek betul angka-angka ini. Saya dapat data dari Menteri Keuangan, nggak akan meleset. Segera lakukan realisasi, serapan anggaran secepatnya, sehingga memudahkan ekonomi di daerah," jelas Jokowi.
Sebagai informasi, daerah dengan jumlah ABPD tersimpan di bank paling tinggi adalah Medan dengan Rp 1,8 triliun, Deli Serdang dengan Rp 637 miliar, Tapanuli Utara dengan 603 Rp miliar. Dilanjutkan Labuhanbatu dengan 503 Rp miliar, Nias Rp 466 miliar, dan Toba Rp 417 miliar.
Bobby Nasution pun memberi penjelasan atas teguran presiden yang tak lain mertuanya sendiri tersebut. Mengingat anggaran yang mengendap di Bank dari Medan terbilang tinggi, dibandingkan dengan kota yang lain. Bobby Nasution kemudian memberi penjelasan mengapa Rp 1,6 triliun duit APBD Medan masih di bank. Menurutnya, bukan berarti Pemko Medan tidak ada kegiatan atau pembangunan.
"Sebenarnya yang itu Rp 1,6 triliun karena memang yang saya lihat di situ datanya beda-beda sedikit saja. Namun, kalau ditanya kenapa, apakah serapannya kurang atau seperti apa. Ini kegiatannya lagi berjalan," kata Bobby di kantor Wali Kota Medan.
Bobby menjelaskan masih banyak proyek yang berjalan membuat anggaran tidak keluar. Sehingga, uang masih mengendap di bank.
"Memang banyak kegiatan yang sudah berjalan tapi belum selesai. Kegiatannya sudah berjalan tapi belum selesai. Jadi kalau belum selesai belum bisa pembayaran. Jadi ketika nanti sudah selesai baru ada pembayaran," sebut Bobby.
Tapi setidaknya dari kunjungan presiden ke Sumut ini memberi gambaran kepada masyarakat. Ada angle yang menarik saat menantunya Bobby Nasution suami dari Kahiyang Ayu ini mendapat sentilan dari sang Mertua. Sisi profesional kerja sangat terjaga.
Tak ada beda ketika presiden Jokowi kunker di Solo beberapa hari yang lalu. Di mana Gibran putra sulungnya sebagai Wali Kota Solo juga mendapat masukan dari Jokowi, presiden sekaligus bapaknya sendiri.
Kedua peristiwa di atas adalah potret yang nyata. Tak ada kepentingan di dalamnya. Jika sudah bicara atas nama rakyat Indonesia.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/umum/saat-jokowi-sentil-sang-menantu-GNBgMyd9z2
Label Radikal Pada Santri Menutup Telinga Itu Berlebihan
Cerita santri menutup telinga saat mendengar musik rupanya diartikan beragam. Diaz Hendropriyono misalnya, mengatakan bahwa itu adalah pendidikan yang salah. Lalu ada juga yang mengaitkan dengan label radikal.
Tidak mudah memang untuk menjelaskan tentang lingkungan atau kearifan lokal yang kita anut. Setiap daerah, wilayah, bisa jadi punya kebiasaan yang berbeda-beda.
Nah dalam pesantren sendiri, biasanya punya aturan sendiri. Seperti pengalaman saya misalnya, saya lulusan pesantren semi modern. Belajar kitab-kitab agama, mengaji kitab kuning, tapi juga belajar mata pelajaran formal seperti di sekolah-sekolah umum. Ada matematika, bahasa Indonesia, IPA dan sebagainya.
Meskipun semi modern, kegiatan di dalam pesantren, setahu saya sampai sekarang, tidak diperbolehkan menggunakan hape. Jika ketahuan, akan disita dan dihukum. Santri juga tidak boleh nonton teve.
Jika ada yang bilang dunia pesantren seperti terisolasi, di beberapa tempat itu benar terjadi. Santri tidak boleh keluar pondok tanpa ijin atau tanpa alasan darurat.
Saya mengalami sendiri semua aturan-aturan itu selama 6.5 tahun. Jadi misalkan ada orang yang menganggap santri itu tidak modern, aturannya mengekang dan sebagainya, itu hanyalah pendapat orang lain. karena pada dasarnya, santri yang berada di dalam pesantren mau dan setuju untuk ikut aturan itu.
Tapi selain itu, ada juga pesantren tradisional atau salaf. Santrinya hanya fokus pada pelajaran agama dan mengaji. Tidak ada pelajaran formal. Usia santrinya pun relatif lebih dewasa dibanding yang semi modern atau modern, karena biasanya pesantren salaf tidak memiliki ijazah setara SMA. Mereka hanya fokus belajar dan mengaji.
Nah dalam video yang beredar dan viral menjadi perbincangan orang-orang itu saya yakini adalah santri dari pesantren penghafal Alquran. Atau biasa disebut tahfidz.
Di dalam pesantren tahfidz, memang biasanya ada larangan mendengar musik. Karena musik dapat mengganggu hafalan dan konsentrasi santri.
Proses mengahafal Alquran itu berat. Ketika menghafal surat-surat, memang dibutuhkan ketenangan. Saya pernah juga menghafalkan beberapa surat, dan biasanya lebih mudah atau cepat masuk kalau dilakukan sebelum dan sesudah subuh.
Sampai di sini, mungkin akan ada yang bertanya, tapi santri itu kan tidak sedang menghafal? Mereka sedang berada di luar.
Betul. Tapi mereka keluar pesantren itu juga masih terikat dan dalam rangka proses belajar mengajar. Ada Ustad dan pendampingnya. Artinya mereka terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam pesantren. Itu semua untuk kebaikan mereka sendiri, demi mencapai tujuan sebagai orang yang akhirnya bisa menghafalkan Alquran.
Memang sulit untuk dipahami bagi mereka yang tidak pernah berada di lingkungan pesantren, atau menghafal ayat Alquran.
Tapi ya itulah perbedaan dan pilihan. Anak-anak itu memilih untuk menghafal Alquran. Dan mereka harus siap dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pesantren.
Orang-orang luar mungkin tidak akan terima, atau protes dengan aturan tidak boleh nonton teve, pegang hape dan seterusnya. Tidak masalah. Karena aturan itu memang hanya untuk santri yang berada di dalam pesantren.
Buat orang luar, silahkan pakai hape dan aneka gadget lainnya. Toh agama tidak melarang atau mengharamkan. Para kiai dan ustad juga menggunakan hape.
Begitu juga dengan para santri yang menutup telinga itu. Mereka hanya menutup telinga mereka sendiri. Mereka mempersilahkan orang lain untuk tetap mendengar musik, itulah toleransi. Kalau mereka meminta untuk dimatikan, itu artinya mereka memaksakan kehendak atau kepentingan pribadi.
Kalau ada yang bertanya kenapa sampai seperti itu? kenapa harus menghafal Alquran? dan sebagainya. Sekali lagi, itu adalah pilihan. Dan aturan-aturan tersebut adalah aturan yang dibuat oleh yayasan, dan bukan bagian dari ajaran agama Islam.
Jadi pada intinya ini hanya salah paham. Kalau larangan atau aturan-aturan yang ada di pesantren itu dianggap bagian dari radikalisasi, ya repot. Maka berarti saya yang juga alumni santri, jadi produk radikal dong? Hehehe
Bagi saya, sekali lagi ini hanya salah paham. Semoga ke depan kita tidak cepat melabeli radikal pada orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena sejatinya, di setiap perbedaan, akan selalu ada titik kesamaannya.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/label-radikal-pada-santri-menutup-telinga-itu-shDtAPYAlR
Tahan Alex Noerdin dan Selamatkan Uang Negara 15 Triliun, Kejagung Skakmat LSM ICW
Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di negeri ini yang anggotanya berupa para pengamat korupsi.
Nah, karena bidang yang diamati itu adalah kasus korupsi, jadi LSM ini diminati oleh media.
Tidak jarang stafnya diundang untuk menjadi narasumber di televisi. Seperti di acara yang rada unik, yakni narasumbernya bukan para pengacara tapi gado-gado, nama acaranya disebut Indonesia Lawyers Club (Klub Pengacara Indonesia).
Lantas, selain itu, apa saja yang dilakukan oleh ICW selama ini?
Kalau menurut hemat penulis sih, ICW lebih suka mencari-cari kesalahan orang lain daripada memberi solusi yang berarti bagi pencegahan korupsi di Indonesia.
Terbukti, apa yang dilakukan oleh LSM itu saat ini tidak ada yang membekas di hati masyarakat. Karena memang karyanya yang nyata dalam pemberantasan korupsi tidak ada sama sekali.
Sebagai contoh alangkah baiknya kalau ICW bisa menciptakan aplikasi/program anti korupsi untuk dipakai d instansi-instansi pemerintahan atau datang ke sekolah-sekolah dalam rangka mensosialisasikan bahaya laten korupsi.
Kan jelas manfaatnya.
Ini cuma koar-koar doang.
Di samping itu, ICW ini juga sudah kayak Kadrun sekarang. Merasa dirinya saja yang paling hebat di muka bumi ini dalam pemberantasan korupsi.
Beberapa waktu yang lalu, tanpa ada rasa malu dan sebenarnya juga tidak berhak, ICW memberikan rapor merah kepada KPK, Kejagung dan Polri terkait penindakan korupsi.
Ini LSM rasa anggota DPR saja. Karena salah satu pihak yang berweneng memberikan penilaian baik dan buruk kepada KPK, Polri dan Kejagung itu adalah DPR terkait tugas mereka yakni melakukan pengawasan.
LSM sih boleh-boleh saja mengkritik lembaga penegak hukum tapi kalau sudah memberi rapor merah itu sudah agak lebay alias berlebihan. Emang siapa lho?
Tidak berhenti sampai di situ, tanpa tedeng aling-aling ICW juga mencemarkan nama baik Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Tanpa bukti sama sekali, lembaga yang berlokasi di Jakarta itu menuding mantan Panglima TNI tersebut terlibat dalam bisnis obat Covid-19 Ivermectin dan ekspor beras.
Tidak pelak, Moeldoko pun naik pitam. Tapi karena dia pejabat publik alias bukan laskar Kadrun sehingga harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Meskipun punya power, ia tidak sampai mempersekusi LSM itu.
Awalnya Pak Moel hanya meminta ICW meminta maaf kepada dirinya serta mengklarifikasi pernyataannya tersebut.
Eh bukannya meminta maaf karena telah melakukan pencemaran nama baik seseorang, ICW lagi-lagi seperti Kadrun. Merasa dirinya saja yang paling benar dengan enggan mencabut pernyataannya itu.
Padahal ketika diminta untuk membuktikan tudingannya tersebut, ICW tidak mampu sama sekali.
Gak kebayang kalau banyak LSM seperti ini di negeri ini. Suka menuding orang melakukan perbuatan pidana tanpa bukti yang jelas. Bisa-bisa orang yang namanya baik akan menjadi buruk akibat ulahnya.
Sekarang Moeldoko sedang memberi pelajaran kepada ICW ini dengan melaporkannya ke polisi atas kasus pencemaran nama baik.
Tingga lagi polisi berani atau tidak mengusut kasus ini hingga tuntas. Karena tidak bisa dipungkiri juga ICW punya jaringan sesama LSM yang cukup luas. Seperti dekat dengan YLBHI yang diketuai oleh Asfinawati itu dan juga menjalin hubungan dengan lembaga Lokataru yang didirikan oleh Haris Azhar.
-o0o-
Kita kembali ke ICW memberi raport merah kepada penegak hukum tadi. Pertanyaannya, apakah lembaga penegak hukum negara kita seburuk itu? Atau seburuk yang ICW pikirkan?
Tidak juga ferguso.
Seperti Kejaksaan Agung, baru-baru ini menetapkan mantan gubernur Sumsel dan juga anggota DPR fraksi Golkar, Alex Nurdin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pembelian gas bumi oleh BUMD Sumsel.
Tidak hanya itu, Alex pun langsung dijebloskan ke penjara oleh lembaga adhyaksa tersebut.
Di samping itu, sepanjang tahun 2020 Kejagung juga telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 19,2 triliun, serta telah berkontribusi untuk penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 346,1 miliar.
Hingga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmat.
"Capaian dari Kejaksaan Agung itu pada satu sisi bisa diapresiasi karena ada hasil-hasil yang signifikan," ujar Suparji.
Rp 19,2 triliun itu bukan jumlah yang kecil ferguso. Bukan pula kaleng-kaleng.
Artinya apa? Meskipun terdapat kekurangan disana-sini, lembaga penegak hukum kita ada prestasinya juga.
Mengkritik sih boleh-boleh saja, bahkan itu bagus untuk perbaikan. Tapi jangan lupa pula mengapresiasi ketika pihak yang dikritik tersebut berprestasi.
Kalau cuma maunya mengkritik doang dan gak mau mengapresiasi pihak lain, itu mah namanya bukan aktivis lagi. Tapi sudah mengarah ke sakit hati dan iri dengki.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/tahan-alex-noerdin-dan-selamatkan-uang-negara-15-HkXtKTIZxk
Dukung KPK Perjuangan
Sebagaimana diperkirakan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Novel Baswedan cs ibarat membentur bukit cadas. Kawanan yang jumlahnya 56 orang dan dinyatakan tidak lulus TWK (tes wawasan kebangsaan), akhirnya harus dikeluarkan dari KPK per Oktober 2021 ini.
Tapi unik juga kawanan ini, entah mereka itu merasa siapa, kok begitu ngototnya melawan semua aturan, dan ingin memaksakan kehendak sendiri. Maka selentingan atau dugaan tentang bercokolnya Taliban di lembaga ini, dan mulai mencengkeram kuat, sepertinya memang tidak salah?
Kelompok yang disebut itu memang dikenal dengan sifat dan karakter yang tidak mau tahu aturan selain yang mereka bikin sendiri. Apapun di luar mereka itu haram, thogut dan wajib diperangi dan dimusnahkan. Dan tujuan utama mereka adalah menguasai negara. Afghanistan sudah memberikan contoh.
Sialnya, karakter semacam ini hendak dipaksakan oleh 56 mantan pegawai KPK terhadap lembaga milik pemerintah tempat mereka bekerja sebagai penyidik. Mereka terkesan sebagai tidak mau patuh dan tidak mau tahu pada aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri, dalam konteks TWK ini.
Sebagaimana kita ketahui, untuk menindaklanjuti UU KPK yang direvisi, lembaga anti-korupsi itu harus dibenahi keberadaannya. Sebab selama puluhan tahun tidak jelas posisinya. Dibilang swasta, tidak. Sebab mereka dibiayai full oleh pemerintah. Maka adalah tepat jika para karyawan yang bekerja di sana diangkat jadi ASN.
Untuk peralihan status itu diharuskan ada tes yang sebenarnya mudah -- tes wawasan kebangsaan. Tes ini pasti tidak sesulit atau serumit tes masuk perguruan tinggi negeri, atau tes melamar kerja di perusahaan besar.
Kalau pesertanya memang merasa sebagai warga negara yang cinta Tanah Air, setia pada NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan menerima keberagaman di negeri ini sebagai sunntatullah, mengerjakan tes semacam itu ibarat mengupas kulit kacang saja -- sambil ngopi
Buktinya, dari seribu lebih pegawai KPK, hanya 56 ini yang akhirnya dinyatakan tidak lulus. Awalnya jumlah yang tidak lulus itu sebanyak 75 orang, namun sebagian masih diberi kesempatan untuk dibina -- dan akhirnya dinyatakan lulus dan diangkat jadi ASN. Kurang apa, coba.
Jadi TWK ini bukan sarana untuk menyingkirkan orang per orang. Hanya untuk mengetahui bagaimana sikap pegawai terhadap bangsa dan negara. Kalau memang hati dan jiwanya sudah tidak merah-putih, anti-Pancasila, untuk apa hidup di sini? Kalau hati dan jiwa pegawai berakar kuat ke Nusantara, pasti lulus.
Kecuali jiwanya sudah diracuni sifat karakter yang notabene bukan khas Nusantara, maka akan terpental sendiri. Karakter khas Nusantara itu taat aturan, cinta perdamaian, legowo, bukan memaksakan kehendak. Gaya hidup di gurun pasir yang keras dan kejam itu mau dipaksakan di Nusantara yang indah sejuk? Ya tidak cocok.
Indonesia memang tempat yang menyenangkan bagi banyak orang, sebab bisa berlaku suka-sukanya di sini. Sesuatu yang tidak bakal dinikmati jika menjadi warga negara lain. Maka banyak orang yang betah hidup di sini ketimbang di negeri leluhurnya. Karena Indonesia itu ibarat surga bagi mereka.
Apalagi pasca-reformasi, pemerintah sangat lembek dan toleran terhadap apa saja. Terlebih di era SBY yang selama sepuluh tahun membiarkan saja bibit-bibit perusak kebangsaan itu bertumbuh dan menggurita. Demi ketenangan dan kenyamanannya duduk di Istana, SBY membiarkan radikalisme dan intoleransi berkembang biak. Kini kita semua repot dan terancam oleh mereka.
Pengaruh kaum radikalis inilah yang diyakini berada di balik ngototnya oknum-oknum mantan pegawai KPK itu memperlihatkan ulah mereka. Dengan dalih sebagai pahlawan pemberantas korupsi, mereka berupaya mempengaruhi masyarakat. Mereka menepuk dada seolah mereka itu disingkirkan karena gigih melawan korupsi.
Sementara di DKI Jakarta banyak indikasi korupsi mereka diam saja. Sekarang para mantan yang sudah putus asa ini giat curhat dan unjuk statemen di medsos bahwa mereka itu pahlawan pemberantas korupsi yang disingkirkan. Hahhaa... Hasilnya mana? Tangkapannya berapa? Apakah korupsi berkurang?
Setelah MA menolak gugatan uji materi terkait TWK - KPK, upaya para mantan sudah berakhir. Tidak ada tempat bagi mereka untuk KPK yang posisinya sudah jelas dan terang benderang ini. Harapan masyarakat adalah semoga KPK menjadi lebih baik, tidak seperti sebelumnya. Kalau tidak ada perubahan, ya mending bubar saja.
Tapi masih ada cerita tentang para mantan pegawai, yang menurut aturan, per 1 Oktober 2021 nanti tidak lagi punya urusan dengan KPK. Kini mereka dikabarkan hendak mendirikan KPK tandingan? Silakan saja. Soal ini kita mendukung penuh. Atau lebih baik jika bersinergi dengan ICW, atau bergabung saja sekalian?
Kalau boleh saran, KPK tandingan ini bernama KPK-P atau KPK Perjuangan. Kantor atau sekretariatnya pun kabarnya tidak jauh-jauh dari "senior"-nya? Itu makin bagus. Dan kalau sudah mulai beraktivitas, KPK-P sebaiknya mengusut dulu dugaan penyalahgunaan keuangan di Pemda DKI selama ini.
Atau kalau mau ingin cepat mendapatkan simpati dan pengakuan masyarakat, coba dibongkar soal pendanaan acara balap-balapan mobil Formula E, yang kabarnya sudah menggelontorkan dana sebanyak triliuan rupiah? Itu uang rakyat, tapi kok dihambur-hamburkan untuk sesuatu kegiatan yang tidak jelas?
Akhirnya, kiranya KPK-P memberikan perhatian untuk ini, supaya mendapatkan simpati di masyarakat luas. Inilah saatnya membuktikan diri sebagai pemberantas korupsi sejati. Selama ini -- maaf saja -- belum meyakinkan.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/dukung-kpk-perjuangan-l8g7wTtal9
Ukir Sejarah Baru, Indoesia Ditunjuk Sebagai Presidensi G20 di Era Jokowi!
Wajar sekali kalau pak mantan beserta anak buahnya selalu nyinyir dengan pemerintah. Pasalnya era Jokowi dibanding 10 tahun mantan bak langit dan bumi. Jokowi all out dalam segela hal mulai dari memeratakan infrastruktur, melakukan hilirisasi produk mentah seperti nikel, mengakuisisi tambang Chevron hingga saham Freeport, membuat kebijakan BBM satu harga hingga berani menggrebak maling BLBI.
Saat ini ditangan Jokowi kasus corona malah tercatat menurun di saat negara lain mengalami lonjakan gelombang ketiga. Segala pencapaian inilah yang membuat Indonesia dipercaya sebagai presidensi G20. Sejak didirikan tahun 1999 silam, baru kali ini Indonesia dipercaya membawa estafet kepemimpinan ini. Kenapa era mantan memimpin selama 10 tahun tak ada estafet yang dipercayakan? Ya mungkin karena dunia paham kalau yang diberikan Indonesia bukan kepemimpinan yang baik, malah mencetak album dan lagu.
Sebelumnya seperti diberitakan bisnis.com, Indonesia akan memegang Presidensi G20 yang diselenggarakan pada 1 Desember 2021 hingga November 2022 mendatang. Ini adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20, sejak didirikannya perkumpulan tersebut pada 1999.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021 mendatang.
“Di sana [Presiden Jokowi] akan terima secara resmi penyerahan tongkat estafet G20 dari Perdana Menteri Italia, dan 1 desember akan resmi jadi Presidensi G20,” kata Airlangga dalam konferensi pers G20, Selasa (14/9/2021).
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan, sejak 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022 akan ada banyak pertemuan yang dilakukan. Pertemuan itu disebut sebagai Sherpa Track G20.
Sedikitnya ada 150 pertemuan yang akan berlangsung dengan berbagai negara anggota G20.
“Ada 150 pertemuan beberapa side event, dari 1 desember 2021-30 november 2022, diantaranya working group tingkat sherpa, finance, deputy, hingga KTT yang dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan terpilihnya Indonesia untuk memegang Presidensi G20 merupakan tanggung jawab besar.
"Ini pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi sejak G20 didirikan. Tentunya, ini merupakan kepercayaan, tetapi di saat yang sama juga merupakan tanggung jawab besar yang akan kita tunaikan sebaik mungkin,” kata Menlu.
Menlu mengungkapkan bahwa Presidensi Indonesia akan mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger".
Dia mengatakan, mengenai perkiraan situasi dunia pada 2022, di mana diperkirakan dunia belum akan sepenuhnya keluar dari pandemi Covid-19 dari aspek kesehatannya.
Selain menjelaskan secara garis besar mengenai KTT G20, Airlangga juga menyebut berbagai manfaat yang akan diperoleh Indonesia nantinya. Seperti dilansir kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah manfaat presidensi G20 tahun 2022 bagi Indonesia.
"Di aspek ekonomi beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp 1,7 triliun rupiah,” kata Airlangga, saat memberikan keterangan terkait persiapan menuju Presidensi G20 2022, Selasa (14/9/2021) malam.
Kemudian, ia mengatakan, Produk domestik bruto (PDB) dapat bertambah hingga Rp 7,47 triliun. Bahkan, menurutnya, ada juga potensi penambahan tenaga kerja di berbagai sektor.
“Penambahan PDB hingga 7,47 triliun dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali,” ujar Airlangga.
Selain itu, Airlangga menyebutkan, presidensi G20 dapat menjadi ajang untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund.
Ia mengatakan, hal tersebut akan mendorong kepercayaan dari investor global untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan.
Dengan sejumlah manfaat yang nanti diterima Indonesia, rasanya kita harus bangga hidup di era pemerintahan Jokowi. Karena lewat tangannya negara ini perlahan dibawa menjadi negara maju. Tanpa perlu membayar triliunan seperti Formula E, Jokowi sudah berhasil menarik investor lewat kepercayaan luar negeri terhadapnya. Andai saja gubernur DKI mau sedikit mencontoh gaya kepemimpinan Jokowi yang mengutamakan kerja untuk rakyat, pasti dirinya tak perlu menghamburkan banyak uang.
Sama halnya dengan anak-anak pak mantan yang menyoroti proyek kereta cepat yang tengah berjalan. Tapi, dia lupa kalau era bapaknya menelurkan banyak proyek mangkrak tanpa ada pembangunan yang berarti. Akhirnya kepemimpinan Jokowi menyadarkan kita betapa Indonesia bisa menjadi negara hebat bila dikelola orang yang tepat. Semoga saja pengganti beliau nantinya memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab yang besar. Jangan sampai salah pilih seperti DKI yang kini jadi amburadul.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/ukir-sejarah-baru-indoesia-ditunjuk-sebagai-K8xFz8daHY
Telak! Menterinya Jokowi Tuampol Pendukung Anies, Anies Bak Nyemplung Got Lagi!
Saya akui, kehadiran Anies Baswedan menjadikan dunia politik tanah air ini ramai. Namun tidak dalam artian positif. Maraknya politik identitas yang dibawa Anies melahirkan para pendukung yang fanatik. Fanatisme yang buta. Apa pun yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Anies, ditelan mentah-mentah oleh para pendukungnya. Ketidakbecusan dan ketidakbenaran Anies dalam melaksanakan amanat jabatannya sebagai gubernur malah dibela habis-habisan. Nalar dibuang, logika dihapuskan. Pokoknya Anies selalu benar. Termasuk ambisi Anies menggelar ajang balap Formula E di Jakarta.
Anies dan ajang balap Formula E, bagaikan dua batang besi yang sudah terlanjur dilas mati. Oleh Anies sendiri. Anies kadung mempasrahkan ambisi politiknya pada Formula E. Demi mengalahkan kesuksesan Presiden Jokowi menggelar Asian Games 2018. Demi keinginan dielu-elukan rakyat se-Indonesia, lebih dari Presiden Jokowi. Demi memuluskan ambisinya di 2024.
Begitu ada even internasional yang ditawarkan, Anies langsung kepincut. Bagai nemu duren segudang. Bagai dapat harta karun. Tanpa pikir panjang, Anies langsung mematuk kail pancingan. Kesepakatan pun langsung dibuat untuk 5 tahun ke depan. Uang rakyat ratusan miliar pun digelontorkan. Bahkan sudah dibayar lebih dari RP 1 triliun. Bahkan studi kelayakan yang dibuat oleh anak buah Anies, ternyata tidak dibuat dengan benar. Sudah bisa disebut manipulatif. Karena sengaja tidak memasukkan pengeluaran untuk biaya komitmen ratusan miliar, sehingga kalau dihitung pasti ada pendapatan yang bisa disebut Sumber. Apalagi tujuannya, kalau bukan demi memuluskan ambisi Anies semata kan?
Walaupun banyak mendapat kritikan dan dibongkar boroknya di sana sini, Anies tidak akan membatalkan Formula E. Sudah dilas mati. Oleh sebab itu, dukungan pun digalang. Pendukung fanatik Anies pasti ikut mendukung. Ketika muncul rencana interpelasi oleh Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta, Anies juga “menggalang” dukungan dari fraksi lain. Dengan acara makan malam yang epik itu. Sekuat tenaga, Anies berusaha menyetop semua kendala yang bisa membatalkan Formula E. Anies tidak akan menyerah.
Ini tercermin pula dari sikap para pendukung Anies di medsos. Mereka mencari-cari alasan untuk membenarkan Formula E. Salah satunya adalah “menyerang” pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika. Beberapa “buzzer” Anies di medsos terlihat menyebut angka Rp 3,6 triliun hingga Rp 4,5 triliun, yang mereka klaim sebagai biasa pembuatan Sirkuit Mandalika. Lalu mempertanyakan, mengapa PDIP dan PSI yang mau interpelasi Anies, tidak mempermasalahkan biaya Sirkuit Mandalika itu. Menuduh PDIP dan PSI melempem di Mandalika. Menuduhkan ada upaya penjegalan terhadap Anies, bermotifkan politis. Memakai sumber berita media yang sudah diklarifikasi oleh pihak pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai tidak benar.
Para “buzzer” Anies ini, entah sadar atau tidak, menyajikan data yang tidak benar.
Mereka tidak membedakan antara sirkuit dan KEK. Biaya pembangunan sirkuit
Mandalika sendiri awalnya diperkirakan sekitar Rp 800an miliar Sumber.
Kemudian angka ini di-update pada awal bulan September ini menjadi Rp 1,1 triliun,
karena ada proses penguatan sirkuit untuk mencegah bahaya likuifasi tanah Sumber.
Sementara biaya sebesar Rp 3,6 triliun itu adalah biaya pembangunan infrastruktur
kawasan industri pariwisata KEK Mandalika secara keseluruhan. Biaya ini,
dan juga pembangunan sirkuit Mandalika, tidak memakai uang rakyat.
Melainkan dari investor Sumber. Ini investasi yang disebut pada tahun 2019 ya.
Tahun ini, komitmen investasi untuk KEK Mandalika sudah tembus Rp 17 triliun
Sumber. Kepercayaan para investor terhadap prospek ekonomi Mandalika,
mencerminkan potensi kesuksesan yang tinggi. Yang tidak direkayasa, dengan
penghilangan angka modal seperti studi kelayakan Formula E itu loh!
Bukan hanya para “buzzer” Anies di medsos. Partai pengusung Anies juga ikut
membandingan Formula E dengan Mandalika. Demi untuk membela Anies.
Seperti PKS, yang menyamakan gelaran MotoGP di Mandalika pada Maret 2022
dengan Formula E pada Juni 2022. Yang katanya pasti sukses, asalkan
menerapkan prokes Sumber. Loh, emangnya sirkuit Formula E sudah siap?
Di mana? Kan di sekitar Monas tidak boleh Sumber. Bahkan di jadwal 2022 pun
tidak ada tuh Sumber. Senada dengan PKS, Partai Gerindra juga merujuk ke gelaran
MotoGP di Mandalika yang tidak dipersoalkan. Mempertanyakan mengapa gelaran
Formula E di Jakarta dihalang-halangi. Bahkan sampai melahirkan interpelasi oleh
PDIP dan PSI Sumber.
Hedeeehhh, masak tidak melihat beda di asal modalnya? Yang satu pakai uang investor,
sedang yang di Jakarta pakai duit rakyat. Sementara ketika pandemi melanda, APBD
Jakarta kan anjlok hingga 53% Sumber. Jakarta perlu dana untuk memulihkan ekonomi,
sampai ngutang ke pemerintah pusat. Mengapa masih keukeuh menggelontorkan uang
rakyat buat Formula E?
Kelakuan para “buzzer” Anies dan para partai pengusungnya malah tidak memperbaiki
posisi Anies. Karena memperluas masalah. Mandalika tentunya tidak bisa disamakan
dengan Formula E. Mandalika adalah investasi jangka panjang yang tidak abal-abal.
Makanya mampu menarik investor di kala pandemi. Komitmen investasi dari Rp 3,6
triliun pun berkembang jadi Rp 17 triliun. Fisiknya sudah ada, sedang diselesaikan
sedikit lagi. Sudah masuk kalender World Superbike (WSBK) yang akan digelar
pada bulan November mendatang Sumber. Para pembalap MotoGP sendiri
rencananya akan melakukan tes di Sirkuit Mandalika pada akhir tahun ini,
jika MotoGP bisa menggelar lomba di Asia Tenggara Sumber.
(
lombokita.com)
Anies sudah kejeblos di got pada hari Sabtu lalu (11/9) Sumber. Pada saat yang sama,
salah satu menteri kabinet Jokowi melayangkan “tamparan” balik ke para pendukung
Anies yang menyerang Mandalika. Adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang
pada saat yang sama, menjajal sirkuit Mandalika, memakai sepeda motor. Merasakan
kemegahan dan keindahan sirkuit yang lokasinya berdekatan dengan bentangan
pantai berlaut biru. Menteri Bahlil pun memuji sirkuit Mandalika dengan sebutan
“paten”. Paten berarti hebat, tidak ada duanya di dunia. Menteri Bahlil juga
sangat optimis, bahwa kawasan Mandalika akan menarik banyak wisata dan
jadi tempat digelarnya banyak event internasional Sumber Sumber
Pengembangan kawasan Mandalika tidak hanya sekali buat gelaran MotoGP.
Namun akan terus berkembang. Dengan dana yang tidak mengambil dari uang rakyat.
Mana bisa disamakan dengan Formula E? Yang uangnya sudah dibayar tapi
bentuknya masih belum jelas. Di jadwal pun tidak ada. Sementara sirkuit Mandalika
sudah bisa dijajal oleh Menteri Bahlil. Anies bagai kesenggol kejeblos got lagi.
Kali ini sampai KO. Mengeles dengan menyerang Mandalika sudah gagal
total. Sudah “terserempet” motornya Pak Menteri hehehe…
Sumber Utama : https://seword.com/politik/telak-menterinya-jokowi-tuampol-pendukung-anies-ZV4SF7zK6O
Framing Jahat Oposisi Mengenai Kenaikan Harta Jokowi Hingga Menag, Ini Penjelasannya!
Bukan oposisi namanya kalau tak bikin gaduh disetiap ada berita mengeni pemerintah. Entah karena bingung tak ada yang bisa dikiritisi atau apa hingga suatu yang wajar dibuat
berlebihan. Terutama oleh kader-kader Demokrat bernama Andi Arief,
Roy Suryo dan sejenisnya. Kalau dulu mereka mempertanyakan anggaran 2 milyar untuk pengecetan pesawat kepresidenan. Padahal kadernya di daerah beli rumah dinas puluhan
milyar. Kini yang dipermasalahkan adalah penambahan harta di masa pandemi.
Harusnya mereka juga bertanya-tanya kenapa harta AHY yang cuma mayor bisa sampai
belasan milyar hingga disebut lebih banyak dari SBY. Bahkan SBY sendiri juga
sempat melaporkan harta sejuta dollar dan belasan milyar di akhir pemerintahannya.
Coba diusut adakah harta proyek hambalang di harta laporan Ibas dan keluarga Cikeas.
Mengenai framing jahat terhadap kenaikan harta Jokowi sebesar 8,9 M semasa
pandemi telah dibantah telak oleh Faldo Maldini, stafsus Mensesneg.
Seperti dilansir tribunnews.com, menurut Faldo, kenaikan harta kekayaan Presiden
Jokowi sebesar Rp 8 miliar selama pandemi Covid-19 di latar belakangi oleh banyak
faktor.
Satu di antaranya karena banyaknya tanah yang dimiliki Presiden Jokowi sebelum
menjadi pejabat negara. Untuk itu, Faldo menganggap kenaikan harta kekayaan Presiden
Jokowi sangat wajar.
"Kalau kita bicara nilai aset Pak Jokowi yang naik sekitar Rp 7 milliar, dalam
satu tahun kenaikan kami kira sangat wajar karena faktornya banyak sekali."
"Ada tanah sebelum beliau jadi Wali Kota, Pak Jokowi juga punya hall di Solo dan itu
strategis sekali karena nilainya naik terus dan ini mekanisme pasar."
"Selain itu Pak Jokowi juga punya utang tercatat sekira Rp 500 juta," ujar Faldo,
dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Senin (13/9/2021).
Faldo menilai, tidak masalah jika harta kekayaan para pejabat meningkat.
Ia menekankan, yang terpenting adalah keterbukaan para pejabat mengenai harta
kekayaannya.
"Saya kira kita agak sulit kalau bicara pengen semuanya adu miskin-miskinan,
karena kalau pejabat yang paling penting itu keterbukaan."
"Yang jadi masalah itu kalau kenaikannya tidak wajar, misalnya sebelum jadi pejabat
Rp 10 miliar, setelah jadi pejabat dua tahun jadi Rp 100 miliar, itu kan bisa ditanya oleh
publik," jelas Faldo.
Oleh karena itu, Faldo menyebut tidak ada persoalan dari kenaikan harta kekayaan
para pejabat di masa pandemi Covid-19.
Pernyataan Faldo ini juga dibenarkan para pengamat yang mengatakan
penambahan harta pejabat selama pandemi disebabkan berkurangnya pengeluaran.
Bisa jadi uang yang biasanya digunakan untuk hobi, rekreasi dan lainnya justru
digunakan berinvestasi selama pandemi.
Framing jahat ke Jokowi kini juga menimpa Menag Yaqut yang mengalami penambahan harta 11 Milyar. Padahal kenaikan tersebut tak berselang lama dirinya didapuk jadi menteri.
Alias tak berhubungan dengan pekerjaannya saat ini, tetapi memang ada penambahan
nilai aset dari sebelum ia jadi menteri.
Seperti diberitakan tribunnews.com, saat menjadi Menag, Yaqut memiliki enam
bidang tanah yang nilainya mencapai Rp 9.320.500.000.
Ia masih memiliki dua kendaraan senilai Rp 1.270.000.000; harta bergerak
lainnya Rp 220.754.500; dan kas dan setara kas Rp 646.839.139.
Namun, Ketua GP Ansor itu juga memiliki utang sebesar Rp 300 juta sehingga
mengurangi jumlah asetnya.
Harusnya oposisi lebih cerdas membuat kritikan dan memang celah kekurangan
pemerintah saat ini. Misalnya integrasi data penduduk yang maish manual
dan belum berfungsinga e KTP secara maksimal. Termasuk banyaknya
kesemrawutan data penduduk penerima bansos. Tapi, mungkin saja mereka malu
mengkritik e KTP karena seperti membuka borok pemerintahan SBY. Apalagi nilai
korupsinya triliunan rupiah. Memang begitulah oposisi. Ibarat pepatah, gajah di
pelupuk mata tak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak.
Lihatlah kualitas Roy Suryo yang mengkritik soal harta laporan pemerintah,
sementara dirinya sendiri maling panci dan perabotan. Sama halnya Ibas yang
membicarakan soal potensi infrastruktur mangkrak, padahal dirinya disebut
terlibat korupsi hambalang yang membuat proyek tersebut mangkrak.
Dan banyak contoh lain di amna oposisi seakan kerap meludahi diri sendiri.
Tapi, yakinlah mayoritas rakyat tak akan termakan provokasi murahan.
Menyelamatkan partainya saja tak bisa, apalagi sok ngurusi negara.
Yang ada Indonesia bisa jadi negara auto pilot jilid dua kalau kekuasaan
dipercayakan pada mereka.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/framing-jahat-oposisi-mengenai-kenaikan-harta-zrzhYbrDfk
Re-post by Migo Berita / Sabtu/18092021/10.50Wita/Bjm
