Aksi Dukung-mendukung boleh saja, tetapi kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus "Melek Informasi" dan jangan sampai "Tercuci Otak" dengan berita HOAX apalagi berita atau informasi yang berbaju "Hoax Agamis" padahal cuma strategi untuk memenangkan calon yang mereka sukai/pilih tanpa memikirkan Berita atau info tersebut Hoax atau bukan.
Contoh : Kalau Pemberitaan ini ternyata bukan HOAX bahwa Pemerintahan Jokowi berhutang bertrilyun dollar untuk bangsa dan negara tercinta ini, maka kita sebagai penerima informasi harus membaca tau melihat dari berbagai informasi , baik dari Pecinta Pak Jokowi dan para Pembenci Jokowi, dengan cara yang adil. Dan menurut persepsi kami, orang atau negara hanya bisa dikasih hutang kalau "Dipercaya" sama pemberi Hutang, artinya ketika Dipercaya maka Pemerintah harus berhitung bagaimana bisa membayar hutang dan kembali mendapat untung dari hutang tersebut.
Coba kalau kita renungkan, negara kita sedang membangun, tapi "tidak dipercaya" mendapatkan pinjaman, bagaimana kita bisa membangun ketertinggalan kita, terutama dari negara tetangga, yang terpenting kita sebagai rakyat atau orang yang menyandang Wakil Rakyat di DPR harus terus mengawal dan memberikan masukkan kepada pemerintah ketika suatu keputusan diambil demi bangsa dan negara agar pemerintahan selanjutnya "Bukan mewarisi Hutang", akan tetapi ketika berani berhutang maka berani bertanggung-jawab, dengan cara apa, yaitu jelas dengan menyiapkan mekanisme pembayaran yang selalu menguntungkan bangsa dan negara indonesia yang kita cintai bersama ini.
Kemudian tentang Dollar yang semakin tinggi, itu bukan salah Pemerintahan Jokowi-Jk, tapi itu disebabkan banyak hal, khususnya perpolitikkan di luar negeri, dimana kita tahu bersama Amerika masih ingin menjadi Negara Terkuta dengan Dollar nya, akan tetapi Eropa juga menginginkan EURO nya yang berjaya, belum lagi sikap Amerika terhadap Lawan-lawan Dagangnya khususnya Negara China, belum lagi ikut campurnya Amerika dalam Perang Yaman, dimana Kerajaan Arab Saudi cs dibantu Amerika malah memborbardir Negara Muslim dan Negara Miskin Yaman demi "Isu Kekuasaan" dan ingin menancapkan pengaruh Kerajaan Arab Saudi terhadap Yaman, Tentang Amerika yang keluar dari Perjanjian dengan Republik Islam Iran yang merupakan salah satu penyuplai minyak terbesar didunia selain Kerajaan Arab Saudi juga turut mempengaruhi kenaikan Kurs Dollar, apalagi kalau sampai Amerika masih mencampuri urusan perseteruan Korea Selatan dan Korea Utara (walau sudah ada pertemuan Amerika dan korea Utara) dan tentunya sebab-sebab lainnya yang mempengaruhi Kenaikan Harga Dollar.
Sedangkan didalam negeri Indonesia, yang jual bakso terus jualan bakso, yang jualan sayur masih semangat jualan sayur, artinya roda perekonomian terus berlanjut, walau ada kenaikan harga BBM Non Subsidi ( Pertalite dan Pertamax contohnya), tetapi Harga Premiun BBM yang bersubsidi masih dicover pemerintah, artinya apapun bahan bakarnya baik yang bersubsidi atau yang tidak yang penting BBM masih tersedia dipasaran sehingga orang masih bisa beraktivitas untuk kegiatannya sehari-hari menghidupi anak istri atau anak suami, daripada harga BBM semua disubsidi, tetapi ketika sudah lelah mengantri hingga subuh, hingga larut malam atau hingga ke pagi lagi "Tidak Dapat" BBM nya, baru ini Pemerintahnya seperti Pro Rakyat padahal Tidak alias cuma Pencitraan.. paham kan maksudnya. Rakyat itu selama BBM masih ada dijual dipasaran dan masih bisa dibeli, maka roda perekonomian mereka akan terus berlanjut.
Jadi kalau ada yang DEMO dengan Isu BBM, kayanya mesti jadi rakyat dulu biar tahu, bagaimana namanya antri untuk mendapatkan harga bersubsidi, tapi akhirnya tidak dapat.
Kemudian isu Tenaga Kerja Asing menguasai bangsa Indonesia, hemm..kayanya pola pikirnya harus dirubah, kalau tenaga kerja asing di Indonesia jual kerupuk pakai sepeda atau jual bakso pakai gerobak, nah itu berarti UNSKILL (Tidak punya keahlian), jadi pemerintah harus kita beritahu agar tidak kecolongan tentang masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) seperti ini, Namun yang jelas ketika berBaik Sangka kepada Pemerintah, bahwa yang didatangkan pemerintah adalah TKA yang mempunyai SKILL (Keahlian), maka akan terjadi transformasi ilmu pengetahuan dari orang asing kewarga negara Indonesia, dan kalau sampai masih menemukan TKA yang Tidak Mempunya SKILL bisa bekerja di Indonesia berarti kita harus segera laporkan ke Dinas Tenga Kerja hingga aparat Kepolisian hingga Pihak Imigrasi agar kerja mereka menjadi lebih mudah dan transparan, jadi berbaik sangkalah kepada Pemerintahan Jokowi - JK, karena mereka Bukan TUHAN yang bisa sekejap mata merubah semua keadaan, dengan membantu pemerintahan yang sah ini untuk bekerja dan bekerja semoga terlahir karya-karya terbaik dari bangsa Indonesia.. illahi Amin.
Sekali lagi tulisan ini bukan bermaksud membela Pemerintahan Jokowi-Jk mati-matian, akan tetapi kita harus menyadari mereka yang sudah ditakdirkan ALLAH menjadi Presiden dan Wakil Presiden kita haruslah kita bantu bersama dalam menghadapi segala permasalahan bangsa Indonesia. Sehingga ketika Rakyat dan Pemerintah saling Mendukung untuk Kehidupan yang lebih baik dan benar ..InsyaAllah kita bangsa Indonesia bukan lagi menjadi Negara Berkembang, akan tetapi menjadi Negara Besar yang diridhoi oleh Allah SWT.
Dan mesti diingat kita jangan mau diadu domba untuk berkelahi sesama bangsa, Mau Anda mendukung atau Membenci Pak Jokowi, ingatlah kita sesama anak bangsa Indonesia yang mempunyai banyak suku dan bahasa, namun negeri kita ini selalu diberkahi ALLAH dengan adanya PERSATUAN dalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua), PANCASILA dan UUD 45, dimana kita patut bersyukur inilah bangsa yang menjadikan Perbedaan menjadi Persatuan, dimana kita tahu bersama di Timur Tengah sana walau bahasa dan suku cuma beberapa tetapi mereka sering berperang karena Perbedaan.. Terimakasih Ya Allah SWT, rahmatilah bangsa kami bangsa Indonesia, siapapun pemenang PEMILU Presiden 2019 jadikanlah dia AMANAH untuk mengurus bangsa ini, kalau memang Pak Jokowi diridhoi untuk 2 Periode yaitu 2019-2024, maka segerakanlah dan kalau memang diganti, maka Kami Bangsa Indonesia menghendaki yang Terbaik bahkan lebih baik dari pak Jokowi-Jk, bukan malah nanti menjadi "Garong Anggaran", Bermuka Malaikat tapi berhati IBLIS dan mudahan bukan tipe-tipe seperti itu... Semoga Ya Allah.. (KNF/MFF/AR/R/MigoBerita/Sabtu/07072018/10.54Wita)
Capres nomor urut satu Prabowo Subianto (keempat kiri)dan cawapres Hatta Rajasa (keempat kanan) dari PAN (partai besutan Amien Rais) beserta pimpinan partai Koalisi (kiri ke kanan) Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban (Partai besutan Yusril Ihza Mahendra), Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Gerindra Suhardi serta Politisi Partai Demokrat Nachrowi Ramli mengangkat tangan mereka ketika peresmian Koalisi Permanen Merah Putih di Tugu Proklamasi Jakarta, Senin, 14 Juli 2014. ( Foto: AFP/Adek Berry ) sumber pic : http://www.beritasatu.com/nasional/196692-tujuh-partai-pengusung-prabowohatta-deklarasikan-koalisi-permanen.html
TGB Ternyata Dukung Jokowi, Ustaz Abdul Somad: Tunggu Habib Rizieq Shihab!
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dalam beberapa hari terakhir, ramai dibicarakan soal dukungan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) kepada Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
Sebelumnya diketahui nama TGB sendiri juga kerap digadang-gadang akan masuk bursa capres.
Salah satu pendukung dari TGB yakni Ustaz Abdul Somad.
Dalam unggahan di Instagram, Ustaz Abdul Somad mengunggah beberapa tangkapan gambar dari beberapa dialog di grup percakapan Whatsapp.
Dalam tangkapan gambar tersebut, terlihat pertanyaan yang berbunyi :"TGB dukung Jokowi 2 periode? Innalillh... Kecewa kita."
Sementara itu, ustaz Abdul Somad hanya membalas pertanyaan tersebut dengan kalimat: Tunggu HRS.
Saat ditanya sejumlah wartawan langsung soal dukungan TGB kepada Jokowi, hal yang sama pun juga diucapkan ustaz Abdul Somad.
"Lihat di Instagram saja," ujarnya seusai menghadiri penutupan pertemuan Dai se-Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa di Grand Cempaka Hotel, Jakarta Pusat, Jumat, (6/7/2018).
Dengan penjagaan ketat dari timnya, Ustaz Abdul Somad juga mengatakan bahwa hal yang sama juga diungkapkan ustaz Arifin Ilham.
"Ustaz Arifin Ilham juga bilang, tunggu Habib Rizieq Shihab," katanya.
Sumber Berita : http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/07/tgb-ternyata-dukung-jokowi-ustaz-abdul-somad-tunggu-habib-rizieq-shihab
Dalam tangkapan gambar tersebut, terlihat pertanyaan yang berbunyi :"TGB dukung Jokowi 2 periode? Innalillh... Kecewa kita."
Sementara itu, ustaz Abdul Somad hanya membalas pertanyaan tersebut dengan kalimat: Tunggu HRS.
Saat ditanya sejumlah wartawan langsung soal dukungan TGB kepada Jokowi, hal yang sama pun juga diucapkan ustaz Abdul Somad.
"Lihat di Instagram saja," ujarnya seusai menghadiri penutupan pertemuan Dai se-Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa di Grand Cempaka Hotel, Jakarta Pusat, Jumat, (6/7/2018).
Dengan penjagaan ketat dari timnya, Ustaz Abdul Somad juga mengatakan bahwa hal yang sama juga diungkapkan ustaz Arifin Ilham.
"Ustaz Arifin Ilham juga bilang, tunggu Habib Rizieq Shihab," katanya.
tribunnews.com
Ustaz Abdul Somad saat bersalaman dengan salah satu Dai di acara penutupan pertemhan Dai se-Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa
TGB Ketahuan Dukung Jokowi, Fadli Zon Sangat Menyayangkan dan Berharap Ini
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA
- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan sikap
Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru
Bajang (TGB) yang mendukung Presiden Joko Widodo hingga periode
selanjutnya.
"Kami menyayangkan aja. Artinya ada tentu orang yang beharap, relawannya berharap sikap TGB itu (harusnya) dikomunikasikan dengan kelompoknya sendiri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Diketahui, perolehan suara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dibandingkan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon saat mengunjungi Kantor Radar Bogor, Jumat (1/6/2018).(KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAH)
Namun, Fadli tak khawatir nantinya ketua umumnya Prabowo Subianto kalah di NTB pada Pilpres 2019 mendatang.
Ia menilai dukungan TGB kepada Jokowi tak akan memengaruhi pilihan masyarakat NTB kepada Prabowo.
"Kalau dikaitkan dengan kemenangan Pak Prabowo waktu 2014 di NTB, lebih banyak karena sikap masyarakat NTB sendiri yang ketika itu memilih Pak Prabowo.
Tentu kami sayangkan lah sikap dari TGB itu walaupun itu hak pribadinya," lanjut dia.
Sebelumnya, seperti dikutip dari Antara, TGB Zainul Majdi menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua sebagai Presiden RI.
Menurut TGB, keputusannya mendukung Jokowi itu setelah melalui pertimbangan yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa, umat dan akal sehat.
Dia menilai selama Jokowi memimpin, pencapaian kawasan ekonomi khusus Mandalika di NTB sudah berhasil. Apabila ada pergantian di level kepemimpinan nasional, maka akan terjadi kemandekan baik dari segi ekonomi maupun sosial di wilayah Mandalika dan juga NTB.
Sumber Berita : http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/07/tgb-ketahuan-dukung-jokowi-fadli-zon-sangat-menyayangkan-dan-berharap-ini
"Kami menyayangkan aja. Artinya ada tentu orang yang beharap, relawannya berharap sikap TGB itu (harusnya) dikomunikasikan dengan kelompoknya sendiri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Diketahui, perolehan suara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dibandingkan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon saat mengunjungi Kantor Radar Bogor, Jumat (1/6/2018).(KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAH)
Namun, Fadli tak khawatir nantinya ketua umumnya Prabowo Subianto kalah di NTB pada Pilpres 2019 mendatang.
Ia menilai dukungan TGB kepada Jokowi tak akan memengaruhi pilihan masyarakat NTB kepada Prabowo.
"Kalau dikaitkan dengan kemenangan Pak Prabowo waktu 2014 di NTB, lebih banyak karena sikap masyarakat NTB sendiri yang ketika itu memilih Pak Prabowo.
Tentu kami sayangkan lah sikap dari TGB itu walaupun itu hak pribadinya," lanjut dia.
Sebelumnya, seperti dikutip dari Antara, TGB Zainul Majdi menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua sebagai Presiden RI.
Menurut TGB, keputusannya mendukung Jokowi itu setelah melalui pertimbangan yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa, umat dan akal sehat.
Dia menilai selama Jokowi memimpin, pencapaian kawasan ekonomi khusus Mandalika di NTB sudah berhasil. Apabila ada pergantian di level kepemimpinan nasional, maka akan terjadi kemandekan baik dari segi ekonomi maupun sosial di wilayah Mandalika dan juga NTB.
ant via kompas.com
Presiden
Joko Widodo (kanan) didampingi Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi (kiri)
berziarah di makam Pahlawan Nasional Maulana Syekh TGKH Muhammad
Zainuddin Abdul Majid di Ponpes NW Pancor, Lombok Timur, NTB, Kamis
(23/11).
Fahri Hamzah Sebut SBY Bisa 2 Periode Jadi Presiden Karena Blundernya Sedikit, Beda dengan Jokowi
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai bahwa gelombang kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah semakin hari terus bertambah.
Menurutnya banyak kesalahan yang dilakukan pemerintah mulai dari menteri hingga presidennya.
"Terlalu banyak masalah yang dibuat. Menterinya bermasalah, presidennya juga suka ada kesalahan, banyak blunder," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (3/7/2018).
Hal tersebut menurut Fahri berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya sedikit sekali kesalahan yang dibuat SBY sehingga membuatnya bisa melenggang menjadi presiden untuk periode ke dua.
"Kalau dulu Pak SBY terpilih dua kali karena memang nggak ada kesalahan yang dia buat. Menuju Pilpres tahap kedua itu ndak ada kesalahan. Semua beritanya happy," katanya.
Salah satu contohnya menurut Fahri adalah kenaikan harga BBM non subsidi.
Menurut Fahri pemerintah telah merampas uang rakyat dengan menaikan harga BBM tersebut.
"Itu kan naikin harga BBM itu merampas subsidi rakyat. Merampas subsidi rakyat itu harus pakai UU. Minimal presiden bikin perppu dong. Masa Pertamina disuruh merampas subsidi rakyat," katanya.
Fahri mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan BBM sekarang ini.
Berapa banyak pendapatan dari hasil pengolahan BBM dan berapa subsidi yang dikeluarkan untuk BBM.
Pemerintah menurutnya juga tidak sembarangan dalam menaikan harga BBM.
"Ini enak aja main cabut, tengah malam main cabut. Bangun-bangun kita harga BBM udah beda. Ini kan pusing negara kayak begini. Udah belasan kali naikin harga BBM," pungkasnya.
Sebelumnya Pertamina telah menaikan harga BBM non subsidi jenis pertamax, dan lainnya. BBM tersebut naik Rp 600 menjadi Rp 9500.
BBM jenis Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan Rp 600 menjadi Rp 10.700.
Sementara harga Pertamina Dex naik Rp 500 menjadi Rp 10.500 per liter dan harga Dexlite naik Rp 900 menjadi Rp 9.000 per liter.
Harga BBM non subsidi selama ini memang mengikuti mekanisme pasar. Tidak ada intervensi pemerintah terhadap harga BBM non subsidi sekarang ini.
Sumber Berita : http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/04/fahri-hamzah-sebut-sby-bisa-2-periode-jadi-presiden-karena-blundernya-sedikit-beda-dengan-jokowi?page=all
Menurutnya banyak kesalahan yang dilakukan pemerintah mulai dari menteri hingga presidennya.
"Terlalu banyak masalah yang dibuat. Menterinya bermasalah, presidennya juga suka ada kesalahan, banyak blunder," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (3/7/2018).
Hal tersebut menurut Fahri berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya sedikit sekali kesalahan yang dibuat SBY sehingga membuatnya bisa melenggang menjadi presiden untuk periode ke dua.
"Kalau dulu Pak SBY terpilih dua kali karena memang nggak ada kesalahan yang dia buat. Menuju Pilpres tahap kedua itu ndak ada kesalahan. Semua beritanya happy," katanya.
Salah satu contohnya menurut Fahri adalah kenaikan harga BBM non subsidi.
Menurut Fahri pemerintah telah merampas uang rakyat dengan menaikan harga BBM tersebut.
"Itu kan naikin harga BBM itu merampas subsidi rakyat. Merampas subsidi rakyat itu harus pakai UU. Minimal presiden bikin perppu dong. Masa Pertamina disuruh merampas subsidi rakyat," katanya.
Fahri mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan BBM sekarang ini.
Berapa banyak pendapatan dari hasil pengolahan BBM dan berapa subsidi yang dikeluarkan untuk BBM.
Pemerintah menurutnya juga tidak sembarangan dalam menaikan harga BBM.
"Ini enak aja main cabut, tengah malam main cabut. Bangun-bangun kita harga BBM udah beda. Ini kan pusing negara kayak begini. Udah belasan kali naikin harga BBM," pungkasnya.
Sebelumnya Pertamina telah menaikan harga BBM non subsidi jenis pertamax, dan lainnya. BBM tersebut naik Rp 600 menjadi Rp 9500.
BBM jenis Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan Rp 600 menjadi Rp 10.700.
Sementara harga Pertamina Dex naik Rp 500 menjadi Rp 10.500 per liter dan harga Dexlite naik Rp 900 menjadi Rp 9.000 per liter.
Harga BBM non subsidi selama ini memang mengikuti mekanisme pasar. Tidak ada intervensi pemerintah terhadap harga BBM non subsidi sekarang ini.
TribunWow.com
Jokowi - Fahri Hamzah
Komentar Romi Soal Wacana JK-AHY di Pilpres 2018, Sebut Tak Punya Prospek
BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada
wacana menduetkan Jusuf Kalla dan Agus Harimukti Yudhoyono (AHY). Hal
ini ditanggapi Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy dengan santai.
Menurut pria yang akrab disapa Romi itu, hal itu tak menjamin sukses di pilpres 2019.
"Saya katakan bahwa wacana Partai Demorkat tak punya prospek untuk 2019 mendatang," ujar Romi di kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).
Lagipula, ujar Romi, belum ada sinyal terkait wacana tersebut di antara tiga partai yang tersisa yaitu PAN, PKB, serta Demokrat.
"Sejauh ini saya belum menerima sinyal bahwa ketiga partai itu akan bergabung dalam satu koalisi. Sebelum berbicara nama maka yang penting koalisinya siapa, diluar Pak Jokowi dan Prabowo maka hanya 3 parpol yang bisa bergabung, Demokrat, PAN, PKB," jelas Romy.
Selain itu, alasan tak jamin suksesnya jika duet JK-AHY dijalankan, menurut Romy adalah, keengganan JK untuk kembali memilih karir politik untuk menjadi capres.
"Saya belum pernah mendengar, sering bertemu. Semenjak bertemu Pak Jk berkeinginan untuk menjadi jadi calon presiden. Belum pernah (dengar)," tutur Romy.
Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan menyatakan pertemuan silaturahmi Lebaran JK dan SBY pada 25 Juni 2016 lalu, diharapkan berpeluang membentuk Koalisi alternatif antara Golkar Demokrat untuk Pilpres 2019 mendatang.
Namun baik SBY dan JK mengatakan dalam pertemuan selama 1 jam itu, persoalan politik sama sekali tak dibicarakan.
Keduanya kompak menyatakan tema perbincangan tak lepas soal kehangatan diantara kedua keluarga.
Sumber Berita : http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/04/komentar-romi-soal-wacana-jk-ahy-di-pilpres-2018-sebut-tak-punya-prospek
Re-Post by MigoBerita / 11.09Wita/bjm
Menurut pria yang akrab disapa Romi itu, hal itu tak menjamin sukses di pilpres 2019.
"Saya katakan bahwa wacana Partai Demorkat tak punya prospek untuk 2019 mendatang," ujar Romi di kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).
Lagipula, ujar Romi, belum ada sinyal terkait wacana tersebut di antara tiga partai yang tersisa yaitu PAN, PKB, serta Demokrat.
Baca: Live Trans TV! Live Streaming Kolombia vs Inggris di Piala Dunia 2018 Bisa Ditonton dengan Cara Ini
Sehingga, ia menyarankan Partai Demokrat untuk menentukan parpol koalisinya terlebih dahulu dan kemudian baru memunculkan nama."Sejauh ini saya belum menerima sinyal bahwa ketiga partai itu akan bergabung dalam satu koalisi. Sebelum berbicara nama maka yang penting koalisinya siapa, diluar Pak Jokowi dan Prabowo maka hanya 3 parpol yang bisa bergabung, Demokrat, PAN, PKB," jelas Romy.
Selain itu, alasan tak jamin suksesnya jika duet JK-AHY dijalankan, menurut Romy adalah, keengganan JK untuk kembali memilih karir politik untuk menjadi capres.
"Saya belum pernah mendengar, sering bertemu. Semenjak bertemu Pak Jk berkeinginan untuk menjadi jadi calon presiden. Belum pernah (dengar)," tutur Romy.
Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan menyatakan pertemuan silaturahmi Lebaran JK dan SBY pada 25 Juni 2016 lalu, diharapkan berpeluang membentuk Koalisi alternatif antara Golkar Demokrat untuk Pilpres 2019 mendatang.
Namun baik SBY dan JK mengatakan dalam pertemuan selama 1 jam itu, persoalan politik sama sekali tak dibicarakan.
Keduanya kompak menyatakan tema perbincangan tak lepas soal kehangatan diantara kedua keluarga.
kompas.com
Ketua Umum DPP PPP M. Romahurmuziy
Re-Post by MigoBerita / 11.09Wita/bjm
