#PrayForPapua : JANGAN GOLPUT untuk 17 April 2019 ...!!! Pemilu Damai dan MEMILIH Itu JUARA

UMA Mengadakan Seminar Pemilu Damai Dan Memilih Itu Juara Dari RRI

Universitas Medan Area mengadakan Seminar siaran langsung dari RRI dengan tema “Pemilu Damai & Memilih Itu Indah” pada Kamis, 15 November 2018 Jam 09.00 WIB s.d Selesai di Convention Hall Kampus I Universitas Medan Area Jalan Ko­lam Medan Estate.
Acara Pemilu Damai & Memilih Itu Indah dihadiri oleh Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc,Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana M.Si, Ketua BAK Sri Irawati, S.Sos, MAP, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan H.Muazzul, SH, M.Hum, HUMAS Universitas Medan Area Ir. Asmah Indrawaty, MP, Delegasi RRI, Dekan Fakultas Isipol Dr. Heri Kusmanto, MA, dan dari KPU Medan yang telah hadir pada siarang langsung RRI tersebut.



Seminar tersebut bertujuan untuk bagaimana kita mesti memilih dengan cerdas dalam pemilu 2019 yang akan datang “Gunakanlah hak pilih itu dalam berperan mempersatukan bangsa dan oleh karena itu marilah kita memilih sesuai hak kita masing-masing supaya kita menjadi juara maka dari itu topik kali ini adalah memilih itu juara” ucap rektor.
Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jadi bagi generasi milenials harus cerdas dalam memilih pada pemilu 2019 kalaulah nanti ada perbedaan dalam pemilihan pemilu 2019 dari teman, keluarga atau lain sebagainya janganlah dijadikan ajang perpecahan karena itu hanya sebatas demokrasi, maka dari itu marilah kita sama-sama untuk dijadikan pemilu ini pemersatu dalam Indonesia bersatu.

Sumber Berita : https://www.uma.ac.id/berita/uma-mengadakan-seminar-pemilu-damai-dan-memilih-itu-juara-dari-rri

Merawat Kewarasan Publik: Gagasan dan Pandangan Buya Syafii Maarif

islamindonesia.id – Merawat Kewarasan Publik: Gagasan dan Pandangan Buya Syafii Maarif 
Buku berisi gagasan dan pemikiran mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif berjudul Merawat Kewarasan Publik: Refleksi Kritis Kader Intelektual Muda tentang Pemikiran Ahmad Syafii Maarif resmi diluncurkan Maarif Institute di Gedung Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Jakarta, bulan lalu.
Pemikiran-pemikiran Buya Syafii, sapaan Syafii Maarif, mengenai moralitas dan keadaban publik yang sebagiannya tertuang dalam buku ini diharapkan dapat menjadi pelita di tengah bangsa yang sarat dengan berbagai persoalan keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan.
Buya berharap umat Islam di Indonesia benar-benar mengembangkan Islam yang terbuka, inklusif, dan memberi solusi terhadap masalah bangsa.
Sebagai “muazin bangsa”, Buya Syafii terus berupaya memerangi ketidakadilan, korupsi, dan mafia yang merongrong bangsa. Gagasan dan refleksi pemikirannya lahir dari keprihatinan atas kondisi bangsa, termasuk menyangkut umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia.
Buya juga berharap, sepatutnya umat Islam tak lagi mempersoalkan hubungan Islam, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Saya ingin melihat ketiganya satu padu, satu tarikan nafas dalam kehidupan di negeri tercinta ini.
Selain itu, Maarif Institute juga membuka Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan periode kedua. Kursus singkat ini digelar sejak 23 November hingga 28 November di Hotel Grand Mulya Bogor. Diikuti oleh 20 peserta, Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan ini merupakan upaya Maarif Institute untuk merawat ide-ide besar Buya Syafii mengenai kemanusiaan, kebudayaan, dan keindonesiaan.
Menurut Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Daraz, program ini bertujuan untuk menyosialisasikan berbagai gagasan Buya Syafii yang mengusung nilai-nilai keterbukaan, kesetaraan, dan kebinekaan kepada anak-anak muda dengan berbagai latar belakang etnis, suku, agama, dan budaya. Dia berharap kegiatan ini bisa menumbuhkan tunas baru, pelanjut kiprah moral dan intelektual yang selama ini telah dihidupkan Buya Syafii Maarif dalam berbangsa dan bernegara.
EH / Islam Indonesia

Sumber Berita : https://islamindonesia.id/berita/merawat-kewarasan-publik-gagasan-dan-pandangan-buya-syafii-maarif.htm

Waspadai Politik Pecah Belah Jelang Pemilu 2019

islamindonesia.id – Waspadai Politik Pecah Belah Jelang Pemilu 2019
Menjelang gelaran Pemilu serentak tahun 2019, diperlukan kesadaran dan kewaspadaan seluruh komponen anak bangsa agar selalu berhati-hati dengan politik pecah-belah yang sewaktu-waktu bisa muncul di tengah masyarakat. Karena dampak dari politik semacam itu berpotensi meruntuhkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Seperti sebelumnya, menjelang perhelatan pesta demokrasi lima tahun sekali, kematangan demokrasi kita selalu diuji. Persatuan dan kesatuan anak bangsa rawan tergerus. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan haluan dan pilihan politik –yang sebenarnya lazim di alam demokrasi, namun tetap saja kadang membuat hubungan antar anak bangsa menjadi terancam. Hal itu bisa terjadi jika sebagian warga masyarakat terjebak pengaruh buruk politik pecah-belah.
Diperlukan kesadaran bersama bahwa politik pecah-belah kerap digunakan oleh kekuatan asing agar bangsa ini terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil, lemah, dan mudah dikuasai.
Kekuatan asing ini bisa masuk melalui kelompok mana saja, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan. Mereka akan terus-menerus menebarkan permusuhan antar sesama anak bangsa, tak terkecuali upaya provokasi, penyebaran isu dan propaganda palsu yang pada akhirnya dapat memunculkan rasa saling curiga satu sama lain.
Merupakan kewajiban seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menjaga pesta rakyat lima tahunan yang tak lama lagi bakal dilangsungkan. Sudah selayaknya Pemilu tidak memicu perpecahan, saling hujat dan caci-maki. Jangan sampai hanya karena adanya perbedaan pilihan politik, antar sesama anak bangsa larut dalam pertikaian dan permusuhan.
Setiap warga negara yang memiliki hak pilih hendaknya menjadi pemilih yang cerdas, bukan sekadar pemilih yang emosional. Penting bagi mereka mengenali siapa musuh yang sebenarnya, yang berkepentingan untuk terus menciptakan polemik di tengah masyarakat. Dengan begitu, diharapkan hasil Pemilu akan menjadi lebih berkualitas dan kerukunan masyarakat tetap dapat terjaga dengan baik.
EH / Islam Indonesia

Sumber Berita : https://islamindonesia.id/opini/waspadai-politik-pecah-belah-jelang-pemilu-2019.htm

Kemlu Sesalkan Pernyataan Dubes Saudi tentang GP Ansor

islamindonesia.id – Kemlu Sesalkan Pernyataan Dubes Saudi tentang GP Ansor
Kementerian Luar Negeri RI menyesalkan pernyataan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Muhammad Abdullah Al Shuaibi, mengenai penyebutan almunharifah (organisasi yang sesat atau menyimpang) terhadap GP Ansor.
Pada Minggu (2/12) Al Shuaibi melalui akun Twitternya mengomentari acara Reuni 212 dan menyebutnya sebagai aksi protes terhadap pembakaran bendera tauhid oleh salah satu ormas yang menyimpang.
Buntut dari polemik ini adalah pada Senin (3/12) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melayangkan protes keras dan meminta agar Al Shuaibi dipulangkan ke Arab Saudi.
Menanggapi persoalan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanatha Nasir mengatakan, setelah mengetahui cuitan tersebut, pihaknya langsung menghubungi Al Shuaibi.
“Pada Hari Minggu itu juga pihak Kemlu melakukan komunikasi via telpon dengan Dubes Saudi, tapi yang bersangkutan sedang berada di luar negeri,” ujar Armanatha pada Selasa (4/12) sebagaimana dilansir dari kompas.com.
Sebelumnya, pada Senin (3/12) pihak Kemlu telah memangil Wakil Dubes/Kuasa Usaha Sementara Saudi di Jakarta ke Kantor Kemlu di Pejambon, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan itu, Kemlu menyampaikan protes atas pernyataan Dubes Saudi di Twitter.
“Kami sampaikan Kemlu sangat menyesal dan kecewa pernyataan dalam media sosial Dubes Saudi di Jakarta,” ujar Armanatha.
Dia menegaskan, substansi pernyataan Dubes Al Shuaibi di Twitter tidak tepat. “Secara etika penyampaian pernyataan seperti yang ada dalam medsos Dubes Saudi tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik,” kata dia.
Menurut Armanatha, Wakil Dubes juga menyampaikan penyesalannya atas kondisi ini. Dia juga menegaskan bahwa pernyataan Dubes Saudi di Twitter itu adalah pendapat pribadi, bukan mewakili negara.
“Dia menyampaikan bahwa pernyataan itu tidak mewakili Arab Saudi,” ujar pria yang akrab disapa Tata ini.
“Jadi sebelum ada surat dari GP Ansor dan press release dari PBNU, Kemlu sudah terlebih dahulu menindaklanjuti masalah ini,” tambah dia.
Terkait langkah selanjutnya apakah akan memanggil langsung Al Shuaibi atau tidak, Tata mengaku masih menunggu agar yang bersangkutan kembali ke Indonesia terlebih dahulu. “Sekarang masih di luar negeri,” ujar Tata.

Komentar DPR dan Stafsus Presiden
Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori, mengatakan, “Tentu hal tersebut sangat tidak patut disampaikan oleh Dubes Arab Saudi. Karena Ini adalah urusan politik dalam negeri Indonesia,” kata Syaiful dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (4/12), sebagaimana dilansir dari viva.
Dia juga menambahkan, “Saya meminta Osamah untuk segera tabayyun dan meminta maaf kepada PBNU dan GP Ansor.”
Syaiful yang juga menjabat sebagai Sekjen Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendesak kepada pemerintah untuk memulangkan Al Shuaibi ke Arab Saudi dan menggantinya dengan Dubes yang baru.
“Tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah harus segera mengambil sikap untuk memulangkan Osamah ke Arab dan menggantinya dengan dubes yang baru,” ujarnya.
Sementara itu Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Keagamaan Internasional Siti Ruhaini Dzuhayatin menilai bahwa cuitan Al Shuaibi tidak pas.
“Menurut saya sebagai staf khusus presiden, cuitan seperti itu tidak pas. Ini menurut saya ya. Saya belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai ini,” ujar Ruhaini pada Selasa (4/12), sebagaimana dilansir dari kompas.com.
Alasannya, Osamah dinilai sudah masuk terlalu dalam terhadap dinamika sosial politik yang terjadi di Indonesia.
“Oleh sebab itu, saya sangat memahami atas protes yang dilayangkan PBNU. Memang itu tidak seharusnya dilakukan Pak Dubes. Seorang Dubes kan seharusnya menjadi representasi diplomatik negara,” ujar Ruhaini.
Ruhaini mendorong agar persoalan tersebut segera diselesaikan. Baik secara kenegaraan melalui Kementerian Luar Negeri RI, maupun secara personal antara Al Shuaibi dengan PBNU.
PH/IslamIndonesia/Photo: kompas.com/Dani Prabowo

Sumber Berita : https://islamindonesia.id/berita/kemlu-sesalkan-pernyataan-dubes-saudi-tentang-gp-ansor.htm

Protes Keras PBNU terhadap Dubes Saudi

islamindonesia.id – Protes Keras PBNU terhadap Dubes Saudi
Sebagaimana telah diulas dalam berita yang diterbitkan oleh Islam Indonesia sebelumnya tentang pernyataan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi, (lihat: Dubes Saudi Diduga Menyebut GP Ansor Menyimpang), maka kali ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) benar-benar melayangkan protes keras terhadap pernyataan tersebut.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan hari ini (3/12), ada tiga poin utama yang disampaikan oleh PBNU, yaitu Osama mencampuri urusan politik dalam negeri, menyebarkan fitnah, dan dia harus dipulangkan ke Arab Saudi.
Berikut ini adalah redaksi lengkapnya:
“Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang senantiasa menjaga ikatan kekeluargaan sebagai warga bangsa dengan mengokohkan ukhuwah wathoniyah, agar tetap dapat hidup dalam satu bangsa yang saling menghormati atas adanya perbedaan agama, ras, suku, dan goIongan. Indonesia adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik sangat baik dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA), terlebih Indonesia merupakan negara yang mengirim jamaah haji dengan jumlah cukup besar. Setidaknya 20 persen jamaah haji di Saudi adalah rakyat Indonesia. Kami ingin hubungan ini terus terjaga dengan baik, mengingat selain masalah penyelenggaraan ibadah haji, kami berharap Pemerintah Saudi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang berada di Saudi (baik yang masih menjadi TKI ataupun mukimin) agar mendapat perlakuan dengan adil dan lebih manusiawi. Namun hubungan yang baik ini dinodai oleh pernyataan Osamah Muhammad Al-Suaibi (Duta Besar Saudi untuk Indonesia), dengan menyebarkan informasi yang keliru dan menyesatkan sebagaimana ditulis dalam akun twitternya sebagai berikut (ditampilkan dalam bentuk screenshot-red) maka dengan ini kami menyampaikan:
“(1) Dalam pandangan kami Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yakni mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya. Hal ini jelas mengganggu hubungan diplomatik RI-Saudi Arabia, atas dasar ini kami menyampaikan protes keras.
“(2) Osamah telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi yang dimaksud dengan mengatakan jamaah almunharifah (organisasi yang sesat atau menyimpang). Padahal terkait hal ini, GP. Ansor sudah memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran dan tindakan tersebut keluar dari SOP GP. Ansor, bahkan kami keluarga Besar NU menyesalkan kejadian tersebut.
“(3) Mendesak kepada Pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada Pemerintah Saudi agar memulangkan saudara Osamah sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dengan mencampuri urusan politik Negara Indonesia.”
Siaran Pers tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal Helmy Faishal Zaini.



PH/IslamIndonesia/Photo Fitur: Antara/Reno Esnir

Sumber Berita : https://islamindonesia.id/berita/protes-keras-pbnu-terhadap-dubes-saudi.htm

Buya Syafi’i: Tak Perlu Ada Perang Baratayuda di Pilpres

islamindonesia.id -Buya Syafi’i: Tak Perlu Ada Perang Baratayuda di Pilpres
Tokoh senior Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Ma’arif mengatakan, situasi masyarakat pada masa pemilihan presiden bergantung pada pada para elite politik. Ia bilang, kalau para elite terus memanas-manasi keadaan, politik menjadi tidak sehat. Karena itu, pria yang akrab disapa Buya Syafi’i ini tak sependapat jika pilpres tahun depan disebut sebagai perang. “Pipres itu enggak perlu perang Baratayuda,” kata Buya setelah menerima kunjungan calon wakil presiden Sandiaga Uno di Yogyakarta, seperti dilaporkan Harian Tempo, 3 Desember.
Sebelumnya, analogi pilpres sebagai perang sempat disuarakan oleh politisi senior PAN Amien Rais. Amien bilang, pada pipres tahun depan akan ada perang Baratayuda atau armagedon (akhir zaman). “Ini pertarungan terakhir apakah unsur PKI (Partai Komunis Indonesia) akan menang atau sebaliknya,” kata Amien.
Bagi Buya, persatuan bangsa ini harus dijaga dalam situasi apa pun, termasuk pilpres. Karena perpecahan dapat memberikan kerugian yang jauh lebih panjang masanya dibandingkan masa jabatan presiden.
“Wong bersatu saja bisa kalah, apalagi terceraiberai,” ujar Buya.
Sementara Sandiaga mengaku mendapatkan banyak wejangan dari Buya. Salah satunya, kata calon wakil dari pasangan nomor dua ini, Buya memintanya membuat pilpres berlangsung damai dan sejuk. “Beliau juga minta agar pilpres bebas dari gontok-gontokan,” katanya.[]
YS/islamindonesia/Foto: medan.tribunnews.com

Sumber Berita : https://islamindonesia.id/berita/buya-syafii-tak-perlu-ada-perang-baratayuda-di-pilpres.htm

Gerakan Jangan Ganggu Indonesiaku Gelar Unjuk Rasa Depan Balaikota Desak Anies Segera....

BERANINEWS.COM - Massa yang menamakan 'Gerakan Jangan Ganggu Indonesiaku' berdemo di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Massa mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan mencabut izin penggunaan Lapangan Monas untuk aksi reuni 212.
Demo dilakukan depan gerbang Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

Massa membentangkan bendera merah putih sambil berorasi.
Salah satu orator, Boedi Jarot menyebut aksi reuni 212 rawan disusupi kepentingan politik.
Dia meminta Anies mencabut izin penggunaan Monas untuk kegiatan tersebut.
"Kalau (reuni 212) ada urgensinya untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, merah putih, ya monggo. Ini kan nggak ada. Kalau aparat menganggap ini hanya reuni, nggak ada agenda politik, itu keliru. Itu bahaya. Ini ada agenda politik. Ini kepanjangan tangan dari HTI," kata Boedi.
Boedi menuturkan aksi tersebut merupakan pembodohan.
Dia meyakini aksi tersebut akan ditunggangi aksi politik.
"Ini kan aksi pembodohan buat saya di sini. Ini bukan agama. Ini agenda politik yang ada hubungannya dengan ideologi khilafah yang diusung HTI," ucap Boedi.
Reuni 212 akan berlangsung di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (2/12/18) dini hari hingga siang.
Panitia reuni 212 yang juga Jubir FPI, Slamet Maarif mengatakan reuni 212 tidak jauh berbeda dengan aksi 212 pada 2016 lalu.

sumber: detik.com

 

Sumber Berita : https://www.beraninews.com/2018/11/gerakan-jangan-ganggu-indonesiaku-gelar.html

Bahar Bin Smith Lontarkan Kata Kata Hinaan Kotor Kepada Kepala Negara, PA 212 Membela: Para Cebong Gak Usah Marah, Itu Cuma Kritik & Wajar Saja

BERANINEWS.COM - Habib Bahar bin Smith dipolisikan karena materi ceramah mengenai 'Jokowi kayaknya banci'.
Persaudaraan Alumni 212 membela Habib bin Smith dengan menyebut bagian ceramah itu hanya sebagai kritik.
"Terkait pelaporan Habib Bahar, saya dari PA 212 punya pandangan dan saran, para 'cebong' seharusnya menerima putusan MK tentang wafatnya pasal haatzaai artikelen pada tahun 2017. Maka sebaiknya menerima kritikan sebagai norma berekspresi karena pandangan seseorang tidak harus uniform," tutur Kadiv Hukum PA 212 Damai Hari Lubis kepada detikcom, Kamis (29/11/2018).
Damai mengatakan para pelapor Habib Bahar ke polisi hanya semata-mata merupakan tindakan latah.

Dan, menurutnya, apa yang dilakukan Habib Bahar hanya merupakan suatu bentuk kontrol sosial.
"Secara resmi saya mewakili Kadiv Hukum PA 212/Ketua Korlabi serta Aliansi Anak Bangsa, menyampaikan pendapat hukum terkait lontaran kritikan Habib Bahar Bin Smith adalah suatu hal yang wajar dalam berekspresi dalam rangka social control," ujar Damai.
"Itu kan kritik, yakin nanti ada penjelasan khususnya, fokus perihalnya, tentunya ada juga nanti hal-hal yang tidak dikritik. Masa mau semuanya bagus-bagus dibilang. Jokowi kan manusia, yang nggak luput dari kesalahan. Ulama aja kalau perlu boleh dikritik," sambungnya.
Damai meminta apa yang disampaikan Habib Bahar dalam ceramah itu tidak dilihat secara terpotong pada bagian tertentu saja. Perlu dilihat bagian lain dalam ceramah Habib Bahar.
"Dan jangan sampai kritikan Habib Bahar bin Smith terhadap satu peristiwa diartikan secara letter lux. Harus 'sadarkum'. Sesuai hukum tentunya sangat dibutuhkan dalam hal apa, dalam objek apa, kan ada juga pasti yang bagusnya. Yang bagusnya tentu tidak dikritik. Maka nanti yakin tentunya akan diawali dengan klarifikasi dulu oleh petugas hukum," kata Damai.
Di sisi lain, menurut Damai, Jokowi bukan orang yang anti terhadap kritik. Damai juga menyinggung soal Jokowi yang kerap melontarkan pernyataan 'puitis'.
"Apalagi Jokowi kan tidak antikritik. Bahkan suka dengan kritik dan cukup satire kalau beri statement pada suatu hal. Contoh kata yang puitis 'sontoloyo,' 'tabok', dan lain-lain. Pernah ia keluarkan. Kan baik-baik saja. Yang jelas semua rambu-rambu hukum tentang kebebasan berpendapat secara individu maupun kelompok, terhadap penguasa atau pejabat atau public figure. Lisan maupun tertulis," tutur Damai.
"Maksudnya semua pihak, pelapor dan dalam hal ini subjek hukum Jokowi Presiden Penguasa Tertinggi, harus menerima itu sebagai ketentuan norma yang ada. Sesuai UU. Tentang berekspresi dan pastinya Indonesia adalah rechstaat, bukan kekuasaan belaka, pastinya tidak otoriter," pungkasnya.

Sumber Berita : https://www.beraninews.com/2018/11/bahar-bin-smith-lontarkan-kata-kata.html

Terancam Dijebloskan Ke Penjara Selama 18 Bulan, Buni Yani Akhirnya Buka Suara

BERANINEWS.COM - Buni Yani mengaku menerima putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi sehingga putusan hukuman tetap 18 bulan penjara.
Meski menerima putusan MA, Buni Yani menganggapnya sebagai kezaliman.
"Sebagai warga negara yang baik, saya akan menerima apa pun keputusannya dari Mahkamah Agung meskipun itu zalimnya, biadabnya, minta ampun," kata Buni Yani dalam jumpa pers di Jl H Saabun, Jati Padang, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2018).
Buni Yani menegaskan tidak pernah mengedit video pidato eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Majelis hakim tingkat pertama, PN Bandung, sebelumnya menghukum Buni Yani karena terbukti mengedit video pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik menjadi 30 detik.
"Kalau saya diputuskan bersalah oleh karena gara-gara sesuatu yang tidak saya lakukan. Demi Allah saya tidak melakukan itu, saya sekarang melakukan mubahalah," tegas Buni.
Sementara itu, pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengatakan pihaknya masih menunggu salinan putusan kasasi.
Pengacara akan lebih dulu mempelajari putusan untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Petikan pun belum, apalagi salinan putusan. Jadi kita menunggu, setelah itu ya tentu kita akan sikapi. Tapi ketika ada substansinya itu ditolak ya Pak Buni nanti bisa menyampaikan bahwa itu juga sangat mengecewakan karena Pak Buni Yani yakin, kami yakin. Bahwa apa yang dituduhkan tidak pernah dilakukan oleh Pak Buni Yani," ujar Aldwin.

Sumber Berita : https://www.beraninews.com/2018/11/terancam-dijebloskan-ke-penjara-selama.html

Fahri Hamzah Marah Besar Sebut KPK Sinting & Gila Lantaran Sering Lakukan OTT

BERANINEWS.COM - WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menunjukkan sikap frustasi dan memiliki kerangka berpikir yang keliru dalam pemberantasan korupsi.
Hal itu merupakan respons Fahri Hamzah atas pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut bahwa KPK bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) setiap hari jika personelnya cukup.
"Loh, artinya gagal dong bos. Ini orang gagal minta tepuk tangan terus. Gila ini, otak kita ini diputar ke arah yang salah. Suruh memberantas korupsi malah bilang KPK kalau mau bisa setiap hari OTT. Duh, yang bener ngomong," tutur Fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Menurut Fahri Hamzah, pernyataan Ketua KPK tersebut tidak berbanding lurus dengan upaya pemberantasan korupsi.
"Seharusnya kan, 'lihat, alhamdulilah kan korupsi udah enggak ada kan, karena ada KPK', kan gitu," kata Fahri Hamzah mencontohkan.
"Loh, kok dibalik sama dia? Kalau KPK mau setiap hari? Ini sinting ini, ya bikin masalah tambah banyak. Makanya saya bilang udah lempar handuk aja," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut lembaganya bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setiap hari jika jumlah personelnya cukup.
Sebab, kata dia, diduga masih ada pejabat negara yang terlibat korupsi.
"Kalau KPK tenaganya cukup hari ini, kita melakukan OTT tiap hari bisa. Hampir semua bupati dan banyak pejabat yang masih melakukan tindak pidana, seperti yang kita saksikan pada saat kita tangkap para bupati," papar Agus Rahardjo di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018).
sumber: tribunnews.com
 
Sumber Berita : https://www.beraninews.com/2018/11/fahri-hamzah-marah-besar-sebut-kpk.html

Nabi Yusuf Butuh 7 Tahun Hadapi Krisis, Sandiaga Uno: Cukup 3 Tahun

DutaIslam.Com - Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno sesumbar ia akan bisa memulihkan perekonomian Indonesia dalam waktu 3 tahun saja. Ia juga membandingkan dengan Nabi Yusuf yang butuh waktu 7 tahun untuk mengahadapi krisis.
"Kalau Nabi Yusuf butuh waktu 7 tahun untuk mengatasi krisis. InsyaAllah, saya dengan pak Prabowo cukup tiga tahun untuk memulihkan perekonomian Indonesia," kata Sandi, Dikutip dari Detik.com (4/12/2018).
Sandi mengaku memiliki rencana yang lebih matang, dengan menghentikan Pengimporan dan Pembangunan Infrastruktur yang lebih terprogram. Dengan begitu bisa memulihkan perekonomian bangsa menurutnya.
Mengutip dari Jawapos.com (05/12/2018) Sandiaga juga berharap ada peran dari pemerintah. Yakni, dengan melakukan kemudahan dalam perizinan. Terutama, dalam hal mengurus permodalan. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM).
Wah memang keren bang Sandi ini ya, Kalo soal perkonomian memang jagonya. [dutaislam.com/ab]

Sumber Berita : https://www.dutaislam.com/2018/12/nabi-yusuf-butuh-7-tahun-hadapi-krisis-sandiaga-uno-cukup-3-tahun.html

Hadits Tentang Fitnah Akhir Zaman dari Dzurriyah Nabi

DutaIslam.Com - Keturunan Nabi (habaib) yang tidak mengikuti adab dakwah dan akhlak datuknya akan menjadi fitnah akhir zaman.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ قَالَ هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ

Artinya:
Abdullah bin Umar berkata, "Saat kami duduk-duduk di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bercerita tentang fitnah, panjang lebar beliau bercerita seputar fitnah itu hingga beliau menyebutkan tentang fitnah Al Ahlas. Seorang laki-laki lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu fitnah Al Ahlas?" Beliau menjawab: "Adanya permusuhan dan peperangan, kemudian fitnah sarra' yang asapnya muncul dari bawah kedua kaki seorang laki-laki ahlu-bait ku (keturunan Nabi). Ia mengaku berasal dari keturunan ku padahal bukan (tidak diakui Nabi). Wali-wali ku adalah orang yang bertaqwa. Kemudian orang-orang akan berdamai pada seorang laki-laki layaknya pangkal paha yang bertumpuk di tulang rusuk (kesepakatan yang semu). Kemudian akan muncul fitnah seorang yang buta (dengan kekuasaan), tidak seorang pun dari umat ini kecuali ia akan mendapat satu tamparan di mukanya (bencana kerusakan darinya).Ketika fitnah itu telah dianggap usai,namun fitnah tersebut justru berkelanjutan.

Hadits Fitnah Akhir Zaman

Seorang laki-laki yang paginya beriman menjadi kafir di waktu sore,sehingga manusia akan menjadi dua kelompok;sekelompok orang yang beriman dan tidak ada kemunafikan dalam keimanannya,dan sekelompok orang yang penuh kemunafikan dan tidak ada keimanan padanya.
Jika kondisi kalian sudah begitu,maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya (dekat kemunculannya)."
Hadits ini Riwayat Abu Dawud No. 4242, Bab dzikrul fitan wa dalailuha. [dutaislam.com/ab]

Sumber Berita : https://www.dutaislam.com/2018/12/hadits-tentang-fitnah-akhir-zaman-dari-dzurriyah-rasulullah.html 

Dibalik Pelitnya Saudi Terhadap Pemerintah Indonesia

Oleh KH. Bisri Musthafa

DutaIslam.Com - Sekalipun keislaman Prabowo diragukan, Pendukung Prabowo Ingin Indonesia Menjadi Negara Islam. Arab Spring menargetkan Prabowo sebagai pembawa bara api "Arab Spring" yang ternyata masih terus berkobar. dan sekarang mereka memindahkan kekuatannya dari Timur Tengah ke Asia di mana Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia menjadi sasarannya.
Pola-pola mereka sebenarnya bisa tampak jelas di sini. Mereka masuk melalui tempat ibadah dengan membangun logika berdasarkan kebanggaan beragama dan ideologi Khilafah, sekaligus peningkatan rasa kebencian terhadap pemerintah dan lunturnya rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air sendiri. Sama halnya yang mereka lakukan di Suriah, Irak, Afghanistan, Libya dan banyak negara Timur Tengah lainnya.
Dan fokus mereka ada di Pilpres 2019 ini. Ini Pilpres yang paling menentukan bagi kelompok Islam Wahabi, radikal, fundamental untuk menentukan peta kekuatan mereka selanjutnya. Mereka akan menguat di kubu kekuatan rezim orde baru dan oligarkinya yang telah puluhan tahun memayunginya.
Lembaga Survey Indonesia atau LSI, Kamis, 24 September, mengumumkan hasil surveinya yang cukup mengagetkan, bahwa pendukung Prabowo yang ingin Indonesia menjadi bercerai berai seperti Timur Tengah meningkat, dari Agustus 2018 yang sekitar 38,8 persen naik di bulan September 2018 menjadi 50 persen.
Kenaikan yang signifikan dalam waktu hanya satu bulan. Dan dari survey LSI juga terbaca bahwa pendukung Prabowo yang suka Indonesia khas Pancasila menurun drastis. Ini menunjukkan bahwa kelompok Islam Wahabi, Islam radikal fundamentalis merapat ke Prabowo. Mereka-mereka inilah yang ingin Indonesia bisa menjadi seperti negara Islam di Timur Tengah. Dan mereka membutuhkan kekuatan politik yang kuat untuk mewujudkan cita-citanya.
Survei LSI ini seharusnya disikapi sebagai peringatan yang berbahaya, bahwa ada kekuatan luar yang ingin menjadikan negeri berbhineka ini sebagai negara Islam dengan model NKRI bersyariah dengan sistem Khilafah.

Dan Prabowo adalah representasi oligarki dan kekuatan rezim orde baru sebagai "kuda tunggangan" yang baik karena ia membutuhkan suara demi kemenangannya. Karakter Prabowo yang selalu "welcome" pada setiap ideologi yang datang, lembek dan tidak tegas dalam menunjukkan nasionalismenya adalah peluang dan kelebihan bagi kelompok Islam Wahabi, Islam radikal fundamental ini.
Mereka pasti akan all out untuk mendukung Prabowo, dengan segala cara, sekalipun tebar hoaks dan fitnah. Hasil survei ini juga menjadi peringatan buat benteng penjaga NKRI, yang ingin tetap menjaga negeri ini berada di bawah ideologi Pancasila.
Jika Prabowo nanti memerintah, maka kelompok Islam Wahabi, radikal, fundamental, intolerant yang akan menguasai banyak wilayah di NKRI dan mulai memberangus orang-orang atau lembaga yang berseberangan dengan mereka.
Kelompok Islam fundamental ini terkenal dengan pemaksaan kehendaknya melalui kekuatan masa. Dan kekuatan masa ini bisa mempengaruhi penilaian aparat kepolisian dan pengadilan.
Sangat ironis bagi non muslim dan muslim moderat yang mendukung Prabowo sebagai Presiden di 2019. Apakah mereka tidak sadar bahwa dampaknya akan membuat mereka akan tertekan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bersama sebagai anak bangsa?

Hasil survey LSI memperkuat fakta bahwa:

1. Negara Saudi Arabia adalah sekutu utama Amerika Serikat dan Barat di kawasan Timur Tengah.
2. Islam Wahabi adalah Islam produk konspirasi Yahudi, Inggris dan Barat yang telah dirancang sebagai mesin penghancur Islam dari dalam dan alat agresi perang asimetris yang dilakukan oleh konspirasi imperialis kapitalis AS dan Barat untuk merebut kekuasaan di setiap negara berpenduduk muslim di belahan dunia.
3. Islam yang mendapat legitimasi dan diberlakukan oleh pemerintah Saudi Arabia adalah Islam Wahabi.
4. Pelit dan kikirnya setengah mati pemerintah Saudi Arabia terhadap pemerintah Indonesia yang notabene sesama negara muslim, akhirnya terkuak semua bahwa seluruh program bantuan dan sumbangannya telah disalurkan secara sistematis, terstruktur rapi melalui program "Wahabisasi" di Indonesia. Sebuah program investasi politik jangka panjang bersama sekutu utama Amerika Serikat melalui jaringan gerakan Islam Wahabi di Indonesia untuk menggeser dan menggusur Islam yang telah lebih dahulu ada di Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam Nahdliyin (NU) sebagai sokoguru kekuatan tegak berdirinya NKRI. 

Fungsi, peranan dan tujuan Islam Wahabi sama dengan misionaris Mr. Snock dari Belanda dan Mirza Qhulam Ahmad, Nabi palsu dari Lahore (Ahmadiyah) yaitu untuk memecah belah Islam dan komponen kekuatan bangsa Indonesia.
Program Wahabisasi dalam bentuk kemasan "Islam modern" berupa pesantren-pesantren modern, sekolah Islam modern, pemberian beasiswa ke Timur Tengah, sarana dan prasarana bangunan sekolah modern, bangunan masjid dan mushalla di seluruh pelosok tanah air. Sebagai sarana pengkaderan, pendidikan dan politik dengan berbalut dakwah sunnah.
Label "modern" ternyata memberikan stigma dan implikasi yang tidak menguntungkan terhadap sistem pesantren dan pendidikan yang dikelola berada di lingkungan umat Nahdliyin (NU) sebagai pendidikan dan pesantren tradisional.
Kebaikan dari pemerintah dan umat Islam  Indonesia kepada pemerintah Saudi Arabia tiap hari, tiap bulan dan tiap tahun hingga hari kiamat, tanpa biaya promosi wisata sereal pun, berupa "wisata abadi" Umroh dan Haji dengan menyumbang devisa milyaran Rupiah, melalui dari carter pesawat, katering dan hotel milik jaringan Yahudi, hanya dibalas dengan ekspansi agama agresi untuk menghancurkan Indonesia.
Beredarnya berbagai fitnah, kegaduhan demi kegaduhan sejak pemerintahan presiden Jokowi menuju 2019 adalah tabiat dan perilaku politik konspirasi asing Amerika Serikat, CIA, kelompok Islam radikal Wahabi bersama kekuatan rezim orde baru dan oligarkinya ingin berkuasa kembali, dengan segala cara merebut kekuasaan dari tangan presiden Jokowi.
Saudi bersama Nabi, seratus delapan puluh derajat berbeda dengan Saudi saat bersama Wahabi, yang hidup dibawah ketiak konspirasi Amerika Serikat dan Yahudi. Sampai Qiyamat, santri Nusantara akan terus menjaga NKRI dari rongrongan penganut paham ngawur seperti HTI, ISIS dan wahabi. [dutaislam.com/ab]

Sumber Berita : https://www.dutaislam.com/2018/12/dibalik-pelitnya-saudi-terhadap-pemerintah-indonesia.html

Peserta Reuni 212 Dilarang Hadiri Maulid Nabi di Istiqlal

DutaIslam.Com - Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, Novel Bamukmin, mengimbau massa mereka untuk tak masuk kawasan Masjid Istiqlal saat reuni akbar 2 Desember 2018 nanti. Sebab, Novel mengatakan mereka mendapat informasi bahwa di hari yang sama ada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Acara di Istiqlal akan dihadiri Joko Widodo. Kami enggak mau massa salah tempat. Jokowi beda dengan kami," kata Novel kepada Tempo pada Senin, 26 November 2018.

Baca juga:

• [Ngeri] Ini Alasan Inggris Melindungi HT, IM dan Ahmadiyah
• Perlunya Mengadili Habib Rizieq Demi Hukum dan Rasulullah
• Nabi Yusuf Butuh 7 Tahun Hadapi Krisis, Sandiaga Uno: Cukup 3 Tahun

 Novel mengatakan, bila massa keliru datang ke Istiqlal, mereka hanya akan menanggung rugi. Sebab, agenda PA 212 tak sejalan dengan agenda yang menghadirkan capres inkumben. Novel menegaskan sikap mereka jelas tak mendukung Jokowi.
Maka itu, Novel menekankan, khusus tahun ini, reuni akbar 212 akan berkonsentrasi di Monumen Nasional alias Monas. Massa, yang pada tahun sebelumnya diperkenankan menyemut sampai Masjid Istiqlal, kini tak boleh mendekat ke masjid itu. Bahkan, untuk salat, massa diminta melaksanakannya di lapangan Monas.
Lebih lanjut, untuk menjaga ketertiban lantaran agenda reuni juga berbarengan dengan Car Free Day, Novel meminta massa mengikuti arahan petugas. "Ikuti saja Satpol PP atau Polisi supaya aman," katanya.
Agenda reuni akbar 212 tahun ini mengusung tema bendera Tauhid. Massa 212 bakal mengibarkan 1 juta bendera Tauhid. Adapun peserta yang diperkirakan telah mengkonfirmasi bakal datang ke acara tersebut berjumlah 3-4 juta orang. Novel mengatakan peserta datang dari sejumlah daerah di Indonesia.
Peserta yang berasal dari luar daerah bakal ditampung di sejumlah titik. Di antaranya Petamburan, Pasar Senen, dan Kwitang. Rumah-rumah warga, aula masjid, dan balai-balai pertemuan, kata Novel, sudah disiapkan untuk menampung massa.
Tahun ini, reuni akbar akan digelar mulai pukul 03.00 WIB hingga 10.00 WIB. Massa diimbau berkumpul di Monas sejak dinihari. Novel mengatakan acara tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya lantaran bakal mengangkat pentas seni bernuansa Islami. PA 212 akan turut mengundang Nisa Sabyan sebagai pengisi acara. [dutaislam.com/ab]
Sumber: Tempo.co
Seminar nasional reuni akbar 212. Foto: Tempo.co
Sumber Berita : https://www.dutaislam.com/2018/11/peserta-reuni-212-dilarang-hadiri-maulid-nabi-di-istiqlal.html

Setelah PA 212 Muncul Garda 212 Bikinan Mantan, Mungkinkah Muncul Alumni 212 Garis Lurus?

DutaIslam.Com - Gerakan apapun, entah apa namanya, akan selalu ada keos dan perselisihan pendapat. Kalau tak bisa disikapi arif dan bijaksana akan timbul perpecahan. Buntutnya perselisihan yang justru merongrong gerakan tersebut. Alih-alih untuk dapat bersatu memperjuangkan misi bersama. Yang terjadi justru saling sikut dan saling menyalahkan.
Kalau sudah begitu bagaimana mempersatukan umat jika segelintir dari para petingginya sudah tak mau bersatu?

Dutaislam.com sebelumnya sudah memprediksi melalui tulisan yang dimuat soal PA 212 yang tak akan berumur panjang. Prediksi ini semakin terlihat dan menemukan titik terang yang nyata. Kini kelompok yang mengatasnamakan alumni 212 sudah mulai pecah menjadi beberapa kubu yang satu sama lain berdiri atas kehendak masing-masing. Baca: Kita Lihat Saja, Presidium Alumni 212 dan GNPF Ulama Tidak Akan Berumur Panjang
Perpecahan mulai terlihat sejak Ketua PA 212 pertama Idrus Sambo dicopot karena dinilai keluar dari semangat 212 Juli 2017 lalu karena Idrus membela Harry Tanoe. Idrus Sambo lantas diganti Slamet Ma'arif hingga sekarang.
Hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia membuat PA 212 mengalami gonjang-ganjing. Setelah usulannya bakal calon ditolak PAN, Gerindra dan PKD, Ketua FUI Al Khattath yang merupakan bagian dari PA 212 membuka kedok. Diperjelas bahwa semangat gerakan 212 dan Al Maidah 51 untuk mendukung calon parpol. Sebalikanya bukan bela agama yang selama ini jadi topeng gerakan. Nama gerakan 212 semakin tercoreng. Baca: Biar Makin Jelas: PA 212 Akui Aksi 212 dan Al-Maidah 51 Demi Dukung Anis, Jadi Bukan Bela Agama
Tak mau kehilangan kepercayaan karena kelakuan Khattah yang bisa menjaga rahasia rumah tangga 212, buru-buru PA 212 Slamet Ma'arif bikin surat terbuka membantah Khattath. Tentu dengan harap-harap cemas. Barangkali sambil meremas-remas tangan, kesal dengan Khattath yang kurang hati-hati berbicara. Slamet Ma'arif menegaskan tak PA 212 tak ada hubungannya dengan politik seperti kata Khattath. Baca: Bebeda dengan Al-Khatthath, Surat Terbuka PA 212 Bantah Rekomendasi Partai, Pecah Tak Karuan?
Di lain pihak Mantan PA 212 Idrus Sambo yang masih merasa bagian dari 212 mencoba membuat terobosan. Idrus bikin Garda 212 sebagai wadah bagi alumni 212 yang ingin terjun di dunia politik. Bagus menurut Idrus namun lagi-lagi langkah Idrus di luar kesepakatan Slamet Ma'arif sebagai ketua sentral PA 212. Bahkan Slamet mengakui, Garda 212 bikinan Idrus tak ada hubungan dengan dengan PA 212 yang resmi dan kini dipimpinnya. [Ini link beritanya: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180113172045-32-268632/garda-212-wadah-baru-alumni-212-terjun-ke-politik-praktis]
Slamet Maarif menegaskan, Garda 212 yang dibentuk Sambo tidak berkaitan dengan struktur yang dipimpinnya. "Enggak ada hubungannya," kata Slamet sebagaimana dilansir dari cnn.com
Kader Front Pembela Islam (FPI) ini mengatakan, sikap resmi Presidium Alumni 212 terkait perhelatan politik nasional baik 2018 maupun 2019 akan ditentukan dalam musyawarah ulama dan pengurus PA 212 pada Mukernas akhir Januari mendatang. Sebaliknya, bukan oleh Garda 212 bikinan Sambo.
Bagaimana tanggapan Khattath mengenai surat terbuka Slamet Ma'arif? Mungkinkah dia dan pendudukungnya juga membuat kelompok baru Alumni 212 Garis Lurus, mislanya?
Nantikan! karena masyarakat masih doyan dengan yang lurus-lurus daripada yang bengkok-bengkok. [dutaislam.com/pin]

Foto: Dutaislam,com

Baca: Betapa Nyeseknya PA 212 Ditinggal Gerindra, PAN, dan PKS, Habib Rizieq Pun Tak Punya Taring

Baca juga:

• Heboh Maklumat FPI yang Dukung Al-Qaida dan IS1S
• Terdaftar di Kemenkumham, Ini Bendera Sah HTI
• Tiap Bulan, Miliaran Duit PKS Hilang Sejak Kadernya Pindah ke GARBI 

Sumber Berita : https://www.dutaislam.com/2018/01/setelah-pa-212-muncul-garda-212-bikinan-mantan-mungkinkah-muncul-alumni-212-garis-lurus.html

Soal Spanduk #JokowiBersamaPKI, Jokowi: Sabar, Sabar, Sabar!

JAKARTA – Presiden Joko Widodo angkat suara mengenai spanduk bertuliskan #JokowiBersamaPKI di masa kampanye Pilpres 2019 ini. Spanduk putih bernada fitnah itu terpasang di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Banyak disampaikan di bawah isu Presiden Jokowi itu PKI. Dan bahkan akhir-akhir ini banyak spanduk seperti itu. Saya empat tahun ini sabar, sabar, sabar,” kata Jokowi di Bumi Perkemahan Ragunan, Jumat (7/12).

Spanduk itu sudah terpasang pada Selasa (4/12). Dalam spanduk tertulis #PKIBerkedokPancasila, #JKWBersamaPKI, #JKWHoaksNasional, #JKWSontoloyoNasional, #JKWGenderuwoNasional, 2019 Tenggelamkan PKI.

Selain itu, nampak pula tulisan ‘Prabowo-Sandi for Presiden Indonesia Kuat’. Foto Prabowo dan Sandi turut terpajang di bagian kanan beserta nomor urut 02 dan lambang parpol pengusungnya dalam Pilpres 2019.

Jokowi mengaku selama ini diam saja dan isu itu terus beredar. Padahal, ia dalam beragam kesempatan belakangan ini telah mengklarifikasi hal tersebut tetapi spanduk itu malah terpasang beberapa hari lalu.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan bahwa ia baru lahir pada 1961 dan PKI sudah bubar pada 1965. Ia juga mengklarifikasi beredarnya foto seseorang yang mirip dengannya saat pimpinan PKI DN Aidit berpidato pada 1955.

Ia berpendapat hal ini betul-betul harus diluruskan sebab berdasarkan survei sekitar 9 juta masyarakat Indonesia masih percaya isu itu.

“Apa ada PKI balita? Cara berpolitik seperti itu harus dihentikan. Itu merusak cara kita berdemokrasi dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta masih memburu pelaku pemasangan spanduk itu. Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyebut konten spanduk diduga mengandung unsur menghasut dan mengadu domba seperti yang tertuang dalam Pasal 280 UU No 7 tahun 2017 Pasal 1 butir d.

Batas waktu untuk menelusuri pemasangan spanduk yakni 7 hari, atau pada Selasa (11/12) pekan depan. Jika tidak ada alat bukti yang memuaskan, Bawaslu tidak akan melanjutkan penelusuran. [Sfa] 

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2018/12/07/soal-spanduk-jokowibersamapki-jokowi-sabar-sabar-sabar/

Sejarawan LIPI: Hanya Orang Gila yang Mau Kembali ke Zaman Orba

JAKARTA – Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menilai, langkah partai berkarya yang menjual sosok Soeharto tidak akan efektif untuk menggaet pemilih di Pemilu 2019.

Menurut dia, tak banyak masyarakat yang ingin kembali ke era Soeharto.

“Hanya orang gila yang mau kembali ke rezim itu. Ngomong begini pasti selesai. Hidup penuh ketakutan setiap hari. Apalagi bikin NGO (LSM), jangan mimpi, besoknya hilang,” kata Hermawan dalam diskusi ‘Orba dalam Pilpres’ Jakarta, Kamis (6/11/2018).

Menurut Hermawan, orang-orang yang ingin kembali ke era Soeharto adalah mereka yang secara ekonomi mendapatkan keuntungan dari kebijakan saat itu yang sarat dengan korupsi, korupsi dan nepotisme. Namun, jumlahnya hanya sedikit.

“Lebih banyak masyarakat yang menderita di zaman itu,” kata dia.

Hermawan menambahkan, isu orba tidak akan laku pada pada pemilih pemula. Meski tidak merasakan langsung bagaimana kepemimpinan Soeharto, namun Hermawan menilai anak muda saat ini sudah cerdas.

Mereka tidak akan mudah mempercayai ucapan politisi yang menyebut bahwa hidup di zaman Soeharto lebih enak.

“Banyak anak-anak milenial yang cerdas, menelusuri dia lihat, buka file lama akan tahu siapa penjahat HAM, siapa yang merampok ekonomi kita,” kata dia. [Sfa]

Sumber: Kompas. 

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2018/12/07/sejarawan-lipi-hanya-orang-gila-yang-mau-kembali-ke-zaman-orba/

Habib Bahar Bin Smith Datangi Bareskrim dengan 50 Kuasa Hukum

JAKARTA – Fakta singkat kedatangan Bahar bin Smith penuhi panggilan kedua Bareskrim Polri, Jakarta Pusat,pada Kamis (6/12/2018).

Pendakwah yang dikenal dengan Habib Bahar dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid karena diduga mengeluarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Selain Muannas, ada juga Sekjen Jokowi Mania yang melaporkan Habib Bahar bin Smith ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus yang sama.

Dalam video yang beredar di dunia maya, Habib Bahar bin Smith menyebut Presiden Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat dalam sebuah ceramah, bahkan Habib Bahar juga menyebut Jokowi sebagai banci. 

1. Dikawal ormas

Kumpulan massa berada di depan gerbang Bareskrim Polri sejak pukul 10.00 WIB. Mereka mengenakan pakaian serba putih dan berorasi dari atas mobil komando.

Panglima Laskar FPI, Maman Suryadi mengatakan massa yang berada di depan Bareskrim memiliki tujuan untuk mengawal pemanggilan panutan mereka, Habib Bahar bin Smith.

“Ini gabungan dari sejumlah elemen masyaraka dan ormas islamt, majelis taklim, jawara betawi, dan laskar FPI,” lanjutnya.

Adapun dikatakan Maman, jumlah massa yang hadir dalam aksi dukungan tersebut diklaim sebanyak 1.000 orang.

“Dan mungkin bisa lebih nanti,” ujarnya. 

2. Haib Bahar tiba di Bareskrim

Habib Bahar datang di Bareskrim Polri sekira pukul 11.20 WIB. Mobil hitam yang ditumpanginya berhenti tepat di depan tangga pintu masuk Bareskrim Polri, sementara sejumlah wartawan dan fotografer sudah bersiap di depan pintu belakang bagi kiri, tempat di mana samar-samar terlihat dan hendak keluar.

“Tolong diberi jalan dulu,” kata seorang yang hendak membukakakn pintu mobil tersebut.

Pintu terbuka, dan Habib Bahar bersiap keluar, seraya mengenakan kain untuk menutupi kepalanya.

Habib Bahar keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan sejumlah orang menyalami dan menyerukan takbir ketika Habib Bahar menembus kerumunan.

“Jangan dipaksa, tolong kasih jalan!” kata seorang pengawal Habib Bahar.

Selama beberapa menit Habib Bahar tertahan dan terus disorot lampu kamera, selama itu juga seruan takbir terus terdengar dari sekeliling kerumunan.

Hingga akhirnya, pendakwah berusia 33 tahun itu berhasil sampai di ujung pintu kaca tak jauh dari lobi. 

3. 50 kuasa hukum diklaim dampingi Bahar bin Smith

Anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Bamukmin mengatakan, ada sekitar 50 kuasa hukum yang mendampingi Habib Bahar bin Smith, dalam proses pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat.

“Ada dari ACTA, FPI, TPF, Korlabi,” ujarnya di Bareskrim Polri.

Namun, angka tersebut, kata Novel Bamukmin, merupakan angka sementara.

“Nanti akan bertambah lagi kuasa hukumnya,” kata Novel Bamukmin.

Novel Bamukmin berharap kepolisian bisa berlaku adil dalam memeriksa Habib Bahar bin Smith.

“Adil dalam artian kok kasus penegakan hukum yang lain enggak diproses cepat? Tapi kok yang ini secepat kilat?” tuturnya. 

4. Novel siapkan Praperadilan

Novel Bamukmin mengatakan, jika seandainya Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, tambah Novel, pihaknya akan melayangkan praperadilan.

“Kami akan mengajukan praperadilan untuk membatalkan penetapan tersangkanya,” kata Novel kepada wartawan.

Menurutnya, kedudukan manusia di mata hukum adalah sama, baik penguasa maupun orang biasa.

“Tapi di kasus ini kita lihat wasit sudah menjadi pemain, sudah pro kekuasaan, padahal seharusnya bisa berlaku adil dan profesional,” lanjutnya.

Maka itu, dirinya berharap kepolisian dapat berlaku adil dalam setiap kasus mana pun yang berkaitan dengan penegakan hukum.

“Adil dalam artian kok kasus penegakan hukum yang lain enggak diproses cepat, tapi kok yang ini secepat kilat. Hukum harus berlaku adil dan kami meminta supaya ini ditegakkan seadil-adilnya,” pungkasnya. [Sfa]

Sumber: Tribun.

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2018/12/06/habib-bahar-bin-smith-datangi-bareskrim-dengan-50-kuasa-hukum/

Yunarto Wijaya Skakmat Ferdinand Hutahaean di Mata Najwa

JAKARTA – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya berkali-kali menyinggung Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat menyampaikan pendapatnya di Program Mata Najwa, Rabu (5/12/2018).

Dilansir TribunWow.com dari video live di Akun Facebook Trans7, Yunarto mengungkapkan tiga hal soal Ferdinand sebagai mantan pendukung Jokowi.

Hal tersebut ia sampaikan di Program Mata Najwa yang membahas Tema Soal “Barisan Para Mantan”.

“Bicara soal mantan, jadi ini jangan dicampuradukkan dengan perasaan. Yang paling penting adalah politik itu jangan baper,” ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan pernyataanya itu dengan kicauan-kicauan Ferdinand yang mana seolah menunjukkan jika ia sangat anti dengan “ceb*ng”.

“Kita bisa komentari Twitternya politisi yang tweetnya paling fenomenal (Ferdinand Hutahaean). Tadi kita lihat di mana di Twitter, beliau ini paling anti Ceb*ng, tapi saya baru lihat juga empat tahun lalu beliau berpidato layaknya panglima ceb*ng,” ujar Yunarto.

Mendengarnya pernyataan Yunarto, satu studio pun tertawa.

Yunarto kemudian menyebutkan untuk jangan membangun politik kultus.

Menurutnya, ketika seseorang membangun politik kultus, maka yang terbangun adalah relasi antara pelayan dengan juragan.

Ia kembali mencontohkan kasus tersebut dengan Ferdinand Hutahaean.

“Bung Ferdinand mungkin ingat pada bulan Mei tahun 2015 sebagai Direktur Eksekutif Energi Watch, pernah mengatakan membela Sudirman Said ketika ingin membubarkan Petral, ketika ada reaksi dari SBY (Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono), bung Ferdinand mengatakan ‘SBY jangan lebay’ disitu,” paparnya.

“Saya tidak mendengar kritik itu ketika bung Ferdinand sudah masuk partai yang saya tangkap seperti sedang membangun hubungan antara pelayan dengan tuan dengan SBY,” tambahnya.

Selesai mengatakan hal tersebut, Yunarto meminta penonton yang di studio untuk bertepuk tangan untuk Ferdinand.

Diminta, satu studio pun bertepuk tangan sambil tertawa.

Setelah itu Yunarto kembali melanjutkan dengan poin ketiganya.

“Yang ketiga itu tentang kritisi dan amati betul. Karena politisi yang seperti kutu loncat, berpindah-pindah itu bisa dilihat dari 2 perspektif,” paparnya.

“Satu politisi yang tahu betul bagaimana memegang prinsip sehingga bisa berubah, tapi dia juga bisa menjadi seorang yang paling oportunis dengan bergantung pada kepentingannya,” tambahnya.

Sama seperti sebelumnya, ia kembali menyontohkan pernyataannya dengan Ferdinand.

“Ada surat yang ditulis bung Ferdinand pada 17 Maret 2014 judulnya ‘Jokowi dan Drama Khianat Ala Gerinda’.”

“Disitu jelas dikatakan bahwa penolakan Gerinda pada penunjukkan Jokowi dikarenakan perjanjian batu tulis adalah bukti bahwa Prabowo mementingkan kekuasaan dan menolak suara rakyat.”

“Dan sekarang bung Ferdinand bersikap 180 derajat berbeda, tinggal dinilai sendiri,” bebernya.

Merasa tidak terima, Ferdinand pun memberikan pembelaannya.

“Yang terakhir itu saya tidak pernah bikin surat seperti itu, karena 2014 itu saya tidak pernah menulis seperti itu, saya tidak pernah buat pandangan seperti itu,” tegasnya.

Namun, ia tak mengelak soal kritiknya pada SBY.

“Soal Sudirman Said itu memang benar, karena saya sekali lagi, saya tidak pernah memikirkan apa pun didunia ini kecuali kepentingan bangsa,” ujarnya.

“Kalaupun nanti Prabowo jadi presiden dan tidak mementingkan bangsa, saya akan ada di garis depan untuk menjatuhkan dia,” tambahnya.

Najwa Shihab yang memegang handphone kemudian tampak menunjukkan tulisan yang dimaksud Yunanto.

“Ini tulisan Anda bukan?” tanya Najwa.

“Kompasiana?” ucapnya.

Belum sempat menjelaskan, satu studio pun langsung bersorak.

“Woooo,” begitu teriakan penonton.

Terdengar pula tepuk tangan dari para penonton.

“Nggak, saya harus clearkan, saya tidak pernah punya akun Kompasiana seperti ini, ini bukan punya saya,” tegasnya

“Dicek lagi, nanti lupa kalau pernah punya, nyesel,” Anggota TKN Jokowi-Ma’ruf Kapitra Ampera tiba-tiba menginterupsi hingga disambut tawa penonton di studio.

“Tidak, saya tegaskan, saya tidak punya akun Kompasiana, ya,” pungkasnya. [Sfa]

Sumber: Tribun.

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2018/12/06/yunarto-wijaya-skakmat-ferdinand-hutahaean-di-mata-najwa/

Cuitan Dubes Saudi Konfirmasi Gerakan Trans Internasional Separatis

JAKARTA – Cuitan kontroversial Dubes Saudi peringatan bagi kita semua, terutama warga NU, bahwa ada HTI yang ingin menganti dasar negara kita Pancasila dengan Khilafah.

Ya, pernyataan Osamah yang menyesatkan Nadhlatul Ulama sebagai organisasi sesat. Tentunya, tidak semerta-merta meskipun lewat akun twitter pribadinya. Osamah dalam cuitannya, mengatakan aksi Reuni 212 efek dari pembakaran bendera HTI di Garut. Bendera yang diklaim sebagai bendera khilafah tersebut, berdampak pada aksi peringatan 212 beberapa hari lalu.

Semiotika rangkain kalimat cuitan tersebut adanya sebab akibat. Yaitu soal pembakaraan bendera bertuliskan lafal tauhid yang diklaim bendera HTI itu. Yang dilakukan oleh Banser. Sehingga mematik reaksi peringatan Aksi 212.

Tanpa maksud menghakimi motif teks dibalik pernyataan Osamah yang menyudutkan NU. Pernyataan Osamah, jelas adanya gerakan trans internasional separatis. Yang bergerak dibawah tanah maupun nampak. Dalam konteks ini, HTI sebagai organ yang getol menyuarakan khilafah di Indonesia.

Secara diplomatik, Kementrian Luar Negeri telah menyampaikan protes keras. Dan menyatakan, pernyataan Osamah tidak tepat. Sehingga jelas, sikap pemerintah memposisikan Nadhlatul Ulama dan HTI di Indonesia.

Wilayah diplomatik hingga saat ini ditempuh pemerintah. Karena jelas, penyataan itu meyakitkan warga NU yang merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia. 

Lalu kenapa harus NU yang dipecundangi?

Ini tidak lepas dengan kontilasi politik menjelang Pilpres 2019 mendatang. Jokowi yang melilih Kiai Ma’ruf sebagai wakil presiden. Akan membuat masalah penyebaran khilafah di Indonesia. Kiai Ma’ruf Amin merupakan representasi NU, akan mempersulit ruang gerak HTI meluaskan faham radikalisme di Indonesia. Maka cara yang paling muda, adalah mendiskriditkan NU di masyarakat dengan mengatakan bahwa NU adalah aliran sesat.

Cuitan Osamah adalah pintu masuk memecah belah NU dalam Pilpres mendatang. Narasi sesat yang dilontarkan Osamah, akan dilanjutkan dengan lemparan-lemparan fitnah yang sifatnya personafikasi dan faksi-faksi di dalam NU.

Harus diakui, soliditas warga NU dalam Pilpres 2019. Mengkristal kepada pasangan Jokowi dan Kiai Ma’ruf. Memecah belah kekuataan NU adalah cara yang harus dilakukan untuk memenangkan pilpres menatang.

Pasangan Prabowo dan Sandi sudah jelas dibelakangnya organisasi yang punya afiliasi dengan kelompok wahabi dan HTI. Sehingga sangat sulit untuk merusak keyakinan warga NU dari bawah. Pembusukan dilakukan di elit-elit NU terlebih dahulu. Sehingga mempermudah memecah belah dibawah.

Cuitan Osamah adalah peringatan dini terutama bagi warga NU. Tentang ancaman HTI di Indonesia. Pilihannya adalah konsolidasi struktural dan kultural dalam menyikapi ancaman tersebut. Manifesto, NKRI Harga Mati adalah sikap kolektif kologial yang jadi pengikat melawan ancaman HTI. Konflik internal akan membuka peluang HTI menyebarkan faham Kilafahnya. [Sfa] 

Sumber Berita : https://www.salafynews.com/2018/12/06/cuitan-dubes-saudi-konfirmasi-gerakan-trans-internasional-separatis/

Analis: Qatar Bikin Saudi Pusing Tujuh Keliling

DOHA – Keputusan mendadak Qatar untuk meninggalkan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mungkin hanya sedikit terapi kejut untuk lebih banyak hal yang akan datang, karena beberapa analis memperkirakan bahwa negara kecil Teluk Persia itu berencana untuk mengganggu Arab Saudi bahkan mungkin juga dengan meninggalkan Dewan Kerjasama Teluk [Persia] (GCC).

Qatar menunggu hingga Senin untuk mengumumkan niatnya meninggalkan OPEC, sebuah langkah yang menjamin efek maksimum menjelang pertemuan organisasi tersebut minggu ini di Wina.

Baca: Mengejutkan! Qatar Keluar dari OPEC

Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, mantan perdana menteri Qatar, mengatakan dalam tweetnya bahwa masih bertahan di OPEC tidak ada gunanya karena organisasi itu hanya digunakan untuk tujuan yang merugikan kepentingan nasional mereka.

Saat ini, Bloomberg berpendapat bahwa alasan yang diberikan jauh lebih untuk dapat diterapkan pada GCC [P], dimana diantara anggotanya adalah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), kedua negara yang memelopori blokade multi-negara terhadap Doha.

Arab Saudi telah memberikan undangan kepada para pemimpin Qatar untuk menghadiri pertemuan tahunan dewan, yang akan diadakan di Riyadh pada 9 Desember.

Baca: Raja Salman Undang Emir Qatar Hadiri KTT GCC

Menurut kolumnis Bloomberg, Bobby Ghosh, pengumuman semacam ini oleh Doha sebelum KTT “tidak diragukan lagi akan mengganggu dan mempermalukan Arab Saudi.”

Blokade yang dipimpin Saudi terhadap Qatar telah berlangsung selama 18 bulan dimana Riyadh dan sekutunya, UEA, Bahrain dan Mesir, menuding bahwa Qatar mendestabilisasi kawasan dengan mendukung terorisme, tuduhan yang dibantah keras Doha.

Ketidakmampuan enam anggota GCC untuk menyelesaikan masalah ini menunjukkan betapa terbatasnya kekuatannya, Ghosh menulis, dengan alasan ini Qatar “mungkin sekarang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat apa-apa secara materi jika bertahan untuk melanjutkan keanggotaan dalam kelompok tersebut.

Bagaimanapun, ada perbedaan antara OPEC dan GCC [P] yang perlu diperhitungkan oleh Doha.

Menggambarkan OPEC sebagai “kartel kuat dengan dampak nyata pada urusan dunia,” Ghosh berpendapat bahwa sebagai satu-satunya produsen minyak terbesar ke-11 dengan pengaruh kecil dalam proses pengambilan keputusan, Qatar hampir tidak kehilangan apapun dengan berhenti.

Baca: Qatar: Aliansi Arab mirip NATO tidak akan Efektif

Ini adalah cerita yang berbeda dengan (P) GCC, “pengelompokan yang tidak efektif yang berdampak kecil pada urusan regional,” kata Ghosh.

“Jika Qatar mundur, itu akan memperkuat klaim Arab Saudi bahwa keluarga yang berkuasa di Doha merusak konsensus Arab,” tulisnya. “Tetap dalam aliansi memungkinkan Qatar untuk mengisyaratkan bahwa mereka berkomitmen untuk kerjasama regional, meletakkan tanggung jawab untuk mengakhiri blokade terhadap Saudi dan Emirat.”

Ada juga kemungkinan bahwa Riyadh dan Abu Dhabi akan mencoba untuk menendang Qatar keluar dari dewan, yang dalam hal ini akan menjadi kepentingan terbaik Doha untuk mengalahkan mereka dengan pukulan terlebih dahulu yaitu meninggalkannya secara sukarela.

Jika Qatar keluar dari GCC, Keputusan itu mungkin berdampak pada Kuwait, Oman, dan Bahrain, tiga anggota GCC lainnya. Sementara Bahrain cenderung mengikuti kepemimpinan Arab Saudi dalam sebagian besar masalah, Kuwait dan Oman memiliki sejarah sendiri jika kita berbicara tentang menentang “penindasan Saudi.”

Dalam perjalanan keluar, Qatar mungkin memiliki kesempatan untuk meyakinkan Oman dan Kuwait untuk keluar juga, khususnya karena kedua negara tetap netral dalam blokade.

Alasan lain yang mungkin membuat Saudi dan Emirat tidak mengusir Qatar adalah kemungkinan reaksi keras dari Amerika Serikat.

“Washington telah lama menganggap persatuan Arab sebagai “penting untuk menghadapi Iran,” Ghosh memperingatkan.

Memecah GCC (P) oleh kedua pihak akan merugikan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menciptakan “NATO Arab,” sebuah aliansi anti-Iran yang juga akan melayani kepentingan Israel.

“Untuk tujuan itu, administrasi Trump ingin Saudi untuk meningkatkan hubungan dengan Qatar, tidak boleh semakin renggang,” kata sang penulis. (ARN)

Arab Saudi dan Qatar

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/12/06/analis-qatar-bikin-saudi-pusing-tujuh-keliling/

Pengamat: Apakah Dubes Saudi Perlu Diusir?

JAKARTA – Kasus cuitan dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Al Shuaibi, kebetulan saya ikuti sejak awal, sebelum viral. Dia mencuit hari Minggu, sekitar jam 14, lalu diomel-omeli oleh beberapa pengguna twitter yang paham bahasa Arab. Sekitar jam 21 malam, saya cek lagi, cuitannya sudah dihapus. Tentu saja, sudah ada yang ambil screenshot-nya. Besoknya, mulai ramai yang berkomentar berdasarkan SS tersebut.

Baca: Wahabisme Senjata Saudi dan Barat Hancurkan Indonesia

Berikut ini komentar saya:

1. Dubes Osama mungkin saja kepleset nge-tweet (menyebut Banser sebagai ‘organisasi sesat’) lalu segera dihapus setelah sadar konsekuensinya. Tapi kalaupun kepleset, itu menunjukkan bahwa sang Dubes (dan rezim Saud) memang memandang negatif pada Banser & NU.

Mengapa? Kalau dilihat dari sejarahnya, NU dulu didirikan dengan tujuan melawan Wahabisme Saudi. Selama inipun, ormas yang paling depan melawan ormas-ormas Wahabi adalah NU.

Mengapa Wahabi harus dilawan? Contoh kasusnya: perang di Suriah selama 7 tahun adalah karena para penganut ideologi Wahabi akut rame-rame angkat senjata. Mereka disponsori dana dan senjata oleh Saudi, Qatar, AS, Inggris, dll.

Baca: Ramzan Kadyrov: Muslim Harus Aktif Lawan Wahabisme

2. Yang dilakukan Dubes Saudi adalah berkomentar kasar atas sebuah ormas yang punya posisi sangat terhormat di tengah masyarakat Indonesia (NU). Ini tidak patut dilakukan oleh seorang diplomat asing. Nah, pemerintah Indonesia (diwakili Kemenlu) memang harus merespon kekurangajaran ini.

Kemenlu punya standar mekanisme dan akan mengambil langkah yang paling tepat. Pengusiran dan pemutusan hubungan diplomatik adalah opsi paling akhir. Sebelumnya ada langkah-langkah lain yang bisa diambil. Di satu sisi Kemenlu harus menyampaikan protes/ketersinggungan keluarga besar NU dan bangsa Indonesia, tapi di saat yang sama kepentingan nasional tetap harus dijaga, jangan sampai memunculkan masalah yang lebih serius.

Baca: Manuver Saudi Mengubah Indonesia Jadi Sarang Wahabi Radikal

Apa masalah yang lebih serius itu? Bila Dubes Osamah diusir, hampir pasti, balasan serupa akan dilakukan Saudi (Dubes Indonesia di Saudi juga diusir). Bahkan, bisa saja Saudi membalas dengan melarang jamaah Indonesia berhaji/umroh.

Nah, apa masyarakat sudah siap bersama-sama mendukung pemerintah bila haji diboikot Saudi? Warga Qatar dan Palestina juga sedang diboikot haji oleh Saudi tapi mereka marahnya ke Saudi, bukan ke Emir/Presidennya. Dua tahun yang lalu, Iran juga ‘dimainin’ Saudi (dipersulit berbagai hal), sampai akhirnya Iran memutuskan ‘menjaga harga diri’ dengan tidak mengirim jamaah hajinya. Tapi warga Iran tidak menyalahkan pemerintahnya sendiri. Mereka mampu bersikap objektif.

Nah, bagaimana dengan orang Indonesia? Sanggup? Masyarakat Indonesia masih sangat banyak yang mengira rezim Saud adalah representasi umat Islam. Kelompok-kelompok radikal yang selama ini terindikasi kuat berafiliasi dengan Saudi hampir pasti akan memanfaatkan situasi. Demo berjilid-jilid. Bahkan sangat mungkin mereka menyerukan angkat senjata melawan ‘rezim anti-Islam’. Dana, senjata? Gampang. Lagi-lagi, Suriah buktinya.

Anda pikir, takfirisme di Indonesia yang merajalela sejak dimulainya Perang Suriah (2012) itu tidak perlu dana amat-besar? Mereka bisa mencetak jutaan buku dan spanduk; mengadakan seminar-seminar di seluruh Indonesia (terutama isu yang dipakai adalah “Syiah bukan Islam” dan selalu dikaitkan dengan konflik Suriah yang selalu saja diframing sebagai konflik antarmazhab), itu duitnya dari mana?

Indikasi kuat lainnya betapa bahayanya sikon ini bila tidak diatasi dengan bijak: para pengusung Papua merdeka (serta seleb ZSM) sudah mulai teriak-teriak ambil momen. Logika yang mereka bangun: usir Dubes Saudi, kalau nggak, jangan salahkan kalau gerakan Papua merdeka semakin menguat.

Apalagi, hampir bersamaan, ada 31 orang yang sedang bekerja keras membangun Papua malah dibunuh. Jelas, yang melakukannya adalah faksi yang tak mau Papua dibangun dan maju. Mereka ingin rakyat Papua terus merasa diabaikan lalu berontak menuntut ‘kemerdekaan’.

Mengaitkan dua kejadian ini gampang sekali. Lihat di Timteng, selama ini rezim Saud berkoalisi dengan siapa? Amerika. Siapa

pembela terbesar rezim Saud? Amerika. Trus, yang berkepentingan di Papua siapa? Amerika. Yang akan sangat untung bila NKRI pecah jadi negara-negara kecil siapa? Yang banyak baca soal berbagai proses balkanisasi yang diusung AS di dunia pasca PD II, akan tahu jawabannya: Amerika.

(Coba googling, ada video Hillary Clinton yang bangga bilang bahwa AS bersama Saudi dan ideologi Wahhabi-nya membentuk Taliban/Al Qaida demi mengusir Soviet di Afghanistan. Lalu, AS pula yang membombardir Afghanistan dengan alasan melawan terorisme).

Jadi, hadapi negara ‘kecil’ sponsor terorisme dengan bijak, manfaatkan momen ini untuk membongkar siapa sesungguhnya dia. Tapi, jangan buka celah yang bisa dipakai oleh negara ‘besar’ simbahnya sponsor radikalisme untuk mengacak-acak NKRI.

Saran konkrit untuk netizen pro NKRI: tak perlu menyuarakan usir Dubes Saudi, cukup paksa dia agar minta maaf. Galang dukungan publik dengan membongkar berbagai kejahatan Saudi selama ini, antara lain, kasus terorisme & penyebaran Wahabisme serta perang Yaman. Dan jangan lupakan pula, ada Amerika di samping Saudi.

Teriring doa belasungkawa atas meninggalnya 31 karyawan PT Istaka Karya dan 1 anggota TNI di Papua. (ARN)

Sumber: Akun Fanpage Dina Sulaiman

Wahabisme

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/12/05/pengamat-apakah-dubes-saudi-perlu-diusir/

Fakta Baru Dibalik Pembunuhan Sadis Khashoggi

TEHERAN – Sekretaris Dewan Hak Asasi Manusia Iran, Mohammad Javad Larijani, berpendapat bahwa wartawan Saudi terkemuka Jamal Khashoggi adalah korban konflik internal dan perseteruan antara para elit demokrat AS, dan dibunuh hanya setelah Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman menerima lampu hijau dari Presiden Donald Trump.

Baca: Senator Republik Ramai-ramai Kecam Trump atas Kasus Khashoggi

“Khashoggi memiliki informasi penting yang berbahaya bagi AS, termasuk tentang Trump dan hubungan ekonomi keluarganya dengan Mohammed bin Salman”, kata Larijani pada hari Selasa.

Ia mencatat bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah merasakan bahaya dari sisi Khashoggi karena Demokrat Amerika telah memutuskan untuk menggunakan informasi itu demi keuntungan mereka dalam kampanye pemilihan; “Karena itu, Trump mengatakan kepada bin Salman bahwa mereka harus menyingkirkan Khashoggi”.

Baca: CIA Miliki Bukti Belasan Pesan Bin Salman ke Ketua Tim Pembunuh Khashoggi

Larijani juga mengatakan bahwa Saudi telah diajarkan oleh perusahaan keamanan AS, termasuk Blackwater, tentang cara membunuh Khashoggi, dan itulah mengapa Trump sekarang berusaha menutupi kejahatan itu.

Khashoggi, seorang kolumnis Washington Post yang dikenal karena kritiknya terhadap kebijakan Saudi, menghilang pada 2 Oktober setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul. Pengakuan Arab Saudi bahwa wartawan itu telah tewas dalam pertempuran di dalam konsulat itu terjadi setelah dua minggu penyangkalan dan tekanan dari sekutu Barat untuk memberikan penjelasan.

Baca: Pengadilan Turki Keluarkan Surat Penangkapan 15 Warga Saudi Terdakwa Pembunuh Khashoggi

Pada 26 Oktober, jaksa penuntut Saudi mengakui bahwa pembunuhan wartawan itu direncanakan. Namun, Riyadh mempertahankan bahwa pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Kerajaan Saudi, menggambarkannya sebagai operasi nakal anak buah bin Salman. (ARN)

Wartawan Jamal Khashoggi

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/12/05/fakta-baru-dibalik-pembunuhan-sadis-khashoggi/

Eko Kuntadhi: Lawan Politik Serang Jokowi dari Segala Penjuru

JAKARTA – Pegiat medsos Eko Kuntadhi menjelaskan bagaimana saat ini Jokowi diserang oleh lawan politiknya dari segala penjuru, berikut ulasannya:

Tampaknya banyak yang tidak suka jika Indonesia maju. Banyak yang kebakaran celana dalam jika negeri ini membangun.

Di Timur, tetiba gerakan separatisme menggila. Mereka membantai pekerja yang hendak membangun Papua. Padahal di Papua terhampar sumber daya alam yang selama ini dikuasai asing. Ketika Jokowi memerintahkan agar proses divestasi Freeport harus selesai sebelum tutup tahun, tetiba keberingasan meledak. Entah dari mana mereka bergerak.

Baca: Eko Kuntadhi: Sinyal Jokowi Lawan Hegemoni Dagang AS

Tujuannya jelas. Slogan Jokowi untuk membangunan Papua, hendak dicoreng.

Di bagian Barat, kelompok radikal sedang memainkan taringnya. Lihat saja. Kelompok pendukung khilafah dan kaum Islam politik tumbuh subur di Sumatera. Orang-orang digiring dengan kebencian agama. Tujuannya sama, mengganggu konsolidasi pembangunan.

Dari luar negeri, statemen duta besar Saudi yang menuduh Ansor organisasi sesat bukan tanpa sengaja. Berhasil merangsek langsung ke jantung emosi umat NU. Penjaga NKRI ini sedang dikoyak martabatnya.

Osama Al-Suaib memang telah mengedit twitnya. Tapi ia tak kunjung minta maaf telah memasuki permasalahan internal negeri kita. Sesuatu yang diharamkan dalam adab diplomasi internasional.

Repotnya, para bakul politik ikut menabuh genderang yang memicu keributan. Prabowo di Singapura bicara soal korupsi seolah negeri ini mau hancur. Ia ingin memeloroti kepercayaan asing pada Indonesia. Padahal partainya paling banyak mengajukan Caleg mantan koruptor.

Singapura termasuk negara yang terganggu dengan pembangunan Indonesia. Usaha pemerintah untuk menarik seluruh aset warga dari luar negeri ke dalam sistem fiskal nasional -dengan amnesti pajak- sangat menganggu ekonomi negeri Singa itu. Belum lagi beroperasinya pelabuhan besar di Sumatera Utara. Kapal-kapal yang sebelumnya bersandar di Singapura kini bisa langsung masuk Indonesia. Pendapatan negeri itu melorot.

Baca: Upaya CIA untuk Melemahkan Jokowi (Part 1)

Jika mereka memberi panggung pada Prabowo untuk meracau tentang keburukan Indonesia, bahkan memakai data yang salah, rasanya bisa dimaklumi. Singapura terganggu dengan kebangkitan Indonesia yang dikomandoi Jokowi. Mereka ingin Indonesia seperti dulu. Indonesia yang gampang dikibuli. Di tangan Prabowo-Sandi, harapan itu disandarkan.

Membangkitkan harga diri bangsa, memang bukan jalan mudah. Nasionalisme bisa diartikan sebagai ancaman kepentingan asing. Kemajuan ekonomi Indonesia juga dianggap ancaman. Tantangan inilah yang dihadapi Jokowi.

Lelaki kurus tukang kayu ini tidak muluk-muluk berfikirnya. Ia hanya ingin Indonesia bisa sejajar dengan negara lain. Ia ingin kesejahteraan rakyat meningkat pesat. Ia ingin meletakkan pondasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca: Upaya CIA untuk Melemahkan Jokowi (Part 2)

Justru karena itulah Jokowi dimusuhi.

Asing memusuhinya, karena Jokowi sangat telaten menjaga kekayaan alam Indonesia. Elit lokal memusuhinya karena Jokowi menutup semua celah yang biasa mereka nikmati untuk menggarong kekayaan rakyat.

Kelompok garis keras memusuhi, karena garis politik Jokowi menghambat pergerakan mereka. Sumber daya ekonomi mereka juga dipotong. Jokowi mengeluarkan UU yang melarang Ormas radikal ada di Indonesia.

Indonesia adalah negara kaya yang selama ini dikelilingi perompak. Semua berebut menikmati bancakan. Dulu elitnya masa bodoh, bahkan ikut beramai-ramai menghabisi kekayaan Indonesia. Rakyat gigit jari.

Baca: Muhammad Zazuli: Kenapa Jokowi dan Ahok Dibenci Kelompok Radikal?

Kini Jokowi membuka mata semua orang, bahwa kita bisa berdiri di kaki sendiri. Kita bisa mengelola kekayaan sendiri untuk kesejahteraan rakyat.

Sepanjang pemerintah mau kerja serius, mau bersusah-susah menjaga harta rakyat, kita punya peluang untuk maju. Tapi ingat, tidak semua orang suka dengan rakyat yang cerdas dan bermartabat. Apalagi kemajuan ini berakibat pada tertutupnya sumber nafkah mereka.

Itulah yang dihadapi Jokowi sekarang. Apakah kita akan membiarkannya berjalan sendirian?

“Mas, Jokowi gak akan sendirian. Ia bukan jelangkung, yang datang gak dijemput, pulang gak diantar. Ia Presiden kita, mas,” ujar Abu Kumkum. (ARN)

Sumber: www.EkoKuntadhi.id

#PrayForPapua

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/12/05/eko-kuntadhi-lawan-politik-serang-jokowi-dari-segala-penjuru/

Senator Republik Ramai-ramai Kecam Trump atas Kasus Khashoggi

WASHINGTON – Senator AS dari partai Republik menyerang Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman karena telah memerintahkan pembunuhanan Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di kota Istanbul Turki pada bulan Oktober.

“Saya pikir Pangeran Mohammed telah memberi perintah itu, atau setidaknya dia tahu tentang itu, untuk membantai Khashoggi. Pangeran Mohammed … dia benar-benar El Chapo yang sesungguhnya,” kata Senator Louisiana, John Kennedy, pada hari Selasa (04/12) menekankan bahwa Presiden AS Donald Trump harus memikirkan kembali dukungannya untuk sang pangeran pembunuh.

Baca: 8 Anak Pendiri Kerajaan Arab Saudi Dukung Kudeta Raja Salman

Joaquín “El Chapo” Guzmán adalah mantan pemimpin Kartel Sinaloa yang menghadapi persidangan di New York City.

Jamal Khashoggi dilaporkan disiksa, dibunuh dan kemudian dipotong-potong menggunakan gergaji tulang oleh operasi Saudi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Senator lain yang muncul dari briefing dengan Direktur CIA Gina Haspel, juga menyalahkan penguasa de facto Saudi atas pembunuhan tersebut ditengah dukungan Trump yang tak tergoyahkan untuk sang pangeran mengingat kesepakatan senjatanya dengan Riyadh.

Baca: CIA Miliki Bukti Belasan Pesan Bin Salman ke Ketua Tim Pembunuh Khashoggi

Ia mencemooh ucapan Trump yang mengatakan bahwa tidak ada bukti langsung (smoking gun) yang menunjukkan bahwa Bin Salman adalah pemberi perintah pembunuhan.

“Anda harus buta secara sengaja agar tidak sampai pada kesimpulan bahwa ini telah diatur dan dirancang  oleh orang-orang di bawah komando MBS dan bahwa ia terlibat secara rumit dalam kematian Tuan Khashoggi,” tambah Graham.

Baca: CIA Milik Rekaman Putra Mahkota Saudi Perintahkan Pembunuhan Khashoggi

Ada “nol pertanyaan” bahwa pangeran muda itu berada di belakang pembunuhan tersebut, menurut Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Bob Corker, seorang Republikan dari Tennessee. (ARN)

Poster Putra Mahkota Saudi

Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2018/12/05/senator-republik-ramai-ramai-kecam-trump-atas-kasus-khashoggi/

Re-Post by MigoBerita / Sabtu/08122018/11.50Wita/Bjm