BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI
- Pasca deklarasi sejumlah pengurus Partai Amanat Nasional (PAN)
Kalimantan Selatan (Kalsel ) mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf
Amin yang notabene tidak mengikuti putusan DPP PAN yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres, belum disikapi oleh daerah.
Bendahara PAN Kabupaten Tanahlaut, Yoga Pinis Suhendar dikonfirmasi terkait sikap pengurus pasca deklarasi dukungan Capres-Cawapres di Pilpres 2019 mengaku masih menunggu informasi Ketua PAN Tanahlaut yang masih berada di Kota Banjarmasin.
Trias Handojo, kader PAN Tanahlaut yang juga calon legislatif di daerah pemilihan Kecamatan Tambangulang dan Batibati, mengaku keputusan mendukung calon presiden di Pilpres 2019 itu hanya kalangan elit DPW PAN Kalsel.
Sumber Pic : Google Image
"Bukan pengurus PAN Kalsel secara keseluruhan. Ini sudah ramai di grup whatsapp, surat penunjukan Plt Ketua PAN Kalsel, Pangeran Khairul Saleh," katanya.
Trias Handojo mengakui rencananya rapat internal di kalangan elit PAN Tanahlaut akan digelar dalam waktu dekat untuk menyatakan sikap.
"Besok rapat internal terkait sikap PAN Tanahlaut. Secara pribadi jelas saya mengikuti putusan PAN Pusat untuk mendukung serta memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 02," katanya dikonfirmasi reporter Banjarmasinpost.co.id.
Ketua PAN Tanahlaut, Mariyanto dikonfirmasi melalui telepon seluler terdengar nada sambung tapi tak mengangkat. Dikirim pesan pun tidak menjawab
Keberadaan PAN Tanahlaut saat ini memiliki basis massa pendukung yang mampu memenangkan pemilihan kepala daerah pada 26 Juni 2018 lalu, setelah berkoalisi dengan PKS dan PKPI.
Bahkan, Kantor Sekretariat PAN Kabupaten Tanahlaut di Jalan Nasional, Kelurahan Saranghalang, Kecamatan Pelaihari, Selasa (11/12/2018) kondisinya sunyi dan senyap.
Pagar kantor Sekretariat itu terbuka dan foto baliho besar bergambar pengurus inti PAN Tanahlaut masih berdampingan dengan pengurus inti PAN Kalsel.
Informasi dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id dari kader PAN Kabupaten Tanahlaut, mereka akan menggelar rapat internal bersama para calon legislatif menyikapi hal tersebut.
(banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)
Sumber Berita : http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/11/sultan-khairul-saleh-disebut-jadi-plt-dpw-pan-kalsel-begini-sikap-pan-tanahlaut
MUHIDIN sendiri hampir dipastikan akan dicopot jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Kalsel karena mendukung capres-cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, bukan segaris dengan pusat yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dikonfirmasi soal beredarnya nama Sultan Khairul Saleh sebagai Plt Ketua DPW PAN Kalsel, justru langsung ditepisnya.
“Saya tetap fokus untuk pemenangan PAN di Pemilu 2019. Saya hanya ingin membesarkan PAN agar bisa memperoleh suara besar hingga bisa mendapatkan kursi, terutama di DPR RI,” tegas Sultan Khairul Saleh saat dikontak jejakrekam.com, Selasa (11/12/2018).
Lantas bagaimana dengan isu soal Anda menjadi Plt Ketua DPW PAN Kalsel pasca pencopotan Muhidin? Lagi-lagi mantan Bupati Banjar dua periode ini menegaskan belum mendengar kabar itu. “Saya justru baru dengar karena ada pemberitaan. Saya belum mendapat informasi resmi dari DPP PAN,” tegas Khairul Saleh.
Ia menegaskan tak ingin berpolemik dalam perbedaan arah politik antara DPP PAN dengan DPW PAN Kalsel yang dimotori H Muhidin, ketika memilih mendukung capres-cawapres nomor urut 01, dibanding nomor urut 02 pilihan Zulkifli Hasan dan petinggi pusat.
“Sekali lagi, saya katakan tetap fokus untuk konsentrasi maju sebagai caleg PAN untuk perebutan kursi DPR RI. Saya ingin PAN di Kalsel semakin maju dan raihan suaranya meningkat di Pemilu 2019,” cetus Khairul Saleh.
Ia menganalogikan jika harus memilih, apalagi menyikapi pemberitaan soal dirinya sebagai pengganti Muhidin, maka lebih baik berkonsentrasi untuk pemenangan PANdi Pemilu 2019. “Saya lebih pilih jadi caleg DPR RI untuk bisa meraih kursi. Bahkan, saya memilih untuk menjadi koordinator wilayah (korwil) pemenangan PAN di Kalsel,” tegas Khairul Saleh lagi.
Sebelumnya, usai deklarasi dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Minggu (9/12/2018) malam, Muhidin mengatakan berubahnya arah dukungan dari Prabowo-Sandi ke Jokowi-Ma’ruf Amin yang diambil DPW PAN Kalsel karena dinamika politik yang terjadi di Banua.
“Dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin telah didahului DPD PAN Tanah Bumbu. Saya tak ingin menekan kader gara-gara mengalihkan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin. Tugas saya sebagai ketua adalah memenangkan PAN di Kalsel,” tegas Muhidin.
Mantan Walikota Banjarmasin ini menegaskan siapa jika nantinya disanksi DPP PAN gara-gara mengarahkan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurut dia, masukan dari seluruh kader dan simpatisan yang lebih memilih Jokowi-Ma’ruf Amin jadi pertimbangan untuk mengubah arah dukungan.
“Apalagi, masyarakat Banjarmasin yang mengatakan akan ikut apa yang jadi pilihan saya. Makanya, saya ingin tahu, ketika saya memilih mendukung Jokowi-Ma’ruf, apakah juga mengikuti pilihan saya,” tuturnya.
Bagi Muhidin, karier politik yang direngkuhnya juga sudah terbilang cukup, usai menjadi walikota dan kini menjadi caleg anggota DPR RI di Pemilu 2019. “Makanya, saya harus seirama dengan para pendukung saya. Termasuk, ketika memilih mendukung Jokowi,” tandasnya.
Bendahara PAN Kabupaten Tanahlaut, Yoga Pinis Suhendar dikonfirmasi terkait sikap pengurus pasca deklarasi dukungan Capres-Cawapres di Pilpres 2019 mengaku masih menunggu informasi Ketua PAN Tanahlaut yang masih berada di Kota Banjarmasin.
Trias Handojo, kader PAN Tanahlaut yang juga calon legislatif di daerah pemilihan Kecamatan Tambangulang dan Batibati, mengaku keputusan mendukung calon presiden di Pilpres 2019 itu hanya kalangan elit DPW PAN Kalsel.
Sumber Pic : Google Image
"Bukan pengurus PAN Kalsel secara keseluruhan. Ini sudah ramai di grup whatsapp, surat penunjukan Plt Ketua PAN Kalsel, Pangeran Khairul Saleh," katanya.
Trias Handojo mengakui rencananya rapat internal di kalangan elit PAN Tanahlaut akan digelar dalam waktu dekat untuk menyatakan sikap.
"Besok rapat internal terkait sikap PAN Tanahlaut. Secara pribadi jelas saya mengikuti putusan PAN Pusat untuk mendukung serta memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 02," katanya dikonfirmasi reporter Banjarmasinpost.co.id.
Ketua PAN Tanahlaut, Mariyanto dikonfirmasi melalui telepon seluler terdengar nada sambung tapi tak mengangkat. Dikirim pesan pun tidak menjawab
Keberadaan PAN Tanahlaut saat ini memiliki basis massa pendukung yang mampu memenangkan pemilihan kepala daerah pada 26 Juni 2018 lalu, setelah berkoalisi dengan PKS dan PKPI.
Bahkan, Kantor Sekretariat PAN Kabupaten Tanahlaut di Jalan Nasional, Kelurahan Saranghalang, Kecamatan Pelaihari, Selasa (11/12/2018) kondisinya sunyi dan senyap.
Pagar kantor Sekretariat itu terbuka dan foto baliho besar bergambar pengurus inti PAN Tanahlaut masih berdampingan dengan pengurus inti PAN Kalsel.
Informasi dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id dari kader PAN Kabupaten Tanahlaut, mereka akan menggelar rapat internal bersama para calon legislatif menyikapi hal tersebut.
(banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)
banjarmasin post group/ mukhtar wahid
Kantor
Sekretariat PAN Kabupaten Tanahlaut di Jalan Nasional, Kelurahan
Saranghalang, Kecamatan Pelaihari, Selasa (11/12/2018) kondisinya sunyi
dan senyap.
Disebut Jadi Pengganti Muhidin, Sultan Khairul : Saya Pilih Jadi Korwil PAN Saja
NAMANYA disebut-sebut sebagai pengganti H Muhidin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan usai dipecat DPP PAN akibat ‘membelot’, Sultan Khairul Saleh pun menepisnya.MUHIDIN sendiri hampir dipastikan akan dicopot jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Kalsel karena mendukung capres-cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, bukan segaris dengan pusat yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dikonfirmasi soal beredarnya nama Sultan Khairul Saleh sebagai Plt Ketua DPW PAN Kalsel, justru langsung ditepisnya.
“Saya tetap fokus untuk pemenangan PAN di Pemilu 2019. Saya hanya ingin membesarkan PAN agar bisa memperoleh suara besar hingga bisa mendapatkan kursi, terutama di DPR RI,” tegas Sultan Khairul Saleh saat dikontak jejakrekam.com, Selasa (11/12/2018).
Lantas bagaimana dengan isu soal Anda menjadi Plt Ketua DPW PAN Kalsel pasca pencopotan Muhidin? Lagi-lagi mantan Bupati Banjar dua periode ini menegaskan belum mendengar kabar itu. “Saya justru baru dengar karena ada pemberitaan. Saya belum mendapat informasi resmi dari DPP PAN,” tegas Khairul Saleh.
Ia menegaskan tak ingin berpolemik dalam perbedaan arah politik antara DPP PAN dengan DPW PAN Kalsel yang dimotori H Muhidin, ketika memilih mendukung capres-cawapres nomor urut 01, dibanding nomor urut 02 pilihan Zulkifli Hasan dan petinggi pusat.
“Sekali lagi, saya katakan tetap fokus untuk konsentrasi maju sebagai caleg PAN untuk perebutan kursi DPR RI. Saya ingin PAN di Kalsel semakin maju dan raihan suaranya meningkat di Pemilu 2019,” cetus Khairul Saleh.
Ia menganalogikan jika harus memilih, apalagi menyikapi pemberitaan soal dirinya sebagai pengganti Muhidin, maka lebih baik berkonsentrasi untuk pemenangan PANdi Pemilu 2019. “Saya lebih pilih jadi caleg DPR RI untuk bisa meraih kursi. Bahkan, saya memilih untuk menjadi koordinator wilayah (korwil) pemenangan PAN di Kalsel,” tegas Khairul Saleh lagi.
Sebelumnya, usai deklarasi dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Minggu (9/12/2018) malam, Muhidin mengatakan berubahnya arah dukungan dari Prabowo-Sandi ke Jokowi-Ma’ruf Amin yang diambil DPW PAN Kalsel karena dinamika politik yang terjadi di Banua.
“Dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin telah didahului DPD PAN Tanah Bumbu. Saya tak ingin menekan kader gara-gara mengalihkan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin. Tugas saya sebagai ketua adalah memenangkan PAN di Kalsel,” tegas Muhidin.
Mantan Walikota Banjarmasin ini menegaskan siapa jika nantinya disanksi DPP PAN gara-gara mengarahkan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurut dia, masukan dari seluruh kader dan simpatisan yang lebih memilih Jokowi-Ma’ruf Amin jadi pertimbangan untuk mengubah arah dukungan.
“Apalagi, masyarakat Banjarmasin yang mengatakan akan ikut apa yang jadi pilihan saya. Makanya, saya ingin tahu, ketika saya memilih mendukung Jokowi-Ma’ruf, apakah juga mengikuti pilihan saya,” tuturnya.
Bagi Muhidin, karier politik yang direngkuhnya juga sudah terbilang cukup, usai menjadi walikota dan kini menjadi caleg anggota DPR RI di Pemilu 2019. “Makanya, saya harus seirama dengan para pendukung saya. Termasuk, ketika memilih mendukung Jokowi,” tandasnya.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/12/11/disebut-jadi-pengganti-muhidin-sultan-khairul-saya-pilih-jadi-korwil-pan-saja/
KABAR mengejutkan itu datang dari Wakil Ketua Umum DPP PAN, Hanafi Rais. Dikutip dari CNN Indonesia, dia mengatakan tak ada komunikasi yang dilakukan Muhidin sebelum mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Dia mengaku mengetahui dukungan tersebut dari pemberitaan.
Anak pendiri PAN, Amien Rais itu menyatakan bahwa pihaknya sudah tak perlu memberikan imbauan lagi kepada pengurus atau kader terkait dukungan pada Pilpres 2019. Menurut Hanafi, pihaknya akan langsung memberikan sanksi kepada kader yang berbeda dengan keputusan partai.
Hanafi mengatakan pihaknya langsung menonaktfikan Muhidin lantaran telah berbeda sikap dengan pusat. Dia menyebut akan menunjuk kader lain untuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW Kalsel.
Dia juga memastikan akan ada sanksi untuk jajaran pengurus DPW PAN Kalsel yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Menurut Hanafi, seluruh pengurus maupun kader harus taat pada keputusan partai. “Ya pasti lah ada sanksi. Ketaatan pengurus harusnya pada keputusan partai. Bukan menaati maunya orang lain,” kata dia.
Sementara, keputusan elit pusat yang bernada sinis disayangkan oleh kader PAN, Emi Lasari. Menurutnya, keputusan DPP PAN yang akan memberikan sanksi kepada kader yang mendukung Jokowi-Ma’ruf malah berdampak negatif kepada partai berlambang matahari.
“Tidak (bisa) serta merta menjatuhkan sanksi. Ada mekanisme partai yang perlu dijalankan. Kalau partai memang bijak maka partai maka bisa menyampingkan soal Pilpres. Sesuaikan dengan konteks lokal saja, untuk kepentingan partai,” ujarnya.
Ia meyakini DPW PAN kalsel mempertimbangkan kepentingan politik yang lebih menguntungkan partai sebab, keputusan elit daerah tidak lain hanya untuk membesarkan partai. Emi berharap DPP PAN lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan pilpres.
“Kalau sampai pemecatan,partai akan lumpuh total . Karena ketua merupakan tokoh yang berpengaruh di Kalsel dengan kekuatan finansial,jaringan dan popularitas. Ini tentu berdampak terhadap perolehan suara partai,” tegas Emi.
Dia mengklaim Muhidin adalah tokoh paling tepat untuk membawa PAN berbicara banyak pada pesta demokrasi lima tahunan. Bagi dia, tentu tidak ada lagi tokoh selevel yang bisa menggantikan Muhidin untuk menakhodai PAN Kalsel.
“Kalau menonaktifkan pak Muhidin membuat mesin partai di Kalsel mati total. Soalnya ketua 13 DPD kabupaten/kota serta DPW PAN sekalsel mau di-PLT-kan juga. Sementara, pemilu tinggal menghitung hari. Lebih baik DPP bijak menyikapi persoalan ini dengan lebih mengutamakan kepentingan partai dengan target lolos ambang batas parlemen,” ucap Ketua DPD PAN Kota Banjarbaru ini.
Emi menjelaskan pihaknya belum ada pemberitahuan secara resmi dari DPP PAN atas sanksi yang dijatuhkan. ia hanya mengetahui dari pemberitaan media. “Kami masih menunggu sikap dari DPP. Harapannya pusa bisa jernih melihat persoalan sebab politik lokal tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Sekali lagi dukungan PAN kepada Jokowi-Ma’ruf atas pertimbangan matang, upaya untuk membesarkan partai,” pungkas Emi yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru.
Hingga berita ini diturunkan, Muhidin belum bisa dihubungi jurnalis jejakrekam.com. Untuk memastikan bagaimana sikap atas kabar penonaktifan dirinya yang sebelumnya dilontarkan oleh Hanafi Rais.
Ada Ancaman Pemberhentian Muhidin, Kader PAN: “Partai akan Lumpuh Total”
GARA-GARA mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam ajang Pilpres 2019, manuver politik Partai Amanat nasional (PAN) Kalimantan Selatan malah berbuntut panjang. Apalagi saat beredar kabar dari elit PAN pusat yang menyatakan akan memberhentikan Muhidin sebagai Ketua DPW PAN Kalsel, serta kader lain yang tak taat kesepakatan mutlak partai.KABAR mengejutkan itu datang dari Wakil Ketua Umum DPP PAN, Hanafi Rais. Dikutip dari CNN Indonesia, dia mengatakan tak ada komunikasi yang dilakukan Muhidin sebelum mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Dia mengaku mengetahui dukungan tersebut dari pemberitaan.
Anak pendiri PAN, Amien Rais itu menyatakan bahwa pihaknya sudah tak perlu memberikan imbauan lagi kepada pengurus atau kader terkait dukungan pada Pilpres 2019. Menurut Hanafi, pihaknya akan langsung memberikan sanksi kepada kader yang berbeda dengan keputusan partai.
Hanafi mengatakan pihaknya langsung menonaktfikan Muhidin lantaran telah berbeda sikap dengan pusat. Dia menyebut akan menunjuk kader lain untuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW Kalsel.
Dia juga memastikan akan ada sanksi untuk jajaran pengurus DPW PAN Kalsel yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Menurut Hanafi, seluruh pengurus maupun kader harus taat pada keputusan partai. “Ya pasti lah ada sanksi. Ketaatan pengurus harusnya pada keputusan partai. Bukan menaati maunya orang lain,” kata dia.
Sementara, keputusan elit pusat yang bernada sinis disayangkan oleh kader PAN, Emi Lasari. Menurutnya, keputusan DPP PAN yang akan memberikan sanksi kepada kader yang mendukung Jokowi-Ma’ruf malah berdampak negatif kepada partai berlambang matahari.
“Tidak (bisa) serta merta menjatuhkan sanksi. Ada mekanisme partai yang perlu dijalankan. Kalau partai memang bijak maka partai maka bisa menyampingkan soal Pilpres. Sesuaikan dengan konteks lokal saja, untuk kepentingan partai,” ujarnya.
Ia meyakini DPW PAN kalsel mempertimbangkan kepentingan politik yang lebih menguntungkan partai sebab, keputusan elit daerah tidak lain hanya untuk membesarkan partai. Emi berharap DPP PAN lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan pilpres.
“Kalau sampai pemecatan,partai akan lumpuh total . Karena ketua merupakan tokoh yang berpengaruh di Kalsel dengan kekuatan finansial,jaringan dan popularitas. Ini tentu berdampak terhadap perolehan suara partai,” tegas Emi.
Dia mengklaim Muhidin adalah tokoh paling tepat untuk membawa PAN berbicara banyak pada pesta demokrasi lima tahunan. Bagi dia, tentu tidak ada lagi tokoh selevel yang bisa menggantikan Muhidin untuk menakhodai PAN Kalsel.
“Kalau menonaktifkan pak Muhidin membuat mesin partai di Kalsel mati total. Soalnya ketua 13 DPD kabupaten/kota serta DPW PAN sekalsel mau di-PLT-kan juga. Sementara, pemilu tinggal menghitung hari. Lebih baik DPP bijak menyikapi persoalan ini dengan lebih mengutamakan kepentingan partai dengan target lolos ambang batas parlemen,” ucap Ketua DPD PAN Kota Banjarbaru ini.
Emi menjelaskan pihaknya belum ada pemberitahuan secara resmi dari DPP PAN atas sanksi yang dijatuhkan. ia hanya mengetahui dari pemberitaan media. “Kami masih menunggu sikap dari DPP. Harapannya pusa bisa jernih melihat persoalan sebab politik lokal tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Sekali lagi dukungan PAN kepada Jokowi-Ma’ruf atas pertimbangan matang, upaya untuk membesarkan partai,” pungkas Emi yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru.
Hingga berita ini diturunkan, Muhidin belum bisa dihubungi jurnalis jejakrekam.com. Untuk memastikan bagaimana sikap atas kabar penonaktifan dirinya yang sebelumnya dilontarkan oleh Hanafi Rais.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/12/10/ada-ancaman-pemberhentian-muhidin-kader-pan-partai-akan-lumpuh-total/
DEKLARASI dukungan DPW PAN untuk Jokowi-Ma’ruf disampaikan para kader, Minggu (9/12/2018) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin. Pernyataan sikap langsung dibacakan langsung oleh Ketua PAN Kalsel, Muhidin.
Agenda dukungan politik PAN Kalsel ini turut dihadiri Ketua Tim Pemenangan Daerah Kalsel, Ghimoyo, Wakil Ketua Harian Golkar Kalsel, Supian HK serta seluruh Kader PAN Kalsel.
Muhidin menyebut, dengan adanya deklarasi ini, tak ada lagi kabar simpang siur terkait dukungan politik PAN KAlsel. “Tidak ada lagi berita yang simpang siur tentang siapa yang didukung. Mulai saat ini DPW PAN Kalsel sudah resmi mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” tegasnya.
Dengan berlabuhnya hati para kader PAN Kalsel ke Jokowi-Ma’ruf, jumlah DPW PAN yang membelot kini berjumlah empat daerah. Sebelumnya, tiga DPW seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kepulauan Riau (Kepri) sempat menyatakan dukungan juga untuk sang petahana.
Pilih Jalan Sunyi, DPW PAN Kalsel Dukung Pasangan Jokowi-Ma’ruf
DEWAN Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan memilih jalan sunyi dalam ajang Pilpres 2019. Jika elit partai pusat memilih sikap mendukung pasangan Prabowo-Sandi, sebaliknya para kader dari Banua melabuhkan pilihan untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.DEKLARASI dukungan DPW PAN untuk Jokowi-Ma’ruf disampaikan para kader, Minggu (9/12/2018) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin. Pernyataan sikap langsung dibacakan langsung oleh Ketua PAN Kalsel, Muhidin.
Agenda dukungan politik PAN Kalsel ini turut dihadiri Ketua Tim Pemenangan Daerah Kalsel, Ghimoyo, Wakil Ketua Harian Golkar Kalsel, Supian HK serta seluruh Kader PAN Kalsel.
Muhidin menyebut, dengan adanya deklarasi ini, tak ada lagi kabar simpang siur terkait dukungan politik PAN KAlsel. “Tidak ada lagi berita yang simpang siur tentang siapa yang didukung. Mulai saat ini DPW PAN Kalsel sudah resmi mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” tegasnya.
Dengan berlabuhnya hati para kader PAN Kalsel ke Jokowi-Ma’ruf, jumlah DPW PAN yang membelot kini berjumlah empat daerah. Sebelumnya, tiga DPW seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kepulauan Riau (Kepri) sempat menyatakan dukungan juga untuk sang petahana.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/12/09/pilih-jalan-sunyi-dpw-pan-kalsel-dukung-pasangan-jokowi-maruf/
DUKUNGAN itu ditandai dengan surat dukungan DPD PAN Tanah Bumbu yang ditandatangani Ketua DPD PAN Tanah Bumbu H Sudian Noor dan sekretarisnya Murhansyah, yang diserahkan kepada Ghimoyo, selaku Ketua Tim Kampanye Daerah Kalsel Jokowi Ma’ruf Amin.
Pilih Beda, DPD PAN Tanbu Dukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019
BERBEDA haluan dengan garis kebijakan pengurus pusatnya, DPD PAN Tanah Bumbu memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilu Presiden 2019.DUKUNGAN itu ditandai dengan surat dukungan DPD PAN Tanah Bumbu yang ditandatangani Ketua DPD PAN Tanah Bumbu H Sudian Noor dan sekretarisnya Murhansyah, yang diserahkan kepada Ghimoyo, selaku Ketua Tim Kampanye Daerah Kalsel Jokowi Ma’ruf Amin.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/12/03/pilih-beda-dpd-pan-tanbu-dukung-joko-widodo-maruf-amin-pada-pilpres-2019/
KOALISI jumbo parpol pengusung di Kalsel bersepakat untuk mengantarkan Jokowi kembali memimpin republik ini, didampingi Rais A’am PBNU sebagai calon wakil presiden.
Tampak Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Sahbirin Noor, Ketua DPD PDIP Kalsel Mardani H Mamin, Ketua DPW PPP Kalsel HM Aditya Mufti Ariffin, Ketua DPW Partai Nasdem Kalsel Guntur Prawira, Ketua DPD Partai Hanura Kalsel H Abdul Munasib Halike.
Terlihat pula, Sekretaris DPP PKPI Kalsel Ahmad Zaki, Sekretaris DPW Partai Perindo Kalsel Mimin, dan Ketua Umum PSI Yoga Adhiatma, serta Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin Provinsi Kalsel Ghimoyo turut meneken deklarasi bersama kepala daerah yang tergabung dalam gerbong calon petahana itu.
“Kehadiran para kepala daerah dalam deklarasi dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin bukan semata pernyataan belaka. Tapi satu tekad dan akan dilaksanakan di lapangan,” kata Ketua Dewan Penasihat Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin Kalsel, H Rudy Ariffin, usai deklarasi di Banjarmasin, Sabtu (6/10/2018).
Senada itu, Gubernur Sahbirin Noor yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kalsel mengatakan dalam pesta demokrasi, semua rakyat yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan suara sesuai nurani.
“Sebagai ketua parpol, tentu kami akan memenangkan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1. Melalui deklarasi kepala daerah ini, tentu harus disatukan tekad untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Kalsel,” tegas Paman Birin, sapaan akrabnya.
Kepala daerah yang meneken deklarasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Kalsel adalah Bupati Banjar H Khalilurrahman, Bupati Balangan Ansharuddin, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan Wakil Bupati Rahmadian Noor. Kemudian, Bupati Tanah Laut Sukamta, Wakil Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor,
Bupati HSU Abdul Wahid, Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin, Wakil Walikota Banjarbaru, Dharmawan Jaya Setiawan, Wakil Walikota Banjarmasin, Hermansyah, Wakil Bupati Tabalong H Mawardi dan Wakil Bupati Balangan Syaifullah.
Tak Hanya Deklarasi, 11 Kepala Daerah di Kalsel Wajib Menangkan Jokowi
ELEMEN petinggi parpol bersama para kepala daerah usungannya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja di Kalimantan Selatan mendeklarasikan diri untuk memenangkan duet Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 mendatang.KOALISI jumbo parpol pengusung di Kalsel bersepakat untuk mengantarkan Jokowi kembali memimpin republik ini, didampingi Rais A’am PBNU sebagai calon wakil presiden.
Tampak Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Sahbirin Noor, Ketua DPD PDIP Kalsel Mardani H Mamin, Ketua DPW PPP Kalsel HM Aditya Mufti Ariffin, Ketua DPW Partai Nasdem Kalsel Guntur Prawira, Ketua DPD Partai Hanura Kalsel H Abdul Munasib Halike.
Terlihat pula, Sekretaris DPP PKPI Kalsel Ahmad Zaki, Sekretaris DPW Partai Perindo Kalsel Mimin, dan Ketua Umum PSI Yoga Adhiatma, serta Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin Provinsi Kalsel Ghimoyo turut meneken deklarasi bersama kepala daerah yang tergabung dalam gerbong calon petahana itu.
“Kehadiran para kepala daerah dalam deklarasi dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin bukan semata pernyataan belaka. Tapi satu tekad dan akan dilaksanakan di lapangan,” kata Ketua Dewan Penasihat Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin Kalsel, H Rudy Ariffin, usai deklarasi di Banjarmasin, Sabtu (6/10/2018).
Senada itu, Gubernur Sahbirin Noor yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kalsel mengatakan dalam pesta demokrasi, semua rakyat yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan suara sesuai nurani.
“Sebagai ketua parpol, tentu kami akan memenangkan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1. Melalui deklarasi kepala daerah ini, tentu harus disatukan tekad untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Kalsel,” tegas Paman Birin, sapaan akrabnya.
Kepala daerah yang meneken deklarasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Kalsel adalah Bupati Banjar H Khalilurrahman, Bupati Balangan Ansharuddin, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan Wakil Bupati Rahmadian Noor. Kemudian, Bupati Tanah Laut Sukamta, Wakil Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor,
Bupati HSU Abdul Wahid, Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin, Wakil Walikota Banjarbaru, Dharmawan Jaya Setiawan, Wakil Walikota Banjarmasin, Hermansyah, Wakil Bupati Tabalong H Mawardi dan Wakil Bupati Balangan Syaifullah.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/10/06/tak-hanya-deklarasi-11-kepala-daerah-di-kalsel-wajib-menangkan-jokowi/
PERNYATAAN sikap ini dibacakan Sudian Noor didampingi sekretarisnya, Murhansyah di Hotel Ebony, Batulicin, Minggu (2/12/2018) malam. Kemudian surat pernyataan dukungan dan memilih itu juga diserahkan kepada Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Kalsel yang dimotori sang ketua, Ghimoyo.
“Kami yang bertandatangan di bawah ini, Pengurus DPD PAN Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan sikap mendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024. Demikian surat dukungan ini kami buat untuk dijalankan dan ditaati oleh seluruh kader maupun simpatisan PAN sebagaimana mestinya,” begitu bunyi surat dukungan itu.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Tanah Bumbu Sudian Noor bersama Sekretarisnya Murhansyah, lengkap dengan stempel basahnya yang diserahkan kepada Ketua Tim Kampanye Daerah Joko Widodo – Ma’ruf Amin Kalsel Ghimoyo.
Diketahui, keputusan DPD PAN Tanah Bumbu ini tentu ‘bertentangan’ dengan garis partai yang telah memutuskan menyokong pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Wakil Ketua DPW PAN Kalsel Rakhmat Nopliardy memastikan akan segera memanggil Sudian Noor yang juga Bupati Tanah Bumbu untuk dimintai klarifikasi.
“Jika keputusan itu mengatasnamakan institusi DPD PAN Tanah Bumbu, patut diduga telah melanggar garis partai yang telah memutuskan mendukung dan memenangkan Prabowo-Sandi,” ucap Rakhmat Nopliardy saat dikontak jejakrekam.com, Senin (3/12/2018).
Menurut dia, berbeda jika dukungan yang menyalahi garis partai adalah bersifat pribadi atau personal. Sebab, beber Rakhmat, tentu DPW PAN Kalsel tak bisa mengetahui apa pilihan masing-masing kader, terutama pengurus.
“Namun, dari garis partai, tentu sudah jelas PAN merupakan parpol pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Ini harus ditaati seluruh kader dan pengurus partai,” tegas Rakhmat.
Ia memastikan dalam waktu dekat, DPW PAN Kalsel akan menyikapi dukungan yang berbeda diambil Sudian Noor selaku Ketua DPD PAN Tanah Bumbu. “Ini merupakan instruksi dari DPP PAN yang harus ditaati seluruh jaringan partai di daerah,” cetus mantan Sekretaris DPW PAN Kalsel ini.
Sedangkan, Sekretaris DPW PAN Kalsel HM Faisal Hariyadi enggan berkomentar banyak. Ia justru menilai hal itu terjadi karena adanya dinamika politik yang terus berkembang di tubuh PAN sendiri. Dia pun menyarankan media untuk menanyakan hal itu langsung kepada Ketua DPW PAN Kalsel H Muhidin.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Sekjen DPP PAN Surya Imam Wahyudi mengaku belum tahu soal berubahnya arah dukungan DPD PAN Tanah Bumbu kepada Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. “Silakan tanya ke DPW PAN Kalsel, bagaimana sikap mereka,” tandasnya.
Diduga Langgar Garis Partai, DPW PAN Kalsel Pastikan Minta Klarifikasi Sudian Noor
DUKUNGAN terbuka yang disuarakan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Tanah Bumbu, Sudianoor dan sekretarisnya, Murhansyah untuk memilih Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, bakal berbuntut panjang.PERNYATAAN sikap ini dibacakan Sudian Noor didampingi sekretarisnya, Murhansyah di Hotel Ebony, Batulicin, Minggu (2/12/2018) malam. Kemudian surat pernyataan dukungan dan memilih itu juga diserahkan kepada Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Kalsel yang dimotori sang ketua, Ghimoyo.
“Kami yang bertandatangan di bawah ini, Pengurus DPD PAN Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan sikap mendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024. Demikian surat dukungan ini kami buat untuk dijalankan dan ditaati oleh seluruh kader maupun simpatisan PAN sebagaimana mestinya,” begitu bunyi surat dukungan itu.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Tanah Bumbu Sudian Noor bersama Sekretarisnya Murhansyah, lengkap dengan stempel basahnya yang diserahkan kepada Ketua Tim Kampanye Daerah Joko Widodo – Ma’ruf Amin Kalsel Ghimoyo.
Diketahui, keputusan DPD PAN Tanah Bumbu ini tentu ‘bertentangan’ dengan garis partai yang telah memutuskan menyokong pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Wakil Ketua DPW PAN Kalsel Rakhmat Nopliardy memastikan akan segera memanggil Sudian Noor yang juga Bupati Tanah Bumbu untuk dimintai klarifikasi.
“Jika keputusan itu mengatasnamakan institusi DPD PAN Tanah Bumbu, patut diduga telah melanggar garis partai yang telah memutuskan mendukung dan memenangkan Prabowo-Sandi,” ucap Rakhmat Nopliardy saat dikontak jejakrekam.com, Senin (3/12/2018).
Menurut dia, berbeda jika dukungan yang menyalahi garis partai adalah bersifat pribadi atau personal. Sebab, beber Rakhmat, tentu DPW PAN Kalsel tak bisa mengetahui apa pilihan masing-masing kader, terutama pengurus.
“Namun, dari garis partai, tentu sudah jelas PAN merupakan parpol pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Ini harus ditaati seluruh kader dan pengurus partai,” tegas Rakhmat.
Ia memastikan dalam waktu dekat, DPW PAN Kalsel akan menyikapi dukungan yang berbeda diambil Sudian Noor selaku Ketua DPD PAN Tanah Bumbu. “Ini merupakan instruksi dari DPP PAN yang harus ditaati seluruh jaringan partai di daerah,” cetus mantan Sekretaris DPW PAN Kalsel ini.
Sedangkan, Sekretaris DPW PAN Kalsel HM Faisal Hariyadi enggan berkomentar banyak. Ia justru menilai hal itu terjadi karena adanya dinamika politik yang terus berkembang di tubuh PAN sendiri. Dia pun menyarankan media untuk menanyakan hal itu langsung kepada Ketua DPW PAN Kalsel H Muhidin.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Sekjen DPP PAN Surya Imam Wahyudi mengaku belum tahu soal berubahnya arah dukungan DPD PAN Tanah Bumbu kepada Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. “Silakan tanya ke DPW PAN Kalsel, bagaimana sikap mereka,” tandasnya.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/12/03/diduga-langgar-garis-partai-dpw-pan-kalsel-pastikan-minta-klarifikasi-sudian-noor/
APA saja? Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan Selatan Edy Suryadi menerangkan dalam pembicaraan langsung dengan Sandiaga Uno saat berada di Banjarmasin, ada beberapa aspirasi yang akan menjadi prioritas Prabowo-Sandi jika terpilih menjadi pemimpin negeri ini dalam Pilpres 2019 mendatang.
Edy Suryadi mengungkapkan Sandiaga Uno mencatat apa saja yang menjadi harapan warga Kalsel ke depan, terutama dalam pembenahan infrastruktur dan masalah kesejahteraan rakyat Banua.
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kalsel ini mengungkapkan ada beberapa proyek nasional yang menjadi titik perhatian Prabowo-Sandi bagi Kalsel.
“Kami meminta agar Jalan Achmad Yani yang dibangun dan dirintis sejak era kolonial Belanda ini bisa ditingkatkan lagi. Kondisi jalan ini sudah tak memadai dengan perkembangan moda transportasi dan kebutuhan masyarakat,” ucap Edy Suryadi kepada jejakrekam.com, Minggu (11/11/2018).
Kemudian, beber Edy, pembangunan jaringan rel kereta api yang hingga kini tak jelas nasibnya, akan diperjuangkan jika Sandiaga Uno bersama Prabowo menjadi pemimpin nasional.
“Kami juga menyampaikan soal pembangunan pelabuhan peti kemas di Jorong, Tanah laut serta jembatan penghubungan Kotabaru-Batulicin yang belum juga selesai-selesai sampai sekarang. Padahal, infrastruktur ini sangat dibutuhkan warga Kalsel dalam percepatan ekonomi,” tutur Edy Suryadi.
Kemudian, Edy Suryadi juga mencatat pembangunan Jembatan Barito II dan pengembangan Alur Barito telah disampaikan kepada mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat berdialog dengan warga Kalsel.
“Isu terpenting adalah penyelamatan Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang kini terancam aktivitas pertambangan,” ucap Edy.
Menurut dia, nasib para petani yang ada di Kalimantan Selatan juga patut diperjuangkan, seperti perlunya pupuk murah dalam mendukung program ketahanan pangan di Kalsel, demi mencapai surplus beras. Termasuk, mengembalikan predikat Kalsel sebagai lumbung padi nasional.
“Kami juga meminta agar Prabowo-Sandi juga menekankan arah yagn jelas dalam industri perkebunan sawit, karena harga sawit hingg akini belum jelas. Ini belum lagi, ditambah permainan para calon yang mempermainkan harga karet Kalsel hingga berdampak bagi para petani,” tuturnya.
Edy Suryadi juga berharap agar pemerintahan ke depan juga bisa membatasi masuknya tenaga kerja asing (TKA), karena Kalimantan Selatan juga termasuk wilayah yang menerima TKA, terutama perusahaan-perusahaan asing seperti semen, tambang batubara dan lainnya.
“Kami hanya minta agar ada pembatasan pengiriman TKA masuk ke Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Calon Wakil Presiden Prabowo yaitu Sandiaga Uno Datang ke Kalsel, Ada 11 Aspirasi Banua yang Diajukan
KEDATANGAN calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno ke Kalimantan Selatan, terutama saat dialog dengan para pendukungnya di Café Nostalgia, hingga mengunjungi Pasar Terapung Banjarmasin di Siring Tendean, Sabtu (10/11/2018), dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi.APA saja? Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan Selatan Edy Suryadi menerangkan dalam pembicaraan langsung dengan Sandiaga Uno saat berada di Banjarmasin, ada beberapa aspirasi yang akan menjadi prioritas Prabowo-Sandi jika terpilih menjadi pemimpin negeri ini dalam Pilpres 2019 mendatang.
Edy Suryadi mengungkapkan Sandiaga Uno mencatat apa saja yang menjadi harapan warga Kalsel ke depan, terutama dalam pembenahan infrastruktur dan masalah kesejahteraan rakyat Banua.
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kalsel ini mengungkapkan ada beberapa proyek nasional yang menjadi titik perhatian Prabowo-Sandi bagi Kalsel.
“Kami meminta agar Jalan Achmad Yani yang dibangun dan dirintis sejak era kolonial Belanda ini bisa ditingkatkan lagi. Kondisi jalan ini sudah tak memadai dengan perkembangan moda transportasi dan kebutuhan masyarakat,” ucap Edy Suryadi kepada jejakrekam.com, Minggu (11/11/2018).
Kemudian, beber Edy, pembangunan jaringan rel kereta api yang hingga kini tak jelas nasibnya, akan diperjuangkan jika Sandiaga Uno bersama Prabowo menjadi pemimpin nasional.
“Kami juga menyampaikan soal pembangunan pelabuhan peti kemas di Jorong, Tanah laut serta jembatan penghubungan Kotabaru-Batulicin yang belum juga selesai-selesai sampai sekarang. Padahal, infrastruktur ini sangat dibutuhkan warga Kalsel dalam percepatan ekonomi,” tutur Edy Suryadi.
Kemudian, Edy Suryadi juga mencatat pembangunan Jembatan Barito II dan pengembangan Alur Barito telah disampaikan kepada mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat berdialog dengan warga Kalsel.
“Isu terpenting adalah penyelamatan Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang kini terancam aktivitas pertambangan,” ucap Edy.
Menurut dia, nasib para petani yang ada di Kalimantan Selatan juga patut diperjuangkan, seperti perlunya pupuk murah dalam mendukung program ketahanan pangan di Kalsel, demi mencapai surplus beras. Termasuk, mengembalikan predikat Kalsel sebagai lumbung padi nasional.
“Kami juga meminta agar Prabowo-Sandi juga menekankan arah yagn jelas dalam industri perkebunan sawit, karena harga sawit hingg akini belum jelas. Ini belum lagi, ditambah permainan para calon yang mempermainkan harga karet Kalsel hingga berdampak bagi para petani,” tuturnya.
Edy Suryadi juga berharap agar pemerintahan ke depan juga bisa membatasi masuknya tenaga kerja asing (TKA), karena Kalimantan Selatan juga termasuk wilayah yang menerima TKA, terutama perusahaan-perusahaan asing seperti semen, tambang batubara dan lainnya.
“Kami hanya minta agar ada pembatasan pengiriman TKA masuk ke Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/11/11/sandiaga-uno-datang-ke-kalsel-ada-11-aspirasi-banua-yang-diajukan/
KETUA DPW PAN Kalsel, Muhidin menyebut mestinya keberhasilan Jokowi harus dilanjutkan sampai periode kedua. Dia bercerita pengalaman pribadinya memimpin Kota Banjarmasin pun tak berjalan dengan maksimal jika hanya berharap satu periode saja.
“Saya mengharapkan Jokowi memimpin Indonesia selama dua periode untuk melanjutkan pembangunan Indonesia,” ujar Muhidin kepada awak media, usai membacakan deklarasi di Hotel Rattan Inn, Minggu (9/12/2018).
Lantas, bagaimana dengan konsekuensi sanksi dari elit partai pusat yang telah sepakat mendukung pasangan Prabowo-Sandi? Muhidin bersama para kadernya tetap kukuh dengan pilihan politik PAN Kalsel. Meski begitu, dia tetap berharap pengurus PAN pusat bisa memahami keputusan politik para kader dari Banua.
Ia mengatakan belum melaporkan secara resmi kepada DPP PAN atas keputusan politik PAN daerah. Namun, Muhidin meyakini keputusan ini sudah sampai ke telinga petinggi partai.
Dia membantah jika membelotnya PAN Kalsel dengan mendukung petahana berhubungan erat dengan masuknya Andi Syamsuddin Arsyad. Diketahui, pengusaha asal Batulicin, Tanah Bumbu yang akrab dengan nama Haji Isam ini sempat menjadi penasehat PAN Kalsel. Kini, dirinya sedang menduduki jabatan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf
Target 75 Persen Suara Semakin Mudah
Wakil Ketua Wakil Tim Kampanye Daerah (TKD) untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf, Supian HK mengucapkankan rasa syukur dengan adanya dukungan dari DPW PAN Kalsel.
“Dengan adanya Dukungan dari DPW PAN Kalsel , maka sudah ada sepuluh pendukung partai Koalisi Indonesia Bersatu, sehingga untuk mencapai target 75 persen di Kalsel itu akan lebih mudah,” ujarnya.
Ketua Harian Partai Golkar Kalsel ini juga menyebut PAN Kalsel mendukung petahana atas pilihan mereka sendiri.Artinya, tak ada intervensi dari pihak lain yang meminta mereka untuk memberikan dukungan.
“Karena mereka melihat selama Jokowi menjadi Presiden, keberhasilan pembangunan di Kalsel nyata adanya. Seperti proyek Lahan Pertanian di Jejangkit Barito Kuala serta proyek-proyek lainnya,” klaim Supian.
Membelot Elit PAN Pusat, Muhidin: “Tak Ada Pertentangan dalam Internal PAN Kalsel”
APA alasan utama para kader DPW PAN Kalsel memilih berlabuh kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam ajang Pilpres 2019? Jawabannya bertumpu pada keberhasilan sang petahana yang telah diklaim terbukti mampu menjalankan pemerintahan pusat.KETUA DPW PAN Kalsel, Muhidin menyebut mestinya keberhasilan Jokowi harus dilanjutkan sampai periode kedua. Dia bercerita pengalaman pribadinya memimpin Kota Banjarmasin pun tak berjalan dengan maksimal jika hanya berharap satu periode saja.
“Saya mengharapkan Jokowi memimpin Indonesia selama dua periode untuk melanjutkan pembangunan Indonesia,” ujar Muhidin kepada awak media, usai membacakan deklarasi di Hotel Rattan Inn, Minggu (9/12/2018).
Lantas, bagaimana dengan konsekuensi sanksi dari elit partai pusat yang telah sepakat mendukung pasangan Prabowo-Sandi? Muhidin bersama para kadernya tetap kukuh dengan pilihan politik PAN Kalsel. Meski begitu, dia tetap berharap pengurus PAN pusat bisa memahami keputusan politik para kader dari Banua.
Ia mengatakan belum melaporkan secara resmi kepada DPP PAN atas keputusan politik PAN daerah. Namun, Muhidin meyakini keputusan ini sudah sampai ke telinga petinggi partai.
Dia membantah jika membelotnya PAN Kalsel dengan mendukung petahana berhubungan erat dengan masuknya Andi Syamsuddin Arsyad. Diketahui, pengusaha asal Batulicin, Tanah Bumbu yang akrab dengan nama Haji Isam ini sempat menjadi penasehat PAN Kalsel. Kini, dirinya sedang menduduki jabatan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf
“Tidak ada pertentangan dalam internal DPW PAN Kalsel. Saat ini saya niatnya membesarkan dan memenangkan partai. Saya berjuang untuk memenangkan partai,” pungkas Muhidin.
Wakil Ketua Wakil Tim Kampanye Daerah (TKD) untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf, Supian HK mengucapkankan rasa syukur dengan adanya dukungan dari DPW PAN Kalsel.
“Dengan adanya Dukungan dari DPW PAN Kalsel , maka sudah ada sepuluh pendukung partai Koalisi Indonesia Bersatu, sehingga untuk mencapai target 75 persen di Kalsel itu akan lebih mudah,” ujarnya.
Ketua Harian Partai Golkar Kalsel ini juga menyebut PAN Kalsel mendukung petahana atas pilihan mereka sendiri.Artinya, tak ada intervensi dari pihak lain yang meminta mereka untuk memberikan dukungan.
“Karena mereka melihat selama Jokowi menjadi Presiden, keberhasilan pembangunan di Kalsel nyata adanya. Seperti proyek Lahan Pertanian di Jejangkit Barito Kuala serta proyek-proyek lainnya,” klaim Supian.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/12/09/membelot-elit-pan-pusat-muhidin-tak-ada-pertentangan-dalam-internal-pan-kalsel/
HAL ini diungkapkan pengamat politik asal FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Dr Taufik Arbain kepada jejakrekam.com, Selasa (11/12/2018). Menurut Taufik, kondisi pasca reformasi tentu berbeda dengan era sebelumnya, di mana level pusat lebih dominan, sehingga jaringan di daerah harus tunduk pada instruksinya.
“Dinamika politik saat ini mengharuskan banyak kompleksitas kepentingan yang harus ditanggung, dipenuhi dan diemban kader. Maka pilihan-pilihan politik dengan manuver mendeklarasikan dukungan berbeda dengan DPP PAN, menjawab kebutuhan dan kepentingan perolehan suara partai,” tutur Taufik Arbain.
Doktor jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini berpendapat sangat wajar ketika DPW PAN Kalsel di bawah komando Muhidin memilih berbeda dukungan dengan DPP PAN yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Saya yakin ini karena adanya batasan parliamentary threshold empat persen menjadi pintu neraka bagi parpol yang berada di divisi papan bawah berdasar hasil survei nasional,” kata Taufik.
Menurut dia, dalam konteks PAN Kalsel tentu tidak jauh berbeda dengan hasil survei nasional, berada kedelapan pada kisaran satu koma sekian.
“Saya melihat ketika PAN menempatkan tokoh seperti mantan walikota, eks bupati atau bupati yang sedang menjabat, aktivis, maupun pengusaha merupakan langkah strategis agar bisa memenuhi ambang batas empat persen di Pemilu 2019 itu,” ucap Taufik.
Dosen FISIP ULM ini menilai pengalaman-pengalaman pemilu legislatif selama ini terbukti bisa meraup kursi dan menyelamatkan dari pintu neraka kekalahan partai.
“Malah, pemecatan oleh DPP PAN merupakan langkah pengergajian kuasa atas suara PAN di Kalsel. Jadi, politik itu harus lentur dengan melihat aspek kondisional pemilu legislatif yang berbarengan dengan pemilu presiden kali ini,” paparnya.
Taufik hakkul yakin deklarasi DPW PAN Kalsel mendukung capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, tak akan mendegradasikan raihan suara duet Prabowo-Sandi di Kalsel. Dasar Taufik menjadi rujukan adalah isu capres sangat mendominasi alam sadar dan pikiran pemilih dibanding isu-isu partai politik.
“Sebab, selama lima bulan sebelum pencoblosan 65 persen masyarakat sudah mampu menetapkan pilihan siapakah pasangan capres yang dipilihnya. Ini artinya, ada kecenderungan apa pun partainya, dan siapapun figur calegnya, masyarakat telah menentukan pilihan. Ini akibatnya kuatnya arus informasi kandidat pasangan presiden,” katanya.
Faktanya, beber taufik, justru parpol pemenang di Kalsel di Pemilu 2014, justru butuh energi besar untuk menggiring arus pilihan publik. Hal ini menyangkut kalkulasi politik massa, tidak segampang menggiring barisan itik menyeberang jalan.
“Di era medsos tanpa batas ini, distribusi informasi kompetitif antar tim sukses paslon presiden-wapres makin masif. Wajar pilihan-pilihan taktis dilakukan, apakah untuk menyelamatkan partai, menyelamatkan kepentingan pemenangan pasangan presiden atau kedua-duanya,” papar Taufik.
Direktur Banua Meter Kalsel ini mengatakan harus diakui fenomena pileg dan pilpres setali antara pilihan partai dan pilihan presiden. Menurut Taufik, cenderung kader parpol akan mementingkan penyelamatan raihan suara partai dan kursi dibanding capres. “Ini menyangkut masa depan parpol dalam jangka panjang,” ucapnya.
Sebab, masih menurut Taufik, justru suara parpol terbanyak yang dihitung pasca Pemilu 2019 oleh pemenang pemilihan presiden-wapres. Atas dasar itu, Taufik memperkirakan manuver politik Muhidin yang didukung pengurus DPW PAN Kalsel dan DPD PAN lainnya hanya seperti bermain games, bukan bisa tataran ideologis.
“Soal etika politik mungkin dinomorsekiankan. Atau bisa jadi inilah adalah ijtihad politik yang dilakukan Muhidin dalam jangka pendek dan panjang. Apalagi, figur Muhidin juga sangat berpengaruh di kancah politik Kalsel,” tuturnya.
Manuver Politik Muhidin untuk Selamatkan PAN di Kalsel?
MANUVER politik yang diambil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan H Muhidin bersama pengurus DPD PAN se-Kalsel untuk berbalik arah menyokong Joko Widodo-Ma’ruf Amin, pada Minggu (9/12/2018) malam, merupakan hal lumrah dalam logika politik.HAL ini diungkapkan pengamat politik asal FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Dr Taufik Arbain kepada jejakrekam.com, Selasa (11/12/2018). Menurut Taufik, kondisi pasca reformasi tentu berbeda dengan era sebelumnya, di mana level pusat lebih dominan, sehingga jaringan di daerah harus tunduk pada instruksinya.
“Dinamika politik saat ini mengharuskan banyak kompleksitas kepentingan yang harus ditanggung, dipenuhi dan diemban kader. Maka pilihan-pilihan politik dengan manuver mendeklarasikan dukungan berbeda dengan DPP PAN, menjawab kebutuhan dan kepentingan perolehan suara partai,” tutur Taufik Arbain.
Doktor jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini berpendapat sangat wajar ketika DPW PAN Kalsel di bawah komando Muhidin memilih berbeda dukungan dengan DPP PAN yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Saya yakin ini karena adanya batasan parliamentary threshold empat persen menjadi pintu neraka bagi parpol yang berada di divisi papan bawah berdasar hasil survei nasional,” kata Taufik.
Menurut dia, dalam konteks PAN Kalsel tentu tidak jauh berbeda dengan hasil survei nasional, berada kedelapan pada kisaran satu koma sekian.
“Saya melihat ketika PAN menempatkan tokoh seperti mantan walikota, eks bupati atau bupati yang sedang menjabat, aktivis, maupun pengusaha merupakan langkah strategis agar bisa memenuhi ambang batas empat persen di Pemilu 2019 itu,” ucap Taufik.
Dosen FISIP ULM ini menilai pengalaman-pengalaman pemilu legislatif selama ini terbukti bisa meraup kursi dan menyelamatkan dari pintu neraka kekalahan partai.
“Malah, pemecatan oleh DPP PAN merupakan langkah pengergajian kuasa atas suara PAN di Kalsel. Jadi, politik itu harus lentur dengan melihat aspek kondisional pemilu legislatif yang berbarengan dengan pemilu presiden kali ini,” paparnya.
Taufik hakkul yakin deklarasi DPW PAN Kalsel mendukung capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, tak akan mendegradasikan raihan suara duet Prabowo-Sandi di Kalsel. Dasar Taufik menjadi rujukan adalah isu capres sangat mendominasi alam sadar dan pikiran pemilih dibanding isu-isu partai politik.
“Sebab, selama lima bulan sebelum pencoblosan 65 persen masyarakat sudah mampu menetapkan pilihan siapakah pasangan capres yang dipilihnya. Ini artinya, ada kecenderungan apa pun partainya, dan siapapun figur calegnya, masyarakat telah menentukan pilihan. Ini akibatnya kuatnya arus informasi kandidat pasangan presiden,” katanya.
Faktanya, beber taufik, justru parpol pemenang di Kalsel di Pemilu 2014, justru butuh energi besar untuk menggiring arus pilihan publik. Hal ini menyangkut kalkulasi politik massa, tidak segampang menggiring barisan itik menyeberang jalan.
“Di era medsos tanpa batas ini, distribusi informasi kompetitif antar tim sukses paslon presiden-wapres makin masif. Wajar pilihan-pilihan taktis dilakukan, apakah untuk menyelamatkan partai, menyelamatkan kepentingan pemenangan pasangan presiden atau kedua-duanya,” papar Taufik.
Direktur Banua Meter Kalsel ini mengatakan harus diakui fenomena pileg dan pilpres setali antara pilihan partai dan pilihan presiden. Menurut Taufik, cenderung kader parpol akan mementingkan penyelamatan raihan suara partai dan kursi dibanding capres. “Ini menyangkut masa depan parpol dalam jangka panjang,” ucapnya.
Sebab, masih menurut Taufik, justru suara parpol terbanyak yang dihitung pasca Pemilu 2019 oleh pemenang pemilihan presiden-wapres. Atas dasar itu, Taufik memperkirakan manuver politik Muhidin yang didukung pengurus DPW PAN Kalsel dan DPD PAN lainnya hanya seperti bermain games, bukan bisa tataran ideologis.
“Soal etika politik mungkin dinomorsekiankan. Atau bisa jadi inilah adalah ijtihad politik yang dilakukan Muhidin dalam jangka pendek dan panjang. Apalagi, figur Muhidin juga sangat berpengaruh di kancah politik Kalsel,” tuturnya.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/12/11/manuver-politik-muhidin-untuk-selamatkan-pan-di-kalsel/
ANCAMAN ini disuarakan Wakil Ketua Umum DPP PAN Hanafi Rais yang mengatakan tak ada komunikasi atas deklarasi dukungan PAN Kalsel terhadap capres-cawapres nomor urut 1. Ini mengemuka, adanya pemberitaan deklarasi dukungan yang dibacakan Muhidin bersama pengurus DPW dan DPD PAN se-Kalsel di Banjarmasin, Minggu (9/12/2018) malam telah menyalahi kebijakan partai, sehingga akan menunjuk pelaksana tugas Ketua DPW PAN Kalsel seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (9/11/2018).
Lantas bagaimana nasib Muhidin jika benar dipecat DPP PAN? Komisioner KPU Provinsi Kalsel Sarmuji mengatakan jika pemecatan Muhidin hanya sebatas jabatannya sebagai ketua wilayah, bukan keanggotaan maupun pencalonannya sebagai caleg di Pemilu 2019, tidak berimbas pada daftar calon tetap (DCT).
“Nah, ketika Muhidin, misalkan diberhentikan keanggotaannya sebagai kader PAN, tentu KPU Kalsel tak dapat memproses usai memasukkan ke DCT. Sebab, surat suara Pemilu 2019 sudah divalidasi, terkecuali caleg tersebut meninggal dunia atau mundur disebab lulus sebagai CPNS, yang dapat ditindaklanjuti hingga 12 Desember 2018 nanti,” tutur Sarmuji kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Senin (10/11/2018) malam.
Namun, menurut Sarmuji, jika tempo waktunya lewat pada 12 Desember 2018, maka surat atau kertas suara yang dicetak tetap sama. “Namun, yang bersangkutan tidak bisa duduk sebagai anggota legislatif, jika terpilih karena tidak memenuhi syarat lagi, karena keanggotaannya dicabut,” tuturnya.
Mantan anggota KPU Tapin ini menjelaskan jika sebelum 12 Desember 2018, dilakukan proses pemberhentian DPP PAN ke KPU RI, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri pada Pemilu 2019. “Bisa saja dihapus namanya, namun nomor urutnya tetap ada di kertas suara,” katanya.
Sarmuji menambahkan, pergantian pun tak bisa dilakukan lagi. Sebab, untuk merubah calon legislatif ini hanya bisa setelah proses daftar calon sementara (DCS), berbeda dengan DCT. “Dalam DCT, tak ada pergantian, hanya ada pencoretan,” tegas Sarmuji.
Bagi dia, ketika surat suara sudah dicetak, maka diumumkan ke tempat pemungutan suara (TPS) bahwa yang mencalon tidak memenuhi syarat sebagai calon. Hal ini tertuang, sesuai dengan aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.
Sayangnya, hingga Senin (10/12/2018) malam, dua nomor telepon genggam Muhidin, tak bisa dikontak jejakrekam.com untuk mengkonfirmasi soal ancaman pemecatan dari DPP PAN. Mantan Walikota Banjarmasin ini terlihat dari no WAnya, aktif pada Minggu (9/10/2018) malam, pukul 09.05.
Sebelumnya, saat deklarasi dukungan terhadap capres-cawapres nomor urut 1, Muhidin pun mengaku siap untuk disanksi DPP PAN terkait keputusannya bersama pengurus DPW PAN Kalsel mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.
Jika Muhidin Benar Dipecat PAN, KPU Kalsel : Bisa Terancam Dicoret dari DCT
DINILAI melenceng dari garis komando partai, H Muhidin pun terancam sanksi pemecatan oleh DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Gara-gara Ketua DPW PAN Kalsel ini mendukung pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, padahal parpol ini resmi sebagai pengusung penantangnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.ANCAMAN ini disuarakan Wakil Ketua Umum DPP PAN Hanafi Rais yang mengatakan tak ada komunikasi atas deklarasi dukungan PAN Kalsel terhadap capres-cawapres nomor urut 1. Ini mengemuka, adanya pemberitaan deklarasi dukungan yang dibacakan Muhidin bersama pengurus DPW dan DPD PAN se-Kalsel di Banjarmasin, Minggu (9/12/2018) malam telah menyalahi kebijakan partai, sehingga akan menunjuk pelaksana tugas Ketua DPW PAN Kalsel seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (9/11/2018).
Lantas bagaimana nasib Muhidin jika benar dipecat DPP PAN? Komisioner KPU Provinsi Kalsel Sarmuji mengatakan jika pemecatan Muhidin hanya sebatas jabatannya sebagai ketua wilayah, bukan keanggotaan maupun pencalonannya sebagai caleg di Pemilu 2019, tidak berimbas pada daftar calon tetap (DCT).
“Nah, ketika Muhidin, misalkan diberhentikan keanggotaannya sebagai kader PAN, tentu KPU Kalsel tak dapat memproses usai memasukkan ke DCT. Sebab, surat suara Pemilu 2019 sudah divalidasi, terkecuali caleg tersebut meninggal dunia atau mundur disebab lulus sebagai CPNS, yang dapat ditindaklanjuti hingga 12 Desember 2018 nanti,” tutur Sarmuji kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Senin (10/11/2018) malam.
Namun, menurut Sarmuji, jika tempo waktunya lewat pada 12 Desember 2018, maka surat atau kertas suara yang dicetak tetap sama. “Namun, yang bersangkutan tidak bisa duduk sebagai anggota legislatif, jika terpilih karena tidak memenuhi syarat lagi, karena keanggotaannya dicabut,” tuturnya.
Mantan anggota KPU Tapin ini menjelaskan jika sebelum 12 Desember 2018, dilakukan proses pemberhentian DPP PAN ke KPU RI, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri pada Pemilu 2019. “Bisa saja dihapus namanya, namun nomor urutnya tetap ada di kertas suara,” katanya.
Sarmuji menambahkan, pergantian pun tak bisa dilakukan lagi. Sebab, untuk merubah calon legislatif ini hanya bisa setelah proses daftar calon sementara (DCS), berbeda dengan DCT. “Dalam DCT, tak ada pergantian, hanya ada pencoretan,” tegas Sarmuji.
Bagi dia, ketika surat suara sudah dicetak, maka diumumkan ke tempat pemungutan suara (TPS) bahwa yang mencalon tidak memenuhi syarat sebagai calon. Hal ini tertuang, sesuai dengan aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.
Sayangnya, hingga Senin (10/12/2018) malam, dua nomor telepon genggam Muhidin, tak bisa dikontak jejakrekam.com untuk mengkonfirmasi soal ancaman pemecatan dari DPP PAN. Mantan Walikota Banjarmasin ini terlihat dari no WAnya, aktif pada Minggu (9/10/2018) malam, pukul 09.05.
Sebelumnya, saat deklarasi dukungan terhadap capres-cawapres nomor urut 1, Muhidin pun mengaku siap untuk disanksi DPP PAN terkait keputusannya bersama pengurus DPW PAN Kalsel mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/12/11/jika-muhidin-benar-dipecat-pan-kpu-kalsel-bisa-terancam-dicoret-dari-dct/
"Waktu itu wajar saya bilang gitu karena oposisi, oposisi kan apa aja dihajar lawannya. Karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus tobat," ungkap La Nyalla di kediaman Ma'ruf Amin, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
La Nyalla pun menyesal telah mengembuskan berbagai isu negatif lainnya tentang Jokowi saat Pilpres 2014. Ia juga mengaku menjadi salah satu pihak yang ikut menyebarkan Obor Rakyat, media propaganda yang merugikan Jokowi.
"Saya datang ke beliau, saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, China. Saya yang sebarkan Obor di Jawa Timur, Madura. Akhirnya saya datang ke beliau dan sampaikan, saya mau minta maaf tiga kali. Alhamdulillah dimaafkan, ya sudah. Kalau sudah berani seperti itu, berarti, yang saya tahu tidak betul Pak Jokowi anti-Islam," bebernya.
Tak hanya meminta maaf kepada Jokowi, ia mengaku juga turut membantu capres nomor urut 01 itu membersihkan namanya dari isu anak PKI. La Nyalla sudah menegaskan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Saya sudah keliling, kita sudah keliling, dengan saya memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya yang minta maaf, bahwa saya yang sebarkan isu PKI itu, saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, Pak Jokowi Kristen agamanya nggak jelas, saya sudah minta maaf," sebut Ketua Kadin Jawa Timur itu.
MEMBELOT!! PAN Kalsel Secara Resmi Deklarasikan Dukung Jokowi-Ma'ruf
"Sanksi? Kita Lihat Saja"
PROKAL.CO, BANJARMASIN
- Partai-partai di pusat boleh saja berkonsolidasi untuk menguatkan
barisan, tapi di Banua partai pendukung calon presiden ternyata tak
sekuat itu.
Buktinya, Partai Amanat Nasional (PAN) Kalsel membelot dari garis komando partai untuk memberikan dukungan kepada calon presiden nomor 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
PAN sendiri, bersama dengan PKS, Demokrat dan Gerindra adalah koalisi pendukung pasangan nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Namun demikian di Kalsel, dukungan ini tak terbentuk. Jika sebelumnya terkesan malu-malu, tadi malam DPW PAN Kalsel tidak setengah-setengah lagi. Secara resmi mendeklarasikan dukungan mereka di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.
Tak ada rasa takut di wajah Ketua DPW PAN Kalsel, H Muhidin. Dia berani mengambil langkah berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Padahal bisa saja dia akan mendapat sanksi dari DPP karena tak sejalan.
“Ada alasan kuat kami memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf,” kata Muhidin.
Lalu apa yang menjadikan pihaknya membelot? Muhidin mengatakan, langkah yang diambil pihaknya karena ingin pembangunan di Kalsel berkelanjutan. “Tak ada yang lain. Pembangunan harus berjalan tuntas. Makanya perlu dipimpin dua periode,” tukasnya.
Muhidin memberi contoh dari dirinya sendiri. Dirinya yang hanya satu periode memimpin Banjarmasin menilai banyak program pembangunan yang tak rampung. Alhasil, yang dirugikan pun masyarakat.
“Saya harap DPP memahami dan memaklumi ini. Berbicara sanksi, kita lihat saja lah. Kalau saya yang menunggu sanksi, kesannya seolah-olah saya menantang DPP," ucap mantan walikota Banjarmasin ini.
Dia memastikan, ketika dirinya memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf, seluruh kader PAN juga akan memberikan suara yang sama dengan dirinya. Muhidin menerangkan, sejak lama sudah memantau percaturan politik di Kalsel.
Langkah yang diambil ini atas dasar peta perpoilitikan di Banua.“Saya tak ingin bersaing di kancah perpolitikan di Kalsel,” tambahnya.
Terpisah, Wakil Sekretaris Pemenangan Prabowo-Sandi Kalsel, Awan Subarkah terkejut ketika partai politik koalisi mereka PAN membelot.
Sayangnya dia tak mau mengeluarkan statemen soal ini. Dia meminta agar Sekretaris Pemenangan Prabowo-Sandi Kalsel, Nahwan yang harus berbicara. Sayangnya, Nahwan tak bisa dikonfirmasi.
Ketua DPD PDIP Kalsel Mardani H Maming menyambut baik bergabungnya PAN ke dalam koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Dia mengatakan peluang menang Jokowi di Kalimantan Selatan akan semakin besar.
"Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman PAN yang telah memberikan dukungannya," ujar Mardani yang sejak awal menargetkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf 70 persen di Kalsel.
Pengamat politik Universitas Lambung Mangkurat Andi Tenri Sompa mengatakan dalam kondisi biasanya, DPP PAN harusny memberikan sanksi kepada pengurus daerah yang membelot dari garis dukungan mereka. “Kepengurusan partai kan hierarki,” ucap Tenri.
Dia menilai ada hubungan emosional yang kuat di tingkat politik lokal. Hal ini membuat partai-partai di daerah kerap tak sejalan dengan DPD. “Ini suatu keberanian jika berani menghadapi konsekuensi yang akan diterima,” terangnya.
Tenri menyebut, meski PAN di Kalsel bukan partai politik dukungan mayoritas. Namun, ketika di tingkat Pilpres, bargainingnya sangat penting. “Apalagi sosok ketuanya di Kalsel (Haji Muhidin),” ujarnya.
Sementara, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Kalsel, Ghimoyo terlihat senang ketika PAN Kalsel memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. “Kami berjuang dan berteman sejak lama. Sekarang sama-sama lagi berjuang,” ujarnya. (mof/ay/ran)
"Saya kan sudah ngomong potong leher saya kalau Prabowo bisa menang di Madura," ujar La Nyalla di kediaman Ma'ruf Amin, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Pada Pilpres 2014, Prabowo, yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa, menang telak dari Jokowi-Jusuf Kalla di Madura. La Nyalla mengaku telah melakukan komunikasi dengan warga Madura untuk meluruskan isu-isu negatif terhadap Jokowi.
"Orang di Madura itu dulu milih Prabowo karena nggak ngerti, dikira Pak Jokowi ini PKI. Kan saya sudah jelasin, saya yang sebarin Obor (tabloid Obor Rakyat, red). Orang Madura itu paling sensitif, paling nggak mau dibilang ini bukan agama Islam. Ini nggak mungkin dipilih, padahal begitu ini nanti dibuka ini kembali. Padahal yang Islam itu Pak Jokowi," bebernya.
La Nyalla mengakui dirinyalah yang menyebarkan berbagai isu miring tentang Jokowi saat Pilpres 2014 di Madura. Saat itu, ia merupakan pendukung Prabowo garis keras. Jokowi disebutnya sebagai seorang PKI, beragama Kristen, hingga keturunan China.
Kini La Nyalla mengaku telah bertobat dan meminta maaf kepada Jokowi. Ia juga menyatakan berkeliling serta memviralkan bantahan dari isu-isu negatif soal Jokowi. Sebelum memutuskan bergabung dengan Jokowi, eks Ketum PSSI ini juga telah melakukan riset mendalam.
"Sebelum saya mencari Pak Jokowi, saya datang ke tempatnya di Boyolali, saya datang ke Rawa Pening. Di situ banyak orang yang mengatakan Pak Jokowi itu sejak muda itu sudah sering tirakat. Tirakatnya di Gunung Ketep. Saya sampaikan ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi ahli puasa," jelas La Nyalla.
"Dari situ saya yakin, oh pantes, kalau Pak Jokowi di tahun 2014 menang. Karena apa, di Indonesia ini yang berdoa, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin, presiden yang terbaik untuk negara kita, yang dikasih Pak Joko Widodo, bukan yang lain. Berarti apa? Pak Jokowi ini orang baik," imbuhnya.
Soal manuver-manuver Prabowo-Sandiaga, La Nyalla tak mau ambil pusing. Ia mengaku lebih baik fokus membantu pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Ketua Pemuda Pancasila Jatim itu juga tak mau banyak komentar soal rencana Prabowo-Sandi memindahkan posko besar pemenangannya ke Jawa Tengah.
Buktinya, Partai Amanat Nasional (PAN) Kalsel membelot dari garis komando partai untuk memberikan dukungan kepada calon presiden nomor 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
PAN sendiri, bersama dengan PKS, Demokrat dan Gerindra adalah koalisi pendukung pasangan nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Namun demikian di Kalsel, dukungan ini tak terbentuk. Jika sebelumnya terkesan malu-malu, tadi malam DPW PAN Kalsel tidak setengah-setengah lagi. Secara resmi mendeklarasikan dukungan mereka di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.
Tak ada rasa takut di wajah Ketua DPW PAN Kalsel, H Muhidin. Dia berani mengambil langkah berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Padahal bisa saja dia akan mendapat sanksi dari DPP karena tak sejalan.
“Ada alasan kuat kami memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf,” kata Muhidin.
Lalu apa yang menjadikan pihaknya membelot? Muhidin mengatakan, langkah yang diambil pihaknya karena ingin pembangunan di Kalsel berkelanjutan. “Tak ada yang lain. Pembangunan harus berjalan tuntas. Makanya perlu dipimpin dua periode,” tukasnya.
Muhidin memberi contoh dari dirinya sendiri. Dirinya yang hanya satu periode memimpin Banjarmasin menilai banyak program pembangunan yang tak rampung. Alhasil, yang dirugikan pun masyarakat.
“Saya harap DPP memahami dan memaklumi ini. Berbicara sanksi, kita lihat saja lah. Kalau saya yang menunggu sanksi, kesannya seolah-olah saya menantang DPP," ucap mantan walikota Banjarmasin ini.
Dia memastikan, ketika dirinya memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf, seluruh kader PAN juga akan memberikan suara yang sama dengan dirinya. Muhidin menerangkan, sejak lama sudah memantau percaturan politik di Kalsel.
Langkah yang diambil ini atas dasar peta perpoilitikan di Banua.“Saya tak ingin bersaing di kancah perpolitikan di Kalsel,” tambahnya.
Terpisah, Wakil Sekretaris Pemenangan Prabowo-Sandi Kalsel, Awan Subarkah terkejut ketika partai politik koalisi mereka PAN membelot.
Sayangnya dia tak mau mengeluarkan statemen soal ini. Dia meminta agar Sekretaris Pemenangan Prabowo-Sandi Kalsel, Nahwan yang harus berbicara. Sayangnya, Nahwan tak bisa dikonfirmasi.
Ketua DPD PDIP Kalsel Mardani H Maming menyambut baik bergabungnya PAN ke dalam koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Dia mengatakan peluang menang Jokowi di Kalimantan Selatan akan semakin besar.
"Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman PAN yang telah memberikan dukungannya," ujar Mardani yang sejak awal menargetkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf 70 persen di Kalsel.
Pengamat politik Universitas Lambung Mangkurat Andi Tenri Sompa mengatakan dalam kondisi biasanya, DPP PAN harusny memberikan sanksi kepada pengurus daerah yang membelot dari garis dukungan mereka. “Kepengurusan partai kan hierarki,” ucap Tenri.
Dia menilai ada hubungan emosional yang kuat di tingkat politik lokal. Hal ini membuat partai-partai di daerah kerap tak sejalan dengan DPD. “Ini suatu keberanian jika berani menghadapi konsekuensi yang akan diterima,” terangnya.
Tenri menyebut, meski PAN di Kalsel bukan partai politik dukungan mayoritas. Namun, ketika di tingkat Pilpres, bargainingnya sangat penting. “Apalagi sosok ketuanya di Kalsel (Haji Muhidin),” ujarnya.
Sementara, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Kalsel, Ghimoyo terlihat senang ketika PAN Kalsel memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. “Kami berjuang dan berteman sejak lama. Sekarang sama-sama lagi berjuang,” ujarnya. (mof/ay/ran)
SEBUT
TEMAN LAMA: Ketua DPW Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan Muhidin
menyerahkan surat dukungan kepada Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD)
Jokowi-Ma'ruf kalsel, Ghimoyo di Hotel Rattan Inn, tadi malam. PAN
Kalsel membelot mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Sumber Berita : http://kalsel.prokal.co/read/news/19331-membelot-pan-kalsel-secara-resmi-deklarasikan-dukung-jokowi-maruf.htmlLa Nyalla: Potong Leher Saya Kalau Prabowo Menang di Madura
Jakarta - La Nyalla Mattalitti total mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Ia bahkan sesumbar akan memotong leher sendiri bila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di wilayah Madura, Jawa Timur."Saya kan sudah ngomong potong leher saya kalau Prabowo bisa menang di Madura," ujar La Nyalla di kediaman Ma'ruf Amin, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Pada Pilpres 2014, Prabowo, yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa, menang telak dari Jokowi-Jusuf Kalla di Madura. La Nyalla mengaku telah melakukan komunikasi dengan warga Madura untuk meluruskan isu-isu negatif terhadap Jokowi.
"Orang di Madura itu dulu milih Prabowo karena nggak ngerti, dikira Pak Jokowi ini PKI. Kan saya sudah jelasin, saya yang sebarin Obor (tabloid Obor Rakyat, red). Orang Madura itu paling sensitif, paling nggak mau dibilang ini bukan agama Islam. Ini nggak mungkin dipilih, padahal begitu ini nanti dibuka ini kembali. Padahal yang Islam itu Pak Jokowi," bebernya.
La Nyalla mengakui dirinyalah yang menyebarkan berbagai isu miring tentang Jokowi saat Pilpres 2014 di Madura. Saat itu, ia merupakan pendukung Prabowo garis keras. Jokowi disebutnya sebagai seorang PKI, beragama Kristen, hingga keturunan China.
Kini La Nyalla mengaku telah bertobat dan meminta maaf kepada Jokowi. Ia juga menyatakan berkeliling serta memviralkan bantahan dari isu-isu negatif soal Jokowi. Sebelum memutuskan bergabung dengan Jokowi, eks Ketum PSSI ini juga telah melakukan riset mendalam.
"Sebelum saya mencari Pak Jokowi, saya datang ke tempatnya di Boyolali, saya datang ke Rawa Pening. Di situ banyak orang yang mengatakan Pak Jokowi itu sejak muda itu sudah sering tirakat. Tirakatnya di Gunung Ketep. Saya sampaikan ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi ahli puasa," jelas La Nyalla.
"Dari situ saya yakin, oh pantes, kalau Pak Jokowi di tahun 2014 menang. Karena apa, di Indonesia ini yang berdoa, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin, presiden yang terbaik untuk negara kita, yang dikasih Pak Joko Widodo, bukan yang lain. Berarti apa? Pak Jokowi ini orang baik," imbuhnya.
Soal manuver-manuver Prabowo-Sandiaga, La Nyalla tak mau ambil pusing. Ia mengaku lebih baik fokus membantu pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Ketua Pemuda Pancasila Jatim itu juga tak mau banyak komentar soal rencana Prabowo-Sandi memindahkan posko besar pemenangannya ke Jawa Tengah.
"Ngapain itu diurusin. Biar aja dia mau pindah ke mana aja. Silakan. Tapi ingat, dia mau ke mana saja yang milih itu adalah rakyat Indonesia. Yang mengerti, yang menentukan siapa yang jadi presiden itu Allah. Itu sudah ada garisnya. Udahlah nggak usah kita khawatir," sebut La Nyalla.
Dia meyakini, dengan fokus di satu wilayah, itu justru akan membuat Prabowo-Sandi kehilangan fokus di daerah lain. "Kalau orang bilang nanti bilang kita taruh di Solo, nanti lepas di Jawa Barat, di Jawa timur. Nggak usah dipikirin, biar aja dia di Solo," sambungnya.
La Nyalla pun meyakini kekuatan Jokowi-Ma'ruf akan semakin bertambah. Ia juga meyakini Partai Bulan Bintang (PBB) akan melabuhkan dukungan secara resmi ke pasangan nomor urut 01 itu, menyusul sang ketum, Yusril Ihza Mahendra, yang kini menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf.
"Saya bukan caleg, saya sahabatnya PBB di Jawa Timur. Saya pernah bantu Gerindra. Saya yakin insyaallah PBB akan dukung Pak Jokowi," tutup La Nyalla.
(elz/tor)
Dia meyakini, dengan fokus di satu wilayah, itu justru akan membuat Prabowo-Sandi kehilangan fokus di daerah lain. "Kalau orang bilang nanti bilang kita taruh di Solo, nanti lepas di Jawa Barat, di Jawa timur. Nggak usah dipikirin, biar aja dia di Solo," sambungnya.
La Nyalla pun meyakini kekuatan Jokowi-Ma'ruf akan semakin bertambah. Ia juga meyakini Partai Bulan Bintang (PBB) akan melabuhkan dukungan secara resmi ke pasangan nomor urut 01 itu, menyusul sang ketum, Yusril Ihza Mahendra, yang kini menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf.
"Saya bukan caleg, saya sahabatnya PBB di Jawa Timur. Saya pernah bantu Gerindra. Saya yakin insyaallah PBB akan dukung Pak Jokowi," tutup La Nyalla.
(elz/tor)
La Nyalla Mattalitti (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/d-4338735/la-nyalla-potong-leher-saya-kalau-prabowo-menang-di-madura La Nyalla Ngaku Embuskan Isu Jokowi China-PKI dan Sebar Obor Rakyat
Jakarta - La Nyalla Mattalitti mengaku sempat ikut menyebarkan isu petahana Presiden Joko Widodo sebagai aktivis PKI. Ia sudah meminta maaf kepada Jokowi dan menyatakan kini telah bertobat."Waktu itu wajar saya bilang gitu karena oposisi, oposisi kan apa aja dihajar lawannya. Karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus tobat," ungkap La Nyalla di kediaman Ma'ruf Amin, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
La Nyalla pun menyesal telah mengembuskan berbagai isu negatif lainnya tentang Jokowi saat Pilpres 2014. Ia juga mengaku menjadi salah satu pihak yang ikut menyebarkan Obor Rakyat, media propaganda yang merugikan Jokowi.
"Saya datang ke beliau, saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, China. Saya yang sebarkan Obor di Jawa Timur, Madura. Akhirnya saya datang ke beliau dan sampaikan, saya mau minta maaf tiga kali. Alhamdulillah dimaafkan, ya sudah. Kalau sudah berani seperti itu, berarti, yang saya tahu tidak betul Pak Jokowi anti-Islam," bebernya.
Tak hanya meminta maaf kepada Jokowi, ia mengaku juga turut membantu capres nomor urut 01 itu membersihkan namanya dari isu anak PKI. La Nyalla sudah menegaskan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Saya sudah keliling, kita sudah keliling, dengan saya memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya yang minta maaf, bahwa saya yang sebarkan isu PKI itu, saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, Pak Jokowi Kristen agamanya nggak jelas, saya sudah minta maaf," sebut Ketua Kadin Jawa Timur itu.
La Nyalla lalu mencibir pihak-pihak yang masih percaya Jokowi adalah anggota PKI. Ia menyebutnya dengan istilah 'gelap mata'.
"Ya silakan, kalau orang percaya itu saya anggap orang bodoh aja, saya anggap dia pertama dia masih cinta pada calonnya dia, kan kalau kita sudah gelap mata ya sudah ditutup (matanya)," ujar dia.
La Nyalla ikut membantu pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Ia menyatakan sudah berkeliling menyosialisasi program-program Jokowi. Ketum Pemuda Pancasila Jatim ini juga telah mendirikan rumah pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jatim.
"Yang jelas, tidak akan banyak omong dalam kerja saya. Silakan Anda tanya di Jawa Timur. Kita sudah punya yang namanya Rumah Rakyat Jokowi itu di kantor saya. Kerjanya mereka itu sudah door to door. Kita tidak banyak omong," kata La Nyalla.
"Ya silakan, kalau orang percaya itu saya anggap orang bodoh aja, saya anggap dia pertama dia masih cinta pada calonnya dia, kan kalau kita sudah gelap mata ya sudah ditutup (matanya)," ujar dia.
La Nyalla ikut membantu pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Ia menyatakan sudah berkeliling menyosialisasi program-program Jokowi. Ketum Pemuda Pancasila Jatim ini juga telah mendirikan rumah pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jatim.
"Yang jelas, tidak akan banyak omong dalam kerja saya. Silakan Anda tanya di Jawa Timur. Kita sudah punya yang namanya Rumah Rakyat Jokowi itu di kantor saya. Kerjanya mereka itu sudah door to door. Kita tidak banyak omong," kata La Nyalla.
"Kita turun ke daerah, door to door,
kita merangkul pemain sepak bola, suporter itu semua barisan sama kita.
Pokoknya Anda tahu Pak Jokowi menang di Jawa Timur. Kalau dulu
menangnya hanya 800 ribu, kalau sekarang lebih jauh lagi. Targetnya saya
Pak Jokowi harus menang 70% di atas," imbuh mantan Ketum PSSI itu.
Sebelumnya, La Nyalla bertemu dengan Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, ia mengklarifikasi sikapnya pada Pilpres 2014. La Nyalla juga meminta maaf telah menyebarkan isu negatif tentang Jokowi saat itu.
Sebelumnya, La Nyalla bertemu dengan Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, ia mengklarifikasi sikapnya pada Pilpres 2014. La Nyalla juga meminta maaf telah menyebarkan isu negatif tentang Jokowi saat itu.
Jokowi bersama La Nyalla. (Dok Istimewa)
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/d-4338554/la-nyalla-ngaku-embuskan-isu-jokowi-china-pki-dan-sebar-obor-rakyat
"Tadi kebetulan dikasih juga sorban, alhamdulillah, dikasih bola sama beliau. Saya melihat beliau memang concern juga di sepak bola jadi pantes lah" ujar La Nyalla usai pertemuan, Jalan Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Saat keluar dari rumah, La Nyalla tampak berkalung serban putih bergambar siluet muka Ma'ruf yang merupakan cawapres dari Joko Widodo itu. Selain itu, bola sepak diselipkan di lengan sebelah kirinya.
La Nyalla mengatakan dirinya sudah melupakan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Dia mengatakan saat ini hanya fokus untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Yang jelas tidak akan banyak omong dalam kerja saya. Silakan anda tanya di Jawa Timur. Kita sudah punya yang namanya Rumah Rakyat Jokowi itu di kantor saya. Kerjanya mereka itu sudah door to door. Kita tidak banyak omong," ucap mantan Ketum PSSI periode 2012-2016 ini.
La Nyalla Tantang Prabowo Pimpin Salat dan Baca Al-Fatihah
Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti membesuk sekaligus silaturahmi dengan cawapres KH Ma'ruf Amin. Usai pertemuan, La Nyalla diberi serban dan juga bola sepak."Tadi kebetulan dikasih juga sorban, alhamdulillah, dikasih bola sama beliau. Saya melihat beliau memang concern juga di sepak bola jadi pantes lah" ujar La Nyalla usai pertemuan, Jalan Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Saat keluar dari rumah, La Nyalla tampak berkalung serban putih bergambar siluet muka Ma'ruf yang merupakan cawapres dari Joko Widodo itu. Selain itu, bola sepak diselipkan di lengan sebelah kirinya.
La Nyalla mengatakan dirinya sudah melupakan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Dia mengatakan saat ini hanya fokus untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Yang jelas tidak akan banyak omong dalam kerja saya. Silakan anda tanya di Jawa Timur. Kita sudah punya yang namanya Rumah Rakyat Jokowi itu di kantor saya. Kerjanya mereka itu sudah door to door. Kita tidak banyak omong," ucap mantan Ketum PSSI periode 2012-2016 ini.
Saat ditanya alasan meninggalkan Prabowo dan berbalik mendukung Jokowi-Ma'ruf,
La Nyalla bicara soal keislaman dari kedua capres. Sebelumnya, La
Nyalla juga sudah menemui Jokowi. Dalam pertemuan itu, La Nyalla
menyampaikan permintaan maaf karena telah menyebar isu negatif soal
Jokowi di Pilpres 2014.
"Dulu saya fight untuk dukung Si Prabowo. Salahnya Prabowo itu saya tutupi semua. Saya tahu Prabowo. Kalau soal Islam lebih hebat Pak Jokowi. Pak Jokowi berani mimpin salat. Pak Prabowo berani suruh mimpin salat? Nggak berani. Ayo kita uji keislamannya Pak Prabowo. Suruh Pak Prabowo baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baca, bacaan shalat. Kita semua jadi saksi," kata La Nyalla.
"Dulu saya fight untuk dukung Si Prabowo. Salahnya Prabowo itu saya tutupi semua. Saya tahu Prabowo. Kalau soal Islam lebih hebat Pak Jokowi. Pak Jokowi berani mimpin salat. Pak Prabowo berani suruh mimpin salat? Nggak berani. Ayo kita uji keislamannya Pak Prabowo. Suruh Pak Prabowo baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baca, bacaan shalat. Kita semua jadi saksi," kata La Nyalla.
La Nyalla Mattalitti (Foto: Tim detikcom)
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/d-4338479/la-nyalla-tantang-prabowo-pimpin-salat-dan-baca-al-fatihah
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, Pilpres dan Pileg yang digelar bersamaan berdampak terhadap dinamika politik di masing-masing daerah. Keputusan partai di tingkat pusat tidak serta merta menghasilkan dampak positif terhadap pencalegan kader PAN di daerah.
"Karena bersamaan (Pilpres) sama Pileg, jadi efek dinamika yang berbeda di masing-masing daerah. Teman-teman membaca di daerah. Kecenderungan Pilpres kemana dan akan mempengaruhi Pilegnya," kata Bima, di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Selasa (11/12/2018).
Dinamika itu, coba dipetakan oleh kader atau pengurus partai di tingkat daerah. Meski konsekuensinya berbeda dengan keputusan DPP terkait arah dukungan di Pilpres. Karena pengurus partai daerah berupaya mengamankan suara untuk para calon legislatifnya.
"Karena begini, karena bersamaan dengan Pileg secara politik logis. Karena (pengurus daerah) ingin mendulang suara para calegnya. Ini kalkulasi daerah yang harus dibaca oleh pusat," ujarnya.
Bima Arya Nilai Wajar Ada Kader PAN Membelot Dukung Jokowi-Ma'ruf
Bandung - Wali Kota Bogor Bima Arya menilai wajar ada kader PAN yang mengalihkan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Menurutnya ini merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan Pilpres dan Pileg yang digelar bersamaan.Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, Pilpres dan Pileg yang digelar bersamaan berdampak terhadap dinamika politik di masing-masing daerah. Keputusan partai di tingkat pusat tidak serta merta menghasilkan dampak positif terhadap pencalegan kader PAN di daerah.
"Karena bersamaan (Pilpres) sama Pileg, jadi efek dinamika yang berbeda di masing-masing daerah. Teman-teman membaca di daerah. Kecenderungan Pilpres kemana dan akan mempengaruhi Pilegnya," kata Bima, di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Selasa (11/12/2018).
Dinamika itu, coba dipetakan oleh kader atau pengurus partai di tingkat daerah. Meski konsekuensinya berbeda dengan keputusan DPP terkait arah dukungan di Pilpres. Karena pengurus partai daerah berupaya mengamankan suara untuk para calon legislatifnya.
"Karena begini, karena bersamaan dengan Pileg secara politik logis. Karena (pengurus daerah) ingin mendulang suara para calegnya. Ini kalkulasi daerah yang harus dibaca oleh pusat," ujarnya.
Tidak
hanya itu, Bima menambahkan, tidak adanya sosok kader dalam pencalonan
di Pilpres membuat kesolidan di partai tidak terjaga. "Terus partai
tidak menempatkan kader. Dulu kan ada Bang Hatta (Rajasa) sehingga
dinamikanya berbeda," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, DPW PAN Kalimantan Selatan deklarasi mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Pernyataan dukungan itu langsung ditandatangani oleh Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.
"Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'rug Amin di Kalimatan Selatan," ujar Muhidin.
Diberitakan sebelumnya, DPW PAN Kalimantan Selatan deklarasi mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Pernyataan dukungan itu langsung ditandatangani oleh Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.
"Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'rug Amin di Kalimatan Selatan," ujar Muhidin.
Foto: Mochamad Solehudin
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4338768/bima-arya-nilai-wajar-ada-kader-pan-membelot-dukung-jokowi-maruf
PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagai konsekuensi, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan pengurus DPW PAN Kalsel yang mendukung Jokowi-Amin akan diberi sanksi.
"Tentu sanksi itu akan kami terapkan dan kami akan konsekuen dengan sanksi itu karena keputusan Rakernas 2018 itu sudah secara resmi mengusung pasangan Prabowo-Sandi dan harus diikuti oleh seluruh pengurus dan kader," ujar Eddy di sela acara pembekalan caleg PAN se-Sulsel di Hotel Sahid Makassar, Sulsel, Senin (10/12).
Nantinya, kata Eddy, sanksi baru akan diterapkan setelah DPP PAN telah mendapatkan masukan secara menyeluruh dari daerah.
Namun Waketum PAN Bara Hasibuan mempunyai cara pandang berbeda dengan Eddy. Bara menyebut sikap politik pengurus DPW PAN Kalsel yang dimotori Muhidin karena realitas politik Jokowi masih 'perkasa' di Kalsel.
"Dan di sini mungkin berdasarkan realitas politik itu pengurus PAN Provinsi Kalsel mengambil keputusan itu," ujar Bara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12).
Terlepas dari itu, Bara yakin Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tetap bisa bekerja total. Tim kampanye Prabowo-Sandi disebut bekerja di skala nasional.
Beda Sikap Elite PAN soal DPW Kalsel Dukung Jokowi
Jakarta - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sikap elite PAN berbeda menanggapi pengurus DPW.PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagai konsekuensi, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan pengurus DPW PAN Kalsel yang mendukung Jokowi-Amin akan diberi sanksi.
"Tentu sanksi itu akan kami terapkan dan kami akan konsekuen dengan sanksi itu karena keputusan Rakernas 2018 itu sudah secara resmi mengusung pasangan Prabowo-Sandi dan harus diikuti oleh seluruh pengurus dan kader," ujar Eddy di sela acara pembekalan caleg PAN se-Sulsel di Hotel Sahid Makassar, Sulsel, Senin (10/12).
Sekjen PAN Eddy Soeparno (Lamhot Aritonang/detikcom)
|
Nantinya, kata Eddy, sanksi baru akan diterapkan setelah DPP PAN telah mendapatkan masukan secara menyeluruh dari daerah.
Namun Waketum PAN Bara Hasibuan mempunyai cara pandang berbeda dengan Eddy. Bara menyebut sikap politik pengurus DPW PAN Kalsel yang dimotori Muhidin karena realitas politik Jokowi masih 'perkasa' di Kalsel.
"Dan di sini mungkin berdasarkan realitas politik itu pengurus PAN Provinsi Kalsel mengambil keputusan itu," ujar Bara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12).
Waketum PAN Bara Hasibuan (Tsarina/detikcom)
|
Terlepas dari itu, Bara yakin Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tetap bisa bekerja total. Tim kampanye Prabowo-Sandi disebut bekerja di skala nasional.
Sebenarnya apa yang melandasi Muhidin cs mendukung Jokowi-Amin? Ia mengaku memilih mendukung Jokowi-Amin demi membesarkan PAN.
"Yang penting aku ini mesti membesarkan PAN, bukan untuk pilpres. Aku diminta kan kemarin untuk membesarkan PAN, karena PAN di Kalimantan terpuruk," ungkap Muhidin saat berbincang dengan detikcom, Senin (10/12).
"Yang penting aku ini mesti membesarkan PAN, bukan untuk pilpres. Aku diminta kan kemarin untuk membesarkan PAN, karena PAN di Kalimantan terpuruk," ungkap Muhidin saat berbincang dengan detikcom, Senin (10/12).
DPW PAN Kalsel mendukung Jokowi. (Dok. Istimewa)
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/4337644/beda-sikap-elite-pan-soal-dpw-kalsel-dukung-jokowi
DPP PAN sudah mengetahui mengenai manuver Muhidin. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan pihaknya tengah mengumpulkan informasi mengenai permasalahan ini akan siap menindak Muhidin.
"Kami sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua DPW PAN Kalsel. Setelah itu kami baru akan bertindak," ungkap Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Senin (10/12/2018).
Karena tak mengikuti kebijakan partai, PAN juga siap memberikan sanksi bagi Muhidin. "Tentu sanksi itu akan kami terapkan dan kami akan konsekuen dengan sanksi itu karena keputusan Rakernas 2018 itu sudah secara resmi mengusung pasangan Prabowo-Sandi dan harus diikuti oleh seluruh pengurus dan kader," lanjut Eddy saat berbicara di Makassar.
Muhidin tak mau ambil pusing dan mengaku siap dipecat dari posisinya saat ini. Ia merasa keputusannya mendukung Jokowi-Ma'ruf demi membesarkan PAN.
"Kalau memang DPP beri tindakan, nggak masalah. Aku tetap memperjuangkan PAN. Kalau aku dipecat, tidak dihubungi baik-baik, PAN akan terpuruk kembali," ucap Muhidin saat berbincang dengan detikcom, hari ini.
Dia lalu menjelaskan alasannya mengapa mendukung Jokowi-Ma'ruf ketimbang Prabowo-Sandiaga yang sesuai garis keputusan partai. Muhidin menyebut mendukung Jokowi-Ma'ruf lantaran tak ingin lagi berseberangan dengan elite-elite di Kalsel yang mayoritas menjadi pendukung pasangan nomor urut 01 itu. Sejumlah tokoh dan kepala daerah di Kalsel diketahui sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf, termasuk sang gubernur, Sahbirin Noor, dan eks Gubernur Kalsel, Ruddy Ariffin.
"Karena aku ini tidak mau lagi berlawanan. Dulu aku cagub, saat ini yang jadi gubernur Pak Sahbirin Noor dari Golkar. Aku PAN, kalau aku berseberangan, tidak bersama-sama, aku musuh kembali, berlawanan kembali. Harus satu irama dengan teman-teman," ungkap Muhidin.
"Yang penting aku ini mesti membesarkan PAN, bukan untuk pilpres. Aku diminta kan kemarin untuk membesarkan PAN, karena PAN di Kalimantan terpuruk," lanjutnya.
Muhidin justru balik menggertak DPP PAN. Ia menyebut, kader-kader PAN di Kalsel siap ikut dirinya bila ada pemecatan karena manuvernya tersebut.
Perlawanan Ketua DPW PAN Kalsel
Jakarta - Ketua DPW PAN, Muhidin bersama jajarannya mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Diancam akan diberi sanksi DPP PAN karena tak mengikuti garis partai mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Muhidin memberikan perlawanan.DPP PAN sudah mengetahui mengenai manuver Muhidin. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan pihaknya tengah mengumpulkan informasi mengenai permasalahan ini akan siap menindak Muhidin.
"Kami sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua DPW PAN Kalsel. Setelah itu kami baru akan bertindak," ungkap Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Senin (10/12/2018).
Karena tak mengikuti kebijakan partai, PAN juga siap memberikan sanksi bagi Muhidin. "Tentu sanksi itu akan kami terapkan dan kami akan konsekuen dengan sanksi itu karena keputusan Rakernas 2018 itu sudah secara resmi mengusung pasangan Prabowo-Sandi dan harus diikuti oleh seluruh pengurus dan kader," lanjut Eddy saat berbicara di Makassar.
Muhidin tak mau ambil pusing dan mengaku siap dipecat dari posisinya saat ini. Ia merasa keputusannya mendukung Jokowi-Ma'ruf demi membesarkan PAN.
"Kalau memang DPP beri tindakan, nggak masalah. Aku tetap memperjuangkan PAN. Kalau aku dipecat, tidak dihubungi baik-baik, PAN akan terpuruk kembali," ucap Muhidin saat berbincang dengan detikcom, hari ini.
Foto: Surat dukungan DPW PAN Kalsel untuk Jokowi-Ma'ruf.
(Dok TKN Jokowi-Ma'ruf Amin).
|
Dia lalu menjelaskan alasannya mengapa mendukung Jokowi-Ma'ruf ketimbang Prabowo-Sandiaga yang sesuai garis keputusan partai. Muhidin menyebut mendukung Jokowi-Ma'ruf lantaran tak ingin lagi berseberangan dengan elite-elite di Kalsel yang mayoritas menjadi pendukung pasangan nomor urut 01 itu. Sejumlah tokoh dan kepala daerah di Kalsel diketahui sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf, termasuk sang gubernur, Sahbirin Noor, dan eks Gubernur Kalsel, Ruddy Ariffin.
"Karena aku ini tidak mau lagi berlawanan. Dulu aku cagub, saat ini yang jadi gubernur Pak Sahbirin Noor dari Golkar. Aku PAN, kalau aku berseberangan, tidak bersama-sama, aku musuh kembali, berlawanan kembali. Harus satu irama dengan teman-teman," ungkap Muhidin.
"Yang penting aku ini mesti membesarkan PAN, bukan untuk pilpres. Aku diminta kan kemarin untuk membesarkan PAN, karena PAN di Kalimantan terpuruk," lanjutnya.
Muhidin justru balik menggertak DPP PAN. Ia menyebut, kader-kader PAN di Kalsel siap ikut dirinya bila ada pemecatan karena manuvernya tersebut.
"Kalau
kader aku, di Kalsel yang sudah terdata lebih dari 200 ribu orang.
Mereka bersumpah ikut aku, mereka bilang 'demi Allah' ikut aku. Kalau
aku diberhentikan, insyaallah dia ikut berhenti juga. Anggotaku ini
lebih dari 200 ribu orang. Sudah pakai surat 'ikut Pak Haji Muhidin',"
tutur Muhidin.
Selain Muhidin, Ketua DPD PAN Tanah Bumbu, Kalsel, yang juga Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor juga mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf. Alasannya karena pemerintahan Presiden Jokowi telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.
Sudian Noor juga mengaku tak takut apabila disanksi oleh DPP PAN atas keputusannya. Muhidin kembali memberi peringatan kepada DPP PAN.
"Iya, benar, Tanah Bumbu. Sayang DPP kalau menindak, itu kan bupati, dia juga siap membesarkan partai dengan saya, semoga kebijakan DPP bisa bijaksana," kata Muhidin.
Selain Muhidin, Ketua DPD PAN Tanah Bumbu, Kalsel, yang juga Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor juga mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf. Alasannya karena pemerintahan Presiden Jokowi telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.
Sudian Noor juga mengaku tak takut apabila disanksi oleh DPP PAN atas keputusannya. Muhidin kembali memberi peringatan kepada DPP PAN.
"Iya, benar, Tanah Bumbu. Sayang DPP kalau menindak, itu kan bupati, dia juga siap membesarkan partai dengan saya, semoga kebijakan DPP bisa bijaksana," kata Muhidin.
Foto: Muhidin deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf Amin. (Dok. Istimewa).
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/4337459/perlawanan-ketua-dpw-pan-kalsel
Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Sodik Mujahid, kemudian menyinggung soal sikap Partai Demokrat yang terkesan bermain 'dua kaki' di Pemilu 2019 dengan membiarkan kadernya mendukung Jokowi.
"Itu tergantung kesungguhan komitmen PAN kepada koalisi. Apakah akan bersikap tanggung seperti Demokrat atau mau total atau mau pasang 'kaki dua'," kata Sodik saat dihubungi, Senin (10/12/2018).
Saat ditanya soal kekhawatiran BPN Prabowo-Sandi mengenai dukungan itu, dia tak menjawab gamblang. Namun, menurut Sodik, Ketum PAN Zulkifli Hasan merupakan orang yang paling sering mendampingi Sandiaga.
Sodik yakin masyarakat sudah cerdas dalam menilai partai yang sekadar mencari kekuasaan.
"Ketua Umum PAN adalah ketum yang paling rajin dampingi acara-acara Sandi," ujar politikus Gerindra itu.
DPW Kalsel Dukung Jokowi, Komitmen PAN Dipertanyakan Tim Prabowo
Jakarta - DPW PAN Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanti sikap tegas PAN.Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Sodik Mujahid, kemudian menyinggung soal sikap Partai Demokrat yang terkesan bermain 'dua kaki' di Pemilu 2019 dengan membiarkan kadernya mendukung Jokowi.
"Itu tergantung kesungguhan komitmen PAN kepada koalisi. Apakah akan bersikap tanggung seperti Demokrat atau mau total atau mau pasang 'kaki dua'," kata Sodik saat dihubungi, Senin (10/12/2018).
Saat ditanya soal kekhawatiran BPN Prabowo-Sandi mengenai dukungan itu, dia tak menjawab gamblang. Namun, menurut Sodik, Ketum PAN Zulkifli Hasan merupakan orang yang paling sering mendampingi Sandiaga.
Sodik yakin masyarakat sudah cerdas dalam menilai partai yang sekadar mencari kekuasaan.
"Ketua Umum PAN adalah ketum yang paling rajin dampingi acara-acara Sandi," ujar politikus Gerindra itu.
"Rakyat
semakin cerdas untuk memahami mana partai yang melangkah atas dasar
idealisme atau ideologi mana partai yang hanya dasar pragmatisme dan
cari kekuasaan," imbuh Sodik.
Diberitakan, DPW PAN Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. PAN siap menindak Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin.
"Kami sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua DPW PAN Kalsel. Setelah itu kami baru akan bertindak," ungkap Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Diberitakan, DPW PAN Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. PAN siap menindak Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin.
"Kami sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua DPW PAN Kalsel. Setelah itu kami baru akan bertindak," ungkap Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Sodik (Dok. Pribadi)
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/4336746/dpw-kalsel-dukung-jokowi-komitmen-pan-dipertanyakan-tim-prabowo
"Ya saya pasrah saja," ungkap Muhidin saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (11/12/2018).
Muhidin mencoba memaklumi reaksi DPP PAN, terutama elite yang merupakan pendukung fanatik Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut dia, setiap daerah memiliki karakter pendukung sendiri-sendiri di tiap wilayah.
"Kalau yang lain bisa memahami. Lain-lain tiap daerah. Beda bagaimana memenangkan partainya, terlepas dari pilpres," ujar Muhidin.
Alasan Muhidin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin adalah tidak ingin bermusuhan dengan tokoh atau elite di daerahnya. Di Kalsel, mayoritas tokoh mendukung pasangan nomor urut 01 tersebut. Untuk itu, Muhidin merasa agak kesulitan apabila harus memperjuangkan PAN tanpa ada dukungan orang-orang berpengaruh.
Dicopot PAN karena Dukung Jokowi, Muhidin: Saya Pasrah
Jakarta - Muhidin dicopot dari posisi Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan karena mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Muhidin siap menerima konsekuensi dari keputusannya."Ya saya pasrah saja," ungkap Muhidin saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (11/12/2018).
Muhidin mencoba memaklumi reaksi DPP PAN, terutama elite yang merupakan pendukung fanatik Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut dia, setiap daerah memiliki karakter pendukung sendiri-sendiri di tiap wilayah.
"Kalau yang lain bisa memahami. Lain-lain tiap daerah. Beda bagaimana memenangkan partainya, terlepas dari pilpres," ujar Muhidin.
Alasan Muhidin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin adalah tidak ingin bermusuhan dengan tokoh atau elite di daerahnya. Di Kalsel, mayoritas tokoh mendukung pasangan nomor urut 01 tersebut. Untuk itu, Muhidin merasa agak kesulitan apabila harus memperjuangkan PAN tanpa ada dukungan orang-orang berpengaruh.
"Kalau
di Jawa mungkin tetap berpegang pada capres yang didukung. Tapi kan
beda-beda, kayak di Papua bisa ikut ke Jokowi juga," tuturnya.
PAN mencopot Muhidin karena tidak mengikuti keputusan partai yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Meski begitu, belum ada kejelasan apakah Muhidin juga akan dipecat dari keanggotaannya di PAN.
"Sudah dinonaktifkan, segala keputusan dikembalikan ke DPP. Kita tentu tidak terima tindakan yang bersangkutan (Muhidin). Kita sudah bebastugaskan," ungkap Wasekjen PAN Saleh Daulay saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (11/12).
PAN mencopot Muhidin karena tidak mengikuti keputusan partai yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Meski begitu, belum ada kejelasan apakah Muhidin juga akan dipecat dari keanggotaannya di PAN.
"Sudah dinonaktifkan, segala keputusan dikembalikan ke DPP. Kita tentu tidak terima tindakan yang bersangkutan (Muhidin). Kita sudah bebastugaskan," ungkap Wasekjen PAN Saleh Daulay saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (11/12).
DPW PAN Kalsel mendukung Jokowi. (Dok Istimewa)
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/4338037/dicopot-pan-karena-dukung-jokowi-muhidin-saya-pasrah
"Sudah dinonaktifkan, segala keputusan dikembalikan ke DPP," ungkap Wasekjen PAN Saleh Daulay saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (11/12/2018).
Hanya, PAN belum benar-benar memutuskan secara resmi nasib Muhidin selanjutnya. PAN masih terus melakukan penelusuran.
"Ini perlu dipelajari secara rinci kejadiannya seperti apa. Yang jelas, ini dukungan ke Jokowi dilakukan secara sengaja," ucap Saleh.
"Kita lihat kesengajaannya dalam rangka apa, apakah ingin mendegradasi partai atau dukungan sepihak, atau seperti apa," lanjut anggota DPR itu.
Muhidin bersama jajarannya mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf di Banjarmasin pada Minggu (9/12) lalu. Alasan Muhidin berseberangan dengan keputusan PAN yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah ingin membesarkan partai. Elite atau tokoh di Kalsel mayoritas merupakan pendukung Jokowi.
"Kita tentu tidak terima tindakan yang bersangkutan (Muhidin). Kita sudah bebastugaskan," tegas Saleh. Muhidin sudah angkat bicara mengenai keputusannya mendukung pasangan nomor urut 01. Ia juga mengaku sudah siap mendapat sanksi dari DPP PAN.
"Yang penting aku ini mesti membesarkan PAN, bukan untuk pilpres. Aku diminta kan kemarin untuk membesarkan PAN, karena PAN di Kalimantan terpuruk," sebut Muhidin, Senin (10/12).
"Kalau memang DPP beri tindakan, nggak masalah. Aku tetap memperjuangkan PAN. Kalau aku dipecat, tidak dihubungi baik-baik, PAN akan terpuruk kembali," tambahnya.
PAN Copot Ketua DPW Kalsel yang Dukung Jokowi-Ma'ruf
Jakarta - Muhidin dicopot dari posisi Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan karena mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin. DPP PAN juga tengah melakukan investigasi terkait permasalahan ini sebelum memutuskan apakah Muhidin akan dikeluarkan dari PAN atau tidak."Sudah dinonaktifkan, segala keputusan dikembalikan ke DPP," ungkap Wasekjen PAN Saleh Daulay saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (11/12/2018).
Hanya, PAN belum benar-benar memutuskan secara resmi nasib Muhidin selanjutnya. PAN masih terus melakukan penelusuran.
"Ini perlu dipelajari secara rinci kejadiannya seperti apa. Yang jelas, ini dukungan ke Jokowi dilakukan secara sengaja," ucap Saleh.
"Kita lihat kesengajaannya dalam rangka apa, apakah ingin mendegradasi partai atau dukungan sepihak, atau seperti apa," lanjut anggota DPR itu.
Muhidin bersama jajarannya mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf di Banjarmasin pada Minggu (9/12) lalu. Alasan Muhidin berseberangan dengan keputusan PAN yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah ingin membesarkan partai. Elite atau tokoh di Kalsel mayoritas merupakan pendukung Jokowi.
"Kita tentu tidak terima tindakan yang bersangkutan (Muhidin). Kita sudah bebastugaskan," tegas Saleh. Muhidin sudah angkat bicara mengenai keputusannya mendukung pasangan nomor urut 01. Ia juga mengaku sudah siap mendapat sanksi dari DPP PAN.
"Yang penting aku ini mesti membesarkan PAN, bukan untuk pilpres. Aku diminta kan kemarin untuk membesarkan PAN, karena PAN di Kalimantan terpuruk," sebut Muhidin, Senin (10/12).
"Kalau memang DPP beri tindakan, nggak masalah. Aku tetap memperjuangkan PAN. Kalau aku dipecat, tidak dihubungi baik-baik, PAN akan terpuruk kembali," tambahnya.
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/4337947/pan-copot-ketua-dpw-kalsel-yang-dukung-jokowi-maruf
"Kalau kader aku, di Kalsel yang sudah terdata lebih dari 200 ribu orang. Mereka bersumpah ikut aku, mereka bilang 'demi Allah ikut aku'. Kalau aku diberhentikan, insyaallah dia ikut berhenti juga," ungkap Muhidin saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (10/12/2018).
DPP PAN sudah menyatakan akan menindak Muhidin karena mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi-Ma'ruf pada Minggu (9/12) kemarin. Muhidin tak takut dan tetap pada pendiriannya untuk mendukung pasangan nomor urut 01 itu.
"Anggotaku ini lebih dari 200 ribu orang. Sudah pakai surat 'ikut Pak Haji Muhidin'," sebutnya.
Muhidin pun balik bertanya ke DPP PAN terkait langkah yang dia tempuh itu. Ia mengaku mendapat amanat dari PAN untuk membesarkan partai di Kalsel. Pilihan mendukung Jokowi-Ma'ruf, menurutnya, dalam rangka memenuhi amanat itu.
"Jadi apakah harus membesarkan partai atau gimana?" kata Muhidin.
Seperti diketahui, PAN mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Meski begitu, DPW PAN Kalsel tak mengikuti garis perintah partai dan justru mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi-Ma'ruf.
Ketua DPW Kalsel Tak Takut Disanksi PAN: 200 Ribu Kader Ikut Aku
Jakarta - Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan Muhidin tak gentar bila harus dipecat partai karena mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia pun balik menggertak DPP PAN dan menyatakan 200 ribu kader siap ikut dia."Kalau kader aku, di Kalsel yang sudah terdata lebih dari 200 ribu orang. Mereka bersumpah ikut aku, mereka bilang 'demi Allah ikut aku'. Kalau aku diberhentikan, insyaallah dia ikut berhenti juga," ungkap Muhidin saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (10/12/2018).
DPP PAN sudah menyatakan akan menindak Muhidin karena mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi-Ma'ruf pada Minggu (9/12) kemarin. Muhidin tak takut dan tetap pada pendiriannya untuk mendukung pasangan nomor urut 01 itu.
"Anggotaku ini lebih dari 200 ribu orang. Sudah pakai surat 'ikut Pak Haji Muhidin'," sebutnya.
Muhidin pun balik bertanya ke DPP PAN terkait langkah yang dia tempuh itu. Ia mengaku mendapat amanat dari PAN untuk membesarkan partai di Kalsel. Pilihan mendukung Jokowi-Ma'ruf, menurutnya, dalam rangka memenuhi amanat itu.
"Jadi apakah harus membesarkan partai atau gimana?" kata Muhidin.
Seperti diketahui, PAN mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Meski begitu, DPW PAN Kalsel tak mengikuti garis perintah partai dan justru mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi-Ma'ruf.
Waketum
PAN Bara Hasibuan menyebut sikap pengurus DPW Kalsel karena realitas
politik di wilayah tersebut. Di Kalsel, dukungan Jokowi masih sangat
kuat.
Atas manuver DPW PAN Kalsel, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Subianto mempertanyakan komitmen PAN. Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Sodik Mujahid, juga membandingkan PAN dengan Partai Demokrat (PD) yang juga bermain 'dua kaki' di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tersebut.
"Itu tergantung kesungguhan komitmen PAN kepada koalisi. Apakah akan bersikap tanggung seperti Demokrat atau mau total atau mau pasang 'kaki dua'," kata Sodik, Senin (10/12).
Atas manuver DPW PAN Kalsel, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Subianto mempertanyakan komitmen PAN. Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Sodik Mujahid, juga membandingkan PAN dengan Partai Demokrat (PD) yang juga bermain 'dua kaki' di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tersebut.
"Itu tergantung kesungguhan komitmen PAN kepada koalisi. Apakah akan bersikap tanggung seperti Demokrat atau mau total atau mau pasang 'kaki dua'," kata Sodik, Senin (10/12).
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/4337002/ketua-dpw-kalsel-tak-takut-disanksi-pan-200-ribu-kader-ikut-aku
"Saya rasa ini memang merupakan bagian dari dinamika lokal di Kalimantan Selatan yang memaksa atau membuat, mendorong pengurus provinsi sana untuk mengambil keputusan untuk mendukung Jokowi," kata Bara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Dukungan terhadap Jokowi langsung diteken Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin di Banjarmasin. Alasan pengurus DPW memberikan dukungan karena mayoritas masyarakat Kalsel mendukung petahana.
Bara mengakui realitas politik bahwa Jokowi masih kuat di Kalsel. Meski demikian, Bara menegaskan PAN akan mengambil sikap terkait keputusan politik pengurus DPW PAN Kalsel.
"Saya pikir mungkin karena realitas bahwa Jokowi masih kuat di Kalsel sehingga mendorong pengurus sana untuk mengambil keputusan seperti itu," ucap Bara
Soal Sikap Pengurus DPW, Elite PAN Sebut Jokowi Masih Kuat di Kalsel
Jakarta - DPW PAN Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Waketum PAN Bara Hasibuan mengatakan sikap pengurus DPW Kalsel lebih karena realitas politik."Saya rasa ini memang merupakan bagian dari dinamika lokal di Kalimantan Selatan yang memaksa atau membuat, mendorong pengurus provinsi sana untuk mengambil keputusan untuk mendukung Jokowi," kata Bara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Dukungan terhadap Jokowi langsung diteken Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin di Banjarmasin. Alasan pengurus DPW memberikan dukungan karena mayoritas masyarakat Kalsel mendukung petahana.
Bara mengakui realitas politik bahwa Jokowi masih kuat di Kalsel. Meski demikian, Bara menegaskan PAN akan mengambil sikap terkait keputusan politik pengurus DPW PAN Kalsel.
"Saya pikir mungkin karena realitas bahwa Jokowi masih kuat di Kalsel sehingga mendorong pengurus sana untuk mengambil keputusan seperti itu," ucap Bara
"Dan
saya rasa pada akhirnya DPP akan mengambil sikap yang bijak dalam hal
ini karena lagi-lagi fokus kita adalah bagaimana supaya PAN betul-betul
mendapatkan suara signifikan dalam pemilu legislatif," ujarnya.
DPP PAN sebelumnya siap menindak Muhidin. DPP PAN akan meminta klarifikasi soal deklarasi yang dilakukan DPW PAN Kalsel pada Sabtu (9/12).
"Kami sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua DPW PAN Kalsel. Setelah itu, kami baru akan bertindak," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, hari ini.
DPP PAN sebelumnya siap menindak Muhidin. DPP PAN akan meminta klarifikasi soal deklarasi yang dilakukan DPW PAN Kalsel pada Sabtu (9/12).
"Kami sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua DPW PAN Kalsel. Setelah itu, kami baru akan bertindak," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, hari ini.
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/4336907/soal-sikap-pengurus-dpw-elite-pan-sebut-jokowi-masih-kuat-di-kalsel
"Ini hal yang luar biasa, dan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang di DPW PAN yang di Kalsel ya karena memang tadi nuraninya sama, ingin membangun rakyat kita secara seluruhnya," kata Erick Thohir di kediaman Ma'ruf Amin, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
Erick bersyukur atas dukungan tersebut. Dukungan itu disebutnya diberikan karena memiliki kesamaan yang sama dengan Jokowi-Ma'ruf yang ingin membangun rakyat secara keseluruhan.
"(Dukungan DPW PAN Kalsel) Insyaallah berkah karena saya yakin Allah SWT selalu memberikan yang terbaik kepada individu-individu atau kelompok orang yang punya kesamaan tadi memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia," sebut Erick.
Sebelumnya, DPW PAN Kalsel deklarasi mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Pernyataan dukungan itu langsung diteken oleh Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.
"Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," ujar Muhidin dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Minggu (9/12).
PAN Kalsel Dukung Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir: Terima Kasih Sahabat
Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, berterima kasih atas dukungan yang diberikan DPW PAN Kalimantan Selatan untuk pasangan nomor urut 01 itu. Erick menyebut dukungan itu tercipta lantaran ada kesamaan keinginan, yakni membangun rakyat."Ini hal yang luar biasa, dan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang di DPW PAN yang di Kalsel ya karena memang tadi nuraninya sama, ingin membangun rakyat kita secara seluruhnya," kata Erick Thohir di kediaman Ma'ruf Amin, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
Erick bersyukur atas dukungan tersebut. Dukungan itu disebutnya diberikan karena memiliki kesamaan yang sama dengan Jokowi-Ma'ruf yang ingin membangun rakyat secara keseluruhan.
"(Dukungan DPW PAN Kalsel) Insyaallah berkah karena saya yakin Allah SWT selalu memberikan yang terbaik kepada individu-individu atau kelompok orang yang punya kesamaan tadi memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia," sebut Erick.
Sebelumnya, DPW PAN Kalsel deklarasi mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Pernyataan dukungan itu langsung diteken oleh Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.
"Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," ujar Muhidin dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Minggu (9/12).
DPP PAN menyatakan siap menindak Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin. Ini lantaran PAN di Pilpres 2019 mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Kami sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua DPW PAN Kalsel. Setelah itu, kami baru akan bertindak," ungkap Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Senin (10/12/2018).
"Kami sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua DPW PAN Kalsel. Setelah itu, kami baru akan bertindak," ungkap Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Senin (10/12/2018).
Erick Thohir, Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf. (Grandyos Zafna)
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/4336393/pan-kalsel-dukung-jokowi-maruf-erick-thohir-terima-kasih-sahabat
Re-Post by MigoBerita / Selasa/11122018/19.33Wita/Bjm
Re-Post by MigoBerita / Selasa/11122018/19.33Wita/Bjm