Sultan Khairul Saleh Disebut Jadi Plt DPW PAN Kalsel, Begini Sikap PAN Tanahlaut di Pilpres 2019
BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI
- Pasca deklarasi sejumlah pengurus Partai Amanat Nasional (PAN)
Kalimantan Selatan (Kalsel ) mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf
Amin yang notabene tidak mengikuti putusan DPP PAN yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres, belum disikapi oleh daerah.
Bendahara PAN Kabupaten Tanahlaut, Yoga Pinis Suhendar dikonfirmasi terkait sikap pengurus pasca deklarasi dukungan Capres-Cawapres di Pilpres 2019 mengaku masih menunggu informasi Ketua PAN Tanahlaut yang masih berada di Kota Banjarmasin.
Trias Handojo, kader PAN Tanahlaut yang juga calon legislatif di
daerah pemilihan Kecamatan Tambangulang dan Batibati, mengaku keputusan
mendukung calon presiden di Pilpres 2019 itu hanya kalangan elit DPW PAN Kalsel.
"Bukan
pengurus PAN Kalsel secara keseluruhan. Ini sudah ramai di grup
whatsapp, surat penunjukan Plt Ketua PAN Kalsel, Pangeran Khairul
Saleh," katanya.
Trias Handojo mengakui rencananya rapat internal di kalangan elit PAN
Tanahlaut akan digelar dalam waktu dekat untuk menyatakan sikap.
"Besok rapat internal terkait sikap PAN Tanahlaut. Secara pribadi
jelas saya mengikuti putusan PAN Pusat untuk mendukung serta memenangkan
pasangan calon presiden nomor urut 02," katanya dikonfirmasi reporter
Banjarmasinpost.co.id.
Ketua PAN Tanahlaut, Mariyanto dikonfirmasi melalui telepon seluler
terdengar nada sambung tapi tak mengangkat. Dikirim pesan pun tidak
menjawab Ketika menjabat Bupati Banjar, Sultan Khairul Saleh resmi melamar sebagai
bakal calon gubernur Kalsel 2016 hingga 2021 mendatang.
(banjarmasinpost.co.id/restudia)
Keberadaan PAN Tanahlaut saat ini memiliki basis massa pendukung yang
mampu memenangkan pemilihan kepala daerah pada 26 Juni 2018 lalu,
setelah berkoalisi dengan PKS dan PKPI.
Bahkan, Kantor Sekretariat PAN Kabupaten Tanahlaut di Jalan Nasional,
Kelurahan Saranghalang, Kecamatan Pelaihari, Selasa (11/12/2018)
kondisinya sunyi dan senyap.
Pagar kantor Sekretariat itu terbuka dan foto baliho besar bergambar
pengurus inti PAN Tanahlaut masih berdampingan dengan pengurus inti PAN
Kalsel.
Informasi dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id dari kader PAN
Kabupaten Tanahlaut, mereka akan menggelar rapat internal bersama para
calon legislatif menyikapi hal tersebut. (banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)
banjarmasin post group/ mukhtar wahid
Kantor
Sekretariat PAN Kabupaten Tanahlaut di Jalan Nasional, Kelurahan
Saranghalang, Kecamatan Pelaihari, Selasa (11/12/2018) kondisinya sunyi
dan senyap.
Disebut Jadi Pengganti Muhidin, Sultan Khairul : Saya Pilih Jadi Korwil PAN Saja
NAMANYA disebut-sebut sebagai pengganti H Muhidin sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan
Selatan usai dipecat DPP PAN akibat ‘membelot’, Sultan Khairul Saleh pun
menepisnya. MUHIDIN sendiri hampir dipastikan akan dicopot
jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Kalsel karena mendukung
capres-cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, bukan segaris dengan pusat
yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dikonfirmasi soal beredarnya nama Sultan Khairul Saleh sebagai Plt Ketua DPW PAN Kalsel, justru langsung ditepisnya.
“Saya tetap fokus untuk pemenangan PAN di Pemilu 2019. Saya hanya
ingin membesarkan PAN agar bisa memperoleh suara besar hingga bisa
mendapatkan kursi, terutama di DPR RI,” tegas Sultan Khairul Saleh saat
dikontak jejakrekam.com, Selasa (11/12/2018).
Lantas bagaimana dengan isu soal Anda menjadi Plt Ketua DPW PAN
Kalsel pasca pencopotan Muhidin? Lagi-lagi mantan Bupati Banjar dua
periode ini menegaskan belum mendengar kabar itu. “Saya justru baru
dengar karena ada pemberitaan. Saya belum mendapat informasi resmi dari
DPP PAN,” tegas Khairul Saleh.
Ia menegaskan tak ingin berpolemik dalam perbedaan arah politik
antara DPP PAN dengan DPW PAN Kalsel yang dimotori H Muhidin, ketika
memilih mendukung capres-cawapres nomor urut 01, dibanding nomor urut 02
pilihan Zulkifli Hasan dan petinggi pusat.
“Sekali lagi, saya katakan tetap fokus untuk konsentrasi maju sebagai
caleg PAN untuk perebutan kursi DPR RI. Saya ingin PAN di Kalsel
semakin maju dan raihan suaranya meningkat di Pemilu 2019,” cetus
Khairul Saleh.
Ia menganalogikan jika harus memilih, apalagi menyikapi pemberitaan
soal dirinya sebagai pengganti Muhidin, maka lebih baik berkonsentrasi
untuk pemenangan PANdi Pemilu 2019. “Saya lebih pilih jadi caleg DPR RI
untuk bisa meraih kursi. Bahkan, saya memilih untuk menjadi koordinator
wilayah (korwil) pemenangan PAN di Kalsel,” tegas Khairul Saleh lagi.
Sebelumnya, usai deklarasi dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin di Hotel
Rattan Inn, Banjarmasin, Minggu (9/12/2018) malam, Muhidin mengatakan
berubahnya arah dukungan dari Prabowo-Sandi ke Jokowi-Ma’ruf Amin yang
diambil DPW PAN Kalsel karena dinamika politik yang terjadi di Banua.
“Dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin telah didahului DPD PAN Tanah
Bumbu. Saya tak ingin menekan kader gara-gara mengalihkan dukungan ke
Jokowi-Ma’ruf Amin. Tugas saya sebagai ketua adalah memenangkan PAN di
Kalsel,” tegas Muhidin.
Mantan Walikota Banjarmasin ini menegaskan siapa jika nantinya
disanksi DPP PAN gara-gara mengarahkan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin.
Menurut dia, masukan dari seluruh kader dan simpatisan yang lebih
memilih Jokowi-Ma’ruf Amin jadi pertimbangan untuk mengubah arah
dukungan.
“Apalagi, masyarakat Banjarmasin yang mengatakan akan ikut apa yang
jadi pilihan saya. Makanya, saya ingin tahu, ketika saya memilih
mendukung Jokowi-Ma’ruf, apakah juga mengikuti pilihan saya,” tuturnya.
Bagi Muhidin, karier politik yang direngkuhnya juga sudah terbilang
cukup, usai menjadi walikota dan kini menjadi caleg anggota DPR RI di
Pemilu 2019. “Makanya, saya harus seirama dengan para pendukung saya.
Termasuk, ketika memilih mendukung Jokowi,” tandasnya.
Sultan Khairul Saleh saat bersama Muhidin (kanan) dalam sebuah acara.
Ada Ancaman Pemberhentian Muhidin, Kader PAN: “Partai akan Lumpuh Total”
GARA-GARA mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam ajang
Pilpres 2019, manuver politik Partai Amanat nasional (PAN) Kalimantan
Selatan malah berbuntut panjang. Apalagi saat beredar kabar dari elit
PAN pusat yang menyatakan akan memberhentikan Muhidin sebagai Ketua DPW
PAN Kalsel, serta kader lain yang tak taat kesepakatan mutlak partai. KABAR mengejutkan itu datang dari Wakil Ketua Umum
DPP PAN, Hanafi Rais. Dikutip dari CNN Indonesia, dia mengatakan tak ada
komunikasi yang dilakukan Muhidin sebelum mendeklarasikan dukungan
kepada Jokowi-Ma’ruf. Dia mengaku mengetahui dukungan tersebut dari
pemberitaan.
Anak pendiri PAN, Amien Rais itu menyatakan bahwa pihaknya sudah tak
perlu memberikan imbauan lagi kepada pengurus atau kader terkait
dukungan pada Pilpres 2019. Menurut Hanafi, pihaknya akan langsung
memberikan sanksi kepada kader yang berbeda dengan keputusan partai.
Hanafi mengatakan pihaknya langsung menonaktfikan Muhidin lantaran
telah berbeda sikap dengan pusat. Dia menyebut akan menunjuk kader lain
untuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW Kalsel.
Dia juga memastikan akan ada sanksi untuk jajaran pengurus DPW PAN
Kalsel yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Menurut
Hanafi, seluruh pengurus maupun kader harus taat pada keputusan partai.
“Ya pasti lah ada sanksi. Ketaatan pengurus harusnya pada keputusan
partai. Bukan menaati maunya orang lain,” kata dia.
Sementara, keputusan elit pusat yang bernada sinis disayangkan oleh
kader PAN, Emi Lasari. Menurutnya, keputusan DPP PAN yang akan
memberikan sanksi kepada kader yang mendukung Jokowi-Ma’ruf malah
berdampak negatif kepada partai berlambang matahari.
“Tidak (bisa) serta merta menjatuhkan sanksi. Ada mekanisme partai
yang perlu dijalankan. Kalau partai memang bijak maka partai maka bisa
menyampingkan soal Pilpres. Sesuaikan dengan konteks lokal saja, untuk
kepentingan partai,” ujarnya.
Ia meyakini DPW PAN kalsel mempertimbangkan kepentingan politik yang
lebih menguntungkan partai sebab, keputusan elit daerah tidak lain hanya
untuk membesarkan partai. Emi berharap DPP PAN lebih mengutamakan
kepentingan partai dibandingkan kepentingan pilpres.
“Kalau sampai pemecatan,partai akan lumpuh total . Karena ketua
merupakan tokoh yang berpengaruh di Kalsel dengan kekuatan
finansial,jaringan dan popularitas. Ini tentu berdampak terhadap
perolehan suara partai,” tegas Emi.
Dia mengklaim Muhidin adalah tokoh paling tepat untuk membawa PAN
berbicara banyak pada pesta demokrasi lima tahunan. Bagi dia, tentu
tidak ada lagi tokoh selevel yang bisa menggantikan Muhidin untuk
menakhodai PAN Kalsel.
“Kalau menonaktifkan pak Muhidin membuat mesin partai di Kalsel mati
total. Soalnya ketua 13 DPD kabupaten/kota serta DPW PAN sekalsel mau
di-PLT-kan juga. Sementara, pemilu tinggal menghitung hari. Lebih baik
DPP bijak menyikapi persoalan ini dengan lebih mengutamakan kepentingan
partai dengan target lolos ambang batas parlemen,” ucap Ketua DPD PAN
Kota Banjarbaru ini.
Emi menjelaskan pihaknya belum ada pemberitahuan secara resmi dari
DPP PAN atas sanksi yang dijatuhkan. ia hanya mengetahui dari
pemberitaan media. “Kami masih menunggu sikap dari DPP. Harapannya pusa
bisa jernih melihat persoalan sebab politik lokal tidak bisa
dikesampingkan begitu saja. Sekali lagi dukungan PAN kepada
Jokowi-Ma’ruf atas pertimbangan matang, upaya untuk membesarkan partai,”
pungkas Emi yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru.
Hingga berita ini diturunkan, Muhidin belum bisa dihubungi jurnalis
jejakrekam.com. Untuk memastikan bagaimana sikap atas kabar penonaktifan
dirinya yang sebelumnya dilontarkan oleh Hanafi Rais.
Pilih Jalan Sunyi, DPW PAN Kalsel Dukung Pasangan Jokowi-Ma’ruf
DEWAN Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN)
Kalimantan Selatan memilih jalan sunyi dalam ajang Pilpres 2019. Jika
elit partai pusat memilih sikap mendukung pasangan Prabowo-Sandi,
sebaliknya para kader dari Banua melabuhkan pilihan untuk pasangan
Jokowi-Ma’ruf Amin. DEKLARASI dukungan DPW PAN untuk Jokowi-Ma’ruf
disampaikan para kader, Minggu (9/12/2018) di Hotel Rattan Inn
Banjarmasin. Pernyataan sikap langsung dibacakan langsung oleh Ketua PAN
Kalsel, Muhidin.
Agenda dukungan politik PAN Kalsel ini turut dihadiri Ketua Tim
Pemenangan Daerah Kalsel, Ghimoyo, Wakil Ketua Harian Golkar Kalsel,
Supian HK serta seluruh Kader PAN Kalsel.
Muhidin menyebut, dengan adanya deklarasi ini, tak ada lagi kabar
simpang siur terkait dukungan politik PAN KAlsel. “Tidak ada lagi berita
yang simpang siur tentang siapa yang didukung. Mulai saat ini DPW PAN
Kalsel sudah resmi mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” tegasnya.
Dengan berlabuhnya hati para kader PAN Kalsel ke Jokowi-Ma’ruf,
jumlah DPW PAN yang membelot kini berjumlah empat daerah. Sebelumnya,
tiga DPW seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kepulauan Riau
(Kepri) sempat menyatakan dukungan juga untuk sang petahana.
Pilih Beda, DPD PAN Tanbu Dukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019
BERBEDA haluan dengan garis kebijakan pengurus pusatnya, DPD
PAN Tanah Bumbu memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada
Pemilu Presiden 2019. DUKUNGAN itu ditandai dengan surat dukungan DPD PAN
Tanah Bumbu yang ditandatangani Ketua DPD PAN Tanah Bumbu H Sudian Noor
dan sekretarisnya Murhansyah, yang diserahkan kepada Ghimoyo, selaku
Ketua Tim Kampanye Daerah Kalsel Jokowi Ma’ruf Amin.
Tak Hanya Deklarasi, 11 Kepala Daerah di Kalsel Wajib Menangkan Jokowi
ELEMEN petinggi parpol bersama para kepala daerah usungannya
yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja di Kalimantan Selatan
mendeklarasikan diri untuk memenangkan duet Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin
dalam Pilpres 2019 mendatang. KOALISI jumbo parpol pengusung di Kalsel bersepakat
untuk mengantarkan Jokowi kembali memimpin republik ini, didampingi Rais
A’am PBNU sebagai calon wakil presiden.
Tampak Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Sahbirin Noor, Ketua DPD PDIP
Kalsel Mardani H Mamin, Ketua DPW PPP Kalsel HM Aditya Mufti Ariffin,
Ketua DPW Partai Nasdem Kalsel Guntur Prawira, Ketua DPD Partai Hanura
Kalsel H Abdul Munasib Halike.
Terlihat pula, Sekretaris DPP PKPI Kalsel Ahmad Zaki, Sekretaris DPW
Partai Perindo Kalsel Mimin, dan Ketua Umum PSI Yoga Adhiatma, serta
Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin Provinsi Kalsel Ghimoyo turut
meneken deklarasi bersama kepala daerah yang tergabung dalam gerbong
calon petahana itu.
“Kehadiran para kepala daerah dalam deklarasi dukungan untuk
Jokowi-Ma’ruf Amin bukan semata pernyataan belaka. Tapi satu tekad dan
akan dilaksanakan di lapangan,” kata Ketua Dewan Penasihat Tim Kampanye
Jokowi-Ma’ruf Amin Kalsel, H Rudy Ariffin, usai deklarasi di
Banjarmasin, Sabtu (6/10/2018).
Senada itu, Gubernur Sahbirin Noor yang juga Ketua DPD Partai Golkar
Kalsel mengatakan dalam pesta demokrasi, semua rakyat yang memiliki hak
pilih bisa menyalurkan suara sesuai nurani.
“Sebagai ketua parpol, tentu kami akan memenangkan calon
presiden-wakil presiden nomor urut 1. Melalui deklarasi kepala daerah
ini, tentu harus disatukan tekad untuk memenangkan pasangan
Jokowi-Ma’ruf Amin di Kalsel,” tegas Paman Birin, sapaan akrabnya.
Kepala daerah yang meneken deklarasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di
Kalsel adalah Bupati Banjar H Khalilurrahman, Bupati Balangan
Ansharuddin, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan Wakil Bupati Rahmadian
Noor. Kemudian, Bupati Tanah Laut Sukamta, Wakil Bupati Tanah Bumbu H
Sudian Noor,
Bupati HSU Abdul Wahid, Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin, Wakil
Walikota Banjarbaru, Dharmawan Jaya Setiawan, Wakil Walikota
Banjarmasin, Hermansyah, Wakil Bupati Tabalong H Mawardi dan Wakil
Bupati Balangan Syaifullah.
Diduga Langgar Garis Partai, DPW PAN Kalsel Pastikan Minta Klarifikasi Sudian Noor
DUKUNGAN terbuka yang disuarakan Ketua DPD Partai Amanat
Nasional (PAN) Tanah Bumbu, Sudianoor dan sekretarisnya, Murhansyah
untuk memilih Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019,
bakal berbuntut panjang. PERNYATAAN sikap ini dibacakan Sudian Noor
didampingi sekretarisnya, Murhansyah di Hotel Ebony, Batulicin, Minggu
(2/12/2018) malam. Kemudian surat pernyataan dukungan dan memilih itu
juga diserahkan kepada Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Kalsel
yang dimotori sang ketua, Ghimoyo.
“Kami yang bertandatangan di bawah ini, Pengurus DPD PAN Kabupaten
Tanah Bumbu menyatakan sikap mendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin
sebagai calon presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024. Demikian
surat dukungan ini kami buat untuk dijalankan dan ditaati oleh seluruh
kader maupun simpatisan PAN sebagaimana mestinya,” begitu bunyi surat
dukungan itu.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Tanah
Bumbu Sudian Noor bersama Sekretarisnya Murhansyah, lengkap dengan
stempel basahnya yang diserahkan kepada Ketua Tim Kampanye Daerah Joko
Widodo – Ma’ruf Amin Kalsel Ghimoyo.
Diketahui, keputusan DPD PAN Tanah Bumbu ini tentu ‘bertentangan’
dengan garis partai yang telah memutuskan menyokong pasangan
Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Wakil Ketua DPW PAN Kalsel Rakhmat Nopliardy memastikan akan segera
memanggil Sudian Noor yang juga Bupati Tanah Bumbu untuk dimintai
klarifikasi.
“Jika keputusan itu mengatasnamakan institusi DPD PAN Tanah Bumbu,
patut diduga telah melanggar garis partai yang telah memutuskan
mendukung dan memenangkan Prabowo-Sandi,” ucap Rakhmat Nopliardy saat
dikontak jejakrekam.com, Senin (3/12/2018).
Menurut dia, berbeda jika dukungan yang menyalahi garis partai adalah
bersifat pribadi atau personal. Sebab, beber Rakhmat, tentu DPW PAN
Kalsel tak bisa mengetahui apa pilihan masing-masing kader, terutama
pengurus.
“Namun, dari garis partai, tentu sudah jelas PAN merupakan parpol
pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Ini harus ditaati seluruh kader
dan pengurus partai,” tegas Rakhmat.
Ia memastikan dalam waktu dekat, DPW PAN Kalsel akan menyikapi
dukungan yang berbeda diambil Sudian Noor selaku Ketua DPD PAN Tanah
Bumbu. “Ini merupakan instruksi dari DPP PAN yang harus ditaati seluruh
jaringan partai di daerah,” cetus mantan Sekretaris DPW PAN Kalsel ini.
Sedangkan, Sekretaris DPW PAN Kalsel HM Faisal Hariyadi enggan
berkomentar banyak. Ia justru menilai hal itu terjadi karena adanya
dinamika politik yang terus berkembang di tubuh PAN sendiri. Dia pun
menyarankan media untuk menanyakan hal itu langsung kepada Ketua DPW PAN
Kalsel H Muhidin.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Sekjen DPP PAN Surya Imam Wahyudi
mengaku belum tahu soal berubahnya arah dukungan DPD PAN Tanah Bumbu
kepada Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. “Silakan tanya ke DPW PAN
Kalsel, bagaimana sikap mereka,” tandasnya.
Calon Wakil Presiden Prabowo yaitu Sandiaga Uno Datang ke Kalsel, Ada 11 Aspirasi Banua yang Diajukan
KEDATANGAN calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno ke
Kalimantan Selatan, terutama saat dialog dengan para pendukungnya di
Café Nostalgia, hingga mengunjungi Pasar Terapung Banjarmasin di Siring
Tendean, Sabtu (10/11/2018), dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi. APA saja? Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan
Selatan Edy Suryadi menerangkan dalam pembicaraan langsung dengan
Sandiaga Uno saat berada di Banjarmasin, ada beberapa aspirasi yang akan
menjadi prioritas Prabowo-Sandi jika terpilih menjadi pemimpin negeri
ini dalam Pilpres 2019 mendatang.
Edy Suryadi mengungkapkan Sandiaga Uno mencatat apa saja yang menjadi
harapan warga Kalsel ke depan, terutama dalam pembenahan infrastruktur
dan masalah kesejahteraan rakyat Banua.
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi)
Kalsel ini mengungkapkan ada beberapa proyek nasional yang menjadi titik
perhatian Prabowo-Sandi bagi Kalsel.
“Kami meminta agar Jalan Achmad Yani yang dibangun dan dirintis sejak
era kolonial Belanda ini bisa ditingkatkan lagi. Kondisi jalan ini
sudah tak memadai dengan perkembangan moda transportasi dan kebutuhan
masyarakat,” ucap Edy Suryadi kepada jejakrekam.com, Minggu (11/11/2018).
Kemudian, beber Edy, pembangunan jaringan rel kereta api yang hingga
kini tak jelas nasibnya, akan diperjuangkan jika Sandiaga Uno bersama
Prabowo menjadi pemimpin nasional.
“Kami juga menyampaikan soal pembangunan pelabuhan peti kemas di
Jorong, Tanah laut serta jembatan penghubungan Kotabaru-Batulicin yang
belum juga selesai-selesai sampai sekarang. Padahal, infrastruktur ini
sangat dibutuhkan warga Kalsel dalam percepatan ekonomi,” tutur Edy
Suryadi.
Kemudian, Edy Suryadi juga mencatat pembangunan Jembatan Barito II
dan pengembangan Alur Barito telah disampaikan kepada mantan Wakil
Gubernur DKI Jakarta, saat berdialog dengan warga Kalsel.
“Isu terpenting adalah penyelamatan Pegunungan Meratus di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah (HST) yang kini terancam aktivitas pertambangan,”
ucap Edy.
Menurut dia, nasib para petani yang ada di Kalimantan Selatan juga
patut diperjuangkan, seperti perlunya pupuk murah dalam mendukung
program ketahanan pangan di Kalsel, demi mencapai surplus beras.
Termasuk, mengembalikan predikat Kalsel sebagai lumbung padi nasional.
“Kami juga meminta agar Prabowo-Sandi juga menekankan arah yagn jelas
dalam industri perkebunan sawit, karena harga sawit hingg akini belum
jelas. Ini belum lagi, ditambah permainan para calon yang mempermainkan
harga karet Kalsel hingga berdampak bagi para petani,” tuturnya.
Edy Suryadi juga berharap agar pemerintahan ke depan juga bisa
membatasi masuknya tenaga kerja asing (TKA), karena Kalimantan Selatan
juga termasuk wilayah yang menerima TKA, terutama perusahaan-perusahaan
asing seperti semen, tambang batubara dan lainnya.
“Kami hanya minta agar ada pembatasan pengiriman TKA masuk ke Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Membelot Elit PAN Pusat, Muhidin: “Tak Ada Pertentangan dalam Internal PAN Kalsel”
APA alasan utama para kader DPW PAN Kalsel memilih berlabuh
kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam ajang Pilpres 2019? Jawabannya
bertumpu pada keberhasilan sang petahana yang telah diklaim terbukti
mampu menjalankan pemerintahan pusat. KETUA DPW PAN Kalsel, Muhidin menyebut mestinya
keberhasilan Jokowi harus dilanjutkan sampai periode kedua. Dia
bercerita pengalaman pribadinya memimpin Kota Banjarmasin pun tak
berjalan dengan maksimal jika hanya berharap satu periode saja.
“Saya mengharapkan Jokowi memimpin Indonesia selama dua periode untuk
melanjutkan pembangunan Indonesia,” ujar Muhidin kepada awak media,
usai membacakan deklarasi di Hotel Rattan Inn, Minggu (9/12/2018).
Lantas, bagaimana dengan konsekuensi sanksi dari elit partai pusat
yang telah sepakat mendukung pasangan Prabowo-Sandi? Muhidin bersama
para kadernya tetap kukuh dengan pilihan politik PAN Kalsel. Meski
begitu, dia tetap berharap pengurus PAN pusat bisa memahami keputusan
politik para kader dari Banua.
Ia mengatakan belum melaporkan secara resmi kepada DPP PAN atas
keputusan politik PAN daerah. Namun, Muhidin meyakini keputusan ini
sudah sampai ke telinga petinggi partai.
Dia membantah jika membelotnya PAN Kalsel dengan mendukung petahana
berhubungan erat dengan masuknya Andi Syamsuddin Arsyad. Diketahui,
pengusaha asal Batulicin, Tanah Bumbu yang akrab dengan nama Haji Isam
ini sempat menjadi penasehat PAN Kalsel. Kini, dirinya sedang menduduki
jabatan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf
“Tidak ada pertentangan dalam internal DPW PAN Kalsel.
Saat ini saya niatnya membesarkan dan memenangkan partai. Saya berjuang
untuk memenangkan partai,” pungkas Muhidin.
Target 75 Persen Suara Semakin Mudah
Wakil Ketua Wakil Tim Kampanye Daerah (TKD) untuk pasangan
Jokowi-Ma’ruf, Supian HK mengucapkankan rasa syukur dengan adanya
dukungan dari DPW PAN Kalsel.
“Dengan adanya Dukungan dari DPW PAN Kalsel , maka sudah ada sepuluh
pendukung partai Koalisi Indonesia Bersatu, sehingga untuk mencapai
target 75 persen di Kalsel itu akan lebih mudah,” ujarnya.
Ketua Harian Partai Golkar Kalsel ini juga menyebut PAN Kalsel
mendukung petahana atas pilihan mereka sendiri.Artinya, tak ada
intervensi dari pihak lain yang meminta mereka untuk memberikan
dukungan.
“Karena mereka melihat selama Jokowi menjadi Presiden, keberhasilan
pembangunan di Kalsel nyata adanya. Seperti proyek Lahan Pertanian di
Jejangkit Barito Kuala serta proyek-proyek lainnya,” klaim Supian.
Manuver Politik Muhidin untuk Selamatkan PAN di Kalsel?
MANUVER politik yang diambil Ketua DPW Partai Amanat Nasional
(PAN) Kalimantan Selatan H Muhidin bersama pengurus DPD PAN se-Kalsel
untuk berbalik arah menyokong Joko Widodo-Ma’ruf Amin, pada Minggu
(9/12/2018) malam, merupakan hal lumrah dalam logika politik. HAL ini diungkapkan pengamat politik asal FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Dr Taufik Arbain kepada jejakrekam.com,
Selasa (11/12/2018). Menurut Taufik, kondisi pasca reformasi tentu
berbeda dengan era sebelumnya, di mana level pusat lebih dominan,
sehingga jaringan di daerah harus tunduk pada instruksinya.
“Dinamika politik saat ini mengharuskan banyak kompleksitas
kepentingan yang harus ditanggung, dipenuhi dan diemban kader. Maka
pilihan-pilihan politik dengan manuver mendeklarasikan dukungan berbeda
dengan DPP PAN, menjawab kebutuhan dan kepentingan perolehan suara
partai,” tutur Taufik Arbain.
Doktor jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini
berpendapat sangat wajar ketika DPW PAN Kalsel di bawah komando Muhidin
memilih berbeda dukungan dengan DPP PAN yang mengusung Prabowo
Subianto-Sandiaga Uno.
“Saya yakin ini karena adanya batasan parliamentary threshold empat
persen menjadi pintu neraka bagi parpol yang berada di divisi papan
bawah berdasar hasil survei nasional,” kata Taufik.
Menurut dia, dalam konteks PAN Kalsel tentu tidak jauh berbeda dengan
hasil survei nasional, berada kedelapan pada kisaran satu koma sekian.
“Saya melihat ketika PAN menempatkan tokoh seperti mantan walikota,
eks bupati atau bupati yang sedang menjabat, aktivis, maupun pengusaha
merupakan langkah strategis agar bisa memenuhi ambang batas empat persen
di Pemilu 2019 itu,” ucap Taufik.
Dosen FISIP ULM ini menilai pengalaman-pengalaman pemilu legislatif
selama ini terbukti bisa meraup kursi dan menyelamatkan dari pintu
neraka kekalahan partai.
“Malah, pemecatan oleh DPP PAN merupakan langkah pengergajian kuasa
atas suara PAN di Kalsel. Jadi, politik itu harus lentur dengan melihat
aspek kondisional pemilu legislatif yang berbarengan dengan pemilu
presiden kali ini,” paparnya.
Taufik hakkul yakin deklarasi DPW PAN Kalsel mendukung
capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, tak akan
mendegradasikan raihan suara duet Prabowo-Sandi di Kalsel. Dasar Taufik
menjadi rujukan adalah isu capres sangat mendominasi alam sadar dan
pikiran pemilih dibanding isu-isu partai politik.
“Sebab, selama lima bulan sebelum pencoblosan 65 persen masyarakat
sudah mampu menetapkan pilihan siapakah pasangan capres yang
dipilihnya. Ini artinya, ada kecenderungan apa pun partainya, dan
siapapun figur calegnya, masyarakat telah menentukan pilihan. Ini
akibatnya kuatnya arus informasi kandidat pasangan presiden,” katanya.
Faktanya, beber taufik, justru parpol pemenang di Kalsel di Pemilu
2014, justru butuh energi besar untuk menggiring arus pilihan publik.
Hal ini menyangkut kalkulasi politik massa, tidak segampang menggiring
barisan itik menyeberang jalan.
“Di era medsos tanpa batas ini, distribusi informasi kompetitif antar
tim sukses paslon presiden-wapres makin masif. Wajar pilihan-pilihan
taktis dilakukan, apakah untuk menyelamatkan partai, menyelamatkan
kepentingan pemenangan pasangan presiden atau kedua-duanya,” papar
Taufik.
Direktur Banua Meter Kalsel ini mengatakan harus diakui fenomena
pileg dan pilpres setali antara pilihan partai dan pilihan presiden.
Menurut Taufik, cenderung kader parpol akan mementingkan penyelamatan
raihan suara partai dan kursi dibanding capres. “Ini menyangkut masa
depan parpol dalam jangka panjang,” ucapnya.
Sebab, masih menurut Taufik, justru suara parpol terbanyak yang
dihitung pasca Pemilu 2019 oleh pemenang pemilihan presiden-wapres. Atas
dasar itu, Taufik memperkirakan manuver politik Muhidin yang didukung
pengurus DPW PAN Kalsel dan DPD PAN lainnya hanya seperti bermain games,
bukan bisa tataran ideologis.
“Soal etika politik mungkin dinomorsekiankan. Atau bisa jadi inilah
adalah ijtihad politik yang dilakukan Muhidin dalam jangka pendek dan
panjang. Apalagi, figur Muhidin juga sangat berpengaruh di kancah
politik Kalsel,” tuturnya.
Jika Muhidin Benar Dipecat PAN, KPU Kalsel : Bisa Terancam Dicoret dari DCT
DINILAI melenceng dari garis komando partai, H Muhidin pun
terancam sanksi pemecatan oleh DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
Gara-gara Ketua DPW PAN Kalsel ini mendukung pasangan Capres-Cawapres
Joko Widodo-Ma’ruf Amin, padahal parpol ini resmi sebagai pengusung
penantangnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. ANCAMAN ini disuarakan Wakil Ketua Umum DPP PAN
Hanafi Rais yang mengatakan tak ada komunikasi atas deklarasi dukungan
PAN Kalsel terhadap capres-cawapres nomor urut 1. Ini mengemuka, adanya
pemberitaan deklarasi dukungan yang dibacakan Muhidin bersama pengurus
DPW dan DPD PAN se-Kalsel di Banjarmasin, Minggu (9/12/2018) malam telah
menyalahi kebijakan partai, sehingga akan menunjuk pelaksana tugas
Ketua DPW PAN Kalsel seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin
(9/11/2018).
Lantas bagaimana nasib Muhidin jika benar dipecat DPP PAN? Komisioner
KPU Provinsi Kalsel Sarmuji mengatakan jika pemecatan Muhidin hanya
sebatas jabatannya sebagai ketua wilayah, bukan keanggotaan maupun
pencalonannya sebagai caleg di Pemilu 2019, tidak berimbas pada daftar
calon tetap (DCT).
“Nah, ketika Muhidin, misalkan diberhentikan keanggotaannya sebagai
kader PAN, tentu KPU Kalsel tak dapat memproses usai memasukkan ke DCT.
Sebab, surat suara Pemilu 2019 sudah divalidasi, terkecuali caleg
tersebut meninggal dunia atau mundur disebab lulus sebagai CPNS, yang
dapat ditindaklanjuti hingga 12 Desember 2018 nanti,” tutur Sarmuji
kepada jejakrekam.comdi Banjarmasin, Senin (10/11/2018) malam.
Namun, menurut Sarmuji, jika tempo waktunya lewat pada 12 Desember
2018, maka surat atau kertas suara yang dicetak tetap sama. “Namun, yang
bersangkutan tidak bisa duduk sebagai anggota legislatif, jika terpilih
karena tidak memenuhi syarat lagi, karena keanggotaannya dicabut,”
tuturnya. Komisioner KPU Kalsel Sarmuji.
Mantan anggota KPU Tapin ini menjelaskan jika sebelum 12 Desember
2018, dilakukan proses pemberhentian DPP PAN ke KPU RI, maka yang
bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri pada Pemilu
2019. “Bisa saja dihapus namanya, namun nomor urutnya tetap ada di
kertas suara,” katanya.
Sarmuji menambahkan, pergantian pun tak bisa dilakukan lagi. Sebab,
untuk merubah calon legislatif ini hanya bisa setelah proses daftar
calon sementara (DCS), berbeda dengan DCT. “Dalam DCT, tak ada
pergantian, hanya ada pencoretan,” tegas Sarmuji.
Bagi dia, ketika surat suara sudah dicetak, maka diumumkan ke tempat
pemungutan suara (TPS) bahwa yang mencalon tidak memenuhi syarat sebagai
calon. Hal ini tertuang, sesuai dengan aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota Legislatif.
Sayangnya, hingga Senin (10/12/2018) malam, dua nomor telepon genggam Muhidin, tak bisa dikontak jejakrekam.com
untuk mengkonfirmasi soal ancaman pemecatan dari DPP PAN. Mantan
Walikota Banjarmasin ini terlihat dari no WAnya, aktif pada Minggu
(9/10/2018) malam, pukul 09.05.
Sebelumnya, saat deklarasi dukungan terhadap capres-cawapres nomor
urut 1, Muhidin pun mengaku siap untuk disanksi DPP PAN terkait
keputusannya bersama pengurus DPW PAN Kalsel mendukung Jokowi-Ma’ruf
Amin.
MEMBELOT!! PAN Kalsel Secara Resmi Deklarasikan Dukung Jokowi-Ma'ruf
"Sanksi? Kita Lihat Saja"
PROKAL.CO, BANJARMASIN
- Partai-partai di pusat boleh saja berkonsolidasi untuk menguatkan
barisan, tapi di Banua partai pendukung calon presiden ternyata tak
sekuat itu. Buktinya, Partai Amanat Nasional
(PAN) Kalsel membelot dari garis komando partai untuk memberikan
dukungan kepada calon presiden nomor 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. PAN sendiri, bersama dengan PKS,
Demokrat dan Gerindra adalah koalisi pendukung pasangan nomor 02,
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun demikian di Kalsel, dukungan
ini tak terbentuk. Jika sebelumnya terkesan malu-malu, tadi malam DPW
PAN Kalsel tidak setengah-setengah lagi. Secara resmi mendeklarasikan
dukungan mereka di Hotel Rattan Inn Banjarmasin. Tak ada rasa takut di wajah Ketua
DPW PAN Kalsel, H Muhidin. Dia berani mengambil langkah berbeda dengan
Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Padahal bisa saja dia akan mendapat sanksi
dari DPP karena tak sejalan. “Ada alasan kuat kami memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf,” kata Muhidin. Lalu apa yang menjadikan pihaknya
membelot? Muhidin mengatakan, langkah yang diambil pihaknya karena ingin
pembangunan di Kalsel berkelanjutan. “Tak ada yang lain. Pembangunan
harus berjalan tuntas. Makanya perlu dipimpin dua periode,” tukasnya. Muhidin memberi contoh dari dirinya
sendiri. Dirinya yang hanya satu periode memimpin Banjarmasin menilai
banyak program pembangunan yang tak rampung. Alhasil, yang dirugikan pun
masyarakat. “Saya harap DPP memahami dan
memaklumi ini. Berbicara sanksi, kita lihat saja lah. Kalau saya yang
menunggu sanksi, kesannya seolah-olah saya menantang DPP," ucap mantan
walikota Banjarmasin ini. Dia memastikan, ketika dirinya
memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf, seluruh kader PAN juga akan
memberikan suara yang sama dengan dirinya. Muhidin menerangkan, sejak
lama sudah memantau percaturan politik di Kalsel. Langkah yang diambil ini atas dasar
peta perpoilitikan di Banua.“Saya tak ingin bersaing di kancah
perpolitikan di Kalsel,” tambahnya. Terpisah, Wakil Sekretaris
Pemenangan Prabowo-Sandi Kalsel, Awan Subarkah terkejut ketika partai
politik koalisi mereka PAN membelot. Sayangnya dia tak mau mengeluarkan
statemen soal ini. Dia meminta agar Sekretaris Pemenangan Prabowo-Sandi
Kalsel, Nahwan yang harus berbicara. Sayangnya, Nahwan tak bisa
dikonfirmasi. Ketua DPD PDIP Kalsel Mardani H
Maming menyambut baik bergabungnya PAN ke dalam koalisi Jokowi-KH Ma'ruf
Amin. Dia mengatakan peluang menang Jokowi di Kalimantan Selatan akan
semakin besar. "Kami sampaikan ucapan terima kasih
kepada teman-teman PAN yang telah memberikan dukungannya," ujar Mardani
yang sejak awal menargetkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf 70 persen di
Kalsel. Pengamat politik Universitas Lambung
Mangkurat Andi Tenri Sompa mengatakan dalam kondisi biasanya, DPP PAN
harusny memberikan sanksi kepada pengurus daerah yang membelot dari
garis dukungan mereka. “Kepengurusan partai kan hierarki,” ucap Tenri. Dia menilai ada hubungan emosional
yang kuat di tingkat politik lokal. Hal ini membuat partai-partai di
daerah kerap tak sejalan dengan DPD. “Ini suatu keberanian jika berani
menghadapi konsekuensi yang akan diterima,” terangnya. Tenri menyebut, meski PAN di Kalsel
bukan partai politik dukungan mayoritas. Namun, ketika di tingkat
Pilpres, bargainingnya sangat penting. “Apalagi sosok ketuanya di Kalsel
(Haji Muhidin),” ujarnya. Sementara, Ketua Tim Kampanye Daerah
(TKD) Jokowi-Ma’ruf Kalsel, Ghimoyo terlihat senang ketika PAN Kalsel
memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. “Kami berjuang dan berteman
sejak lama. Sekarang sama-sama lagi berjuang,” ujarnya. (mof/ay/ran)
SEBUT
TEMAN LAMA: Ketua DPW Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan Muhidin
menyerahkan surat dukungan kepada Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD)
Jokowi-Ma'ruf kalsel, Ghimoyo di Hotel Rattan Inn, tadi malam. PAN
Kalsel membelot mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
La Nyalla: Potong Leher Saya Kalau Prabowo Menang di Madura
Jakarta -
La Nyalla Mattalitti total mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Ia bahkan sesumbar akan memotong leher sendiri bila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di wilayah Madura, Jawa Timur. "Saya kan sudah ngomong
potong leher saya kalau Prabowo bisa menang di Madura," ujar La Nyalla
di kediaman Ma'ruf Amin, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa
(11/12/2018). Pada Pilpres 2014, Prabowo, yang kala itu
berpasangan dengan Hatta Rajasa, menang telak dari Jokowi-Jusuf Kalla di
Madura. La Nyalla mengaku telah melakukan komunikasi dengan warga
Madura untuk meluruskan isu-isu negatif terhadap Jokowi. "Orang di Madura itu dulu milih Prabowo karena nggak ngerti, dikira Pak Jokowi ini PKI. Kan saya sudah jelasin, saya yang sebarin
Obor (tabloid Obor Rakyat, red). Orang Madura itu paling sensitif,
paling nggak mau dibilang ini bukan agama Islam. Ini nggak mungkin
dipilih, padahal begitu ini nanti dibuka ini kembali. Padahal yang Islam
itu Pak Jokowi," bebernya. La Nyalla mengakui dirinyalah yang menyebarkan berbagai isu miring tentang Jokowi saat Pilpres 2014
di Madura. Saat itu, ia merupakan pendukung Prabowo garis keras. Jokowi
disebutnya sebagai seorang PKI, beragama Kristen, hingga keturunan
China.
Kini La Nyalla mengaku telah bertobat dan meminta maaf
kepada Jokowi. Ia juga menyatakan berkeliling serta memviralkan bantahan
dari isu-isu negatif soal Jokowi. Sebelum memutuskan bergabung dengan
Jokowi, eks Ketum PSSI ini juga telah melakukan riset mendalam. "Sebelum
saya mencari Pak Jokowi, saya datang ke tempatnya di Boyolali, saya
datang ke Rawa Pening. Di situ banyak orang yang mengatakan Pak Jokowi
itu sejak muda itu sudah sering tirakat. Tirakatnya di Gunung Ketep.
Saya sampaikan ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi ahli puasa," jelas La
Nyalla. "Dari situ saya yakin, oh pantes, kalau Pak Jokowi di
tahun 2014 menang. Karena apa, di Indonesia ini yang berdoa,
mudah-mudahan kita diberikan pemimpin, presiden yang terbaik untuk
negara kita, yang dikasih Pak Joko Widodo, bukan yang lain. Berarti apa?
Pak Jokowi ini orang baik," imbuhnya. Soal manuver-manuver
Prabowo-Sandiaga, La Nyalla tak mau ambil pusing. Ia mengaku lebih baik
fokus membantu pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Ketua Pemuda Pancasila Jatim
itu juga tak mau banyak komentar soal rencana Prabowo-Sandi memindahkan
posko besar pemenangannya ke Jawa Tengah.
"Ngapain itu diurusin. Biar aja dia mau pindah ke mana aja. Silakan. Tapi ingat, dia mau ke mana saja yang milih itu adalah rakyat Indonesia. Yang mengerti, yang menentukan siapa yang jadi presiden itu Allah. Itu sudah ada garisnya. Udahlah nggak usah kita khawatir," sebut La Nyalla. Dia
meyakini, dengan fokus di satu wilayah, itu justru akan membuat
Prabowo-Sandi kehilangan fokus di daerah lain. "Kalau orang bilang nanti
bilang kita taruh di Solo, nanti lepas di Jawa Barat, di Jawa timur.
Nggak usah dipikirin, biar aja dia di Solo," sambungnya. La
Nyalla pun meyakini kekuatan Jokowi-Ma'ruf akan semakin bertambah. Ia
juga meyakini Partai Bulan Bintang (PBB) akan melabuhkan dukungan secara
resmi ke pasangan nomor urut 01 itu, menyusul sang ketum, Yusril Ihza
Mahendra, yang kini menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf. "Saya
bukan caleg, saya sahabatnya PBB di Jawa Timur. Saya pernah bantu
Gerindra. Saya yakin insyaallah PBB akan dukung Pak Jokowi," tutup La
Nyalla.
(elz/tor)
La Nyalla Ngaku Embuskan Isu Jokowi China-PKI dan Sebar Obor Rakyat
Jakarta -
La Nyalla Mattalitti mengaku sempat ikut menyebarkan isu petahana Presiden Joko Widodo sebagai aktivis PKI. Ia sudah meminta maaf kepada Jokowi dan menyatakan kini telah bertobat. "Waktu itu wajar saya bilang gitu karena oposisi, oposisi kan apa aja
dihajar lawannya. Karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus
tobat," ungkap La Nyalla di kediaman Ma'ruf Amin, Jl Situbondo, Menteng,
Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018). La Nyalla pun menyesal telah
mengembuskan berbagai isu negatif lainnya tentang Jokowi saat Pilpres
2014. Ia juga mengaku menjadi salah satu pihak yang ikut menyebarkan
Obor Rakyat, media propaganda yang merugikan Jokowi.
"Saya
datang ke beliau, saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi
PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, China. Saya yang sebarkan Obor
di Jawa Timur, Madura. Akhirnya saya datang ke beliau dan sampaikan,
saya mau minta maaf tiga kali. Alhamdulillah dimaafkan, ya sudah. Kalau
sudah berani seperti itu, berarti, yang saya tahu tidak betul Pak Jokowi
anti-Islam," bebernya.
Tak hanya meminta maaf kepada Jokowi, ia
mengaku juga turut membantu capres nomor urut 01 itu membersihkan
namanya dari isu anak PKI. La Nyalla sudah menegaskan mendukung
Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. "Saya sudah keliling, kita
sudah keliling, dengan saya memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya
yang minta maaf, bahwa saya yang sebarkan isu PKI itu, saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, Pak Jokowi Kristen agamanya nggak jelas, saya sudah minta maaf," sebut Ketua Kadin Jawa Timur itu.
La Nyalla lalu mencibir pihak-pihak yang masih percaya Jokowi adalah anggota PKI. Ia menyebutnya dengan istilah 'gelap mata'. "Ya silakan, kalau orang percaya itu saya anggap orang bodoh aja,
saya anggap dia pertama dia masih cinta pada calonnya dia, kan kalau
kita sudah gelap mata ya sudah ditutup (matanya)," ujar dia. La
Nyalla ikut membantu pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Ia menyatakan sudah
berkeliling menyosialisasi program-program Jokowi. Ketum Pemuda
Pancasila Jatim ini juga telah mendirikan rumah pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jatim. "Yang
jelas, tidak akan banyak omong dalam kerja saya. Silakan Anda tanya di
Jawa Timur. Kita sudah punya yang namanya Rumah Rakyat Jokowi itu di
kantor saya. Kerjanya mereka itu sudah door to door. Kita tidak banyak omong," kata La Nyalla.
"Kita turun ke daerah, door to door,
kita merangkul pemain sepak bola, suporter itu semua barisan sama kita.
Pokoknya Anda tahu Pak Jokowi menang di Jawa Timur. Kalau dulu
menangnya hanya 800 ribu, kalau sekarang lebih jauh lagi. Targetnya saya
Pak Jokowi harus menang 70% di atas," imbuh mantan Ketum PSSI itu. Sebelumnya,
La Nyalla bertemu dengan Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, ia
mengklarifikasi sikapnya pada Pilpres 2014. La Nyalla juga meminta maaf
telah menyebarkan isu negatif tentang Jokowi saat itu.
La Nyalla Tantang Prabowo Pimpin Salat dan Baca Al-Fatihah
Jakarta -
Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti membesuk sekaligus silaturahmi dengan cawapres KH Ma'ruf Amin. Usai pertemuan, La Nyalla diberi serban dan juga bola sepak. "Tadi kebetulan dikasih juga sorban, alhamdulillah, dikasih bola sama beliau. Saya melihat beliau memang concern juga di sepak bola jadi pantes lah" ujar La Nyalla usai pertemuan,
Jalan Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Saat keluar dari rumah, La Nyalla
tampak berkalung serban putih bergambar siluet muka Ma'ruf yang
merupakan cawapres dari Joko Widodo itu. Selain itu, bola sepak
diselipkan di lengan sebelah kirinya. La Nyalla mengatakan dirinya sudah melupakan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Dia mengatakan saat ini hanya fokus untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Yang
jelas tidak akan banyak omong dalam kerja saya. Silakan anda tanya di
Jawa Timur. Kita sudah punya yang namanya Rumah Rakyat Jokowi itu di
kantor saya. Kerjanya mereka itu sudah door to door. Kita tidak banyak omong," ucap mantan Ketum PSSI periode 2012-2016 ini.
Saat ditanya alasan meninggalkan Prabowo dan berbalik mendukung Jokowi-Ma'ruf,
La Nyalla bicara soal keislaman dari kedua capres. Sebelumnya, La
Nyalla juga sudah menemui Jokowi. Dalam pertemuan itu, La Nyalla
menyampaikan permintaan maaf karena telah menyebar isu negatif soal
Jokowi di Pilpres 2014. "Dulu saya fight untuk dukung Si
Prabowo. Salahnya Prabowo itu saya tutupi semua. Saya tahu Prabowo.
Kalau soal Islam lebih hebat Pak Jokowi. Pak Jokowi berani mimpin salat.
Pak Prabowo berani suruh mimpin salat? Nggak berani. Ayo kita uji
keislamannya Pak Prabowo. Suruh Pak Prabowo baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas,
baca, bacaan shalat. Kita semua jadi saksi," kata La Nyalla.
Bima Arya Nilai Wajar Ada Kader PAN Membelot Dukung Jokowi-Ma'ruf
Bandung -
Wali Kota Bogor Bima Arya menilai wajar ada kader PAN yang
mengalihkan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres
2019. Menurutnya ini merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan
Pilpres dan Pileg yang digelar bersamaan. Politisi Partai Amanat
Nasional (PAN) itu menjelaskan, Pilpres dan Pileg yang digelar
bersamaan berdampak terhadap dinamika politik di masing-masing daerah.
Keputusan partai di tingkat pusat tidak serta merta menghasilkan dampak
positif terhadap pencalegan kader PAN di daerah. "Karena
bersamaan (Pilpres) sama Pileg, jadi efek dinamika yang berbeda di
masing-masing daerah. Teman-teman membaca di daerah. Kecenderungan
Pilpres kemana dan akan mempengaruhi Pilegnya," kata Bima, di Hotel
Aryaduta, Kota Bandung, Selasa (11/12/2018).
Dinamika
itu, coba dipetakan oleh kader atau pengurus partai di tingkat daerah.
Meski konsekuensinya berbeda dengan keputusan DPP terkait arah dukungan
di Pilpres. Karena pengurus partai daerah berupaya mengamankan suara
untuk para calon legislatifnya.
"Karena begini, karena bersamaan
dengan Pileg secara politik logis. Karena (pengurus daerah) ingin
mendulang suara para calegnya. Ini kalkulasi daerah yang harus dibaca
oleh pusat," ujarnya.
Tidak
hanya itu, Bima menambahkan, tidak adanya sosok kader dalam pencalonan
di Pilpres membuat kesolidan di partai tidak terjaga. "Terus partai
tidak menempatkan kader. Dulu kan ada Bang Hatta (Rajasa) sehingga
dinamikanya berbeda," ucapnya. Diberitakan sebelumnya, DPW PAN
Kalimantan Selatan deklarasi mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres
2019. Pernyataan dukungan itu langsung ditandatangani oleh Ketua DPW PAN
Kalsel Muhidin di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin. "Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'rug Amin di Kalimatan Selatan," ujar Muhidin.
Beda Sikap Elite PAN soal DPW Kalsel Dukung Jokowi
Jakarta -
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sikap elite PAN berbeda menanggapi pengurus DPW. PAN
tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo Subianto-Sandiaga
Uno. Sebagai konsekuensi, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan pengurus
DPW PAN Kalsel yang mendukung Jokowi-Amin akan diberi sanksi.
"Tentu
sanksi itu akan kami terapkan dan kami akan konsekuen dengan sanksi itu
karena keputusan Rakernas 2018 itu sudah secara resmi mengusung
pasangan Prabowo-Sandi dan harus diikuti oleh seluruh pengurus dan
kader," ujar Eddy di sela acara pembekalan caleg PAN se-Sulsel di Hotel
Sahid Makassar, Sulsel, Senin (10/12).
Sekjen PAN Eddy Soeparno (Lamhot Aritonang/detikcom)
Nantinya, kata Eddy, sanksi baru akan diterapkan setelah DPP PAN telah mendapatkan masukan secara menyeluruh dari daerah. Namun
Waketum PAN Bara Hasibuan mempunyai cara pandang berbeda dengan Eddy.
Bara menyebut sikap politik pengurus DPW PAN Kalsel yang dimotori
Muhidin karena realitas politik Jokowi masih 'perkasa' di Kalsel. "Dan
di sini mungkin berdasarkan realitas politik itu pengurus PAN Provinsi
Kalsel mengambil keputusan itu," ujar Bara di kompleks parlemen,
Senayan, Jakarta, Senin (10/12).
Waketum PAN Bara Hasibuan (Tsarina/detikcom)
Terlepas
dari itu, Bara yakin Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi
tetap bisa bekerja total. Tim kampanye Prabowo-Sandi disebut bekerja di
skala nasional.
Sebenarnya apa yang melandasi Muhidin cs mendukung Jokowi-Amin? Ia mengaku memilih mendukung Jokowi-Amin demi membesarkan PAN. "Yang
penting aku ini mesti membesarkan PAN, bukan untuk pilpres. Aku diminta
kan kemarin untuk membesarkan PAN, karena PAN di Kalimantan terpuruk,"
ungkap Muhidin saat berbincang dengan detikcom, Senin (10/12).
Jakarta -
Ketua DPW PAN,
Muhidin bersama jajarannya mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Joko
Widodo-Ma'ruf Amin. Diancam akan diberi sanksi DPP PAN karena tak
mengikuti garis partai mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Muhidin memberikan perlawanan. DPP PAN sudah mengetahui mengenai manuver Muhidin. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan pihaknya tengah mengumpulkan informasi mengenai permasalahan ini akan siap menindak Muhidin. "Kami
sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua
DPW PAN Kalsel. Setelah itu kami baru akan bertindak," ungkap Sekjen PAN
Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Senin (10/12/2018).
Karena
tak mengikuti kebijakan partai, PAN juga siap memberikan sanksi bagi
Muhidin. "Tentu sanksi itu akan kami terapkan dan kami akan konsekuen
dengan sanksi itu karena keputusan Rakernas 2018 itu sudah secara resmi
mengusung pasangan Prabowo-Sandi dan harus diikuti oleh seluruh pengurus
dan kader," lanjut Eddy saat berbicara di Makassar. Muhidin
tak mau ambil pusing dan mengaku siap dipecat dari posisinya saat ini.
Ia merasa keputusannya mendukung Jokowi-Ma'ruf demi membesarkan PAN. "Kalau
memang DPP beri tindakan, nggak masalah. Aku tetap memperjuangkan PAN.
Kalau aku dipecat, tidak dihubungi baik-baik, PAN akan terpuruk
kembali," ucap Muhidin saat berbincang dengan detikcom, hari ini.
Foto: Surat dukungan DPW PAN Kalsel untuk Jokowi-Ma'ruf.
(Dok TKN Jokowi-Ma'ruf Amin).
Dia lalu menjelaskan alasannya mengapa mendukung Jokowi-Ma'ruf
ketimbang Prabowo-Sandiaga yang sesuai garis keputusan partai. Muhidin
menyebut mendukung Jokowi-Ma'ruf lantaran tak ingin lagi berseberangan
dengan elite-elite di Kalsel yang mayoritas menjadi pendukung pasangan
nomor urut 01 itu. Sejumlah tokoh dan kepala daerah di Kalsel diketahui
sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf, termasuk sang
gubernur, Sahbirin Noor, dan eks Gubernur Kalsel, Ruddy Ariffin. "Karena
aku ini tidak mau lagi berlawanan. Dulu aku cagub, saat ini yang jadi
gubernur Pak Sahbirin Noor dari Golkar. Aku PAN, kalau aku
berseberangan, tidak bersama-sama, aku musuh kembali, berlawanan
kembali. Harus satu irama dengan teman-teman," ungkap Muhidin. "Yang
penting aku ini mesti membesarkan PAN, bukan untuk pilpres. Aku diminta
kan kemarin untuk membesarkan PAN, karena PAN di Kalimantan terpuruk,"
lanjutnya. Muhidin justru balik menggertak DPP PAN. Ia menyebut, kader-kader PAN di Kalsel siap ikut dirinya bila ada pemecatan karena manuvernya tersebut.
"Kalau
kader aku, di Kalsel yang sudah terdata lebih dari 200 ribu orang.
Mereka bersumpah ikut aku, mereka bilang 'demi Allah' ikut aku. Kalau
aku diberhentikan, insyaallah dia ikut berhenti juga. Anggotaku ini
lebih dari 200 ribu orang. Sudah pakai surat 'ikut Pak Haji Muhidin',"
tutur Muhidin. Selain Muhidin, Ketua DPD PAN Tanah Bumbu, Kalsel,
yang juga Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor juga mendeklarasikan dukungan
untuk Jokowi-Ma'ruf. Alasannya karena pemerintahan Presiden Jokowi
telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Sudian Noor juga
mengaku tak takut apabila disanksi oleh DPP PAN atas keputusannya.
Muhidin kembali memberi peringatan kepada DPP PAN. "Iya, benar,
Tanah Bumbu. Sayang DPP kalau menindak, itu kan bupati, dia juga siap
membesarkan partai dengan saya, semoga kebijakan DPP bisa bijaksana,"
kata Muhidin.
DPW Kalsel Dukung Jokowi, Komitmen PAN Dipertanyakan Tim Prabowo
Jakarta -
DPW PAN Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan untuk
pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Badan Pemenangan
Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanti sikap tegas PAN. Juru
debat BPN Prabowo-Sandi, Sodik Mujahid, kemudian menyinggung soal sikap
Partai Demokrat yang terkesan bermain 'dua kaki' di Pemilu 2019 dengan
membiarkan kadernya mendukung Jokowi. "Itu tergantung kesungguhan
komitmen PAN kepada koalisi. Apakah akan bersikap tanggung seperti
Demokrat atau mau total atau mau pasang 'kaki dua'," kata Sodik saat
dihubungi, Senin (10/12/2018).
Saat
ditanya soal kekhawatiran BPN Prabowo-Sandi mengenai dukungan itu, dia
tak menjawab gamblang. Namun, menurut Sodik, Ketum PAN Zulkifli Hasan
merupakan orang yang paling sering mendampingi Sandiaga.
Sodik yakin masyarakat sudah cerdas dalam menilai partai yang sekadar mencari kekuasaan. "Ketua Umum PAN adalah ketum yang paling rajin dampingi acara-acara Sandi," ujar politikus Gerindra itu.
"Rakyat
semakin cerdas untuk memahami mana partai yang melangkah atas dasar
idealisme atau ideologi mana partai yang hanya dasar pragmatisme dan
cari kekuasaan," imbuh Sodik. Diberitakan, DPW PAN Kalimantan
Selatan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
PAN siap menindak Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin. "Kami sedang
menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua DPW PAN
Kalsel. Setelah itu kami baru akan bertindak," ungkap Sekjen PAN Eddy
Soeparno.
Dicopot PAN karena Dukung Jokowi, Muhidin: Saya Pasrah
Jakarta -
Muhidin dicopot dari posisi Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan karena mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Muhidin siap menerima konsekuensi dari keputusannya. "Ya saya pasrah saja," ungkap Muhidin saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (11/12/2018). Muhidin
mencoba memaklumi reaksi DPP PAN, terutama elite yang merupakan
pendukung fanatik Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut dia, setiap
daerah memiliki karakter pendukung sendiri-sendiri di tiap wilayah.
"Kalau
yang lain bisa memahami. Lain-lain tiap daerah. Beda bagaimana
memenangkan partainya, terlepas dari pilpres," ujar Muhidin.
Alasan
Muhidin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin adalah tidak ingin bermusuhan
dengan tokoh atau elite di daerahnya. Di Kalsel, mayoritas tokoh
mendukung pasangan nomor urut 01 tersebut. Untuk itu, Muhidin merasa
agak kesulitan apabila harus memperjuangkan PAN tanpa ada dukungan orang-orang berpengaruh.
"Kalau
di Jawa mungkin tetap berpegang pada capres yang didukung. Tapi kan
beda-beda, kayak di Papua bisa ikut ke Jokowi juga," tuturnya. PAN mencopot Muhidin karena tidak mengikuti keputusan partai yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Meski begitu, belum ada kejelasan apakah Muhidin juga akan dipecat dari keanggotaannya di PAN. "Sudah
dinonaktifkan, segala keputusan dikembalikan ke DPP. Kita tentu tidak
terima tindakan yang bersangkutan (Muhidin). Kita sudah bebastugaskan,"
ungkap Wasekjen PAN Saleh Daulay saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (11/12).
PAN Copot Ketua DPW Kalsel yang Dukung Jokowi-Ma'ruf
Jakarta -
Muhidin dicopot dari posisi Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan karena mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin. DPP PAN
juga tengah melakukan investigasi terkait permasalahan ini sebelum
memutuskan apakah Muhidin akan dikeluarkan dari PAN atau tidak. "Sudah dinonaktifkan, segala keputusan dikembalikan ke DPP," ungkap Wasekjen PAN Saleh Daulay saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (11/12/2018). Hanya, PAN belum benar-benar memutuskan secara resmi nasib Muhidin selanjutnya. PAN masih terus melakukan penelusuran.
"Ini perlu dipelajari secara rinci kejadiannya seperti apa. Yang jelas, ini dukungan ke Jokowi dilakukan secara sengaja," ucap Saleh.
"Kita
lihat kesengajaannya dalam rangka apa, apakah ingin mendegradasi partai
atau dukungan sepihak, atau seperti apa," lanjut anggota DPR itu. Muhidin
bersama jajarannya mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf di
Banjarmasin pada Minggu (9/12) lalu. Alasan Muhidin berseberangan dengan
keputusan PAN yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah ingin membesarkan partai. Elite atau tokoh di Kalsel mayoritas merupakan pendukung Jokowi. "Kita tentu tidak terima tindakan yang bersangkutan (Muhidin). Kita sudah bebastugaskan," tegas Saleh. Muhidin sudah angkat bicara mengenai keputusannya mendukung pasangan nomor urut 01. Ia juga mengaku sudah siap mendapat sanksi dari DPP PAN. "Yang
penting aku ini mesti membesarkan PAN, bukan untuk pilpres. Aku diminta
kan kemarin untuk membesarkan PAN, karena PAN di Kalimantan terpuruk,"
sebut Muhidin, Senin (10/12). "Kalau memang DPP beri tindakan,
nggak masalah. Aku tetap memperjuangkan PAN. Kalau aku dipecat, tidak
dihubungi baik-baik, PAN akan terpuruk kembali," tambahnya.
Ketua DPW Kalsel Tak Takut Disanksi PAN: 200 Ribu Kader Ikut Aku
Jakarta -
Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan Muhidin tak gentar bila harus dipecat partai karena mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia pun balik menggertak DPP PAN dan menyatakan 200 ribu kader siap ikut dia. "Kalau
kader aku, di Kalsel yang sudah terdata lebih dari 200 ribu orang.
Mereka bersumpah ikut aku, mereka bilang 'demi Allah ikut aku'. Kalau
aku diberhentikan, insyaallah dia ikut berhenti juga," ungkap Muhidin
saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (10/12/2018). DPP
PAN sudah menyatakan akan menindak Muhidin karena mendeklarasikan
dukungannya untuk Jokowi-Ma'ruf pada Minggu (9/12) kemarin. Muhidin tak
takut dan tetap pada pendiriannya untuk mendukung pasangan nomor urut 01 itu.
"Anggotaku ini lebih dari 200 ribu orang. Sudah pakai surat 'ikut Pak Haji Muhidin'," sebutnya.
Muhidin
pun balik bertanya ke DPP PAN terkait langkah yang dia tempuh itu. Ia
mengaku mendapat amanat dari PAN untuk membesarkan partai di Kalsel.
Pilihan mendukung Jokowi-Ma'ruf, menurutnya, dalam rangka memenuhi
amanat itu. "Jadi apakah harus membesarkan partai atau gimana?" kata Muhidin. Seperti diketahui, PAN mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Meski begitu, DPW PAN Kalsel tak mengikuti garis perintah partai dan justru mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi-Ma'ruf.
Waketum
PAN Bara Hasibuan menyebut sikap pengurus DPW Kalsel karena realitas
politik di wilayah tersebut. Di Kalsel, dukungan Jokowi masih sangat
kuat. Atas manuver DPW PAN Kalsel, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Subianto
mempertanyakan komitmen PAN. Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Sodik
Mujahid, juga membandingkan PAN dengan Partai Demokrat (PD) yang juga
bermain 'dua kaki' di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tersebut. "Itu
tergantung kesungguhan komitmen PAN kepada koalisi. Apakah akan
bersikap tanggung seperti Demokrat atau mau total atau mau pasang 'kaki
dua'," kata Sodik, Senin (10/12).
Soal Sikap Pengurus DPW, Elite PAN Sebut Jokowi Masih Kuat di Kalsel
Jakarta -
DPW PAN Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Waketum PAN Bara Hasibuan mengatakan sikap pengurus DPW Kalsel lebih karena realitas politik. "Saya
rasa ini memang merupakan bagian dari dinamika lokal di Kalimantan
Selatan yang memaksa atau membuat, mendorong pengurus provinsi sana
untuk mengambil keputusan untuk mendukung Jokowi," kata Bara di kompleks
parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Dukungan
terhadap Jokowi langsung diteken Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin di
Banjarmasin. Alasan pengurus DPW memberikan dukungan karena mayoritas
masyarakat Kalsel mendukung petahana.
Bara mengakui realitas
politik bahwa Jokowi masih kuat di Kalsel. Meski demikian, Bara
menegaskan PAN akan mengambil sikap terkait keputusan politik pengurus
DPW PAN Kalsel. "Saya pikir mungkin karena realitas bahwa Jokowi
masih kuat di Kalsel sehingga mendorong pengurus sana untuk mengambil
keputusan seperti itu," ucap Bara
"Dan
saya rasa pada akhirnya DPP akan mengambil sikap yang bijak dalam hal
ini karena lagi-lagi fokus kita adalah bagaimana supaya PAN betul-betul
mendapatkan suara signifikan dalam pemilu legislatif," ujarnya. DPP
PAN sebelumnya siap menindak Muhidin. DPP PAN akan meminta klarifikasi
soal deklarasi yang dilakukan DPW PAN Kalsel pada Sabtu (9/12). "Kami
sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua
DPW PAN Kalsel. Setelah itu, kami baru akan bertindak," kata Sekjen PAN
Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, hari ini.
PAN Kalsel Dukung Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir: Terima Kasih Sahabat
Jakarta -
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, berterima kasih atas dukungan yang diberikan DPW PAN
Kalimantan Selatan untuk pasangan nomor urut 01 itu. Erick menyebut
dukungan itu tercipta lantaran ada kesamaan keinginan, yakni membangun
rakyat. "Ini hal yang luar biasa, dan ini saya mengucapkan terima
kasih kepada para sahabat yang di DPW PAN yang di Kalsel ya karena
memang tadi nuraninya sama, ingin membangun rakyat kita secara
seluruhnya," kata Erick Thohir di kediaman Ma'ruf Amin, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018). Erick
bersyukur atas dukungan tersebut. Dukungan itu disebutnya diberikan
karena memiliki kesamaan yang sama dengan Jokowi-Ma'ruf yang ingin
membangun rakyat secara keseluruhan.
"(Dukungan
DPW PAN Kalsel) Insyaallah berkah karena saya yakin Allah SWT selalu
memberikan yang terbaik kepada individu-individu atau kelompok orang
yang punya kesamaan tadi memberikan yang terbaik untuk rakyat
Indonesia," sebut Erick.
Sebelumnya, DPW PAN Kalsel deklarasi
mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Pernyataan dukungan itu langsung diteken
oleh Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin. "Kami
mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan,"
ujar Muhidin dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Minggu (9/12).
DPP PAN menyatakan siap menindak Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin. Ini lantaran PAN di Pilpres 2019 mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Kami
sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua
DPW PAN Kalsel. Setelah itu, kami baru akan bertindak," ungkap Sekjen
PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Senin (10/12/2018).
Erick Thohir, Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf. (Grandyos Zafna)