AHOK atau BTP yang di "BENCI" oleh Aksi 212 hingga perkembangan minimarket 212 MART

Ahok Ditolak Jadi Calon Pimpinan Ibu Kota Baru oleh Mujahid 212, Ketua MPR: Ada Pihak yang Mendukung

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ahok Ditolak Jadi Kandidat Pimpinan Ibu Kota Baru oleh Mujahid 212, Ketua MPR: Ada Pihak yang Mendukung.
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan masukan semua kalangan dalam menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.
"Biasanya Presiden menggunakan kesempatan yang berkembang, baik pro maupun kontra sebagai bahan dalam mengambil keputusan," tutur Arsul di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3/2020).
Menurut Arsul, adanya penolakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kelompok Mujahid 212 sebuah hal yang wajar, tetapi jangan lupa ada pihak-pihak lain yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Jadi semua saya yakin akan dipertimbangkan Presiden dan tentu partai koalisi pemerintah jika diminta pendapat, akan menyampaikan pendapat," tutur Arsul.
Lebih lanjut Sekjen PPP itu pun menyebut, empat calon Kepala Badan Otorita IKN yang telah disebutkan Presiden Jokowi pasti telah dipertimbangkan berdasarkan pengalaman dan kemampuan dalam mengelola ibu kota negara.
"Tentu Presiden mempertimbangkan dua hal, pertama latarbelakang pendidikannya, kedua pengetahuannya," ucap Arsul.
Diketahui, Presiden Jokowi telah menyampaikan empat calon Kepala Badan Otorita IKN, di antaranya Bambang Brojonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana.
Namun, sejumlah alumni Aksi 212 yang menamakan diri Mujahid 212 menolak Ahok sebagai calon Kepala Badan Otorita IKN.
Ketua Mujahid 212 Damai Hari Lubis mengatakan, pihaknya menolak Ahok karena rekam jejak dan kepribadian yang tidak baik.
"Sebagai calon kepala daerahnya [Ibu Kota Negara baru] adalah Ahok, maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas. Kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah," kata Damai dalam keterangan tertulisnya.

Tak punya kewenangan
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa menilai Mujahid 212 tidak memiliki kewenangan untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.
"Kalau aspirasi boleh saja, tapi kalau mereka menolak ya dia tidak punya kewenangan. Tidak ada urusannya, namun sebagai sebuah aspirasi tidak ada masalah," tutur Saan saat dihubungi, Jakarta, Jumat (6/3/2020).
Menurutnya, pemilihan Kepala Badan Otorita IKN merupakan otoritas Presiden Joko Widodo dan tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi dalam proses pemilihan.
"Kalau mereka (Mujahid 212) mengatakan soal rekam jejak, ya Ahok kan relatif tidak ada masalah dalam menata kota. Jadi tentu empat nama masuk calon Kepala Badan Otorita IKN, sudah menjadi perhitungan Pak Jokowi," paparnya.
Adapun empat calon Kepala Badan Otorita IKN di antaranya, Bambang Brojonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana.
Ia pun menilai, empat calon tersebut memiliki rekam jejak yang memadai dalam mengelola ibu kota baru di Kalimantan Timur.
"Artinya, siapapun yang terpilih, saya yakin akan membawa ibu kota baru akan sesuai dengan harapan Presiden, juga harapan kita semua," ucapnya.

(Instagram) Ahok sedang menggendong seorang anak

Ahok BTP menggendong seorang anak

Sumber Berita : https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/03/07/ahok-ditolak-jadi-calon-pimpinan-ibu-kota-baru-oleh-mujahid-212-ketua-mpr-ada-pihak-yang-mendukung?page=all

Ahok 3 Bulan di Pertamina Banyak Gebrakan, Anies 3 Tahun di DKI Banyak…?

Emas akan tetap menjadi emas sekalipun dia ditempatkan dimanapun. Dengan kondisi bagaimanapun, tekanan yang sekeras apapun tidak akan pernah mengubah emas menjadi suatu benda yang lain atau berubah menjadi yang lain. Dimasukkan ke lumpur, emas akan tetap emas, bahkan sekalipun dimasukkan ke septic tank, orang yang tahu emas dimasukkan ke situ akan berupaya mencari emas tersebut di dalamnya.

Karena apa? Karena nilainya yang berharga tidak takut kepada inflasi atau penurunan nilai. Mengalahkan nilai uang karena nilai emas sekarang akan tetap sama nilainya atau bahkan lebih tinggi lagi di sepuluh tahun mendatang. Sedangkan nilai uang sekarang akan sangat jauh kurang nilainya di sepuluh tahun mendatang.

Mungkin ibarat inilah nilai antara Ahok dan Anies di dalam masa-masa mereka. Ahok kian lama nilainya kian naik, Anies kian lama nilainya kian merosot. Hal tersebut bisa kita buktikan dari rekam jejak mereka di tiga tahun belakangan ini.

Di tiga tahun yang lalu persis Ahok sudah menyelesaikan masa-masa kepemimpinannya di DKI Jakarta. Tapi bagaimana torehan yang dilakukan Ahok di DKI Jakarta, ada banyak legasi yang begitu dinikmati orang DKI saat ini. Mulai dari jalan layang Semanggi, hingga banyaknya objek wisata yang baru, seperti waduk Ria Rio, dan lainnya.

Permasalahan banjir meskipun ada, akan cepat surutnya. Tapi sekarang, banjir DKI bukan hanya peristiwa tahunan tapi sudah mingguan di DKI Jakarta. Hingga menyuruh warganya untuk tetap bersyukur dan menikmatinya.

Itu masa lalu, yang lalu biarlah berlalu. Tidak lupa fokus kepada masa kini dan masa depan. DKI Jakarta kini sudah hampir tiga tahun dipimpin oleh Anies Baswedan. Bisa dipastikan ada yang baik, menurut beliau yang sudah dia kerjakan. Mulai dari pembangunan jalan khusus bersepeda, maupun khusus pejalan kaki, tapi sebentar-sebentar rute jalan tersebut dirombak ulang, dipasang ulang lagi. Sehingga niatanya mungkin habis-habisin anggaran DKI Jakarta saja.

Bagaimana anggaran lem aibon yang terbongkar, anggaran pulpen yang selangit, hingga anggaran pembangunan untuk bambu mesum, batu brojong, dan lain-lain tak akan pernah lupa di mata kita.

Mencoba merusak cagar budaya yang juga merupakan ikon kebanggaan Indonesia dan bukan hanya DKI Jakarta saja, yaitu tugu monas. Dengan menumbangkan ratusan pohon yang sudah hampir ratusan tahun, bangun jalan dan merusak cobblestones peninggalan Soekarno dengan aspal buatan Anies untuk perhelatan yang tak penting-penting amat dibuat disana. Dan memang jika tetap ngotot kenapa tidak dipinggiran kota DKI Jakarta saja, seperti di Ancol?

Terupdate tentang Anies soal masalah virus corona. Bagaimana niatannya yang justru ingin cari untung di tengah-tengah kondisi merebaknya virus tersebut. Yakni dengan jualan masker seharga10 kali lipat dari harga normal sebesar Rp.30 ribuan. Meskipun kini akhirnya tetap dijual seharga kurang lebih setengah dari Rp.300-an ribuan tersebut. Tentu pemasukan pemprov dengan jualan barang yang kini tiba-tiba berharga tersebut akan menambah kas pendapatan mereka.

Tapi bagaimana dengan Ahok? Bukan bermaksud untuk membesar-besarkan Ahok, tapi memang kinerja dan capaian kerjanya betul-betul maksimal dan betul-betul terasa bagi banyak orang. Mulai dari dirinya yang kini tetap dipakai sebagai sosok Komut Pertamina dilantik sekitar 3 bulan yang lalu. Kini namanya pun masuk dalam daftar orang yang akan membangun pusat Ibu Kota Baru di Kalimatan Timur dan Penajam Paser Utara. Artinya sekalipun dirinya sudah mantan narapidana, sosok dirinya masih dipakai dan bahkan masih dicari-cari oleh bangsa ini. Anies nanti usai tidak menjabat, jadi apa???

Masalah capaian kinerjanya yang kini jadi Komut Pertamina. Minimal ada tiga hal yang sudah beliau kerjakan di tiga bulan masa dirinya menjabat disana. 

Pertama, masalah transparansi untuk proses tender di PT Pertamina sudah bisa lewat online. Atau website dari PT Pertamina sendiri. Dimana bisa dilihat bagaimana tahapannya, dan siapa pemenang proyek tersebut, bisa kita ketahui bersama. Bisa kita awasi juga jika seandainya ada penyelewengan. Mirip-mirip dengan e-budgeting sewaktu di DKI lalu.

Kedua, aplikasi my pertamina kian diminati banyak orang. Sebab syarat baru jika orang ingin berfoto dengan Ahok maka harus menunjukkan aplikasi tersebut baru akhirnya berfoto. Juga di tiap-tiap kesempatan, Pak Ahok selalu tawarkan applikasi tersebut dimanapun. Sebab memang ada banyak juga promo-promo yang tersaji disana. Disamping memang tujuannya membuat sistem pembayaran di PT Pertamina tidak lagi dengan uang tunai, dengan my pertamina, pembayaran bisa lewat non tunai.

Ketiga, mengembangkan wirausaha-wirausaha baru tersistem dan terpercaya kepada masyarakat yang ingin berkolaborasi dengan PT Pertamina. Yakni melalui Pertashop. Masyarakat bisa mengajukan diri untuk membuka layanan distribusi minyak di lingkungan desa atau kecamatannya. Pengajuannya bisa secara online ataupun datang ke SPBU terdekatnya minimal sejauh 10 km.

Ada tiga kategori bisnis di Pertashop tersebut, mulai dari jenis gold bisa menjual hingga 400 liter per hari, jenis Platinum menjual hingga 1.000 liter per hari. Dan jenis Diamon dengan maksimum penjualan perharinya mencapai 3.000 liter perhari. Dan untuk membukanya juga dipermudah, masyarakat bisa berinvestasi sendiri, atau pertamina duluan juga siap. Asal sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh PT Pertamina.

Artinya dengan program ini, visi pertamina akan tercapai, yakni One Village One Outlet. Hal ini juga dipercaya akan mampu mendongkrak perekonomian di desa, baik koperasi maupun bumdes-nya. Membangkitkan UKM-UKM baru dan tersebar di seluruh kecematan di Indonesia.

Jadi jika membandingkan dua sosok ini, Ahok dan Anies, tentu akan jelas dimata kita mana punya niat membangun dan mana punya niat menghancurkan? Kemudian saat Ahok bisa membangun banyak hal meskipun dalam waktu tiga bulan, Anies dalam waktunya 3 tahun dan masih akan ada dua tahun lagi, kira-kira DKI akan jadi seperti apa? 

Sumber : https://seword.com/politik/ahok-3-bulan-di-pertamina-banyak-gebrakan-anies-3-JTft8ru7aT

Fadli Zon Iri Dengan Ahok dan Ingin Jokowi Sayang Pada Dia Juga?

Hai, pembaca mungkin sudah lama tak jumpa dengan Fadli Zon. Sejak tidak lagi menjadi wakil ketua DPR, sudah jarang terdengar berita mengenai orang ini. Baru-baru ini, dia menyindir langkah Presiden Jokowi mengumumkan nama Ahok menjadi salah satu calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Menurut Fadli, langkah itu sangat tidak tepat. Sebab masih banyak permasalahan di Indonesia, seperti wabah virus corona, dibanding mengurusi pemindahan ibu kota. Selain itu, dia menilai langkah Jokowi itu bukti ia masih percaya dan sayang pada Ahok.

"Luar biasa P @jokowi ini memang percaya n sayang pd Ahok. Dlm situasi ekonomi kacau n virus corona, ibukota baru bukanlah prioritas. Sama sekali bukan prioritas," kata Fadli dalam akum Twitter-nya. Dia berharap, soal ibu kota baru sebaiknya diserahkan pada Presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 mendatang.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyatakan rencananya untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser, Kalimantan Timur. Pemindahan rencananya akan dimulai bertahap pada 2024. Sejumlah nama disebut bakal menjadi pimpinan dalam proyek pemindahan ibu kota itu, salah satunya Bambang Brodjonegoro, Ahok, Tumiyono dan Azwar Anas. Siapa yanh bakal ditunjuk, akan diketahui sebentar lagi.

Menurut logika Fadli, wabah corona harusnya membuat kita tidak usah mengerjakan hal lain lagi? Banyak urusan yang juga harus diperhatikan. Penanganan wabah corona sudah dilakukan dan menjadi tanggung jawab yang terkait, entah itu Kementerian Kesehatan dan instansi lainnya.

Lagipula Fadli Zon tak perlu lah cepat-cepat ngegas mengenai sosok yang akan ditunjuk sebagai pimpinan ibu kota baru. Ahok hanyalah salah satu dari empat orang kandidat, belum tentu juga akal terpilih. Jangan seperti gerombolan sebelah yang menjual agama dan tukang demo itu. Dikit-dikit protes. Asalkan ada nama Ahok, hidup mereka terasa tidak tenang, gelisah tiada akhir. Belum juga ditunjuk, sudah banyak yang iri dan dengki serta tidak rela.

Lagian kenapa rupanya kalau Jokowi sayang dan percaya dengan Ahok? Apakah Fadli Zon juga iri dan kepingin disayang serta dipercaya Jokowi? Jangan harap.

Wajar kalau Ahok dipercaya. Banyak orang juga percaya dengan kemampuannya bekerja serta jujur dan transparan. Tidak seperti gubernur seiman itu, yang ngaku bakal transparan, tapi nyatanya tertutup habis-habisan. Gubernur kayak begitu sangat tidak layak dipercaya dan tidak bisa dipegang ucapannya. Mulut manis di awal, tapi pahit belakangan mirip permen karet.

Lagipula banyak pasang mata sudah terbuka lebar mengenai Jakarta saat ini. Kota yang sudah tidak layak menyandang status sebagai ibu kota negara. Banjir berkali-kali, semrawut dan kurang tertata adalah pemandangan yang sudah lumrah. Gubernur yang dipilih dengan cara konyol oleh gerombolan penjual janji surga yang main ancam pakai mayat dan mempengaruhi pemilih dengan konsep seiman.

Makanya sangat didukung kalau pemimpin ibu kota ini bukan gubernur yang dipilih melalui pilkada. Biar gerombolan sampah tidak lagi bisa menjual agama, tidak lagi dapat nasi bungkus berkedok demo bela entah apa. Kesalahan fatal yang dialami Jakarta saat ini tidak boleh lagi terjadi untuk kedua kalinya. Cukup kali ini Jakarta mengalami kesialan. Gerombolan sebelah tak boleh lagi diberikan panggung untuk nge-bacot.

Ibu kota baru, desain baru dari awal, harus keren, futuristik dan sesuai dengan masterplan yang dirancang dengan penuh pertimbangan. Banyak aspek yang harus diperhatikan. Ahok adalah salah satu orang yang memang cocok untuk melakukan ini, meski agak dilema juga karena kehadirannya di Pertamina masih sangat dibutuhkan. Kita lihat saja bagaimana Jokowi memutuskan ini.

Agak lucu memang. Ahok sudah tak ada urusan dengan siapa pun, tapi masih saja banyak yang kepanasan dan kebakaran jenggot. Apa salahnya kalau pun seandainya Ahok ditunjuk sebagai kepala badan otorita pemindahan ibu kota baru? Ahok tidak kompromi, tak ada neko-neko, tidak plin plan, melakukan apa yang dia katakan, bukan seorang munafik yang mulut serta hatinya bertolak belakang.

Bagaimana kalau kita tantang Fadli Zon untuk meminta kepada Jokowi supaya namanya juga dimasukkan sebagai kandidat pimpinan ibu kota baru? Kita lihat bagaimana reaksi publik mengenai ini.

Bagaimana menurut Anda?

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200305145332-32-480807/fadli-soal-kepala-badan-otorita-ibu-kota-jokowi-sayang-ahok

Sumber : https://seword.com/politik/fadli-zon-iri-pada-ahok-dan-ingin-jokowi-sayang-2QDAfZponb

Istimewanya Seorang Ahok, Harus Disiapkan Beberapa Kelompok Untuk Menjegalinya

Dalam pertandingan sepak bola, sudah ketentuannya bahwa jumlah pemain antara kedua klub yang bertanding adalah sama, sama-sama sebelas orang. Makanya disebut kesebelasan. Tidak boleh lebih, kalau lebih disebut kebablasan, hahaha. Berarti ada pemain yang tanpa ijin nongol di lapangan.

Sebelas berbanding sebelas ini pada umumnya memiliki kekuatan yang lebih kurang sama, sehingga normalnya, satu orang pemain akan berhadapan dengan satu orang pemain lawannya. Namun berbeda bila yang dihadapi itu adalah pemain-pemain istimewa, seperti Ronaldo, Messi dan lain-lain.

Kadang dianggap bukan satu aib bila pelatih klub menyiapkan beberapa orang untuk menjegal pergerakan mereka. Bisa satu, kadang dua, bahkan tidak jarang dia harus berulang kali dijegal oleh lebih dari tiga orang dalam akselerasinya menciptakan gol.

Istimewa ya, Ronaldo dan Messi?

Tapi tidak lebih istimewa jika dibandingkan dengan Ahok. Ahok ini sudah sedari dulu selalu disiapkan kelompok-kelompok untuk menjegal apapun langkah yang dilakukannya demi memberi sumbangsih buat negeri. Tidak cukup satu, kadang datang berbondong-bondong sekaligus 5 kelompok besar. Itu belum termasuk pribadi-pribadi yang mengaku terlepas dari kelompok-kelompok itu.

Lihat saja saat dia maju sebagai wakil gubernur DKI, saat menjadi gubernur, saat menjadi Komisaris Utama Pertamina, bahkan sekarang saat diwacanakan menjadi pemimpin IKN (Ibu Kota Negara), kelompok ini selalu berusaha menjegal mereka. Dan, lucunya, kelompok yang bersuara adalah kelompok yang itu-itu saja. Makanya saya berkesimpulan, Ahok memang sengaja disiapkan oleh pihak lawan, "pemain-pemain" yang sengaja mengganggu konsentrasinya dalam melangkah.

Itu harus dilakukan. Kalau tidak, seperti Ronaldo dan Messi, dia akan membuat banyak gol indah yang tercipta dalam pembangunan Indonesia ini. Segala macam cara harus dilakukan, baik itu sleding murni, atau kalau perlu mematahkan kaki yang berujung kartu merah.

Wajib hukumnya membendung pergerakan seorang Ahok. Tapi tidak bisa dilakukan secara terang-terangan oleh tokoh per tokoh. Apalagi yang sudah cukup dikenal masyarakat. Harus dikondisikan sedemikian rupa, sehingga yang bergerak itu adalah sebuah kelompok atau Ormas. Namun suara yang dilantunkan sebenarnya pesanan dari penggerak kelompok-kelompok ini.

Suaranya pun tidak perlu masuk dalam nalar. Yang penting bersuara. Mau dikata argumennya masuk angin, mau dikata mereka tidak tahu hukum bernegara, tidak penting, yang penting suara “pelatih” harus dikumandangkan.

Persis seperti di pertandingan sepak bola. Pemain lawan yang ditugaskan menjegal Ronaldo dan Messi, seolah-olah dialah yang berniat menghentikan laju Ronaldo dan Messi, tapi sebenarnya itu adalah pesanan dari pelatih, bahkan mungkin pemilik klubnya sendiri.

Kenapa?

Pelatih akan mengalamai kerugian yang cukup berarti, bahkan ancaman pemecatan, bila Ronaldo atau Messi leluasa memporakporandakan kandang mereka. Bila sudah porak-poranda, bisa ketahuan bahwa mereka sebenarnya tidak mampu melatih atau membina klub. Bisa juga terbuka kasus koruspi mereka di dalam klub, yang selama ini tertutupi karena mereka masih punya setitik prestasi.

Namun bila prestasi sekecil apa pun sudah dihancurkan dengan hujaman gol-gol dari Ronaldo dan Messi, maka Pemegang Saham Klub bisa kurang kerjaan dan mulai menyelidiki, apa sebenarnya penyebab dasar dari ketidakmampuan mereka ini. Apakah mereka ada proyek lain dari sekedar membina klub? Atau mungkin mereka ada niat jahat kepada klub? Ini semua akan menjadi terkuak.

Maka menjadi maklum bagi kita bila Ahok juga, sama seperti Ronaldo dan Messi, akan selalu dijegal dan dijegal lagi, apapun bentuk langkahnya untuk berbuat bagi negeri. Kecuali bila memang mereka beraktivitas tidak di dalam lini yang ditakutkan oleh “pelatih” ini, maka keberadaan mereka pun tidak akan diminati.

Contoh, kalau Ronaldo atau Messi dimutasi sebagai bagian pertahanan saja, atau bahkan sebagai penjaga gawang, maka pelatih lawan tidak akan ambil pusing harus menyiapkan 2 sampai 5 orang untuk menjegalnya. Bahkan yang ada, mereka yang akan berusaha lepas dari jegalan Ronaldo atau Messi.

Begitu pun bila Ahok, misalnya masuk ke ranah swasta saja, mungkin jadi direktur sebuah pabrik benang, atau supervisi sol sepatu ekspor, mereka tidak akan peduli dengan Ahok, karena “kepentingan” mereka atas negeri, tidak menjadi bersinggungan dengan keberadaan seorang Ahok.

Nah, sialnya, Ahok ini memang selalu mencari (tepatnya dicarikan) tempat di posisi-posisi yang selalu bersinggungan dengan pelaku-pelaku “berkepentingan” ini. Makanya, pantas akhirnya jegal-menjegal sudah menjadi tradisi buat mereka, selama memang Ahok orangnya.

Sumber : https://seword.com/umum/istimewanya-seorang-ahok-harus-disiapkan-beberapa-0jZ4sxtrPz

Ahok Calon Pimpinan IKN, Adalah Bukti Anies Produk Gagal?

Dalam sebuah perusahaan atau instansi, biasanya dikenal dengan jenjang karier, yaitu karier yang meningkat bila seseorang itu dapat mengemban tugas sebelumnya dengan baik. Misalnya, pada awal bekerja, seorang diamanatkan mengemban tugas sebagai kurir. Karena dia bekerja sungguh-sungguh, jujur, dapat menyelesaikan semua tugasnya dengan baik, kiriman hampir sempurna tersampaikan ke tujuan, maka pimpinan menaikkan jabatannya sebagai pengawas kurir.

Dia sekarang tidak lagi rutin mondar-mandir di jalanan mengantarkan paket, tapi dengan tanggung jawab yang lebih berat, yaitu memastikan semua pengantaran paket dapat tetap baik dan memuaskan pelanggan dan pemilik perusahaan. Dan itu pun mampu dilakukannya, maka pimpinan mengangkatnya lagi menjadi kepala divisi ekspedisi.

Begitupun yang sering terjadi di instansi, misalnya di pemerintahan. Seorang Ignasius Jonan, contohnya, pernah dipercaya mengemban tugas sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009. Karena dianggap mampu mengemban tugas dengan cemerlang, dia diangkat kembali menjadi Menteri Perhubungan Indonesia pada tahun 2014. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2016, dia dipercaya kembali sebagai Menteri ESDM.

Dan, saya yakin, dalam waktu dekat, dia akan diberikan amanah terbaru atas kecemerlangannya mengemban tugas-tugas sebelumnya.

Tidak jauh berbeda dengan Ahok. Berawal dari Bupati Belitung Timur, pada tahun 2005. Karena rakyatnya merasakan kepuasan atas kinerjanya, pada tahun 2009 dia berhasil duduk di DPR. Tidak berhenti di situ, dia mulai dipercayakan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, sampai akhirnya menjadi Gubernur DKI pada tahun 2014, karena gubernurnya sendiri, Jokowi, maju ke Pilpres.

Cuma segitu? Tidak! Setelah menyelesaikan kasus hukumnya yang diduga dipaksakan oleh sekelompok orang itu, dia lalu dipilih menjadi Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019, dengan sederet prestasi yang mulai ditunjukkannya.

Maka wajar, kalau sekarang ada wacana dia akan termasuk dalam daftar calon pimpinan Ibu Kota Negara baru nanti di Kalimantan. Dia tentu dianggap kompeten dalam hal itu, terlihat dari prestasi-prestasi yang sudah dibangunnya selama ini.

Lalu bagaimana perbandingannya dengan Anies?

Kita tahu sendiri, semenjak meninggalkan dunia perguruan tinggi dan masuk ke pemerintahan, Anies bisa dikatakan cukup redup prestasinya dibandingkan dengan Ahok, atau Jonan sekaligus. Sedangkan, sebagai rektor sebuah universitas pun, ada kabar sayup-sayup tak sedap mengenai cara mencapai dan pencapaiannya.

Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2014, langkah kariernya pun tak mulus. Ada beberapa kasus yang terjadi, seperti anggaran pameran buku, dan lainnya, sebelum akhirnya masa tugasnya dicukupkan hanya dalam tempo 2 tahun saja.

Tahun 2017 dia move on dan mulai mengincar kursi gubernur yang sedang ditempati Ahok pada saat itu. Dia berhasil mendapatkannya, walau dengan prestasi yang hampir sama saat dia menjadi Mendikbud. Pembangunan Jakarta, bagi sebagian orang, seperti jalan di tempat, kalau tidak bisa dibilang berjalan mundur.

Dan, yang paling memiriskan adalah, saat dia belum mampu menyelesaikan semua pekerjaan rumah di Jakarta, seperti kemacetan, kebanjiran, polusi udara dan suara, akhirnya, ada kesan bahwa DKI Jakarta sudah tidak pantas lagi didaulat sebagai ibu kota negara. Pembangunannya jauh dari yang diharapkan, perkembangannya malah menuju titik paling rendah dari sebuah kota, apalagi bila disebut ibu kota.

Wacana pun berhembus, dan akhirnya diputuskan, Jakarta selesai tugasnya sebagai ibu kota negara, lalu akan dipindah ke Kalimantan.

Disinilah kunci jenjang karier sesungguhnya. Bila seandainya Anies dianggap mampu mengelola Jakarta yang notabene adalah masih ibu kota negara pada saat ini, tentu dia pun akan didaulat, paling tidak masuk dalam wacana sebagai pemimpin baru kelak di ibu kota negara yang baru.

Tapi ternyata Ahok yang masuk dalam wacana, bersama beberapa calon lainnya. Artinya, Ahok dianggap mampu mengelola Jakarta, sebagai ibu kota, pada masa jabatannya dulu. Maka dia pun dipilih sebagai salah satu yang dianggap mampu mengelola IKN baru nanti.

Sederhana sebenarnya melihat mana produk yang berhasil dan mana produk yang gagal. Salah satu indikatornya adalah seperti uraian di atas.

Tapi, jangan salah, Anies juga bisa meningkat jenjang kariernya nanti menjadi presiden ke 2024, lho! Ya, sudah, saya aminkan saja. Aamiiin!

Sumber : https://seword.com/umum/ahok-calon-pimpinan-ikn-adalah-bukti-anies-produk-iAb41D2hHH

Tangkap! Ancam Sweeping Warga India, Provokasi Berkedok Demo!

Menyampaikan aspirasi dengan demo boleh-boleh saja. Itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi menyampaikan aspirasi tentunya tujuannya adalah demi kebaikan, bukan memaksakan kehendak agar yang kamu demo itu harus menerima aspirasimu. Sebab yang kamu demo juga punya hak menerima atau menolak aspirasimu.

PA212, GNPF dan FPI demo ke Kedubes India pada Jumat, 6 Maret 2020 terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di India. Mereka menuntut agar pemerintah India menghentikan penganiayaan terhadap umat Islam di India.

"Di dalam hal ini, kami bersama ormas Islam, menyampaikan agar menghentikan perlakuan penganiyaan yang ada di India. Apabila hal ini dianggap sepele, dan mereka berlindung di belakang aparat, berarti mereka menyetujui penyiksaan kepada umat Islam yang ada di India. Betul atau tidak?" (Yusuf Martak, Detik)

Masalahnya, mereka ini sudah terlebih dahulu menghakimi pemerintah India sebagai penganiaya umat Islam India. Mereka mendramatisir keadaan seolah umat Islam di seluruh India diperlakukan tidak manusiawi. Mereka menggambarkan umat Islam di India sedang dibantai, dan dianiaya.

Terkait dengan situasi India, media Indonesia sendiri tidak ada yang mengadakan liputan langsung. Berita yang kita dengar tidak ada yang benar-benar akurat dan terkonfirmasi. Persoalan sebenarnya pun sampai saat ini masih simpang siur. Ada yang bilang masalah kewarganegaraan, ada yang bilang masalah diskriminasi dan ada pula yang menganggapnya sebagai masalah agama.

Apa pun masalahnya, korban sudah berjatuhan, maka kita pun mendesak pemerintahan India untuk mengedepankan cara-cara persuasif dan bijak untuk mengatasi persoalan mereka. Kita mengecam setiap tindak kekerasan terhadap kemanusiaan atas dasar apa pun.

Yang lebih miris sebenarnya dari pedemo ini bukanlah tuduhan terhadap pemerintahan India, melainkan ketika tragedi kemanusiaan di India dijadikan alat provokasi di negeri sendiri. Mereka membawa permasalahan di India ke Indonesia. Bagaimana bisa?

Ketika Kedubes India di Indonesia tidak bisa mereka temui kemarin, mereka masih meminta untuk bertemu dengan batas waktu Jumat yang akan datang. Ulama mereka mau menemui Dubes India di Indonesia. Tetpai kalau Jumat depan Dubes India tidak mau bertemu, mereka mengancam akan melakukan sweeping terhadap warga negara India di Indonesia. Ini ancaman macam apa coba?

"Saya kasih peringatan kalau sampai Jumat besok mereka tidak punya niat baik untuk bertemu dengan kita, untuk menerima ulama-ulama kita, maka mulai Jumat depan kita sudah sepakat akan bergerak untuk tidak membiarkan bendera India berkibar di Indonesia. Jangan salahkan kami kalau Jumat depan, mereka tak temui kami, anak yang datang akan men-sweeping warga India di Indonesia, Saudara." (Ketua PA 212 Slamet Maarif, Detik)

Apa coba urgensi Dubes India di Indonesia menemui mereka? Mereka bukan perwakilan Indonesia. Mereka juga bukan utusan umat Islam seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada urusan dengan PA212, FPI dan GNPF. Yang berhak untuk bertemu dengan Dubes adalah pemerintah Indonesia.

Siapa juga yang mau bertemu dengan ormas preman? Mereka ini selalu mengandalkan tekanan massa untuk memaksakan kehendak, bukan untuk berdiskusi. Kalau sudah begitu, hanya orang bodoh saja yang akan mau menemui massa yang maunya menang sendiri.

Ini sudah masuk dalam kategori berbahaya. Kalau tidak segera dihentikan, akan membawa masalah besar terhadap negara ini. Ancaman akan sweeping warga negara India di Indonesia itu bisa menimbulkan pergesekan dan kebencian di tengah masyarakat dan bila tidak segera ditindak, bukan tidak mungkin akan menelan korban. Lagian ini sudah merupakan ancaman secara langsung melalui lisan. Jadi sudah masuk tindak pidana pengancaman terhadap kelompok tertentu.

Karena tindak pidana pengancaman bukan merupakan delik aduan, maka sebenarnya kelompok ini sudah bisa diadukan melanggar hukum. Meskipun belum terjadi sweeping atau lebih tepatnya persekusi terhadap warga negara India di Indonesia, mereka sudah dapat ditindak. Sudah waktunya kepolisian menindak mereka ini demi ketertiban umum. Siapa FPI, PA212 dan GNPF sampai merasa berhak melakukan sweeping?

Entah sampai kapan manusia-manusia ini selalu memaksakan kehendaknya seenak udelnya. Dan kalau tidak dipenuhi akan mengancam seenak udelnya pula.

Perlu kita ketahui, tragedi kemanusiaan di India ini tidak sesederhana yang kita dengar. Tidak semudah seperti gambaran pendemo. Jadi tidak usahlah terlalu lebay seolah paling paham persoalan.

Sumber : https://seword.com/umum/tangkap-ancam-sweeping-warga-india-provokasi-zhJypD3ftb

PA 212 Ancam Sweeping Orang India, Kapolri Berani CYDUCK?

Massa PA 212 yang menganggap pengawal fatwa sampai FPI kemarin melakukan demonstrasi di depan kedutan besar India dan katanya dijanjikan akan ditemui pekan depan. Ketua PA 212 Slamet Maarif bahkan dengan biadabnya mengancam akan melakukan sweeping terhadap warga India di Indonesia apabila janji tersebut tidak ditepati.

Kalau memang sudah main ancam dan sweeping ala FPI seperti Bahar Smith yang pernah tertangkap membawa samurai, ini sudah kelewatan. Idham Azis jangan diam saja dan jangan pengecut menunggu aksi itu muncul baru melakukan penindakan. Kapolri harus sigap! Masalahnya... Kapolri kita tuh....

Kita tahu bahwa di Indonesia, ada beberapa tempat yang memang cukup padat penduduk yang keturunan India. Di daerah-daerah Jakarta, banyak tempat-tempat yang memang ditinggali oleh orang-orang India. Selain bicara tentang film, India juga jago berdagang, khususnya dagang kain.

Mereka memiliki komunitas sendiri untuk memberikan kesegaran ekonomi ibu kota-kota besar di Indonesia. Meski tidak banyak, kampung-kampung India ini memang menjadi tempat transaksi bisnis terjadi. Barang atau jasa, siapapun itu. Orang India memang dikenal dengan kecerdasan mereka dalam hitung menghitung dan bisnis.

Maka ancaman dari Slamet Maarif ini tentu akan mengguncang perekonomian dan juga keamanan orang-orang India yang ada di Indonesia. Apalagi Slame Ma’arif ada di Jakarta, di tempat ibu kota, yang tentunya Anies bacot Baswedan tidak bisa tidak memberikan izin, lantaran PA212 dan FPI adalah ormas yang memenangkan Anies dengan segala kebejatan mereka menggunakan ayat dan mayat dalam memprovokasi warga Jakarta agar memilihnya.

Slamet bacot Maarif juga pada akhirnya mengungkap bahwa pihaknya hanya ditemui staf kedubes, bukan duta besarnya dan kantornya juga katanya digembok. Ya pasti digembok lah, orang-orang India takut dibantai oleh orang-orang yang bosnya ada di Arab dan pernah mengatakan bahwa ISIS itu tidak berbahaya. Ya orang yang mengatakan ISIS gak berbahaya, pasti berbahaya.

---

Saya kasih peringatan kalau sampai Jumat besok mereka tidak punya niat baik untuk bertemu dengan kita, untuk menerima ulama-ulama kita, maka mulai Jumat depan kita sudah sepakat akan bergerak untuk tidak membiarkan bendera India berkibar di Indonesia.

Jangan salahkan kami kalau Jumat depan, mereka tak temui kami, anak yang datang akan men-sweeping warga India di Indonesia, Saudara.

Kami sudah longgar waktu satu Minggu, tapi (bila) satu Minggu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh India, demi Allah, sama-sama kita satukan tekad untuk berjuang membela muslim India, Saudara

---

Bayangkan ucapan sweeping orang-orang India dan ancaman untuk bergerak menumbangkan bendera India di Indonesia, dilakukan oleh Slamet Maarif si PA 212 itu di hadapan para polisi yang berjaga-jaga. Seharusnya sesaat setelah ia berbicara kalimat provokasi itu, orang ini langsung diamankan karena memang membahayakan hubungan antara dua negara.

Sayangnya, di Indonesia. Kapolrinya sudah ganti. Kapolrinya pengecut sepertinya dan melempem. Idham Azis sampai saat ini belum mengamankan orang ini. Ia hanya memantau, melihat dan menunggu. Apa yang ia tunggu? Menunggu Rizieq pulang? Atau mau beralasan “Kapolri sedang susun papan catur”? Yang kita lawan itu PA 212 dan HTI yang radikal, Pak, bukan pemain catur.

Ancaman sweeping yang dimunculkan oleh Slamet Maarif, tentu sudah terdengar banyak komunitas India di Indonesia. Mereka pasti sudah ketakutan. Mereka pasti sudah mengunci pintu rapat-rapat. Apalagi di daerah-daerah mereka yang beririsan dengan orang-orang radikal.

Saya berharap pemerintah bisa turun tangan untuk memberikan perlindungan bagi warga India. Karena apa? Karena kejadian di negaranya, tidak ada urusannya dengan mereka yang ada di sini, bahkan yang sudah puluhan tahun ekspat di sini. Jadi kalau bicara sweeping, artinya ancaman itu bisa menjadi jerat untuk mempidanakan Slamet Maarif.

Jangan sampai orang India dan Indonesia saling menumpahkan darah karen ucapan pemegang kunci neraka itu. Alih-alih ketemu bidadari, yang ditemukan adalah neraka.

Saya menunggu gebrakan polri. Jangan hanya suka tilang orang di depan jalan saja Pak. Polisi itu melindungi warga. Memberikan rasa aman dan menjaminnya. Idham Azis kan manusia, bukan tempe.

Sumber : https://seword.com/politik/pa-212-ancam-sweeping-orang-india-kapolri-berani-JIc7J61PIV

Ambyar! Penjual Kelontong Ajari Pemprov DKI Cara Hadapi Panic Buying

Semakin merebaknya wabah penyakit global yang kini kasusnya mencapai 100 ribu lebih, tak heran kalau ada lonjakan permintaan di pasar. Bahkan salah seorang kawan di Bali juga penulis, Jemima mengatakan kelangkaan bawang bombay yang harganya mencapai 250k di Supermarket. Bahkan pemprov DKI tak mau ketinggalan memanfaatkan ini untuk jualan masker. Berbeda dengan seorang penjual toko kelontong yang saat ini viral.

Diketahui sebelumnya sejak pengumuman dua WNI positif terjangkit virus corona, publik sukses dibuat gempar hingga menyerbu pusat perbelanjaan.

Tak hanya di Indonesia, fenomena belanja sembako ini juga terjadi di banyak negara lain. Namun, akibatnya, harga barang-barang pokok pun terancam naik.

Bahkan, tak sedikit pula pedagang yang malah sengaja menaikkan harga demi mendapat keuntungan lebih di tengah kepanikan.

Meski begitu, ternyata tak semua pedagang sembako memiliki niat buruk. Salah satunya adalah pedagang grosir kecil di Teluk Gong Jakarta.

Lewat cuitan akun @arjuno_ireng01, diketahui jika ibu tersebut hanya menjual kepada warung kecil yang berlangganan kepadanya dan orang-orang kurang mampu.

Sementara, pembeli yang tergolong mampu tidak akan dilayani meski rela membayar mahal. Selain itu, harga sembako di toko sembako ibu tersebut juga tidak dinaikkan.

Di kondisi sekarang ini, harga tidak akan saya naikkan kecuali dari sana (pabrik) naik," jelas ibu tersebut.

Tidak heran, sikap ibu ini pun lantas mendapat pujian dari si perekam video. Mereka pun menyebutnya 'cengli' atau yang berarti jujur, adil, rasional.

Netizenpun ikut mengomentari kebaikan hati sang penjual.

"Salut sama nci ini... Empati, komitmen, dan nggak rakusnya. Terimakasih nci, semoga usahanya makin maju."

"Kebaikan ternyata bukan monopoli agama dan suku tertentu ya," imbuh netizen.

"Merinding gue... makasih ya bu, sudah melakukan hal yang baik. Teruslah berbuat baik."

"Kindness come in many forms, terima kasih," imbuh netizen lain.

Bahkan dia sampai rela mengikhlaskan barang dagangan yang diambil oleh pembeli nakal. Seperti dilansir tribunnews.com, dia sempat diingatkan oleh pembeli lainnya yang melihat ada orang yang mengambil sembako namun langsung meninggalkan toko tanpa membayar. Susanna mengaku hanya bisa pasrah.

"Ada pembeli yang ambil nggak bayar, itu ada juga. Saya pasrah. Jadi ada pembeli lain bilang, itu udah bawa barang terus pergi, sudah bayar belum? Terus saya bilang 'saya rasa dia belum bayar deh'," jelas Susanna.

Ketika itu, Susanna sampai harus menutup pintu pagar toko agar mencegah pembeli terus berdatangan. Dia juga menasihati pembeli untuk membeli seperlunya.

"Saya nasihatin paling dua (karung) beras ya, nggak usah banyak-banyak. Barang masih banyak. Nggak usah tergesa-gesa. Ada orang bandel masih nambah terus, tambah ini, ini, dan ini. Saya pun nggak bisa cegah," tandasnya.

Sayangnya sikap penjual kelontong di Jakarta ini tidak dimiliki oleh Anies dan jajarannya. Di tengah kepanikan warga, mereka justru jualan masker dengan harga lebih tinggi. Awalnya mereka menjanjikan 1450 box dengan harga 300 ribu per boxnya. Lalu ketika diprotes banyak orang baru diturunkan menjadi 125 ribu per box dengan jumlah pengadaan sekitar 20 ribu box. Kalau dihitung-hitung dari harga normal 30 ribu per box, artinya Pemprov DKI meraup untung 1,9 Milyar untuk penjualan 20 ribu box.

Makanya banyak meme berseliweran yang mengatakan "4nies Untung Warga Buntung" atau viralnya tagar "GabernerJualMaskerMahal". Ironisnya, seakan tak punya malu, Anies malah mengatakan kalau masker mahal bisa dibeli artinya daya beli warganya cukup baik. Ini orang seperti sudah kesetanan, menari-nari di atas penderitaan warga.

Kalau Anies punya hati nurani, seharusnya dia bisa menggratiskan masker seperti Risma. Atau paling tidak menjual dengan harga normal dan membatasi pembelian seperti yang dilakukan penjual kelontong di teluk gong. Namun, rupanya Anies menjadi contoh bagi Tuhan bagaimana seseorang harus dinilai. Bukan dari sikap santun, seiman apalagi bicara sok-sok empati, tapi dinilai dari bagaimana ketika ia memperlakukan orang lain dan tanggung jawab yang ia lakukan. Sudah sepatutnya seorang kepala daerah bertanggung jawab mengayomi warga. Bukan bersilat lidah apalagi sampai mencekik secara membabi buta.

Begitulah kura-kura.

Referensi:

https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2020/03/05/cerita-penjual-sembako-viral-soal-panic-buying-ada-pembeli-yang-ambil-sembako-tak-bayar

Sumber : https://seword.com/umum/ambyar-penjual-kelontong-ajari-pemprov-dki-cara-uMlEwvFosE

Demo “Makar” Khilafah di Jogya, Polisi dan Pemerintah Kemana?

Jakarta – Pada Selasa pagi (03/03/2020) sekelompok demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jogja membuat heboh publik dengan poster dan berbagai slogan yang mereka usung. Diduga, aksi demo ini merupakan peringatan 96 tahun keruntuhan daulah khilafah.

Mereka membawa berbagai poster dan spanduk provokasi bahkan menjurus kepada “makar” terhadap negara salah satunya adalah “Nasionalisme Pemecah Belah Persatuan Umat”, sebuah iklan yang sangat berbahaya sekali karena ulama-ulama moderat dari Walisongo hingga sekarang bersusah-payah menggelorakan Nasionalisme adalah bagian dari Islam, ini jelas-jelas kelompok Hizbut Tahrir dibalik demo ini. Bahkan mereka membawa bendera hitam yang jelas-jelas adalah bendera yang sama seperti dibawa oleh teroris di seantero jagad meskipun mereka mengklaim itu adalah bendera tauhid.

Namun kenapa aparat dan pemerintah setempat bungkam akan hal ini, sudah jelas pemerintah lewat undang-undang sudah melarang ormas ini.

Berikut beberapa komentar soal tidak ada kewajiban dalam Islam untuk mendirikan Khilafah bahkan para ulama ini menjelaskan kalau ada ormas atau siapa saja yang anti nasionalisme dapat dipastikan itu adalah para tukang makar: 

Habib Ali Al-Jufri: Seruan Khilafah Ingin Rebut Kekuasaan Bukan Tegakkan Islam

Kemarin Habib Ali Al-Jufri menyampaikan, “Siapapun orang yang mengajak kalian untuk mendirikan Khilafah maka jangan kalian ikuti! Baik ia dari Arab, Turki, atau dari manapun. Mereka hanya ingin merebut kekuasaan dengan memanfaatkan ghirah dan kecintaan kalian kepada agama“.

Habib Ali Jufri: Klaim Khilafah Islamiyah Tipu Umat Atas Nama Jihad Islam

Saya tidak bicara tentang pemerintahan. Tapi jaga negeri kalian. Jangan terprovokasi dengan orang pakai baju putih yang mengatasnamakan Islam, demokrasi, liberalisme dll. untuk merusak dan menipu. Imam Mawardi mengatakan dalam kitabnya al-Ahkam as-Sulthaniyah, agama, akal, jiwa, kehormatan dan harga diri harus dijaga. Jika negara hancur, maka semuanya akan hancur.

Habib Ali Al-Jufri: Siapa Saja yang Ganggu Pemerintah Maka Dia Kriminal

Para pelaku Kriminal yang mengatasnamakan agama dan Islam, menurut beliau Siapapun yang memanas-manasi institusi-institusi pemerintah itu adalah pelaku Kriminal meskipun dia pakai Imamah, meskipun mengatasnaman agama, menolong atau membela Islam itu mungkin orang bodoh yang diketawai atau penipu, siapapun dia, karena ketika ada orang yang memanas-manasi dan mengusik pemerintah maka dia menghancurkan negara, berarti dia menghancurkan 5 pondasi agama (agama, menjaga jiwa (kehidupam, akal, harga diri dan harta).

Habib Ali Al-Jufri: Hancurnya Suriah dan Libya Karena Ulama Permainkan Syariat

Di Timur Tengah seperti Libya dan Suriah banyak kemunkaran. Ketika dainya tidak bijak, maka keadaan akan makin parah. Kita silakan amar ma’ruf. Siapapun pelakunya, siapa saja silakan dengan cara yang baik dan jangan menyebabkan negara menjadi hancur.

Khawarij Cikal Bakal Kelompok Pemberontak Pemerintah dan Khalifah Berkedok Agama

Bagaimana para kelompok pemberontak yang menggunakan ayat suci dan agama sebagai topeng untuk meruntuhkan sebuah pemerintahan, mereka adalah kelompok yang buta agama sesungguhnya, mereka adalah kelompok yang tidak memahami makna agama tapi merasa paling memahami agama, kelompok ini disebut Khawarij, Khawarij inilah menjadi cikal bakal dari sumber intoleran di dunia ini.

Jawaban Menohok Gus Nadir ke HTI

Kesimupulan: TIDAK satupun kitab fiqh di atas baik dari berbagai mazhab, kitab fiqh umum maupun khusus masalah siyasah, baik klasik maupun modern, yang mencantumkan hadits riwayat Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah apalagi membahas bahwa kelak akan datang lagi khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian.

HTI Pakai ‘Agama’ untuk Lawan Pemerintah

Sebelum ada HTI, bangsa Indonesia hidup rukun damai. Kehidupan beragama damai. Kehidupan antar kelompok sosial terjalin erat. Adat istiadat dan budaya setiap entitas budaya setiap daerah bisa berjalan dengan damai tanpa ada pertentangan. Namun setelah adanya faham HTI yang tersebar dalam masyarakat, kehidupan beragama, interaksi sosial dan budaya menjadi sesuatu yang rentan pertentangan dan kericuhan oleh kelompok HTI yang menganggap semua itu tak sesuai ajaran agama yang mereka anut. Diduga, penentangan tersebut dilakukan organisasi HTI, mereka menjadi dalang keretakan kehidupan berbangsa saat ini.

Alm KH. Hasyim Muzadi Pernah Sebut HTI Suatu Saat Akan Bentrok Dengan Negara

Hizbut Tahrir sampai saat ini ditolak dan diuber-uber oleh negara-negara di Timteng karena dianggap sebagai ancaman kamnas. Baik ideologi maupun sistem Khilafah tidak dikenal serta berlawanan dengan ideologi dan sistem kenegaraan mereka.

Sejarah Berdarah Khilafah

Kemudian ada yang ngeles, apakah dengan penerapan demokrasi lebih baik? Setidaknya demokrasi dibuat oleh manusia, bisa terus dilakukan perbaikan. Sedangkan khalifah menurut kalian sesuatu yang sakral berasal dr Tuhan yang tidak bisa dikritisi. Jadi masih ngeyel ingin tegakkan khilafah? Kalau saya NO.

Melihat cuplikan-cuplikan diatas sudah jelas menggambarkan kepada kita bahwa Khilafah ala mereka bukan ajaran Islam dan bahkan adalah gerakan politik yang ingin menguasai sebuah negara, maka seharusnya aparat keamanan dan pemerintah setempat tidak membiarkan gerakan ini, contoh nyata Suriah hancur oleh ulah mereka yang sebelumnya dibiarkan dan pada akhirnya mereka memberontak kepada pemerintahan yang sah, dan akibatnya negara itu hancur. (ARN)

Videonya klik disini https://youtu.be/ZAAF2yu3hGc

Sumber : https://arrahmahnews.com/2020/03/demo-makar-khilafah-di-jogya-polisi-dan-pemerintah-kemana/

HEBOH! Ada Bendera “ISIS” dalam Demo Peduli Muslim India di Poso

Jakarta – Mengecam dan mengutuk pembunuhan umat Islam di India oleh ekstremis Hindu, dan menyerukan pemerintah India untuk menghentikan kekerasan yang telah menyebabkan terbunuhnya 40 Muslim adalah hal yang konstitusional.

Namun, jika demo dan mobilisasi massa mengarah pada ancaman terhadap warga negara India yang berada di Indonesia, jelas ini mengancam keamanana dan stabilitas negara.

Diketahui bahwa Ketua PA 212 Slamet Maarif mengancam akan melakukan sweeping terhadap warga India di Indonesia apabila janji ditemui oleh Dubes India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat, tidak terlaksana.

Baca Juga:

• Soal Bendera Rasulullah, Propaganda Bohong HTI dan ISIS
• Kupas Tuntas Hubungan Teroris dengan IHH dan IHR Milik Bachtiar Nasir

“Saya kasih peringatan kalau sampai Jumat besok mereka tidak punya niat baik untuk bertemu dengan kita, untuk menerima ulama-ulama kita, maka mulai Jumat depan kita sudah sepakat akan bergerak untuk tidak membiarkan bendera India berkibar di Indonesia. Jangan salahkan kami kalau Jumat depan, mereka tak temui kami, anak yang datang akan men-sweeping warga India di Indonesia, Saudara,” papar Slamet.

Selain ancaman, Massa Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), hingga Front Pembela Islam (FPI) nampaknya punya agenda lain, yakni mempromosikan khilafah dalam setiap aksi-aksinya.

Demo kemarin, terlihat dengan jelas bahwa di antara pengunjuk rasa ada yang memegang bendera ISIS, salah satu kelompok teroris paling kejam dan sadis di Irak dan Suriah. Meskipun latar bendera itu dirubah warna putih, tapi simbol dan tulisan masih sama dengan bendera ISIS.

Baca Juga:

• Sekjen Alsyami Komentari Perselingkuhan ‘Bukalapak dan ACT’ Soal Donasi Suriah
• Kerjasama IHR dengan IHH Pemasok Senjata Teroris di Suriah Berkedok Misi Kemanusiaan

Bahkan akun Twitter @Detektif_Ngibul mengungkapkan investigasinya dalam sebuah tweet dan video terkait demo Peduli Mulim India di Poso, yang mengatakan “Woow!! Fakta mengejutkan!! Hari ini bendera ISIS berkibar lagi pada Aksi Peduli Muslim India di Poso, Sulawesi Tengah. Ternyata antek ISIS masih berkeliaran!”

Gambar tersebut diunggah oleh akun Facebook Indra Gunawan. Dari hasil investigasi @Detektif_Ngibul, Indra Gunawan tergabung dalam Relawan Syam Organizer dan Syariat Kebangkitan Pemuda Islam (SKPI) Sulawesi Tengah.

Dewan Pembina dari Syariat Kebangkitan Pemuda Islam (SKPI) sendiri adalah Farid Ahmad Okbah. Pada tweet 25 Februari @Detektif_Ngibul mengungkapkan investigasinya tentang Farid Okbah.

Baca Juga:

• Jangan Mau Ditipu Propaganda BBC Soal FIlm “Tangisan Anak Eks Teroris ISIS”
• Siasat Baru Arab Saudi, ISIS dan PKS

Di antaranya, ia mengingatkan bahwa FARID AHMAD OKBAH mendukung  teroris & siap mengirim 1 juta muslim Indonesia ke Suriah beberapa tahun lalu.

“Ingat baik2 nama & mukanya, FARID AHMAD OKBAH. Bpk ini mendukung  teroris & siap ngirim 1jt muslim Indonesia ke Suriah bbrp thn lalu.

Berikut beberapa faktanya;

@Detektif_Ngibul juga mendapatkan gambar Indra Gunawan yang sedang memegang senjata api larang panjang, entah beneran atau hanya mainan.

“Ini membuktikan bahwa pelaku memiliki keinginan jihad yang sangat tinggi,” tulis @Detektif_Ngibul.

ISIS kembali muncul dalam aksi Peduli Muslim India di Poso. Ini bukan sebuah kebetulan, karena kemunculannya pun di Poso, wilayah yang pernah menjadi daerah operasi Tinombala.

Operasi Tinombala adalah operasi yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Operasi ini melibatkan satuan Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus.

Artinya wilayah ini menjadi pantau khusus TNI dan Polri dalam memberantas kelompok-kelompok teroris yang berkembang di Indonesia.

Kok bisa muncul bendera ISIS?

Kemunculan bendera ISIS di tengah-tengah aksi Peduli Muslim India adalah sebuah tes untuk melihat respon pemerintah. Jika ada pembiaran dan tidak ada respon maka gerakan-gerakan ini akan berlanjut, maka sebentara lagi kita akan mendapati kembali bendera-bendera ISIS bertebaran di berbagai kota.

Mungkin aparat kurang jeli dalam membaca gerakan-gerakan teroris yang telah berkamuflase dan membaur dengan masyarakat. (ARN)

Sumber : https://arrahmahnews.com/2020/03/heboh-ada-bendera-isis-dalam-demo-peduli-muslim-india-di-poso/

Terlalu, TVOne Tak Minta Maaf Ke Mentari School , Cabut Saja Izinnya!

Benar-benar keterlaluan aksi dari media TVOne yang tak bertanggung jawab dalam penyiarannya. TVOne ini sudah disorot berbagai pihak karena aksi ugal-ugalannya. Memuat berita tanpa mengecek sumber. Mengekspos berita tanpa mengkonfirmasi fakta langsung main disiarkan.

Pihak Sekolah Mentari Intercultural School ikut terkena getahnya dan menjadi korban penyiaran asal-asalan TVOne. Entah mendapat informasi dari mana TVONe dengan lancang langsung menyiarkan berita bahwa ada guru dari Mentari Intercultural School yang terkena virus Korona.

Upaya menyebar ketakutan dan menimblkan keresahan jelas nampak dari framing mereka. TVOne ini memang sellau terdepan untuk memberitakan konten yang menimbulkan kontroversi dan memicu keresahan dalam masyarakat.

Reaksi TVONe malah santai. Mereka hanya menyiarkan klarifikasi dari Kepala Sekolah Mentari Intercultural School bernama A. Songky Widjaja. Beliau membuat pernyataan untuk meluruskan pemberitaan TVOne di acara Kabar Siang, kemarin. Jadi tak ada guru, staf, karyawan yang terkena. Alasan pihak sekolah untuk meliburkan sekolah adalah untuk mengantisipasi serta melakukan disinfektan.

Tapi reaksi dari pihak TVONe itu sangat memalukan. Mereka hanya bereaksi secara santuy. Jadi setelah menyiarkan klarifikasi dari Kepala Sekolah Pak A. Songky Widjaja lalu presenternya dengan santainya menyatakan bahwa “dengan demikian kekeliruan telah diperbaiki.

Jadi saking seringnya kekeliruan itu malah menjadi biasa. Menjadi budaya. Tapi budaya yang dibangun olleh media ini adalah budaya yang negatif. Tanpa etika dan main lempar berita tanpa mau bertanggung jawab.

Sampai kini tak ada niat dan keseriusan dari TVONe untuk meminta maaf. Jangan jiri dengan cukup menyiarkan solah perbaikan kekeliruan maka masalah akan beres? Justru hoaks dan fitnah yang ditebarkan itu menjadi alat uintuk provokasi dan menimbulkan ketakutan massa.

Jurnalisme ala TVOne adalah bagaimana memberitakan secepat-cepatnya kendati ngawurnya tak berujung.

Pola yang menganggap bahwa siarkan dulu nanti bisa diklarifikasi menjadi semacam cara bagi TVOne untuk membenarkan diri dan terus mengunlang pola yang sama. Modus sebarkan fitnah, hoaks dan kebohongan dulu toh gampang nanti diklarifikasi menjadi spirit dan motto dari TVOne ini.

Tak ada sikap yang serius dan upaya sungguh-sungguh untuk berbenah. Jadi pola atau model siarkan toh bisa diedit atau direvisi ini menjadi alat yang dipakai oleh media TVOne untuk membela diri dan terus saja menjalankan praktek jurnalisme abal-abalnya.

Untuk itu Mentari Intercultural School bisa melanjutkan tuntutan hukum apalagi sekolah ini memiliki nama besar dan TVOne dengan sengaja mau merusak reputasinya. Bagusnya lawyer terkenal ikut turun untuk mendukung gugatan pihak sekolah Mentari agar mengajukan tuntutan hukum ke TVONe.

Masalah pemberitaan oleh TVOne ini jelas bukan masalah sepele karena framingnya dengan memanfaatkan situasi pada saat ini sangatlah keji. Tak ada niat baik dan upaya memamnfaatkan situasi untuk menmaikkan rating.

Tindakan abal-abal dari pihak TVONe ini jelas bukan yang pertama. Acara ILC juga sudah dikomplain karena membawa istilah ‘Lawyer”. Tapi yang ada malah tak mencerminkan judulnya. Narasumbernya banyak yang diundang Karni yang kontra dan nyinyir dengan Pemerintah. Gestur dan gaya bahasa juga sangat melecehkan.

Pihak TVOne sudah pernah mendapatkan teguran saat masa kampannye Pilpres. Bahkan ini parahnya ketika awal Januari dipanggil Oleh KPI untuk penghapusan istilah ‘Lawyers” pada acara andalan mereka, TVONe tak mau datang.

Adalah Koordinator TAPPAI (Tim Advokasi Peduli Profesi Advokat Indonesia), yang meminta penghapusan kata ‘Lawyer’ pada acara ILC – TV One tapi TVOne tak mau memenuhi undangan KPI. Alasannya sedang ada acara HUT mereka.

Jadi terlihat aksi sombong dan arogan TVOne itu harus dikasih pelajaran. Merasa diri pemiliknya orang kuat di negeri ini tapi jadinya semena-menda dan asal saja mengekspos berita.

Jangan dikasih kendor. Mentari School harus menuntut secara hukum. Pemerintah secara tegas sudah memperingatkan soal pengedar berita hoaks soal virus Korona! Pihak Kepolisian juga harus aktif untuk memberantas provokator dan pelaku hoaks yang ada di media-media besar.

Moga Mentari Schookl bisa mengajukan tuntutan ke TVOne yang sudah berubah menjadi TVOon ini untuk memberi pelajaran bahwa mentang-mentang media tapi nggak boleh asala-asalan menyiarkan berita. 

Sumber : https://seword.com/umum/terlalu-tvone-tak-minta-maaf-ke-mentari-school-PDC5ceY3f3

 

Denny Siregar: Aksi 212, Ahok dan Tito Karnavian

Sekarang 212 sudah gembos kayak ban motor lama yang penuh lubang. Mau di-branding apa juga, masyarakat ketawa saja. Tulisan Denny Siregar.

Aduh saya sampai lupa membahas aksi 212 kemarin. Habis beritanya sepi sih. Media sudah pada bosan dengan model tekanan massa seperti itu. Pesertanya juga sekarang cuma diklaim "ratusan ribu". Biasanya sih ada angka jutanya.
Tapi angka ratusan ribu itu juga sulit dipercaya. Karena mereka biasa bohong, suka menaikkan harga kayak pedagang curang. Kalau ribuan, mungkin lah.
Tuntutan mereka juga enggak solid. Macam-macam. Mulai turunkan Jokowi, kesal sama Ngabalin sampai Harun Masiku segala. Pada intinya, itu demo sia-sia. Kayaknya sponsornya juga enggak ada. Ada yang dipenjarakan, ada yang diancam, dan ada juga yang dirangkul pemerintah.
Saya jadi ingat pembicaraan Ahok yang viral kemarin, yang bertanya kenapa pemerintah diam saja ketika ia dijadikan tersangka.
Antara diam dan strategi penyelamatan negara itu beda. Saya sejak lama sudah mengira bahwa apa yang dilakukan aparat pada waktu itu adalah menyelamatkan negara dari masalah yang lebih besar.

Harus diakui, di sinilah kehebatan mantan Kapolri Tito Karnavian.

Bayangkan, seandainya waktu itu Ahok tidak "dilapaskan". Pasti situasi akan chaos, karena tekanan massa yang didorong oleh miliaran rupiah dana dari politisi dan pengusaha yang punya kepentingan.
Dan ketika itu terjadi, kelompok 212 dan Rizieq Shihab pemimpin mereka, akan mendapat legitimisasi kuat dari rakyat. Mereka akan jauh lebih besar dari sekarang. Dan situasi Indonesia belum tentu sebaik ini sekarang.
Sekarang si 212 sudah gembos kayak ban motor lama yang penuh lubang. Mau di-branding apa juga, masyarakat ketawa saja. Malah mereka dicemooh karena orang sudah pada bosan. Rizieq juga sampai enggak pulang-pulang.
Harus diakui, di sinilah kehebatan mantan Kapolri Tito Karnavian.
Dia tidak menghajar kelompok rusuh itu, tapi membangun pipa yang menyalurkan aksi itu ke selokan. Hasilnya kita rasakan sekarang. Kita masih bekerja seperti biasa, dan kelompok itu terus-menerus sibuk memikirkan, "Jualan apa lagi yang bisa laku ya sekarang?"
212 itu seperti Nokia. Mereka dulu sepertinya gagah perkasa, sekarang orang mau memakai saja sudah ogah. Sudah jadul, enggak sesuai masa.
Sekarang kelompok itu seperti sendirian. Yang mau rangkul saja malas, soalnya nasi bungkusnya sekarang minta karet dua, mau nambah rendang segala. Padahal biaya yang disediakan cuma buat nasi separuh sama sepotong kecil udang, tapi buntutnya saja. "Yang penting kenyang," kata donatur.
Eh, gimana kabar 212 Mart?
Juga enggak kedengaran suaranya. Mungkin sudah mati diam-diam, enggak ada yang beli karena harganya mahal. Mereka yang jualan agama itu enggak paham, pasar hanya mengenal mana barang yang murah, bukan mana barang yang syariah.
Dua satu dua bentar lagi akan tinggal kenangan. Akan diingat sebagai kelompok parodi dengan hiburan gratis dan menjadi lawakan.
Mungkin kelak akan ada film layar lebarnya, dengan judul, "212 SAMA DENGAN 5". Lumayanlah, biar mereka dianggap bisa berhitung. Masak selalu dianggap enggak bisa apa-apa.
Seruput dulu ah, kopinya.
*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi
Tulisan ini sebelumnya telah di-publish di laman Facebook Denny Siregar dengan judul 212 yang Terlupakan
 

Massa PA 212 dan FPI menggelar aksi antikorupsi di Patung Kuda Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020. (foto: Tagar/Moh Yaqin).

Sumber : https://tagar.id/denny-siregar-aksi-212-ahok-dan-tito-karnavian

 

Guntur Romli: Aksi 212 Ingin Jatuhkan Jokowi

Guntur Romli mengecam seorang orator yang dalam aksi 212 menyerukan jatuhkan Jokowi. Ia meminta polisi memeriksa panitia demonstrasi tersebut.

Jakarta - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli akrab disapa Gun Romli mengecam seorang orator dalam aksi 212 yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI dan PA 212 pada Jumat, 21 Februari 2020 di sekitar Tugu Patung Kuda, Jakarta Pusat yang menyerukan 'jatuhkan Jokowi'. Gun Romli mendesak kepolisian memeriksa panitia demonstrasi tersebut.
"Demo adalah bagian dari demokrasi, tapi hasutan menjatuhkan presiden yang sah dan dipilih rakyat merupakan tindakan inkonstitusional dan makar. Polisi harus memeriksa panitia dan Ketua 212," kata Guntur Romli kepada Tagar, Sabtu, 22 Februari 2020.
Gun Romli menyebut pemberian izin aksi 212 dilandasi karena menyuarakan pemberantasan korupsi. Namun, jika agenda tersebut ditunggangi makar dengan niat menjatuhkan presiden yang sah, harus segera diusut karena telah melenceng dari nilai-nilai demokrasi.

Hasutan menjatuhkan presiden yang sah dan dipilih rakyat merupakan tindakan inkonstitusional dan makar.

"Izin demo 212 itu katanya agendanya anti korupsi, kita dukung, karena kasus-kasus korupsi seperti Jiwasraya dan lain-lain ditangani serius atas pemerintah Presiden Jokowi. Tapi ternyata ada pembajakan terhadap demokrasi dan prinsip kebebasan dengan menghasut ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ini tidak bisa dibiarkan," kata Gun Romli.

Gun Romli juga menyoroti keterlibatan anak-anak dalam aksi 212. Terlebih, kata dia, dari temuan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), anak-anak tersebut tidak diberi makan sejak pagi. Namun, justru merokok.
"Kita juga mengecam Panitia dan Ketua 212 yang melibatkan anak-anak dalam demo itu, yang kata KPAI, tidak makan dari pagi dan merokok, ini bahaya bagi masa depan penerus bangsa ini," tutur dia.
Sebelumnya, aksi 212 sedianya dilakukan di depan Istana Negara. Namun rencana itu urung dilakukan lantaran di samping Tugu Patung Kuda telah dipasang pagar kawat berduri, yang sengaja dibentangkan menutupi jalan agar massa tidak bisa long march menuju Istana.
Oleh sebab itu, massa FPI dan PA 212 hanya bisa memuntahkan aspirasinya di sekitar Patung Kuda yang berjarak sekitar 1 kilometer dari Istana Negara.
Pantauan Tagar di lokasi, massa yang telah berkumpul sejak pukul 13.00 WIB usai salat Jumat terus datang berduyun-duyun. Peserta aksi dari FPI dan PA 212 mengklaim kegiatannya ini dihadiri para pemimpin umat Islam dari sejumlah daerah, serta pimpinan pondok pesantren, alias hanya kurang Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang masih berada di Arab Saudi. []

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli. (Foto: Tagar/Morteza Syariati Albanna).
Sumber : https://www.tagar.id/guntur-romli-aksi-212-ingin-jatuhkan-jokowi

 

Istana Respons Aksi Demo 212 di Jakarta

Pihak Istana menegaskan tidak melarang FPI, PA 212, dan GNPF Ulama, untuk menggelar aksi demo 212 menentang korupsi di Patung Kuda, Jakarta.

Jakarta - Pihak Istana menegaskan tidak melarang siapapun untuk melakukan aksi demo 212, seperti yang hari ini dilakukan Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, di Patung Kuda Jakarta.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan berdemonstrasi dilindungi oleh undang-undang. Maka itu dia mengharapkan gabungan organisasi kemasyarakatan tersebut dapat menyampaikan aspirasi dengan baik, tidak melenceng dari tema utama antikorupsi.
Baca juga: Massa Aksi PA 212 Teriakkan Ali Mochtar 'Nyebelin'

Kalau mau demo enggak apa-apa, itu kan jadi catatan pemerintah bahwa oh ada ketidaksenangan nih, apa isunya, kan bagus juga, harus menjadi pemerhati pemerintah.

"Demo ya demo saja lah. Itu hak konstitusional warga negara. Kan katanya ingin bersuara, memberikan pendapat, pasal 28 dan sebagainya. Bagus-bagus saja selama demonya bersubstansi," ucap Dini Shanti di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020.
Dini mengimbau agar para pedemo bisa memosisikan diri tanpa disusupi kepentingan tertentu. Dia juga meminta agar peserta aksi dari FPI, PA 212, dan GNPF Ulama, dapat mengontrol diri dan tidak membuat aksi huru-hara.
"Kalau memang mau demo apa yang menjadi keberatan disampaikan ya secara edukatif juga. Bukan hanya sekadar ramai-ramai provokasi dan tawuran. Kalau mau demo enggak apa-apa, itu kan jadi catatan pemerintah bahwa oh ada ketidaksenangan nih, apa isunya, kan bagus juga, harus menjadi pemerhati pemerintah," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Baca juga: Komando Rizieq Shihab, PA 212 dan FPI Jihad Total
Senada dengan Dini, Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago juga menyebut tidak ada larangan untuk menyuarakan komentar terhadap pemerintah.
Namun, dirinya mempertanyakan FPI dan PA 212, mengapa memilih wilayah Istana Negara sebagai tempat berunjuk rasa.
"Demo itu kan dilindungi undang-undang, silakan saja, sepanjang konstruktif. Tapi kok ke Istana ya?" ujar Irma kepada Tagar, Rabu, 19 Februari 2020.
Menurut Irma, FPI dan PA 212 seharusnya melakukan demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kantor aparat penegak hukum lainnya. Hal itu lantaran masalah yang disuarakan kedua organisasi tersebut merupakan urusan hukum.
"Kalau semua harus ke presiden, sepertinya jadi pemaksaan kehendak. Karena, masing-masing institusi punya tanggung jawab sesuai tugas pokoknya," ucap dia.
Irma menuturkan, kasus yang disuarakan FPI dan PA 212 sedang ditangani aparat penegak hukum. Sehingga, dia menyarankan kedua organisasi itu agar mengawal kasus-kasus korupsi. []

Staf khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono di Sekretariat Kabinet, Jumat, 21 Februari 2020. (foto: Tagar/Popy Sofy).
Sumber : https://www.tagar.id/istana-respons-aksi-demo-212-di-jakarta

Apa iya, berkat AHOK maka "212 Mart" Banjarmasin KalSel berdiri ? Dan inilah komentar warganet

Ibnu Sina Resmikan Gerai 212 Mart Pertama di Kalsel

Wartaniaga.com, Banjarmasin- Walikota banjarmasin H Ibnu Sina meresmikan gerai 212 Mart, Sabtu,(3/2) di Banjarmasin. Gerai ini merupakan yang pertama di Kalimanatan Selatan dan  dibangun atas inisiatif alumni gerakan 212 yang kemudian membentuk koperasi Bauntung Batuah sebagai badan hukum mini market ini.
Menurut Ibnu sina, kehadiran gerai ini dapat menjadi alternatif belanja yang halal  bagi masyarakat banjarmasin.
” Selain mampu mengembangkan ekonomi umat, kehadiran gerai 212 Mart bisa menjadi alternatif belanja yang halal bagi masyarakat ” ujarnya.


Lebih lanjut dirinya berharap gerai ini mampu menampung produk lokal. ” Kita berharap mini market yang ada di banjarmasin dapat menampung produk-produk lokal, minimal 20 persen” ujarnya
Diungkapkanya, khusus untuk gerai 212 pemko Banjarmasin telah memberikan izin sebanyak 10 gerai.
Meski demikian, Ibnu juga mengingatkan untuk tidak menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus belanjaan. ” Berdasarkan Perwali nomor 18 tahun 2016 tentang pelarangan kantong plastik, maka diingatkan untuk pembungkus belanjaan harus menggunakan bahan ramah lingkungan” katanya
Sementara itu, pengelola 212 mart Bauntung Batuan H M Ismail Iberahim mengatakan gerai Banjarmasin ini merupakan cabang ke 81 dari seluruh gerai yang ada di Indonesia.
Dirinya optimis, usaha bermasa ini mampu berkembang dan dapat bersaing dengan yang lain karena selain membidik pasar yang sudah, Gerai ini juga akan melayani semua anggota koperasi Bauntung Batuah.
“ Pelanggan kita yang pasti adalah para anggota koperasi, kita akan memenuhi kebutuhan mereka setiap bulan dengan demikian kita yakin gerai ini dapat berkemang dan mampu bersaing dengan yang lain” beberanya seraya menambahkan disamping keikutsertaan masyarakat mendukung ekonomi ummmat.
Pada kesempatan ini Ismail  juga meminta dukungan semua alumni 212 yang ada di Kalsel agar gerai ini berkembanh dan maju.
” Kita mengundang semua alumni 212 di Banua untuk ikut serta mengembangkan ekonomi ummat dan turut membuka gerai- gerai berikutnya ” ujar pemilik rapi sari galery ini.
Selain dihadiri walikota Banjarmasin, pembukaan gerai 212 Mart ini juga dihadiri oleh ketua MUI Kalsel KH Husin Nafarin dan Eka Rusmiyati Ketua Koperasi Syariah 212 Jakarta.
Dan bagi masyarakat yang ini berbelanja produk halal dan tayib dapat mengunjungi 212 mart di jalan pangeran antasari nomor 9Aa Banjarmasin, dari jam 07:00 sampai dengan 22:00 wita.
Reporter : Edy Dharmawan
Editor : Didin Ariyadi
Foto : Edy Dharmawan

Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina saat berkeliling gerai 212 Mart

Sumber  Berita : https://wartaniaga.com/ibnu-sina-resmikan-gerai-212-mart-pertama-di-kalsel.html

La Nyalla VS Prabowo, dan Kegaduhan Para Pentolan Alumni 212

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Perseteruan La Nyalla dan Prabowo semakin memanas, ditambah lagi perseteruan para pentolan 212, Ketua FUI Muhammad Al Khaththat dan Ketua Umum Garda 212, Ansufri Idrus Sambo yang tidak satu suara dalam masalah kegaduhan ini.

Baca: Bawaslu Jatim Akan Panggil La Nyalla dan Prabowo Minta Klarifikasi Uang 40 Milyar

Sambo, La Nyalla merupakan satu di antara penggerak aksi 212

Pengakuan blak-blakan yang disampaikan oleh La Nyalla Mahmud Mattalitti mengenai permintaan uang saksi Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait Pilkada Jatim 2018, mendapat respon dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga tersebut berencana memanggil Prabowo setelah terlebih dulu meminta keterangan kepada La Nyalla.

Dalam jumpa pers, Kamis (11/1/2018), La Nyalla mengungkapkan pernah dipanggil Prabowo dan diminta untuk menyetorkan uang saksi Rp 40 miliar. Padahal surat rekomendasi sebagai calon Gubernur Jatim dari Partai Gerindra belum ada. La Nyalla juga mengatakan dimintai uang Rp 150 miliar hingga Rp 170 miliar oleh oknum Partai Gerindra agar mendapat dukungan sebagai calon Gubernur Jatim 2018.

Meski belum mengeluarkan uang yang diminta, La Nyalla mengaku telah menyerahkan uang sekitar Rp 5 miliar kepada oknum pengurus Gerindra.

Baca: Bendera Ormas Terlarang HTI Berkibar di Reuni 212

Bawaslu Jawa Timur telah melayangkan surat pemanggilan klarifikasi terhadap La Nyalla. “Kita lihat dulu kalau yang bersangkutan tidak ada bukti, bagaimana harus panggil Pak Prabowo. Kan malu juga panggil Pak Prabowo,” kata Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja, ketika ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Perkembangan klarifikasi dari La Nyalla akan menentukan sikap Bawaslu Jawa Timur apakah memanggil Prabowo atau tidak. Rahmat sendiri menilai ada ketidakkonsistenan dari La Nyalla terkait mahar politik tersebut. “Makanya kami klarifikasi apakah benar terjadi mahar politik karena berapa kali ada statement (pernyataan) tapi kemudian berubah. Jangan sampai ini main-main lah kalau soal itu. Kalau mau serius ya buktikan kalau ada mahar politik,” kata Rahmat.

Rahmat mengingatkan La Nyalla harus memberikan pernyataan konsisten terkait uang Rp 40 miliar tersebut.

Baca: Denny Siregar: Kudeta Gagal HTI Hancurkan NKRI

Untuk menindaklanjuti, kata Rahmat, La Nyalla harus bisa membuktikannya. Rahmat melihat ada kesulitan dalam kasus itu karena La Nyalla bukan calon kepala daerah. Seandainya La Nyalla merupakan calon yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dia bisa terkena diskualifikasi, sedang partai politik pengusungnya tidak boleh mengikuti pilkada jika benar menerapkan mahar politik.

“Jangan sampai ini kabar burung yang diembuskan,” ujar Rahmat.

La Nyalla pernah mendapatkan surat mandat dari Prabowo Subianto, pada 11 Desember 2017.

Surat mandat mencari mitra koalisi untuk memenuhi syarat pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur itu hanya berlaku 10 hari dan berakhir pada 20 Desember 2017. Selain ditugaskan mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta menyiapkan kelengkapan pemenangan.

Berdasarkan keterangan La Nyalla, kelengkapan pemenangan itu di antaranya uang Rp 40 miliar. “Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Uang saksi disuruh serahkan pada 20 Desember 2017, kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi,” ujar La Nyalla. Dalam pernyataannya La Nyalla melibatkan alumni gerakan 212.

Baca: Pakar Teologi: Tahun Politik, Politisasi Agama Sangat Menkhawatirkan

Ia menyatakan sebanyak lima orang kandidat kepala daerah yang diajukan alumni 212, termasuk dirinya, ditolak oleh Partai Gerindra. Oleh karena itu Nyalla mengajak alumnis 212 tak mendukung partai tersebut.

Menurut Ketuai FUI Muhammad Al Khattath, “Nah tentunya saya nggak tahu mungkin apa ada mispersepsi dari ketiga partai bahwa seolah-olah kami mendukung dengan memberikan cek kosong. Nah ini yang mungkin pemahaman mereka seperti itu, padahal kita mendukung munculnya Gubernur Anies-Sandi itu adalah dengan semangat 212, semangat Al Maidah 51. Oleh karena itu, kita berharap hal itu terjadi di temapt-tempat yang lain,”.

Namun beda lagi dengan pendapat Ketua Umum Garda 212, Ansufri Udrus Sambo, menyatakan para alumni 212 merasa keberatan pada pernyataan La Nyalla. “Kami sebagai alumni 212, saya sebagai deklarator alumni 212, merasa keberatan atas pernyataan Pak La Nyalla yang mengikutsertakan alumni 212 atas kegagalan beliau menjadi calon gubenur dari,” ujar Sambo, di kawasan Kemang, Jakarta, Sabtu.

Ia juga minta La Nyalla tidak membawa-bawa nama para alumni aksi 212 dalam perseteruannya dengan Prabowo. “Kami menyatakan itu adalah urusan beliau dengan Pak Prabowo, tidak ada kaitan dengan alumni 212,” tegas Sambo. Menurutnya, meskipun La Nyalla merupakan satu di antara penggerak aksi 212, ia tidak ingin para alumni gerakan tersebut dikaitkan dengan Pilkada Jawa Timur. “Walaupun beliau (La Nyalla) alumni 212, tapi tidak bisa mengatasnamakan alumni 212 terkait pencalonan sebagai Gubernur Jawa Timur,” kata Sambo. (SFA)

Sumber Berita : http://www.salafynews.com/la-nyalla-vs-prabowo-dan-kegaduhan-para-pentolan-alumni-212.html

Insyallah, 212 Mart Banjarmasin!

Ghirah untuk berjihad ekonomi sudah sampai Kalimantan Selatan. Umat Muslim di sana sudah berencana mendirikan 212 Mart.

Muhammad Ismail Ibrahim, berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sengaja datang ke Sentul, Bogor untuk merintis pendirian 211Mart di kotanya, Banjarmasin.
“Alhamdulillah pada saat ini kami di Banjarmasin sudah mulai tumbuh komitmen untuk bersatu membentuk komunitas – komunitas yang nanti akan menjadi cikal bakal berdirinya Koperasi 212”, kata Ismail kepada Koperasi Syariah 212, Kamis (12/10) di Kantor Pusat Koperasi Syariah 212, Mal Bellanova, Sentul City, Bogor.
Sama dengan harapan Pengurus Koperasi Syariah 212, Ismail juga menginginkan umat Muslim Banjarmasin umumnya, terkhusus anggota komunitasnya untuk berbelanja di 212 Mart. Ia menyebutnya sebagai toko yang bersyariah Islam.
Dengan berbelanja di toko yang bersyariah Islam, keuntungan akan menjadi milik umat Islam yang mendirikannya. Juga, yang tak kalah penting, keuntungan dibagikan ke fakir miskin, panti asuhan, dan kaum dhuafa.

Ghirah yang mulai tumbuh di Banjarmasin diharapkannya dapat menular ke kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan.
Tak kurang dari 250 orang di Banjarmasin yang sudah berkomitmen untuk menjadi investor 212 Mart yang akan menjadi yang pertama di Kalimantan. Nah, Ismail ke kantor Koperasi Syariah 212 untuk menyerahkan dokumen pendaftaran anggota komunitasnya. “Ya saya juga ingin menggali ilmu bagaimana Koperasi 212 bisa terwujud dengan cepat. Karena antusias kawan-kawan di daerah ingin sekali cepat untuk terlaksana dan terwujudnya koperasi ini”, kata Ismail menjelaskan.
“Datanya lengkap dan rapih menyusunnya, sangat membantu kami”, kata Dini, kepala Customer Service Koperasi Syariah 212 tentang Ismail.

Yang dimaksud Dini adalah dokumen pendaftaran kolektif dari Koperasi Syariah 212 yang ditangani oleh Ismail. Memag, pendaftaran anggota Koperasi Syariah 212 juga bisa dilakukan secara kolektif dan offline. Namun, ada kondisi khusus pendaftaran kolektif anggota Koperasi Syariah 212 ini dilakukan.
Nah, Ismail yang pengusaha ini pun mengimbau kepada umat Muslim khususnya yang berada di Banjarmasin, “Marilah kita bersatu untuk menghidupkan ekonomi umat di Banjarmasin. Marilah kita bersama sama berbelanja karena itu adalah minimarket punya kita dan untuk kita. InsyaAllah dengan bersatu kita menghidupkan, dengan banyaknya tumbuh minimarket di berbagai tempat juga akan memperat tali silahturahmi kita” kata Ismail menegaskan.

Sumber Berita : http://koperasisyariah212.co.id/insyallah-212-mart-banjarmasin/

Omzet 212Mart Banjarmasin Capai Rp 40 Juta saat GO

Dari pesan singkat yang diterima Koperasi Syariah 212, Grand Opening 212Mart Banjarmasin membukukan omzet di hari pertama mencapai Rp 40 juta.

Berikut ini kutipan dari pesan tersebut:
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, seluruh rangkaian acara Grand Opening kemarin dan sampai dengan hari ini berjalan dengan sukses dan lancar. Banyak kritik dan saran, itu wajar dan perlu buat kami selaku pengurus Koperasi Syariah Bauntung Batuah dan Manajemen 212 Mart, seluruh kritik, saran, dan masukannya akan segera kita follow-up secara bertahap.
Kita berdo’a semoga mini market 212 MART kita ini memberi keberkahan dan manfaat buat kaum Muslimin dan Muslimat, tidak lupa jargon kita AMANAH, BERJAMAAH, IZZAH ini selalu dipelihara oleh Allah SWT khususnya seluruh anggota Koperasi Syariah Bauntung Batuah dan kaum Muslimin dan Muslimat pada umumnya.

Dan tak lupa Kami laporkan total omset kita di hari pertama berjumlah Rp 44.257.459,00 dan di hari kedua tanggal 4 Februari 2018 berjumlah Rp 30.269.190,00.
Semoga 212 Mart terus menunjukan tren Positif setiap harinya, Aamiin.
Jangan Lupa Ajak Keluarga, Sahabat, Tetangga, dan Jamaah Mesjid disekitar kita untuk bersama-sama bergabung mewujudkan Kebangkitan Ekonomi Ummat di Banua Tercinta salah satunya ikut serta menjadi Anggota Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin.

Sumber Berita :  http://koperasisyariah212.co.id/omzet-212mart-banjarmasin-capai-rp-40-juta-saat-go/

Komentar di Kaskus tentang keberadaan 212 Mart :

Bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang perebutan pasar/pangsa pasar dengan ajakan pemboikotan atau ajakan yang menjurus SARA berbicara?
Ada baiknya kita melihat dulu tugas dan wewenang badan negara yang berwenang didalam persaingan usaha di Indonesia.. dari point2 yg dibawah ini silahkan agan2 menilai sendiri bagaimana sih kira2 sih M212M ini.. ( http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/ )

Tugas dan Wewenang

Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

Tugas

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

https://www.kaskus.co.id/thread/58574d44d89b0944708b456a/berminat-gabung-toko-m212m-hubungi-kontak-nama-dan-nomor-yang-tertera/3

Link terkait 212
* http://www.salafynews.com/tag/212
* https://www.google.com/search?q=212+di+arrahmahnews&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

Re-Post by http://migoberita.blogspot.co.id/ Selasa/06022018/15.19Wita/Bjm 

Sumber : https://migoberita.blogspot.com/2018/02/apa-iya-berkat-ahok-maka-212-mart.html

BUAH DUREN, BUAH KEDONDONG

Tiba-tiba tersebarlah poster “NU saudara kita, Banser saudara kita..”

Dalam poster itu terlihat seorang ustad berinisial BN, sedang memeluk seseorang berseragam Banser NU. Dan dibawahnya ada tulisan “ustad pemersatu umat”.

Saya terus terang ketawa melihat posternya yang sudah jelas disebarkan bukan oleh Banser NU.

baca PENYUSUP DI DALAM ISLAM, Kelompok khilafah ini memang sangat licik... Mereka menyusup ke dalam ormas-ormas dan menunggangi untuk tujuan jangka panjang mereka.

Supaya bisa paham, kita harus melihat kronologinya..

Gerakan Ansor dan Banser sebagai satu kesatuan, sudah lama menghadang paham HTI di negeri ini. Paham berbahaya dengan mengusung agenda khilafah dan mengkafirkan Pancasila ini, bertujuan utk menguasai Indonesia dengan menunggangi nama “Islam”.

Coba googling dengan keyword “Ansor/Banser hadang HTI”, maka akan terlihat rekam jejak penghadangan itu dimana-mana. Bahkan Ansor dan Banser mengikrarkan pembubaran HTI jauh sebelum Jokowi mengeluarkan Perppu pembubaran Ormas.

Sesudah keluar Perppu, Ansor dan Banser semakin ketat menjaga penyebaran ideologi khilafah ini. HTI terpojok dan tidak bisa bergerak untuk melakukan pawai dan demo karena mereka sudah bertentangan dengan hukum.

Akhirnya HTI menggunakan modus dengan menyebar 2 orang “ustad besar mereka”, yaitu FS dan BN. Dari 2 orang itu, yang paling berbisa adalah BN.

Rekam jejak BN terlihat jelas ketika tahun 2012, dia keliling Indonesia membawa bendera pemberontak Suriah. Dia juga aktif membangun kampanye penderitaan rakyat Suriah dengan tagar #SaveSuriah, tetapi bantuan itu sejatinya mengalir ke pemberontak utk mendukung perlawanan kepada pemerintah sah Suriah.

baca Tipu-tipu Donasi Untuk Suriah, Sudah sejak lama saya memperhatikan lembaga-lembaga donasi yang mengatas-namakan Suriah. Tanpa disadari oleh para donatur yang ikhlas, beberapa lembaga amal menjual Suriah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat Indonesia, mengatas-namakan Islam dan negara, tetapi sumbangan disalurkan ke pihak yang salah

BN sangat aktif membangun ormas-ormas baru sebagai kepanjangan tangan HTI. Salah satu karya terbesarnya adalah GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, yang mengkoordinir ribuan orang berdemo di 411 dan 212.

Dalam acara tersebut, BN mengambil panggung untuk mengajak orang-orang mendukung gerakan khilafah. Seruan yang selama ini menjadi jargon HTI.

Sayangnya, gerakan itu kempes di tengah jalan, dan HTI malah dibubarkan..

Tidak hilang akal, BN menyusup ke ormas besar berinisial “M”. Dengan menggandeng “You know who” yang berjanji jalan kaki Jogja - Jakarta tapi gak punya tenaga, BN mengadakan tabligh akbar di sejumlah daerah.

Ansor dan Banser NU kembali menghadang acara tabligh akbar yang disinyalir sebagai gerakan politik itu. BN dengan licik memanfaatkan momen itu dengan konsep andalan dia “playing victim”. Pasukan dunia maya-nya berteriak dan mendiskreditkan Ansor dan Banser sebagai “ormas pembubar pengajian”.

Tahu akan diadu domba dengan ormas M, Ansor dan Banser merubah taktik perang mereka...

Mereka setuju FS dan BN untuk berbicara di pengajian dan tabligh akbar, tapi dengan satu syarat, berikrar pada kesetiaan Pancasila...

Ikrar ini seperti senjata mematikan bagi kedua pentolan HTI itu. FS lari dan tidak mau berikrar karena ikrar itu akan membuat dia “mencurangi perjuangan HTI”. FS bukan hanya lari tercepirit dengan belakang celana basah, tapi juga tereak2 bahwa dia di zolimi Ansor dan Banser..

BN tidak. Dia mampu bermanuver dengan cantik..

baca TANGAN DINGIN JOKOWI & KAPOLRI, Pasca jatuhnya Soeharto, gerakan radikalis berbaju agama di Indonesia mulai bangkit. 10 tahun masa pemerintahan SBY adalah ladang subur radikalisme

Ia lalu mempersilahkan orang-orang mem-videokan dirinya berikrar kesetiaan pada Pancasila. Hal yang sangat bertentangan dengan ideologinya selama ini karena Pancasila sudah mereka anggap berhala dan mempercayainya adalah musyrik..

Bukan itu saja, pasukan dunia maya BN kemudian bermanuver menyebarkan poster “NU saudara kita, Banser saudara kita”. Ia harus melakukan itu karena tidak ingin kehilangan muka sekaligus menunggangi momen itu.

Dan momen itu digunakan dengan baik oleh BN dengan mengangkat dirinya sebagai “ustad pemersatu umat”. Seolah-olah dialah yang berjasa menjadi pemersatu “umat Islam”. Wah, ini jelas menghina bibib yang gak pulang-pulang dan sudah memproklamirkan dirinya sebagai Imam besar umat Islam.

 

Apakah Ansor dan Banser tertipu dengan agenda itu ?

Jika melihat rekam jejak Ansor dan Banser yang terbentuk bahkan sebelum negara ini menyatakan merdeka, saya bisa katakan TIDAK. Ansor dan Banser bukan ormas kemaren sore, mereka dibangun oleh para ulama yang menjaga negeri ini dengan seluruh jiwa raga mereka..

Ansor dan Banser sengaja mengurung BN sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Istilahnya “boleh ceramah, tapi dengan mulut terkunci”.

Dengan kawalan Ansor dan Banser dalam setiap ceramahnya, BN tidak bebas lagi memainkan provokasi dan agenda khilafahnya. Dia dengan sangat terpaksa, harus cerita yang adem-adem saja.. Sial, emang.

BN belum sadar, bahwa sebelum dia lahir, NU adalah pecatur ulung di negeri ini.

Gerakan Ansor dan Banser NU yang seolah membuka pertahanan untuk diserang lawan, sesungguhnya adalah gerakan mengunci dan membunuh lawan diam-diam.

Tanpa permainan catur NU, sudah sejak lama negeri ini hancur oleh ular-ular berbisa yang mengatas-namakan agama tetapi ingin mengoyak keberagaman kita..

BN seharusnya paham, bahwa “Menjaga negeri adalah sebagian dari iman” sudah terpatri kuat di dada para pemuda NU. Tidak ada yang seorangpun yang bisa mengubahnya.

Saya jadi pengen bikin pantun.

“Buah duren, buah kedondong. Modus ketahuan, malu dong..”

Seruput kopi dulu ah, nunggu yang kejang-kejang... 

Bachtiar Nasir

/ https://www.dennysiregar.com/2017/11/buah-duren-buah-kedondong.html

Mengenal sosok EEP SAEFULLOH FATAH dan PolMark Sang PEMENANG dibelakang Layar dari PILKADA dan PILPRES hingga "Gorengan" FPI dan HTI untuk Goyang Pemerintahan Jokowi !!! Mesjid pun jadi Propaganda Politik MEREKA !!!

Menelusuri Jejak Eep Saefulloh Fatah dan Isu SARA Pada Pilkada DKI Jakarta

Sepandai -pandainya orang menyimpan bangkai ,maka akan tercium baunya juga . Sepintar -pintarnya tupai melompat ,maka ia akan terjatuh juga. Begitulah kiranya pepatah yang tepat untuk gambaran orang-orang licik yang selama ini melempar batu sembunyi tangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Yang berteriak untuk menurunkan spanduk ajakan untuk tidak mensholatkan jenasah yang memilih Ahok, bahkan yang berteriak seolah-olah ia benar dan menuduh isu SARA dimainkan oleh kelompok Ahok untuk menyerang lawan.
Serapat apapun menyembunyikan kebusukan, suatu saat akan terbongkar juga.
Dan hal itu agaknya mulai terkuak , setelah beredarnya video viral Eep Saefulloh Fatah, yang secara mengejutkan dan terang-terangan menyebut masjid sebagai tempat kampanye untuk meraih kemenangan politik. (tentunya kemenangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno).
Eep Saefulloh Fatah disebut-sebut berposisi sebagai konsultan politik pasangan Anies-Sandi yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera(PKS) .
Dalam ceramahnya, Eep menyampaikan contoh kemenangan Partai FIS/Partai Front Keselamatan Islam (al-jabhah al-islamiyah lil-inqadh) di Aljazair yang telah berhasil memenangkan pemilu dengan mengunakan masjid sebagai alat politisasi. Atas kemenangan tersebut, Eep agaknya ingin menerapkan strategi yang sama untuk mengalahkan pasangan Ahok-Djarot.

Eep menyatakan bahwa kemenangan Partai FIS pada pemilu di Al-Jazair karena memanfaatkan dan menjadikan masjid yang mestinya untuk beribadah tetapi juga digunakan sebagai alat propaganda politik. Kemenangan itu tentu saja mengejutkan karena Partai FIS bukan partai dengan jaringan yang kuat, tidak ada tokoh-tokoh berpengaruh yang tersebar di berbagai daerah, dan pendanaannya pun biasa-biasa saja.
Masih menurut Eep, Partai FIS mengunakan jaringan masjid seperti khotib, ulama, ustadz yang mengisi kegiatan di masjid , untuk ikut berpolitik, tidak hanya menyerukan ketakwaan tetapi juga seruan politik. Seruan politik dilakukan secara massif, terus menerus sampai hari pencoblosan.
Dalam penelusuran saya, FIS termasuk partai baru yang yang berdiri tahun 1989 atas desakan masyarakat yang mayoritas Muslim. Disebutkan bahwa masyarakat kecewa sebab satu-satunya partai yang dibentuk pada masa Presiden Boumedienne yakni FLN yang berasaskan sekular gagal mewujudkan kemajuan. Sebagai parpol Islam, FIS kemudian mengangkat isu seputar Islam dengan menyodorkan program-program yang memikat simpati masyarakat Aljazair seperti ekonomi kerakyatan, mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih Islami, demokratisasi, dan pemerintahan yang lebih dekat kepada Daulah Islam dibanding Barat.
Intinya, dengan inspirasi kemenangan Partai FIS mengunakan masjid sebagai alat politik, konsultan Anies –Sandiaga tersebut menerapkan strategi yang sama.

Kenapa konsultan politik tersebut menempuh cara kotor ?
Mohon maaf jika saya menilai cara untuk memenangkan Anies-Sandi dengan mengunakan masjid sebagai alat propaganda politik adalah cara yang kotor.
Mengunakan isu Sara adalah cara yang tidak sehat dan kemunduran dalam demokrasi di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, golongan, adat istiadat, budaya.
Selama ini isu Sara sedapat mungkin selalu dihindarkan untuk meraih kemenangan politik tetapi justru isu Sara kembali hadir dan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dalam beberapa bulan jelang Pilkada DKI Jakarta, suhu politik memanas, pertentangan antar agama, kecurigaan umat seagama muncul di permukaan tanpa bisa di bendung lagi. Bahkan antar teman, keluarga pun tak jarang yang saling bermusuhan hanya karena berbeda pandangan politik. Pilkada Jakarta memberikan dampak psikologis yang luar biasa dan salah satu pemicunya adalah isu agama yang segaja dihembuskan pihak-pihak tertentu.
Kenapa Eep melakukan cara seperti itu?
Dugaan saya, Eep menyadari betapa sulitnya untuk mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot dalam Pilkada Jakarta. Seorang Eep yang di konon sebut-sebut menjadi konsultan politik, dan pernah menjadi konsultan politik dan orang di balik kemenangan Jokowi – Ahok dalam Pilkada DKI tahun 2012 lalu, tentunya ingin menorehkan catatan gemilang jika kali ini ia juga berhasil memenangkan pasangan Anies-Sandi.
Pakar politik lulusan Universitas Indonesia yang di sebut juga menjadi orang di balik kemenangan pasangan Aher dan Deddy Mizwar dalam Pilgub Jabar ini ingin terus meraih kemenangan, ingin mempunyai prestasi cemerlang sebagai konsultan politik yang selalu berhasil memenangkan orang yang didukungnya.
Ia juga mengaku sebagai konsultan politik Jokowi-JK dalam Pilpres lalu.
CEO PolMark Indonesia dan Suami dari Sandrina Malakiano ini mengetahui kapasitas Anies-Sandi tidak cukup memadai untuk menjadi penantang Ahok-Djarot. Kalau bicara program, program yang sudah dikerjakan Ahok-Djarot terbukti sudah bermanfaat bagi warga jakarta, mampu merubah Jakarta menjadi lebih baik dan maju. Sementara program yang akan dilakukan ke depan juga sudah terencana dengan baik dan tinggal melanjutkan manakala Ahok –Djarot terpilih kembali memimpin Jakarta.
Singkatnya, menantang Ahok-Djarot dengan adu program jelas langkah yang tidak tepat, dan tidak mungkin untuk mengungguli pasangan petahana tersebut. Untuk itu satu-satunya cara hanya dengan mengembuskan isu Sara yang kemungkinan besar akan mampu mengoyang Ahok yang dobel minoritas.
Eep sebagai seorang pakar poltik yang sudah malang melintang menjadi konsultan politik tahu betul bahwa mengunakan isu Sara itu tidak fair dan menciderai demokrasi. Tetapi dengan sadar telah mengunakan Sara untuk kepentingan pribadinya. Demi ambisi untuk mencatat kemenangan demi kemenangan orang-orang yang mengunakan jasanya, ia telah membuat demokrasi kehilangan akal sehatnya.
Barangkali, kebelet ingin selalu menorehkan kemenangan itulah yang membuat Eep kehilangan kontrol pribadi , ‘kewarasan’ sehingga rela mendorong politisasi isu Sara pada Pilkada DKI Jakarta. ** / https://seword.com/umum/menelusuri-jejak-eep-saefulloh-fatah-dan-isu-sara-pada-pilkada-dki-jakarta

SURAT TERBUKA UNTUK KANG EEP SAEFULLOH, Samakah Anies Dengan Nelson Mandela ??-Solusi

WARTABALI.NET - Soal sebutan EEP Saefulloh Anies Harus Menjadi Seperti Nelson Mandel ternyata penulis Denny Siregar Langsung membuat surat terbuka untuk hal ini, politisasi Agama yang telah terjadi tidak bisa dianggap enteng kemudian hari bahkan oleh pihak yang dimenangkan oleh cara seperti itu, simak surat Terbuka Denny Siregar untuk Kang EEP

KANG EEP, BACALAH SURAT INI...
Sengaja saya tulis surat terbuka ini untuk kang Eep Saifullah..
Kang, saya memang tidak nonton ILC malam ini yang berjudul "Merajut Jakarta Kembali". Tapi saya dapat beberapa poin melalui ulasan dan tayangan di youtube.
Di acara itu ada Buya Syafii Maarif yang mengingatkan kepada pasangan Anies Sandi, "Anies Sandi harus menjaga jarak dengan kelompok radikal. ISIS itu sudah masuk kesini.."
Dan kang Eep menjawab, "Dengan segala hormat kepada orang tua saya, guru saya, Pak Syafii Maarif... Rekonsiliasi harus dilakukan secara tuntas. Saya ingin katakan gubernur Jakarta harus bekerja dan berfikir dengan cara baru, dia harus menjadi Nelson Mandela yang setelah 27 tahun dipenjara menjadi Presiden di Afrika Selatan dia tidak membawa dendam ke kursi kekuasaannya.
Yang dia bawa adalah cinta kasih bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan. Dan dengan itu dia bangun rekonsiliasi Afrika Selatan."
Disini saya terhenyak dengan pernyataan Kang Eep yang menyamakan Anies Sandi dengan Nelson Mandela.
[ads-post]
Maaf, kang Eep, apa itu tidak salah ??
Nelson Mandela adalah pejuang para kulit hitam di Afrika Selatan supaya mendapat hak yang sama dengan kulit putih disana. Dan sesudah 27 tahun di penjara, ia kemudian memimpin Afrika Selatan dan berkata ,"Jangan ada dendam.." Mandela mengajak warga kulit hitam dan putih saling memaafkan untuk tujuan lebih baik, yaitu membangun Afrika Selatan.
Bagaimana bisa disamakan dengan apa yang terjadi pada Anies Sandi ? Itu sungguh tidak equil to equil, bahasa bumi datarnya.
Kang Eep yang pasti jauh lebih pintar dan lebih kaya dari saya, ternyata jauh lebih naif dari saya. Kang Eep menganggap ormas radikal yang ada di belakang Anies Sandi itu - yang akang manfaatkan untuk mendapatkan suara itu - adalah mereka yang bisa diajak untuk bicara kesatuan negara seperti apa yang diharapkan Nelson Mandela ?
Tidak, kang. Coba pelajari lagi apa agenda mereka. Khilafah. Membentuk negara berdasarkan syariat Islam. Sudah paham bedanya dengan Nelson Mandela ?
Kalau Nelson Mandela berbicara persatuan untuk membesarkan negara, sedangkan Anies Sandi ditunggangi mereka untuk mencapai tujuannya mendirikan khilafah, yang jauh dari negara kesatuan yang dicanangkan oleh para pahlawan kita.
Saya tidak bicara tentang warga Jakarta disini, tetapi ormas. Jangan terlalu naif, coba bicara dengan mereka dan baca agenda mereka.
Kang Eep mungkin hanya melihat dari segi market - sebagai marketing Anies Sandi - dalam pemanfaatan masjid sebagai mobilisasi. Tapi perhatikan dampaknya ?
Para ormas radikal itu seperti mendapat oksigen untuk berkembang. Mereka menunjukkan taring aslinya dengan cara-cara kasar seperti tidak menshalatkan jenazah saudaranya sesama muslim, membaiat pakai golok, mencaci maki saudara sebangsa di mimbar Jumat bahkan mengusirnya dan menetapkan kafir dan munafik kepada saudara muslimnya yang berbeda pandangan politik.
Apa masih belum lihat dampak luasnya dari apa yang akang lakukan ?
Para ormas radikal itu sebenarnya tidak perduli siapa yang menjadi Gubernur. Mereka hanya ingin mendapat ruang dengan menempel pada orang yang mereka anggap layak untuk ditunggangi demi tujuan yang sebenarnya.
Dan Kang Eep menganggap bahwa Anies Sandi sangat mungkin untuk menjinakkan mereka ?
Bagaimana bisa Anies Sandi mengekang mereka ketika pasangan itu terikat secara suara dengan mereka ? Yang terjadi, Anies Sandi takut kehilangan suara mereka ketika tidak membangun kebijakan yang membuat mereka bisa berkembang lebih besar.
Mungkin Kang Eep bicara, "Ah, itu tidak akan terjadi. Mereka bisa kok. Elu aja yang ketakutan.."
Akang sudah mempelajari Suriah yang proses awalnya seperti kita ? Banyak warga Suriah menyambut baik gerakan ormas radikal di tempat2 ibadah dan mungkin memanfaatkannya untuk tujuan politis. Yang terjadi adalah, ormas2 itu semakin mendapat legitimasi untuk berkembang lebih besar.
Mereka kemudian membuat kelompok bernama Free Syirian Army dengan tujuan mendongkel pemerintahan yang sah. Kemudian kelompok FSA ini menyambut ISIS dengan tangan terbuka karena "saudara sesama muslim dan seperjuangan".
Apa yang terjadi ?
Pucuk2 pimpinan FSA dipenggal oleh ISIS, karena menolak berbaiat dengan mereka. Itulah kenapa disana ada pertarungan segitiga. FSA bertarung dengan ISIS yang sama2 memerangi Bashar Assad.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ?
Bahwa mereka itu punya ideologi sendiri dan - jelas - itu bukan Pancasila. Masak masih menutup mata terhadap apa yang terjadi dalam demo2 mereka ? Atau mata Kang Eep sudah terbutakan rupiah dan keharusan untuk menang supaya harganya semakin mahal ??
Kang Eep, Anies dan Sandi seperti memelihara singa sejak kecil. Dan layaknya singa dengan naluri buas dan liar mereka, ada kemungkinan mereka akan menerkam tuannya. Singa bukan binatang ternak, kang...
Inilah yang coba diingatkan oleh Buya Syafii Maarif yang jelas lebih banyak makan asam garam dari kita.
Kang Eep bermain bola api yang panas sekali disini dan tidak sadar bahwa ini bisa membakar badan Kang Eep sendiri. Kang Eep menikmati kemenangan yang dampaknya pundi2 uang akan bertambah. Tapi tidakkah sadar, luka yang sudah terjadi ketika agama dipakai sebagai alat keji dalam demokrasi ?
Para ormas radikal ini merasa mendapat ide bagus dan sukses dari ide pemanfaatan masjid oleh Kang Eep ini. Dan akan mereka ulangi lagi dalam skala lebih besar dibantu oleh politikus ambisius dan mafia ekonomi di negara ini. Gabungan para serigala ini pada saatnya akan saling memakan karena berbeda tujuan dan kepentingan.
Masih naif juga menganggap semua bisa diatur dan akan baik2 saja ?
Anies Sandi nantinya bukan mengandangkan singa buas itu tapi melepasnya ke keramaian. Mereka akan beranak pinak dengan ideologi Khilafahnya dan pada saat nanti sudah terlambat untuk menyadari dan mencegahnya..
Dan pada saat itu tiba, leher saya, leher kang Eep, Anies dan Sandi dan ribuan orang tak berdosa lainnya, terancam terpisah dari tubuhnya karena kita akan dianggap "tidak seiman" dengan mereka..
Terlalu besar pertaruhan ini..
Tapi tidak apa, semua sudah terjadi. Saya sedang menyeruput kopi dan mulai memikirkan sisi baiknya dengan situasi ini.
Akhirnya saya jadi tahu dimana mereka dan bagaimana cara mereka mengembangkan diri. Dengan begitu, saya punya bayangan apa dan bagaimana yang akan mereka lakukan nanti dan mulai mencari solusi..
Itulah satu sisi baik yang bisa saya ambil pelajaran dari situasi ini. Terimakasih..
Kapan-kapan kita ngopi biar saya ceritakan "gambar besarnya". Jangan sampai nanti Kang Eep menyesal karena keluarganya ada yang mati dipenggal mereka ketika berkuasa, dan mulai teringat saat sekarang ini dengan keluhan, "Ampun, Tuhan.. Saya termasuk bagian dari orang yang memulai situasi ini.."
Dan penyesalan selalu datang terlambat, ketika Kang Eep dicegat mereka dan disembelih lehernya hanya karena mereka suka saja...
Lihat saja nanti 5 atau 10 tahun lagi ketika kita memelihara singa di kamar kita dan berfikir bahwa mereka kucing yang bisa dipeluk-peluk manja..
Ini tulisan untuk merenung bukan dalam rangka membela diri. Selamat menikmati kemenangan Kang Eep.
Nikmatilah selagi masih bisa...
facebook / https://solusisuksespemula.blogspot.co.id/2017/04/surat-terbuka-untuk-kang-eep-saefulloh.html
EEP SAEFULLOH FATAH

Lahir : Bogor, 17/09/1967

Profesi : Pakar Politik Indonesia (-)

Karier :

• Pendiri PollMark Indonesia (-)
• Pakar Politik Indonesia (-)

Pendidikan :

• Universitas Indonesia (-)

Eep Saefulloh Fatah adalah seorang pakar politik. Saat ini ia menjadi konsultan politik pasangan Anies-Sandi yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada DKI 2017. Eep juga merupakan pendiri lembaga konsultan politik yaitu PollMark Indonesia.
Selama menjadi konsultan politik, rekam jejak Eep tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia menjadi orang yang ada di belakang kemenangan pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.
Eep juga memiliki peran besar dalam kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014, ia juga menjadi tim  sukses pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI 2012. Saat itu, Jokowi-Ahok mengalahkan pasangan Fauzi Bowo-Nahrowi Ramli yang sebelumnya memiliki popularitas tinggi.
Laki-laki kelahiran Cibarusah, Bekasi, 17 September 1967 ini merupakan lulusan jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Depok. Ketika masih berstatus sebagai mahasiswa Eep cukup aktif berorganisasi dan pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam FISIP UI, Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UI, dan Koordinator Forum Komunikasi Badan Perwakilan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa se-Universitas Indonesia. Tak hanya itu, ia juga sempat terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi I tingkat FISIP UI dan Mahasiswa Berprestasi II tingkat UI.
Setelah lulus kuliah, ia bekerja menjadi staf pengajar dan peneliti di jurusan Ilmu Politik FISIP UI dengan mengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Metodologi Ilmu Politik, dan Konsensus dan Konflik Politik.
Pada tahun 1994 ia pernah bekerja sebagai anggota dan kemudian ketua Litbang Redaksi Republika. Ia pernah pula menjadi redaktur ahli surat kabar gratis pertama di Indonesia, Metro, dan menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi jurnal Seri Penerbitan Studi Politik.
Pada 8 September 1998. Ia lalu terpilih sebagai salah seorang anggota Tim 11 atau Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) di bawah pimpinan Dr. Nurcholish Madjid, yang bertugas memverifikasi partai-partai politik calon peserta Pemilu 1999. / https://tirto.id/m/eep-saefulloh-fatah-ZJ

Eep Saefulloh Fatah, Sang Jenius Penakluk Pilpres dan Pilgub

Siapa yang tidak mengenal Eep Saefulloh Fatah, Sang Jenius konsultan politik Polmark ini kini namanya semakin berkibar setelah sukses menumbangkan Ahok. Terbukti Eep dan Polmark adalah jaminan mutu. Sentuhan tangan dinginnya mampu mengantarkan kemenangan demi kemenangan kandidat yang ditanganinya.
Sebut saja Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu. Hanya bermodalkan hasil survey 12%, Eep Saefulloh Fatah mampu memoles Jokowi selama kampanye sehingga sukses menduduki kursi DKI-1 mengalahkan Foke. Padahal saat Pilgub DKI Jakarta 2012, serangan SARA terhadap Jokowi datang dari segala penjuru.
Fitnah raja dangdut Rhoma Irama pada ibunda Jokowi menjadi viral. Berkat kejeniusan Eep Saefulloh Fatah, serangan SARA pada Jokowi berbalik menjadi keuntungan buat Jokowi.
Daya kreatifitas Eep Saefulloh Fatah memang luar biasa.
Mampu merubah hal negatif isu SARA menjadi positif. Dan kita semua tahu, melalui pertarungan 2 putaran, Jokowi akhirnya tampil sebagai pemenang.
Kemenangan Jokowi adalah kemenangan Eep Saefulloh Fatah.
Sukses mengantarkan Jokowi duduk di DKI-1, Eep Saefulloh Fatah pun disewa oleh PKS untuk memuluskan jalan Ahmad Heryawan pada Pilgub Jabar 2013.
Berbeda dengan Jokowi yang hanya bermodalkan survey 12%, modal Ahmad Heryawan sebagai petahana sudah cukup tinggi 30,80%. Tugas Eep Saefulloh Fatah cukup ringan.
Dan tanpa berdarah-darah, Eep Saefulloh Fatah mampu menempatkan Ahmad Heryawan duduk di kursi Jabar-1 dengan kemenangan 1 putaran saja 32,39 mengalahkan Rieke dyah Pitaloka dan Dede Yusuf.
Setelah sukses mengantarkan Jokowi di Pilgub DKI Jakarta dan Ahmad heryawan di Pilgub Jawa Barat, Eep Saefulloh Fatah kembali diminta oleh Jokowi menjadi konsultan Pilpres 2014.
Prabowo dan Gerindra sangat marah dengan keputusan Jokowi maju Pilpres 2014.
Sebelumnya ada kontrak politik antara Megawati dan Prabowo yang menyatakan Megawati akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2014. Selain kontrak politik ada juga janji kampanye Jokowi yang akan menuntaskan masa jabatannya hingga 2017.
Di Pilpres 2014 tugas Eep Saefulloh Fatah sangat berat.
Selain head to head dengan Prabowo, citra negatif Jokowi yang meninggalkan kursi DKI-1 memaksa Eep Saefulloh Fatah harus memutar otaknya untuk mengubah citra negatif menjadi positif.
Saat itu rumus yang ditawarkan Eep Saefulloh Fatah cukup ampuh.
Dengan Jokowi menjadi presiden maka masalah di Jakarta akan lebih cepat diatasi.
Tugas Eep Saefulloh Fatah lebih berat lagi karena Jokowi bukanlah ahli debat.
Eep Saefulloh Fatah harus memberikan contekan untuk meningkatkan kepercayaan diri Jokowi.
Dan jurus Eep Saefulloh Fatah pun berhasil. Meskipun dengan selisih yang tipis, Eep Saefulloh Fatah sukses menempatkan Jokowi duduk di kursi RI-1 mengalahkan Prabowo Subianto.
Dan di Pilgub DKI Jakarta 2017 ini, Eep Saefulloh Fatah seperti ingin menebus dosa-dosanya.
Eep Saefulloh Fatah adalah orang yang memenangkan Jokowi-Ahok di Pilgub 2012 lalu.
Eep Saefulloh Fatah jugalah orang yang menyebabkan Jokowi harus meninggalkan kursi DKI-1 beralih ke kursi RI-1. Dan secara tidak langsung, Eep Saefulloh Fatah lah orang yang menempatkan Ahok duduk di kursi DKI-1 yang akhirnya menimbulkan “kekacauan” di Jakarta.
Disamping alasan ekonomi dan pertemanannya dengan Anis-Sandi, Eep Saefulloh Fatah memiliki beban moral dan merasa bertanggungjawab untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang aman, tentram dan damai seperti sediakala sebelum Ahok berkuasa.
Eep Saefulloh Fatah yang mengangkat Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu dan Eep Saefulloh Fatah pula menjadi orang yang menurunkan Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017.
Prilaku Ahok yang kasar, beringas, pemarah, mau menang sendiri, anti kritik, merasa paling benar dan mudah mengeluarkan caci muka di ruang publik membuat Eep merasa tidak nyaman terhadap warga DKI Jakarta yang telah memilihnya di Pilgub 2012.
Sebagai konsultan profesional, Eep tentu tidak bisa lepas dari tanggungjawab jika jagoannya ternyata suka menyakiti rakyatnya.
Bagi Eep Saefulloh Fatah tentu tidak sulit menaklukan Ahok.
Segala rahasia dapur Ahok sudah ada dalam genggamannya.
Sebagai konsultan di Pilgub DKI Jakarta 2012 Eef Saufulloh Fatah sudah tahu persis kelebihan dan kelemahan Ahok. Jika pada Pilgub DKI Jakarta 2012 Jokowi menang karena diserang isu SARA, sebaliknya di Pilgub DKI Jakarta 2017 Ahok tumbang diserang isu SARA.
Dalam sebuah tulisannya, Eep Saefulloh Fatah menyebutkan kekalahan Ahok karena memang warga DKI Jakarta ingin mengganti “pelayannya”.
Eep menggunakan logika sederhana, jika seorang pelayan memiliki sifat arogan, kasar, mau menang sendiri, merasa benar sendiri, suka mencaci maki dan sering memasang wajah penuh amarah dan dendam kesumat maka sangat wajar jika warga yang dilayani ingin mengganti pelayan tersebut dengan pelayan yang lebih baik dengan sifat dan karakter yang melayani penuh etika dan sopan santun.
Karenanya, sejak Pebruari 2016 Eef Saufulloh Fatah sudah tahu Ahok pasti kalah.
Artinya, sejak menggelar survei pertama kali, Aep sudah tahu Ahok bisa ditumbangkan dengan mudah. Dan terbukti, Aep muncul sebagai pemenang dengan tumbangnya Ahok.
Dengan rentetan prestasi kemenangan yang gemilang tersebut, maka menjadi sangat lucu dan bahkan bisa dibilang pamer kedunguan dan kebodohan di tempat umum, jika ada kompasianer yang menulis bahwa analisis Eef Saufulloh Fatah adalah analisis sampah.
Logikanya, kalo analisis sampah saja mampu mengantarkan Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta lalu menjadi Presiden Republik Indonesia lalu bagaimana jika Eep Saufulloh Fatah melakukan analisis yang bukan sampah. Menyebut analisis Eep Saefulloh Fatah adalah analisis sampah justru semakin menunjukkan bahwa andalah sampah masyarakat sesungguhnya.
Sebagai penutup saya ingin memberi sedikit nasehat buat Ahoker, kalah memang menyakitkan.
Sedih dan kecewa pasti. Memang tidak enak menjadi seorang pecundang. Apalagi Ahok kalahnya telak pasti lebih menyakitkan lagi. Sudah membela Ahok mati-matian, siang malam ngompasiana dengan mengorbankan segalanya tapi hasilnya kalah telak pasti sedih, kecewa dan sakit hati.
Sudah terlanjur memutuskan silaturahmi dengan sahabat dan rekan bisnis demi membela Ahok tapi ujung-ujungnya hanya kalah telak pasti sakit banget. Wajar. Ibarat pepatah, sudah jatuh dari loteng tertimpa tangga besi. Duh...sakit banget. Tapi ingat Pilgub DKI Jakarta 2017 telah selesai.
Ahok sudah kalah telak dan Anis sudah menang mutlak. Ahok juga sudah mengucapkan selamat ke Anis. Jadi terimalah kekalahan telak Ahok dengan lapang dada.
Saatnya move on...Kalo masih belum bisa move on juga, silakan siapkan Ahok menjadi cagub Bali, Papua atau Sumut. Atau jika masih ingin berkuasa di DKI Jakarta, siapkan Ahok untuk pertarungan 5 tahun mendatang di 2022.
Sekarang kita nantikan saja, di Pilgub Jawa Barat 2018 nanti, Eep Saefulloh Fatah disewa siapa?
Dedi Mulyadi sudah mengundang Eep untuk hadir di Rapimda Golkar. Dedi Mulyadi juga sudah meminta Eep untuk melakukan survei. Tapi menurut Eep dirinya dikontrak Dedi Mulyadi sebatas untuk melakukan survei, belum dikontrak sebagai konsultan.
Apakah tangan dingin Eep Saefulloh Fatah kembali mampu menempatkan jagoannya duduk di kursi Jabar-1? Jika sukses merebut Jabar-1, Eep Saefulloh Fatah layak mendapat gelar “Sang Jenius Penakluk Pilpres dan Pilgub”. Menarik untuk ditunggu. / https://www.kompasiana.com/sangpujangga/eep-saefulloh-fatah-sang-jenius-penakluk-pilpres-dan-pilgub_5902c629b793739501cff3b4

PAN Gaet Lembaga Konsultasi Politik Milik Eep Saefulloh

PAN menggandeng PolMark, lembaga milik Eep Saefulloh yang pernah menjadi konsultan politik Jokowi pada Pilpres 2014 dan Anies-Sandi pada Pilgub Jakarta 2017. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional menyatakan secara resmi menggandeng lembaga konsultasi politik PolMark milik Eep Saefulloh Fatah untuk kepentingan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. PolMark diyakini dapat membuat kinerja politik PAN menjadi lebih efektif dan efisien.
Sekretris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, PolMark di bawah kepemimpinan Eep sudah terbukti sebagai lembaga konsultan politik yang memiliki pengalaman yang baik.
"Sekarang PolMark menjadi pendamping politik PAN," ujar Eddy di Hotel Grand Asrillia, Bandung, Selasa (22/8).
Eddy menuturkan, kerja sama dengan PolMark bukan kali pertama dilakukan PAN. Ia mengatakan, PAN pernah menggunakan jasa Eep dkk untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta kemarin dan untuk Pilkada di beberapa daerah.
Eddy menyebut kerjasama dengan PolMark juga tidak serta merta dilakukan. PolMark telah sepakat tidak akan menjadi konsultan politik partai mana pun selama menjalin kerja sama dengan PAN.
Lebih lanjut, Eddy menjelaskan, PolMark merupakan konsultan politik yang memiliki pola untuk bekerja secara sistematis. Sebagai partai kecil, Eddy berkata, PAN memerlukan sebuah kerangka kerja yang jelas untuk efisiensi anggaran.
"Dengan adanya pendampingan ini kami sudah tahu bekerja berdasarkan arahan, peta, dan tuntunan yang jelas," ujarnya. 
Saat disinggung soal anggaran yang dikeluarkan PAN untuk menggandeng PolMark, Eddy enggan menyebutkan. Ia berdalih, anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang akan diterima PAN.
Sebagai pebisnis, dirinya juga menilai anggaran yang dialokasikan PAN dipastikan telah sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, anggaran itu akan jauh berbeda dengan hasil positif yang diberikan PolMark.
"Kami hitungnya berdasarkan antara biaya dengan manfaat. Saya kan pelaku ekonomi, berdasarkan hitungan masih membawa manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan," ujar Eddy. 
Sebelumnya, kehadiran Eep dalam agenda Rakernas ke-3 PAN menandakan pelibatan PolMark dalam agenda politik PAN untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Dalam rakernas itu, Eep mengisi satu agenda rakernas tertutup, yakni diskusi "Manajemen Pemenangan PAN di Pemilu 2019".
Diketahui, Eep bersama dengan sejumlah profesional di bidang politik mendirikan PolMark pada tahun 2009. Dalam website resminya, PolMark memberi layanan pemenangan pemilu, marketing kebijakan, manajemen parpol, hingga riset. 
PolMark merupakan konsultan politik Joko Widodo dalam Pilpres 2014. Ia juga menjadi konsultan politik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. / https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170822195303-32-236560/pan-gaet-lembaga-konsultasi-politik-milik-eep-saefulloh/ 

Profil EEP SAEFULLOH FATAH lahir di Cibarusah, Bekasi, tahun 1967, sebagai bungsu dari delapan bersaudara. Seluruh kakaknya perempuan. Ia menjalani masa kecilnya hingga masa awal remaja di sebuah kampung bernama Babakan, di Cibarusah  -- sebuah kecamatan di  kabupaten Bekasi yang menandai batas Kabupaten ini dengan Jonggol di kabupaten Bogor.
Ia menyelesaikan SD, Madrasah Ibtida'iyah, dan SMP-nya di Cibarusah dan menyelesaikan SMA di SMAN 1 Bekasi, di pusat kota Bekasi. Ia melanjutkan pendidikan di jurusan Ilmu Politik FISIP UI Depok dan meraih gelar sarjana S1 dengan menulis skripsi berjudul "Negara Orde Bagu dan Pengendalian Konflik Politik 1967-1988: Studi terhadap Peristiwa Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok," setebal lebih dari 500 halaman.
Ketika masih mahasiswa, ia sempat menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam FISIP UI, Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UI, dan Koordinator Forum Komunikasi Badan Perwakilan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa se-Universitas Indonesia. Ia sempat juga terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi I tingkat FISIP UI dan Mahasiswa Berprestasi II tingkat UI.
Saat masih berstatus mahasiswa, tepatnya pada 25 September 1992, ia menikah dengan Sarah Santi (Aci). 
Pada 14 Desember 1994, pasangan ini dikaruniai seorang putra: Kalam Mahardhika Saefulloh.
Selepas kuliah, ia menjadi staf pengajar dan peneliti di jurusan Ilmu Politik FISIP UI. 
Mata kuliah yang ikut diasuhnya adalah Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Metodologi Ilmu Politik, dan Konsensus dan Konflik Politik. Di dunia penelitian ia sempat menjadi junior research associate di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Sosial (LPPIS), dan associate di Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEU). Sejak 1994 hingga awal 2000 ia lebih aktif di Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI Depok. Di lembaga penelitian ini ia pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Pendidikan, lalu Ketua Divisi Penelitian, dan akhirnya Wakil Direktur.
Ia sempat aktif sebagai anggota dan kemudian ketua Litbang Redaksi Republika dari Desember 1994 hingga November 1997. Ia pernah pula menjadi redaktur ahli surat kabar gratis pertama di Indonesia, Metro. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi jurnal Seri Penerbitan Studi Politik (*), kerja sama antara UI dan penerbit Mizan, Bandung. Tema-tema yang sempat dibahas Seri Penerbitan ini antara lain adalah "Evaluasi Pemilu-pemilu Orde Baru", "Mengubur Sistem Politik Orde Baru", "Menimbang Masa Depan Orde Baru", dan "Memastikan Arah Baru Demokrasi".
Ia pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Utusan Golongan mulai 1 Juli 1998 sampai akhirnya mengundurkan diri dua bulan tujuh hari kemudian, pada 8 September 1998. Ia lalu terpilih sebagai salah seorang anggota Tim 11 atau Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) di bawah pimpinan Dr. Nurcholish Madjid, yang bertugas memverifikasi partai-partai politik calon peserta Pemilu 1999.
Selepas itu, ia mendirikan dan memimpin Komisi Pemberdayaan Pemilih (KPP atau Joint Committee for Voter Education) yang melakukan kegiatan pendidikan politik selama penyelenggaraan Pemilu 1999. Ia juga mendirikan dan memimpin Keluarga Indonesia untuk Pemilu Damai (KIPD) yang mengkampanyekan gerakan anti kekerasan dalam Pemilu 1999, dengan basis keluarga. Setelah itu, ia terlibat dalam sejumlah aktivitas pendidikan politik pasca-Pemilu 1999, termasuk dengan menjadi salah seorang panelis dalam debat kandidat presiden pertama di Indonesia.
Ia cukup aktif berdiskusi ke berbagai pelosok Indonesia. Pada saat yang sama ia aktif menulis kolom untuk surat kabar dan majalah. Ia juga aktif terlibat dalam acara talk show televisi, termasuk menjadi pemandunya. Ia sempat menjadi host untuk acara "Wacana Pemilu" di AN-teve, dan kemudian selama 28 pekan menjadi host acara "Indonesia Baru" yang disiarkan oleh seluruh stasiun TV swasta setiap Selasa malam, pukul 21:00 - 21:30 WIB. Ia juga sempat menjadi host untuk talk show radio bertajuk "Hubungan Sipil Militer".
Ia sudah menerbitkan sembilan buku karangannya sendiri yang diterbitkan oleh beberapa penerbit. Ia juga menjadi kontributor dalam banyak buku yang terbit antara 1994-2000, selain juga memberi kata pengantar untuk sejumlah buku yang terbit dalam kurun sama. Ia juga menulis artikel serius untuk sejumlah jurnal.
Mulai 21 Maret 2000, ia tinggal di Columbus, Ohio, Amerika Serikat, bersama keluarganya. Sekarang ia tercatat sebagai mahasiswa program PhD di Political Science Department, the Ohio State University, Columbus. / http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com/id17.htm

Menelusuri Jejak Eep Saefulloh Fatah dan Isu SARA Pada Pilkada DKI Jakarta
 

Sepandai -pandainya orang menyimpan bangkai ,maka akan tercium  baunya juga . Sepintar -pintarnya tupai melompat ,maka ia akan terjatuh juga. Begitulah kiranya  pepatah yang tepat untuk gambaran  orang-orang licik yang selama ini melempar batu sembunyi tangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.   Yang berteriak untuk menurunkan spanduk ajakan untuk tidak mensholatkan jenasah yang memilih Ahok, bahkan yang  berteriak seolah-olah  ia benar dan menuduh isu SARA dimainkan oleh kelompok Ahok untuk menyerang lawan.

Serapat apapun menyembunyikan kebusukan, suatu saat akan terbongkar juga. Dan  hal itu agaknya  mulai terkuak , setelah beredarnya video viral  Eep Saefulloh Fatah,  yang secara mengejutkan dan terang-terangan menyebut masjid sebagai tempat kampanye untuk meraih kemenangan  politik. (tentunya kemenangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno). Eep Saefulloh Fatah disebut-sebut berposisi  sebagai konsultan politik pasangan Anies-Sandi yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera(PKS) . 

Dalam ceramahnya, Eep menyampaikan contoh kemenangan Partai FIS/Partai Front Keselamatan Islam (al-jabhah al-islamiyah lil-inqadh) di Aljazair yang  telah berhasil memenangkan pemilu dengan mengunakan  masjid sebagai alat politisasi.  Atas kemenangan tersebut, Eep agaknya  ingin menerapkan strategi yang sama untuk mengalahkan pasangan Ahok-Djarot.

foto : viva,co.id

Eep menyatakan  bahwa  kemenangan  Partai FIS  pada pemilu di Al-Jazair karena memanfaatkan dan  menjadikan masjid  yang mestinya untuk beribadah tetapi juga digunakan sebagai alat  propaganda politik. Kemenangan itu tentu saja mengejutkan karena  Partai FIS bukan partai dengan jaringan yang kuat, tidak ada tokoh-tokoh berpengaruh yang tersebar di berbagai daerah, dan pendanaannya pun biasa-biasa saja.

Masih menurut Eep, Partai FIS mengunakan jaringan masjid seperti khotib, ulama, ustadz yang mengisi kegiatan di masjid , untuk ikut berpolitik, tidak hanya menyerukan ketakwaan tetapi juga seruan politik. Seruan politik dilakukan secara massif, terus menerus  sampai hari pencoblosan.

Dalam penelusuran saya, FIS  termasuk partai baru yang  yang berdiri tahun  1989 atas desakan masyarakat yang mayoritas Muslim. Disebutkan bahwa masyarakat  kecewa sebab satu-satunya partai yang dibentuk pada masa Presiden Boumedienne yakni FLN yang berasaskan sekular gagal mewujudkan kemajuan. Sebagai parpol Islam,  FIS kemudian mengangkat isu seputar Islam dengan menyodorkan program-program yang memikat simpati masyarakat Aljazair seperti ekonomi kerakyatan, mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih Islami, demokratisasi, dan pemerintahan yang lebih dekat kepada Daulah Islam dibanding Barat.

Intinya, dengan inspirasi kemenangan Partai FIS mengunakan masjid sebagai alat politik, konsultan Anies –Sandiaga tersebut menerapkan strategi yang sama.

Kenapa konsultan politik tersebut menempuh cara kotor ?

Mohon maaf jika saya menilai cara untuk memenangkan Anies-Sandi dengan mengunakan masjid sebagai alat propaganda politik adalah cara yang kotor. Mengunakan  isu Sara  adalah cara yang tidak sehat dan kemunduran dalam demokrasi di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, golongan, adat istiadat, budaya.  Selama ini  isu Sara  sedapat mungkin selalu dihindarkan  untuk  meraih kemenangan politik tetapi justru isu Sara kembali hadir dan  dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dalam beberapa bulan jelang Pilkada DKI Jakarta, suhu politik memanas, pertentangan antar agama, kecurigaan umat seagama muncul di permukaan tanpa bisa di bendung lagi. Bahkan antar teman,  keluarga pun tak jarang yang saling bermusuhan  hanya karena berbeda pandangan politik. Pilkada Jakarta memberikan dampak psikologis yang luar biasa dan salah satu pemicunya adalah isu agama yang segaja dihembuskan pihak-pihak tertentu.

Kenapa Eep melakukan cara seperti itu? Dugaan saya, Eep menyadari betapa sulitnya untuk mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot dalam Pilkada Jakarta. Seorang Eep yang di konon  sebut-sebut  menjadi  konsultan politik, dan pernah menjadi konsultan politik  dan orang di balik kemenangan Jokowi – Ahok dalam Pilkada DKI tahun  2012 lalu, tentunya ingin menorehkan catatan gemilang jika kali ini ia juga berhasil memenangkan pasangan Anies-Sandi.  Pakar politik lulusan Universitas Indonesia yang di sebut juga menjadi orang di balik kemenangan pasangan Aher dan Deddy Mizwar dalam Pilgub Jabar ini ingin terus meraih kemenangan, ingin mempunyai prestasi  cemerlang sebagai konsultan politik yang selalu berhasil memenangkan orang yang didukungnya.  Ia juga mengaku sebagai konsultan politik Jokowi-JK dalam Pilpres lalu.

CEO PolMark Indonesia  dan Suami dari Sandrina Malakiano ini mengetahui kapasitas Anies-Sandi tidak cukup  memadai untuk menjadi penantang Ahok-Djarot. Kalau bicara program, program yang sudah dikerjakan Ahok-Djarot terbukti sudah  bermanfaat bagi warga jakarta, mampu merubah Jakarta menjadi lebih baik dan maju. Sementara program yang akan dilakukan ke depan juga sudah terencana dengan baik dan tinggal melanjutkan manakala  Ahok –Djarot terpilih kembali memimpin Jakarta.

Singkatnya, menantang Ahok-Djarot dengan adu program jelas langkah yang tidak tepat, dan tidak mungkin untuk mengungguli pasangan petahana tersebut. Untuk itu satu-satunya cara hanya dengan mengembuskan isu Sara yang kemungkinan besar akan mampu mengoyang Ahok yang dobel minoritas.

Eep sebagai seorang pakar poltik yang sudah malang melintang menjadi konsultan politik tahu betul bahwa mengunakan  isu Sara  itu tidak fair dan  menciderai demokrasi.  Tetapi dengan sadar telah mengunakan Sara untuk kepentingan pribadinya.  Demi ambisi untuk mencatat kemenangan demi kemenangan orang-orang yang mengunakan jasanya, ia telah membuat demokrasi kehilangan akal sehatnya.

Barangkali, kebelet ingin selalu menorehkan kemenangan itulah yang membuat Eep kehilangan kontrol pribadi , ‘kewarasan’ sehingga rela  mendorong politisasi isu Sara pada Pilkada DKI Jakarta. **

(4 April 2017) / http://suciohsuci.blogspot.co.id/2017/04/menelusuri-jejak-eep-saefulloh-fatah.html

 

Eep Saefulloh Fatah 

Orang Bilang Saya Eksploitasi SARA, Politisasi Mesjid Untuk Menangi Jakarta, Netizen: Munafik!

TRIBUNMANADO.CO.ID - Eep Saefulloh Fatah melontarkan kalimat mengejutkan!
Kalimat yang ia posting ke akun twitter pribadinya tersebut malah menuai banyak cibiran netizen.
Melalui akun twitter @EepSFatah, Founder and CEO PolMark Indonesia Inc. - Center for Political Marketing, sekaligus konsultan politik yang memenangkan pasangan Anies-Shandi memenangkan Pilkada DKI Jakarta ini memposting kalimat bernada bantahan atas sejumlah tuduhan yang dialamatkan padanya selama ini.
"Eep Saefulloh Fatah @EepSFatah
Orang picik bilang: sy eksploitasi isu SARA & politisasi mesjid utk memenangi Jakarta 2017. Sy lg tulis buku utk tunjukkan yg kami kerjakan."

twitter @EepSFatah

Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa mantan pengamat politik yang beken di era tahun 2000 an ini disebut-sebut mengekspolitasi isu SARA saat Pilkada Jakarta 2017?
Sebuah ulasan menarik dikutip dari https://seword.com/ memberi kita sedikit gambaran :
"Setelah beredarnya video viral Eep Saefulloh Fatah, yang secara mengejutkan dan terang-terangan menyebut masjid sebagai tempat kampanye untuk meraih kemenangan politik . Eep Saefulloh Fatah disebut-sebut berposisi sebagai konsultan politik pasangan Anies-Sandi yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera(PKS).
Dalam ceramahnya, Eep menyampaikan contoh kemenangan Partai FIS/Partai Front Keselamatan Islam (al-jabhah al-islamiyah lil-inqadh) di Aljazair yang  telah berhasil memenangkan pemilu dengan mengunakan  masjid sebagai alat politisasi. 
Eep menyatakan  bahwa  kemenangan  Partai FIS  pada pemilu di Al-Jazair karena memanfaatkan dan  menjadikan masjid  yang mestinya untuk beribadah tetapi juga digunakan sebagai alat  propaganda politik.
Kemenangan itu tentu saja mengejutkan karena  Partai FIS bukan partai dengan jaringan yang kuat, tidak ada tokoh-tokoh berpengaruh yang tersebar di berbagai daerah, dan pendanaannya pun biasa-biasa saja.
Masih menurut Eep, Partai FIS mengunakan jaringan masjid seperti khotib, ulama, ustadz yang mengisi kegiatan di masjid , untuk ikut berpolitik, tidak hanya menyerukan ketakwaan tetapi juga seruan politik."
Berikut videonya : https://youtu.be/pvumgmkgUug
Meskipun Eep kemudian menyebut kalau kalau video yang beredar telah diedit dan direkayasa : "Oh soal mesjid... Ini baca ini dulu aja sebelum nanti baca cerita lengkapnya di buku saya." 

Add caption

twitter @EepSFatah

Postingan Eep ini sontak menuai berbagai komentar tajam netizen.
@Geronimopiyung
Dari muka anda, keliatan picik dan munafik mas...semua dengar apa yg anda sampaikan di mesjid, ngak usah nulis, org sudah tau isi otakmu.
#NegaraTakutHTI‏ @hendrikk168
Anda penangung jawab masalah perbedaan SARA yg saat ini meruncing! Smoga msh punya hati utk meminta maaf ke seluruh rakyat Indonesia di buku. Silahkan cuci tangan anda lewat buku dan berharap persoalan SARA yg anda peruncing ini bisa selesai lewat buku. Sebagai konsultan politik sudah pasti bung tahu tentang larangan kampanye di masjid. Bisa bung jelaskan video viral bung bbrp bulan lalu soal kampanye di masjid?
Sarah‏ @Sarah_Pndj
Ga akan dijawab sama si Eep..
BurSubur‏ @SuburBur
Eksploitasi isu SARA dan politisasi mesjid itu sudah sangat telanjang dan terlihat jelas. Anda dan keluarga anda mendapat keuntungan darinya
lestari damayanti‏ @lestarigodit
Cukup hanya terjadi di pilkada DKI. Sbg konsultan politik bpk tidak akan sarankan lagi di daerah lain. Jgn sampai kami jd korban ide2 bpk.
Hari Wibawanto‏ @hariwibawanto
Percayalah Eep akan menggunakannya untuk 2019. Sdh jelas siapa yang mau pakai kok .
Ada juga netizen yang memiliki penilaian lain :
Sarkawi‏ @1nohon9
yang menuduh Kang Eep politisasi mesjid orang yg tidak mengerti Islam, masalah mesjid itu urusan pribadi orang Muslim / http://manado.tribunnews.com/2017/05/22/orang-bilang-saya-eksploitasi-sara-politisasi-mesjid-untuk-menangi-jakarta-netizen-munafik?page=all

dok.Warta Kota

Eep Saefulloh Fatah menjadi timses Sandiaga Uno. 

Konsultan Sandi Bekerja Senyap

WARTA KOTA, PALMERAH-- Perjalanan pengusaha Sandiaga Salahuddin Uno hingga  menjadi bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, tidak terlepas dari kerja keras timnya.
Hasil survei Populi Center yang dirilis akhir Agustus lalu menyatakan tingkat keterpilihan Sandiaga melejit hingga 22,5 persen.
Padahal sebelumnya, hingga Mei, beberapa media memberitakan bahwa masih ada warga Jakarta yang belum mengenal siapa sosok laki-laki kurus itu. Tentu melejitnya popularitas Sandiaga tidak muncul begitu saja.
Selain semakin sering pemilik PT Saratoga Investama Sedaya itu menyapa warga Ibu Kota, di balik sepak terjangnya, ada konsultan politik yang mendukungnya yaitu Eep Saefulloh Fatah.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra, Syarif membenarkan sosok laki-laki kelahiran 1967 itu yang menjadi penasehat politik Sandiaga selama ini.
"Pak Eep memang secara informal sudah lama. Ini mau diformalkan," katanya kepada Tribun saat dihubungi belum lama ini. Diformalkan yang dimaksud Syarif adalah Eep akan dilibatkan dalam tim pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Pakar politik jebolan Uni­versitas Indonesia itu, pertama kali terlihat ada bersama Sandiaga dalam pertemuan kader Partai Gerindra itu dengan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, pertengahan Maret silam.
Saat itu Eep belum memastikan menjadi konsultan Sandiaga.
Namun, Sandiaga menyebut dirinya meminta nasihat politik pada suami  Sandrina Malakiano tersebut.
Saat Tribun mendatangi kantor lembaga konsultan politik yang didirikan Eep, PollMark Indonesia, tidak tampak keramaian. Di bagian lobi bangunan bercat kuning yang terletak di kompleks perkantoran bilangan Senayan itu hanya ada dua pegawai. Mereka hanya tampak sedang menata barang.
Meski sudah sampai di kantor PollMark Indonesia, Tribun tidak bisa langsung menemui Eep.
Seorang pegawai menyebutkan Eep sedang mempersiapkan diri jelang Pilkada serentak.
"(Jadwal) Bapak full sekali minggu ini. Harus keluar kota besok pagi sampai minggu depan. Hari ini kebetulan sudah ada agenda, jadi belum bisa (ditemui)," sebutnya.
Ketika dihubungi melalui pesan singkat, Eep pun enggan menjelaskan aktivitasnya dalam membantu pasangan calon tertentu.
"Sebagai konsultan kami biasanya bekerja dalam senyap," kata Eep Saifullah Fatah.
"Sebab banyak hal yang kami kerjakan adalah urusan dapur yang tersembunyi," sambungnya.
Selama menjadi konsultan politik, rekam jejak Eep tidak bisa dipandang sebelah mata.
Dia menjadi orang yang ada di belakang kemenangan pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.
Ada juga peran Eep dalam kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014.
Eep Saefullah juga tim  sukses pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI 2012. Saat itu, Jokowi-Ahok mengalahkan pasangan Fauzi Bowo-Nahrowi Ramli yang sebelumnya memiliki popularitas tinggi.

Godok tim pemenangan
Terkait tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2017, koalisi Partai Gerindra-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menggodoknya.
Tim yang diketuai Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mardani Ali Sera, baru memulai pembicaraan internal pada Selasa (27/9) kemarin.
Hanya saja, Mardani menjelaskan tim pemenang tidak akan didominasi oleh orang dalam tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden 2014 silam. "Timnya segar dan banyak muka baru," katanya.
Sedangkan Syarif menuturkan, sekelompok orang yang akan bekerja agar pasangan Anies-Sandiaga dapat mengalahkan pasangan pertahana, akan diisi tidak hanya dua kendaraan politik pengusung. "Ada relawan Sandi dan Anies juga," sebutnya.
Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang baru mengundurkan diri, Boy Sadikin dan beberapa anggota DPR yang telah berpengalaman dalam pemenangan Pilkada, juga akan dilibatkan.
Wakil Sekjen Partai Gerindra Ahmad Riza Patria optimistis berbagai strategi yang telah mereka siapkan untuk Pilkada Jakarta akan membuahkan hasil.
Pasalnya, Anies yang pada Pilpres 2014 berperan sebagai juru bicara pasangan Jokowi-JK, akan menarik warga Jakarta pemilih mantan Wali Kota Solo itu. Semetara pemilih Prabowo Subianto akan memilih Anies-Sandiaga.
"Kami yakini semua pemilih Gerindra, PKS dan Pak Prabowo akan pilih pasangan Anies-Sandi. Dan sebagian pemilih Pak jokowi pada Pilpres akan pilih Sandi karena Anies bagian dari tim Pak Jokowi," kata Ahmad Riza Patria usai acara peresmian Roemah Joeang Anies-Sandi di Jalan Brawijaya IX, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/9) lalu. / http://wartakota.tribunnews.com/2016/09/28/konsultan-sandi-bekerja-senyap-diambil-dari-timses-jokowi-ahok?page=all

Nama Eep Saefullah Dicatut untuk Politik Sesat

Nama Eep Saefullah Dicatut untuk Politik Sesat

Tulisan hoax terkait jihad mengatasnamakan CEO dan founder lembaga survei Polmark, Eep Saefulloh Fatah, beredar di media sosial. Eep menegaskan tulisan itu bukan dari dia dan dirinya tidak setuju dengan isi tulisan tersebut.
“Hoax, saat ini beredar tulisan yang di-posting seolah tulisan saya. Itu sama sekali bukan tulisan saya,” ujar Eep seperti dilansir media nasional beberapa waktu lalu..
Eep mengatakan namanya dibajak terhadap pihak tak bertanggung jawab yang menyebar tulisan tersebut. Dia sama sekali tidak setuju dengan isi tulisan tersebut.
“Saya juga tak setuju isinya. Nama saya dibajak dan ditulis secara keliru pula,” katanya.
Eep mendapat banyak konfirmasi dari rekannya setelah tulisan tersebut beredar di media sosial. “Ada sejumlah kawan yang meminta konfirmasi (setelah tulisan itu beredar),” sebutnya.
Tulisan tersebut menyebut beberapa poin jihad. Di bawahnya dicantumkan nama Eep Saepullah Fatah.
Akun Abi Amanillah di sosial media facebook jelas-jelas menghasut,ENTAH apa yang ada di dalam otak pembuat hoax tentang seruan jihad ekonomi kali ini. Di satu sisi, dia ingin membuat kesan mengajak umat Islam memperkuat diri dan menebar kebaikan. Di sisi lain, ajakan yang dibuat ternyata berbasis kebohongan.
”Sudahkah Anda Melaksanakan Jihad dengan Pola Seperti Uraian di Bawah Ini?” Begitu judul hoax yang kini telah tersebar ke berbagai grup percakapan dan media sosial.
Selanjutnya, artikel palsu itu menjelaskan bahwa pola jihad yang dimaksud adalah meletakkan uang dalam usaha-usaha muslim. Antara lain, 212 Mart, Kitamart, Koperasi Oke Oce, Fresh Mart Oke Oce, dan Oke Oce Mart.
Poin yang cukup menarik dalam artikel tersebut, ada nama pakar politik Eep Saefullohefulloh Fatah yang ditulis sebagai pembuat pesan. Namun, setelah ditelusuri, pesan itu tidak ditulis oleh Eep.p. Nama pendiri Polmark Indonesia tersebut dicatut produsen hoax untukk membuat pesan bernada provokatif.
Melalui akun dan nya, Eepep mengonfirmasi bahwawa ajakan jihad ekonomii yang mengatasnamakankan dirinya itu bohong. ”Saataat ini beredar tulisan yang didi- seolahlhttulisanli saya. ItuIt sama sekali bukan tulisan saya,” kata Eep. Dia mengaku tidak setuju dengan isi tulisan tersebut.
’’Nama saya dibajak. Menulis nama saya pun keliru,’’ ucapnya. Ya, dalam pesan itu, tertulis ’’Oleh Eep Saepullah Fatah’’. Padahal, nama Eep yang benar adalah Eep Saefulloh Fatah. Kemarin (3/10) Jawa Pos juga sudah mengonfirmasi bahwa akun Twitter dan Instagram yang mengklarifikasi hoax tersebut memang akun pribadi Eep.
Kemarin kabar hoax yang mengatasnamakan Eep itu juga sudah tersebar di Facebook. Akun yang menyebarkan bernama Abi Amanillah. Isinya seperti pesan yang dicontohkan Eep di akun media sosialnya. Hanya, kalimatnya sedikit lebih panjang. Ada tiga tambahan kalimat.
Tiga kalimat itu ialah ”Jihad politik hanya memilih pemimpin muslim amanah mulai dari tingkat RT sampai dewan hingga Presiden.’’ Lalu, ada juga pesan lainnya. ”Jihad kesehatan muslim Indonesia, pasien muslim berobat ke dokter muslim atau ke rumah sakit/layanan kesehatan muslim”. Pesan terakhir, ”Jihad pendidikan muslim Indonesia murid-murid sekolah di sekolah– sekolah pemerintah atau di sekolah muslim”. / https://bataraonline.com/nama-eep-saefullah-dicatut-untuk-politik-sesat/

Beda Politik Agama Ala Eep Saifullah dan Azyumardi Azra

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Bagaimana agama jika ditunggangi untuk kepentingan politik dalam merampas demokrasi di Indonesia ini.

Baca: Qurais Shihab: Jihad Versi Islam Beda Dengan Versi Radikal, Hal lain yang menunjukkan bahwa jihad bukanlah bertujuan dasar membunuh atau melakukan kekerasan adalah bahwa Nabi saw. dalam aneka pertempuran selalu menawarkan kepada lawan-sebelum bertempur tiga alternatif : a) Memeluk Islam atau, b) Tetap memeluk agama/kepercayaan mereka, tapi menjadi penduduk yang baik dengan membayar jizyah (pajak sebagai imbalan pembelaan terhadap mereka serta penggunaan mereka terhadap fasilitas umum), atau c) Ditindak/diperangi jika mereka menolak kedua tawaran tersebut. Penindakan itu pun tidak otomatis berarti pembunuhan

 

Sebuah brosur diduga buatan Front Pembela Islam (FPI) dan NKRI Bersyariah beserta kroco-kroconya beredar di media sosial. Isi brosur berupa seruan jihad dengan pola yang disebutnya ala pakar dan konsultan Politik Eep Saifullah Fatah. Seruan jihad yang tampak ngawur karena diskriminatif terutama bagi bangsa Indonesia yang plural.

Isinya ada delapan poin. Diantaranya upaya penguatan posisi dan penguatan ekonomi umat Islam melalui energi perkumpulan. Selain itu, model gerakan jihad dalam kehidupan sehari-hari. Dan persis seperti yang kerap diserukan kelompok minhum, semuanya harus serba muslim.

Tentu saja pengandaian itu tampak terlihat diskriminatif bagi bangsa Indonesia yang plural dengan banyak agama. Jika diterapkan, jurang pemisah antara umat muslim dan non-muslim di Indonesia akan semakin lebar.

Dalam tayangan video, Eep menyebutkan bahwa masjid, khotib, ulama, ustad dan shalat Jum’at akan dia jadikan jaringan berpolitik untuk mengalahkan Ahok.

Apakah dengan cara seperti itu jugalah yang akan diulangi Eep untuk menjatuhkan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Pertanyaannya sekarang adalah, serendah itukah Tuhan, agama, pemuka agama dan rumah ibadah sampai harus diseret masuk dalam dunia politik? Profesi Eep memang konsultan politik. Eep menafkahi keluarganya dengan pekerjaan tersebut. Jelas Eep akan bekerja sebaik-baiknya untuk memenangkan klien politiknya. Semakin sering klien politiknya menang, hidup Eep dan keluarganya akan semakin makmur. Pertanyaannya adalah: halalkah mencari nafkah dengan cara yang demikian? Menangkan klien politikmu dengan gagah Pak Eep. Bantu klien politikmu merancang program-program kerja andalan. Bukannya menyerang lawan politikmu dengan merendahkan Tuhan, agama, pemuka agama dan rumah ibadah seperti ini.

Baca: Wiranto: Jangan Sampai Politik Dimanfaatkan Kelompok Radikal Kuasai Kekuasaan

Disisi lain adalah seorang cendekiawan Muslim bernama Azyumardi Azra. Dia mengimbau kepada setiap umat Muslim agar menjaga kesucian masjid. “Jangan masjid itu digunakan sebagai tempat mobilisasi politik partisan, politik kekuasaan, politik pilkada. Saya kira tak pada tempatnya itu. Saya kira itu menodai kesucian masjid.” Dia juga memperingatkan bahwa jika kampanye politik menggunakan agama terus berkelanjutan, Indonesia terancam mengalami nasib yang sama seperti negara-negara di Timur Tengah. “Sangat berbahaya. Bisa memecah belah, tapi juga eksplosif.”

Melihat Eep, Azyumardi Azra diatas, dua pribadi yang sama-sama beragama Islam ini, kira-kira siapakah yang lebih meneladan pada pribadi Tuhan yang adalah Suci, Agung, Mulia, Pengasih dan Penyayang?

Indonesia waspadalah. Jangan mau diadu domba dan dipengaruhi lagi oleh cara-cara menjijikkan seperti yang sudah dilakukan Eep. Pintarlah sedikit, tak perlu banyak-banyak. Mudah khan? Apalagi sudah ada contoh tragis di Jakarta sana. Makmur pejabatnya, tertipu warganya. Sejahtera pemimpinnya, merana rakyatnya.

Baca: Eko Kuntadhi: Kembali kepada Quran dan Hadis Adalah Slogan Busuk Kelompok Radikal

Pilpres 2019 sudah di depan mata. Jangan biarkan Eep terus meracuni rakyat Indonesia dengan strategi politiknya yang merendahkan Tuhan, agama, pemuka agama dan rumah ibadah seperti yang sudah dia lakukan di Jakarta.

Kesalahpahaman tentang Makna Jihad

Kesalahpahaman tentang makna jihad itu diperparah juga melalui sekian banyak kitab, bahkan melalui terjemahan beberapa ayat al-Qur’an. Misalnya kata qitâl tidak jarang mereka pahami dalam arti pembunuhan, padahal kata itu bermakna peperangan/kutukan, sikap tegas yang tidak selalu mengakibatkan pembunuhan. Kata anfusikum diartikan sebagai jiwa/nyawa, padahal ia berarti seluruh totalitas manusia, yakni nyawa, atau fisik, ilmu, tenaga, pikiran, bahkan waktu karena semua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari totalitas manusia.

Para Radikalis itu memahami iman sebagai pembenaran hati atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. disertai dengan pengamalannya sehingga menurut mereka seseorang tidaklah dinilai beriman apabila tidak melaksanakan ajaran Islam secara baik dan benar. Mereka menilai bahwa kemusyrikan bukan sekadar keyakinan tentang berbilangnya Tuhan, tetapi juga yang mengakui keesaan-Nya tanpa mengamalkan syariat adalah seorang yang boleh dibunuh. Tulisan menyangkut ide di atas ditemukan, antara lain dalam buku yang tersebar di sekian banyak sekolah di Indonesia, termasuk Jawa Timur.

Baca: 5 Step Kelompok Radikal dan HTI Hancurkan Sebuah Negara

Mereka mengumandangkan bahwa “La hukma illâ lillâh”. Semua pemerintahan yang tidak menetapkan hukum berdasar ketentuan Allah adalah Thagût (melampaui batas ajaran Islam) dan dinilai kafir, lagi harus diperangi. Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Pemerintahannya pun mereka nilai Thagût/Tirani dan kafir. Mereka merujuk pada firman Allah: “Siapa yang tidak menetapkan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir), QS. al-Mâ’idah (5): 44).

Kekeliruan mereka menurut para pakar di bidang al-Qur’an dan Sunnah adalah memahami kata kafir dalam arti sempit, padahal al-Qur’an menggunakan kata itu untuk berbagai makna, seperti “tidak bersyukur” (QS. Ibrâhîm [14]: 7) atau “berpecah belah” (QS. Âli ‘Imrân (3): 106). Memang kekufuran beraneka ragam dan bertingkat-tingkat sehingga pada akhirnya kekufuran dapat disimpulkan dalam arti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai/tujuan. Puncaknya adalah mengingkari wujud/Keesaan Allah, dan inilah yang menjadikan seseorang dinilai keluar dari agama, itu pun tidak serta merta harus dibunuh. WASPADALAH!!!. (SFA) / http://www.salafynews.com/beda-politik-agama-ala-eep-saifullah-dan-azyumardi-azra.html

Mahfud MD ‘Semprot’ Felix Siauw di #ILCReuni212

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, tak sepakat dengan penceramah Felix Siauw soal khilafah. Dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk “212: Perlukah Reuni” yang disiarkan TvOne Selasa malam, 5 Desember 2017, Felix mengaku heran kenapa ideologi khilafah dinyatakan terlarang.

Baca: Prof Mahfud MD: Menolak Ide Khilafah

Jika memang khilafah adalah terlarang, menurut Felix, orang harus menghapuskan penyebutan nama empat nama khalifah saat melaksanakan ibadah Salat Taraweh.

“Khilafah adalah prinsip pengolahan alam semesta yang diamanahkan Allah kepada manusia,” jelas Felix. Untuk itu, menurut Felix, khilafah adalah sebuah keniscayaan.

Baca: Video Gus Sholah Semprot HTI, Mendirikan Khilafah Akan Hancurkan Negara

Namun, menanggapi pendapat Felix itu, Mahfud punya sikap yang lain. Dia menegaskan konsep khilafah yang diperjuangkan Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia bukan khilafah dalam tataran gagasan, namun khilafah dalam konteks sistem pemerintahan.

“Itu (khilafah untuk sistem pemerintahan) ideologi yang bertentangan. Upaya mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati jelas itu gerakan terlarang,” ujar Mahfud.

Baca: Zainul Muttaqin Semprot HTI, Tak Punya Khalifah Kok Mau Dirikan Negara Khilafah

Pakar hukum tata negara asal Jawa Timur itu mengaku sudah menggali langsung konsep khilafah yang diperjuangkan HTI. Dalam diskusi dan tukar pikiran dengannya, Mahfud mendapatkan keterangan sahih bahwa HTI memperjuangkan khilafah sebagai sistem pemerintahan.

“HTI itu bilang pemerintahan itu thoghut (berhala/sesembahan). HTI juga menolak ide kebangsaan, mereka ingin transnasional. Itu tak dibantah oleh mereka, ini jelas berbahaya sebagai sebuah bangsa,” kata Mahfud di Yogyakarta saat dihubungi lewat video conference oleh Karni Ilyas sebagai pemandu acara ILC.

Selanjutnya, dari sisi teologis, sepanjang mendalami ilmu tata negara Islam, Mahfud tak menemukan adanya konsep khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan.

Baca: Santri Ponpes Sidogiri: Apakah HTI Sesat dan Berbahaya?

“Di dalam sumber primer, tidak ada khilafah sebagai sistem. Kita bisa berdebat kapan saja. Kalau sebutan khilafah untuk pemimpin iya (ada), tapi tak ada sebagai sistem, khilafah itu macam-macam,” jelasnya.

Mahfud melanjutkan, sistem Pancasila yang dianut oleh Indonesia sudah pas. Malah Mahfud menilai Pancasila itu bila didalami adalah khilafah dalam konteks khilafah al Indonesia, atau khilafah khas Indonesia.  “(Tapi) Gerakan khilafah sebagai alternatif ideologi itu berbahaya,” tuturnya. (SFA) / http://www.salafynews.com/mahfud-md-semprot-felix-siauw-di-ilcreuni212.html

Polisi Ciduk Cahyo Gumelar yang Hina Jokowi, Ahok dan Lambang Negara

SALAFYNEWS.COM, TANGERANG – Akhirnya polisi berhasil menciduk penghina Jokowi dan Ahok. Cahyo Gumilar (40) ditangkap Bareskrim Polri di Pamulang, Tangerang Selatan. Dia ditangkap karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun media sosial Facebook.

Baca: WOW! Prabowo Akhirnya Ditangkap Terkait Foto Hina Jokowi

Menurut Wakabareskrim Polri Irjen Pol Antam Novambar, Cahyo selain melakukan penghinaan terhadap Jokowi, dia juga telah memposting konten yang bersifat ancaman, SARA dan menghina lambang negara.

“Telah dilakukan penangkapan terhadap pemilik akun tersebut atas nama Cahyo Gumilar,” kata Antam melalui pesan tertulis, Jakarta, Selasa (5/12).

Baca: Wanita Penghina Jokowi Ternyata Korwil Saracen Jaringan Penyebar Hoax-Fitnah SARA

Antam menuturkan lebih lanjut bahwa pelaku sudah mengakui perbuatannya. Dari hasil interogasi sementara, Menurut Cahyo, dirinya sengaja memposting konten-konten ujaran kebencian di akun media sosialnya.

Alasan pelaku melakukan ujaran kebencian, lantaran dirinya merasa terpanggil untuk melakukan perbuatan tersebut. Alasan Cahyo melakukan itu karena hukum pada saat ini berat sebelah dia juga merasa ada kriminalisasi terhadap ulama.

Baca: Presenter TV One Diduga Hina Jokowi, Windy Wellingtonia Dihujat Netter

Berikut Postingan Postingannya:

“Motivasi pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai panggilan jiwa,” tuturnya.

Saat melakukan penangkapan, polisi langsung melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan telah melakukan penyitaan barang bukti seperti satu HP, satu Laptop, satu buah Hard disk, satu buah Handycam, satu kamera digital, satu buah pedang, tiga buah bendera Laskar Pembela Islam (LPI), satu buah rompi hitam bergambar bendera Palestine, dan KTP.

Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 45A ayat (2) Jo 28 ayat (2) dan/atau pasal 45B Jo Pasal 29 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan/atau 207 KUHP. (SFA) / http://www.salafynews.com/polisi-ciduk-cahyo-gumelar-yang-hina-jokowi-ahok-dan-lambang-negara.html

Tidak Mendapat Panggung Dalam Kongres 212 Yang Dikuasai FPI, Rijal Kobar Dirikan Korps Alumni 212

Tidak Mendapat Panggung Dalam Kongres 212 Yang Dikuasai FPI, Rijal Dirikan Korps Alumni 212

Mantan narapidana kasus pelanggaran hukum melakukan ujaran kebencian berdasarkan UU ITE Rizal Kobar, pada tanggal 2 Desember 2017 lalu mendeklarasikan gerakan baru yang berhubungan dengan Aksi dan Reuni Akbar 212 yang dinamakannya Korps Alumni 212.
Pembentukan Korps Alumni 212 ini dideklarasikan Rizal Kobar atau Biasa menyebut dirinya Rijal Kobar melalui surat elektronik yang dikirimkannya ke media online.
Setelah Reuni Akbar 212 yang carut-marut dengan kepentingan politik dan kepentingan pribadi masing-masing elite 212, ternyata Rizal Kobar pun yang merasa memiliki saham dalam aksi 212 tahun 2016 lalu tersebut dengan berbagai aksi ujaran kebenciannya hingga akhirnya menjalani hukuman.
Kobar yang selalu melekat dibelakang nama Rijal adalah singkat dari Komando Barisan Rakyat, suatu organisasi gagal yang hingga saat ini tidak mendapatkan simpati dari masyarakat.
Dalam surat elektroniknya secara sepihak mengklaim bahwa Korps Alumni 212 ini adalah untuk menjaga “pergerakan nasional” aksi 212 itu sendiri serta untuk tetap menjaga ghiroh perjuangan aksi 212. Padahal aksi 212 sendiri selain tidak memiliki basis dukungan yang kuat dari seluruh umat Islam Indonesia akibat campur aduknya politik dengan gerakan keagamaan juga makin pudarnya semangat 212 yang selama ini selalu dipropagandakan demi kepentingan para elite 212 itu sendiri.
Pendirian Korps Alumni 212 ini sendiri juga merupakan buntut saat rijal tidak mendapat panggung dalam kongres 212 di Wisma PHI Cempaka Putih (1/12) lalu. Ketika itu Rizal sempat membentak narasumber ketika dirinya tidak diberikan kesempatan untuk mengkritisi konten konferensi pers oleh para narasumber.
Narasumber yang dimaksud adalah Sekretaris Alumni 212 Ustadz Muhammad Gatot saptono Al Khaththath. Rijal saat konferensi pers tersebut lebih mengutamakan untuk mengumumkan sikap alumni 212 daripada membacakan agenda reuni alumni 212 itu sendiri.
“Saya pasti ikuti apa kata Ulama, tapi untuk konferensi pers kali ini kan sebaiknya yang disampaikan itu sikap, bukan susunan acara. Dan dari tadi sepanjang konferensi pers kan hanya susunan acara yang disampaikan,” kata Rijal saat itu.
Al Khaththath sendiri yang marah karena disepelekan oleh Rijal cs tersebut menjadi marah dan membentak Rijal agar diam karena terkesan tidak menghargai dirinya. Namun bukannya malah diam, Khaththath malah dijadikan bahan olok-olokan oleh Rijal dkk dengan teriakan “Harganya Berapa?”.
Masyarakat tentu harus lebih mewaspadai gerakan Korps Alumni 212 yang hanya akan mengatasnamakan umat Islam seperti halnya alumni 212 lainnya seperti Presidium Alumni 212 yang justru ditunggangi kepentingan politik seperti membela Ketua Partai Politik Perindo Hary Tanoewidjaya beberapa waktu lalu.
Gerakan-gerakan yang dilakukan setelah aksi 212 Desember 2016 lalu itu secara tegas disebut Ketua Majelis Ulama Indonesia tidak perlu dilakukan lagi. “Aksi 212 itu sudah selesai. Masalah yang diusung oleh 212 sudah selesai, karena itu tidak perlu lagi menghidup-hidupi 212. Lebih baik acara seperti ini, mengutuhkan umat, bangsa dan mengajak mempererat persatuan,” kata Kyai Ma’ruf saat ditanyakan pendapatnya soal acara reuni 212 di lapangan Medan Merdeka Monas (1/12).
Kyai Ma’ruf menyebut reuni akbar 212 hanya akan menimbulkan kritik tajam. “Menurut saya itu memunculkan provokasi dan menimbulkan saling mencurigai. Kita harap masyarakat mengubah persepsi untuk jangan menghidupkan sesuatu (yang) masalahnya yang sudah selesai, tidak usah dihidup-hidupi lagi,” tegas Ma’ruf.
Propaganda untuk selalu menghidupkan semangat 212 sudah dipastikan Kyai Ma’ruf hanya menjadi agitasi yang berpeluang besar untuk dijadikan tunggangan politik oleh pihak-pihak tertentu yang justru dapat mengancam ketahanan berbangsa. / https://bataraonline.com/tidak-mendapat-panggung-dalam-kongres-212-yang-dikuasai-fpi-rijal-dirikan-korps-alumni-212/

Anggota DPRD Yogyakarta Tuding Amien Rais Lebih Senang Tebar Fitnah Daripada Membantu Korban Bencana Alam

Bataraonline – Orasi Amien Rais pada gelaran Reuni Alumni 212 di Monas Jakarta ternyata hanya mendapat respons negatif dari orang-orang sekampung halamannya di Yogyakarta.
Seperti diketahui saat Reuni Alumni 212 diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2017 lalu, Yogyakarta dilanda musibah banjir dan angin kencang akibat cuaca ekstrem yang diakibatkan siklon tropis Cempaka.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto merespons tudingan pernyataan Amien Rais yang memberikan pidato kontroversial di acara Reuni Alumni 212, Selasa (5/12/2017).
Diketahui, Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut sempat meminta Presiden Jokowi tak memecah belah umat dan memecah belah bangsa sendiri.
Eko menyatakan opini ngawur soal fitnah Amien Rais terhadap Presiden Joko Widodo yang dituduhnya hanya memecah belah umat, tak ubahnya menyebar fitnah.
“Alih-alih mengajak solidaritas untuk para korban bencana yang membutuhkan, Amien Rais justru sibuk menebar fitnah tanpa dasar jelas. Pemerintah dan Pemerindah Daerah DIY serta Pemda Kabupaten Kota se-DIY saat ini sedang bahu membahu dengan masyarakat, gotong royong siang malam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam,” imbuh Eko.
Menurut Eko, masyarakat merasa malu dan prihatin atas pernyataan Amien Rais, seorang yang dikenal berlatar belakang intelektual tapi pernyataan selama ini membawa api kebencian dan upaya memecah belah.
Di tengah kebatinan warga Yogyakarta yang tengah berduka dengan adanya korban bencana alam di DIY, tak selayaknya ada upaya menebar fitnah hanya untuk memenuhi nafsu berkuasa.
Padahal diketahui banyak bencana akibat dampak siklon Cempaka yang melanda tak jauh dari kediamannya di Sleman, DIY.
“Lokasi bencana alam tak jauh dari tempat tinggalnya di Sleman, tapi kemana? Masyarakat ternyata nonton di media lagi sibuk urusan politik kekuasaan di Jakarta. Masyarakat saat ini lebih butuh aksi konkret untuk bantu masyarakat yang terkena musibah bencana, bukan aksi politis kekuasaan saja yang dipikirkan,” kata dia.
“Kita harapkan tidak ada yang membuat gaduh disaat pemda dan masyarakat sedang konsentrasi tanggap darurat kebencanaan di Jogja. Ayo gotong royong membantu masyarakat korban bencana alam, jangan malah bikin gaduh dengan akrobat politik menyebar fitnah,” ujarnya. / https://bataraonline.com/anggota-dprd-yogyakarta-tuding-amien-rais-lebih-senang-tebar-fitnah-daripada-membantu-korban-bencana-alam/

Waspada HTI Kini Menjelma Menjadi Oposisi Dan Bergerilya Di Media Online

Bataraonline – Setelah tampil secara seronok mengumbar kebencian dan provokasi, portal mediaoposisi dotcom mulai melebarkan sayapknya melalui Video Blog atau biasa disebut netizen sebagai Vlop dengan nama vlogoposisi.
Namun sayang alih-alih menjadi oposisi yang benar melalui koreksi agumentatif kepada pemerintah, mediaoposisi melalui portal dan vlog malah lebih banyak menyajikan narasi agitasi yang hanya berpotensi memecah belah dan memisahkan umat Islam Indonesia dengan pemerintah.
Target pemirsa media oposisi tentu saja kepada para kaum intoleran dan radikal di Indonesia yang masih signifkan walau secara persentasi hanya 0,4% namun paparan narasi penyesatan pemuda kepada bentuk radikalisme tentu tidak dapat diabaikan.
Sesuai hasil survei Wahid Foundation bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) ada 0,4 persen dari penduduk Indonesia pernah melakukan tindakan radikal seperti yang didefinisikan. Selanjutnya yang bersedia bertindak radikal apabila ada kesempatan itu di angka 7,7%.
“Mungkin orang lihat cuma 0,4 persen kan sedikit. 7,7 persen kan sedikit. Tapi ketika kita proyeksikan terhadap penduduk Indonesia katakanlah 150 juta penduduk Indonesia, karena kita ngukurnya yang sudah dewasa atau sudah menikah, maka kita mendapatkan 600 ribu orang Indonesia pernah bertindak radikal dan sekitar 11 juta orang bersedia bertindak radikal kalau memungkinkan. Nah ini kan udah bikin merinding bu. Bikin merinding dengan data seperti ini,” ungkap Yenny Wahid.
Tokoh yang ditampilkan dalam vlog tersebut tidak lain adalah salah seorang dedengkot mahasiswa pro ISIS yang berafiliasi langsung dengan HTI, ormas yang telah dibubarkan pemerintah karena menyebarkan paham dan ideologi transnasional yang sangat bertentangan dengan Pancasila.
Muhammad Alauddin Azzam adalah Ketua Lajnah Khusus Mahasiswa HTI Di Kampus UGM Yogyakarta. Perannya dalam mempengaruhi teman-teman mahasiswa untuk memperkenalkan paham anti Pancasila sangat signifikan dan dapat dengan mudah ditemukan jejak digitalnya di dunia maya.
Seperti diketahui portal mediaoposisi sendiri lahir tak lama setelah pemerintah mengumumkan pembubaran HTI dan menyatakan sebagai ormas terlarang sesuai Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang kemudian menjadi UU Ormas No. 16 Tahun 2017.
Sehingga apapun yang ditampilkan oleh portal mediaoposisi maupun Vlogoposisi di You Tube tentunya masyarakat harus mewaspadainya. Pihak Aparat juga harus segera menindak portal mediaoposisi tersebut karena terbukti menjadi media propaganda dan perpanjangan tangan HTI dalam menyampaikan paham radikal dan intoleransinya. / https://bataraonline.com/waspada-hti-kini-menjelma-menjadi-oposisi-dan-bergerilya-di-media-online/

Sebar Berita Fitnah, Admin Lintas Politik News Dikejar Polisi

Bataraonline – Zaman digital semua akan meninggalkan jejak yang tentu akan dipertanggungjawabkan si pembuat berita fitnah.
Seperti judl berita yang sempat diunggah di situs lintaspolitiknews.blogspot yang membuat judul berita (HOAX) Sri Mulyani : Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk Bayar Hutang.
Aksi barbar Bullying sampai Hoax dan fitnah jelang tahun politik semakin memanas, pihak-pihak oposisi melancarkan seragan secara brutal terhadap pemerintahan.
Kali Ini Korban Kejamnya Dunia Maya Adalah Ibu Mentri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Beliau Difitnah Mengeluarkan Pernyataan “Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk Bayar Hutang”. Sebagaimana Yang Dikutip LINTAS POLITIK Via : lintas-politik-news.blogspot.com/2017/10/sri-mulyani-jika-rakyat-mengijinkan.html.
” LINTAS POLITIK – JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun depan pemerintah masih akan berutang untuk membayar bunga utang luar negeri dan jika rakyat mengijinkan wilayah bali kita jual untuk membayar hutang. Hal ini dibuktikan dengan jumlah defisit primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp109 triliun.
Angka tersebut lebih rendah dari yang sebelumnya yakni Rp111,4 triliun. Maka, dalam pengelolaan anggaran untuk tahun depan harus berhati-hati agar tidak membengkak dari segi utang yang disebabkan karena defisit anggaran yang melebar. ”
Jelas pernyataan imajiner dari data tersebut. Jika Melihat blog tersebut, namun Sayang blog tersebut sudah lenyap., Yang Namanya Dunia Internet, Apa Saja yang kita posting pasti akan meninggalkan jejak walaupun postingan tersebut sudah dihapus, Bagi Yang ingin membaca postingannya
lintas-politik-news.blogspot.com/2017/10/sri-mulyani-jika-rakyat-mengijinkan.html.
Sumber di screenshoot tsb diambil dari web : lintas-politik-news.blogspot.com/2017/10/sri-mulyani-jika-rakyat-mengijinkan.html (webnya hilang) dan facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128775957823089&set=a.114707545896597.1073741829.100020720572950&type=3&fref=gs&dti=503351479770021&hc_location=group
disitu tidak jelas redaksi mana yang mewawancara sri mulyani juga kelihatannya itu hanya “judul hasut ( biasa dikenal clickbait ) ”
karena di tulisan wawancaranya sama sekali tidak menuliskan Bali dijual sampai saat ini tidak ada website kredibel lain yang memberitakan hal ini
juga ada juga peraturan menjual pulau :

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58acfa5997514/bolehkah-pulau-pulau-kecil-diberikan-hak-atas-tanah
Dari referensi web terpercaya sangat jelas kalau perlu diketahui bahwa pulau kecil tidak boleh dimiliki oleh orang asing maupun badan hukum asing. Jika pihak asing ingin melakukan pemanfaatan pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, maka harus mengantongi izin dari Menteri. Penanaman modal asing tersebut harus mengutamakan kepentingan nasional.
Nah admin lintas politik news yang sengaja menebar fitnah tentu akan menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk mengusutnya dalam hal ini Polisi. Ini sekaligus memberi efek jera bagi para pemfitnah dan penghasut yang produknya jelas bukan merupakan produk jurnaistik dan mengabaikan kaedah-kaedah Pers yang berlaku maupun hukum.
Kesimpulan
Hoax Dan Hasud / https://bataraonline.com/sebar-berita-fitnah-admin-lintas-politik-news-dikejar-polisi/

Instruksi FPI Ikut Reuni 212 di Monas Sarat Politis

Bataraonline – Menurut rencana alumni 212 akan menggelar reuni akbar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 2 Desember 2017. Acara ini disinyalir memnafaatkan momentum hari keagamaan Maulid Nabi.
DPP FPI mengeluarkan instruksi untuk setiap anggota dan simpatisan FPI di seluruh Indonesia untuk mengikuti aksi reuni 212 tersebut.
Ketua DPP FPI Pusat, Kyai Shabri Lubis mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk panitia khusus untuk mempersiapkan acara tersebut. Panitia itu terdiri dari gabungan Presidium Alumni 212, GNPF Ulama, ormas-ormas Islam termasuk ormas-ormas kepemudaan dan nasionalis.
Acara reuni tersebut rencananya akan dimulai dengan shalat subuh berjamaah di Monas. Pihak panitia juga akan berkoordinasi dengan pengurus Masjid Istiqlal agar dapat menerima jamaah yang hendak i’tikaf dan shalat tahajud di Istiqlal.
“Dimulai dari sholat subuh berjamaah di Monas. Jadi umat Islam diharapkan datang dari malamnya,” ujarnya di Gedung MUI Pusat, Selasa (22/11/17).
Aksi 212 cukup kental dengan nuansa politik dibalut jubah agama. Tahun lalu Aksi tersebut digunakan untuk menggoyangkan gubernur petahana DKI Jakarta Ahok di Pilgub 2017.
Sepanjang setahun ini aksi-aksi yang kerap menggunakan angka-angka mewarnai unjuk rasa dan pengerahan massa mengatasnamakan AKsi Bela Islam. Namun sayangnya tujuan tersebut jauh dari harapan dan kenyataannya hanya menyulut tali perpecahan yang selama ini damai.
Sekalipun acara tersebut diklaim sebagai bentuk menjalankan story religi namun tidak juga harus dalam bentuk pengerahan masa dan turun kejalan yang hanya merugikan banyak pihak yang punya hak yang sama menggunakan fasilitas umum.
Dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut serta imbauan FPI tersebut menunjukkan reuni 212 bukan menitikberatkan pada ibadah yang religi, karena ibadah merupakan hak setiap warga negara dan panggilan hati insani sehingga menjadi hal yang tidak tepat apabila dilakukan atas dasar instruksi dari Ormas seperti FPI.
Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis mengimbau reuni akbar alumni 212 tidak dilangsungkan di Monas. Idham mengatakan, Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan mengenai adanya acara keagamaan di Monas. Acara itu diinisiasi oleh Presidium 212.
Idham mengimbau agar acara tidak dilangsungkan di Monas. Karena berdasarkan surat pemberitahuan, koordinator acara akan melangsungkan Salat Subuh berjamaah.
Untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk fokus beribadah di masjid-masjid di wilayahnya masing-masing.
“Kita mengimbau komponen masyarakat yang akan melaksanakan milad ini unuk melaksanakannya di dalam Masjid Istiqlal,” tegas Kapolda.
Sementara itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah memastikan tidak ikut bergabung dalam reuni akbar yang dilakukan oleh alumni 212 pada 2 Desember 2017 mendatang. Muhammadiyah menilai, reuni 212 tidak memberi banyak manfaat bagi masyarakat.
Menurut Nasir saat ini masyarakat Indonesia membutuhkan hal-hal yang lebih bermanfaat dan produktif. Karena itu, pihaknya tidak akan bergabung dalam reuni akbar tersebut. Nasir menyebut, pihaknya memilih melakukan kegiatan yang lebih positif, yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.
“Harapan Muhammadiyah, mari kita melakukan gerakan yang lebih produktif, mari kita melakukan gerakan gotong royong dalam keberagam Indonesia ini,” tegasnya. / https://bataraonline.com/instruksi-fpi-ikut-reuni-212-di-monas-sarat-politis/

Asrul Sani Sekjen PPP sebut UU Ormas prioritas Prolegnas 2018

Revisi UU Ormas Telah Disepakati Kenapa Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Dalam rapat paripurna sebelumnya, DPR telah menyetujui 50 RUU masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2018 yang terdiri dari 31 usulan DPR, 16 usulan pemerintah, dan tiga usulan DPD.
Dari total 50 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2018, 47 diantaranya adalah limpahan dari tahun 2017.
Tercatat, hanya tiga RUU yang baru yaitu RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, RUU Penyadapan, dan RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran dan terdapat lima RUU kumulatif terbuka.
Selain itu, ada perubahan daftar Prolegnas 2015-2019, yang pada awalnya berjumlah 184 RUU, kini menjadi 185 RUU.
Namun revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak masuk ke dalam daftar 50 RUU yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2018. Sejumlah fraksi mempertanyakan hal tersebut.
Sejumlah anggota DPR protes revisi undang-undang tentang Ormas tak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018. Padahal, aturan pembubaran Ormas tersebut sempat tarik ulur sebelum disepakti menjadi UU.
Anggota Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, UU No.16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas ini telah disepakati untuk masuk dalam Prolegnas 2018. Arsul protes lantaran draf revisi UU ini telah disusun untuk diusulkan di Badan Legislasi (Baleg).
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyatakan, mayoritas fraksi sebelumnya telah meminta dan menyepakati agar UU hasil pengesahan Perppu Ormas itu masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018, jika ada salah satu daftar RUU sudah selesai pembahasannya.
Secara prosedural, revisi UU Ormas saat pembahasan di Badan Legislasi tidak dapat masuk Prolegnas Prioritas 2018 karena terkendala penomoran.
“Mudah-mudahan bisa direalisasikan segera. Fraksi PPP dan fraksi lain sudah menyiapkan naskah akademik revisi UU 16 Nomor Tahun 2017 tentang Ormas,” kata Arsul di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/12/17).
Sementara Anggota Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik menambahkan, jika revisi UU Ormas tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018, maka UU Ormas dikhawatirkan tidak bisa dilakukan perbaikan.
“Kami dukung Perppu Ormas dengan banyak catatan, kami sudah sampaikan kepada pimpinan DPR. Kami mohon penjelasan pimpinan Baleg soal hilangnya revisi UU nomor 16/2017 tersebut,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah dan DPD beberapa waktu lalu, penomoran menjadi terkendala.
“Karena itu disepakati revisi Prolegnas tidak dilakukan enam bulan sekali namun setiap bulan dan jadi kesepakatan bersama Insya Allah UU selesai maka UU Ormas akan masuk di Prolegnas 2018,” kata Supratman.
Pemerintah telah menegaskan bahwa UU Ormas memiliki urgensi yang tinggi dalam mencegah berkembangnya kelompok yang bertentangan dengan Pancasila. Mengingat keberadaan kelompok dengan ideologi menyimpang tersebut berpotensi memecah belah bangsa. Oleh sebab itu diharapakan agar DPR dapat menilai secara objektif serta menempatkan Revisi UU Ormas sebagai prioritas DPR pada Prolegnas 2018. / https://bataraonline.com/revisi-uu-ormas-telah-disepakati-kenapa-tak-masuk-prolegnas-prioritas/

Yenny Wahid : Masyarakat Indonesia Harus Tetap Waspada Terhadap Infiltrasi Faham Yang Bertentangan Dengan Pancasila

Wahid Foundation Sebut Indonesia Rawan Radikalisme dan Intoleran

Bangsa Indonesia harus bergandengan tangan dalam memerangi intoleransi dan radikalisme yang hampi merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terkait siapa yang mempunyai kecenderungan paling kuat untuk terpapar paham radikal, data menunjukkan menyasar pada usia muda dan laki-laki.
Menyoroti perkembangan tersebut Wahid Foundation bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survey untuk mengetahui potensi intoleransi dan radikal di Indonesia. Hasilnya, dalam hal toleransi dan saling menghargai di Indonesia sangat memprihatinkan.
Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengatakan, bahwa masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap infiltrasi faham yang bertentangan dengan Pancasila.
Dengan adanya survey ini, Wahid Foundation ingin mengetahui apa saja yang berkontribusi terhadap intoleransi dan radikalisme. Siapa di Indonesia yang masuk dalam kategori intoleran dan radikal.
Untuk radikalisme, seperti apa contoh yang pernah melakukan radikalisme. Apakah seperti melakukan penyerangan rumah ibadah umat lain atau demonstrasi.
Dari survei tersebut terungkap bahwa sebanyak 0.4% penduduk Indonesia pernah melakukan aksi radikalisme. Sementara sebanyak 7.7% menyatakan bersedia bertindak radikal.
“Mungkin orang lihat 0,4% kan sedikit, 7,7% kan sedikit. Tapi ketika kita proyeksikan terhadap penduduk Indonesia katakanlah 150.000.000 penduduk Indonesia yang sudah dewasa atau menikah. Maka kita mendapatkan 600.000 orang Indonesia pernah bertindak radikal dan sekitar 11 juta orang bersedia bertindak radikal kalau memungkinkan,” ungkap Yenny dalam Simposium Nasional: Peran Ibu untuk Perdamaian, Senin (4/12/17).
Namun, Yenny optimis modal Indonesia untuk melawan radikalisme sungguh besar, karena 72 persen menolak tindakan radikal.
Selain itu, karakteristik lain yang membuat seseorang rentan menjadi radikal yaitu memahami ajaran agama secara literalis, terpapar informasi keagamaan yang berisi kecurigaan dan kebencian, atau cenderung mengingkari atau menentang pemenuhan hak warganegara terhadap kelompok yang tidak disukai, dan membenarkan dan mendukung tindakan radikal.
Indonesia telah memiliki ideologi Pancasila yang memepersatukan yang dibingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan cara tidak tidak membenarkan dan mendukung tindakan radikal, maka Indonesia akan terbebas atau setidaknya berkurang dalam melakukan tindakan radikal dan intoleran. / https://bataraonline.com/wahid-foundation-sebut-indonesia-rawan-radikalisme-dan-intoleran/

Saat Jumpa Pers Reuni 212 Rizal Kobar Teriaki Al Khaththath :”Harganya Berapa!

Bataraonline – Keributan antara alumni 212 terdengar di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saat jumpa pers alumni 212 melakukan kegiatannya, namun saat kongres ada sesuatu yang panas yang tidak banyak diliput oleh media.
Rizal Kobar sempat bentak Ustadz Muhammad Gatot saptono Al Khaththath di acara jumpa pers panitia Reuni Akbar 212 di Wisama Persaudaraan Haji Indonesia (PHI) Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Ia membentak para narasumber ketika dirinya tidak diberikan kesempatan untuk mengkritisi konten konferensi pers oleh para narasumber.
“Sebentar… sebentar. Kasih kesempatan saya bicara Ustadz. Harusnya konferensi pers itu gak begini, enggak hanya menyampaikan susunan acara. Tapi menyampaikan sikapnya bahwa Presidium Alumni 212 itu begini dan begini,” kata Rizal yang mendadak membuat kondisi semakin tidak kondusif, Jumat (1/12/2017).
Kritikan itu pun langsung ditepis oleh Ustadz Al Khaththath bahwa ini bukan agenda debat tapi jumpa pers panitia dengan awak media, terkait dengan informasi kegiatan Maulid Agung dan Reuni Akbar 212 di Monas.
“Tunggu bang Rizal. Ini belum masuk agenda (Kongres), ini masih Jumpa Pers dan mohon tenang,” kata Al Khaththath menanggapi sikap Rizal.
Bukannya nada diturunkan justru Rizal semakin keras berbicara. Bahkan dia siap berdiri tegak di atas podium jika tidak diberikan kesempatan menyampaikan kritikannya itu.
“Saya pasti ikuti apa kata Ulama, tapi untuk konferensi pers kali ini kan sebaiknya yang disampaikan itu sikap, bukan susunan acara. Dan dari tadi sepanjang konferensi pers kan hanya susunan acara yang disampaikan,” timpal Rizal.
Merasa tidak dihargai oleh Rizal, Al Khaththath pun tampak semakin marah. Bahkan ia pun meminta agar Rizal diam dan menghargainya sebagai Ulama.
“Anda diam… anda diam. Anda menghargai saya enggak?. Anda diam dulu,” tegas Al Khaththath dengan nada marahnya.
Namun sekali lagi, seruan Al Khaththath ini pun malah ditanggapi berbeda oleh Rizal dan temannya.
“Harganya berapa?” teriak salah satu sahabat Rizal di dalam Aula itu. Situasi sempat memanas namun bisa diredam oleh panitia dan keamanan. Jumpa pers pun dilanjutkan hingga berakhir. / https://bataraonline.com/saat-jumpa-pers-reuni-212-rizal-kobar-teriaki-al-khaththath-harganya-berapa/

Rakyat Masih Percaya Jokowi Memimpin Negeri Ini Hingga 2024

Bataraonline – Pencapaian hasil kerja secara nyata yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuk Kalla berdampak pada elektabilitias Jokowi yang kian melambung. Hal ini seperti dijelaskan pada hasil survei yang dilakukan oleh Indo Barometer yang dirilis di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Minggu (3/12/17).
Hasilnya, sebanyak 61,8 persen responden menginginkan Jokowi kembali menjadi Presiden 2019 ketimbang Prabowo Subianto.
Survei tersebut dilaksanakan pada 15-23 November 2017 di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling.
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengungkapkan, berdasarkan pertanyaan terbuka elektabilitas Jokowi berada di angka 34,9 persen sedangkan Prabowo hanya 12,1 persen. Namun, jika berdasarkan pertanyaan tertutup dan hanya dibatasi 16 capres, elektabilitas Jokowi naik menjadi 41,8 persen sementara Prabowo naik menjadi 13,6 persen.
“Dari pertanyaan tertutup terhadap 16 nama capres, Jokowi unggul dengan dukungan 41,8 persen, Prabowo 13,6 persen, Anies Baswedan 4,5 persen, AHY 3,3 persen, Gatot Nurmantyo 3,2 persen, Megawati 2 persen, Sohibul Iman 1,5 persen dan Jusuf Kalla 1 persen,” ujarnya.
Sedangkan jika diajukan pertanyaan tertutup dan capres dibatasi enam nama, elektabilitas Jokowi meningkat menjadi 44,9 persen sedangkan Prabowo 13,8 persen.
“Tren elektabilitas Joko Widodo sejak 2015-2017 perlahan semakin meningkat. Meski sempat melemah pada September 2015. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto sejak 2015-2017 mengalami fluktuasi,” jelas Qodari.
Tentu saja penilaian masyarakat melalui survei ini tak lepas dari hasil kerja Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang terus difokuskan yang tidak hanya berpusat di Jakarta melainkan seluruh wilayah RI jadi penilaian khusus bagi Jokowi.
Sementara program-program kesehatan KIS, Pendidikan KIP dan pembagian sertifikat tanah gratis serta program BBM Satu Harga menjadi nilai positif hingga membuat nama Jokowi masih dinantikan untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. / https://bataraonline.com/rakyat-masih-percaya-jokowi-memimpin-negeri-ini-hingga-2024/

Mantan Sekretaris Presiden Suharto Ini Provokasi Umat Membenci Pemerintah

Mantan Sekretaris Presiden Suharto Ini Provokasi Umat Membenci Pemerintah

Setelah digelarnya Aksi Reuni 212 di Monas, sejumlah orasi saat reuni akbar 212 dan pendapat para pendukung 212 dimunculkan oleh portal-portal yang memang bertujuan membiaskan informasi dan membentuk opini masyarakat agar bersikap kontra terhadap pemerintah.
Salah seorang yang dikutip pernyataannya adalah Brigjen (Purn) Anton Tabah, seorang mantan ajudan penguasa orde baru Suharto.
Tuduhan Anton Tabah bahwa Pemerintah Joko Widodo tidak berpihak kepada umat Islam hanya pandangan dan tuduhan sumir tanpa landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan Anton ini justru hanya berpotensi mengadu domba dan provokasi kepada pemerintah. Subyektifitas sangat kuat dan kecenderungannya menjadi berita bohong atau hoax.
Itu pun jika benar Anton Tabah sendiri yang menyatakannya karena tujuan propaganda perusak bangsa justru lebih sering mencatut nama-nama orang terkenal. Seperti pada kasus seruan jihad Eep Saefullah Fatah. Karena hingga saat ini pernyataan Anton tersebut tidak dimuat di media mainstream di manapun, pernyataannya hanya bergulir di portal-portal provokator dan pemecah belah bangsa.
Mereka menganggap aksi tersebut merupakan persatuan ummat Islam jelas tak dapat dimengerti sebab momen pengerahan massa itu merupakan agenda besar menjatuhkan sebuah rezim yang diawali dengan tumbangnya Ahok pada Pilgub DKI 2017 kemarin.
Majelis Ulama Indonesia dimana Anton Tabah mengabdi sudah menegaskan bahwa aksi tersebut sudah selesai dengan ditahannya Ahok dan menjalani hukuman 2 tahun penjara.
Masyarakat harus menyadari dengan cepat jangan lagi terbuai dengan propaganda karbitan yang hanya memuaskan nafsu ambisi sekelompok orang dengan iming-iming agama yang telah di nodai. Tuhan pun maha pemurah dan Ahok pun telah menjalni hukuman yang mereka inginkan. Lalu untuk apalagi aksi-aksi itu dilakukan terlebih diperpanjang sebagai bentuk bagian dari sejarah mempersatukan ummat.
Seharusnya mereka bersatu untuk bagaimana memajukan bangsa ini lebih hebat di mata dunia bukan dikenal dengan aksi aksi yang kerap menggunakan angka. Bukan pula terus mengumbar kriminalisasi ulama sementara yang berteriak hanya kelompok itu-itu saja. Seperti tak mendapat bagian dari yang diinginkan dalam pemerintahan ini.
Harusnya NKRI ini dijaga dengan baik bukan dengan mengerahkan massa tanpa tujuan yang jelas dan hanya membuang-buang biaya tanpa hasil baik yang dapat dinikmati.
Pemerintah melakukan penegakkan hukum tak pernah pandang bulu sebab proses hukum akan dilakukan terhadap para pelanggar hukum yang jelas terbukti bersalah.
Pernyataan Anton Tabah Digdoyo di sebuat artikel mengatakan bahwa aksi reuni 212 merupakan jihad untuk menyadarkaan rezim ini sangat salah kaprah dan tak mendasar. Bahkan aksi ini pun menyeret-nyeret dan menggiring opini di masyarakat terutama terkait reklamasi, isu PKI, dominasi Cina di Indonesia, penjualan asset bangsa, kriminalisasi ulama serta penolakan terhadap UU Ormas. / https://bataraonline.com/mantan-sekretaris-presiden-suharto-ini-provokasi-umat-membenci-pemerintah/

Awas, Postingan FB Abu Faiz Bojas Jibar Benturkan Umat Islam dengan Pemerintah

Awas, Postingan FB Abu Faiz Bojas Jibar Benturkan Umat Islam dengan Pemerintah

Sentimen isu SARA nampaknya belum beranjak juga dari para pemikir-pemikir kerdil pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin. Dimana masyarakat sebagian umat Islam mempertentangkan, Gubernur Non-Muslim yang saat itu di pimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Isu tersebut pun meluas hingga kini dengan mengangkat cerita lama yang masih tak jauh dari cerita antek China.
Propaganda tulisan yang di posting akun Facebook Abu Faiz Bojas Jibar setidaknya telah memperkeruh warna toleransi dan keberagaman di Tanah Air. Dalam postingannya itu dituliskan bahwa,
“Ayoo podo melek…..
Komitmen NU, GP Ansor, Banser NU itu kebangsaan katanya.
Kenapa Hary Tanoe yang mau jadi presiden diundang ceramah di pesantren2 NU? NU mau Hary Tanoe jadi presiden? Bagaimana jika Indonesia berubah jadi Taiwan atau Singapura? Itukah kebangsaan yang diinginkan NU?”
Paragraf diatas jelas telah mencoreng sisi pluralisme kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Inilah ujian bagi toleransi religius dan etnis di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
Jika kebencian ini jadi tradisi, makan selain mengancam demokrasi yang sedang pelan-pelan dibangun pasca-reformasi, kerukunan antar-etnis dan antar-umat beragama Indonesia ke depan dapat dipastikan akan selalu dalam ancaman.
Namun sayang, dengan tangan-tangan segelintir orang keberagaman ini sengaja ingin dirusak demi kepentingan politik. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengadu domba masyarakat, khususnya umat Islam dengan PBNU, demi melindungi dan mengangkat citra FPI.
Meski mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam. Namun bangsa ini sudah bersepakat tentang Tanah Air Indonesia, bukan Tanah Air Islam Indonesia. Sebagai mayoritas harus bisa mengalahkan egoisme untuk melindungi minoritas, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi minoritas, dan bukan sebaliknya.
Komitmen Nu, GP Ansor dan Banser NU tetap sama yakni sama dalam cita-cita Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya, Indonesia yang memajukan kesejahteraan umum, Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Komitemen GP Ansor tentang kebangsaan juga diperkuat dalam momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin, dengan melakukan Kirab Satu Negeri untuk meneguhkan kembali komitmen dan tekad pemuda Indonesia “Bela Agama Bangsa Negeri” dalam satu tarikan napas yang dapat mengokohkan keindonesiaan.
Di paragraf selanjut postingan Abu Faiz Bojas Jibar juga menyindir kehadiran James Riady pada Rakernas PBNU yang terjadi pada tahun 2016 lalu, di mana James membagi pengalamannya sebagai pengusaha sukses dan menyapaikan materinya dengan netral.
“CEO Lippo Group James Riady (Kafir) Jadi Pembicara Rakernas PBNU beginilah kalau Aqidah sudah tergadai.”
Apa yang dilakukan PBNU justru menunjukkan kebhinnekaan karena tidak membatasi diri hanya dengan kelompok ras dan agama tertentu. Sebab bicara pembangunan harus dilakukan bersama-sama untuk kemajuan bangsa. Pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus terjadi sinergi antar kelompok masyarakat dengan cita-cita yang sama.
Justru konten yang yang disebar yang cenderung memcah belah dengan dengan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah terkesan sebuah pesananan intimidasi terhadap etnis dan agama tertentu dan hal ini tidak dibenarkan dalam UUD 1945.
Kehadiran CEO Lippo Group James Riady mendorong supaya Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU) membangun rumah sakit Generik di daerah guna membantu warga NU yang kesulitan dengan biaya kesehatan.
Sebagaimana diberitakan, bahwa Chief Executive Officer Lippo Group James Riady, menjadi salah satu pembicara dalam Rakernas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Sabtu (19/11/16).
Saat itu James diundang dalam pertemuan para pemuka organisasi Muslim terbesar di Indonesia itu karena memiliki visi dan pendekatan yang sama terhadap pembangunan bangsa di Indonesia, yaitu dengan landasan iman dan pendidikan.
Dalam kesempatan itu, James Riady juga menyatakan kesanggupannya untuk membantu PBNU membangun rumah sakit.
Jadi jika ada sekelompok orang yang hanya bertujuan untuk membuat gaduh negara ini dengan berbagai macam tulisan lalu kemudian mengajak masyarakat hanya berpikir kepada pola mayoritas dan minoritas sesungguhnya ini merupakan bentuk kemunduran bangsa Indonesia yang tidak ingin bangga negara ini maju.
Justru konten tersebut disebarkan hanya untuk kepentingan politik serta mendiskreditkan pemerintahan dan lawan politik dengan kembali mengangkat isu SARA.
Bangsa ini sudah melek dengan kemajuan dan tak lagi memusingkan dengan yang namannya perbedaan etnis, suku, maupun agama. / https://bataraonline.com/awas-postingan-fb-abu-faiz-bojas-jibar-benturkan-umat-islam-dengan-pemerintah/

Eggy Sudjana Akui Aksi Reuni 212 Berbau Politik dan Tegakkan NKRI Bersyariah

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Motif utama dibalik Reuni 212 Sabtu (02/12/2017) yang diklaim sebagai perayaan Maulid Nabi Muhammad ternyata tidak benar. Dugaan banyak pihak selama ini ternyata benar, Reuni Sableng 212 itu bertujuan politik. Mereka ingin mengobok-obok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selama ini mapan yakni memaksakan NKRI Bersyariah.

Baca: Reuni 212 Ajang Unjuk Kekuatan HTI

Motif politik ini terungkap ketika Penasehat Presidium Eggy Sujana hadir dalam diskusi Indonesia Lawyer Club (ILC) TVOne bertema “Reuni 212 Perlukah?”, Selasa (05/12/2017) malam. Eggy dengan tegas menyampaikan bahwa Reuni 212 merupakan ruang peradaban politik bagi Indonesia. NKRI Bersyariah dalah motif utama Reuni 212.

”Amanah dari Habib Riziq, Dia ingin NKRI Bersyariah. Ini juga Amanah dari presidum,” ujar Eggy Sujana

Eggy juga mengatakan, sebelum Rauni 212 digelar, telah diadakan Konres agar maksud yang diharapakan (Yakni NKRI Bersyariah) bisa terwujud. ”Minimal umat yang mana, yang telah berkumpul setuju. Bagi yang nggak setuju ya sudah,” katanya.

Meskipun demikian, kata Eggy, gerakan tersebut tidak akan pernah setuju dijadikan partai politik mengingat banyaknya partai yang terlibat dan hadir. ”Ini adalah ruang kelas besar untuk peradaban politik. Ini bukan aspirasi tapi kosekuensi logis,” katanya.

Baca: Reuni 212 Berbau Politik Bukan Merayakan Maulid Nabi

Sebelumnya, pidato pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, dalam gelaran Kongres Nasional Alumni 212, juga dinilai kental muatan politik dan dianggap memecah belah dari pada menyatukan masyarakat, terutama umat Islam di Indonesia.

Menurut pengamat politik, Pengamat Politik Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas, Aksi 212 terjadi di momentum yang serba kebetulan. Sementara Reuni Alumni 212, baginya, mirip strategi politik tertentu. “Untuk target politik jangka panjang saya kira, Pilpres 2019.”

Memanfaatkan agenda itu untuk menjaga hubungan baik dengan peserta Aksi 212. Menurut pengamat politik langkah itu bisa jadi semacam investasi politik. Mereka ingin memperoleh dukungan dalam proses pemilu mendatang. “Termasuk menjaga kekuatan politik baru di 2019. Itu dari kacamata parpol,” ujar Abbas.

Baca: Jumpa Pers Kongres Reuni Akbar 212 Memanas, Rizal Kobar Bentak Al Khaththath

Di sisi lain, tercipta semacam simbiosis. Gerakan 212 akan mendapat pembenaran. Mereka seolah mendapat sokongan legitimasi dari tokoh formal.

Sinyalemen muatan politik di Reuni 212 sebenarnya sudah diutarakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia menyebut, ada agenda kepentingan politik Pilkada serentak 2018 dan persoalan Pilpres 2019 di balik pelaksanaan acara tersebut.

“Ini enggak akan jauh-jauh dari politik juga, tapi politik 2018/2019. Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019,” kata Tito di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017). (ARN) / https://arrahmahnews.com/2017/12/06/eggy-sudjana-akui-aksi-reuni-212-berbau-politik-dan-tegakkan-nkri-bersyariah/

 

Institusi UIN Sunan Kalijaga Diminta Polisikan Khalid Basalamah

ARRAHMAHNEWS.COM, JOGJAKARTA – Penulis Buku Abah Lutfi Ahmad Tsauri angkat bicara soal pernyataan Khalid Basalamah yang menuduh UIN Sunan Kalijaga sebagai universitas pusat liberal dan menjadi penyebab bencana di Jogjakarta. Lelaki yang akrab disapa Kang Ahmad itu menilai Khalid telah melakukan penistaan dan penghinaan.

Kritik pedas Ahmad Tsauri terhadap Khalid Basalamah disampaikan dalam bentuk artikel pendek berjudul “UIN Suka dan Khalid Basalamah”, Senin (04/12/2017).

Baca: Dosa-dosa Khalid Basalamah Hingga Pengajiannya Layak Dibubarkan.

Menghormati Nabi Muhammad saw saja minta dalil, nuntut harus dalil hadis saheh. Untuk memuliakan Rasulullah saw butuh dalil dan akurasi informasi. Menilai institusi yang menaungi ratusan ribu orang baik rektor, profesor, dosen mahasiswa aktif dan alumni, se-enaknya sendiri. Cukup, “Kata teman saya”.

Khalid Basalamah menuduh UIN Sunan Kalijaga pusat Islam Liberal menjadi penyebab banyak bencana di Jogja. Ini jelas penistaan. Informasi “jarene”, kata teman tentang UIN, dijadikan landasan Khalid Basalamah mengarang utak atik ora gatuk.

Baca: Kyai NU Serukan Boikot Trans TV Pasca Undang Tokoh Wahabi Khalid Basalamah

“Di UIN kalau ada yang sholat di olok-olok”. Ini penghinaan. Kata siapa orang solat diolok-olok. Dimana? Saya belum menjumpai masjid yang ramah difabel seperti UIN Sunan Kalijaga, tuna netra, tuna rungu, obesitas semua difasilitasi.

Bahkan untuk menjaga kesahan sholat jumat penyandang disabilitas tuna netra, khutbah jumat menggunakan penerjemah bahasa isyarat.

Baca: Ceramah Khalid Basalamah Pantas Dibubarkan.

Ada di masjid lain? di kampus lain? kampus Wahabi di Arab Sausi sana almamater Khalid? Bukankah Islam untuk semua, termasuk penyandang disabilitas.

Dosen UIN banyak jebolan pesantren ternama. Bukan ustad tarjamah yang jauh dari etiket keulamaan. Misalnya pak Rektor, beliau jebolan Termas dan Harvard.

Kenapa kalau orang lain bicara di tuntut dalil, dalil, dalil. Sementara Anda mengaitkan bencana pada institusi tertentu hanya berlandaskan “kata temen saya”. Saya berharap institusi memproses secara hukum. Orang ini sudah melakukan blunder berulang kali. Biar kapok. (ARN) / https://arrahmahnews.com/2017/12/06/institusi-uin-sunan-kalijaga-diminta-polisikan-khalid-basalamah/

Ketua Komisi A DPRD DIY ‘Semprot’ Amien Rais ‘Intelektual Kok Suka Sebarkan Api Kebencian’

ARRAHMAHNEWS.COM, YOGYAKARTA – Sikap ksatria ditunjukkan oleh Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto merespon tudingan pernyataan mantan Ketum Muhammadiyah dan Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais yang memberikan pidato kontroversial di acara Reuni Alumni 212, Selasa (5/12/2017), seperti dilansir oleh Tribunnews.

Baca: Dulu Jatuhkan Soeharto dan Gus Dur, Kini Amien Rais Bidik Jokowi

Amien Rais sempat meminta Presiden Jokowi tak memecah belah umat dan memecah belah bangsa sendiri. Eko juga menyatakan opini ngawur soal fitnah Amien Rais terhadap Presiden Joko Widodo yang dituduhnya memecah belah umat, tak ubahnya menyebar fitnah.

“Alih-alih mengajak solidaritas untuk para korban bencana yang membutuhkan, Amien Rais justru sibuk menebar fitnah tanpa dasar jelas. Pemerintah dan Pemerindah Daerah DIY serta Pemda Kabupaten Kota se-DIY saat ini sedang bahu membahu dengan masyarakat, gotong royong siang malam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam,” imbuh Eko.

Menurut Eko, masyarakat merasa malu dan prihatin atas pernyataan Amien Rais, seorang yang dikenal berlatar belakang intelektual tapi pernyataan selama ini membawa api kebencian dan upaya memecah belah.

Di tengah kebatinan warga Yogyakarta yang tengah berduka dengan adanya korban bencana alam di DIY, tak selayaknya ada upaya menebar fitnah hanya untuk memenuhi nafsu berkuasa.

Baca: Surat Terbuka Denny Siregar Kepada Amien Rais

Padahal diketahui banyak bencana akibat dampak siklon Cempaka yang melanda tak jauh dari kediamannya di Sleman, DIY.

“Lokasi bencana alam tak jauh dari tempat tinggalnya di Sleman, tapi kemana? Masyarakat ternyata nonton di media lagi sibuk urusan politik kekuasaan di Jakarta. Masyarakat saat ini lebih butuh aksi konkret untuk bantu masyarakat yang terkena musibah bencana, bukan aksi politis kekuasaan saja yang dipikirkan,” kata dia.

“Kita harapkan tidak ada yang membuat gaduh disaat pemda dan masyarakat sedang konsentrasi tanggap darurat kebencanaan di Jogja. Ayo gotong royong membantu masyarakat korban bencana alam, jangan malah bikin gaduh dengan akrobat politik menyebar fitnah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Ketua MPR RI, Amien Rais memberikan sambutan di atas panggung Reuni Alumni 212.

Mantan aktivis 1998 meminta Jokowi agar tidak menjual negara kepada pihak asing. Ia juga menyentil soal proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan pembangunan proyek Meikarta.

Baca: Ruhut Bungkam Amien Rais dan PAN Terkait Mumtaz Rais di Pilgub Sumut

“Kami hanya menyampaikan bahwa Pak Jokowi (Joko Widodo), reklamasi itu gawat, Meikarta itu gagal,” ujar Amien di atas panggung. Amien Rais juga menuding rezim Jokowi suka memecah belah bangsa sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang acara Kongres Alumni 212. “Saya ingatkan mas Jokowi jangan asyik memecah belah umat Islam,” kata Amien saat itu. Amien pun berulang kali menyebut istilah kecebong saat memberikan sambutannya. (ARN) / https://arrahmahnews.com/2017/12/05/ketua-komisi-a-dprd-diy-semprot-amien-rais-intelektual-kok-suka-sebarkan-api-kebencian/

Ketika Dua Sahabat, Amien Rais dan Buya Syafi’i, Bersua

islamindonesia.id – Ketika Dua Sahabat, Amien Rais dan Buya Syafi’i, Bersua
Guru sekolah Muhammadiyah Muallimin, Erik Tauvani Somae, baru saja menerima pesan dari tokoh nasional Ahmad ‘Buya Syafi’i’ Ma’arif, 5 Desember. Ketika Erik membuka pesan itu, tampak foto dua mantan Ketua Umum Muhammadiyah Buya Syafi’i dan Amien Rais sedang duduk bareng di sebuah sofa.
“Foto kapan ini, Buya?” tanya Erik via Whatsapp seperti dikutip Kumparan.com
“Tadi pagi, secara kebetulan kami berjumpa di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta,” jawab Buya.
Wajah Buya tampak tersenyum lebar di foto itu. Seolah lama tak bersua, baik Buya maupun Amien, keduanya memperlihatkan keceriaan pada momen itu.
Amien Rais merangkul pundak Buya saat keduanya mengarahkan wajahnya ke kamera. Buya memakai batik biru dengan tongkat di tangannya dan Amien memakai batik hijau lengan pendek.
Bagi orang yang pernah mengikuti jejak mereka berdua, – sejak keduanya bertemu pertama kali di Yogyakarta, merantau ke Amerika Serikat, hingga kembali ke Tanah Air memimpin Muhammadiyah, – tahu benar bahwa kedua pria ini adalah sahabat karib. Keduanya lahir sebagai intelektual Muhammadiyah dan bergerak dalam skala lebih luas lagi setelah keduanya “pensiun” dari kepengurusan ormas itu.
Meski Buya lebih tua secara usia, Amien Rais lebih dahulu menahkodai Muhammadiyah. Bahkan Buya dalam buku autobiografinya (Mizan, 2009) mengakui besarnya kontribusi Amien Rais dalam perjalan hidupnya.
Buya bilang, ia dapat menimba ilmu di Negeri Paman Sam tak lepas dari bantuan Mahasiswa Jebolan Universitas Gadjah Mada itu yang lebih dahulu belajar di Chicago.
Di sisi lain, Amien senantiasa hormat kepada Buya dan mengakui integritas moralnya. Amien pernah bilang, ketika ia membesarkan partai politik dan Buya memimpin Muhammadiyah, Buya tetap berupaya tidak menyeret Muhammadiyah ke politik praktis. “Padahal Syafi’i Ma’arif itu teman akrab saya,” kata Amien kala itu.
Perjalanan waktu, masa demi masa, membuat wajah kedua tokoh itu kian sepuh. Meski terlahir sebagai intelektual Muhammadiyah, pandangan mereka kerap berbeda, bahkan bersebrangan, termasuk ketika meletusnya silang pendapat soal tafsir Al Maidah 51 jelang Pilkada Jakarta 2017.
Namun, di sisi lain, keretakan persahabatan keduanya belum pernah terdengar di telinga publik. Hubungan baik yang terjaga itu kembali ditegaskan oleh beredarnya foto perjumpaan kedua tokoh itu di Bandara.
“Amien Rais dan Buya Syafii itu integritasnya sama: berjuang untuk kebaikan Indonesia. Pilihan politiknya saja yang beda,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, di akun Twitter-nya, 3 Desember. “Pilihan-pilihan yang berbeda itulah yg memajukan masyarakat.”
Sebagai seorang guru besar di masing-masing almamaternya, dan sebagai cendekiawan Muslim, perbedaan pendapat kedua pria ini tetap menarik perhatian publik. Selain warga Muhammadiyah, begitu banyak warga Indonesia yang pernah mencicipi karya intelektual Amien Rais dan Buya.
Secara personal, Mahfud mengaku mengagumi Amien Rais dan Buya Syafii secara sama.  Mahfud mengenal keduanya sejak awal 1980-an sebagai pejuang-pejuang yang menurutnya tulus. “Mereka orang-orang yang ikhlas ingin membangun Indonesia dgn akhlak,” ujarnya. / https://islamindonesia.id/berita/ketika-dua-sahabat-amien-rais-dan-buya-syafii-bersua.htm

Haedar Nashir Bicara Soal 1 Persen ‘Predator’ Kuasai Separuh Kekayaan Indonesia

islamindonesia.id – Haedar Nashir Bicara Soal 1 Persen ‘Predator’ Kuasai Separuh Kekayaan Indonesia
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan berbagai masalah yang muncul di Indonesia disebabkan sekelompok orang yang ingin mencari keuntungan semata. Bahkan, dia menyebut orang-orang ini sebagai predator.
“Bangsa ini rusak karena predator. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Tapi daya rusaknya luar biasa,” ujar Haedar saat memberikan sambutan pada Resepsi Milad ke-105 Muhammadiyah di Medan, Sumatra Utara (Sumut), Sabtu (2/12) malam.
Menurut Haedar, predator ini merupakan bagian dari mereka yang memiliki harta dan kekuasaan. Dengan bekal yang dimiliki, mereka memasuki berbagai lini kehidupan dan mengatur semua hal sehingga menguntungkan mereka.
“Kata Presiden Jokowi, satu persen orang menguasai 55 persen kekayaan Indonesia. Satu persen ini predatornya. Masuk ke politik, ekonomi, sosial, budaya, ormas. Semuanya. Dengan uang tak terbatas, memainkan peran apa saja,” ujar dia.
Hadir pula dalam perhelatan itu, antara lain 25 pimpinan daerah Muhammadiyah di wilayah Sumut, Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung, dan sejumlah pejabat lain.
Jamaah Muhammadiyah, lanjut Haedar, harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif. “Bersyukur dengan perbuatan dan merekatkan kebersamaan. Ini yang buat kita kuat.”
Pada kesempatan itu, Haedar juga mengatakan, ada kelompok tertentu yang menyebarluaskan isu keretakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “NKRI dalam ancaman itu politik sebenarnya. Isu politik. Karena mayoritas di negara ini, apa pun sukunya, rasnya, agamanya, kelompoknya tidak ada yang ingin meruntuhkan dan membubarkan NKRI,” ujar dia.
Menurut dia, ada kelompok tertentu yang sengaja menciptakan isu tersebut untuk menunjukkan eksistensi mereka. Kelompok ini rela menciptakan isu-isu yang menguras perhatian bangsa demi keuntungan mereka sendiri.
“Lebih karena ingin eksisnya sebuah kelompok dalam percaturan politik,” ucap dia.
Menurut Haedar, permasalahan bangsa merupakan tugas dan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikannya. Namun, rakyat pun tentu tak bisa tinggal diam.
“Karena kita bagian dari bangsa ini. Dalam titik yang paling krusial, kita bisa memberi solusi,” kata Haedar.
Haedar mengatakan, semua pihak, termasuk jamaah Muhammadiyah, harus memiliki komitmen kebangsaan yang lahir dari semangat yang tulus, ikhlas, dan jujur. Dengan begitu, tidak akan ada yang menciptakan dan terpengaruh isu keretakan NKRI. Seluruh pihak pun akan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi keutuhan bangsa.
“Kejujuran berbangsa itu seperti hidup berumah tangga. Di satu sisi amar makruf, di sisi lain nahi munkar. Kritik itu bentuk sayang Muhammadiyah terhadap negara,” ujar Haedar.
Sementara, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumut, Hasyimsyah Nasution mengatakan, pada usianya yang melebihi satu abad, jamaah Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi umat yang lebih bermanfaat.
Menurut dia, milad ini harus dijadikan ajang untuk refleksi dan muhasabah atau introspeksi diri. Dalam agama, salah satu cara mewujudkan hal tersebut adalah bersyukur.
“Artinya, syukur itu bentuknya berbuat, bekerja. Kita harus kreatif ke depan, membuka peluang-peluang sehingga eksistensi Muhammadiyah betul-betul membawa rahmat kepada manusia dan umat di Sumut,” ujar Hasyimsyah.
Ia juga menekankan, umat Islam, khususnya jamaah Muhammadiyah, tidak boleh berhenti menginfakkan yang dimiliki, termasuk ilmu dan diri mereka. Dengan cara inilah jamaah Muhammadiyah dapat terus bermanfaat bagi sesama. / https://islamindonesia.id/berita/haedar-nashir-bicara-soal-1-persen-predator-kuasai-separuh-kekayaan-indonesia.htm

 

Survey Indo Barometer Tempatkan Dirinya Sebagai Kandidat Capres Terkuat no 3, Begini Respon Malu Malu Anies

BERANINEWS.COM -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi hasil survei Indo Barometer, yang menempatkannya di posisi ketiga di atas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon presiden 2019 pilihan rakyat.
"Ya, baru saja mulai kerja di Jakarta, kita jalanin, sekarang saya lagi fokus soal antisipasi banjir dan antisipasi masalah keluhan warga," ujar Anies Baswedan sebelum meninggalkan Balai Kota untuk menghadiri silaturahmi dengan jajaran Kota Administrasi Jakarta Pusat di Gedung Pertemuan Pertamina pada Selasa, 5 Desember 2017.
Hasil survei tersebut menunjukkan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) mencapai 34,9 persen, diikuti dengan Prabowo Subianto dengan tingkat keterpilihan 12,1 persen, Anies Baswedan 3,6 persen, Ahok 3,3 persen, dan Gatot Nurmantyo 3,2 persen.

Anies Baswedan pernah menyatakan tidak akan maju di pemilihan presiden 2019 saat diwawancarai Tempo secara eksklusif pada 12 Oktober 2017.
"Garis saya menjadi gubernur. Saya akan urus Jakarta. Jangan saya ditarik untuk urusan di luar Ibu Kota. Bahwa dulu ada Pak Jokowi yang kurang dari lima tahun menjadi gubernur lalu menjadi presiden, jangan ditarik-tarik ke saya. Itu garis beliau," kata Anies di rumahnya, daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Survei Indo Barometer sendiri, yang menempatkan Anies Baswedan berselisih ketat dengan Ahok, dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner pada 15-23 November 2017.
Metode penarikan sampel menggunakan multistage random sampling. Responden berjumlah 1.200 orang berusia 17 tahun atau lebih dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Margin of error plus-minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. / http://www.beraninews.com/2017/12/survey-indo-barometer-tempatkan-dirinya.html

 

Alasan Mengejutkan Kenapa Elektabilitas Ahok Sebagai Capres Tidak Bisa Tumbang Walau Dijebloskan Ke Penjara

BERANINEWS.COM -Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang sedang menjalani hukuman 2 tahun bui karena perkara penodaan agama, menempati posisi nomor empat dalam survei elektabilitas tokoh menjelang Pemilihan Presiden 2019 buatan Indo Barometer.
Ahok mendapat 3,3 persen dari total 1.200 responden di 34 provinsi dalam survei yang dilakukan 15-23 November 2017 tersebut. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mengalahkan Ahok secara mengejutkan pada Pilkada 2017, hanya selisih 0,3 persen dari Ahok dengan perolehan 3,6 persen.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berada di bawah Ahok, sedangkan posisi puncak diduduki Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Mengapa elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut masih tinggi?
“Pak BTP alias Ahok dikenal anti korupsi, bersih, dan transparan,” kata Jack Lapian kepada Tempo pada Senin, 4 Desember 2017.
Jack adalah pendukung fanatik Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 sekaligus pendiri BTP (Basuki Tjahaja Purnama) Network atau jaringan pendukung Ahok. Jack Lapian pula yang melaporkan Ahmad Dhani ke polisi dengan dugaan ujaran kebencian via media sosial Twitter.
Menurut dia, hasil survei Indo Barometer itu menunjukkan bahwa Ahok masih berada dalam top of mind publik secara nasional. Itu sebabnya, nama Ahok disebut oleh responden dalam jajak pendapat tersebut padahal Ahok masih berstatus narapidana.
Jack menuturkan, kampanye SARA ternyata tak meracuni mayoritas mastarakat Indonesia. Hasil survei Indo Barometer, dia melanjutkan, juga menyiratkan bahwa masyarakat sudah jenuh disuguhi konflik berlandaskan kebencian suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Jack Lapian lantas mengutip pidato Presiden Jokowi di Istana pada 4 November 2016 ketika sedang marak demonstrasi yang menuntut Ahok diadili karena penodaan agama.  "Agama telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik," ujarnya mengulangi ucapan Jokowi.
Menurut Jack, dari hasil survei Indo Barometer dapat dilihat bahwa masyarakat bisa menilai Ahok dengan hati nurani dan mengabaikan serangan soal SARA. “Intinya dari hasil survei ini tampak Pancasila dan keberagaman agama. Ini sangat baik untuk keutuhan NKRI.” / http://www.beraninews.com/2017/12/alasan-mengejutkan-kenapa-elektabilitas.html 

Awalnya Cengengesan Lihat Abu Janda Dijewer, Tapi Mukanya Langsung Kecut Usai Pipinya Digampar Bolak Balik Oleh Mahfud MD

BERANINEWS.COM -Abu janda dijewer Prof Mahfudz soal hadits 200 tahun setelah Rosulullah wafat yg membahas bendera tauhid
Tapi Si Felix juga digampar pipinya bolak balik pakai tutup panci baja sama Mahfud MD.
Mahfud said " Khilafah yg dibawa HTI dan FPI itu berbeda dgn kilafah zaman Abu Bakar, Umar, Usman atau Ali, kalau dulu kilafah itu sebutan untuk pemimpin umat islamnya

Tapi kalau HTI dan FPI itu mengartikan Khilafah sebagai sistem pemerintahan dan itu yang ngak boleh karena bertentangan dgn Pancasila.. "
ILC tadi malam ibarat membongkar bangkai yg coba disembunyikan
Contohnya saat Alkhatath masih mencoba malu2 meong  menyembunyikan Agenda mereka di acara 212
Tapi Egi Sujana terang2 mengakatan kalau 212 memang wadah umat togel untuk berpolitik.
So,  setelah ngak kompak  masalah  panggung roboh sekarang ngak kompak juga masalah visi misi 212 jgn2 masalah capres 2019 nanti ngak kompak  juga, Egi Dukung Jokowi, umat 212 dukung Anis,  terus mas wowo siapa yg dukung..??
Ah nasib dia lah tuh, Kan emang dari zaman Ken Arok udah takdirnya jadi Capres abadi.. Wkwkwk...
Bagi yang penasaran dan semalam tidak sempat melihat bagaimana mahfud md bantai pentolan HTI si Felix silahkan lihat videonya dibawah ini:

Sumber: Akun FB Sanji Uno / http://www.beraninews.com/2017/12/awalnya-cengengesan-lihat-abu-janda.html

Kembali kami ingatkan, Suka Tidak Suka Untuk mengetahui Islam, kami beritahu sekali lagi, mungkin sudah berulangkali ya, bahwa Islam saat ini terbagi 3, yaitu Islam Sunni, yang diwakili  Penduduk dan Pemerintah Republik Indonesia yang mayoritas bermazhab Imam Syafe'i ala Indonesia(CINTA Maulid, Haul, Ziarah Kubur dan Tawassul), Islam Syi'ah yang diwakili Penduduk dan Pemerintah Republik Islam Iran yang mayoritas bermazhab Syi'ah 12 Imam / Mazhab Jakfari (CINTA Maulid, Haul, Ziarah Kubur dan Tawassul) dan Islam Wahabi yang diwakili Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Wahabi Salafi / Ulama Klasik (BENCI Maulid, Haul, Ziarah Kubur dan Tawassul).
Sedangkan khusus berbicara Islam di Indonesia, maka kita harus bicara Islam N.U dan Islam Muhammadiyah, Islam N.U itu SUKA Maulid, Haul, Ziarah Kubur dan Tawassul, sedangkan Muhammadiyah TIDAK SUKA Maulid, Haul, Ziarah Kubur dan Tawassul , akan tetapi Tidak Suka Bukan Berarti BENCI, karena orang Muhammadiyah yang di undang orang N.U pada acara Maulid dan Haul, biasanya mau datang, mereka saling Menghargai karena Bhineka Tunggal Ika. 

Sungguh Islam Indonesia adalah Islam yang Rahmatan Lil 'Allamin, yang selalu menebarkan Kasih Sayang dan Cinta Kasih kepada sesama ummat manusia dan ummat Islam dan BUKAN menebarkan KEBENCIAN kepada sesama ummat manusia dan ummat Islam. 

Jadi kita harus waspada pada Program Kebencian yang ditebarkan TAKFIRI (orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, diluar golongannya dan merasa diri dan golongannya paling benar dan orang lain PASTI SALAH) , mereka kaum Takfiri, "bisa saja ada dan menyusup" di Islam Sunni, Islam Syi'ah, NU, Muhammadiyah, MUI, POLRI,TNI, ORMAS, Institusi Negara maupun Bukan di Istitusi Negara, Gereja kita, Masjid kita, KPI, KPID, TV kita, Radio Kita, Media Cetak Kita, Media Online Kita, Islam, Kristen, Hindu,Budha, Konghuchu, Satpol PP, dan lain sebagainya, jadi waspadalah selalu dan terus-menerus akan adanya Agenda Takfiri yang akan Menghancurkan Persatuan Republik Indonesia hingga Bangsa-bangsa di Dunia.. ^_^  Hakun Nay Lo ^_^. (Tim Pencari Berita www.hakunnay.blogspot.co.id  / Bjm/06/12/2017/18.14wita)

Diposting 6th December 2017 oleh Hakun Nay Lo ^_^

Sumber Artikel : http://hakunnay.blogspot.com/2017/12/mengenal-sosok-eep-saefulloh-fatah-dan.html 

Re-post by MigoBerita / Sabtu/07032020/11.41Wita/Bjm