MigoBerita - Banjarmasin - Pak Presiden Jokowidodo melindungi rakyat dengan PSBB yang diminta oleh kepala-kepala daerah, tetapi ada yang ingin Lockdown, mengapa dan apa alasannya, temukan jawabannya dari berbagaimana opini di artikel yang berhasil MigoBerita kumpulkan, dan biasakan untuk membaca habis isi berita atau opini hingga tidak menimbulkan HOAX

Mantap! Jokowi Balik Lockdown AHY

Sejak pertengahan Maret lalu, AHY sudah menekan Jokowi agar melakukan lockdown di beberapa kota. Namun Jokowi tak merespon. AHY yang kebelet lockdown, mencari cara lain yang menurutnya jitu.

AHYpun tega mengerahkan puterinya sendiri untuk ikut bersuara meminta Jokowi melakukan lockdown. Dengan dalih tugas sekolah, AHY terus menekan Jokowi soal lockdown.

Sangat mudah menerka tujuan AHY meminta Jokowi lockdown. Ada kepentingan Demokrat-SBY yang tersembunyi di sana. Jika Jokowi melakukan lockdown, maka semua dana yang ada, akan dikerahkan untuk biaya lockdown. Salah satu dana yang diincar AHY adalah dana pembangunan ibu kota baru.

Tentu saja AHY tidak mau melihat Jokowi sukses mendirikan ibu kota baru. Hal itu menjadi catatan sejarah paling memilukan yang ditanggung Demokrat. Bayangkan warisan terbesar SBY, ayah AHY semasa jadi Presiden, adalah prasasti Hambalang. Sementara warisan Jokowi adalah ibu kota baru yang keren dan spektakuler ditambah bangunan infrastruktur lainnya.

Bisa dipastikan jika ibu kota baru, bisa diresmikan pada tahun 2024 mendatang, atau saat Jokowi mengakhiri kekuasaannya, maka Demokrat sangat terpukul. Nama SBY akan tenggelam dalam sejarah. Sementara nama Jokowi terpatri cemerlang.

Nah, hal ini tidak boleh terjadi. Salah satu cara menghadangnya adalah meminta Jokowi melakukan lockdown. Dengan demikian pembangunan ibu kota baru gagal diselesaikan karena tidak ada lagi dana. Ibu kota baru pun akan menjadi prasasti peninggalan memilukan Jokowi menyamai Hambalang.

Usaha AHY mengerahkan puterinya untuk mengirim surat berjudul “Lockdown speech” berbuah blunder. Tujuan AHY yang tadinya ingin me-melockdown Jokowi kini berbalik membuat AHY terkunci. Publik sekarang mengecam AHY yang ikut menyeret anak kecil ikut politik.

AHY semakin terkunci ketika dia dan isterinya Anisa Pohan ikut terusik berlebihan atas cuitan Denny Siregar di Twitter. Katanya AHY akan melaporkan Denny Siregar (DS) dengan dalih telah melakukan pembulian kepada anak-anak. Rencana melaporkan DS ini kepada polisi membuat AHY semakin terkunci alias ter-lockdown dengan beberapa alasan:

Pertama, AHY adalah orang yang pertama kali yang membawa ranah privat ini ke publik. Ketika dibawa di ranah media sosial, maka direspon juga oleh media sosial. Pertanyaannya mengapa ikut sewot ketika kesalahan sendiri yang kurang bijak disindir di media sosial?

Kedua, AHY ikut mendukung puterinya mengaitkan tugas sekolah dengan Jokowi. Mengapa harus menyampaikan tugas sekolah anak kecil kepada Presiden? Lalu mengapa Anisa Pohan melaporkan DS kepada Jokowi. Yang menyindir DS, yang diusik Jokowi?

Ketiga, AHY tidak melarang dayang-dayang Demokrat ikut menyerang DS dan bahkan Jokowi sendiri. Semakin lucu dan lebay ketika Wasekjen Demokrat membandingkan bahasa Inggris anak AHY dengan Jokowi. Apa kaitan bahasa Inggris Jokowi dengan tugas sekolah si puteri?

Keempat, AHY akan melaporkan DS ke polisi. Nah ini semakin lucu. Apa kesalahan DS atas sindirannya itu? Jika dibaca berulang-ulang cuitan DS itu, maka tak ada delik apapun yang bisa diseret ke ranah pidana. Apalagi yang disindiri DS bukan si puteri tetapi elit satu Demokrat.

Saya melihat Demokrat di tangah AHY susah menggeliat. Cara AHY memoles Demokrat dengan cara lebay akan memercik muka sendiri. Membenturkan diri terhadap Jokowi itu bukanlah pilihan cerdas. Apalagi tidak ada kesalahan fatal yang bisa menjadi pintu masuk menyerang secara frontal kepada pemerintahan Jokowi.

Ketika AHY misalnya menembak Jokowi soal korupsi, maka justru hal itu sama saja memercik muka sendiri. Ada banyak elit Demokrat yang sampai sekarang masih dalam penjara gegara korupsi. Jika AHY menembak Jokowi soal kabinet dengan tuduhan tidak karuan kinerjanya, maka lagi-lagi Demokrat menjadi sasaran tembak. Di era Demokrat, kabinet SBY antri masuk penjara.

Menjadi blunder parah jika nantinya AHY jadi melaporkan DS kepada polisi. Itu bisa menampar muka SBY sendiri. Bagaimana tidak, SBY terus-menerus meledek Jokowi dengan mengatakan tidak pernah memidanakan rakyat sendiri. Nyatanya netizen membongkar aib SBY yang secara fakta membuat pelaporan sendiri. Padahal Jokowi tak sekalipun datang melapor kepada polisi.

Jelas bahwa taktik AHY untuk melockdown Jokowi dengan memanfaatkan Covid-19 ini, berbalik menusuk dirinya dan Demokrat. Kini AHY serba salah. Melaporkan DS ke polisi tak cukup bukti dan akan menjadi olok-olokan publik. Jika tidak melaporkan, publik akan prihatin soal ancaman AHY yang panas-panas tai ayam. Sementara respon Jokowi atas masalah AHY vs DS itu dipastikan tak direspon Jokowi.

Memang harus diakui. Saat ini AHY-Demokrat seperti berada pada situasi lockdown. Sejak gagal menjadi jenderal, kalah dari Pilkada DKI 2017, gagal menjadi cawapres Prabowo, gagal masuk kabinet Jokowi, tak jelas oposisi atau koalisi di parlemen, AHY, seperti dilockdown untuk sementara oleh Jokowi. Jokowi kini sama sekali tidak menghiraukan AHY. Mau jungkir-balik, mau guling-guling, mau mutar-mutar sampai mau merengek-rengek, silahkan.

AHY tidak bisa kemana-mana alias ter-lockdown. Ia hanya berputar-putar di dalam rumah Demokratnya yang semakin hari-semakin pudar. Tak heran, AHY kini terlihat bak pengangguran. Saking tak punya kerjaan, AHY hanya sibuk mengelus-elus jambang dan brewokannya. Begitulah kura-kura.

Salam Seword, Asaaro Lahagu

Sumber Utama : https://seword.com/politik/mantap-jokowi-balik-lockdown-ahy-LwXWB5hGhC

Najwa Kritik DPR, Diam Soal Kartu Prakerja, Halah Ketahuan Deh...

Najwa ini blunder, asal kritik tapi gak ngaca. Dia mengkritik tentang kebijakan-kebijakan DPR dengan sangat tajam. Setajam silet, tapi gak kena kepada esensinya. Najwa ini memang kelihatannya ingin melawan struktur yang dianggapnya sebagai struktur korup.

Padahal kalau dia pintar dikit saja (ya dikit saja gak usah banyak-banyak), Najwa harusnya tahu kalau dia sedang melakukan blunder atau upaya menghancurkan harga diri. Makin ngomong, makin gampang ketahuan salahnya dia di mana.

Pada akhirnya, Arteria Dahlan, anggota DPR RI PDI-P pun menyerang balik. Ia mempertanyakan Narasi TV yang merupakan kontributor website adiknya, Sekolah.mu, berkecenderungan isinya hoax dan provokasi. Kritik DPR jago, tapi sama kartu prakerja yang ngawur itu kok mingkem? *Ada main, Mbak Nana?**

Mari kita simak sanggahan balik dari Arteria Dahlan, yang begitu keras terhadap Najwa Shihab.

Saran saya, secara pribadi, selaku anggota Komisi III DPR RI, selalu anggota Badan Legislasi DPR RI dan selaku Deputi Penerangan Umum Satgas Lawan COVID-19 DPR RI, meminta Najwa minta maaf. Ini kan statementnya sudah dikonstruksikan dan disengaja benar-benar untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR.

Dan sengaja disiarkan ke ruang publik baik oleh Najwa pribadi maupun Narasi TV. Materi yang disampaikannya pun berupa informasi yang tidak benar, cenderung hoax dan provokatif. Apalagi dihadirkan di saat negara sedang menghadapi kedaruratan kesehatan. Yang membutuhkan situasi yang kondusif. Jadi ini memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Selain Arteria Dahlan, ada juga beberapa anggota DPR, menyinggung hubungan Najwa dengan platform Sekolah.mu milik adiknya Najeela Shihab, yang ternyata merupakan salah satu mitra program Kartu Prakerja. Kalau bicara mitra, pasti banyak, dan dalam anggaran 5T dari pemerintah, pasti para mitra itu rebut-rebutan.

Sekolah.mu adalah platform pendidikan online yang dipimpin langsung oleh Najeela. Andre pun mengkritik hal ini, sebagai balasan dari tudingan Najwa Shihab yang menganggap DPR RI tidak memprioritaskan penanganan Covid 19. Sungguh gak jelas. Tudingan ini pakai kalimat pembuka dari Najwa dengan noraknya begini…

Wahai tuan dan puan DPR…

Dari awalnya saja saya sudah gak suka sama cara dia bicara, berlagak merendahkan diri. Mirip sekali sama Anies Baswedan, cara bicara dan segalanya. Mahir mengolah dan menata kata. Jujur saja, Najwa ini harusnya tahan diri. Kenapa? Karena adiknya yang malahjadi kena.

Andre Rosiade dalam strateginya menjebak PSK di Padang sih menurut saya ngawur dan salah. Tapi untuk ha ini, rasanya saya setuju bahwa Najwa harus menjawab pertanyaan balik dari Andre Rosiade si penjebak PSK itu.

Kita minta klarifikasi Najwa, apa betul memang Mbak Najwa terlibat atau punya hubungan dengan startup Sekolah.mu yang mendapatkan proyek penunjukan langsung Kartu Prakerja.

Kita minta klarifikasi saja, sudah tiga hari nih tolong dijawab sama Mbak Najwa terlibat atau tidak, berhubungan atau tidak, itu saja,

kata Andre kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5 Mei 2020).

Setelah Najwa kritik DPR dengan brutal dan gak jelas, Arteria dari PDI-P meradang dan membagi umpan terkait Narasi TV yang disebut ada konten hoax dan provokasi. Umpan ini diambil oleh penjebak PSK. Penjebak PSK ternyata terjebak oleh Arteria PDI-P dalam meneruskan hal ini.

Saya pun penasaran dengan konten yang dimaksud oleh Arteria Dahlan dan si penjebak PSK itu. Situs sekolah.mu dan hubungannya dengan Narasi.TV. Dari pencarian saya lewat Google, NarasiTV pun pernah masuk ke dalam konten Sekolah.Mu sebagai Kontributor Berita. Dan itu hilang…

Gini loh Mbak Nana, sesuatu yang sudah pernah dirilis secara online, pasti akan meninggalkan jejak digital. Konten digital konon katanya gak bisa hilang sampai selama-lamanya dan Amin. Begini penelurusan saya.

Najeela Shihab pun membantah adanya keterlibatan NarasiTV atau pun Najwa di konten Sekolah.mu. Yuk disimak kalimat bantahan yang nanti akan saya bongkar ke depannya.

Narasi dan atau Najwa sebagai co-founder Narasi juga tidak ada ada kaitannya dengan Sekolah.mu, baik dari segi kepemilikan saham maupun pengelolaan. Satu-satunya hubungannya adalah saya sebagai salah satu pemegang saham dan CEO Sekolah.mu merupakan kakak Najwa,

kata Najeela saat dihubungi Tempo, Rabu, 6 Mei 2020.

Saya lihat sih upaya Najeela Shihab untuk melindungi saudara kandungnya, normal ya. Nggak masalah kok. Tapi ada yang aneh. Kok sepertinya kalimat dia berkontradiksi dengan penelusuran saya ya?

Di Google search saja “NarasiTV Sekolahmu”. Sederhana. Lalu lihat saja hasil penelusuran Google Search. Saya menemukan gambar ini.

Ada dua link yang saya lihat, bahwa Narasi.TV masuk sebagai kontributor sekolah.mu di bulan Maret 2020 tanggal 29. Artinya baru dan fresh from the oven. Memang sih program kartu pra kerja mulai heboh pada bulan April. Tapi saya ingin tanya, pasti sebelum-sebelumnya sudah ada prakata dong dari pemerintah tentang hal ini kepada calon mitra kan? Hahaha. Tapi ya sudah lah, saya tidak mau lanjutkan. Link pertama, saya klik, dan munculnya ini.

Kok gak ada konten dari Narasi.TV nya? Lalu saya back ke pencarian Google, lalu klik link kedua. Dan lebih aneh lagi, munculnya ini.

Padahal jelas, di tanggal 29 Maret 2020, tulisan di Google pun munculnya seperti ini…

Bersama Sekolahmu, Narasi.tv akan membuat pelatihan untuk menjadi kontributor berita berbasis blended learning untuk menambah ...

Tidak ada lanjutan. Saya gak tahu gimana cara ambil record history yang masih tercatat di Google. Saya bukan Bung Nafys yang jago gitu.

Najwa ini terseret dalam pusaran gelapnya kartu Prakerja ya? Padahal kalau Najwa mau kritik, lebih mantap kritik pelaksanaan kartu Prakerja yang terlalu dipaksakan loh. Kenapa malah kritik DPR? Apakah sesuai dengan sifat politisi haus uang yang selalu berpikir…

It’s all about money.

??? Ah mirip Anies dong?

Silakan nilai sendiri ya kawan-kawan, Najwa itu pinter atau keminter. Bedanya dikit. Jawab dong Mbak Nana.

Najwa Kritik DPR, Diam Soal Kartu Prakerja, Halah Ketahuan Deh...

Sumber utama : https://seword.com/politik/najwa-kritik-dpr-diam-soal-kartu-prakerja-halah-5cLeYd81w7

Ngeri! DPR Ingin Jadikan Indonesia Seperti Zimbabwe

Di saat-saat pandemi Covid-19 saat ini, di mana rakyat Indonesia sedang bergelut bukan saja dari sektor kesehatan tetapi juga di sektor ekonomi. Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang banyak dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk menanggulangi serangan Covid-19 tak ayal mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Bukan hanya pekerja harian yang terimbas oleh PSBB, bahkan pengusaha kecil maupun menengah juga terimbas. Karena selain 8 sektor yang diizinkan oleh pemerintah untuk tetap bisa beraktivitas, yang lainnya otomatis tengkurap.

Jika hanya beberapa minggu tidak beraktivitas, maka tidak ada masalah bagi pengusaha kecil maupun menengah. Tetapi jika sampai berbulan-bulan tidak ada aktivitas dan tidak ada penghasilan, maka jangan heran jika banyak pengusaha kecil maupun menengah menyatakan perusahaannya bangkrut.

Jadi, jangan hanya menganggap rakyat kecil saja yang terimbas dari pandemi Covid-19 ini. Banyak pengusaha kecil maupun menengah juga mulai khawatir dengan kelangsungan usaha mereka. Bagaimana tidak, penghasilan selama pandemi Covid-19 ini boleh dikatakan 0%, sedangkan pengeluaran overhead atau rutin tetap harus mereka keluarkan. Jika terus menerus begini, maka keputusan mem-PHK karyawan adalah salah satu alternatif yang harus diambil.

Masyarakat yang terkena PHK ini juga akan mengalami masalah keuangan. Jika sebelumnya mereka mendapatkan tetap setiap bulannya, dengan adanya PHK otomatis penghasilan tersebut menjadi nol. Sedangkan mereka harus tetap mencicil pinjaman mereka jika ada. Juga untuk keperluan sehari-hari. Jika hal ini tidak dipikirkan oleh pemerintah maka perekonomian kita bisa kolaps.

Lalu bagaimana cara membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 ini? Pemerintah sudah banyak menyalurkan bantuan-bantuan kepada mereka yang terdampak. Terutama untuk rakyat miskin. Tetapi untuk rakyat menengah yang terdampak pemutusan hubungan kerja, rasanya masih belum ada bantuan dari pemerintah, karena masih dianggap sanggup untuk menghidupi diri sendiri atau pun keluarga. Padahal dari kalangan inilah yang banyak terdampak oleh pandemi Covid-19 ini.

Meskipun ada bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menganggap bahwa bantuan tersebut tidak memadai. Karena masih banyak rakyat yang memerlukan bantuan terutama mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Oleh karena itu, DPR pun mengusulkan kepada pemerintah dan BI untuk mencetak uang sebesar Rp.600 triliun untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sekilas usulan ini sangat masuk akal. Sebuah solusi instan yang sangat brilian. Pemerintah dan BI tinggal cetak uang dan dibagikan kepada masyarakat yang memerlukan. Selesai. Pemerintah dan rakyat sama-sama senang.

Apakah benar solusi pencetakan uang adalah solusi yang tepat untuk menghadapi pelemahan keuangan masyarakat saat ini? Belum tentu!

Seperti kita ketahui, selama ini BI sebagai otoritas keuangan di Indonesia selalu mengontrol peredaran uang yang ada di masyarakat. Tidak boleh kurang, juga tidak boleh berlebihan. Karena kalau peredaran uang berlebih maka akan terjadi inflasi.

Dengan mencetak uang sampai Rp.600 triliun dan dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma, bisa kalian bayangkan berapa persen akan terjadi peningkatan inflasi saat itu. Bisa puluhan, ratusan bahkan ribuan persen. Jika ini sampai terjadi, maka Rupiah sudah tidak ada harganya lagi. Di saat ketersediaan barang sedikit sedangkan peredaran uang berlebihan, maka disitulah nilai Rupiah menjadi tak berarti.

Apakah hal-hal begini tidak dipikirkan oleh anggota dewan yang terhormat? Apakah DPR menganggap BI akan dengan segampang itu mencetak uang? Jadi, jangan heran jika masyarakat memandang rendah DPR sekarang ini. Karena mereka tidak berpikir ketika mengeluarkan sebuah pendapat.

Saya tahu DPR juga ingin menyelamatkan perekonomian Indonesia yang terpuruk saat ini. Tetapi dengan mengusulkan pencetakan uang untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat bukanlah sebuah solusi yang tepat jika efek yang ditimbulkan akan lebih mengerikan dari terpuruknya perekonomian saat ini.

Apakah kita ingin seperti Zimbabwe dengan uang sebesar seratus triliun hanya akan mendapatkan dua buah telur? Bahkan kalau ingin membeli sesuatu yang lebih mahal, uangnya harus diangkut dengan troli?

Jika tak mau seperti Zimbabwe, maka usulan DPR tersebut selayaknya dimasukkan ke keranjang sampah saja.

Ngeri! DPR Ingin Jadikan Indonesia Seperti Zimbabwe

Sumber Utama : https://seword.com/umum/ngeri-dpr-ingin-jadikan-indonesia-seperti-B39OLnSP6A

Battle dengan Cikeas-Demokrat Berlanjut .... Denny Siregar Siap Kalah dan Masuk Penjara!

Denny Siregar, salah satu penulis pemberani yang saya ketahui pada zaman milenial ini, semakin mendapatkan promosi gratis gara-gara cuitannya yang menyinggung kebaperan keluarga Cikeas, tampaknya masih berlanjut. Ketika saja “Denny Siregar” di kolom pencarian Google, langsung muncul deh berita-berita seputar battle orang yang suka berkata “Kita seruput dulu kopinya” dan “markibong” ini, yang terkait langsung dengan keluarga Cikeas.

Kabar terbaru, merespons keroyokan kader Partai Demokrat, juga masih belum meredanya amukan dari Emaknya Almira Tunggadewi Yudhoyono, yang juga istri dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Denny Siregar dengan santainya berkata:

"Nggak lah. Mau nuntut hukum silahkan. Biarkan cuitan itu apa adanya" kata Denny Siregar, seperti dilansir laman Detik.

Kalau kita membaca postingan dari akun Facebook pribadinya pun, ada surat terbuka yang Denny Siregar tuliskan dengan kalimat pembuka yang rasanya bisa bikin mendidik darah keluarga Cikeas. Begini yang ditulis olehnya:

Jujur sejak awal saya tidak paham apa yang dipermasalahkan Annisa Pohan dan Partai Demokrat. Kalau dituduh saya membully sesorang anak, mereka juga tidak menunjukkan bukti bullyannya seperti apa. Apakah saya membully fisiknya? Atau bully isi tulisannya? Atau bully bahasa Inggrisnya?

Denny Siregar lantas memaparkan bahwa dirinya kudu berani menghadapi masalah yang sebenarnya terkesan dibuat-buat karena ada satu keluarga berpengaruh di republik Indonesia ini yang agak baperan ...karena dua alasan: (1) Ia yakin dirinya tidak salah; (2) Ia ingin menghajar kearoganan mereka (mungkin maksudnya: keluarga SBY dan Partai Demokrat)..

Pegiat media sosial itu juga lantas mengaku dirinya ibarat Daud dan Goliath. Tentu dengan posisinya seperti Daud, yang tak punya beking siapa pun, terlebih dukungan dari partai politik manapun. Dia juga bilang ada kemungkinan dirinya kalah, kalau kasus ini sampai berlanjut ke pengadilan, dan Denny Siregar kudu masuk penjara.

Namun ... Denny menutup tulisannya:

Tapi ketika itu terjadi, saya tinggal bilang ke anak saya kelak ... Papa sudah melawan nak. Sebaik-baiknya. Sehormat-hormatnya.

Silakan buka akun FB “Denny Siregar” untuk membaca surat lengkapnya, tapi saya menangkap bahwa orang ini memang tidak pernah takut, selama dia merasa dirinya benar, yang terbukti dari apa yang ditulisnya dengan keputusan: tidak akan dihapus! Memang kalau membaca unggahan status awalnya, tidak ada kok yang salah ... apalagi disebut unsur pembullyan terhadap anak kecil yang dikenal sebagai cucu dari mantan Presiden Indonesia.

Kesediaan Denny Siregar untuk membuka dialog, selama pihak Partai Demokrat yang memulainya ... juga menunjukkan kebesaran hatinya sebagai seorang warga sipil, yang hanya mencoba memberi sindiran kepada keluarga yang dianggapnya membawa anak kecil dalam urusan politik dari sang ayah.

Saya menilai orang ini tak hanya berani, tetapi juga siap menanggung segala risiko dari setiap tulisan maupun postingan videonya. Terbukti dari perkataan penutupnya dari surat terbuka tadi:

“Mungkin saya akan kalah dan masuk penjara karena saya tidak punya pegangan orang berkuasa.”

Single fighter.

Seperti “Lone Ranger” atau “Renegade” yang beraksi sendiri menumpas hal-hal yang dirasanya berjalan dengan keliru di masyarakat.

Dua sosok yang tak punya kekuatan super, hanya modal berani dan yakin.

Eh, pada tahu Lone Ranger sama Renegade nggak sih? Hahaha ... Ketahuan saya berasal dari generasi berapa ya, kok menyebut nama ini? Biarinlah ... dua sosok itu memang cukup membekas dalam benak saya, terlebih sekarang jarang ada tokoh yang begitu menginspirasi dari film-film yang kebanyakan bersifat keroyokan ... atau kalaupun berjuang sendiri, tapi pakai kekuatan super. Mana seru! Maaf buat pengagum Captain America, Wonder Woman, Batman, Aquaman, dan Spiderman ...

Jadi ... akhirnya ... mari kita nantikan kelanjutan dari perseteruan ini akan berlanjut seperti apa, akan berlangsung berapa episode, sekuat apa keluarga AHY dan Partai Demokrat menyerbu Denny Siregar, dan bagaimana Denny Siregar akan merespons semua ini. Meski secara pribadi saya berharap agar masalah ini cepat selesai, juga kiprah Partai Demokrat yang juga kelak akan selesai jika kebaperan tidak segera dienyahkan dalam tubuh partai ini. Setuju ya?

Eh, ngomong-omong ... kabar pak mantan Menpora bagaimana ya? Kok belum terdengar suaranya? Sibuk menata panci kah? Hehehe ...

Begitulah baper-baper ...

Sumber artikel: https://news.detik.com/berita/d-5004025/tolak-hapus-cuitan-soal-putri-ahy-denny-siregar-mau-jalur-hukum-silakan

Battle dengan Cikeas-Demokrat Berlanjut .... Denny Siregar Siap Kalah dan Masuk Penjara!

Sumber Utama : https://seword.com/politik/battle-dengan-cikeasdemokrat-berlanjut-denny-BziwJIJJpo

PSBB DKI Sukses Bangkrut, Sri Mulyani Ungkap Seluruh Bansos DKI Ditanggung Pusat

Kebangetan dongeng seribu satu malam versi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebenarnya warga Jakarta, dan bahkan Indonesia nggak perlu kaget kembali mendengar bualan kepala daerah yang satu ini. Tetapi, ada baiknya juga warga perlu tahu dengan harapan yang belum sadar bisa sadar. Jangan mau didongengi terus, karena hidup dalam dunia khayal beda dengan kenyataan.

Inilah bukti yang kembali terdengar bahwa bansos warga Jakarta bukan ditanggung Pemprov DKI! Gokillll…..!!

Ingat dong sesumbar Anies yang mengatakan bla…bla….dan bla..bla…soal PSBB. Napsu betul karena ada sejumlah anggaran yang menggiurkan. Meski kemudian ujung-ujung ketebak meminta Pemerintah Pusat membantu bansos untuk 3,6 juta jiwa, sedangkan 1,1 juta jadi tanggungjawab Pemprov DKI. Tetapi itu dulu, cerita pada awalnya. Nggak begitu kelanjutannya, karena cerita bersambungnya ternyata berbelok. Wkwkwk….

Fakta yang terjadi ngibul kesekian (maaf) nomorin sendiri saja karena sudah kebanyakan. Yup, Pemprov DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan melepas tanggung jawab bansos untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DKI Jakarta, dan melemparnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," imbuhnya. Dikutip dari: cnnindonesia.com

Mau tahu alasannya? Alasannya yah, Pemprov DKI bangkrut!

Beneran muak dengan pemimpin yang satu ini. Keingat sewaktu membagi bansos pakai surat segala pula. Mau ngapain, pencitraan? Lalu data bersalahan amburadul, yang nggak berhak dapat, dan yang berhak justru gigit jari. Lalu ketika ditanyai soal transparasi data bansos, jawabannya nggak nyambung, muter parah!

Mendidih sebenarnya mendengar berita dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, ternyata Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos karena tidak memiliki anggaran yang cukup.

Kembali untuk yang kesekian gara-gara manusia parasit ini, beban anggaran bansos pemerintah akan meningkat. Padahal sebelumnya Anies pernah mengklaim Pemprov DKI tidak ada masalah dengan anggaran penanganan Covid-19.

Bersilat lidah kemudian mengatakan arus kas (cash flow) tidak leluasa karena beberapa sumber dana belum terbuka. Kemudian menyinggung pengembalian kelebihan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov DKI sekitar Rp5,1 triliun dari Kementerian Keuangan. Padahal DBH belum bisa diberikan karena seharusnya menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Kami berharap itu berharap dicairkan. Jadi tantangan di Jakarta bukan pada anggaran tapi pada cash flow. Kalau dicairkan kami punya keleluasaan secara cash flow," kata Anies, beberapa waktu lalu. Dikutip dari: cnnindonesia.com

Fine, Sri Mulyani Menkeu kemudian mengubah kebijakan pembayaran DBH dipercepat sebesar 50 persen sebelum audit BPK keluar. Lalu DBH DKI sebesar Rp2,56 triliun sudah dikembalikan Kementerian Keuangan pada pertengahan April lalu kepada Pemprov DKI.

Mungkin pembaca akan banyak reaksi mual mengarah ke muntah setiap kali mengetahui “kejahatan” gubernur yang terkenal santun ini. Sebenarnya penulis juga mengalami sindrom yang sama. Tetapi mengetahui ulahnya itu penting untuk kita semua. Jangan salah sangka, bukan untuk dihina dan dicaci. Tetapi untuk pembelajaran mahal kedepannya nanti.

Penting juga untuk mereka pemujanya yang sampai detik ini masih terbuai dengan kekerenannya. Heheh…yah, keren banget memang karena sepanjang kepemimpinannya hanya duit yang diurusi. Bahkan disaat pandemi pun tetap baliknya ke duit dan duit melulu.

Sejauh ini saja, nggak ada terdengar andil nyata Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies dalam menangani Covid. Semuanya cuma ramainya di mulut doang! Tapi buktinya, realisasinya kosong melompong!

Padahal APBD DKI dengan angka 87,96 triliun bukan cuma horay, tapi juga cihui! Memang seperti juga daerah lainnya sebesar Rp 10,64 triliun sudah direlokasikan APBD DKI untuk pandemi ini. Tetapi, sadar kondisi seperti ini parahnya harusnya pemimpin itu bisa berbuat lebih, dan tunjukan tanggungjawab terhadap warga, misalnya untuk DKI Jakarta:

Anggaran APBD yang tidak penting ditiadakan sekalian.
Ngapain Formula E dipertahankan.
Tarik commitment fee Rp360 miliar
Alihkan tunjangan operasional untuk kepentingan warga, gubernur Rp 3,17 milliar per bulan, sedangkan wakil gubernur Rp Rp 2,114 miliar per bulan.

Konyol jika segala sesuatunya gampang banget main lempar ke pusat? Mikir dong, untuk apa ada kepala daerah kalau segala sesuatunya presiden juga yang menyelesaikan? Heheh…mikir? Oiya lupa, mana bisa mikir kalau isi kepalanya saja masih jadi pertanyaan besar

Tetapi yang pasti pemimpin sejati itu dilihat juga dari hatinya. Di kondisi seperti inilah jelas terbaca siapa pemimpin yang memiliki hati untuk warganya dan siapa yang justru duri dalam daging menusuk warganya.

Artikel mpok lainnya bisa dinikmati di @mpokdesy

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200506160149-532-500771/smi-ungkap-anies-angkat-tangan-soal-bansos-11-juta-warga-dki

Ilustrasi: Imgur