Migo Berita - Banjarmasin - #KawinanRakyatAlaAnakPresidenJokowi.
Lautan Manusia Mendukung Jokowi, Bagaimana Seandainya Mereka Marah dan Bikin Perhitungan?
Melihat
animo warga Surakarta dan sekitarnya, para tokoh publik, pejabat
daerah, para seniman, hingga para tokoh politik dan mantan presiden RI
beserta para menteri yang terlihat ikut meramaikan keluarga Jokowi
terhadap Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, sungguh luar biasa dan
menggetarkan hati.
Sederhana
tetapi sangat meriah. Tidak mewah, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh
seluruh elemen masyarakat di daerah, dan terasa sangat wajar ketika
banyak yang memberikan ucapan selamat dan doa buat keluarga yang baru
terbentuk itu.
Meskipun
muncul juga satu dua nyinyiran kecil, tapi biarkan sajalah. Pengaruhnya
tidak signifikan kok, karena bisa dibilang itu hanya sebiji upil yang
terbang jika dibandingkan dengan segala kemeriahan dan antusiasme
masyarakat dalam mendukung pernikahan Kaesang dan Erina.
Nah,
melihat segala bentuk dukungan yang diberikan kepada keluarga Presiden
Jokowi, sepenuhnya saya yakin itu bukan semata-mata karena sosok
Kaesang, meski dikenal publik secara luas, tapi karena sosok yang mantu
memang adalah presiden Jokowi sosok yang begitu dikenal luas hingga
dunia internasional.
Sebelum
beliau menjadi Presiden RI, kiprahnya sebagai seorang pengusaha kayu
lantas menjadi walikota, gubernur, dan sejak delapan tahun terakhir
menjabat sebagai presiden dengan gaya yang sangat merakyat dan berusaha
menjaga hubungan baik dengan banyak politisi hingga para kepala negara
dunia, membuat keluarga Jokowi begitu dihormati dan dikasihi oleh banyak
orang
Jadi
tidak heran jika kemarin saat hajatan ngunduh mantu, kita bisa melihat
lautan manusia memberi dukungan terhadap keluarga Presiden Jokowi. Nah,
melihat itu semua, entah kenapa mendadak terlintas satu pertanyaan yang
cukup liar dalam benak saya:
"Dengan
dukungan yang sebanyak itu, kalau sampai pribadi maupun keluarga Jokowi
disenggol oleh para haters maupun kadrun, kira-kira apa yang bakalan
terjadi ya, kalau sampai para pendukung Jokowi sampai marah?
Mungkin
para haters dan kadrun itu bisa dirujak, digilas, dibuat hancur, atau
malah bisa tak bertahan lama di dunia ini, kalau sampai para pendukung
Jokowi benar-benar marah dan membuat perhitungan dengan mereka.
Sekalipun
mungkin keluarga Jokowi tidak melakukan satu tindakan apa pun, tapi
hal-hal di atas bisa saja terjadi kalau amarah sudah tak terkendali.
Namun, kita sangat bersyukur sampai hari ini hal itu tidak benar
terjadi. Mau difitnah seperti apa pun, keluarga Jokowi dikata-katai
kayak apa pun, atau ketika editan gambar bertebaran di medsos yang
sangat keterlaluan, tetapi keluarga Jokowi masih berhasil meredam
amarah. Mereka menyikapi semua itu dengan santai dan seperti menyerahkan
balasannya pada keadilan Tuhan.
Ah,
betapa bangganya kita memiliki presiden kayak Jokowi ini. Meski
terkadang kita gemas dan geregetan karena beliau terlalu sabar, tapi
kita paham bahwa semua itu ada alasannya.
Beliau
bisa marah kok, bahkan bisa dibilang lebih ngeri karena kemarahan itu
biasa terkait hal prinsip, sudah keterlaluan, dan kalau pelakunya
dibiarkan maka dampaknya bisa sangat destruktif. Namun, sekali lagi
kesabaran Jokowi masih sanggup mengatasi semua itu. Bagaimana menurut
Anda?
Omongan Anies Ke Mana-Mana Selalu Tak Konsisten dan Menelanjangi Diri Sendiri
Eks
pejabat tinggi negara (baca: gubernur) paling tak konsisten omongannya
se Indonesia ternyata Anies Baswedan! Betapa tidak? Di Makasar dia
bilang, visi-misi itu hanya khayalan karenanya dia tawarkan rekam jejak.
Padahal saat jadi gabener di DKI, berulang kali mengatakan, kerja itu
harus dimulai dari gagasan dan narasi. Itu kan sama saja mengatakan:
jejak rekam itu ada karena dimulai dari narasi dan gagasan. Ironis, ke
mana-mana omongannya tak konsisten dan menelanjangi diri sendiri.
Kasihan deh lu!
Di
depan Kraton Yogyakarta, ada jalan beraspal 6 meteran membelah Alun-Alun
Lor. Sampai tahun 1980-an, di kanan kiri jalan itu setiap pukul 17:00
hingga pukul 21:00 ditemukan banyak tukang obat yang membual, menawarkan
obat-obatannya paling cespleng. Banyak penonton yang mengerumuni dan
membeli dagangannya. Adapun kemanjurannya setelah dipraktekkan di rumah,
auah gelap…….
Anies
Baswedan yang dari TK sampai mahasiswa hidup di Yogyakarta,
jangan-jangan pernah juga nongkrong nonton tukang obat itu. Terbukti dia
terkontaminasi bualan tukang obat K-5 di Alun-alun Lor tersebut.
Sepulang study di AS dan menggondol gelar doctor, dia mulai demen
menarasikan gagasannya dengan apik. Dia mulai ketok (baca
populer), sehingga pernah memandu debat Capres era SBY, ikut konvensi
Capres Demokrat dan kemudian dijadikan timses Capres Jokowi.
Hadiah
atas kemenangan Jokowi jadi presiden, Anies menjadi Mendikbud dengan
kurikulum oplosan (2006 dan 2013). Ternyata, Anies hanya pintar jual
gagasan dan narasi, esekusinya justru bau terasi. Oleh karenanya tak
sampai 2 tahun sudah direshufle. Tapi dasar orang mujur, karier tak
sampai hancur malah jadi gubernur, meski kebijakannya banyak
yang…….ngawur!
Dicopot
sebagai Mendikbud gara-gara kelebihan nyusun anggaran dan ngomong,
ternyata sakitnya sampai di sini. Maka ketika menjadi gabener di DKI,
Anies merasa memiliki ruang untuk membalas sakit hatinya. Ketika
Presiden Jokowi memompa semangat mentri-mentrinya dengan mengatakan
“kerja, kerja, kerja…..”, Anies bikin statemen, sebelum ada kerja musti
ada gagasan dan narasi dulu. “Kerja, kerja, kerja saja tidak cukup.”
Katanya.
Hal
ini dikatakan berulang-ulang. Setidaknya yang pertama saat deklarasi
Gerakan Kebangkitan Indonesia di Gedung Is Plaza, Jalan Pramuka Raya, 7
Januari 2018. Ke-dua
meresmikan program Si Dukun 3 in 1 atau Sistem Integrasi Layanan
Kepen-dudukan 3 in 1di RSIA Budi Kemuliaan Jakpus, 2 Februari 2018.
Rupanya
belum puas dengan narasi itu, sehingga diucapkan lagi yang ketiga
kalinya pada pada Rakornas Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia
di Balai Kota, tgl. 27 Agustus 2018. Lalu disusul yang ke empat saat
menjadi Keynote Speaker di Jakarta Innovation Days, innovation sharing
dengan tema inovasi mobilitas perkotaan yang berkelanjutan di Balai Kota
DKI Jakarta, 27 September 2022.
Menggradasi
motto “kerja, kerja, kerja” sengaja dikatakan berulang-ulang karena
memang ditembakkan kepada yang bikin motto, Presiden Jokowi. Sepertinya
dengan mengatakan narasi itu sampai lambe nggambleh (baca: capek), Anies merasa plong karena berhasil membalas sosok yang mencopot jabatannya sebagai Mendikbud.
Ironisnya,
Gabener ini tidak konsisten pada ucapannya sendiri. Ini terlihat ketika
dia “jual kecap nomer satu” di Makasar Sabtu 10 Desember kemarin. Di
depan peserta dialog intelektual lintas kampus di UMI (Universitas
Muslim Indonesia) dia mengatakan, tidak menawarkan visi misi melainkan
rekam jejak. "Karena kalau visi misi bisa ngarang. Makin terampil
ngarang, makin keren kelihatannya. Tapi itu adalah karangan masa depan,"
ujar Anies.
Bukankah visi dan misi itu masih satu kantor atau tak jauh beda dengan gagasan dan narasi?
Sedangkan rekam jejak adalah juga implementasi dari kerja atau hasil
karya selama ini? Pernyataan politik semacam ini kan jadi ngrujak sentul
(berkebalikan) dengan narasinya. Saat masih jadi Gabener, gagasan dan
narasi itu penting. Tapi ketika kampanye dini bakal Capres, kok
tiba-tiba gagasan dan narasi itu dianggap hanya ngarang?
Okelah, politisi –apalagi pemula– ngomong esuk dele sore tempe
memang sudah jamak. Tapi menawarkan rekam jejak selama 5 tahun memimpin
DKI, apanya yang ditawarkan? Normalisasi kali Ciliwung yang tak
dilanjutkan? Rumah DP nol rupiah atau apa rumah bercat warna-warni di
Lenteng Agung? Atau juga itu sumur resapan yang bikin jalan-jalan raya
di Ibukota jadi berantakan?
Jejak
rekam itu yang menilai masyarakat, bukan dinilai sendiri lalu
dipamerkan dan ditawarkan pada publik. Kalau kinerja Anies selama ini,
itu mah kebanyakan bukan jejak rekam, tapi jejak sekam! Tahu kan sekam,
itu lho kulit padi yang hanya bisa dipakai untuk mengawetkan es balok
atau untuk mencuci piring di dapur.
Maka ketimbang ke sana kemari malah menelanjangi diri sendiri, Anies seharusnya selalu ingat pepatah leluhurnya di Yaman sana: af 'alul hal, khairun min afshahul qawl.
Artinya: berbuat sesuatu lebih baik daripada sefasih apa pun perkataan.
Atau pepatah lokal sajalah: tong kosong nyaring bunyinya.
Ketahuan! Peserta Jalan Sehat Rame di Pangkep Bukan karena Anies tapi karena Hadiahnya
Pada
Minggu 11 Desember 2022 kemarin, lagi-lagi Anies pamer foto kegiatan di
akun Medsos miliknya. Kali ini ia pamer peserta jalan sehat di Pangkep
Sulawesi Selatan bersama dirinya yang membeludak.
"Pangkep
Hebat! Puluhan ribu masyarakat sudah memenuhi lapangan di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sejak selepas subuh. Kita semua
datang secara sukarela. Inilah para pejuang perubahan," ujar mantan Gubernur DKI itu melalui akun Twitternya @aniesbaswedan.
Terlihat
di pernyataan Wan Anies tersebut, peserta datang secara sukarela.
Artinya murni ingin bertemu dengan dia. Tanpa embel-embel yang lain.
Tapi pertanyaannya, apakah benar demikian?
Nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya kita lihat dulu beberapa komentar buzzer Anies berikut ini,
"Pangkep Petjaaahhh. Luar bisa," ujar pemilik akun Twitter @aan_hafram dengan nada bangga. Hehehe
"Alhamdulillah Pak. Ini sekaligus mematahkan survei-survei yang menomorduakan Pak Anies. Salam perjuangan," lanjut pemilik akun Twitter @semarakredaksi dengan nada senang.
"Masya
Allah. Alhamdulillah banyak yang dukung Pak Anies Baswedan secara
sukarela. Dan saya pun mendukung dengan ikhlas tanpa embel-embel. Insya
Allah Pak Anies jadi RI-1 tahun 2024. Aamin," tutur pemilik akun Twitter @bulantasik dengan nada penuh harap.
Asik. Hehehe
Kembali ke pertanyaan semula, apakah betul peserta yang hadir tersebut benar-benar karena mendukung Anies?
Tidak ferguso. Tapi karena tergiur dengan hadianya.
Sebelum jalan sehat itu digelar, disebarlah poster yang sangat menggiurkan. Kura-kura begini tulisan yang tertera di poster itu.
"Jalan
sehat restorasi NasDem Pangkep bersama Anies Baswedan. Lapangan Citra
Mas Pangkep. Minggu, 11 Desember 2022. Start pukul 06.00 WIB. Acara
terbuka untuk umum. Hadiah 1 unit mobil, 4 paket umroh, 5 unit motor dan
ratusan hadiah hiburan,"
Terlihat
di situ hadiahnya gede banget ferguso. Ada mobil yang harganya ratusan
juta rupiah, ada umroh gratis yang biayanya mencapai Rp 20-an juta
perorang dan ada motor yang harganya juga puluhan juta rupiah per unit.
Pertanyaannya, siapa sih yang tidak terguyur dengan hadiah semacam itu? Syaratnya cuma ikut jalan sehat bersama Anies doang.
Jadi tanpa adanya Anies pun kalau ada jalan sehat dengan hadiah sebesar itu, pesertanya juga akan membeludak itulah.
Dan kalau seandainya jalan sehat tersebut tanpa adanya embel-embel hadiah, sudah bisa dipastikan pesertanya akan sepi.
Di
samping itu, karena di poster tersebut juga disebutkan acara terbuka
untuk umum, peserta yang hadir juga tidak semua pendukung Anies. Artinya
tidak menutup kemungkinan ada juga pendukung Ganjar, Airlangga
Hartarto, Erick Thohir, Prabowo, Cak Imin dan Giring Ganesha yang ikutan
hadir.
Mau tipu-tipu punya banyak pendukung tapi ketahuan. Di situ kadang saya merasa bersyukur gak jadi Kadrun. Kwkwkwk
Karena Kadrun itu memang sudah nasibnya untuk ditipu oleh politisi melulu.
Mau tahu berapa jumlah pendukung Anies yang hadir menemuinya tanpa embel-embel hadiah?
Lihat
saja ketika dia melakukan safari politik ke Sumbar beberapa hari yang
lalu. Seperti yang disampaikan oleh politisi Gerindra Andre Rosiade di
acara Political Show CNN Indonesia berikut ini,
"Dan
terbukti. Mohon maaf ya Bang Willy. Kemarin Mas Anies datang, yang
katanya 100 persen masyarakat Sumbar memilih Anies, yang menjemput Mas
Anies itu gak sampai 300 orang di Sumbar,"
Dikit banget. Hahaha
Dan
bisa jadi yang datang menjemput itu kader NasDem semua. Atas perintah
DPW NasDem sumbar. Artinya juga bukan karena keinginan sendiri.
Logikanya
sederhana saja deh. Kalau memang Wan Anies itu punya banyak pendukung,
gak akan mungkin NasDem keluar dana yang sangat besar mencapai ratusan
juta rupiah hanya untuk menyiapkan hadiah kegiatan jalan santai.
Jelas
1 unit mobil, 4 paket umroh, 5 unit motor dan ratusan hadiah hiburan
tersebut jauh lebih menarik daripada Anies yang gak jelas kontribusinya
untuk Indonesia.
Lagian
juga, kalau Wan Anies itu memang punya banyak pendukung, gak akan
mungkin ia curi start kampanye duluan dengan melakukan safari politik ke
berbagai daerah di Indonesia seperti ke Aceh, Sumbar, Sulsel dan Papua.
Karena
itu menghabiskan dana yang tidak sedikit ferguso. Bisa jadi sudah
miliaran rupiah duit habis untuk mendanai safari politik tersebut.
Entah duit siapa? Ku tidak tahu.
Di
samping itu, Wan Anies juga sudah gak mau lagi alias kapok naik pesawat
kelas ekonomi. Kini kemana-mana ia pergi naik private jet yang
disediakan oleh oligarki.
Artinya apa? Butuh biaya yang lebih besar lagi.
Ujung-ujungnya
NasDem yang tekor. Sudah harus nyediain private jet untuk Wan Anies,
nyediain hadiah buat jalan santai, eh yang meningkat elektabilitasnya
malah Partai Demokrat. Kwkwkwk
Waspadalah Kaum Nyinyir, Julid adalah Penyakit yang Menyerang Hati
Seperti
menabur angin yang tanpa bekas, menuai kebaikan kepada yang tidak tepat
kerap pula mendapat respon tak terduga dan sia-sia. Jadi sebaiknya kita
melakukan apa kepada orang seperti itu? Acuhkan saja lebih elegan
tampaknya.
Kaesang
mengundang si nyinyir yang satu ini seperti justru menuai cibiran.
Bahwa prosesi pernikahannya bak gaya monarki, dan sang ayah telah
bermetamorfosa dari Presiden orang biasa menjadi…bla..bla, tak sampai
hati kita mengulang kalimatnya.
Bagi
yang mengerti seperti apa adat Jawa yang sarat falsafah, yang digunakan
dalam pernikahan Kaesang, niscaya mudah membantah nyinyiran mereka yang
usil, termasuk si cadel yang atu ini. Barangkali lebih klop kalau dia
mengucapkan cibirannya secara verbal, jadi lengkap dengan nuansa
cadelnya. Jika dengan cuitan…tulisan mengandung huruf “r” tentu terbaca
normal-normal saja. Berbeda kalau dia mengucapkannya tanpa bantuan
pembaca. Ah, jadi mesem-mesem sendiri membayangkan dia kesulitan bicara
tanpa kelihatan tak wajar.
Kalau
kita menanggapi secara normatif, jatuhnya jadi terasa sama miringnya,
maka lebih baik menanggapinya dengan nuansa berbeda, sarkastik dan
mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk masyarakat, khususnya pembaca
setianya.
Adapun
adat Jawa dalam prosesi pernikahan Kaesang – Erina, jika kita salami
dengan kedalaman yang pas, niscaya di sana menemukan wejangan yang sarat
makna. Dan untuk memahaminya kita memerlukan penjelasan sang cerdik
pandai yang mengerti falsafah Jawa. Kenapa harus dengan penjelasan?
Karena nilai budayanya yang adiluhung itulah sehingga selalu ada
dinamika yang berkembang, sebagaimana layaknya falsafah abadi, mampu
menyelami isyarat zaman.
Bukankah
kita pun mengenal Pancasila yang menjadi falsafah bangsa? Maka seperti
itulah makna yang terkandung di dalam tradisi budaya kita pada umumnya.
Sepitas terkesan rumit, namun di balik itu kitapun boleh
menyederhanakannya sesuai kondisi tempat dan waktu tertentu.
Bahwa
yang menjadi fokus ajaran dalam tradisi kita, adalah memanusiakan
manusia, yang dimaksud adalah kita menapak di bumi sebagaimana Tuhan
menugaskan kepada manusia sebagai khalifahNya. Sungguh luhur nilai
falsafah itu, karena memang terinspirasi dari ajaran agama, khususnya
Islam. Ajaran tersebut ditafsirkan secara praktis ke dalam tradisi lokal
bernama Nusantara.
Sejatinya
tradisi suku-suku di negeri ini banyak kemiripan, jika sedikit berbeda
mungkin pada tataran pemahaman lokal. Adapun kemewahan yang terlihat,
niscaya kita akan terkesima jika dibedah secara mendalam. Selain digali
dari alam dan bumi ini, perangkat dan fasilitas yang digunakan murni
untuk keperluan prosesi, dan dipakai ulang pada saat prosesi sejenis
dilakukan kembali.
Mudah-mudahan
penjelasan ini mampu mencerahkan pihak yang gemar menantang debat,
terlepas kepentingan politik atau hanya usil semata.
Abas Hindari Tawaran Visi Misi, Adakah Kaitannya dengan Visi Gagal Dibuktikan di Jakarta?
Penolakan
Anies sang fenomenal di Makassar sepertinya dijadikan alasan para
pemandu sorak untuk menebar kebencian kepada pihak yang mereka anggap
sebagai lawan. Taruhlah Said Didu, sebagaimana disebut di video di
bawah, ada korelasi penolakan itu dengan sponsor kunjungan Ganjar di
kota yang sama sebelumnya, mengingat kunjungan Ganjar Pranowo ke
Makassar tanpa ada hambatan, lalu Didu menyimpulkan merekalah yang
bertanggung jawab dalam unjuk rasa penolakan terhadap Anies sang
fenomenal.
Sementara
itu, kunjungan satu-satunya bacapres yang telah dideklarasikan iitu
ternyata tetap melakukan kegiatan safari rasa kampanye di Sulawesi
Selatan dan bahkan digambarkan mendapat sambutan meriah.
Adakah
tujuan tertentu meniupkan cerita penolakan itu demi menuai simpati?
Wallahualam, yang patut menjadi sorotan kita adalah justru pada taktik
curi start itu yang jadwal KPU saja baru dimulai pada tanggal
14 Desember ini, berarti ada calon kontestan yang melakukan kegiatan
sebelum waktunya.
Narasi
sang fenomenal sepertinya sangat bangga dengan pencapaian versi dirinya
selama ini. Adapun rekam jejak yang terpatri di benak kita, adalah
rangkaian kontroversi Abas selama berkiprah di Jakarta. Mulai dari
menggelontorkan uang rakyat untuk even tak berefek positif seperti ajang
Formula E, lalu OKE OCE yang juga hanya berupa catatan peserta namun
tidak tampak aktifitasnya. Khusus OKE OCE ini bahkan diakui telah
menyerap sekian pelaku ekonomi, UMKM, faktanya nyaris tanpa jejak.
Rasanya
terlalu naif jika rekam jejak seperti itu yang sekarang dijadikan modal
berkampanye, lalu bagaimana sang fenomenal bisa menjelaskan kegagalan
itu sebagai hal yang justru dibanggakan? Adapun program pengentasan
masalah banjir, praktis kita baru melihat geliatnya setelah dia menjadi
mantan. Mungkinkah Abas merasa puas karena pencapaiannya melakukan
regenerasi pemimpin melalui Heru Budi Hartono? Kalau demikian,
seharusnya yang layak bangga justru sosok yang mengangkatnya menjadi
pejabat Gubernur bukan?
Pada
unggahan dengan memakai aplikasi polling twitter, Nadir Hosen menulis
kalimat untuk polling dengan tiga pilihan yakni Puan Maharani, Anies
Baswedan, dan Golput.
"Seandainya
hanya ada dua pasang Calon Presiden 2024 spt di bawah ini. Siapa yang
anda pilih?," tulis Gus Nadir sembari mempersilakan pengguna twitter
menentukan pilihannya. Nama Anies Baswedan meraih suara mayoritas
sebesar 56,3 persen dari 66.097 votes. Disusul Golput dengan persentase
41 persen, dan Puan Maharani dengan 2,7 persen.
Polling
seperti inilah yang barangkali memberi kepuasan tersendiri kepada para
pemandu sorak Abas, karena hanya lewat media yang mereka kerubuti itulah
sang junjungan berhasil memuncaki polling. Sementara untuk survei lain
yang lebih mumpuni, terbukti Abas nyaris selalu berposisi di bawah.
Lagi-lagi fakta ini membuktikan, sang fenomenal sepertinya didesain
untuk menjadi pemimpin kalangannya sendiri, dan bukan untuk semua
kalangan.
Mudah-mudahan
publik semakin tercerahkan dengan fakta empiris berkaitan dengan
satu-satunya capres yang telah dideklarasikan ini.
Duet Heru Budi-Basuki Di Ciliwung, Ungkap Rekam Jejak Gagalnya Janji Anies Ke Jokowi!
Anies
itu pernah janji sama Presiden Jokowi. Lalu mengabaikan janji itu.
Nggak ada hasilnya, sampai dia lengser. Jadi ceritanya pada tahun 2018
silam, ketika berkunjung ke Seoul, Korea Selatan, Presiden Jokowi sempat
menyusuri Sungai Cheonggyechoen. 2018 ya, udah 4 tahun lalu. Beliau
begitu terkesan melihat Sungai Cheonggyechoen yang sangat bersih.
Sehingga beliau pun memimpikan agar Sungai Ciliwung yang membelah Kota
Jakarta, bisa sebersih Cheonggyechoen. Presiden Jokowi memaparkan bahwa
Sungai Cheonggyechoen itu pada 2003 kondisinya mirip dengan Ciliwung,
mirip kotornya. Lalu dibersihkan dalam waktu 2 tahun 3 bulan, dan
akhirnya jadi bersih cakep.
Waktu
itu, Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta katanya siap mewujudkan
keinginan Presiden Jokowi. Catat ya, itu dia katakan pada bulan
September 2018. Menurut Anies, Pemprov DKI sedang menyusun dan
menyiapkan solusi, untuk membangun sungai, sehingga sungai jadi sungai
yang natural. Itu kata Anies ya.
Entah
apa yang sebenarnya dikerjakan Anies sesudah itu ya. Tahun-tahun
berlalu, hingga sampai ke tahun 2022. Normalisasi sungai Ciliwung masih
mandek. Masih ada warga yang buang sampah di sana. Ya sunganya pun tentu
saja masih kotor.
Saya
menemukan sebuah berita yang dirilis pada bulan Mei 2022, bulan Mei
tahun ini ya. Sejumlah LSM yang berkaitan dengan lingkungan memaparkan
hasil temuannya ketika menyusuri Sungai Ciliwung. Mereka menyusuri
sungai dari Lenteng Agung hingga ke TB Simatupang. Katanya mereka sangat
prihatin dan sedih mendapati sungai ibu kota kok bau tinja. Ada lebih
dari 1.300 pohon dan semak-semak yang terlilit oleh sampah sepanjang 12
kilometer. Mereka juga melihat ada warga yang membuang kotoran sapi,
juga kotoran hasil BAB dan popok ke sungai. Serta limbah pabrik seperti
pabrik tahu. Itu selain sampah-sampah rumah tangga lainnya ya. Jadi
budaya membuang sampah ke sungai itu ternyata tetap saja dilakukan warga
hingga tahun 2022. Nah, para LSM ini katanya bakal melayangkan somasi
ke Gubernur Anies karena dinilai salah urus pengelolaan sampah hingga
buruknya tata kelola sungai.
Saya
tidak mencari lagi berita soal ini ya. Yang pasti timbul pertanyaan
penting. Anies dan jajarannya ini ngapain aja ya sejak 2018? Kemudian,
sekitar 3 minggu menjelang lengser, pada akhir September lalu, Anies
melakukan kunjungan kerja ke Proyek Saringan sampah Ciliwung. Proyek ini
dimulai sejak Juni 2022. Sejak Juni 2022 ya. Artinya sesudah adanya
temuan-temuan dari sejumlah LSM tadi. Mungkin adanya proyek ini
merupakan hasil dari somasi yang dilayangkan oleh para LSM itu ya. Kok
nunggu disomasi dulu sih?
Proyek
saringan sampah itu menghabiskan dana 195 miliar. Lokasinya di segmen
TB Simatupang. Katanya sudah memakai teknologi terbaru. Dan Anies
mengklaim bahwa saringan sampah ini jadi yang pertama di Indonesia.
Anies berusaha menerangkan bahwa proyek ini sudah direncanakan sejak
2018 dan 2019, namun terkendala pandemi pada 2020. Sehingga baru dapat
dilaksanakan pada 2022. Dan dijadwalkan rampung pada Desember 2022.
Masak sih? Itu bayar commitmen fee sampai 560 miliar rupiah aja bisa.
Masak bikin proyek yang hanya 195 miliar rupiah nggak bisa? Pake alasan
terkendala pandemi segala hehehe…
Itu
lah ya. Salah satu contoh buruknya kinerja Anies. Janji sejak 2018 nggak
ditepati. Pasti karena anggaran dong. Alasannya ada pandemi. Padahal
dia sanggup bayar buat Formula E, bahkan membangun stadion JIS, dengan
dana jauh melebihi proyek di Ciliwung ini.
Sekarang
warga Jakarta sudah punya Penjabat Gubernur yang baru. Heru Budi
Hartono. Orangnya suka kerja keras, dan mau bekerja sama dengan berbagai
pihak, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya buat warga Jakarta.
Urusan sungai Ciliwung, memang jadi obyek kerjasama antara Pemprov DKI
Jakarta dan Kementrian PUPR ya. Namun, dalam soal normalisasi sungai
saja, Anies nggak ngerjain. Apalagi soal kebersihan sungai. Bukti di
lapangan menunjukkan ketidakpedulian Anies terhadap kondisi Sungai
Ciliwung. Warga juga dibiarkan membuang sampah hingga BAB di sungai. Ini
menambah daftar panjang puluhan borok Anies yang sudah dipaparkan Mas
Alif di video beliau ya.
Nah,
di era Heru Budi, ada sesuatu yang baru. Bagaikan angin segar buat warga
Jakarta. Hari Minggu lalu, Kementrian PUPR menggelar Festival Dayung
Ciliwung. Heru Budi pun turut meramaikannya. Mereka berdua mendampingi
para pedayung. Kegiatan dayung ini dimulai dari Muara Pasar Rumput
hingga are Dukuh Atas. Acara ini digelar sebagai rangkaian pra Kejuaraan
Nasional Dayung 2022, sebagai sarana promosi dan publikasi kepada
masyarakat. Dalam acara itu Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang juga
Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI), juga
memaparkan prestasi atlet dayung kita di kejuaraan internasional.
Menteri
Basuki juga mengajak warga DKI Jakarta untuk terus menjaga kebersihan
Sungai Ciliwung, sehingga dapat menjadi barometer sungai di tengah kota
yang bersih dan indah. Agar dapat dicontoh oleh kota-kota lainnya ya.
Selain festival dayung, Menteri Basuki menyampaikan bahwa sejumlah acara
akan digelar di kawasan Sungai Ciliwung. Misalnya tahun depan
rencananya bakal ada gelaran lomba hias getek. Wow, pasti seru nih ya.
Lebih seru ketimbang formula E. Para warga DKI nampak ramai menyaksikan
acara ini. Kebetulan memang bersamaan dengan adanya Car Free Day ya.
Sementara
itu, Heru Budi mengajak warga untuk bersama-sama merawat dan membenahi
Sungai Ciliwung. Heru mengungkap bahwa ternyata, selain untuk
menanggulangi banjir, Sungai Ciliwung juga bisa untuk sarana olahraga,
hiburan dan lain-lain. Heru juga mengimbau agar masyarakat tidak lagi
membuang sampah di Sungai Ciliwung. Juga mengajak warga untuk mendukung
normalisasi Kali Ciliwung, karena program itu membawa keuntungan bagi
seluruh pihak.
Duet
Heru Budi dan Menteri Basuki ini sangat menarik ya. Foto dan video acara
festival dayung ini pun tersebar di medsos. Para netizen pun ramai
memuji kolaborasi Heru Budi dan Menteri Basuki. Mereka juga kagum dengan
foto kondisi Sungai Ciliwung yang terlihat beda dari biasanya.
Biasanya
nemu foto Sungai Ciliwung itu ya pasti ada sampahnya. Kalo ini kan
terlihat cukup bersih, dimeriahkan dengan para peserta lomba dayung ya.
Kaget dong liat Ciliwung kok bisa keren gini.
Sedangkan
para buzzer dan pemuja Anies jadi meradang. Karena merasa citra Anies
jadi nyungsep. Mereka pun mengunggah berita-berita lama soal adanya
Festival Ciliwung yang dulu pernah digelar di era Gubernur Anies. Hey
kamu-kamu pecinta Anies, saya kasih tahu ya. Memang dulu pernah digelar
Festival Ciliwung. Seperti pada tahun 2018. Penyelenggaranya adalah
Komunitas Condet Kita Foundation ya, bukan Pemprov DKI. Ada Anies di
sana? Enggak ada, drun.
Lalu
pada tahun 2019, kembali digelar Festival Ciliwung 2. Penyelenggaranya
kali ini juga bekerja sama dengan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jakarta Timur. Dan ini acaranya memang lebih ke budaya ya. Acara ini
didukung oleh Walikota Jakarta Timur. Ada Anies di sana? Enggak ada juga
tuh. Kembali pada tahun 2021, Festival Ciliwung 3 digelar di Jakarta
Timur. Yang menggelar ya jajaran pemerintahan Jakarta Timur. Nggak ada
Anies di sana.
Ini
makin menunjukkan ketidakpedulian Anies terhadap kondisi Sungai Ciliwung
ya. Harusnya sudah ada gerakan yang digeber Anies sejak 2018 itu, untuk
melarang warga buang sampah dan berbagai kotoran ke sungai. Untuk
memenuhi janji Anies, mewujudkan mimpi Presiden Jokowi. Dari sini sudah
kelihatan antitesisnya ya. Dikasih tantangan, dia terima dan iyakan. Eeh
gak dikerjain. Tahu-tahu pas mau lengser, baru deh bikin proyek
saringan sampah di Ciliwung. Itu pun karena habis disomasi oleh LSM yang
jadi berita di media. Nggak ada kesadaran sendiri dari Anies untuk
memperhatikan dan mengajak warga bersama-sama memelihara Sungai
Ciliwung.
Ini
bedanya dengan Heru Budi. Dan ini yang bikin citra Anies nyungsep. Sok
bicara kolaborasi lah, keberpihakan lah. Dia sendiri gak berpihak ke
warga. Dia sendiri mana mau kolaborasi sama Kementrian PUPR? Sekarang
telak nih, otomatis kena sleding Heru Budi dan Menteri Basuki. Ngurus
Ciliwung aja nggak bener, kok mau jadi presiden?
Haters Jokowi Sok Kritisi Jan Ethes yang Gandeng Adiknya, Langsung Diskak sama Chef Arnold
Akun
Twitter @diibdashanuban kena smash Chef Arnold usai berlagak mengritisi
aksi Jan Ethes yang ketika diwawancara awak media di sela pernikahan Om
Kaesang, terlihat menggandeng tangan adiknya, Sedah Mirah, anak dari
Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu.
Sepertinya
si pemilik akun hanya bermodalkan kuota, tapi bisa juga nebeng wifi,
tapi nggak sanggup menggerakkan jari-jarinya buat mencari tahu siapa
gadis kecil yang digandeng Jan Ethes itu.
"Anak seusia Jan Ethes saja sudah berpegangan tangan, dimana peran orang tua?" begitu isi komentar bernada nyinyiran yang dipakai menyerang orangtua Jan Ethes, yang tak lain adalah Mas Gibran.
Chel Arnold, yang mungkin nggak tahan sama cuitan itu akhirnya membalas dengan menyenggol akun Twitter yang nyinyir itu: goblog.
Cukup
satu kata. Singkat, padat, jelas, dan menohok. Duh, nggak bisa
dibayangkan betapa kebodohan itu memang seakan tanpa batas bagi sebagian
netizen kita, terutama yang terkesan memiliki ketidaksukaan atau dendam
kesumat terhadap keluarga Presiden RI.
Apa
salah Jan Ethes sehingga menggandeng adiknya pun dikomentari negatif,
sampai bawa orangtuanya segala? Apa Jan Ethes nggak boleh menggandeng
adiknya?
Mungkin
kalau si pengritik Jan Ethes lihat adegan saat Jan Ethes dan adiknya
membawakan cincin pernikahan buat dipasangkan oleh Om Kaesang dan Tante
Erina, jangan-jangan dia sewot dan berpikir kalau anak kecil kok disuruh
bawa cincin, apa nggak ada orang dewasa yang mau ditugaskan?
Hahaha.
Hahaha. Hahaha. Nggak tahan saya menahan tawa melihat kebodohan si
pemilik akun tadi. Mungkinkah dia jomblo akut yang nggak pernah
merasakan nikmatnya dan deg-degannya menggandeng tangan anak gadis? Atau
mungkin nggak ada yang mau digandeng sama dia? Hahaha!
Kasian
banget saya bayangkan hidupnya. Kok ya kurang kerjaan nyinyirin anak
kecil yang nggak ada salahnya. Malah bagus kan Jan Ethes kasih contoh
sebagai kakak yang baik, dia berani gandeng adiknya di muka umum? Gimana
sih masnyaa... kok malah sewot gitu. Apa maksudnya lebih ingin lihat
Jan Ethes nggak akur sama adiknya, gitu kah?
Repot
memang berurusan sama makhluk yang tidak suka sama keluarga presiden
ini, yang tak jarang seperti "kurang satu ons" isi otaknya, sampai
berpikir dan bernalar waras saja gagal, karena mungkin hatinya
diselimuti kebencian terhadap orang lain, bahkan anak kecil yang nggak
salah apa-apa pun jadi sasaran. Angel, wis angel...!
Jadi
enaknya diapain orang model begitu? Ya kadang cukup diketawain atau
dibiarkan, tapi ada kalanya memang perlu diskak mat seperti Chef Arnold
tadi, yang tanpa sungkan langsung bilang: goblog!
Rocky Gerung Ngamuk Anies Dijegal di Makassar, Apa Kaitannya Dengan Pernikahan Kaesang?
Protes
demo terhadap Anies hanya skala kecil, tidak semasif yang dialami Ahok
saat didemo pasukan penjual agama yang jumlahnya ratusan ribu. Dia
diintimidasi, diancam, dimaki, didemo berjilid-jilid. Anies hanya
ditolak oleh sekelompok orang yang jumlahnya tidak seberapa. Tapi
pendukungnya penolakan kecil itu sakitnya setara dengan hidung yang
patah karena ditonjok.
Salah
satunya yang kesal dan geram dengan apa yang dialami Anies saat safari
politik adalah Rocky Gerung. Menurut dia, Apa yang Anies lakukan bukan
hal yang terlarang karena Anies bukan lagi pejabat publik melainkan
rakyat sipil biasa. Keinginan Anies untuk mempublikasikan dirinya ingin
jadi Presiden tak boleh dilarang.
Dan
yang paling lucu, sampai saya sendiri terkaget-kaget adalah ketika dia
bilang jika kunjungan Anies ke sejumlah wilayah dinilai terlarang karena
ada muatan politis, maka resepsi pernikahan Kaesang Pangarep harus
dibatalkan.
Alasan
dia ngomong seperti itu karena menurut dia, saat resepsi nanti akan
aktor politik akan berbondong-bondong mencari momen yang tepat untuk
mendapatkan kesan didukung oleh Jokowi. Jika Anies tidak boleh
berkeliling untuk mewujudkan mimpinya jadi presiden, maka dia juga
menganggap Ganjar dan kandidat lain harus juga dilarang supaya tidak
diskriminatif.
Kalau
kalian berpikir ada yang tak beres dengan Rocky Gerung saat ini, maka
kalian tidak salah. Baru kali ini saya mendengar ucapan yang sangat
tidak masuk akal.
Saya
kira Rocky Gerung makin ke sini makin kacau kualitas pemikirannya.
Katanya akademisi cerdas, berwawasan dengan pemilihan kalimat-kalimat
bikin pusing biar terkesan pintar. Nyatanya hal simpel seperti ini saja
bisa ngawur di luar nalar.
Selain
itu, Rocky Gerung ternyata juga mendapat menerima undangan dari
pernikahan Kaesang. Tapi bilang tidak akan hadir karena di hari yang
sama dia duluan mendapatkan undangan untuk hadir di acara Maulid Nabi.
Bukan
cuma itu saja, Rocky juga bilang Anies sengaja diundang di acara
pernikahan Kaesang agar Presiden Jokowi tidak terlihat seperti
pendendam. Karena kalau bener-bener tidak diundang, pasti publik
bilang, Pak Jokowi benar-benar dendam.
Ini
juga aneh, ngapain Jokowi dendam. Justru dalam acara pernikahan tidak
boleh ada emosi dan dendam karena pernikahan itu acara sakral dan
merupakan hari bahagia bagi kedua pihak. Lagipula Anies juga mengundang
Jokowi saat pernikahan putrinya pada Juli lalu. Wajar kalau Jokowi
mengundang Anies. Masa Anies juga dibilang terpaksa mengundang Jokowi
agar tidak kelihatan seperti pendendam karena pernah dipecat sebagai
menteri?
Mungkin
ada baiknya Rocky Gerung diangkat sebagai juru bicara tunggal atau
ketua tim pemenangan Anies jika nantinya Anies benar-benar resmi
dicapreskan.
Anies
ditolak itu wajar. Nanti kalau Ganjar misalnya resmi diusung sebagai
capres, dia juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dari lawan
politiknya. Itu hal yang wajar asalkan masih dalam batas normal. Yang
tidak normal itu misalnya Ahok didemo berjilid-jilid, diancam dibunuh,
diintimidasi, jenazah pendukungnya tidak akan disalatkan. Djarot juga
pernah dihadang saat mau masuk ke Masjid. Mereka juga berhak jadi
pemimpin DKI, tapi dihajar dengan cara-cara busuk. Mereka tidak
merasakan atmosfir demokrasi yang sehat melalui adu gagasan. Yang mereka
dapatkan adalah serangan berbau SARA.
Di mana Rocky Gerung saat itu? Apakah dia mengecam seperti halnya dia mengecam penolakan terhadap Anies saat ini?
Hanya
orang aneh yang membesar-besarkan masalah sepele, lebih parahnya lagi
mengaitkan dengan pernikahan pula. Kalau tidak kuat mental, silakan
mundur saja. Kalau disentil sedikit saja langsung teriak kesakitan,
bagaimana mau mengurus masalah negara?
Apa
Rocky tidak melihat jumlah pendemo Anies di Aceh dan Makassar? Cuma
belasan orang bro, bukan ribuan apalagi puluhan ribu orang. Baru didemo
belasan orang aja, serasa didemo tujuh juta orang. Mental apaan itu?
Kalau
mau play victim, jangan pakai cara yang sama seperti mantan presiden
prihatin dan mangkrak. Itu sudah basi dan masyarakat sudah bosan.
Katanya cerdas, pakai cara yang baru dan lebih keren dikit kenapa sih?
Anies
mau diangkat derajatnya lewat playing victim pun sia-sia saja. Hanya
orang tak punya prestasi yang mau dipoles dengan narasi murahan. Ibarat
tak bisa meraih rangking satu di kelas, lalu bikin tudingan kalau siswa
peringkat satu membully dirinya. Kalah ya kalah saja. Tak usah dipoles
dengan jurus basi dan murahan.
Surya Paloh Nggak Terlihat di Acara Nikahan Kaesang, Yakin Nggak Nyesel Absen Nih?
Sampai
Minggu siang (11/12) saya membaca dan menonton kemunculan beberapa
pejabat dan tokoh politik pada acara resepsi ngunduh mantu Kaesang dan
Erina, yang diadakan di Pura Mangkunegaran, Solo.
Ada
Ari Lasso yang sedang ngaso, lalu diwawancara dan mengucapkan selamat.
Ada pula Ahok, yang mendoakan agar keluarga Kaesang-Erina diberi
kebahagiaan dan kelak diberi anugerah keturunan yang dapat berguna bagi
negeri ini.
Tampak
pula Anies Baswedan, yang dalam pemberitaan di TV, ucapan selamatnya
tampak sengaja dibuat berurutan dengan Ganjar Pranowo. Masih tampak
pula, Ridwan Kamil dan istri, dan para tokoh ternama seperti Ibu
Megawati, Abah Maruf Amin selaku Wapres RI, hingga para menteri yang
dikenal dekat dengan Jokowi.
Sementara, menurut pemantauan jurnalis detik.com
ada nama-nama menteri yang terlihat hadir antara lain Menteri
Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri
Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Menteri
Perindustrian Agus Gumiwang, Menpora Zainudin Amali, Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto, Menko Marives Luhut Binsar Panjaitan.
Selain
itu, hadir juga seniman Titiek Puspa dan Roy Marten, Titiek Puspa juga
sempat berfoto bersama Iriana dan Jokowi sebelum menyalami pengantin
baru itu. Saya juga sempat melihat eks Menteri Susi Pudjiastuti yang
terlihat berkebaya, ikut meramaikan acara resepsi ngunduh mantu itu.
Pastinya,
pada acara ini kita pasti tidak melihat adanya Surya Paloh, yang sempat
mengaku sahabat dekat Jokowi sekaligus ketum partai koalisi (yang nggak
kunjung pamitan setelah mengusung Anies Baswedan), karena memang
kabarnya sudah pamit karena akan berobat ke Jerman.
Meski
kalau dipikir agak aneh bin lucu juga ketidakhadiran Surya Paloh ini.
Statusnya yang masih menjabat sebagai ketum dari Partai Koalisi,
harusnya kan mengupayakan agar hadir pada acara mantunya Presiden Jokowi
yang didukung oleh segenap partai koalisi.
Kecuali,
posisinya sebagai ketua partai oposisi ya, memang tidak "wajib hadir",
meskipun biasanya Jokowi dengan strategi politik "rangkul lawan
politik"-nya entah bagaimana mampu membuat lawan politik hadir pada
acara spesial yang diadakan. Yakin nih Bang Paloh nggak nyesel absen di
acara spesial Pak Jokowi?
Namun,
biarkan sajalah mau berbuat apa saja, wong Surya Paloh juga punya hak
buat menolak hadir sekalipun, dengan alasan yang bisa dicari dengan
mudahnya. Meski saya agak penasaran dengan sakitnya Surya Paloh, kok
sampai harus ke Jerman dan terkesan tidak bisa ditunda lagi, sampai
acara ngunduh mantu Jokowi selesai. Bukan berobat karena sakit hati kan?
Hehehe...!
Safari Rasa Kampanye, Nasdem Menolak Disebut Pelanggaran
Bantahan
boleh saja diberikan, seolah ada dua sisi berseberangan, satu sisi
tampak bukti digital sebagai penjelasan sang fenomenal memang
berkampanye, sebagaimana definisi KPU, sementara sisi lainnya
digambarkan jagoan partai Nasdem itu hanya berkunjung dan sembari shalat
Jumat ada sambutan bak selebritas. Pemberi bantahan menggambarkan
kegiatan itu bukan kampanye, karena jadwalnya saja belum ada.
Willy
Aditya mungkin ingin menjelaskan, jika KPU telah memberikan jadwal,
maka istilah kampanye baru boleh dipakai. Sementara kegiatan semirip
apapun dengan kegiatan kampanye, jika KPU belum menetapkan jadwal, bebas
saja mereka melakukannya. Pertanyaannya, jadi apa tupoksi Bawaslu
selama jadwal kampanye itu belum diumumkan? Bukankah ada aturan yang
tidak membolehkan melakukan kegiatan sebelum jadwalnya? Apakah Willy
ingin menyebut Bawaslu sebagai tak berwenang mengawasi kegiatan mereka,
selama jadwal kampanye belum ada?
Kedatangan
Bakal Calon Presiden Anies Baswedan ke Aceh disambut oleh ribuan
pendukung di Masjid Raya Baiturrahman. Usai menyapa warga Anies bertemu
wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud di Meuligoe, dan membahas sejarah
perjuangan di Aceh, Anies juga mengaku mendapat sambutan hangat dari
warga aceh. Saking banyaknya pendukung yang menyambutnya, Anies sempat
digotong para pendukung di halaman depan masjid raya usai salat Jumat.
Anies Baswedan berkunjung ke Aceh selama dua hari, saat di Aceh, Anies
akan mengikuti sejumlah kegiatan yang telah dijadwalkan, termasuk
menyapa warga aceh dan simpatisan serta membuka jalan santai di Banda
Aceh.
Apakah
gambaran Anies di Aceh hanya jalan-jalan biasa? Dan mereka yang
bersamanya hanya menemani sang fenomenal berkunjung ke sembarang lokasi?
Logika orang waras tentu tidak akan secupet itu. Di dalam setiap
aktifitas selalu ada unsur pertanggung jawaban, finansial,
sosial,politik dan beberapa aspek lainnya termasuk hukum. Pendekatan
Partai Nasdem berbeda dengan Bawaslu boleh berbeda, namun boleh juga
Bawaslu menyebut kegiatan capres Nasdem sebagai kampanye, karena memang
jejaknya terekam seperti itu.
Lebih
jauh, karena masyarakat pun melihat kegiatan sang capres tak ubahnya
kampanye, boleh juga melaporkannya kepada pemegang otoritas. Memang
setiap pelanggaran selalu ada pembenaran, namun selain itu jangan pula
menafikkan penilaian pelapor. Soal keputusan dari Bawaslu tentang
keabsahan laporan, sejauh buktinya memang bisa ditunjukkan, silakan
disanggah di forumnya.
Intinya,
jangan menjadi preseden bahwa Bawaslu mengabaikan pelanggaran yang oleh
pelanggar sendiri tidak diakui. Masyarakat perlu juga diberi pendidikan
politik yang arif, contohnya adalah taat azas. Jika disebut tidak boleh
melakukan kegiatan sebelum jadwalnya, jangan pula berdalih bahwa jika
belum ada jadwalnya, boleh saja melakukan kegiatan. Jika kampanye
terbatas di internal partai, dan menghindari mobilisasi massa, mungkin
mereka emoh dan ogah-ogahan, karena tidak mendatangkan nilai tambah.
Jadi ujung-ujungnya ada pada untung rugi seperti pedagang layaknya.
Migo Berita - Banjarmasin - Mahasiswa "Bela Rakyat" atau "Bela Cukong yang membacking Mahasiswa" ..??!!! Terkait tentang Rancangan KUHP yang dinilai "Mengibiri" kebebasan berpendapat, mahasiswa sudah cukup peka tentang hal tersebut. Akan tetapi, kapan Mahasiswa di Daerah peka akan permasalahan didaerah, misal tentang Air PDAM yang akan segera dinaikkan "Bahkan ada yang bilang sudah Naik", padahal pelayanan dan kualitas air masih jauh dari harapan masyarakat Banua Banjar Kalimantan Selatan, permasalahan GePeng (Gelandangan Pengamen), Musisi Jalanan, Badut Jalanan, bagaimana solusinya? Berbagai Birokrasi terlihat seperti mengadopsi keinginan rakyat, akan tetapi ATM disdukcapil yang rencananya dipergunakan untuk kemudahan masyarakat di siring 0 kilometer Banjarmasin malah seperti "Tidak Terpakai", padahal pengadaannya menggunakan uang rakyat, banjir rob dan banyak permasalahan didaerah lainnya, Akankah mahasiswa di Daerah khususnya akan peka terhadap permasalahan daerah, bukan hanya aksi sesaat yang terkesan menjalankan perintah dari "Cukong Mahasiswa". Bukan hanya Aksi Demo akan tetapi aksi yang langsung menyentuh ke hal-hal yang dikehendaki rakyat didaerah, misal dengan memberikan berbagai pengetahuan literasi tentang berbagai hal, sehingga rakyat didaerah bertambah peka dan peduli tentang daerahnya. Khusus Kalsel ,Seandainya warga Kalsel tutun semua ketika pencoblosan, maka dipastikan pemimpin daerah yang terpilih adalah "MAKSIMAL" dari keinginan rakyat Banua Banjar sendiri, sehingga para MAFIA yang ada disetiap daerah bisa di minimalisir, para Mafia ada disetiap lini, jadi selain pemerintah perlu kerjasama masyarakat dalam penanganannya. Agar tidak gagal paham, baca hingga tuntas berbagai artikel yang telah kita kumpulkan.
Penyebab Banjir, Pakar Intakindo Sebut Fungsi Drainase di Banjarmasin Jadi Penampung Air
KETUA Dewan Pakar Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan
Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) Hasan Husaini
menilai salah satu penyebab banjir hingga genangan air lambat surut di
Banjarmasin, akibat salah kelola drainase.
“AMBIL contoh apa yang dialami di kawasan Beruntung
Jaya dan Mulawarman serta tempat-tempat lainnya, membuktikan pengelolaan
drainase di Banjarmasin masih tidak tepat guna,” kata Hasan Husaini
kepada jejakrekam.com, Selasa (5/7/2022).
Menurut pakar konstruksi ini, drainase yang sejatinya menjadi saluran air justru faktanya hanya jadi penampung dimensi air.
“Akhirnya, air yang tertampung di drainase itu tidak diperhitungkan
ke mana akan dialirkan. Jadilah, ketika hujan deras apalagi dengan
durasi waktu panjang, jangan heran jika genangan air lambat surut bahkan
menjadi penyebab banjir,” tutur Hasan Husaini.
Magister teknik sipil lulusan Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
mengatakan sepatutnya dalam pembuatan drainase juga memperhitungan
permukaan elevasi (ketinggian) air.
Dengan metode pendekatan teknik sipil yang tepat dan akurat, Hasan
Husaini hakkul yakin dari pengukuran elevasi air itu maka fungsi
drainase akan lebih optimal untuk mengalirkan air baik dari curahan
hujan maupun pasang pasang (rob).
“Makanya, kalau membikin drainase itu harus jelas ke mana arah
airnya. Sebab, sifat air itu sudah diketahui jamak akan menuju tempat
atau dataran yang rendah,” tutur pria yang juga ahli jembatan ini.
Hasan justru melihat fenomena pembuatan drainase di Banjarmasin hanya
menjadi tempat menampung air, bukan malah mengalirkan air ke saluran
primer, sekunder hingga tersier.
“Patut dicatat, drainase adalah saluran yang digunakan untuk
menyalurkan massa air berlebih di suatu kawasan. Jangka pendeknya adalah
menghindari genangan air di permukaan. Sedangkan, jangka panjangnya
adalah bisa menangkal banjir jika fungsi drainase optimal,” tutur Hasan.
Masih menurut Hasan, di Banjarmasin pun sistem drainase dibangun itu
condong merupakan drainase tertutup karena masuk kawasan perkotaan.
“Anehnya, justru tiap tahun hanya membangun dimensi drainase, bukan
tujuannya untuk mengalirkan air. Padahal, durasi dan frekuensi curah
hujan di Banjarmasin tergolong tinggi, ketika turun hujan apalagi durasi
waktu lama, jangan heran banjir ada di mana-mana, karena fungsi
drainase itu hanya sebagai penampung air bukan menyalurkan,” kritik
Hasan.
Ketua Dewan Pakar DPN Intakindo, Hasan Husaini. (Foto Didi GS)
Sementara, beber dia, sungai maupun anak sungai merupakan drainase
terbuka bahkan sudah disiapkan alam, justru tidak mampu lagi mengalirkan
ke sungai besar atau sedang. Misalkan ke Sungai Martapura atau Sungai
Barito.
“Kenaikan air selama ini bukan soal fenomena naiknya permukaan
sungai. Tapi, karena faktor sedementasi (pengendapan) baik lumpur maupun
material lainnya yang ada di sungai sebagai saluran primer maupun
sekunder,” tutur Hasan.
Sebelum membenahi sistem atau jaringan drainase di Banjarmasin, Hasan
pun menyarankan agar pemerintah kota lebih baik untuk menggencarkan
normalisasi atau revitalisasi sungai.
“Sungai-sungai yang telah dangkal harus dikeruk. Sedementasi yang ada
itu harus segera diangkat, karena daya tampung sungai akan semakin
dangkal,” paparnya.
Dalam kacamata teknik, Hasan mengatakan soal saluran drainase yang
mampet atau tak berfungsi bisa dirawat atau dibersihkan. “Anehnya,
justru tiap tahun membangun saluran drainase, tapi sungai-sungai yang
jadi penampung air malah tak pernah dikeruk. Itu sama bohong,” cetus
Hasan.
Dikutip dari LPSE Banjarmasin, bersumber dana dari APBD tahun 2022,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasi telah melelang
proyek peningkatan drainase.
Ambil contoh kawasan Jalan Kuripan dikucurkan dana segede Rp 1,9
miliar lebih. Kemudian, kawasan Jalan Cempaka digelontorkan dana Rp 708
juta lebih. Begitupula, drainase Jalan Pahlawan dianggarkan sebesar Rp
1,5 miliar. Proyek-proyek ini pun telah ditenderkan pada awal Juni 2022
lalu, karena tiga kawasan itu merupakan zona langganan banjir rob maupun
akibat tingginya curah hujan.
Kondisi ruas Jalan Jafri Zamzam Banjarmasin yang jadi langgan banjir rob dan akibat turun hujan.
Tolak Rancangan KUHP Digodok Pemerintah-DPR RI, Aliansi BEM Gelar Demo di DPRD Kalsel
PENOLAKAN terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RKUHP) yang memuat pasal-pasal bermasalah dilakoni mahasiswa
tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan
Selatan.
MASSA dari Aliansi BEM se-Kalsel ini turun ke jalan
menggelar aksi unjuk rasa. Berbagai spanduk penolakan RKUHP bertuliskan
“Terus Kawal Jangan Sampai Menyesal”, “Tolak Sampai Tuntas”, dibawa oleh
150 omahasiswa, di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Jalan Lambung
Mangkurat, Rabu (6/7/2022).
Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah dan DPD RI agar membuka
naskah RKUHP ke publik. Ini, karena sejak sosialisasi selama 2021 lalu
dan rapat terakhir pada Mei 2022 lalu, justru publik tidak mengetahui.
Koordinator Aksi Unjuk Rasa Aliansi BEM se-Kalsel Ardhi Paddakiri
menyampaikan, tuntutan mereka sama seperti teman-teman mahasiswa se
Indonesia. Yakni, mendesak pemerintah dan DPR RI membuka naskah draf
RKUHP, kemudian membahas kembali pasal-pasal yang bermasalah.
“Khusus untuk DPRD Provinsi Kalsel, kami minta agar menyampaikan
tuntutan kami kepada DPR RI. Kami sadar secara tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) DPRD Provinsi Kalsel tidak punya kapasitas sebagai pembuatan
kebijakan RKUHP itu,” ucap Ardhi Paddakiri.
Untuk itu, kata dia, melalui perpanjangan DPRD Provinsi Kalsel,
mahasisswa berharap tuntutan bisa sampai ke Komisi III DPR RI di
Senayan, Jakarta.
“Kami sangat menyayangkan respon ketidaktahuan, belum ada kajian oleh
DPRD Provinsi Kalsel. Bahkan, kami belum melihat draf RKUHP itu
sendiri. Padahal ini sudah jalan 3 tahun sejak 2019,” beber Ardhi.
Masih menurut dia, secara garis besar tuntutan sudah terfasilitasi
DPRD Kalsel, tinggal menunggu komitmen 2×24 jam surat itu sampai ke
Komisi III DPR R.
“Kalau masih menunjukan ketidakmampuan sebagai wakil rakyat, karena
surat tidak tersampaikan ke DPR RI. Maka, kami akan kembali turun dengan
massa yang lebih banyak lagi,” ancam Ardhi, disambut yel-yel massa
mahasiswa.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi Golkar, Karlie
Hanafi Kalianda mengakui belum mengantongi naskah RKUHP sebagai
rancangan payung hukum nasional. Terlebih lagi, saat ini pemerintah
pusat dan DPR RI juga belum membuka naskahnya kepada publik.
“Di tengah-tengah aksi tadi, baru kita dapat kabar kalau drafnya
sudah dibuka ke publik. Karena kabarnya Komisi III DPR RI yang dipimpin
legislator Kalsel, Pangeran Khairul Saleh akan menggelar rapat untuk
itu,” kata Karlie.
Dosen STIH Sultan Adam ini mengungkapkan draf RKUHP memang butuh
kajian mendalam bersama para pakar hukum. Terutama, pembedahan pasal
demi pasal yang dianggap bermasalah. Karlie mencontohkan seperti
ketentuan kebebasan berpendapat yang dinilai akan hilang karena masih
‘abu-abu’.
Aksi
mahasiswa tergabung dalam Aliansi BEM se-Kalsel saat menyerahkan
spanduk penolakan ke perwakilan DPRD Provinsi Kalsel. (Foto Iman Satria)
“Ada kekhawatiran di benak sebagian besar pihak, jika ada pasal karet
yang berpotensi merugikan masyarakat. Jika memang ada potensi merugikan
hak konstitusional rakyat, maka KUHP jika telah diundangkan bisa diuji
materiil ke Mahkamah Konstitusi,” beber Karlie.
Usai unjuk rasa mahasiswa, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana
Atmojo Martosumito menegaskan menghargai aksi penyampaian pendapat oleh
Aliansi BEM se-Kalsel.
“Kita hargai itu. Syukurnya, aksi unjuk rasa ini berjalan dengan
lancar, itu yang kita harapkan. Saya ucapkan terima kasih kepada
adik-adik karena dalam aksi unjuk rasa ini bisa berjalan kondusif,” ucap
Sabana.
Untuk pengamanan aksi, Polresta Banjarmasin menurunkan 350 personel.
Mereka terdiri pasukan gabungan tersebut dari Brimob Polda Kalsel,
Polres terdekat dan pasukan inti dari Polresta Banjarmasin.
Aksi demonstrasi Aliansi BEM se-Kalsel di depan Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin menolak draf RUU KUHP.
Tuntaskan Permintaan Mahasiswa, Wakil Rakyat Kalsel Terbang ke Senayan Serahkan Tuntutan terkait RUKHP
KETUA Komisi I DPRD Kalsel Dra, Hj Rachmah Norlias,
didampingi Wakil Ketua Komisinya, Siti Noortita Ayu Febria Roosani
mendatangi wakil rakyat Senayan dalam rangka pemenuhi permintaan
mahasiswa terkait RUKHP pada Kamis, (7/7/2022).
MENURUT Hj Rachmah, bahwa sebelumnya, pada Rabu,
(6/7/2022) puluhan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus
perguruan tinggi se-Kalsel melaksanakan aksi demonstrasi terkait draf
RUKHP di ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
“Kedatangan kita hari ini adalah dalam rangka memenuhi permintaan
adik-adik mahasiswa, yaitu mengantarkan tuntutan langsung ke DPR RI,
terkhusus komisi III,” ujar salah satu srikandi wakil rakyat Kalsel
fraksi PAN tersebut.
Permintaan mahasiswa tersebut dilaksanakan tuntas, bahkan lebih cepat
dari perjanjian yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel,
Supian HK, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj. Rachmah dan jendral lapangan
aksi, Ardhi Paddariki, yang tertulis harus segera disampaikan dalam
kurun waktu 2 kali 24 jam.
Sebelumnya, dalam aksi demonstrasi tempo hari, Ardhi Paddariki
mengatakan draf tersebut sudah seharusnya dibuka kepada publik sebagai
wujud transparansi produk hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk
rakyatnya.
“Kami sadar bahwa RKUHP ini bukan ranah DPRD. Namun, sebagai wakil
rakyat Kalsel, kami meminta untuk DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan
aspirasi kami, agar pemerintah pusat membuka akses draf dan memperbaiki
pasal-pasal yang dinilai bermasalah sesuai asas demokrasi yang ada,”
ujar Ardhi dalam orasinya.
Kedatangan ketua dan wakil ketua komisi I DPRD Kalsel di Senayan,
disambut langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh
di ruangan Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen, Gedung Nusantara I,
DPR RI.
“Saya, Pangeran Khairul Saleh, salah satu pimpinan komisi III DPR RI,
menerima pernyataan DPRD Kalsel yang dibawa pimpinan Komisi I. Bahwa
DPRD Provinsi Kalsel meminta dan mendesak pemerintah membuka akses
seluas-luasnya terhadap draf RKUHP dan membahas kembali serta memperaiki
pasal-pasal yang dinilai bermasalah,” ujar anggota DPR RI dapil Kalsel
tersebut.
Pangeran Khairul Saleh mengatakan bahwa akan menyikapi serta membahas
tuntutan tersebut kepada semua anggota komisi III DPR RI dan pihak
pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel Dra, Hj
Rachmah Norlias, didampingi Siti Noortita Ayu Febria Roosani saat
bertemu Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh
Anggota Fraksi PDIP Walkout Saat Rapat, Ini Penjelasan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel
ANGGOTA Fraksi PDI Perjuangan memilih walkout dari rapat yang
dilaksanakan Komisi IV DPRD Bersama dengan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kalsel, Kamis (7/7/2022)
HAL tersebut dikarenakan keinginan anggota Fraksi
PDIP DPRD Kalsel, untuk membahas soal Progerss 2022 dan Renja 2023 yang
tidak bisa dilaksanakan saat itu. Akhirnya kedua anggota tersebut
melakukan aksi walkout.
Saat ditemui, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin
membenarkan aksi walkout tersebut karena ada kekeliruan undangan, yang
materinya saat itu adalah terkait penjelasan kontrak bertap Dana Alokasi
Khusus (DAK) reguler bidang pendidikan sub bidang SMK TA 2022.
Materi ini dimaksudkan mengkordinasi tindaklanjut hasil kunker ke
Bappenas memperjuangkan DAK beberapa minggu yang lalu, dan Kalsel
mendapat bantuan tiga unit sekolah baru pada DAK 2023.
“Sehingga, perlu cepat dikoordinasikan oleh Disdikbud Kalsel dengan
tiga pemerintah kabupaten, yakni Banjar, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan.
Sayang kalau tidak terealisasi bantuan tersebut,” ujar Lutfi di ruang
kerjanya, Kamis (7/7/2022).
Sementara, Lutfi sangat mendukung keinginan Fraksi PDIP membahas soal
Renja 2023 tersebut. Namun karena surat sudah tersampaikan, kiranya
bisa dilaksanakan lain hari.
”Yang saya sayangkan adalah rapat tersebut bukan mengambil sebuah
keputusan, jadi tidak perlu walkout. Kalaupun ada kekurangan materi
rapat, tentu masih bisa dilaksanakan lain hari,” jelasnya.
Rapat Komisi IV DPRD Kalsel dengan dinas pendidikan dan kebudayaan
akhirnya dibatalkan karena hanya ada dua orang saja, yakni Ketua Komisi
IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin dan anggota Syahruddin. Sedangkan dari
Disdikbud Kalsel hanya dihadiri beberapa kabid.
BANYAK pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang belakangan
menjadi isu krusial, yakni soal penghinaan terhadap pemerintah,
presiden, hingga soal adanya ancaman pidana, terkait ketiadaan
pemberitahuan demonstrasi, mendorong aktivis asal Banjarbaru Ony Varandi
melakukan aksi mandiri.
DENGAN aksi mulut terbungkam lakban hitam bertulis
‘RKUHP’ dan memegang kertas bertuliskan “Saya Ingin Berbicara Sebelum
‘Berbicara’ Itu Dilarang” serta dua buah spanduk, di Bundaran Simpang
Empat Banjarbaru, Selasa (5/7/2022) sore.
Ony menuturkan, aksi mandirinya tersebut memiliki dua tujuan.
“Pertama mengkritik RKUHP yang lagi viral saat ini, bahwa undang-undang
diciptakan untuk mengatur bukan mengkriminalisasi manusia. Yang kedua
mengajak seluruh elemen masyarakat terutama mahasiswa untuk menyuarakan
haknya. Karena kalau bukan kita siapa lagi,” ucapnya.
Menurut Ony, RKUHP ini sangkut pautnya langsung ke masyarakat yakni
tingkah laku mereka sendiri. “Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang
akan diatur harus berani menyuarakan hak-hak kita,” ucapnya.
Sementara itu, Rudy Adiguna selaku mahasiswa yang turut membersamai
di lapangan menyatakan aksi tersebut merupakan simbolik yang ada di
Banjarbaru.
“Aksi ini menjadi simbol, bahwa mahasiswa dan pemuda pada umumnya
tidak tinggal diam, khususnya pada kasus-kasus tertentu seperti RKUHP
yang saat ini belum ada kejelasan dan menjadi polemik dimasyarakat,”
ucapnya.
Dengan cara demonstrasi yang berbeda, Rudy menuturkan bahwa aksi
tersebut menjadi pemantik semangat untuk terus menyuarakan keadilan.
“Hari ini kami menjadi pemantik, besok (6/7/2022) kami akan
melanjutkan dengan aksi-aksi yang lebih besar dan esklasi yang lebih
besar di Banjarmasin,” tuturnya
Dengan ditetapkannya Banjarbaru sebagai ibukota baru di Kalsel, Rudy
yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BEM ULM ini berharap aksi ini
dapat menghidupkan ragam-ragam pergerakan titik perjuangan dan
pergerakan lainnya dalam menyuarkan keadilan.
Aksi mandiri yang dilakukan Oky Varandi, terkait RKUHP, di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, Selasa (5/7/2022).
Tanyakan Surat Audensi Ke DPRD Kota Banjarmasin, Kader HMI Banjarmasin Dapat Perlakuan Represif
PADA 20 Juni 2022 lalu, Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Cabang Banjarmasin mengajukan audiensi perihal buntut aksi pada 13
April 2022. Surat audiensi tersebut berisi mengenai tagihan janji DPRD
Kota Banjarmasin atas tuntutan kader HMI, yang salah satu tuntutannya
adalah menegakkan peraturan daerah mengenai tempat hiburan malam (THM)
di Kota Banjarmasin.
SEPEKAN berlalu, surat audensi tersebut tidak
digubris, sehingga pada hari Kamis (7/7/2022) pengurus HMI Cabang
Banjarmasin datang ke Kantor DPRD Kota Banjarmasin untuk mempertanyakan
surat tersebut. Namun, bukannya mendapatkan jawaban, pengurus HMI Cabang
Banjarmasin justru mendapatkan tindakan represif, baik dari lisan
maupun fisik.
Ketua HMI Banjarmasin Nurdin Ardalepa mengungkapkan, pihaknya sudah
hampir enam kali mengirim surat audiensi ke DPRD Kota Banjarmasin, untuk
bertemu dengan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya.
“Dari alasan suratnya hilang sejak 2021 lalu yang berbuntut aksi
tanggal 13 April 2022, dan hari ini kembali kejelasan mengenai surat
tersebut tidak jelas ke mana, dengan dalih audensi sudah digunakan tapi
kami pengurus tidak diberi informasi akan agenda tersebut,” jelas Nurdin
melalui siaran pers tertulis yang diterima oleh Jejakrekam.com.
Ia juga mengungkapkan, pihaknya sempat beberapa kali berdialog dengan
pejabat di DPRD Kota Banjarmasin bagian tata usaha. Namun pejabat
tersebut justru melontarkan kata-kata yang tidak mengenakkan.
“Mereka malah melontarkan kata-kata ‘ini kantor saya, bukan kantor
kalian’. Kami jawab ‘tentu ini rumah rakyat, wajar kami bertanya akan
demikian’,” ungkapnya.
Tak berapa lama datang beberapa pihak keamanan DPRD Kota Banjarmasin
dengan bersikap marah-marah, mendorong, mencekik di leher, sampai
melontarkan kata-kata kasar seperti ‘matikan saja’.
Nurdin menambahkan, pihaknya mengutuk keras tindakan represif aparat
pengamanan DPRD Kota Banjarmasin serta tidak profesionalnya pegawai di
DPRD Kota Banjarmasin.
Salah satu staf tata usaha DPRD Kota, yang saat itu ditemui dan
berbincang dengan pihak HMI, menyebut jika dirinya sudah sudah
menyampaikan ke atasan lewat pesan WA bahwa pihak HMI ingin beraudiensi.
Namun dia mengaku tidak menerima surat audiensi tersebut.
H Aftahuddin Mendukung Kebijakan Tepat Sasaran BBM Bersubsidi, Ini Alasannya
RENCANA Pemerintah bersama PT Pertamina untuk memantau serta
membatasi penggunaan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis
Pertalite dan Solar melalui Aplikasi MyPertamina ternyata mendapat
respon positif dari pengusaha sembako yang ada di Banua.
H AFTAHUDDIN misalnya, bos sembako dibawah bendera
usaha Koperasi Harum Manis itu mengaku setuju dengan kebijakan tersebut.
Karena dapat membuat pelangsir BBM bersubsidi kesulitan untuk melakukan
aksinya lagi.
“Harus kita akui dengan kondisi adanya pelangsir hari ini kami
pengusaha sembako cukup kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi untuk
mobil angkutan. Bahkan sering kali kita harus menunggu 1 – 2 hari hanya
untuk mendapatkannya,” keluhnya, Kamis (7/7/2022) lalu.
Akibatnya pengantaran sembako kepada para pedagang sering kali
menjadi tertunda. Karena barang kosong harga sembako dipasaran pun
menjadi tidak stabil.
“Nah kalau nanti di wajibkan pakai Aplikasi MyPertamina ini, kami
yang memang menggunakannya untuk keperluan pengantaran sembako merasa
lebih terlindungi. Kalau masalah harus ada rekomendasi dari dinas
terkait, kami siap untuk memenuhinya sesuai aturan yang berlaku,” tambah
Ketua Asosiasi Gula Bersatu Kalsel tersebut.
Saat ini dirinya mengaku khusus untuk usahanya saja ada sebanyak 30
truk berbagai ukuran yang digunakannya untuk mengantar sembako di
wilayah Provinsi Kalsel dan sebagian Provinsi Kalteng.
“Saya sudah instruksikan pegawai saya agar segera daftar MyPertamina
supaya nantinya mudah untuk mendapatkan BBM di SPBU. Sekali lagi kami
tentunya sangat mendukung adanya kebijakan ini,” lanjutnya.
Sebelumnya, Relations & CSR Pertamina MOR VI Susanto August
Satria menegaskan, hadirnya Aplikasi MyPertamina untuk pengisian BBM
bersubsidi nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi semua
pihak.
“Pertama kepastian bagi siapa saja masyarakat yang berhak menggunakan
BBM bersubsidi. Kedua kepastian kepada petugas SPBU untuk melayani
masyarakat yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Lalu ketiga kepastian
bagi Pertamina sendiri untuk melihat secara real siapa saja dan sebesar
besar penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat,” bebernya.
Selain itu langkah ini juga dilakukan sebagai upaya membantu
Pemerintah memastikan subsidi yang diberikan untuk BBM bisa tepat
sasaran. Karena jika terus-terusan tidak tepat sasaran, konsumsinya bisa
melonjak dan bisa membebani Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)
nantinya.
“Karena itulah saya harapkan semua pihak bisa memahaminya dan
mendukung langkah ini agar bisa mulai dilaksanakan di Kota Banjarmasin
pada Agustus 2022 mendatang,” tukasnya.
AKBP Dody Harza Kusumah resmi menjabat sebagai Kapolres
Banjarbaru yang baru, usai serah terima jabatan di Aula Bhayangkari
Mathilda Batlayeri yang dipimpin Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto, Rabu
(6/7/202).
DENGAN bergantinya Kapolres Banjarbaru, pisah sambut Kapolres Banjarbaru digelar di Joglo Polres Banjarbaru, Kamis (7/7/2022) pagi.
Adapun sebelumnya AKBP Dody Harza Kusumah menduduki posisi Pamen
Baintelkam Polri yang ditugaskan pada BIN, menggantikan AKBP Nur Khamid
SH SIK MM yang kini bertugas sebagai Kabag Dalpers Ro Sumber Daya
Manusia (SDM) Polda Kalteng.
Selama AKBP Nur Khamid menjabat yakni 11 bulan 12 hari, banyak
melakukan perubahan serta pembangunan terhadap Mapolres Banjarbaru.
Mulai gedung Satres Narkoba, renovasi masjid, dan lain sebagainya.
Pada tahun 2021 Polres Banjarbaru juga berhasil mendapat predikat
layanan prima dengan nilai A. Tinggal satu kali mendapat predikat
layanan prima, Polres Banjarbaru akan mendapat WBBM.
Dan pada masa kapolres yang baru, AKBP Nur Khamid yakin Kapolres
Banjarbaru sekarang bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun di Polres
Banjarbaru. “Saya yakin beliau, insyaallah bagus, bijak dalam menyikapi
semua itu. Tingkatkan sinergitas dengan pihak terkait dan lakukan
terobosan maupun inovasi nantinya,” tuturnya.
Kemudian, AKBP Dody mengatakan akan melanjutkan program dan
tugas-tugas serta singergitas yang terjalin di Polres Banjarbaru. “Kami
disini akan melanjutkan tugas Kapolres yang lama dan menjalin sinergitas
sekaligus bekerja sama dengan pihak terkait,” ucapnya.
AKBP Dody juga turut mengajak rekan-rekan media untuk bekerjasama
sekaligus membangun citra positif pada masyarakat Kota Banjarbaru.
“Kepada semua lapisan masyarakat, Polres ini adalah milik kita
bersama dan saya harap sinergitas rekanan media dalam upaya membangun
Banjarbaru dengan informasi positif kepada masyarakat,” ucapnya.
Kenal pamit Kapolres Banjarbaru di Joglo Polres Banjarbaru, Kamis (7/7/2022).
1 Pejabat Utama Dan 3 Kapolres Di Wilayah Hukum Polda Kalsel Berganti
KAPOLDA Kalsel Irjen Pol Rikhwanto memimpin langsung serah
terima jabatan (Sertijab) satu pejabat utama dan tiga kapolres, di Aula
Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel, Banjarmasin, Rabu
(06/07/2022).
PERGANTIAN itu didasari surat telegram yang diterbitkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, tanggal 20 Juni 2022 yang lalu.
Mereka yang disertijabkan itu yakni, Dir Binmas Polda Kalsel yang
sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Fadly Samad digantikan oleh Kombes
Pol Sri Damar Alam yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ren Progar Ro
Rena Polda Jabar.
Kemudian Kapolres Banjarbaru, yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Nur
Khamid, digantikan oleh AKBP Dody Harza Kusumah, Kapolres HSU yang
dijabat oleh AKBP Afri Darmawan, digantikan oleh AKBP Moch. Isharyadi
Fitriawan.
Sementara untuk jabatan Kapolres Batola yang sebelumnya dijabat oleh
AKBP Lalu Moh Syahir Arif, kini dijabat oleh AKBP Diaz Sasongko yang
sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Kalsel.
Kapolda melalu Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’I
mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa saja, ada beberapa
anggota yang promosi menjadi Kapolres dan ada juga pejabat utama yang
menduduki jabatan baru.
“Mutasi ini merupakan rotasi dalam rangka penyegaran personel,
terimakasih kepada anggota yang sudah bertugas di Kalsel, kepada yang
baru menjabat semoga bisa cepat menyesuaikan diri dengan jabatannya yang
baru,” ucapnya.
Sertijab pejabat utama dan kapolres di Polda Kalsel, Rabu (06/07/2022).
Gandeng GKN, Dit Intelkam Polda Kalsel Gelar Sosialisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
BERSAMA Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Kalimantan
Selatan, Polda Kalsel menggelar acara Sosialisasi Sukseskan program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di wilayah Kalimantan Selatan.
ACARA yang dimotori Subdit Ekonomi Dit Intelkam
Polda Kalsel tersebut diikuti sekitar 100 peserta pelaku UMKM. Kehadiran
mereka merupakan salah satu upaya untuk mendorong peran serta para
pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bersama-sama memulihkan
perekonomian dan menggeliatkan kembali usaha UMKM serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kalsel
terutama pasca terdampak pandemi COVID-19.
Kanit I Subdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Kalsel Kompol Chairuddin
Hakim menyatakan, peran serta UMKM Kalsel sangat diharapkan mampu
mengangkat pertumbuhan ekonomi khususnya di Wilayah Kalsel sehingga
kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
“Dengan menggandeng GKN Kalsel, kami berharap mampu menciptakan
pelaku UMKM yang handal dan mandiri untuk menunjang program PEN di
wilayah Kalsel,” ungkapnya, Kamis (7/7/2022) di Aula Balai pelatihan
Koperasi dan UKM di Kota Banjarbaru.
Sementara itu, Ketua GKN Kalsel, Siti Isnaniah Haryani berterimakasih
kepada Polda Kalsel yang telah berkontribusi besar atas terlaksananya
kegiatan Sosialisasi sukseskan program pemulihan ekonomi nasional yang
menghadirkan para pelaku UMKM Kalsel.
“Sebagai Ketua GKN Kalsel, saya merasa masih kesulitan dalam mengurus
perizinan dan akses modal bagi pelaku UMKM di wilayah Kalsel. Adanya
kerjasama dengan pihak Polda Kalsel diharapkan kedepannya pelaku UMKM
dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan
ekonomi khususnya di wilayah Kalsel,” tuturnya.
Ia juga menambahkan, peran UMKM dirasa sangat penting bagi
pertumbuhan ekonomi masyarakat dimana dengan mendorong peran serta UMKM
dalam mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional diharapkan mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga berharap adanya peran penting dari UMKM bisa segera
mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Banua,”
tutupnya.
Ratusan peserta pelaku UMKM
mengikuti sosialisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Subdit
Ekonomi Dit Intelkam Polda Kalsel
Pendistribusian MGCR Gunakan Aplikasi Simirah 2.0 dan PeduliLindungi, Ayu : Pemerintah Terlalu Mempersulit Masyarakat
SAAT ini pemerintah Indonesia telah menggaungkan sosialisasi
penjualan dan pembelian Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) menggunakan
aplikasi PeduliLindungi.
WACANA tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Penggunaan aplikasi dalam penjualan dan pembelian MGCR bertujuan agar
pendistribusian MCGR lebih akuntabel dan dapat terpantau dengan baik.
Tetapi, kebijakan diatas, masih belum merata pelaksanaannya, kendati
Menko Luhut telah mengusulkan masa sosialisasi dan transisi pembelian
MGCR dengan aplikasi diperpanjang hingga tanggal 10 Juli mendatang.
Berdasarkan pantauan jejakrekam.com
di Pasar Kalindo, Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat, sudah ada pengecer
resmi yang telah terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng
Curah 2.0 (Simirah 2.0).
Namun, pengecer sengaja tidak mengunduh QR Code PeduliLindungi karena
merasa hal tersebut akan mempersulit pembeli MGCR, terlebih orang tua
yang tidak mengerti teknologi.
“Kasihan ke orang tua yang tidak punya hp android kan dan ada juga
yang tidak bisa pakai aplikasi. Terus beli minyak goreng cuma seperempat
saja kan susah jadinya,” ungkap Lutfi Majid, pengecer MGCR di Pasar
Kalindo.
Dia mengaku tak masalah jika pengecer harus menggunakan aplikasi.
Sebab hal itu juga dapat membantu pemerintah dalam memantau distribusi
dari produsen MGCR.
“Kalau pengecer tidak masalah pakai aplikasi, tapi untuk pembeli itu lebih baik tidak usah menggunakan aplikasi,” kata dia.
Luthfi juga mengakui, dirinya pernah pengiriman MGCR sempat mengalami
keterlambatan lantaran proses pembelian yang awalnya berbasis
perdagangan menjadi industri dengan menggunakan aplikasi Simirah 2.0.
“Sempat ada keterlambatan awalnya karena masih baru kan pakai
aplikasi itu, tapi syukurnya bisa teratasi. Ya, semoga proses distribusi
lancar terus dan tidak ada keterlambatan supaya bisa memenuhi kebutuhan
konsumen,” pungkasnya.
Sementara itu, Ayu (32) selaku ibu rumah tangga mengaku dan
mengungkapkan bahwa pemerintah terlalu mempersulit masyarakat dalam
membeli minyak goreng.
“Ribet dan terlalu mempersulit. Ibu rumah tangga yang sering pergi ke pasar tentu ingin hal yang praktis saja,” ungkapnya.
Minyak goreng curah rakyat (MGCR)
yang diusulkan untuk dapat dibeli dengan menggunakan aplikasi, agar
pendistribusiannya lebih terpantau.
AJI Desak DPR dan Pemerintah Hapus Pasal Bermasalah di RUU KUHP
KOMISI III DPR RI dan pemerintah kembali membahas Rancangan
Undang-Undang (RUU) KUHP pada 25 Mei 2022. RUU KUHP masuk dalam
Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2022,
yang rencananya akan diselesaikan pada Masa Sidang ke-V DPR RI Tahun
2022.
ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) melihat pembahasan
RUU KUHP tidak transparan. Sebab, publik belum mendapatkan draf RUU
KUHP terbaru meski DPR dan pemerintah telah melakukan pembahasan pada
akhir Mei lalu. AJI mencatat setidaknya ada 14 pasal bermasalah yang
mengancam kebebasan pers yang dibahas dalam draf RUU KUHP tahun 2019.
Pasal-pasal
itu membuat pekerjaan jurnalis berisiko tinggi karena terlihat dengan
mudah untuk dipidanakan. Antara lain mengatur soal tindakan-tindakan
seperti: “menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau
gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman
sehingga terdengar oleh umum”.
*Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden:
Pasal 218 (1)
Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan
martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda
paling banyak kategori IV.
(2) Tidak merupakan penyerangan
kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Pasal 220 Tindak
Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat
dituntut berdasarkan aduan. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.
*Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Bagian Penghinaan terhadap Pemerintah
Pasal 240 Setiap
Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang
sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori IV.
Pasal 241 Setiap orang yang menyiarkan,
mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat
oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau
menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan
terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan
diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori V.
*Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara
Pasal 353 1.
Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina
kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
kategori II.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori III.
3. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
Pasal 354 Setiap
Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau
gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana
teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau
lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui
atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
Pasal 439 1.
Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik
orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal
tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak
kategori II.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan,
atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis,
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau
pidana denda paling banyak kategori II.
*Penodaan agama
Pasal 304 Setiap
Orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan
yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di
Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori V.
*Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika
Pasal 336 Setiap
orang yang menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik
dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah,
merusak, atau menghilangkan informasi dalam Komputer atau sistem
elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori V.
*Penyiaran Berita Bohong
Pasal 262 1.
Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau
pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan
tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori V.
2. Setiap Orang yang menyiarkan atau
menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa
berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat
mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Pasal 263 Setiap
orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau
yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa kabar
demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori III.
Pasal 512 Setiap Orang yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga
barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV.
Pasal 281 Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung: a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau c. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.
*Pencemaran Orang Mati
Pasal 445 1.
Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis
terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu
belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang
sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut,
jika tidak ada pengaduan suami atau istrinya, atau dari salah seorang
keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai
derajat kedua dari orang yang sudah mati tersebut.
4. Dalam masyarakat matriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah.
Pasal-pasal
di atas mengatur tindakan-tindakan yang merupakan karakter dari
pekerjaan jurnalis, yaitu “menginformasikan kepada khalayak luas”. Pasal
ini akan dengan mudah dipakai oleh orang yang tidak suka kepada
jurnalis untuk memprosesnya secara hukum, dengan dalih yang mungkin
tidak kuat dan gampang dicari.
Untuk itu, AJI menyampaikan sikap: 1.
Mendesak DPR dan pemerintah menghapus pasal-pasal bermasalah yang
mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi dalam RUU KUHP. AJI
Indonesia tidak ingin pasal-pasal penghinaan terhadap presiden terulang
kembali pada masa mendatang. Sebagai contoh, pada 2003, Redaktur
Eksekutif Harian Rakyat Merdeka Supratman divonis enam bulan penjara
dengan masa percobaan 12 bulan dalam kasus pencemaran nama baik Presiden
Megawati Soekarnoputri.
2. Mendesak DPR dan pemerintah untuk
transparan dalam pembahasan RUU KUHP dengan cara segera membuka draf
terbaru ke publik. Pelibatan publik merupakan kewajiban yang harus
dilakukan DPR dan pemerintah dalam setiap pembuatan regulasi.
Undang-undang
ini akan berdampak kepada semua warga negara, termasuk jurnalis karena
itu sudah sepatutnya DPR dan pemerintah memberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada publik untuk membaca dan mengkritisi pasal-pasal
dalam RUU KUHP.
3. Mendorong penguatan etika jurnalis dan
penyelesaian sengketa pemberitaan menggunakan mekanisme yang diatur
dalam Undang-undang Pers. Karena itu, pasal-pasal yang berkaitan dengan
persoalan etika seperti Pasal 263 dalam RUU KUHP tentang kabar yang
tidak pasti dan berlebih-lebihan perlu dihapus dari RUU KUHP.(jejakrekam)
Harus Dikerjakan Perusahaan yang Memenuhi Spesifikasi, DPRD Kalsel Dukung Kelanjutan Stadion 17 Mei
DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), terus mendukung upaya
renovasi dan pembangunan Stadion 17 Mei di Jalan Jafri Zamzam
Banjarmasin yang kini pelaksanaanya terus berjalan bertahap.
SEBAB, dengan rampungnya pasilitas olahraga tersebut
nantinya bisa memberikan wadah dan sarana olahraga bagi masyarakat luas
yang memerlukan.
“Dari awal kita sangat mendukung renovasi Stadion 17 Mei. Karena
stadion ini diperlukan untuk menfasilitasi masyarakat secara luas,” ujar
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin, Rabu (6/7/2022).
Karena itu, komisi membidangi kesra, olahraga dan pemuda ini berharap
agar Pemerintah Provinsi melalui Dinas PUPR, bisa menganggarkan dana
kembali pada tahun 2023 untuk kelanjutannya.
Kendati mendukung anggaran untuk tahun depan, Lutfi juga
mengingatkan, agar penanggungjawab proyek harus bersikap selektif dalam
memilih perusahaan pelaksana proyek. langkah tersebut untuk memastikan
agar hasil atau kualitas bangunan yang dihasilkan sesuai dengan
spesifikasi yang ditentukan dalam perencanaan bangunan.
“Kami harapkan yang membangun itu perusahaan yang benar-benar
memiliki spesifikasi keahlian membangun stadion. Bukan pengusaha yang
hanya meminjam bendera dari perusahan berkompeten,” tegas Lutfi.
Artinya, lanjut politisi Gerindra ini, pelaksanaan ini betul
dikerjakan oleh perusahaan yang ahli dalam bidangnya, dan jangan asal
memilih pelaksana yang bukan ahlinya.
Disinggung Stadion 17 Mei sangat dibutuhkan sebagai basecamp PS
Barito Putera agar bisa berlanjut? Lutfi mengaku tak hanya melihat sisi
itu. Namun menurut dia, dukungan komisi-nya yaitu untuk kebutuhan
sarana olahraga masyarakat seara luas.
Seperti diketahui, pada tahap awal tahun lalu rampung merenovasi
tribu VIP dan VVIP. Kini berlanjut renovasi tahap I pembangunan Tribun
Inggris.
Mengutip dari data LPSE Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel telah menggelontorkan anggaran
segede Rp 19 miliar lebih dari APBD 2022.
Proyek ini telah dilelang terbuka pada 7 Februari 2022 untuk
pekerjaan fisik renovasi tahap I Tribun Inggris di Stadion 17 Mei,
ditawar 61 peserta tender. Hingga akhirnya, PT Citra Karya Agung dari
Banda Aceh ditetapkan sebagai pemenang karena berani menawar rendah dari
pagu anggaran sebesar Rp 19.030.720.700,00 menjadi lewat harga
negosiasi Rp 17.238.905.193,06.
Mesin ADM Dihentikan Sementara, Disdukcapil Arahkan Pelayanan ke UPT
BANJARMASIN, klikkalsel.com–
Anjungan dukcapil mandiri (ADM) salah satu mesin mempermudah pelayanan
terhadap administrasi masyarakat milik Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Disdukcapil) di Gedung Menara Pandang dinilai kurang efektif.
Satu-satunya
mesin yang bisa mengoperasikan pembuatan berbagai jenis catatan
kependudukan baik KTP, KK dan Akta Kelahiran tersebut sangat jarang dan
bahkan tak lagi dioperasikan setelah diresmikan.
Kepala
Disdukcapil Banjarmasin, Yusna Irawan, membantah hal tersebut. Ia
mengatakan, bahwa operasional mesin ADM tersebut memang dihentikan
sementara waktu.
Pemberhentian operasional tersebut lantaran
adanya proses integraso dasar dari Pemerintah Pusat, semenjak
diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Terpusat.
“Sejak
19 Mei 2022 lalu diberlakukan SIAK Terpusat. Jadi kita hentikan
sementara menunggu proses integrasi dasar ke ADM selesai,” ujarnya,
Kamis (7/7/2022).
Karena hal itu ia menyarankan bagi pengurusan
administrasi kependudukan, baik KTP, KK atau Akta Kelahiran bisa
langsung dilakukan di UPT yang berada di setiap Kecamatan.
“Masyarakat yang biasanya melakukan pencetakan di ADM, silahkan ke UPT saja sementara waktu,” jelasnya.
Meski
demikian, Ia menerangkan, bahwa dalam dua pekan kedepan akan dilakukan
pengaturan mesin ADM. Namun hanya cetak Kartu Identitas Anak (KIA) dan
Akta Kelahiran.
“Jadi sistem barcode bisa langsung cetak disana,” terangnya.
Menurutnya,
selama ini proses pencetakan identitas kependudukan melalui mesin ADM
terbilang cukup panjang. Pasalnya sebelum bisa mencetak KTP maupun KK,
warga harus mendapatkan PIN dari Disdukcapil.
“Kasihan warga harus bolak-balik. Maka kita sarankan ke UPT saja,” bebernya.
Ia
pun berencana memindah lokasi mesin ADM untuk memudahkan warga. Yakni
antara di UPT atau di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bakal dibangun di
kawasan Mitra Plaza.
“Yang jelas, kalau proses integrasi selesai maka akan kita fungsikan lagi,” tandasnya.(fachrul)
Borobudur Hingga Klaim Patimura Serta Kerusakan Pemerintahan "auto Pilot" Di Zaman Sby?
Setiap
pemimpin memiliki gayanya masing-masing. Itulah yang saya lihat dari
era Soeharto, Gusdur, Megawati, SBY hingga Jokowi. Pengetahuan yang saya
dapat bukan hanya dari apa yang dibaca atau katanya, tetapi apa yang
terlihat dari sudut pandang saya karena sedikit mengenyam era
kepemimpinan Seoharto, dan secara penuh mengenyam era kepemimpinan
Habibi, Gusdur, Megawati, SBY hingga Jokowi.
Di
era Soeharto, pemerintah cenderung sibuk mengamankan kekuasaan, tetapi
juga kuat menjaga ideologi negera. Jika Korupsi Kolusi dan Nipotisme
tidak marak saat itu, negara ini sebenarnya bisa besar dan maksimal.
Namun sialnya, segala kebijakan pemerintah terkait ekonomi semuanya
digagahi oleh keluarga Soeharto dan kolega. KKN yang dilegalkan lewat
Kepres dan lain sebagainya.
KKN
membuat dana pendidikan hancur. Banyak anak putus sekolah dan bahkan gak
bisa baca. Ilmu pengetahuan dibatasi jika terkait filsafat yang
mengajak berfikir kritis. Sejarah pun carut marut dengan menyebut
Seoharto bapak pembangunan dan terkait swasembada pangan yang tertulis
di buku, namun pada faktanya, di kampung-kampung banyak orang makan nasi
tiwul dan jagung. Infrastruktur yang baik pun hanya dinikmati di
Jabodetabek.
Era
kepemimpinan Soeharto meskipun katanya sudah di era demokrasi, tetapi
sudah seperti era Raja-raja. Dimana sang tokoh atau sang raja adalah
hukumnya. Oleh sebab itu, kemajuan atau kemunduran bahkan kehancuran
suatu negara ada di tangan sang Raja.
Sedangkan
untuk era Habibi, Gusdur dan Megawati, merupakan masa transisi yang
begitu sulit. Selain transisi politik, juga dalam keadaan perekomomian
dunia yang carut marut dan tentu saja Indonesia pun berdampak cukup
parah.
Untuk
era SBY, memiliki peluang yang besar jika ada keinginan membangun
bangsa. Demokrasi sudah berjalan cukup baik akibat transisi ke era
digital yang membawa keterbukaan. Tetapi sepertinya, masa pemerintahan
SBY tidak berani mengambil langkah terebut,dan justru meninggalkan
berbagai masalah dan kesulitan generasi selanjutnya untuk melompat lebih
tinggi.
Hal-hal
fundamental di era SBY seperti tidak diperdulikan. Misalnya terkait
infrastruktur. Tak hanya jalan yang penting untuk konektivitas yang
tidak memiliki progres, bahkan yang terkait pembangkit listrik saja ada
34 yang mangkrak. Padahal ini energi yang penting untuk masa depan.
Selian
listrik, infrastruktur internet pun seperti tidak diperdulikan, bahkan
ada pernyataan dari menteri Kominfo dua priode asal PKS yang
mempertanyakan internet cepat buat apa. Terkait internet, di zaman SBY,
Konten negatif yang mempropagandakan ideologi selain Demokrasi Pancasila
bebas berkeliaran, bahkan stasiun televisi milik pemerintah pun
terkesan memfasilitasi.
Kita
tidak boleh menuduh pak SBY yang macam-macam, meskipun begitu,
kesimpulan kita akan diarahkan pada benang merah bahwa negara kita di
masa pemerintahan SBY menjadi negara auto pilot. Berjalan dengan
sendirinya melalui sistem-sistem yang bisa saja disusupi oleh berbagai
kepentingan yang membuat banyak proyek mangkrak hingga hal-hal terkait
fundamental tak terurus.
Terlepas
dari pentingnya infrastruktur jalan untuk konektivitas, listrik untuk
energi, waduk untuk pangan hingga internet sebagai jembatan revolusi
industri 4.0. Hal terpenting yang terlupakan adalah memperbaiki
kurikulum pendidikan yang tidak membuat generasi kita kritis sehingga
mudah mempercayai informasi palsu atau hoax. Mudah terpropaganda, hingga
menurunkan kualitas demokrasi di masa kini dengan maraknya politik
identitas.
Jika
sistem pendidikan kita mengajarkan untuk kritis, politik identitas pasti
mudah ditepis. Ketokohan tak lagi terlalu penting karena generasi kita
mampu mengambil keputusan secara objektif tanpa dipengaruhi ketokohan
dan embel-embel lain seperti kesukuan hingga agama.
Infrastruktur
bisa dikejar dalam waktu 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi, tetapi
perbaikan sumber daya manusia akan membutuhkan waktu lebih dari itu
karena mempengaruhi segala lini kehidupan. Dari politik, ekonomi, sosial
hingga budaya.
Contoh
kurang kritisnya generasi kita adalah, di medsos masih banyak yang
percaya klaim bahwa Candi Borobudur peninggalan nabi Sulaiman. Padahal
dalam menggali sebuah sejarah sudah ada metode yang digunakan untuk
mendekati keakuratan. Metode yang harus memiliki data sebagai
penunjangnya. Bukan sekedar asumsi atau cocoklogi.
Kita
sebagai orang awam, meskipun bukan profesor, minimal harus mengetahui
sumber-sumber primer yang bisa digunakan untuk menggali sejarah seperti
adanya prasasti dan juga catatan sezaman yang bisa berada diluar negeri
karena dicatat oleh pendatang yang sedang berkunjung untuk berbagai
tujuan seperti berdagang, belajar dan tujuan ekspedisi lainnya seperti
menyebarkan ajaran agama.
Yang
paling aneh adalah klaim Kapitan Patimura yang dianggap namanya Ahmad
Lusi. Klaim itu hanya untuk memperdebatkan apa agama yang dianutnya,
bukan apa yang telah diperjuangkannya. Meskipun catatan sezaman hingga
keturunannya sudah membantah, tetap saja ada orang yang ngotot dan
percaya pada tulisan buku yang dibuat pada tahun 2009, bukan sezaman.
Ini seperti menandakan, sistem pendidikan kita masih harus diperbaiki.
Mengapa
ini penting? Sebab jika kita masih meributkan masa lalu tanpa melihat
nilai perjuangannya tak perduli apapun agamanya, kita akan terlena dan
lupa berfikir produktif untuk peradaban di masa depan bangsa ini. Untuk
sistem pendidikan di masa pemerintahan Jokowi kita belum bisa
menilainya, karena selain memperbaiki, juga disibukan dengan perubahan
kebiasaan akibat pandemi.
"Kasih
sayang yang berlebihan itu tidak mendidik" adalah motto yang saya
pegang dalam mengasuh anak semata wayangku. Menanamkan nilai-nilai
kepriadian yang mandiri dan bertanggungjawab adalah satu dari sekian
bekal yang saya tanam pada anak yang akan berguna di masa depannya.
Ketika anak salah, saya mewajibkan dia mengakui dan meminta maaf. Jika
anak melakukan kesalahan pada orang lain, selain mengakui dan meminta
maaf, dia juga harus bertanggungjawab. Jika tanggungjawab terhadap orang
lain itu melebihi kemampuan anak, maka saya dan ayahnya sebagai
orangtua sepenuhnya mengambil tanggungjawab itu dan anak hanya
bertanggungjawab pada saya dan ayahnya. Jika anak sudah bertindak benar
dan tidak mendapatkan keadilan, maka saya dan ayahnya menjadi yang
terdepan untuk membela dan memperjuangkan hak-nya atas keadilan. Ini
hanya satu hal dari sekian banyak hal yang terjadi dalam mengasuh dan
mendidik anak mulai dari kecil hingga dewasa. Orangtua mana yang tidak
akan bangga melihat anaknya tumbuh dan dewasa menjadi anggota masyarakat
yang menjunjung tinggi tanggung jawab? Karena secara umum pada dasarnya
anak kita menjadi apapun saat dia dewasa, itu sepenuhnya adalah didikan
dan pengawasan orangtua. Entah itu orangtua kandung ataupun orangtua
angkat. Secara khusus, ada pula anak yang tumbuh menjadi manusia dewasa
yang baik karena lingkungan dan pengalamannya tanpa orangtua.
Itu
sebabnya, ketika berita tentang bagaimana sulitnya pihak kepolisian
menangkap pelaku kekerasan seksual karena pelaku dilindungi langsung
oleh sang ayah, saya tepok jidat. Apalagi sang ini adalah seorang
pengasuh dan pendiri Ponpes Shiddiqiyyah yang berada di Losari, Ploso,
Jombang, yang berdiri sejak tahun 1959 atau sekitar 63 tahun. jidat saya
tambah ditepok-tepok saja jadinya.
Pembelaan
sang ayah, KH Muhammad Muchtar Mu'thi terhadap anaknya karena dia
meyakini bahwa tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan anaknya adalah
sebuah fitnah. Saya bisa memahami pembelaan sang ayah jika
santriwati yang melaporkan kelakuan bejad sang anak hanya satu orang.
Pihak kepolisian pun telah secara resmi menerbitkan Surat Pemberitahuan
Penghentian Penyidikan atau SP3 atas laporan sang korban karena dianggap
tak memiliki bukti yang cukup. Tuduhan fitnah itu bisa menjadi benar
adanya. Namun, pada tahun yang sama, yaitu 2019, muncul pelapor kedua,
seorang santriwati lain yang juga melaporkan telah menjadi korban
kekerasan seksual dari anak sang Kiai. Maka tuduhan fitnah itu berubah
menjadi sebuah fakta yang cukup menampar. Apalagi kepolisian membuka
kembali proses penyidikan kasus kekerasan seksual anaknya dan kemudian
menetapkan si anak menjadi tersangka pada awal tahun 2022.
Secara
nalar sehat, ketika muncul korban kedua, sedianya sang Kiai langsung
menyeret sendiri anaknya ke kantor polisi dan mendukung polisi untuk
memproses hukum tindakan si anak yang tak hanya melanggar hukum negara,
tapi juga melanggar hukum agama. Dengan melindungi pelaku kekerasan
seksual, secara langsung atau tidak langsung sang kiai telah mengabaikan
keadilan bagi 2 santriwati atau anak asuhnya sendiri yang menjadi
penyintas.
Kasih sayang yang berlebihan itu, sekali lagi, tidak mendidik!!! Anak salahpun masih dibela...
Ngeri
banget sodara, dari sejak brojol sampai umur puluhan tahun si "Mas
Bechi" dicekokin ajaran agama Islam setiap hari, sampai diangkat jadi
pengurus pondok pesantren, eeeeh didikan sang kiai pada anak sendiri
gagal total alias ga nempel! Bagaimana sang kiai mau mendidik anak orang
lain, kalau anaknya sendiri tidak berhasil dia didik!!! Ga salah kalau
kemudian, akibat dari kasus pidana ini, izin pompes Shiddiqiyyah secepat
kilat dicabut oleh Kementerian Agama.
Pada
kejadian pencidukan si anak sang kiai, ternyata tidak hanya si anak yang
digiring ke kantor polisi, ada sekitar 60 orang santri lain yang
terpaksa juga diangkut ke kantor polisi karena mereka menghalang-halangi
pihak polisi yang akan melakukan penjemputan tersangka. Saya berharap
ke 60 orang ini tergerak membela si pelaku kekerasan seksual atas niat
pribadi dan bukan atas perintah pimpinan pompes yang tidak lain adalah
ayah dari si tersangka.
Saya
sama sekali tak bisa membayangkan betapa malunya Sang Kiai yang
melindungi anak yang dilaporkan dua santriwati karena telah mencabulin
mereka. Ketika dalih alih Sang Kiai bahwa si anak telah difitnah tak
bisa lagi dipertahankan, maka yang muncul kemudian adalah kekecewaan.
Mana usia sang kiai sudah cukup tua lagi. Dia lahir pada tahun 1928,
hampir berusia 100 tahun!!!
Masya
Allah... dosa apa yang telah diperbuat hingga Allah menurunkan aib yang
begitu besar padamu di hari tuamu. Anak yang sedianya menjadi harapan
orangtua, malah berbalik menjadi penyakit batin orangtua.
Astagfirullahaladzim....
Bikin Ngakak! Bagikan Berita Prabowo Menteri Terbaik, Dahnil Anzar Diledek Netizen
Dahnil
Anzar Simanjuntak memang cukup familiar di mata rakyat Indonesia.
Pasalnya wajahnya kerap muncul di televisi sebagai narasumber. Dan ia
juga cukup aktif di Medsos.
Pengikut
akun Twitternya @DahnilAnzar saja sudah mencapai 638 ribu. Mengalahkan
jumlah pengikut akun Twitter Ketua KNPI Haris Pertama yang hanya 45
ribu.
Di
samping itu, ia juga sempat bikin kontroversi kala itu. Yang mana ia
pernah pamer motor Vesva miliknya di Twitter. Dan usut punya usut
ternyata motor yang berasal dari Italia itu mati pajak.
Hingga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut dibully oleh netizen.
Nah, si Dahnil ini juga dikenal sebagai orang dekat Prabowo.
Bahkan
ia yang awalnya seorang dosen PNS rela mengundurkan diri demi untuk
membantu Ketua Umum Gerindra tersebut terpilih jadi presiden.
Di
Pilpres 2019 lalu, Dahnil ditunjuk sebagai Koordinator Jubir BPN
Prabowo-Sandi. Yang membawahi Haikal Hasan, Andre Rosiade dan Ferdinand
Hutahaean.
Tapi sayangnya Prabowo belum menang kala itu, sehingga harapannya untuk menjadi menteri sirna sudah.
Dan supaya tidak benar-benar jadi pengangguran, Prabowo memberinya jabatan sebagai Jubir Menhan.
Jadilah sekarang Dahnil turut berkantor Kementerian Pertahanan.
Bagi
seorang anak buah tentu sangat lumrah memberikan pujian kepada
atasannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh si Dahnil ini. Baru-baru
ini ia turut memberikan pujian kepada Prabowo secara tidak langsung
yakni dengan membagikan berita yang berjudul 'Survei PWS: Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik dan Layak Nyapres' dari laman detik.com
Diketahui dari berita tersebut lembaga yang melakukan survei adalah Political Weather Station (PWS).
Sementara survei dilaksanakan pada 15-28 Juni lalu di 34 provinsi yang ada di Indonesia.
Artinya apa? Survei itu baru saja selesai dikerjakan.
Namun
ada yang ganjal dari survei tersebut yakni lembaga surveinya PWS kurang
familiar. Beda dengan lembaga survei lain seperti Litbang Kompas,
Charta Politika serta Indikator Politik Indonesia.
Begitupun
dengan penelitinya, Mohammad Tidzi. Kurang terkenal. Tidak seperti
Yunarto Wijaya, Burhanudin Muhtadi dan M Qodari yang sering dimintai
pendapat oleh wartawan.
Setelah penulis coba cari akun Medsosnya akhirnya ketemu. Diketahui followers akun Instagram Tidzi itu hanya 535 doang.
Keganjalan
kedua dari lembaga survei itu, hasilnya menempatkan dua nama kader
Gerindra yakni Prabowo dan Sandi sebagai menteri berkinerja terbaik
nomor satu dan dua.
Ini kok seolah-olah pencitraan Gerindra doang gitu?
Bukankah dulu partai ini memang suka pakai lembaga survei abal-abal demi menaikkan citranya?
Hal
inilah yang kemudian membuat warga dunia maya bukannya senang mendengar
berita yang dibagikan oleh Dahnil Anzar tersebut, malah meresponnya
dengan hal negatif.
Berikut diantaranya,
"Gak tau malu," ujar pemilik akun Twitter @yaelahbayyyy
Hahaha
Demi menaikkan citra Capres dan partai ngapain juga harus malu?
Hanya
saja, mungkin Dahnil lupa kalau masyarakat Indonesia sekarang tidak
sebodoh dulu lagi. Warga plus 62 jaman now mendapatkan informasi tidak
hanya dari satu pihak saja tapi dari berbagai macam sumber. Sehingga
mereka tahu betul mana menteri yang benar-benar bekerja buat rakyatnya
dan mana menteri yang melempem bak kerupuk disiram kuah rendang.
"Maaf sudah tidak tertarik," lanjut pemilik akun Twitter @ruswandi_nandi yang juga menjabat sebagai Ketua RT itu.
Kalau ini mah sudah menyangkut soal rasa. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ali Bin Abi Thalib bahwa 'kamu
tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang
menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu'.
Yang
artinya ketika orang sudah tidak suka sama Prabowo mau sehebat apapun
dia dicitrakan tetap saja tidak akan mengubah perasaan orang itu.
Lantas, apa yang membuat warga berflower khususnya Kampret benci banget sama pendiri Partai Gerindra tersebut?
Ia menjadi menteri Jokowi.
Sebelumnya mereka-mereka ini memang dikenal sebagai haters-nya RI-1. Nah ketika Om Prab memutuskan untuk duduk di 'Kabinet Kerja', mereka otomatis menstigma Prabowo sebagai pengkhianat.
Celakanya,
sampai sekarang pendukung Jokowi masih enggan mendukung Prabowo
meskipun eks Danjen Kopassus itu sudah merapat ke koalisi pemerintah.
Yang hal ini disebabkan oleh masa lalunya yang pernah merangkul kelompok
radikal seperti geng Novel Bamukmin dkk.
Lagian juga, kinerja terbaik itu kan bukan dilihat dari hasil survei ferguso tapi pakai indikator atau parameter.
Ketika sema indikator terpenuhi atau bahkan melampaui target maka ia layak disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik.
Kura-kura
seperti sales mobil. Misalnya indikator seorang sales terbaik itu
ketika dia berhasil menjual 100 mobil dalam setahun. Dan ternyata ada
seorang yang mampu menjual 200 mobil dalam kurun waktu tersebut. Inilah
yang disebut berkinerja terbaik.
Sementara Prabowo, apa sih pencapaiannya yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat saat ini?
Terungkapnya
ke publik ketidakwajaran ACT dalam mengelola donasi umat, menjadikan
para pengurusnya yang sudah merasa nyaman nikmat dengan gaji dan
fasilitas mewah akhirnya menjadi geram. Kenikmatan itu memang membuai,
sampai-sampai lupa dan tak peduli apa yang akan terjadi, hidup serasa
sudah benar-benar di surga.
Laporan
yang keren dengan gambar ilustrasi yang menghentak dari Tempo, membuat
pihak ACT kelabakan, bagaikan seorang petarung yang sudah sering juara
di UFC yang meremehkan lawannya, lalu tak disangka lawan dari sang juara
ini berhasil memukul roboh dirinya, dan sudah pasti shock "Aku kan sang
juara, kok aku bisa kena KO dengan sekali pukul?"
Nah,
ACT mungkin merasa seperti itu, selama ini ACT kerap berkolaborasi
dengan berbagai instansi besar, dan juga sering menggandeng artis
menjadi brand ambasadornya seperti misalnya si Baadillah. Apalagi ACT
merasa lembaga yang paling relijius dan powerfull sehingga merasa di
atas awan.
Bahkan
logo ACT pernah nongkrong di rompi yang dipakai Anies Baswedan, jadi
ACT merasa paling dekat dengan orang-orang hebat. Tetapi semua itu semu,
berkumpul atau ikut nimbrung dalam aroma politik, bahaya bisa datang
kapan saja. Berkumpul dengan sesama mafia atau bajingan, efeknya pasti
akan dirasakan, minimal cakar-cakaran untuk adu kuasa.
Nah,
ACT ini berkolaborasi dengan pemprov, dan itu diakui oleh Wakil Gubernur
Ariza sendiri bahwa Pemprov acapkali berkerjasama dengan ACT ini. Maka
pertanyaan bisa muncul kenapa ACT bisa lolos dalam kerjasama ini? Kan
ada banyak lembaga lain? Apakah penerimaan lembaga filantropi juga
melalui prosedur semodel dengan proyek-proyek perusahaan?
Dan
kita tahu ACT ikut dalam keramaian 212, dan itu menjadi kendaraan Anies,
maka yah sudah bisa diduga kedekatan itu menjadi alasannya, lalu
bagaimana ACT bisa ikut nimbrung dalam 212? Sebagai lembaga filantropi
bukankah sebaiknya netral saja?
Bisa
jadi ACT ini memang dekat dengan PKS, salah satu partai yang paling
berperan dalam 212, gerakan politik yang berbungkus agama.
Para
mafia berbaju agama bisa bermain lihai, namun tetap saja ada dampaknya,
akan terungkap kejanggalan-kejanggalan yang pernah terjadi, transaksi
keuangan bisa dilacak, misalnya apakah ada dari orang PKS yang menerima
aliran dana dari ACT? ataukah misalnya apakah Fauzli Baadillah yang
menjadi brand ambbasador ACT ini menerima transferan? Meskipun ia
mengakui tidak pernah dibayar atau kerja sukarela, tetapi tetap saja
kalau transaksi itu bisa diselidiki.
Karena
PKS sangat kuat aromanya di panggung 212, besar kemungkinan ACT bisa
bekerja sama dengan pemprov karena dekat dengan PKS, jadi kalau sudah
dekat maka mudah mengajukan kerjasama seperti misalnya program kurban,
zakat, dan lainnya. Kerjasama dengan pemprov, bagi ACT punya nilai
tambah yang sangat besar, para donatur akan semakin banyak menyumbangkan
duitnya ke lembaga ini.
Tapi
lagi-lagi, duit ini cuma benda mati namun ada nilai yang bisa membuat
benda hidup jadi mati rasa, mati jiwanya, atau klepak-klepak kayak
cacing kepanasan.
Maka
dari uraian di atas, apakah PKS tidak terkait dalam pusaran atau
kegiatan ACT selama ini? Dan apakah pemprov sekarang yang katanya akan
mengevaluasi ulang kerjasama ini dengan ACT, artinya sedang memikirkan
langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar imbasnya tidak kena ke partai?
Ataukah menjaga upaya good governance.
Jadi
ketika ada berita yang tidak menyebutkan partai yang mana terlibat
dengan ACT, dari rekam jejak bisa ditelusuri partai mana yang paling
dekat dengan ACT. Selain PKS, adakah partai lain yang begitu mesra
dengan ACT? Gerindra? Ahh... mungkin kenal dan berinteraksi tapi tak
sedekat dengan PKS. Bukankah begitu sobat?
Tapi
pembaca perlu ingat bahwa dulu ada kader petinggi PKS yang terlibat
korupsi sapi, dan bukan cuma itu, ada juga beberapa kadernya yang
kebangetan kan? Padahal kurang relijiyes apa coba mereka itu? Mungkin
mereka ini adalah orang-orang yang paling rajin shalat tepat waktu,
tetapi kenapa bisa buangsat begitu?
Jadi
PKS dan ACT mungkin berbeda, yang satu jalur politik, dan satunya lagi
lembaga donasi, namun keduanya bisa saja sama, yaitu sama-sama
membungkus kebejatan dengan kemasan agama untuk mengontrol atau
menguasai orang-orang bodoh.
"Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama" Ibnu Rusyd
Dan
sebagaimana kebiasaan para bajingan atau mafia, jika ada koleganya yang
lagi apes ketahuan aparat, maka yang lain segera cuci tangan. Jadi tidak
heran kalau PKS mencoba melupakan semua kenangannya dengan ACT dan
berharap jangan dikatikan dirinya dengan ACT. Padahal, ada kan kadernya
yang jadi dewan pengawas di ACT?
Sebelumnya
sebagai pengingat perlu diketahui Alm. Yusuf Supendi pernah membuat
pernyataan terbuka di Tempo (2013). Yusuf Supendi adalah salah satu
pendiri Partai Keadilan--cikal bakal Partai Keadilan
Sejahtera--memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 1998 dibantu
oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah.
Tokoh-tokoh
di awal pendirian PKS, kata Yusuf, merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin
di Indonesia. Gerakan ini sendiri awalnya digagas sejumlah mahasiswa
Indonesia yang berkuliah di Madinah, Arab Saudi, termasuk Yusuf sendiri
dan KH Hilmi Aminuddin.
Latar
belakang Hilmi sebagai anak Panglima Militer Darul Islam, Danu Muhammad
Hasan, menurut Yusuf, juga sudah diketahui banyak pendiri PK lainnya
ketika itu. Hilmi mengenal Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi dan
mendirikan gerakan ini di Indonesia sepulangnya dia ke Tanah Air. Yusuf
juga mengaku bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hilmi
itu.
Dan tahukah Anda?
Ikhwanul
Muslimin itu disejumlah negara terutama kawasan Timur Tengah telah
dinyatakan organisasi terlarang karena sudah dianggap teroris. Bahkan
sejumlah petinggi Ikhwanul Muslimin ditangkap dan dieksekusi oleh
pemerintahan Arab Saudi.
Dan jika kita kembali membaca pernyataan Alm. Yusuf Supendi di atas maka benang merahnya terlihat amat jelas.
Maka
tak heran jika ada peristiwa teroris di Indonesia atau Densus 88
melakukan penangkapan terduga teroris siapa yang paling kencang
berteriak?
Mereka
berteriak dan bersembunyi dibalik kata HAM. Bahkan seorang Fadli Zon
pernah meminta Densus 88 dibubarkan saja. Jika diamati, circle mereka
yang selama ini terlihat vokal pada pemerintahan Jokowi dan juga kepada
aparat.
Dan
terbongkarnya kedok ACT kian mengukuhkan keberadaan mereka. Setidaknya
dari temuan PPATK yang diteruskan ke Densus 88 bahwa ada temuan aliran
dana ke organisasi terlarang.
Para
petinggi ACT disinyalir dekat dengan petinggi PKS. Berdasarkan jejak
digital Ahyudin juga sang petinggi partai diberbagai kesempatan dalam
sebuah acara.
Dan
konyolnya entah ini masuk kategori tuhlul, bahlul bin semprul atau
karena ada kepentingan tersembunyi di masa yang akan datang.
Diketahui
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Wapres Jusuf Kalla juga
masuk dalam lingkaran ACT sebagai bintang iklannya, bersedia jadi tokoh
yang mengendorse ACT. Ini benar-benar epic. Menjadi bahan tertawaan
rakyat.
Mereka berdua bak bapak dan anak saling memuji ACT dengan senyum merekah nan sumringah.
Alhasil
kran ACT kian deras, dikenal masyarakat secara luas. Bahkan berdasarkan
penelusuran di sosial media ACT sudah pernah masuk hingga perbankan
dengan kata manisnya yang jadi andalan si filantropi yaitu donasi.
Tapi
rupanya kini senjata makan tuan. Jejak digital tak bakal hilang sampai
kapan pun dan tentu ingatan masyarakat atas tindakan Anies dan JK yang
menerima endorsement.
Perlu
diketahui Mahfud MD melalui pengakuannya juga pernah didekati petinggi
ACT agar mau mengendorse. Tapi beliau menolak. Saya tak dapat bayangkan
jika saat itu Mahfud MD kepincut.
ACT
adalah tragedi super jahat kepada umat yang diciptakan oleh sebuah
design tingkat tinggi dengan mengatasnamakan kemanusiaan dibalut
keagamaan.
Sehingga
filantropi ini sejatinya bersembunyi ditempat yang nyata terlihat tapi
aman. Karena peran Anies dan JK yang bersedia jadi SPG ACT menutupi
kedok sesungguhnya.
Bisa
kita bayangkan, sejak 2005 mereka berdiri hingga sekarang (2022) baru
terbongkar. Itu pun karena mereka saling cakar-cakaran perkara uang dan
area teritorial.
Jadi
kalau ditanya kenapa PKS diam. Juga tokoh-tokoh yang selama ini vokal
terhadap pemerintah, padahal ini tragedi kejahatan besar umat Islam.
Anda tentu masing-masing sudah punya jawaban. Sebuah tujuan besar itu tak lepas dari lalu lintas keuangan bukan?
Ketika
ada jalan, kesempatan dan kesepakatan maka yang haram bisa berubah
ranah abu-abu lalu lambat laun jadi halal mengikuti kebutuhan.
Jangan
tanya soal rasa belas kasihan apalagi kok nilai-nilai kemanusiaan.
Ketika 'keyakinan' berbicara, selagi bukan kelompoknya menjadi boleh
ditilep untuk kepentingan pribadi, dibagi ke kroni dan disalurkan kepada
organisasi bahkan (mungkin) petinggi partai.
"Win-win
solution" demi cita-cita bersama. Tapi rupanya ibu pertiwi tak sudi
menerima atas mufakat jahat, hingga semesta melalui caranya membongkar
topengnya dan se-Indonesia raya melihat wajah-wajah kemunafikan.
Dan
pada akhirnya kiranya dengan melihat sepak terjang dan kelakuan yang
bikin meradang rakyat. Kelompok itu memang tak pantas duduk sebagai
penguasa di republik kita.
Memahami Melemahnya Rupiah Terhadap Dolar Secara Waras
Memahami
kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah bukanlah hal yang mudah
untuk dipahami. Kita dari awal sering mendapatkan pemahaman bahwa dengan
naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah itu artinya nilai rupiah
melemah terhadap dolar.
Dan
ketika kita tahu bahwa rupiah melemah terhadap dolar artinya negara
Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Justru pemahaman ini adalah
pemahaman yang salah. Kita harus memahami bahwa dengan menguatnya nilai
dolar terhadap rupiah ini menandakan bahwa nilai appraisal orang
terhadap dolar sudah semakin kecil.
Kita
juga melihat bahwa di dalam kondisi global, Amerika sedang tidak
baik-baik saja. Kondisi ekonomi Amerika sangatlah rentan dan saat ini
tercatat semakin banyak orang Amerika yang jatuh miskin. Saya punya
beberapa rekan yang saudaranya tinggal di Amerika.
Satu
tahun terakhir beberapa keluarga asal Indonesia yang tinggal di Amerika
mulai kembali lagi ke Indonesia. Kenapa bisa terjadi migrasi
besar-besaran orang-orang ekspatriat Amerika kembali ke negara
masing-masing? Ini secara makro harus kita lihat.
Nilai
tukar rupiah terhadap dolar itu sekarang sudah ada di rp15.000 dan
diprediksi bisa ke artinya betul bahwa nilai rupiah melemah terhadap
dolar. Tapi harus kita garis bawahi adalah alasan mengapa dolar
kelihatannya kuat.
Dollar
menjadi terlihat kuat secara sementara dalam periode yang singkat
karena adanya perubahan suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah
Amerika melalui The Fed. Ketika suku bunga Amerika diubah maka
kecenderungan nilai tukar dolar terhadap mata uang lain akan semakin
harapannya agar ekonomi Amerika kembali menguat.
Tetapi
kenaikan suku bunga yang tidak diimbangi dengan perbaikan infrastruktur
dan sistem ekonomi di Amerika tidak akan membuat kemajuan yang
signifikan. Nah dari sinilah ada downside alias kerugian-kerugian yang
bisa dimunculkan dalam hal ini.
Kerugian
bagi Amerika dalam mengubah suku bunga dan secara otomatis menaikkan
nilai tukar dolar terhadap mata uang lain, membuat banyak orang yang
menabung dollar mulai mencairkan dolar tersebut ke mata uang negara
masing-masing.
Jadi
misalkan saya dulu membeli dollar seharga rp12.000 per dollar nya, dan
saya terus menabung dollar sampai di angka kira-kira 14 ribuan, hingga
saat ini saya memiliki sekitar 40.000 dolar.
Nilai
40.000 dolar itu anggap saja saya kalikan dengan Rp14.000. jadi 40.000
dolar itu kira-kira setara dengan rp 560 juta. Sekarang dengan nilai
tukar dollar yang rp16.000 maka secara rupiah saya memiliki valuasi
40.000 dolar yang setara dengan 640 juta rupiah.
Artinya
investasi saya berkembang sejumlah 80 juta lebih dalam beberapa tahun.
Dalam momen seperti ini tentu saya akan mencairkan seluruh dolar saya
menjadi rupiah. Dolar saya akan dimiliki oleh orang lain dan saya
memiliki rupiah yang akan saya gunakan untuk kehidupan saya di
Indonesia.
Dan
apakah dolar itu selamanya akan diputar terus alias di tradingkan? Tentu
tapi dalam kecepatan yang jauh lebih lambat karena saya tahu bahwa
dolar tidak mungkin bisa naik terlalu besar karena kondisi infrastruktur
di Amerika tidak mendukung untuk nilai dolar setara dengan rp16.000
dalam waktu yang lama.
Dan
teman-teman saya punya saudara juga kembali ke Indonesia karena alasan
keamanan dan ekonomi yang tidak mendukung di Amerika. Jadi saat ini kita
akan masuk ke dalam tahap dugaan-dugaan adanya nilai tukar nilai tukar
mata uang tertentu yang dimodifikasi di waktu-waktu ini untuk
menyegarkan ekonomi suatu negara namun sifatnya hanya sementara.
Apalagi
kita memahami bahwa nilai tukar rupiah ini adalah yang terbaik di Asia
ketika mata uang mata uang negara Asia lainnya babak belur karena krisis
ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut. Indonesia termasuk
memiliki kondisi ekonomi yang relatif lebih kuat.
Meski
inflasi di Indonesia lebih tinggi, kita bisa melihat adanya pergerakan
ekonomi yang masih lancar. Meski bursa saham IHSG melemah, kita yakin
bahwa ini tidak akan berlangsung lama. Tebakan saya sampai Agustus 2022
ini.
Kita
seharusnya bersyukur memiliki pemimpin yang bisa menjaga kondisi dan
stabilitas ekonomi negara ini meskipun kita harus melihat adanya
fakta-fakta lapangan bahwa harga minyak naik dan BBM karena urusan
perang Rusia dan Ukraina.
Semoga
saja artikel ini membukakan pemahaman kita mengenai kenaikan nilai
tukar sebuah mata uang terhadap mata uang lain belum tentu memberikan
indikasi bahwa kita sedang ada masalah.
Saat
ini pembangunan kita di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan kondisi
ekonomi masyarakat lumayan terkontrol meskipun memang dampak perang
Rusia Ukraina kita rasakan secara ekonomi. Semoga saja keadaan ini tidak
semakin lama dan presiden Joko Widodo beserta jajanan menterinya bisa
memberikan kesegaran bagi ekonomi negara ini.
Tidak Syaratkan AHY Sebagai Capres atau Cawapres, Demokrat Akhirnya Sadar Diri & Menyerah
Satu hal yang perlu dimiliki oleh seseorang maupun organisasi adalah tahu diri atau sadar diri.
Karena hanya dengan begitu kita dapat melakukan introspeksi diri.
Namun untuk bisa sadar diri ini memang tidak mudah. Lantaran seseorang mesti menempatkan dirinya pada posisi terendah.
Dengan
memiliki sikap kerendahan hati inilah seseorang bisa menyadari apa saja
kekurangan atau kelemahannya selama ini. Sehingga bisa lebih bijaksana
dalam menyikapi persoalan serta mengambil keputusan.
Lantas, apa jadinya kalau orang tidak sadar diri?
Lihat
saja Novel Bamukmin. Bukannya diangkat menjadi Imam Besar FPI
menggantikan Rizieq Shihab yang saat ini sedang mendekam di penjara, ia
malah menjadi bulan-bulanan warga dunia maya.
Seperti mengaku habib padahal bukan keturunan Nabi Muhammad SAW.
Tidak pelak, Novel pun langsung dijuluki habib KW alias habib palsu atau habib abal-abal oleh pengguna Twitter.
Kemudian ia juga pernah mendeklarasikan diri siap jadi Cawapres dengan didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia.
Eh bukannya jadi Cawapres benaran, Novel malah diminta untuk ngaca oleh netizen. Kwkwkwk
Sementara
orang yang sadar diri seperti Surya Paloh. Sadar diri tidak akan menang
jika Nyapres. Sehingga ngusung Capres lain terus.
Lihatlah yang terjadi. Dia cukup beruntung.
Meskipun
tidak pernah menjadi orang nomor satu negeri ini tapi Om Brewok itu
berhasil membuat partainya masuk 5 besar sebagai Partai dengan perolehan
suara terbanyak nasional pada Pemilu 2019 lalu.
Kemudian, NasDem juga dapat jatah 3 menteri.
Modal
tidak banyak keluar, cuma deklarasi mendukung Jokowi paling awal doang,
bisa meghasilkan pencapaian seperti itu. Kan lumayan.
Coba
kalau Om Paloh nekat Nyapres kala itu menjadi rival Jokowi. Bisa jadi
sekarang Metro TV terjual, kader NasDem tidak ada yang jadi menteri.
Nah, konsep tahu diri ini pula yang sekarang coba diadopsi oleh AHY dan Partai Demokrat.
Dulu partai berlambang bintang Mercy itu ngotot banget mau mencalonkan AHY sebagai Capres 2024.
Sampai-sampai
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, kenapa
Partai Demokrat tidak menggelar konvensi Capres seperti di tahun 2014?
Karena seluruh komponen partai besutan SBY itu sepakat untuk
memperjuangkan AHY sebagai Capres.
"Untuk
tahun 2024 Partai Demokrat di posisi berbeda. Ada figur Ketua Umum AHY
yang dari seluruh kader maupun simpatisan ada ekspektasi dan aspirasi
yang sama untuk memperjuangkan Ketua Umum AHY untuk Pilpres di 2024
nanti," ujar Kamhar dengan nada sedikit meyakinkan dan seperti tanpa bersalah.
Lalu apa yang terjadi? Pasca ngotot nyapreskan AHY tersebut.
Partai
Demokrat tidak dapat koalisi satu partaipun. Sebagaimana partai lain
yang sudah punya teman koalisi masing-masing. Seperti Gerindra sudah
berkoalisi dengan PKB serta Golkar yang sudah sudah berkoalisi dengan
PAN dan PPP.
Sementara
PDIP memang agak santai. Karena tanpa berkoalisi dengan partai mana pun
partai ini tetap bisa mencalonkan Capres/Cawapres sendiri. Lantaran
perolehan kursi di DPR-nya melampaui ambang batas presidential threshold 20 persen.
Lagian
juga PDIP kan sebagai partai penguasa serta partai pemenang Pemilu.
Jadi ngapain juga ngemis ke partai lain supaya diajak berkoalisi?
Seharusnya partai lain dong yang datang ke Teuku Umar. Bukan malah sebaliknya.
Tidak
dapat partner ini pula yang kemudian membuat Partai Demokrat akhirnya
menyerah. Sekarang yang diperjuangkan oleh partai itu bukan lagi AHY
sebagai Capres. Tapi dapat teman koalisi saja sudah cukup.
Artinya
apa? Memperjuangkan AHY sebagai Capres bukan lagi prioritas Partai
Demokrat saat ini. Mau putra sulung SBY tersebut jadi Capres atau tidak
masa bodoh, yang penting gak sendirian di Pilpres 2024 mendatang.
Itulah
kenapa beberapa kader partai berwarna biru tersebut mulai memuji sosok
Capres lain. Seperti Cipta Panca Laksana sudah berani mengatakan
elektabilitas Anies sudah gak terkejar lagi oleh Capres lain.
Padahal jelas Anies itu bukan kader Partai Demokrat.
-o0o-
Hanya saja kalau dipikir-pikir secara jernih, AHY memang tidak layak jadi Capres atau pun Cawapres.
Kenapa? Berikut beberapa alasannya,
Pertama, dia kan politisi karbitan.
Tidak punya pengalaman apa-apa berpolitik tiba-tiba mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Ujung-ujungnya kalah.
Dan baru juga masuk Partai Demokrat, tiba-tiba didapuk jadi ketua umum.
Selain itu, yang perlu diingat AHY ini jadi politisi bukan atas kemauannya sendiri melainkan karena didesak oleh Pepo Esbeye.
Begitupun
ia jadi Ketua Umum Partai Demokrat bukan karena prestasi atau
perjuangannya sendiri melainkan karena lobi-lobi tingakat tinggi yang
dilakukan oleh bapaknya.
Kedua, AHY ditolak oleh calon jenderal.
Kenapa
bisa begitu? Karena ia berhenti dari tentara berpangkat Mayor. Yang
notabene pangkat terendah dalam jenjang perwira menengah TNI.
Nah ketika ia jadi presiden, akan melantik sekian banyak jenderal seperti Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU serta Kapolri.
Masa jenderal dilantik oleh mayor? Kan gak lucu. Hehehe
Jelas hal ini merendahkan prestise pangkat jenderal kalau dia jadi presiden.
Dan ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya yakni elektabilitas AHY rendah. Hanya 3,4 persen.
Ditambah
pula dengan ulah kader Partai Demokrat yang kala itu korupsi berjamaah,
yang katakan tidak pada (hal) korupsi. Hal ini juga yang membuat orang
semakin tidak suka sama AHY beserta partainya.
Jadi kalau dipikir-pikir lagi memang tidak ada kelebihan apa-apa si AHY ini untuk dijadikan modal buat Nyapres.
Hasilnya pasti mentok itu-lah alias gak laku. Meskipun ditawarkan kemana-mana.
Untung do'i cepat sadar. Hehehe
Namun
patut disyukuri, Demokrat tidak ngotot nyalonkan AHY itu bisa dibilang
belum terlambat. Karena pasti akan dapat teman koalisi kalau mau ngusung
Capres lain.
Dan
langkah AHY serta Partai Demokrat yang cepat tahu diri ini layak
dicontoh oleh bakal Capres/Cawapres yang tidak tahu diri lainnya,
seperti Cak Imin, Farhat Abbas serta Novel Bamukmin.
Dua Orang Ini Tokoh Elit Nan Arif Di PDI Perjuangan
PDI
Perjuangan merupakan partai besar dan berhasil menjadi pemenang di 2
kali Pemilu terakhir. Masa jaya PDI Perjuangan sepertinya akan terus
berlanjut di Pemilu 2024 yang akan datang.
Partai
ini dikenal sebagai partai yang melahirnya kader terbaik yang mampu
menjadi pemimpin bangsa ini. Baik pemimpin tingkat provinsi bahkan
tingkat Republik Indonesia (RI). Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa
Tengah dan Jokowi sebagai Presiden RI.
Menjelang
Pemilu 2024 PDI Perjuangan tetap tenang ketika partai politik lain
berjibaku mencari mitra koalisi. PDI Perjuangan merupakan satu-satunya
partai yang mampu mengusung pasangan Capres dan Cawapres sendiri.
Bila
melihat pada hasil survei pada setahun terakhir, salah satu kader
terbaik PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo selalu pada tiga besar
sebagai kandidat Capres. Bahkan beberapa kali Ganjar mampu berada di
puncak mengalahkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Elektabilitas
Ganjar tersebut menjadi modal politik yang penting agar bisa
bernegosiasi dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan. Beruntung
bagi Ganjar karena mempunyai Ketua Umum yang bijaksana tidak
terburu-buru mengambil keputusan.
Jika
saja Megawati sang Ketua Umum PDI Perjuangan yang memegang kekuasaan
penuh dalam menentukan Capres terburu-buru tanpa pertimbangan yang
matang, Megawati akan segera memutuskan bahwa Capres dari PDI Perjuangan
adalah anaknya sendiri yakni Puan Maharani.
Megawati
sangat tahu dan menyadari perkembangan politik, termasuk elektabilitas
Ganjar kadernya. Dirinya tidak memaksakan Puan Maharani sebagai Capres
PDI Perjuangan walaupun putrinya sendiri.
Mega
tidak terpengaruh pengamat yang sering mengatakan bahwa di PDI
Perjuangan terjadi perpecahan karena adanya 2 King Maker. Megawati
mendukung Puan Maharani dan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo sebagai
Capres 2024.
Putri
Presiden pertama RI ini tetap tenang dalam menanggapi berbagai isu.
Sekalipun sempat terjadi serangan dari beberapa tokoh PDIP kepada Ganjar
beberapa waktu lalu, nyatanya Megawati justru tidak memperlihatkan
keberatan dan permusuhan politik kepada Ganjar Pranowo.
Ketegangan
yang sempat terjadi antara Ganjar dan Puan hanyalah dinamika politik
yang wajar saja. Megawati tetap bisa menerimanya dengan biasa-biasa
saja. Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan tetap bersikap arif dan
bijaksana tidak memberi perlawanan kepada sang Ketua Umum.
Ganjar
Pranowo sangat paham terhadap kebijaksanaan Ketua Umumnya. Terbukti
Ganjar tidak berkelit layaknya politisi kelas rendahan ketika ditanya
sikapnya terkait hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum. Dengan
gamblang Ganjar mengatakan bahwa beliau ikut arahan Megawati.
Megawati
dan Ganjar merupakan dua orang PDI Perjuangan yang sangat bijaksana dan
mampu memilih dan bersikap elegan demi kejayaan partai. Kemenangan
Ganjar merupakan kemenangan bagi Mega dan PDI Perjuangan. Megawati pasti
akan memilih orang yang paling mungkin membawa kejayaan bagi partai.
MSAT Akhirnya Ditangkap! Terima Kasih Polda Jatim Dan Polres Jombang!
Penangkapan
MSAT tersangka pelaku pencabulan akhirnya tercapai setelah pengepungan
yang berjalan panjang sejak tanggal 7 Juli pukul 07.00 pagi sampai 23.00
malam.
Negosiasi
alot antara aparat dengan kiai yang merupakan ayah dari tersangka yang
akhirnya membuat pihak ponpes mengizinkan pihak aparat menggeledah
ponpes sembari mencari bukti tambahan membuat sang kiai menjanjikan
bahwa anaknya akan menyerahkan diri.
Disini
saya harus mengapresiasi kesabaran polisi yang mau dengan sabar
menjelaskan kepada kiai yang sudah berusia 95 tahun itu. Bahkan,
meskipun sempat terlibat bentrok dengan adanya korban luka di pihak
kepolisian dan berujung penangkapan sejumlah simpatisan tersangka,
polisi terus mengedepankan sikap humanis dan membuktikan bahwa aparat
benar-benar hanya menjalankan kewajiban menegakkan hukum, dan bukan
ingin menindas masyarakat.
Saya
juga harus melayangkan apresiasi kepada Kemenag yang gercep mencabut
izin ponpes tersebut. Biar bagaimana pun, kasus ini sudah berjalan
terlalu panjang. Bila dibiarkan, akan mencoreng reputasi ponpes sebagai
tempat pendidikan agama, dan bukan tidak mungkin reputasi ponpes
se-Indonesia turut kena getahnya hanya karena ada satu yang berkeras
melindungi kriminal, tersangka pencabulan pula.
Dalam
drama panjang yang berujung penangkapan semalam, ada satu hal yang saya
tangkap, yang membuat saya menghela nafas dan menggelengkan kepala.
Berjalannya negosiasi dan penggeledahan itu diwarnai dengan lantunan doa
dari para santri.
Saya
kurang paham apa mereka sepertinya mencoba memperlihatkan kepada
masyarakat seolah mereka sedang diopresi oleh aparat, atau bisa jadi
mereka dengan polosnya merasa seperti itu tanpa sadar mereka memang
sedang melawan hukum. Setidaknya dua kemungkinan itu yang saya tangkap
dari rekaman video yang direkam salah seorang santri wanita yang dengan
suara gemetar terus berkata “Ya Allah, Ya Allah, banyak sekali, mereka
mulai masuk,” padahal aparatnya ya nggak ngapa-ngapain, cuma berjaga
saja, tapi gayanya seolah mereka ini mau dibantai atau diciduk tanpa
penjelasan seperti masa Orde Baru dulu.
Belum
lagi kelakuan sejumlah simpatisan tersangka atau simpatisan ponpes yang
berkeras menghadang polisi, bahkan dengan senjata tajam sampai akhirnya
sebagian dari mereka ditangkap. Memang dikabarkan mereka ini bukan
termasuk santri tapi merupakan pihak luar ponpes. Tapi tetap saja, saya
hanya menonton beritanya dengan gemas sambil bilang, “Ponpes ini
ngajarin apa sih sebenarnya sampai anak kiainya punya simpatisan yang
mengedepankan premanisme seperti itu, bahkan sampai melukai pakai
senjata segala?”
Tapi,
setidaknya yang seperti ini turut digelandang, bukan selesai di tempat
setelah tersangka menyerahkan diri dan selesai dengan kata maaf. Tapi
entahlah nanti bagaimana, mereka diproses atau tidak. Diantara yang
dibawa, terdapat pula sopir yang menghadang polisi ketika terjadi drama
kejar-kejaran sebelumnya.
Belum
lagi perilaku kiai Mukhtar ayah tersangka. Beliau ini terus berkeras
meminta polisi menghentikan kasus anaknya, bahkan sampai berkata,
“"Untuk keselamatan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya, masalah
fitnah ini masalah keluarga. Untuk itu, kembalilah ke tempat
masing-masing, jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena
fitnah ini." Perkataan yang sungguh membuat heran. Apa maksudnya berkata
bahwa ini untuk keselamatan? Apa beliau mengacu pada keselamatan
akhirat karena menurutnya polisi akan menindak orang tak bersalah
versinya, atau ini benar-benar sebuah ancaman tersirat?
Apa
Kiai Mukhtar beserta keluarganya dan pihak ponpes tidak sadar polisi dan
terutama para korban benar-benar sudah bersabar? Polisi sudah memberi
kesempatan pada pihak keluarga yang mengaku akan menyerahkan tersangka,
tapi sejak 2020 baru kemarin bisa terjadi, itupun setelah polisi turun
gunung dengan pasukan gabungan. Bahkan polisi sudah berupaya menjemput
paksa tapi terus menemui penghadangan.
Saya
bersyukur Kemenag sudah menutup tempat itu, meskipun lucunya, belakangan
saya dengar, mereka mempertanyakan kenapa Kemenag langsung menutup
tempat itu begitu saja tanpa bertanya dulu. Setelah melihat berita ini,
saya hanya bisa tertawa miris.
Mereka
tahu lawakan mereka nggak lucu atau memang nggak sadar lagi ngelawak?
Setelah berkeras melindungi tersangka kekerasan seksual dan mengeluarkan
para santriwati yang mengadukan tersangka dari ponpes bahkan menyebut
mereka gerombolan fitnah, kok ya bisa mereka masih punya muka untuk
bertanya begitu, terutama setelah ada gelombang protes dari masyarakat?
Saya
jadi merinding, apa ini akibat terus mempermainkan dan melantunkan
keagungan nama Tuhan untuk menutupi perbuatan tercela? Akibatnya Tuhan
benar-benar menutup nalar mereka sehingga mereka mempermalukan diri
sendiri tanpa menyadarinya?
Entahlah,
hanya Tuhan dan gerombolan seperti mereka yang paham. Saya sih ogah
membayangkan kalau suatu hari nalar, rasa malu dan empati saya jadi mati
seperti yang umumnya diperlihatkan kaum ‘sebelah sana.’
Izin Act Dicabut Aziz Yanuar Tantang Kemensos, Berani Ajukan Dompet Dhuafa & Rumah Zakat?
Saya
membaca berita di Ba-Be yang berjudul "Buntut dari izin ACT dicabut,
FPI Tantang Pemerintah :Cek semua lembaga di bawah kemensos!". Yang
mengajukan tantangan tersebut adalah Aziz Yanuar yang katanya menjabat
sebagai Ketua Bidang Advokasi DPP FPI. Pihak FPI meminta agar pemerintah
tidak hanya tegas terhadap lembaga kemanusiaan ACT saja, melainkan juga
kepada lembaga pemerintah. Kata Aziz banyak lembaga kemanusiaan di
bawah Kementerian Sosial yang diduga pengelolaan dananya bermasalah.
Misalnya lembaga kemanusiaan yang dikelola beberapa media televisi dan
sejumlah lembaga penggalangan dana seperti di supermarket.
Ini
FPI yang mana lagi? Ormas terlarang itu? Ah tentu bukan, itu FPI yang
lain yang singkatannya saya tidak tahu, yang pasti nama Aziz Yanuar sang
pengacara FPI adalah orang yang sama yang dulu membela FPI yang ormas
terlarang. Aziz Yanuar dan FPI-nya sekarang ibarat orang berganti baju,
kalau dulu bajunya gamis, kalau sekarang bajunya tunik. Anyway... ga
penting memahami apa dan siapa FPI yang menaungi Aziz Yanuar ini. Saya
lebih tergelitik untuk menelaah komentar seorang pengacara,
bertahun-tahun belajar ilmu hukum tapi sering nyasar keilmuannya.
Membandingkan
ACT dengan lembaga kemanusiaan lain ibarat membanding apel dengan jambu
klutuk. Pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan ACT sudah sangat
terstruktur dan sistimatis, sehingga ketika ada penyalahgunaan dana
akibatnya menjadi sangat masif. Rata-rata jumlah dana masyarakat yang
berhasil dijaring ACT setiap bulannya yang mencapai hampir setengah
triliun rupiah. Pendapatan ini menjadikan ACT sebagai sebuah lembaga
filantropi terbesar di Indoensia. Sementara dana amal yang ada di mini
market yang menggunakan strategi "Kembalian 200 rupiah boleh untuk
donasi kak?" bukan sumbangan yang memiliki sifat yang sama seperti
sumbangan yang ACT tarik dari masyarakat.
Anehnya,
Aziz Yanuar ini menyebutkan pemerintah harus pula mengecek lembaga
kemanusiaan yang dikelola beberapa media televisi dan sejumlah lembaga
penggalangan dana seperti di supermarket, sebagai contoh. Mengapa Aziz
Yanuar tidak menyebutkan lembaga lain seperti Dompet Dhuafa dan Rumah
Zakat yang berhasil mengumpulkan dana setiap bulannya sebesar Rp 375
miliar dan Rp 224 miliar? Apakah karena baik Domper Dhuafa maupun Rumah
Zakat keduanya mengatasnamakan dana itu dalam balutan agama Islam?
Jika
hari ini ACT diobok-obok oleh pemerintah, itu bukan karena pemerintah
kurang kerjaan. Tapi hal itu dilakukan pasca adanya pengungkapan yang
dilakukan oleh media Tempo. Jika Aziz Yanuar menduga bahwa banyak
lembaga kemanusiaan di bawah Kementerian Sosial bermasalah, gampang
saja, Aziz Yanuar tinggal memberikan data-data kongkrit dan otentik atas
masalah yang terjadi di dalam lembaga kemanusiaan yang diatuduhkan ke
Kementerian Sosoal. Dengan demikian Kementerian Sosial bisa dengan mudah
menindaklanjuti sama seperti menindaklanjuti pemberitaan yang dilakukan
oleh Tempo. Ketegasan dalam menindak kan tidak bisa dilakukan pada
lembaga-lembaga kemanusiaan yang taat dan patuh aturan....
Setiap
kali saya melihat Aziz Yanuar berkomentar, saya selalu gagal menemukan
kompetensi keilmuan Aziz di bidang yang dia tekunin. Berbanding terbalik
dengan komentar si ganteng, Novel Bamukmin, yang selalu saya tunggu
karena lucu dan sangat menghibur.
Sebagai
negara dengan penduduk muslim terbesar sedunia, apapun yang dibalut
dengan agama Islam pasti laku dijual. Propaganda sumbangan dengan dalil
sedekah infak dan zakat adalah primadona. Dalam kondisi Indonesia
dibelit pandemi covid-19 pun, tingkat pendapatan lembaga kemanusian
berbasis Islam tak mengalami pengurangan. Karenanya, Indonesia
dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving
Index 2021. Indonesia berada di urutan pertama dari 140 negara yang
didata oleh World Giving Index.
Di
satu sisi, menjadi tepat adanya jika kemudian Indonesia berhasil menjadi
anggota negara-negara G20, karena ternyata rakyat Indonesia mampu
menyumbang sedemikian besarnya. Di sisi lain rakyat di dalam negeri
banyak yang teriak miskin, sementara di tengah-tengah jumlah dana
sumbangan sedekah zakat dan infak bisa lebih besar dari lembaga
kemanusiaan di negara-negara berkembang lain di dunia.
#tepokjidatsaya
Catatan
:
Saya pribadi tidak pernah menyalurkan sumbangan sedekah infak dan zakat
saya melalui lembaga kemanusiaan. Saya melakukan semua itu langsung pada
yang membutuhkan. Karena kecurigaan bahwa sebagian dari dana yang
dikumpulkan digunakan untuk membayar gaji dan biaya operasional lebih
besar dari yang diberikan pada yang berhak sudah mulai mengganggu
pikiran saya sejak lama.
Makin Ngeri, PPATK Sebut Karyawan ACT Transfer Rp 1,7 Miliar Ke Sejumlah Negara
Ini
adalah lanjutan dari PPATK yang sebelumnya mengatakan ada aktivitas
terlarang dari lembaga ini dalam temuannya. Temuan tersebut sudah
dilaporkan ke pihak berwenang, termasuk Densus 88 dan BNPT.
Kalau
sudah melibatkan Densus 88 dan BNPT, maka kemungkinan besar ada kaitan
dengan terorisme. Dan ternyata memang benar karena PPATK mengungkapkan,
ACT melakukan sejumlah transaksi ke berbagai negara. Transaksi itu bukan
cuma dilakukan atas nama yayasan, tetapi juga secara individu, mulai
dari pengurus hingga karyawan ACT.
Secara
rinci, karyawan ACT melakukan transaksi dengan nominal mencapai Rp 1,7
miliar. Transaksi tersebut ditujukan ke sejumlah negara berisiko tinggi
dalam hal pendanaan terorisme.
"PPATK
melihat ada beberapa individu di dalam yayasan tadi (ACT) yang juga
secara sendiri-sendiri melakukan transaksi ke beberapa negara dan ke
beberapa pihak untuk kepentingan yang sekarang masih diteliti lebih
lanjut," kata kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.
"Ada
salah satu karyawan, selama periode dua tahun melakukan transaksi ke
pengiriman dana ke negara-negara berisiko tinggi dalam hal pendanaan
terorisme. Seperti 17 kali transaksi dengan nominal Rp 1,7 miliar.
Antara Rp 10 juta sampai dengan Rp 552 juta," katanya lagi.
Temuan
lainnya adalah, salah satu pengurus ACT pernah mengirim dana sebesar Rp
500 juta ke sejumlah negara, pada periode 2018-2019, antara lain
Bosnia, Turki, Albania, Kyrgyzstan, dan India.
India
termasuk dalam daftar tersebut, langsung mengingatkan saya pada satu
berita. Di salah satu media, disebutkan bahwa ACT dicap sebagai
organisasi radikal setelah Menteri Persatuan Dalam Negeri India saat
itu, Amit Shah, menemukan aliran uang asing yang memicu kerusuhan Delhi
Anti-Hindu.
ACT
disebut mengirim Rs 25 lakh atau sekitar Rp 500 juta ke India dan
mendistribusikannya di Delhi. ACT mengumpulkan dana menggunakan kampanye
untuk membantu Muslim yang terkena dampak kerusuhan.
Uang
itu disalurkan ke India dari Dubai melalui saluran Hawala. Hawala
berhubungan dengan organisasi Muslim lokal di Delhi untuk
mendistribusikan 2.500.000 rupee atau sekitar Rp 475 juta, untuk memicu
kerusuhan lebih lanjut.
ACT
membantah, katanya uang yang disalurkan hanya untuk membantu korban
terdampak kerusuhan. Alasan yang klise dan tidak berbobot. Saya sudah
lama mendengar soal ini, dan setelah bobroknya ACT terbongkar luas ke
publik, saya jadi makin yakin kalau lembaga ini memang licik dan penuh
intrik. Bukan hanya mengelabui lewat jualan agama, tapi juga mendanai
aktivitas yang terlarang.
Ada
lagi bobroknya ACT yang perlu kalian ketahui. PPATK juga menduga
dana-dana yang masuk dari masyarakat ke rekening ACT tidak langsung
disalurkan sebagai sumbangan, tapi dikelola dulu untuk menghasilkan
keuntungan.
"Kami
menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis.
Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan.
Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di
dalamnya," kata Ivan.
Buktinya
adalah ACT melakukan transaksi keuangan dengan entitas perusahaan luar
senilai Rp 30 miliar, yang setelah ditelusuri, ternyata perusahaan itu
milik salah satu pendiri ACT. Transaksi ini sudah terjadi selama dua
tahun. Berputar antara yayasan dan perusahaan yang sama-sama satu
gerombolan.
Bobroknya
ACT sebenarnya berawal bukan dari pemberitaan Tempo. Tapi karena kisruh
internal sehingga ada orang yang membocorkan ke Tempo. Saya masih
mencari tahu detilnya. Jika dapat, akan saya tuliskan di artikel lain.
Tapi,
ACT ini memang benar-benar keterlaluan dan licik. Dana yang dikumpulkan
dari masyarakat, malah dimain-mainkan seenak jidat untuk kepentingan
pribadi, kemewahan petinggi dan kepentingan bisnis serta transaksi yang
diduga terkait dengan terorisme.
Banyak
yang sudah membongkar ketidakberesan lembaga ini, tapi pemerintah tidak
anggap serius. India juga mencap lembaga ini biang kegaduhan, tapi
pemerintah di sini seolah tutup sebelah mata. Baru sekarang ini, ketika
sudah rame, pemerintah melakukan sesuatu.
Apalagi
buzzer ACT dan kadrun hina, wuihhh, mulai keluar dari tempat
persemediannya dan melancarkan serangan membabi buta dan membela ACT.
Ayo
para kadrun dan buzzer, bela ACT sekuat tenaga. Beri perlawanan hingga
titik darah penghabisan. Semangatlah agar dapur tetap berasap dan perut
tetap buncit.
Berita
yang diturunkan Tempo tentang kebocoran dana umat yang mengalir ke para
pengurusnya dalam bentuk gaji dan fasilitas hingga penyelewengan dana
donasi dan konflik internal cukup menampar kita semua dan tentu saja
menampar pemerintah. ACT yang diketahui pernah mengirimkan dana bantuan
pada pihak pemberontak di Suriah, hari ini terungkap bahwa tindakan ACT
yang setiap bulannya berhasil mengumpulkan dana sumbangan masyarakat
hampir mencapai setengah triliun rupiah, ternyata melakukan banyak hal
yang tidak jauh di luar nalar manusia waras. Dari apa yang diberitakan
Tempo, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa ACT sebagai badan hukum
yang berbentuk yayasan, yang menspesialiskan diri sebagai sebuah lembaga
yang melakukan kegiatan tanggap darurat, program pemulihan
pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program
berbasis spiritual seperti kurban, zakat dan wakaf, ternyata tak mampu
tak mampu menahan diri dari godaan uang ratusan miliran rupiah untuk
tidak memperkaya diri pribadi para pejabatnya. Karena kehebohannya ini,
pihak pemerintah segera bergerak cepat dengan mencabut izin PUB-nya
sehingga ACT tidak bisa lagi melakukan pengepulan dana apapun dari
masyarakat.
Atas
pencabutan izin PUB ini, ACT mulai melakukan perlawanan dengan membuat
pernyataan pada media bahwa pencabutan izin PUB ACT dilakukan dengan
prosedur yang menyalahi Permensos No.8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan PUB Pasal 27 yang menjelaskan adanya proses yang harus
dilalui secara bertahap. Presiden ACT, Ibnu Khajar dalam keterangannya
menyebutkan bahwa melalui Pasal 27 Permensos No.8 tahun 2021 disebutkan
sanksi administrasi bagi penyelenggaraan PUB yang memiliki izin melalui
3 tahap. Tahap pertama adalah teguran secara tertulis, tahap kedua
adalah penangguhan izin dan tahap ketiga barulah pencabutan izin.
"Hingga kini kami masih belum menerima terguran tertulis", kata Ibnu Khajar.
Ibnu
Khajar juga mengklaim bahwa pihaknya telah berupaya transparan dalam
mengelola keuangan yang berasal dari donasi publik. Dia menyayangkan
keputusan Kemensos mencabut izin PUB ACT.
"Kami
telah menunjukkan sikap kooperatif. Kami juga sudah menyiapkan apa saja
yang diminta oleh pihak Kemensos terkait dengan pengelolaan keuangan. Kami perlu menyampaikan pada masyarakat bahwa kami sangat kaget dengan keputusan ini (pencabutan izin PUB)", ucap Ibnu Khajar.
Sekilas
dalih Ibnu Khajar terdengar benar jika dia berhasil menggiring opini
kita hanya terfokus pada Pasal 27 dari Permensos No.8 tahun 2021 saja.
Tetapi pada Permensos yang sama, Pasal 19 menyatakan :
Menteri berwenang untuk:
a. menolak permohonan izin PUB apabila:
1. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
2. penyelenggaraan PUB dapat mengakibatkan munculnya dampak negatif bagi masyarakat;
3. tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB; dan
4. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. menunda, mencabut, dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan:
1. untuk kepentingan umum;
2. pelaksanaan PUB yang meresahkan masyarakat;
3. terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan izin PUB; dan/atau
4. menimbulkan permasalahan di masyarakat.
c. menetapkan batas waktu penyelenggaraan PUB;
d. menetapkan wilayah penyelenggaraan PUB; dan
e. menetapkan suatu program yang diajukan oleh pemohon memenuhi atau tidak unsur PUB.
Dan Pasal 19 ini bisa dilakukan oleh Menteri Sosial dengan TANPA harus melaksanakan Pasal 27 dari Permensos No.8 tahun 2021.
Apalagi pemberitaan terkait kebocoran dana umat sangat jelas merupakan
satu tindakan yang jelas-jelas sudah sangat amat teramat sangat
meresahkan masyarakat dan menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat
atas penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan izin PUB yang
diberikan. Karenanya tindakan pencabutan izin dilakukan secepat mungkin
demi untuk melindungi kepentingan umum dari action ACT.
Jika
ACT berniat untuk melanjutkan perlawanannya atas penjabutan izin PUB
yang dilakukan oleh Menteri Sosial, ACT bisa saja mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara dan meminta Hakim untuk membatalkan
keputusan Menteri Sosial No.133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022. Tapi saya
ragu ACT akan memenangkan gugatan seperti itu. Karenanya, perlawanan
yang ACT lakukan cuma sebuah perlawanan standar yang biasa dilakukan
oleh orang yang entu tuh yang kalau keciduk terus playing victim...
Mari kita dukung pemerintah menggulung ACT dan kroni2nya !!!!
Menarik Benang Merah Antara Anies Baswedan Dan Jaringan Terorisme
Menarik
benang merah antara Anies Baswedan dan terorisme adalah hal yang sangat
mudah semudah membalikkan tangan. Dari 2017 kita melihat bahwa Anies
Baswedan ini adalah orang yang didukung oleh laskar FPI yang ada di
bawah komando Rizieq Shihab yang saat itu masih bebas.
Dari
situlah dia memulai dan memperlihatkan sebuah afiliasi yang begitu
menakutkan dengan organisasi masyarakat teroris. Seorang pembela Islam
sudah jelas memiliki anggota-anggota yang merupakan pelawan dan
kelompok-kelompok radikal yang benci kepada NKRI dan Pancasila.
Kasus
penembakan di KM 50 yang dilakukan oleh FPI yang harus membuat polisi
turun tangan langsung mengeksekusi mereka di tempat, membuat kita
melihat bahwa organisasi ini begitu anti Polisi.
Mereka
dipelihara sejak tahun 1998 organisasi ini menjadi begitu brutal dan
sembarangan dalam melakukan aksi-aksi mereka. Sebut saja nama-nama orang
yang ada di dalam organisasi tersebut, mereka adalah pendukung setia
dari Anies Baswedan.
Bahkan
saat orang yang kabur dari Indonesia ke Arab Saudi selama beberapa
tahun pun waktu pulang didatangi oleh Anies Baswedan. Tapi dengan
kedekatan Anies Baswedan kepada Rizieq Shihab tidak serta-merta membuat
saya langsung berkesimpulan bahwa Anis ini memiliki keterkaitan yang
sangat erat dengan terorisme.
Beberapa
kecurigaan-kecurigaan itu belum terbukti ketika fakta-fakta lapangannya
masih terlalu sedikit untuk kita rangkai sebagai sebuah puzzle. Tapi
lama kelamaan yang namanya orang bermasalah dekat dengan orang
bermasalah membuat saya semakin paham bahwa Anies Baswedan ini
berafiliasi dengan teroris.
Dia
adalah orang yang dekat sekali dengan Charlie Chaplin. Sedangkan Charlie
Chaplin adalah orang yang dekat sekali dengan Zakir Naik yang merupakan
ulama internasional yang dicap juga sebagai pendukung terorisme dan
gerakan-gerakan radikal.
Anies
basreng juga dekat dengan Abdul Somad yang sempat diusir dari Singapura
tidak boleh masuk ke negara Singapura dan harus ditahan di Changi
airport.
Dan
kedutaan Singapura juga berikut dengan menteri luar negeri negara
terkait, mengatakan bahwa penolakan Singapura kepada Abdul Somad ini
memiliki sebuah dasar pemikiran yang sangat kuat yakni terkait dengan
radikalisme dan gerakan fundamental di negara Singapura yang katanya
memiliki banyak pengikut Abdul Somad.
Kedekatan
antara Anies Baswedan dan Abdul Somad ini sudah sangat nyata ketika
mereka berdua menghadiri sebuah acara. Mereka duduk berdekatan dan juga
bersalam-salaman mesra sekali. Saya sampai tidak habis pikir mengapa
orang ini bisa bertahan.
Tapi
lama kelamaan saya paham kenapa Anies Baswedan bisa bertahan. Saya
menduga kuat bahwa orang ini terkait erat dengan lembaga penggalangan
dana atau donasi dari umat mayoritas.
Adalah
lembaga aksi cepat tanggap yang pernah diangkat-angkat dan dibesarkan
oleh Anies Baswedan dengan acara-acara yang begitu melekat status Anies
Baswedan yang adalah orang yang dekat dengan aksi cepat tanggap
tersebut.
Lembaga
aksi cepat tanggap ini diindikasi oleh BNPT alias badan nasional
penanggulangan terorisme, mengirimkan sejumlah besar donasi kepada orang
yang terafiliasi dengan organisasi terlarang di dunia yakni Al Qaeda.
Untuk
kita ketahui bersama jaringan teroris di dunia itu tidak memiliki
struktur organisasi yang jelas karena memang begitulah nature mereka.
Sehingga mereka bisa masuk ke dalam organisasi-organisasi masyarakat
yang lainnya terkait melakukan upaya radikalisme.
Jangan
heran kalau mereka bisa menyusup ke tubuh-tubuh institusi lembaga
negara yang sifatnya sensitif mengenai ketahanan negara. Negara Suriah
dan Yaman yang begitu pelit dengan peperangan pun memperlihatkan sebuah
fakta bahwa radikalisme yang ada dibiarkan tumbuh subur di negara mereka
lewat jalur resmi.
Kita
harus bersyukur bahwa presiden Joko Widodo menghentikan upaya tersebut
dengan cara membubarkan HTI pada sistem mutakhir Indonesia yang
dibiarkan bebas bertumbuh di negara Indonesia menjadi parasit selama 10
tahun pemerintahan sebelumnya. Bahkan mantan menteri pemimpin sebelumnya
pun pernah menghadiri acara deklarasi Hizbut tahrir Indonesia di sebuah
stadion besar.
Jadi
kalau bicara tentang Anies Baswedan, kita melihat keterkaitan yang
begitu erat antara orang ini dengan Rizieq Shihab, sampai kepada Hizbut
tahrir Indonesia yang pernah memasang wajahnya di sebuah buletin
terbitan mereka. Artinya Anies Baswedan adalah maskot dari terorisme dan
organisasi masyarakat terlarang yang juga jelas-jelas melawan NKRI.
Lantas
bagaimana dengan Anies Baswedan dengan aksi cepat tanggap? Apakah
benang merahnya sudah terurai semuanya? Rasanya sudah cukup terurai
namun masih ada lagi yang saya yakin akan dalam waktu dekat ini
terbongkar kedekatan antara Anies Baswedan dengan petinggi-petinggi
terorisme di dunia.
Sebetulnya
sudah ada hint yang diberikan lewat foto mereka. Ini hanya masalah
waktu kok kalau benar-benar dia radikal dan terafiliasi dengan jaringan
ormas terlarang.
Jadi
tindakan dia selama ini untuk masuk ke gereja dan merayakan Imlek
bersama-sama itu hanyalah upaya untuk mencuci kotoran-kotoran yang nggak
pernah bersih itu.
Karena
kotoran-kotoran itu sifatnya sudah permanen dan mendarah daging.
Semangat ya para pembela Anis untuk membela orang ini. Supaya kalian
pasti sia-sia.