Migo Berita - Banjarmasin - Muhammad Uhaib As’ad salah satu Dosen UNISKA sekaligus Ketua KAMI Kal-Sel sebut Rezim Sekarang "Tidak Berbeda" dengan Rezim ORBA ?!!! Apakah betul pernyataan beliau, tentu ada yang KONTRA dan PRO terhadap pernyataan beliau tersebut. Namun, agar tidak menggiring opini massa, namun menyerahkan ke publik atas pernyataan beliau tersebut, apakah "Layak di ikuti" atau bahkan "Hanya didengar seperti angin lalu saja" , terserah Anda menyimpulkan atau berkomentar. Yang jelas MigoBerita akan selalu hadir dalam berbagai artikel yang dikumpulkan lengkap dengan sumber beritanya. Dan Jangan Lupa . baca artikelnya hingga tuntas ( Don't Judge a book from the Cover ). @DivisiHumasPolri #JanganBacakutPapadaan #DamaiIndonesiaKITA #ANTIHOAX #ANTITERORISME #KitaSemuaBersaudaraSesamaUmmatManusia #JanganMauDiaduDomba
Desak Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945, KAMI Kalsel Dideklarasikan
KOALISI Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kalimantan Selatan resmi mendeklarasikan diri di Siring 0 Kilometer, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Selasa (18/8/2020).
DI LEVEL nasional KAMI lebih dahulu dideklarasikan oleh sejumlah tokoh, intelektual, aktivis hingga pensiunan jenderal seperti Rocky Gerung, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Kemudian, ada pula mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Jenderal TNI (Purn) Gatot Normantio, mantan Ketua Umum DPP PBB MS Ka’ban, Ketua Komite Kerja KAMI Ahmad Yani, pakar hukum tata negara Refly Harun dan ratusan deklarator lainnya di Tugu Proklamasi, Jakarta. Hal serupa KAMI juga mendeklarasikan di berbagai daerah di tanah air.
Deklarator KAMI Kalsel digawangi Muhammad Uhaib As’ad, Akhmad Husaini dan Muhammad Ramli serta deklarator dari kalangan aktivis dan advokat lainnya.
Sekretaris KAMI Kalsel, Akhmad Husaini mengungkapkan kehadiran koalisi sebagai tanggung jawab moral untuk menyelematkan Indonesia. Ia menyebut selama ini terkesan salah urus dan melenceng dari tujuan dasar bernegara.“Penyelenggara negara dan tata kelola pemerintahan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan pembukaan UUD 1945, sebagai dasar arah dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,” ucap Husaini.
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel ini mengatakan pembangunan Indonesia telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk impor, serta telah gagal menciptakan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Tolak ukurnya adalah jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa, terlebih pandemi Covid-19 semakin memperdalam jurang kemiskinan,” ucapnya.
Senada itu, Wakil Ketua KAMI Kalsel Muhammad Ramli mengatakan saat ini politik Indonesia dalam situasi karut marut yang semakin sulit untuk diurai. Ia mengatakan para politikus tak lagi menjalankan amanah untuk menyejahterakan rakyat melalui kebijakan yang pro publik.“Kebijakan penyelenggara negara tidak berkhidmat pada kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elit politik dan oligarki ekonomi,” tegas mantan anggota KPU Kalsel ini.
Dosen STIH Sultan Adam ini menjelaskan parpol dan lembaga perwakilan rakyat lebih hadir sebagai sekutu rezim penguasa dan pengusaha. Alih-alih sebagai lembaga yang mengawal kebijakan pemerintah agar tidak melenceng dari tujuan bernegara.
Senada itu, Ketua KAMI Kalsel Dr Muhammad Uhaib As’ad menyebut demokrasi saat ini hanya sebatas demokrasi prosedural yang mengabdi terhadap kepentingan oligarki ekonomi.“Demokrasi Indonesia termasuk Kalsel selama ini ditandai oleh praktik politik uang, politik dinasti, dan praktik saling menyandera dan memeras yang melibatkan pusat kekuasaan negara,” ujar akademisi FISIP Uniska ini.
Imbasnya, beber Uhaib, kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir elite, rakyat hanya kebagian remah-remah roti.
“KAMI Kalsel mendesak pemerintah untuk menjalankan amanat UUD 1945, dan bersungguh-sungguh untuk menanggulangi pandemi Covid-19, sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan rakyat,” ujar doktor lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini.
Uhaib mendesak penyelenggara negara harus menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN dan bebas dari oligarki politik.
“Kami menuntut Presiden sebagai kepala negara untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia,” imbuh Uhaib.
Sumber Berita : https://jejakrekam.com/2020/08/18/desak-pemerintah-jalankan-amanat-uud-1945-kami-kalsel-dideklarasikan/
Artikel yang ada hubungannya silahkan diklik di Demo di Banjarmasin tentang Omnibus law dan Rancangan UU Cipta Kerja yang disahkan DPR
Dan klik juga disini Demo "Boleh", tapi "Gugat di MK" Lebih baik #JanganMauDiaduDomba
Soal Larangan Pelajar Ikut Aksi Omnibus Law, Akademisi Uniska: Seperti Orde Baru Saja
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan surat edaran nomor 1035/E/KM/2020, Jumat (9/10/2020), yang salah satu poinnya adalah mengimbau mahasiswa tidak berunjuk rasa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan alasan “membahayakan keselamatan dan kesehatan.” Ini tertulis dalam poin keempat dari total tujuh poin.
LARANGAN serupa juga diinstrusikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, M Yusuf Effendi, terhadap seluruh siswa untuk tak terlibat langsung dalam aksi tolak omnibus law.
Instruksi tersebut berupa pengawasan terhadap peserta didik, agar mereka tidak terlibat langsung dalam aksi demonstrasi. Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk menjamin kesehatan, keamanan dan keselamatan peserta didik.
Menanggapi seruan tersebut, Muhammad Uhaib As’ad akademisi FISIP Uniska mengkritik langkah Kemendikbud dan Disdik Kalsel yang mengintsruksikan mahasiswa dan pelajar turun aksi menolak pengesahan UU Omnibus Law.
Uhaib menyebut sedari lama di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, kelompok terpelajar berada di garda terdepan untuk berjuang melawan tirani. Hal ini dibuktikan dengan aksi mahasiswa Indonesia pra reformasi, dan aksi pelajar di Eropa yang mendesak peduli perubahan iklim. Di negara tetangga Thailand, pelajar dan mahasiswa juga turun aksi untuk mendesak reformasi kerajaan.
“Ini merupakan perilaku metaformosis era otoritarianisme Orde Baru yang diimplikasikan di era reformasi sekarang,” ujar Uhaib saat dihubungi jejakrekam.com, Rabu (14/10/2020).
BACA JUGA: Disdikbud Kalsel Larang Pelajar Ikut Aksi Omnibus Law, Kadis: Tugas Murid adalah Belajar
Dia masih teringat di zaman Orde Baru penerapan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang secara eksplisit menjauhkan mahasiswa persoalan politik kekinian.
Hal serupa juga diterapkan di era reformasi seperti sekarang dalam bentuk instruksi maupun larangan yang dikeluarkan Kemendikbud dan Disdik.
Uhaib menyebut menjauhkan kelompok pelajar dari persoalan kebangsaan, menjadikan kelompok terdidik hanya dibentuk sebagai kuli siap pakai, tanpa peduli ragam persoalan di sekitarnya.
“Zaman Soeharto kampus menjadi kekuatan moral, dan menjadi agen perubahan, hal ini berbahaya bagi kelangsungan rezim, jika pelajar dan mahasiswa dilarang untuk turun aksi, secara otomatis kita kembali ke zaman Orde Baru, ini tidak mencerminkan demokrasi,” tegasnya.
Presedium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kalsel ini menuding perilaku rezim sekarang tak bedanya dengan apa yang dilakukan rezim Orde Baru, seperti tindakan represif, penangkapan figur yang frontal hingga melarang pelajar dan mahasiswa turun aksi.
BACA JUGA: ULM Tak Larang Mahasiswa Ikut Aksi, Rektor: Itu Hak Konstitusi
Doktor jebolan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini mempersilahkan mahasiswanya ikut untuk turun aksi menolak pengesahan UU Omnibus Law sebagai bentuk kebebesana berekspresi dan berpendapat yang dilindungi konstitusi. Sebab harus ada penyeimbang kekuasaan selain oposisi di parlemen, agar pemerintah tidak mengarah kepada otoritarianisme.
“Saya mendukung dan mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa untuk turun aksi, saya akan memberikan nilai plus bagi mereka untuk memperjuangkan idealismenya,” tutup Uhaib.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/15/soal-larangan-pelajar-ikut-aksi-omnibus-law-akademisi-uniska-seperti-orde-baru-saja/
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) meminta Kepolisian membebaskan para tokoh KAMI, karena bertentangan dengan semangat demokrasi.
"KAMI meminta Polri membebaskan para tokoh KAMI dari tuduhan dikaitkan dengan penerapan UU ITE yang banyak mengandung pasal-pasal karet, dan patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi," tulis keterangan KAMI yang dikutip Tribun, Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Keterangan KAMI ditandatangani tiga tokoh Presidium KAMI yaitu Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, dan M. Din Syamsuddin.
Pernyataan tersebut, menyikapi penangkapan oleh Polisi kepada Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan beberapa jejaring KAMI di Medan.
Menurut Presidium KAMI, penangkapan mereka khususnya Syahganda mengandung tujuan politis dengan menggunakan instrumen hukum.
Hal tersebut terlihat dari dimensi waktu, dasar laporan Polisi pada 12 Oktober 2020 dan keluarnya sprindik pada 13 Oktober 2020, serta penangkapan dilakukan beberapa jam kemudian di hari yang sama.
"Jelas aneh atau tidak lazim dan menyalahi prosedur. Lebih lagi jika
dikaitkan dengan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP
dan Putusan MK Nomor 21/PUI-XII /2014, tentang perlu adanya minimal
dua barang bukti, dan UU ITE Pasal 45 terkait frasa dapat
menimbulkan," papar Presideum KAMI.
Awi
Setiyono tentang penangkapan tersebut, KAMI dinilai mengandung nuansa
pembentukan opini dan melakukan generalisasi dengan penisbatan
kelembagaan yang bersifat
tendensius.
"KAMI menegaskan bahwa ada indikasi kuat handphone beberapa Tokoh
KAMI dalam hari-hari terakhir ini diretas atau dikendalikan oleh pihak tertentu
sehingga besar kemungkinan disadap atau digandakan (dikloning)," paparnya.
"Hal demikian sering dialami oleh para aktifis yang kritis terhadap kekuasaan
negara, termasuk oleh beberapa Tokoh KAMI. Sebagai akibatnya, bukti
percakapan yang ada sering bersifat artifisial dan absurd," tulisnya.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Garudea Prabawati
Sumber Utama : https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/15/gatot-nurmantyo-dan-din-syamsuddin-minta-polisi-bebaskan-tokoh-kami?_ga=2.168445218.2085639506.1602723565-1203343152.1602723556
Gatot Nurmantyo Merasa Handphone Beberapa Tokoh KAMI Disadap dan Diretas
Editor: Hasanudin Aco
Mereka yang ditangkap itu terduga melanggar UU ITE berjumlah 8 orang dan sebagian besar para tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Namun, atas pengumuman tersebut, para tokoh KAMI lainnya protes dan memberikan pernyataan sikap.
Menurut salah satu Ketua Presidium KAMI Gatot Nurmantyo, pengumuman pers Mabes Polri oleh Karo Penmas Brigjen Awi Setiyono tentang penangkapan tersebut dinilai banyak hal.
Pertama, mengandung nuansa pembentukan opini (framing). Kedua, melakukan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat tendensius.
Ketiga, bersifat prematur yaitu mengungkapkan kesimpulan dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung."Semua hal itu termasuk membuka nama dan identitas seseorang yang ditangkap menunjukkan bahwa Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang seyogya harus diindahkan oleh lembaga penegak hukum (Polri)," ujar Gatot, yang juga mantan Panglima TNI itu, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10/2020).
Gatot bersama Ketua Presidium KAMI lainnya Rochmat Wahab dan M. Din Syamsuddin menegaskan, ada indikasi kuat handphone beberapa Tokoh KAMI dalam hari-hari terakhir ini diretas atau dikendalikan oleh pihak tertentu, sehingga besar kemungkinan disadap atau "digandakan" (dikloning).
"Hal demikian sering dialami oleh para aktifis yang kritis terhadap kekuasaan negara, termasuk oleh beberapa Tokoh KAMI. Sebagai akibatnya, "bukti percakapan" yang ada sering bersifat artifisial dan absurd," tutur Gatot menjelaskan.
"KAMI bersyukur bahwa dengan berbagai tantangan dan ujian, termasuk penangkapan para tokohnya, KAMI semakin mendapat simpati dan dukungan rakyat. KAMI semakin bertekad untuk meneruskan Gerakan Moral Menegakkan Keadilan dan Melawan Kelaliman," imbuhnya.
Sebelumnya, pihak polisi menangkap delapan orang yang sebagian besar petinggi KAMI karena diduga terkait unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang bergulir sejak pekan lalu.
Mereka ditangkap dari dua daerah berbeda. Empat orang ditangkap di Medan, yakni Juliana, Devi, Khairi Amri dan Wahyu Rasari Putri.
Sementara, empat lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya, yakni Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Kingkin.
Namun demikian, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Mabes Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono, delapan orang itu ditangkap berkaitan dengan dugaan penyebaran narasi bernada permusuhan dan SARA.
"(Delapan orang yang ditangkap karena) memberikan informasi yang membuat rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA dan penghasutan," kata Awi kepada Kompas TV, Selasa (13/10/2020).
Sumber: Kompas TV
Sumber Utama : https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/15/gatot-nurmantyo-merasa-handphone-beberapa-tokoh-kami-disadap-dan-diretas?page=all
Demo Tolak Omnibus Law, Jalan Lambung Mangkurat-Anang Adenansi Disterilisasi Aparat
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Banjarmasin melakukan rekayasa arus lalu lintas saat aksi unjuk rasa tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (15/10/2020) besok.
DINAS Perhubungan (Dishub) Banjarmasin bersama Satlantas Polresta Banjarmasin berencana akan menutup dua titik kawasan yang diprediksi menjadi pusat massa aksi.
Lokasi pertama, kawasan Jalan Anang Adenansi Banjarmasin yang rencananya akan ditutup dari pukul 12.00 sampai 15.00 Wita.
Sebab, kawasan tersebut merupakan titik kumpul demonstran, tepatnya di taman Kamboja Banjarmasin.
Kemudian, di ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kawasan titik pusat aksi tepatnya di depan gedung DPRD Kalsel akan ditutup sejak pukul 14.00 sampai 18.00 Wita.Rencana rekayasa arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di ibukota Kalsel ini pun dibenarkan oleh Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rachmat Hendrawan.
“Pengalihan arus (lalu lintas) jelas ada. Jadi kita akan melakukan sterilisasi terhadap area demonstrasi, supaya tidak ada masyarakat yang lalu lalang,” ujarnya, Rabu (14/10/2020).
Selain mencegah terjadinya kemacetan arus lalu lintas, Rachmat menyebut pengalihan rekayasa arus lalu lintas diambil agar tak terjadi kerumunan orang. Mengingat saat ini Banjarmasin masih dalam suasana pandemi virus corona (Covid-19).
Untuk pengamanan rekayasa arus lalu lintas besok, Kepala Dishub Banjarmasin Ichwan Noor Chalik menyatakan telah memberi mandat kepada 100 personil untuk membantu kepolisian.Sekadar diketahui, rencananya gelombang aksi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja akan kembali digelar pada Kamis (15/10/2020) besok siang.
Kawasat pusat aksi di gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin pun diprediksi bakal sangat padat. Mengingat, pada aksi sebelumnya sedikitnya ada ribuan demonstran yang berhadir.
Setelah Din Syamsuddin Deklarasi KAMI, Kini Giliran Relawan Jokowi Bentuk KITA, Apa Maksudnya?
JAKARTA, KOMPAS TV - Setelah muncul Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dimotori Din Syamsuddin, kini giliran relawan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin mendeklarasikan Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA).
Acara Deklarasi KITA digelar di Gedung Joeang, Jalan Menteng 31, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/8/2020).
Maman Imanulhaq, salah satu deklarator yang juga mantan Direktur Relawan TKN Jokowi-Amin mengatakan, KITA adalah koalisi independen yang menyemai, mengembangkan, dan melestarikan Tanah Air Indonesia sebagai bagian dari diri, identitas, dan masa depan bersama.
"KITA Bergerak dalam politik kesadaran yang berusaha membangun masyarakat yang terbayang (imagined community) Indonesia yang kreatif dan berkelanjutan," kata Imanulhaq seperti dikutip dari Tribunnews Kamis (20/8/2020).
Sementara itu, budayawan Taufik Rahzen, mengatakan peradaban Nusantara yang kaya dan beragam merupakan alas pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa yang ditenun atas asas kemanusiaan yang adil dan beradab.
Selain menggelar deklarasi, acara ini juga diisi tausiah dan doa lintas Iman oleh KH Abun Bunyamin dan Pendeta Jhoan Souhokua.
Ketua Panitia Ayep Zaki menjelaskan, KITA sebagai gerakan moral akan terus melakukan silaturahmi kepada para tokoh bangsa, lembaga negara, parpol, dan juga ke daerah-daerah.
Dalam deklarasi tersebut, Maman Imanulhaq didaulat oleh para deklarator dan organ relawan sebagai koordinator KITA.
Baca Juga: Denny Siregar Sindir Din Syamsuddin: Harusnya Koalisi Sakit Hati, Kelamaan Nunggu Pilpres 2024
Kegiatan ini ditutup oleh doa bersama Habib Syahdu Alidrus dan menyanyikan lagu Bendera Merah Putih oleh penyanyi Camelia Panduwinata.
Adapun bunyi teks deklarasi tersebut yakni:
Tidak ada KAMI
Tidak ada KAMU
Yang ada KITA
KITA INDONESIA
Sebelumnya, sekelompok masyarakat mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020).
Berdasarkan poin deklarasi, KAMI merupakan gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
KAMI berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat bangsa dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan.
Baca Juga: Hadir di Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Mengira Acara Perayaan HUT ke-75 RI
Selain itu, KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif.
Dalam deklarasinya, KAMI memiliki tuntutan sebanyak 8 poin. Berikut ini tuntutannya.
1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR, untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945.
Yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri.
Sehingga, menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.
3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
Baca Juga: Politikus Partai Pemerintah Tanggapi Deklarasi KAMI
4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.
5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.
6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme.
Serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat.
Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.
Baca Juga: Deklarasi KAMI, Antara Gerakan Moral dan Manuver Politik
7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945. Agar, tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.
8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK), untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia
Editor : Tito Dirhantoro
Sumber Utama : https://www.kompas.tv/article/102997/setelah-din-syamsuddin-deklarasi-kami-kini-giliran-relawan-jokowi-bentuk-kita-apa-maksudnya?page=all
FPI Halu Tingkat Tinggi HRS Segera Pulang ke Indonesia, Eh Ternyata...
Untuk memotivasi pendukungnya Ketua FPI KH Ahmad Shabri Lubis menyatakan bahwa Rizieq Syihab akan segera pulang ke Indonesia.
"Imam besar Habib Rizieq Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi," kata Shabri dari atas mobil komando, Selasa (13/10/2020).
Tentu ada maksud tertentu dari Ketua FPI ini mengumumkan kepulangan Rizieq kepada pendukungnya di saat unjuk rasa penolakan Omnibus Law beberapa hari yang lalu. Ini semata-mata untuk tetap menjaga loyalitas pendukungnya kepada FPI. Karena selama Rizieq berada di Arab Saudi, semangat pendukungnya mulai agak kendor.
Tak dapat dipungkiri bahwa pesona dan kharisma Rizieq masih begitu kuat buat pendukungnya. Sehingga kepergian Rizieq ke Arab Saudi membuat pendukungnya kehilangan idola mereka. Mereka tak dapat lagi mendengar orasi yang menggebu-gebu dari truk komando. Mereka kehilangan panutan. Sehingga membuat mereka kehilangan gairah.Mendengar bahwa Rizieq akan segera kembali ke Indonesia (walau pun itu sudah beberapa kali mereka dengar sejak beberapa tahun lalu, namun sampai sekarang Rizieq masih betah di Arab sana), gairah mereka akan kembali. Mereka tentu bahagia, karena singa podium tersebut sebentar lagi akan memimpin revolusi.
Revolusi apa yang akan dipimpin oleh Rizieq Syihab tak ada yang tahu. Apakah seperti revolusi Perancis? Revolusi Industri? Tidak ada yang tahu. Tetapi kalau melihat gelagat FPI selama ini, maka revolusi menurunkan Jokowi adalah yang paling masuk akal.
Mendengar berita kepulangan Rizieq dari sang ketua umum FPI apalagi kembali untuk memimpin revolusi, membuat gairah mereka semakin berkobar. Idola mereka akan segera pulang. Semangat mereka langsung membumbung tinggi. Ini adalah berita yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Dan hal itu akan segera menjadi kenyataan.
"Alhamdulillah, baru saja kami mendapatkan informasi penting dari kota suci Mekkah terkait rencana kepulangan IB-HRS (Imam Besar Habib Rizieq Shihab). Ada pun inti dari informasi yang kami terima langsung dari Kota Suci Mekkah Al-Mukarromah adalah sebagai berikut:
Bahwa Setelah melalui Proses Perundingan Panjang antara IB-HRS dan OTORITAS SAUDI ARABIA, Tanpa Bantuan REZIM ZALIM INDONESIA, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan IB-HRS," tulis siaran pers tersebut.
Alhamdulillah wasl Syukrulillah. Pada hari ini IB-HRS secara resmi sudah dicabut CEKAL-nya dan sdh dibebaskan dari DENDA apa pun, karena IB-HRS TIDAK BERSALAH Selanjutnya 1B-HRS menunggu PROSES ADMINISTRASI BAYAN SAFAR (Exit Permit) & Pembelian Tiket, serta Penjadwalan untuk KEPULANGAN ke INDONESIA DPP FPI & UMAT ISLAM INDONESIA menyampaikan TERIMA KASIH secara khusus kepada Pemerintah Saudi dan semua pihak yang telah ikut andil membantu IB-HRS, termasuk semua Umat yang selalu mendoakan beliau," tulis kabar tersebut.
Kepulangan HRS diklaim guna memimpin revolusi menyelamatkan Indonesia.
"Insya Allah, IB-HRS akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin REVOLUSI SELAMATKAN NKRI. ALLAHU AKBAR," bunyi pernyataan soal kepulangan Rizieq Shihab itu.Sepertinya kepulangan Rizieq kali ini benar-benar akan terjadi. Karena telah terjadi kesepakatan antara Rizieq dengan pemerintahan Arab Saudi yang telah menghapuskan denda pelanggaran visa Rizieq selama di Arab Saudi.
Tapi benarkah demikian seperti yang siaran pers dari FPI itu? Benarkah Rizieq sudah tidak lagi dicekal oleh pemerintahan Arab Saudi? Benarkah sudah terjadi kesepakatan antara Rizieq dan pemerintahan Arab Saudi untuk menghapuskan denda overstay Rizieq?
Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi pun menjelaskan bahwa sampai saat ini Rizieq masih dicekal oleh pemerintahan Arab Saudi terkait over stay Rizieq di Arab Saudi.
"Berdasarkan komunikasi kami dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, bahwa sampai detik ini Nama Mohammad Rizieq Syihab (MRS) dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih 'blinking merah'," kata Agus yang sedang berada di Makkah kepada detikcom, Rabu (14/10/2020).
"Blinking merah = belum bisa ke luar Saudi," imbuhnya.
Agus mengungkapkan, dalam sistem portal imigrasi itu, tertulis alasan Habib Rizieq masih berstatus 'blinking merah'. Di antaranya, visa habis dan melanggar undang-undang.
"Dengan tulisan 'ta'syirat mutanahiyah' (visa habis) dan dalam kolom lain tertulis: mukhalif (pelanggar UU). Bentuk pelanggaran: mutakhallif ziyarah (overstay dengan visa kunjungan). Ada juga kolom 'ma'lumat al-mukhalif' (data tentang pelanggar). Di kolom foto MRS ditulis 'Surah al-Mukhalif' foto pelanggar," tuturnya.
Oooo jadi menurut Kedubes Indonesia di Arab Saudi, sampai sekarang Rizieq masih berstatus ‘blinking merah’ alias masih belum bisa keluar dari Arab Saudi.
Lalu dari mana FPI mendapat kabar bahwa Rizieq sudah mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi bahwa dirinya sudah tidak dicekal lagi dan dendanya dihapuskan? Jangan-jangan ini berita PHP lagi seperti tahun-tahun kemarin.
Kalau sudah begitu sungguh kasihan pendukungnya dimodusin terus. Di-PHP-in terus. Walau pun begitu kok masih ada yang percaya dan mendukung? Kok masih ada yang rela dan ikhlas dibohongi terus.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/fpi-halu-tingkat-tinggi-hrs-segera-pulang-ke-MXf1Y6dV6k
Prank HRS Pulang, FPI Bisa Aja…
Apapun temanya HRS segalanya, dan Jokowi penyebabnya. Ehhmm…kira-kira begitulah perjuangan FPI sejak HRS kelamaan umroh. Meski nggak nyambung dan maksa banget, tetapi namanya usaha terus dilakukan. Termasuk pada demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja kemarin 13 Oktober kemarin, nama HRS juga ikut digaungkan. Maklumlah, kapan lagi ada moment khusus untuk terus menggaungkan nama HRS yang nggak pulang-pulang itu. Menariknya kali ini percaya diri Ketum FPI KH Ahmad Shabri Lubis menyatakan Habib Rizieq akan segera pulang ke Tanah Air.
"Imam Besar Habib Rizieq Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi," kata Shabri dari atas mobil komando dalam unjuk rasa di Jakarta, Selasa (13/10).
Hehehhe….sebenarnya sih mengenai gaung pulang HRS ini sudah lumayan banyak, dan semuanya juga digaungkannya oleh FPI sendiri. Tetapi yah itu, sampai detik ini belum kesampaian, kecuali lewat video atau tampil di youtube. Menurut catatan sih gaung pulang ini sudah 4 kali, sebelumnya yaitu:
Pulang 12 Juni 2017 ketika itu dikabarkan HRS akan tiba di Indonesia pada 12 Juni.
"Ya, mungkin beliau akan pulang tanggal 17 Ramadhan," kata juru bicara DPP FPI Slamet Ma'arif saat dimintai konfirmasi, Sabtu (3/6/2017).
Pulang 17 Agustus 2017 kali ini dikabarkan HRS pulang untuk menghadiri hari lahir FPI pada 17 Agustus
"Ada keinginan untuk pulang, kalau bisa sih sebelum tanggal 17 Agustus agar bisa ikut milad FPI yang ke-19," kata kuasa hukum FPI Sugito Atmo Pawiro saat dihubungi detikcom, Senin (24/7/2017).
Pulang 2 Desember 2017 dikabarkan HRS pulang untuk menghadiri reuni aksi pada 2 Desember 2017 di Lapangan Monas.
"Iya pagi ini saya komunikasi dengan Habib Rizieq, dan Habib Rizieq minta saran saya apakah datang atau tidak. Saya bilang harus datang. Datang ke Indonesia, insyaallah," kata Kapitra Ampera, yang saat itu merupakan pengacara Habib Rizieq, Minggu (26/11/2017).
Pulang 21 Februari 2018 agak berbeda karena ada e-ticket yang beredar, dan tertulis nama serta waktu tiba. Tetapi kembali HRS tidak muncul, dan dikabarkan batal karena belum mendapat pentunjuk dari Allah.
"Jadi hari ini saya harus menunda dulu kepulangan saya karena harus menunggu isyarah sehingga pulang di waktu yang tepat dan saya akan tetap istikharah mohon petunjuk Allah SWT agar dapat bisyarah dan bisa," kata Rizieq lewat rekaman telepon yang diperdengarkan di Masjid Baitul Amal.
Persoalannya bukan apakah iya atau tidak, karena kepulangan HRS sendiri nggak masalah kok dengan Republik Indonesia. Berkali-kali dikatakan jika mau pulang, yah pulang saja. Tetapi khan tidak semudah itu, selama HRS belum menyelesaikan persoalan hukumnya di Saudi.
Menurut Agus Maftuh Abegebriel Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi mengungkapkan data imigrasi menunjukkan HRS masih “blinking merah” atau belum bisa keluar."Nama Mohammad Rizieq Syihab (MRS) dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih 'blinking merah' dengan tulisan ta'syirat mutanahiyah (visa habis), dan dalam kolom lain tertulis mukhalif (pelanggar UU). Bentuk pelanggaran mutakhallif ziyarah (overstay dengan visa kunjungan)," ujar Agus Maftuh yang sedang berada di Makkah kepada detikcom, Rabu (14/10/2020).
Maksudnya apa?
Dilansir dari detik.com dikatakan oleh Agus dalam imigrasi Arab, HRS tertulis sebagai pelanggar. Terdapat kolom 'ma'lumat al-mukhalif' (data tentang pelanggar). Di kolom foto MRS ditulis 'Surah al-Mukhalif' foto pelanggar," jelas Agus.
Sampai disini paham yah, bahwa HRS Umroh sejak 26 April 2017, tidak ada keterlibatan pemerintah Indonesia, dan pastinya Kerajaan Arab Saudi. Kesemuanya murni rencana dan kemauannya sendiri. Tetapi jika itu kemudian menyangkut pelanggaran maka hak setiap negara menegakkan aturan yang berlaku, dalam hal ini Arab Saudi sebagai negara yang dikunjungi HRS.
Terserah jika HRS mengklaim sebagai tamu Keluarga Kerajaan Arab, tetapi hukum tidak membedakan dan berlaku sama. Tidak ada diskriminasi warga negara asing (WNA) yang melanggar sistem keimigrasian Arab, karena semua itu sudah terdata di sistem imigrasi. Seperti dikatakan oleh Dubes, Agus bahwa semuanya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.
"Yang bisa menjawab tentang cekal MRS adalah otoritas Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi (KSA), karena KSA-lah yang paling tahu pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh MRS. Pemerintah Indonesia tidak pernah menghalang-halangi kepulangan MRS," tutur dia.
Kesimpulannya, tidak masalah untuk pemerintah Indonesia ataupun Arab Saudi jika HRS mau pulang. Intinya selesaikan dulu sajalah semua pelanggarannya di Saudi. Lalu bagaimana dengan FPI? Heheh…anggap saja sedang ngeprank pendukungnya. Mengobati rindu sementara waktu. Uuuppss…
Artikel mpok lainnya bisa dinikmati di @mpokdesy
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-5213229/5-kali-habib-rizieq-dikabarkan-akan-pulang-ke-ri-tapi-belum-terwujud https://news.detik.com/berita/d-5212861/ini-penyebab-status-habib-rizieq-masih-blinking-merah-di-arab-saudi
Ilustrasi: Imgur
Sumber Utama : https://seword.com/politik/prank-hrs-pulang-fpi-bisa-aja-LJ3NC2n8RJ
Polisi Bangs*t, Anj*ng!
Aksi turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja sudah berlalu. Baik aksi 8 Oktober maupun 13 Oktober menyisakan perdebatan tentang sikap dan tindakan kepolisian terhadap pendemo. Seperti biasa, ada yang pro dan ada yang kontra. Ya sama seperti UU Cipta Kerja yang ditolak itu ada yang pro dan ada yang kontra.
Pihak yang kontra terhadap sikap-tindak kepolisian terhadap pendemo menyatakan polisi bangsat, anjing, dan caci maki lainnya. Mereka menilai polisi bertindak represif, memukul, menyiksa dan menempatkan para pendemo sebagai musuh negara bahkan tidak berperi kemanusiaan.
Kelompok kontra ini mengklaim bahwa polisi tidak diperkenankan melakukan kekerasan terhadap pendemo. Polisi harus mengutamakan langkah persuasive dan menghindari tindakan represif seperti memukul, menyeret, menembakkan gas air mata dan lain sebagainya yang dapat menyakiti dan melukai para pendemo.
Sementara pihak yang pro menganggap sikap dan tindakan kepolisian itu sudah sesuai dengan standar operasional mereka. Kekerasan kepolisian hanya dilakukan demi terciptanya keamanan dan ketertiban saat demo. Adalah pantas kepolisian berlaku keras terhadap perusuh yang merusak fasilitas umum dan melempari polisi dengan benda-benda keras.Yang pro menyatakan bahwa kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap perusuh bukan terhadap pendemo. Sebab pendemo seharusnya tidak membakar fasilitas umum, tidak melempari polisi dengan batu dan tidak melakukan tindakan kriminal lainnya. Ketika sudah terbukti melakukan tindakan kriminal, seperti membakar, melempar dan merusak serta mengancam keamanan, polisi berhak untuk bertindak keras.
Tentu saja mereka yang kontra terhadap kepolisian akan kembali membela pendapatnya bahwa sudah menjadi tugas kepolisian menjaga keamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk memperlakukan pendemo secara manusiawi. Bahwa kemudian mereka diperlakukan secara kasar dan keras oleh pendemo, itu adalah konsekuensi dari pekerjaan mereka. Itu adalah tugas mereka sebagai kepolisian.
Yang pro kemudian menyanggah lagi bahwa tindakan keras dan tegas kepolisian itu terjadi karena mereka sedang melaksanakan tugas. Mereka sedang mengamankan situasi, menangkap para perusuh, dan mengejar pelaku kriminal sampai tertangkap. Masak sih menangkap kriminal dengan cara lembut? Bisa-bisa polisinya nanti yang diseret dan dipukuli sampai mampus seperti yang sudah terjadi di berbagai tempat.
(Inilah mungkin salah satu potret polisi yang kalian sebut bangsat dan anjing itu. Polisi yang terluka hanya demi menjalankan tugas. Meninggalkan anak istri, menghadapi pendemo brutal. Yang didemo itu DPR dan Pemerintah, tetapi yang dilukai polisi.)
Nah… Perdebatan seperti ini akan terus berlangsung tanpa ujung. Dari argumen yang satu ke argumen yang lain lalu kemudian kembali lagi ke argumen pertama. Baik yang kontra maupun pro akan sama-sama merasa benar. Tidak akan ada habis-habisnya sampai tiba lebaran kuda.Tapi coba kita jujur berargumen. Pendemo datang berdemo untuk menyampaikan aspirasi. Polisis hanyalah bertugas mengamankan dan mengantisipasi seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka selama pendemo menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, maka polisi juga tidak akan melakukan tindakan yang biasanya dilakukan terhadap kriminal. Banyak demonstrasi terjadi tanpa ada kerusuhan dan kekerasan polisi terhadap pendemo selama pendemo menyampaikan pendapatnya dengan cara-cara tidak melawan hukum.
Pada kenyataannya, situasi pendemo yang emosional tidak jarang menyulut aksi saling dorong, caci maki dan lain sebagainya yang memicu bentrokan antara polisi dan pendemo. Coba saja perhatikan ketika polisi melakukan barikade di jalan menggunakan tameng. Tidak henti-hentinya pendemo mengolok, mengejek, mencaci dan memancing emosi polisi. Bahkan ketika pendemo sudah mulai melemparkan benda-benda kepada polisi, mereka masih tetap bertahan saja.
Kan memang itu sudah konsekuensinya sebagai polisi? Tidak. Tugas pengamanan kepolisian, kalau bukan karena kesabaran, mengamankan setiap tindakan di luar menyampaikan pendapat. Apakah melempar batu itu menyampaikan pendapat? Apakah merobohkan gerbang itu menyampaikan pendapat? Apakah mencaci maki itu menyampaikan pendapat? Saya jadi heran, mulut Anda di batukah?
Coba dibalik. Anda sedang menyampaikan aspirasi, lalu para polisi mencaci maki Anda dengan kata-kata cacian yang sama. Apakah Anda akan diam saja dan sabar tetap menyampaikan pendapat? Saya yakin Anda akan langsung bertindak anarkis.
Polisi juga manusia. Mereka pantas diperlakukan secara manusiawi. Mereka bukan bangsat dan anjing seperti yang pendemo katakan. Saya yakin, kalau bukan karena melaksanakan tugas, mereka akan memilih diam di rumah bersama keluarga. Mereka meninggalkan keluarga, yang khawatir anak, suami, dan ayahnya mengalami kejadian buruk ketika melakukan pengamanan.
Memang kepolisian tidak sempurna. Masih ada polisi yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Tetapi kalau kita belajar dan jujur menyaksikan sekian banyak kejadian di negeri ini, termasuk pengamanan demo akhir-akhir ini, mereka berusaha sekuat tenaga jangan sampai mereka bertindak tegas dan keras terhadap sesama anak bangsa. Mereka melakukan berbagai macam cara agar dekat dan bersahabat dengan pendemo.
Saya justru sangat mengapresiasi langkah kepolisian dalam pengamanan demo kali ini. Walau saya harus menyatakan bahwa mereka sempat kecolongan dengan terbakarnya fasilitas umum. Tetapi secara keseluruhan, mereka sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Jika Anda menemukan polisi melakukan kekeran terhadap pendemo tanpa ada indikasi pendemo merusak fasilitas umum, menyerang petugas dan tindak kriminal lainnya, silakan laporkan ke kepolisian dan ke Hinca Panjaitan (anggota DPR) atau kontras – katanya mereka siap menampung aduan dan akan mendampingi Anda untuk mencari keadilan.
Bagi para pendemo. Satu pesan saya. Kalau Anda tidak mau diperlakukan polisi seperti kriminal, maka sampaikanlah aspirasi Anda secara tertib dan tidak melanggar hukum yang berlaku.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/polisi-bangst-anjng-wxi3UhZnHE
Ketika Pengecut & Pecundang Teriak Revolusi
Sebelum aksi nomor togel 1310, seruan revolusi masif disebarkan melalui media sosial dalam bentuk banner. Isinya adalah ajakan kepung istana dan revolusi. Tetapi tidak beberapa lama postingan di salah satu media sosial, Twitter, langsung dihapus dan akun dinonaktifkan. Entah kenapa, hanya si pengecut itu sendirilah yang tahu.
Biasanya pengecut memang begitu. Teriaknya kencang, tapi nyalinya ciut. Sebarkan dulu, biarkan pengikut bodoh tahu dulu. Soal itu dapat dituduh memprovokasi dan bermasalah dengan hukum, tinggal hapus saja, tutup akun. Ibarat BAB lalu ditinggal pergi. Atau cara pengecut lainnya, seperti kasus-kasus sebelumnya, mengaku akun dihack. Kan jancuk!
Sebelumnya sebenarnya mereka sudah menyatakan sikap dan pandangan terkait alasan mereka revolusi dan kepung istana, yaitu menolak omnibus law (yang disebut UU Cilaka), yang digadang-gadang pro kapitalis neo PKI itu. Mereka juga meminta Jokowi diturunkan dan partai pendukung UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dibubarkan/
Ketika waktunya tiba, entah bagaimana, narasi yang beredar bukan apakah tuntutan mereka tersampaikan atau tidak, suara mereka didengarkan atau tidak, melainkan kepulangan sang pengecut dari pelariannya, serta mencoba menggiring opini bahwa polisi bertindak represif. Aneh bukan? Tapi ya masuk akal, soalnya mereka sama sekali tidak paham isi Omnibus Law. Mereka hanya memanfaatkan saja dan orang-orang yang ikut hanya termakan hasutan, provokasi dan hoaks saja.
Tapi begitulah kalau pengecut teriak revolusi. Mulut besar tapi tak ada isi. Mengaku si pengecut akan segera pulang, padahal masih tersangkut hukum di negara pelarian. Mengaku mau pulang pimpin revolusi, padahal sebenarnya mengemis agar si pengecut dipulangkan atau dideportasi. Tapi bagaimana mau dideportasi kalau kewajibannya di negara pelarian belum terlaksana.
Meski begitu, tidak sedikit yang termakan hoaks, hasutan dan provokasi mereka. Maklum, para pengikutnya sudah hilang akal sehatnya. Para pengikut tidak tahu kalau si pengecut hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi dan kelompok di belakangnya, Cendana.Tidak heran kemudian di lapangan ketika turun ke jalan, yang terjadi adalah kerusuhan. Karena memang mereka tidak bertujuan demi negara dan bangsa, melainkan menciptakan kekacauan. Itulah sebabnya ketapel berpeluru paku itu ada di tas para pecundang. Ambulans palsu pun dibuat untuk mengangkut logistik demo berupa batu dan petasan. Tak malu pula mereka mengerahkan anak-anak di bawah umur, yang tidak tahu apa-apa itu, sebagai cara mereka mendiskreditkan kepolisian.
Mereka memanfaatkan agama sebagai cara untuk menarik perhatian para pengikut. Mengaku bela agama padahal membela kepentingan entah itu cendana entah pendana. Yang penting ada embel-embel bela agama, para pengikut pun akan mau digiring sampai ke istana. Mereka pikir semudah itu menumbangkan istana.
Hanya begitu cara pengecut yang teriak revolusi untuk kepentingannya semata. Tidak peduli apa yang dikorbankan, entah itu anak kecil di bawah umur entah itu ketertiban umum, yang penting tujuan tercapai. Rasa malu sudah hilang yang penting dana aksi turun ke jalan masuk ke kantong para pentolannya. Tidak penting apa substansinya, yang penting ada isunya dan dapat dimanfaatkan untuk memprovokasi para pengikutnya.
Mereka tidak tahu bahwa semakin mereka tampil sebagai pecundang dan pengecut yang merasa diri raja, semakin mereka kehilangan simpati dari publik. Yang dulunya pendukung gerakan katanya tuju juta menciutlah menjadi seribu saja, itu pun kalau ada seribu.
Lama kelamaan, publik akan merasa jijik dengan gerakan-gerakan seperti itu. Hanya orang-orang bodoh yang tak punya pikiran dan hati yang akan terpengaruh propaganda dan provokasi mereka. Tidak percaya?
Coba tanya publik apakah publik masih percaya ada kriminalisasi ulama, seperti? Coba tanya publik apakah penguasa membenci agama, seperti yang selama ini mereka tuduhkan? Tanyalah publik apakah masih percaya kalau si pengecut yang lari ke Arab itu dicekal masuk Indonesia, seperti yang selama ini mereka teriakkan? Kecuali orang itu bodoh, goblok, pikiran sempit, pembenci dan buta hatilah yang akan percaya.
Bagi kita yang waras, tertawakan saja. Jangan mau terprovokasi pengikut mereka yang biasanya mencaci maki di media sosial. Diabaikan saja, dianggap tidak ada. Lama-lama mereka akan merasa bukan apa-apa.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/ketika-pengecut-and-pecundang-teriak-revolusi-9RYGOfKjyK
Pengamat Politik Oposisi Tony Rasyid Tentang Seruan Revolusi HRS. B*llSh*t Besar!
Prabowo itu adalah musuh bebuyutan Jokowi di dua ajang Pilpres. Tapi ketika Prabowo dihadapkan pada situasi dan kondisi dimana dirinya harus memilih dua pihak, yaitu kawan atau lawan, Prabowo mantap untuk memilih lawannya ketibang kawannya, yang sudah mendukungnya selama berjuang memperebutkan kursi Kepresidenan Indonesia. Pilihan Prabowo untuk berbalik mendukung Presiden Jokowi, bukan tanpa alasan dan hujatan. Mungkin bagi pihak yang sampai sekarang bertahan menjadi oposisi, Prabowo dipandang sebagai politikus rendahan. Namun, bagi Prabowo, hanya rasa nasionalisme yang mampu menyelamatkan Pancasila, bangsa dan Negara Indonesia. Padahal, kalau Prabowo mau dan niat, dia bisa saja terus bertahan dan terus ikut membuat kekacauan bersama 4 kelompok musuh Jokowi, memporak-porandakan negara, memecah belah bangsa sampai Prabowo berhasil menjatuhkan Jokowi dan menjadi Presiden Indonesia. Namun, apa artinya menjadi presiden ketika Indonesia sudah hancur berkeping-keping, tingkat pertumbuhan ekonomi jatuh ke titik terendah, mental birokrasi semakin parah, jumlah pengangguran membuncah, belum lagi pergolakan politik di antara kelompok pendukung dirinya dan kelompok partai politik lawannya.
Jadi, pilihan Prabowo untuk bergabung dengan Jokowi jauh lebih bijaksana dan menguntungkan. Dengan menjadi orang dalam pemerintahan, Prabowo bisa melihat dan menyaksikan langsung dari dekat Indonesia bergeliat meninggalkan kemonotonan, melihat, menyaksikan dan merasakan bagaimana negara diserang dari berbagai arah, bagaimana semua kebijakan, program, peraturan dan undang-undang baru yang sedianya untuk rakyat, dijadikan bumerang karena plintiran, Prabowo juga melihat dan menyaksikan bagaimana Jokowi bisa bertahan terhadap serangan-serangan brutal, sambil terus melakukan pembangunan, menginstruksikan jajaran menterinya untuk tidak mencampuri dan mengomentari peperangannya dengan pihak-pihak oposan. Prabowo bahkan terlihat bangga saat menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, perekonomian Indonesia berapa pada level 15 dari 200 negara lebih yang ada di dunia. Dan semua yang Prabowo saksikan dan nyatakan membuat rakyat Indonesia tak punya alasan untuk merasa harus melakukan revolusi. Indonesia sudah berjalan di track dan arah yang benar menuju kemajuan.
Jadi apa yang sebenarnya FPI maksudkan tentang Habib Rizieq Shihab akan memimpin revolusi jika dia pulang ke Indonesia? Revolusi apa dan untuk siapa? Menurut Pengamat Politik Oposisi, Tony Rasyid, kalau dihubungkan dengan sejumlah narasi HRS selama ini, maka revolusi yang dimaksud adalah "revolusi Jokowi mundur", walaupun hal tersebut tidak begitu mengejutkan. Kenapa? Karena "revolusi Jokowi mundur" sudah lama didengungkan, dan sampai hari ini Jokowi masih tetap presiden dan tidak mundur! Menurutnya, ada kalkulasi politik mengapa kabar kepulangan HRS dihembuskan saat demo menolak UU Omnibus Law. Hal ini karena, katanya, demo atas UU Omnibus Law adalah situasi dimana kekecewaan rakyat berada pada titik paling puncak, karena mampu menyedot perhatian dan emosi seluruh elemen bangsa. Mulai pelajar, mahasiswa, buruh, kaum akademisi dan umat Islam. Semua turun ke jalan. Pada analisanya, Tony Rasyid malah mempertanyakan keberpihakan TNI dan dia akan menganalisa "Kemana TNI berpihak" secara terpihak. Disini saya mulai melihat Tony ternyata mengidap "penyakit oposisi" yang biasa "berpura-pura tidak paham apa yang menjadi kewajiban utama TNI terhadap negara".
Namanya analisa politik dari Pengamat politik yang pro pada oposisi, dia memandang bahwa seluruh kejadian demo atas UU Omnibus Law adalah satu kesuksesan karena mampu menghadirkan jumlah massa yang begitu besar, tapi tidak menempatkan pertimbangan adanya hoax-hoax atas isi UU Omnibus Law yang sebenarnya adalah pemancing utama dari kehadiran massa di jalan. Padahal, Prabowo saja yang mantan oposisi sejati, mantan musuh bebuyutan Jokowi, menyatakan adanya hoax-hoax atas isi dari pasal-pasal UU Omnibus Law dan Prabowo tahu hampir semua pendemo ternyata tak membaca pasal-pasal yang didemokan.Pada analisanya atas penangkapan tokoh-tokoh dan peserta demonstran, Tony Rasyid menyatakan bahwa hal tersebut bisa menimbulkan dua kemungkinan, yaitu mampu meredam demo seperti peristiwa penangkapan tokoh-tokoh dan peserta demonstarn sebelumnya, atau sebaliknya, justru mendorong eskalisai demo makin membesar, yang akan menjadi persoalan serius buat rezim saat ini. Dalam situasi seperti itu, kepulangan dan kehadiran HRS di tengah berlangsungnya demonstrasi bisa memberi efek kejut. Bahkan revolusi a la HRS "tidak menutup kemungkinan" bisa terjadi. Dan bagian ini yang saya bilang BULLSHIT BESAR. Apalagi kemudian Tony Rasyid juga mengatakan bahwa HRS tak punya ambisi untuk menjadi Presiden Indonesia. Well, tentu saja HRS tidak akan bersikap seperti Gatot Nurmantyo atau Anies Baswedan yang terus terang memperlihatkan ambisinya menjadi Presiden Indonesia, karena sampai 2024, kesempatan itu tidak ada. Tapi ketika kursi orang nomor satu di Indonesia terbuka bagi siapa saja, HRS bisa jadi yang terdepan. We never know, kan? Apalagi usia HRS terhitung masih muda. Kalau ditawari, masa ditolak...jadi presiden Indonesia loh!! Bisa menjadi pencapaian tertinggi karena selama 75 tahun, hanya 7 orang yang berkesempatan meraih posisi tertinggi di Indonesia.
Mengapa analisa politik Tony Rasyid, yang merupakan pengamat politik, adalah sebuah Bullshit besar? Karena Tony mengabaikan keberadaan dan peran seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menjadi "The Silence of Majority", di samping pengabaian Tony terhadap hoax yang menjadi pemicu utama orang menjadi demonstran. Sebuah Revolusi akan terjadi jika seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mengakui bahwa demonstrasi yang dilakukan adalah sebuah demonstrasi sungguhan dan bukan sebuah demonstrasi abal-abal, yang dilakukan atas dasar pesanan para bandar demo dan dilakukan oleh para peserta demo bayaran.Sejarah juga mencatat bahwa rakyat Indonesia tidak pernah berencana untuk melakukan revolusi. Karena kalau niat itu ada, mungkin demonstrasi besar-besaran sungguhan yang terjadi di tahun 1998, akan berakhir dengan revolusi. Apalagi saat itu, aksi demonstrasi sepenuhnya didukung oleh rakyat Indonesia. Tapi itu tidak dilakukan. rakyat Indonesia lebih memilih untuk melakukan reformasi ketibang revolusi.
Katakan, HRS pulang dan revolusi digaungkan dengan alasan-alasan yang dihoaxkan, saya ingin tahu, dari 1 juta peserta demonstrasi yang katanya datang dari seluruh elemen bangsa, berapa peserta demonstran yang siap melihat negara Indonesia masuk pada kancah peperangan dan kehancuran? Yang ada, mereka yang bersedia melakukan revolusi adalah orang-orang yang disepakati atas sejumlah bayaran lebih besar dari bayaran yang pernah diterimanya untuk melakukan pengrusakan di tengah demo Dan si pihak pendana akan all out dalam menciptakan hoax-hoax yang brutal untuk menyulut kerusuhan nasional.
Namun demikian, tetap saja revolusi itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia karena rakyat bersama-sama dengan pemerintah, Polri dan TNI akan merapatkan barisan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menjadi negara yang aman, tenang dan damai. Masih sangat banyak para tokoh nasional, pejabat, pemimpin, dan tokoh agama yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.
Orang-orang yang syahwat ingin berperang karena mereka belum tahu rasanya berada di tengah kancah peperangan, lalu ingin merasa jadi jagoan atau dianggap pahlawan, walaupun harus melakukan kekonyolan sekelas ketololan generik kualitas prima.
So, kawan, Jagalah Indonesia! Jangan sampai ada pihak yang membuat tanah tempat kaki kita berpijak berubah menjadi tanah tanpa harapan. Mati sia-sia kita kalau akhirnya tak ada yang bisa diwariskan pada anak dan cucu kita di masa depan.
Merdeka !!!
Sumber Utama : https://seword.com/politik/pengamat-politik-oposisi-tony-rasyid-tentang-HOzyEFIjFP
Gara-Gara Pengesahan UU Ciptaker Dipercepat, Karni Ilyas dan ILC Ngambek?
Pada 5 Oktober 2020 lalu, Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR RI. Banyak yang terkejut, bahkan menganggap pengesahan itu dilakukan secara diam-diam. Tidak transparan katanya!
Dan memang akhirnya banyak yang protes. Termasuk oleh Presiden ILC (Indonesia Lawyers Club) TVOne, Karni Ilyas. Bung Karni --begitu sapaan akrabnya-- diketahui sempat protes langsung kepada Luhut B Panjaitan yang saat itu menjadi salah satu narasumber.
Protes itu dilakukan pada Selasa malam 06/10/2020 saat siaran langsung ILC yang mengangkat tema mengenai Covid-19. Pasalnya, tema itu juga mendapatkan protes dari para pecinta ILC, karena menurut para pemrotes tadi, tema Omnibus Law dianggap lebih menarik.
Dalam protesnya, Bung Karni mempertanyakan proses pengesahan UU tersebut yang terkesan diam-diam, hingga bahkan tim produksi ILC TV One tidak mengetahui rencana pengesahan itu. Sebagai akibatnya, ILC malam itu luput mengangkat isu Omnibus Law tersebut."Sebenarnya isu yang paling hangat hari ini adalah Omnibus Law yang hari ini di demo di berberapa kota, khususnya di Pulau Jawa, walaupun di daerah lain juga ada," ujar Karni Ilyas.
"Namun tema soal rumah sakit yang mengcovidkan semua pasien meninggal ini sudah dipersiapkan dari Senin pagi dan kami tidak menduga bahwa semalam Undang-undang Omnibus Law akan lahir dan akan diketuk palunya. Sehingga narasumber sudah terlanjur kami bikin pointmen untuk hadir hari ini." jelasnya
Namun Luhut Binsar Panjaitan punya jawaban yang sekaligus mementahkan protes Karni Ilyas.
"Dan tidak betul itu (Omnibus Law) dibuat diam-diam, semua diundang. Saya bicara dengan Ibu Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan. Beliau ke kantor saya berkali-kali dan kami diskusi. Saya juga bicara dengan beberapa buruh itu dan saya sampaikan. Sebenarnya tidak pernah ada diberitahu diam-diam, tidak diam-diam. Proses ini sudah panjang. Saya (waktu itu) Menko Polhukam pikirannya (soal Omnibus Law) sudah ada. Karena kita dianggap negara yang tidak kompetitif pada suatu kawasan ini," kata Luhut.
Nah entah ada hubungannya atau tidak, pada Selasa 13 Oktober 2020 kemarin, ILC ternyata tidak tayang. Karni Ilyas tiba-tiba saja mengumumkan bahwa program ILC TV One gagal tayang malam itu. ILC TV One absen tiba-tiba.Akun Twitter Indonesia Lawyers Club-lah yang mengumumkan kalau ILC TV One gagal tayang yang kemudian diretweet oleh akun Karni Ilyas.
"Dear Pencinta ILC: Dengan berat hati, kami umumkan, bahwa rencana diskusi ILC, Selasa malam ini, kami tiadakan. Untuk itu kami mohon maaf kepada semua pemirsa setia ILC tvOne," demikian bunyi unggahan tersebut.
Sontak tidak tayangnya acara ini membuat kaget pecintanya. Pihak ILC TV One tidak secara jelas menyatakan apa sebabnya tidak tayang. Sehingga membuat tudingan negatif kembali diarahkan tentunya ke arah si pembuat Undang-undang. Dan seperti biasa, kecurigaan akan adanya tekanan yang mengemuka.
Lalu, kira-kira kenapa ILC Selasa kemarin malah tidak tayang? Padahal ILC adalah acara andalan TV One?
UU Ciptakerja masih menjadi topik yang menarik. Namun bisa jadi Bung Karni menganggapnya sudah menjadi topik basi. Apalagi bila ingin mengkritisi isinya. Tentu bisa dibilang sudah terlambat, karena diketahui pada keesokan harinya, Rabu (14/10), UU Ciptaker ini akan diserahkan oleh pihak DPR kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi.
Sisi lain menariknya dari Omnibus Law ini, mungkin hanya terkait dampak demo dan penangkapan beberapa anggota KAMI saja. Namun bila Bung Karni tetap mengangkat tema tersebut, yang ada malah semakin memperkuat posisi pemerintah. Karena demo yang berakhir rusuh, identik dengan adanya penumpang gelap. Sementara penangkapan beberapa anggota KAMI juga sementara karena adanya tuduhan terhadap pelanggaran UU ITE.
Tentu hal itu tidak populer bagi ILC dan TV One. Karena seperti diketahui, pencinta mereka paling banyak, mungkin adalah dari pihak dan masyarakat yang berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Tidak bagus untuk rating.
Jadi, Omnibus Law yang seharusnya menjadi topik yang.sangat menarik bagi ILC, namun gara-gara pengesahannya dimajukan, membuat Bung Karni seakan kehilangan momentum. Maka, ngambek-lah mereka?
Sumber Utama : https://seword.com/umum/gara-gara-pengesahan-uu-ciptaker-dipercepat-karni-gM7OyFMFqA
Mengenal (Oknum) Elit Demokrat, Orator Aksi Tolak Omnibus Law di Yogyakarta, Prihatin!
Kalau PKS tidak setuju dengan Omnibus Law, itu mah gak heran. Toh selama ini, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi semua salah di mata mereka. Sepertinya tidak ada yang baik tentang Presiden Jokowi di mata mereka.
Saat ini, di tengah masyarakat Indonesia muncul pernyataan yang bersifat “standar baru”. Jika apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi tetapi tidak disukai oleh PKS, berarti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu sudah benar. Jadi intinya, PKS itu gak perlu didengar ocehannya. Gak penting. Titik.
Penulis malah bingung dengan sikap partai Demokrat yang menolak Omnibus Law.
Tanya kenapa?
Apakah partai Demokrat serius menolak Omnibus Law atau ini sebuah “drama” (bukan) Korea untuk mencari simpati suara karena nama mereka sudah terpuruk?
Bukankah pada Maret 2020 lalu, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sudah bertemu SBY di Cikeas untuk membahas tentang Omnibus Law?
Secara khusus, Demokrat setuju dengan semangat Omnibus Cipta Kerja yang sesuai dengan program SBY.
"Kalau masalah tenaga kerja ini katanya untuk meng-create lapangan pekerjaan, kalau itu sama dengan program pak SBY dulu strategi pembangunan pak SBY kan salah satunya adalah pro kepada bagaimana meningkatkan tenaga kerja, lapangan kerja," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan di Cikeas, Maret 2020 lalu. Sumber
Bagi yang tidak percaya jika Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar yang merupakan partai pendukung pemerintah pernah bertemu dengan SBY di Cikeas bulan Maret 2020 untuk membahas tentang Omnibus Law (dan Pilkada), silahkan melihat screen shot jejak digitalnya yang dimuat dalam beberapa media nasional seperti:
Hmm, pada bulan Maret 2020, salah satu partai utama pendukung pemerintah sudah bertemu dengan SBY di Cikeas malam hari. SBY juga memberikan masukan terkait Omnibus Law dan pihak Demokrat juga setuju dengan Omnibus Law karena menurut mereka, semangat Omnibus Law sama dengan program SBY, tetapi sekarang partai Demokrat malah menolak Omnibus Law???
Yang lebih mirisnya lagi, di Yogyakarta, ada seorang elit Demokrat yang menjadi orator dalam aksi tolak Omnibus Law beberapa hari yang lalu.
Ada yang tahu siapa dia?
Anda benar!
Dia adalah Heri Sebayang!
Ada yang tahu siapa dia?
Mari kita kupas sekilas secara perlahan namun pasti…Pada awal tahun 2007 lalu, SBY membentuk tim khusus Menegakkan Kebenaran dan Keadilan (MKK) dimana Tim MKK ini sangat tertutup dan personelnya direkrut sendiri oleh SBY. Dan Heri Sebayang ini adalah salah satu anggota MKK tersebut. Sumber
Pada Mei tahun 2014, Heri Sebayang menuliskan profilnya sebagai salah satu anggota tim pemenangan SBY dalam akun media sosialnya.
Pada tahun 2018 lalu, SBY melantik Heri Sebayang sebagai Ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta di Jogja Expo Center. Di saat bersamaan, SBY juga mengukuhkan kepengurusan DPC Demokrat se-kabupaten/kota DIY.
Pada pelantikan pengurus DPD Demokrat DIY tersebut juga dihadiri beberapa tokoh elit Demokrat seperti Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan, Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan sejumlah anggota DPR dan ketua DPP Demokrat yang penulis ambil dari situs Demokrat. Sumber
Sekarang, coba perhatikan judul postingan yang dimuat dalam situs internal Demokrat berikut ini:
Saat SBY melantik Heri Sebayang sebagai Ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), SBY juga melarang kader berpolitik jahat.
Tahun 2018, Heri Sebayang dilantik sebagai Ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)…
Tahun 2020, Heri Sebayang malah menjadi salah satu orator saat aksi demo tolak Omnibus Law di Yogyakarta seperti yang terlihat dalam cuplikan video berikut ini: slihakan klik di link ini ya https://seword.com/politik/mengenal-oknum-elit-demokrat-orator-aksi-tolak-nf2XTissej
Dan kita semua menjadi saksi sejarah, bahwa aksi tolak Omnibus Law di Yogyakarta beberapa hari lalu tersebut berakhir ricuh sehingga Polisi terpaksa menembakkan gas air mata. Sejumlah fasilitas di DPRD DIY rusak, tembok dicoreti, termasuk kendaraan dan mobil polisi rusak. Bahkan Cafe Legian yang berada di samping kantor DPRD DIY turut terbakar. Sumber
Penulis tidak mengatakan bahwa Heri Sebayang terlibat dalam aksi kerusuhan di Yogyakarta, tetapi Heri Sebayang menjadi salah satu orator saat aksi tolak Omnibus Law di Yogyakarta. Itu jelas sebuah fakta yang tak terbantahkan.
Seharusnya orang seperti Heri Sebayang yang merupakan elit partai Demokrat di Yogyakarta ini sudah paham aturan hukum, jika mereka tidak setuju dengan Omnibus Law, ada aturannya yaitu mengajukan ke MK bukan malah jadi orator dalam aksi tolak Omnibus Law.
Saat dilantik oleh SBY, dipesan agar jangan berpolitik jahat, kemarin malah jadi salah satu orator aksi tolak Omnibus Law di Yogyakarta.
Prihatin…!
Wassalam,
Nafys Seword
Sumber Utama : https://seword.com/politik/mengenal-oknum-elit-demokrat-orator-aksi-tolak-nf2XTissej
Soal Kepulangan HRS, Ketua Umum FPI Tidak Bohong Saat Orasi, Tapi....
FPI tanpa Habib Rizieq Shihab bersama mereka, tak ubahnya seperti singa yang kehilangan sima. Demi mempertahankan nyawa organisasi, walaupun masalah perijinan masih belum jelas, pepatah "tak ada rotan, akarpun jadi" pun dilakukan. Tak ada orangnya, foto dan videonya pun digunakan, seakan-akan sang Imam besar ada di depan mata, bahkan lebih dekat secara jarak, cuma 40 sentimenter dari badan umatnya, tergenggam pula. Mengapa tidak, toh pengikut FPI bisa menerima kenyataan itu dan mereka juga percaya kalau kepergian sang Imam Besar jauh dari sisi mereka karena sebuah pengorbanan, bukan sebuah tindakan kabur-kaburan menghindari pertanggungjawaban atas perbuatan.
Selain itu, juga karena di dalam tubuh FPI, tak ada nama lain yang memiliki sima singa yang bisa dijadikan panutan. Siapa coba? Habib Muhsin Alatas? Munawarman? Atau Habib Novel Bakmukmin? Ga ada! Semuanya tetap terlihat sebagai bawahan Rizieq Shihab, penyampai pesan, pesuruh, kaki tangan, ga lebih dari itu. Itu sebabnya, ketika FPI memutuskan untuk turun ke jalan, mereka selalu menyatakan "Ini instruksi sang Imam Besar", maka puluhan ribu umat FPI pun berduyun-duyun turun ke jalan. Di setiap mereka melakukan kegiatan demonya, berita tentang kepulangan sang Imam Besar selalu digaungkan. Anggap saja sebagai bonus kegembiraan.
Dan hebatnya, seratus kali diumumkan sang Imam Besar akan pulang, seratus kali pula gagal. Dan ketika apa yang diberitakan tak menjadi kenyataan, maka pemerintah, terutama Jokowi, menjadi pihak yang dikambing hitamkan. Kalau umatnya waras, taktik seperti ini dilakukan sekali atau dua kali, bisa diterima. Tapi kalau sampai berkali-kali? Harusnya hilang percaya. Sekali lagi, itu kalau umatnya waras.
Dan kejadian yang sama yaitu menginformasikan kepulangan sang Imam Besar masih tetap dilakukan pada kejadian demo atas UU Omnibus Law kemaren. Dengan tegas dan keras, Ketua Umum FPI, Ahmad Shabri Lubis, mengatakan :"Dewan pimpinan pusat Front Pembela Islam dan umat Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada secara khusus pemerintah saudi arabia dan semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu Imam Besar Habib Muhammad Rizieq Shihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insya Allah segera pulang ke Indonesia. Insya Allah Ta'alla Imam Besar Habib Muhammad Rizieq Shihab agar segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi"
Dan hari ini tersebar berita yang memberitakan bahwa intinya kepulangan Rizieq Shihab itu tidak benar karena di dalam daftar keimigrasian pemerintah Saudi Arabia, nama Rizieq Shihab masih terlihat merah. Salahkah Ketua FPI, Ahmad Shabri Lubis, mengumumkan hal itu pada umatnya di acara demo kemaren??? Jawaban saya sih dia tidak salah. Berbohongkah Ketua FPI kepada umat FPI? Jawaban saya, dia tidak berbohong pada umat FPI, dia hanya berbohong pada media dengan menambahkan informasi bahwa masalah cekal dan denda atas Rizieq Shihab dan keluarga sudah dibereskan. Tapi di orasinya, Ketua FPI tidak menyebutkan bahwa masalah cekal dan denda sang Imam Besar dan keluarga sudah dibereskan.
Coba perhatian setiap kata atau kalimat yang diucapkan oleh Ahmah Shabri Lubis pada skrip yang saya tulis di atas. Dia hanya mengatakan "terima kasih pada semua umat Islam YANG MENDOAKAN beliau agar selalu BISA dilindungi dan INSYA ALLAH SEGERA pulang ke Indonesia. INSYA ALLAH Ta'alla Imam Besar Habib Muhammad Rizieq Shihab agar SEGERA pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi".Apa artinya?
Pertama, orasi ketua Umum FPI hanya mengucapkan terima kasih pada Umat FPI, tapi bukan pada Umat Islam Indonesia. Saya, walaupun umat Islam, tidak termasuk sebagai pihak yang diucapi terima kasih.
Kedua, dia mengatakan "Insya Allah" yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah "dengan seijin Allah", jadi kalau dia tidak pulang-pulang, berarti dia belum mendapatkan ijin dari Allah SWT dan itu sah-sah saja kan. Toh kalian yang umat Islam juga sering mengucapkan "Insya Allah" kalau misalnya enggan untuk menjawab "tidak",
ketiga dia mengatakan "Segera" dan tidak mengatakan "Tanggal berapa Imam Besar akan pulang". Sementara cepat atau lambatnya dari kata "segera" ini relatif bagi setiap orang. Mungkin buat si Ketua FPI, 3 tahun itu masih terhitung "segera". Yang pasti, si ketua umum FPI meminta umat FPI dua hal, pertama dia bertanya "siap menyambut kepulangan Imam besar?" yang dijawab oleh umat FPI "Siaaaaap", dan kedua dia meminta umat FPI untuk selalu merapatkan barisan. Itu saja.
Kalau kemudian pada media dia menambahkan informasi bahwa masalah cekal dan denda sudah dibereskan, ya anggap saja itu adalah pesan yang dia sampaikan pada semua bandar demo, kalau upaya mereka ingin melengserkan Jokowi akan berhasil, jika dan hanya jika para bandar ini mengupayakan kepulangan si imam besar. Karena bagi mereka, tak ada jalan lain bahwa revolusi bisa tercapai jika dipimpin oleh si Imam Besar. Karena hanya si Imam Besar yang mampu menggerakkan umat FPI untuk melakukan revolusi dengan dasar "membela agama Islam".
Pertanyaannya, Apakah umat Islam Nusantara mau Indonesia ini memasuki masa baru yang disebut "Revolusi"? Saya sih tidak mau. Karena saya sudah merasakan berada di tengah perang revolusi dan sudah melihat bukti nasib negara yang rakyatnya melakukan revolusi menggulingkan pemerintahan yang korup. Hingga hari ini negara-negara itu masih belum stabil bahkan menjadi negara-negara miskin. Beruntung sekali di tahun 1998, Indonesia tidak melakukan revolusi, tetapi melakukan reformasi dan itu sebabnya, negara ini masih tetap berdiri bahkan lebih kokoh dari sebelumnya.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/soal-kepulangan-hrs-ketua-umum-fpi-tidak-bohong-Tvwd3i9GOT
Sok Ngancem, Andi Arief Di-Skakmat Mahfud MD, Demokrat Tambah Nyungsep!
Siapa yang tidak kenal dengan Andi Arief? Politisi yang juga mantan aktivis ini memberikan banyak warna dalam masa-masa Pilpres 2019 silam. Kita mengenal istilah “jenderal kardus” dari Andi Arief. Pernyataan-pernyataan Andi Arief seakan mengukuhkan posisinya sebagai pemegang peran “bad cop” di Partai Demokrat waktu itu. Waktu Demokrat masih terlihat bingung menentukan sikap mau ikut kubu mana, kubu Jokowi atau kubu Prabowo? Jadi dibuatlah peran seperti itu, Andi Arief dibuat bebas mencuit soal kardus dan bagi-bagi duit Rp 500 juta, hingga soal “istri muda”. Sementara para petinggi Demokrat lain bikin pernyataan-pernyataan yang sifatnya halus dan sopan alias sebagai “good cop”.
Lalu apa hubungannya dengan Mahfud MD? Waktu itu sempat ada rame-rame soal 7 kontainer surat suara yang disuarakan salah satunya oleh Andi Arief. Mahfud MD sempat menuding apa yang disuarakan oleh Andi Arief adalah hoaks. Dan memang akhirnya ketahuan kan kalau itu adalah hoaks, bahkan Andi Arief sendiri menghapus cuitannya soal itu. Yang disambung dengan kejadian yang mengejutkan banyak orang, yakni ditangkapnya Andi Arief karena kasus narkoba. Ini bikin kita kaget (dan ketawa sih). Nah, waktu itu Mahfud MD sempat bikin cuitan yang menyentil soal narkoba. Nggak nyebut Andi Arief sih, tapi bikin Andi Arief meradang, sampai membalasnya dengan nada mengancam. "Pak Prof @mohmahfudmd, anda jangan berspekulasi dan sok tahu soal kejadian yg sedang saya alami.Saya bisa tuntut anda dalam jalur hukum dan meminta lembaga yang memberi anda gelar profesor mencabut gelar itu karena sok tahu dan sok bener," tulis Andi. Lalu apa balasan Mahfud MD? Santuy dan malah tertawa. "Siiip... ha-ha-ha...," ujar Mahfud Md Sumber Sumber.
Saya nggak tahu ya apa yang saling dijanjikan antara Andi Arief dan Partai Demokrat. Itu urusan internal mereka sih. Dulu itu Andi Arief sempat mau mengundurkan diri katanya. Tapi sampai sekarang dia masih dipertahankan oleh Partai Demokrat. Dugaan saya sih, dia masih dipertahankan untuk mengantisipasi jika Partai Demokrat perlu orang yang bisa memberi pernyataan keras, semacam “tukang pukul” gitu ya? Atau jika partai Demokrat perlu bermain bad cop - good cop lagi hehehe…. Namanya juga politik, semua manuver bisa saja diambil, untuk waktu sebentar maupun waktu lama.
Sayangnya, Andi Arief tidak mau belajar dari pengalaman. Ketika dulu dia pernah diskakmat oleh Mahfud MD. Bahwa kalau mau berdebat sama Mahfud MD itu nggak bisa sekedar ngomong sembarangan. Nggak bisa main sok galak sok ngancem. Mahfud MD kok diancem-ancem, ya siap-siap aja nyungsep sendiri. Mungkin kelihaian Andi Arief bermain kata-kata sudah mulai menurun nih? Hehehe…Dan terjadi lah hal yang memalukan itu di depan publik. Apalagi kalau bukan terkait demo besar penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pemerintah sudah memberikan pernyataan soal adanya dalang yang membiayai dan menggerakkan massa demo, yang berujung anarkis itu. Fakta di lapangan pun mendukung soal adanya bohir. Karena ternyata yang merusak-rusak itu bukan mahasiswa apalagi buruh. Mereka adalah para pelajar dan pengangguran nggak jelas. Yang jelas adalah, mereka dapat bayaran dan diberikan fasilitas transportasi. Diangkut dari daerah penyangga Jakarta, dan dilepas di Jakarta. Sudah ribuan orang yang ditangkap polisi. Kebanyakan adalah remaja tanggung dan bahkan anak-anak SD.
Sementara para netizen menyebarkan banyak pula foto/video yang menambah kuat dugaan bahwa Demokrat yang ada di balik demo itu. Dari kader yang berorasi hingga mobil ambulans. Sampai bocoran dari dalam yang katanya adalah upaya Demokrat mengorganisir demo. Tagar yang menuduh keterlibatan Demokrat pun muncul dengan sendirinya, yakni #CikeasBandarDemo Sumber.
Lucunya, Demokrat terlihat sangat meradang. Sampai mengancam di depan publik bahwa akan menempuh jalur hukum buat siapa pun yang menuding Demokrat sebagai dalang demo. Termasuk Andi Arief. Salahnya dan lucunya, Andi Arief ini mengarahkan kemarahannya kepada Mahfud MD. “Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda,” cuit Andi Arief di Twitter link.
Artinya ini disuarakan di depan publik. Maksudnya apa? Mencari simpati? Kalau maksudnya begitu, ini salah langkah. Blundernya gede banget. Entah disadari oleh Andi Arief atau Partai Demokrat atau tidak ya? Begitu gampang bagi Mahfud MD untuk men-skakmat cuitan ini. “Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas,” tulis Mahfud MD link.
Mungkin Pak Mahfud MD menulis itu sambil ketawa ya? Karena apa yang ditulis Mahfud MD adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan jadi pukulan balik ke arah Demokrat dengan sangat amat memalukan hehehe… Para netizen pun ikut menikmati sledingan itu. Makin bikin jelek nama Partai Demokrat dong. Makanya, kalau mau ngajak “tarung” di depan publik, dipikir dulu lah. Nggak pake main ancam-ancam gitu. Lumayan lah buat hiburan kita-kita di masa pandemi ini hehehe…
Sumber Utama : https://seword.com/politik/sok-ngancem-andi-arief-di-skakmat-mahfud-md-CIeJ56dleP
Beda Dengan Gatot, Cendana dan Papa Nobita, Hotman Paris Sebut UU Untungkan Buruh!
Mengutip pernyataan terbuka Mahfud MD bahwa tak ada suatu pemerintahan di negara manapun yang ingin rakyatnya menderita. Makanya sebelum berprasangka pada UU omnibus law, seharusnya bertanya dulu pada ahli hukum di bagian mana kelebihan dan kekurangannya. Jangan sampai menilai produk hukum dari kacamata orang biasa apalagi ikut-ikutan termakan hoaks yang ada. Lebih menyedihkan lagi, mantan penguasa dan yang kebelet kuasa ikut-ikutan mendorong hoaks tersebut.
Awal mula terbitnya undang-undang omnibus law, baik SBY maupun partai Demokrat berdiri seolah mendukung. Tapi karena kemunafikan mereka, setelah tahu adanya gelombang yang besar, kini mereka berpaling menjadi penolak. Padahal secara kacamata mantan penguasa, SBY lebih tahu kalau undang-undang ini sebetulnya menguntungkan buruh. Makanya dulu saat Airlangga sowan ke tempatnya, SBY dengan bangga mendukung program pemerintah tersebut.
Seperti berita cnnindonesia tanggal 6 Maret 2020 yang berjudul "Airlangga Klaim SBY Dukung Omnibus Law Jokowi". Disitu tertulis pernyataan sikap SBY terkait UU maupun rencana Pilkada. Bahkan, Partai Demokrat ingin ikut memberi solusi bagi kondisi perekonomian yang tengah dihadapi Indonesia.
"Kami selalu siap membantu penuh Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini lebih baik. Partai Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi," kata SBY seperti tertulis dalam keterangan pers yang dikirim Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin.Serupa dengan SBY yang juga menolak UU omnibus law, bedanya Gatot serta Cendana lebih konsisten dari awal. Kalau Gatot dan papa nobita disebut akun digeeembok kebelet pengen berkuasa, Cendana disebut Denny Siregar sakit hati lantaran asetnya disita. Ini terkait dengan aset yayasan yang mengelola kawasan TMII. Bahkan disebut DP 500 juta diberikan pada pimpinan ormas untuk memuluskan demo hingga berujung rusuh.
Kini semua bahkan yakin kalau tiga kekuatan tersebut mendalangi kerusuhan demo. Dari Demokrat yang memasang CCTV untuk memonitor titik-titik kerusuhan dan menyuruh perwakilan tiap daerahnya untuk standby dan menerima buruh. Lalu Gatot dan afliasinya dengan KAMI hingga 8 orang ditangkap aparat karena ketahuan anarkis. Hingga cendana yang terkait ormas ekstrimis seperti FPI dan HTI yang memang hobi demo. Sesungguhnya orang-orang seperti mereka inilah yang menghendaki buruh sengsara. Hal ini diungkap pengacara ternama, Hotman Paris bahwa UU ini justru membawa kebaikan pada buruh.
Dilansir dari tribunnews.com, seusai memahami isi UU Cipta Kerja, Hotman mengatakan, buruh dan pekerja justru sangat diuntungkan lewat undang-undang tersebut. Bahkan Hotman mengatakan, para bos dan majikan bakal tertib membayarkan pesangon kepada pegawai mereka.
Pernyataan itu ia sampaikan lewat akun Instagram miliknya @hotmanparisofficial, Rabu (14/10/2020). Pada video itu nampak Hotman yang tak mengenakan baju tengah membaca draf UU Cipta Kerja.
"Berita bagus untuk pekerja, berita bagus untuk para buruh," kata pengacara berdarah Batak itu.
Hotman menyoroti bagaimana sanksi tak membayar pesangon kini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
"Di sini ada pasal yang menyebutkan apabila majikan tidak membayar uang pesangon sesuai ketentuan undang-undang ini, akan dianggap melakukan tindak pidana kejahatan," ungkap pria yang akrab dengan kemewahan itu.
Hotman mengatakan, hukuman bagi para pengusaha yang tak membayar pesangon adalah penjara hingga maksimal empat tahun. Melihat perubahan besar tersebut, Hotman meyakini UU Cipta Kerja akan menolong para buruh dan pekerja memeroleh hak mereka mendapat pesangon.
"Pasti majikan kalau di-LP, kalau dibuat laporan polisi ke kepolisian mengenai pesangon, bakal buru-buru membayar uang pesangon," kata Hotman.
"Ini merupakan suatu langkah yang sangat bagus, yang sangat menguntungkan para pekerja maupun para buruh," lanjut pengacara bertubuh tambun itu.
Di akhir video, Hotman kembali menekankan bagaimana para buruh kini bisa melaporkan bos mereka ke polisi apabila tidak memenuhi kewajiban membayarkan pesangon.
"Selamat untuk para buruh dan pekerja," tutup Hotman.
Seharusnya para buruh dan adik-adik mahasiswa tak buru-buru menyalahkan pemerintah mengenai UU omnibus law ini. Mereka lebih percaya hoaks ketimbang Hotman Paris, mempercayai isu di luar sebelum benar-benar memahami isi UU. Kalau ditanya apa isinya, selalu mengelak tak mungkin membaca ribuan lembar UU, tapi kenapa tak konsultasi pada ahli hukum?
Kalau gerombolan Cikeas, Cendana dan FPIanya serta Gatot dengan KAMInya tentu tutup mata dengan kebaikan pemerintah. Apalagi Anies sebagai Gubernur Ibukota yang senang sekali Jakarta dirusak dan seakan mendukung tindak anarkis dengan menulis status bahwa Pemprov semangat membangun kembali. Mereka ini golongan yang ingin Indonesia selalu berada dalam kegelapan.
Kalau para pendemo tak percaya pemerintah pusat, apakah mereka tak percaya Hotman Paris? Seringkali pendemo yang ditanya apa yang didemo tak mengerti maksud UU itu sendiri. Kalau sudah begini, mereka bukan pembela rakyat melainkan membela kelompok jahat yang ingin Indonesia rusuh dan hancur. Semoga Tuhan senantiasa melindungi pemimpin kita dan membuka hati rakyat yang ikut-ikutan termakan hoaks.
Begitulah kura-kura.
Referensi:
Sumber Utama : https://seword.com/umum/beda-dengan-gatot-cendana-dan-papa-nobita-hotman-ZwzpLS7j59
Terbongkar! Cara Ukhti FPI Mencuci Otak Anak-anak Jadi Demonstran
Dari sekian banyak video tentang demo, ada satu video yang sangat menyesakkan dada. Dan itu bukan video tentang kerusuhan atau polisi yang dikeroyok. Video ini tentang anak muda bernama Dafi, usianya masih belasan tahun. Tinggal di Cibinong, Sukahati. Ayahnya sudah meninggal dunia, dan Ibunya membolehkan Dafi ikut demo.
Dafi mengaku selalu datang ke aksi-aksi demonstrasi. Kadang di Jakarta, pernah juga di Bandung. Dafi mengaku sebagai fans berat Bahar bin Smith. Maka dia antusias untuk demo mengawal kebebasan Bahar.
Dalam video tersebut, Dafi ditanya-tanyai oleh sekelompok ukhti FPI. Dan Dafi selalu berhasil menjawab dengan lugas. Saat ditanya kenapa ikut aksi-aksi? Dafi menjawab untuk bela negara.
Dafi bercerita kalau dia naik truk yang dipaksa berhenti di tengah jalan. Begitulah cara dia pergi dan pulang kembali ke rumahnya. Tak peduli dengan resiko perjalanan.Dan yang membuat saya tersentak adalah cara ukhti-ukhti menyemangati Dafi dalam videonya. Di perut sebelah kiri Dafi ada luka akibat lemparan batu. Dafi yang menjawab tidak sakit, langsung diapresiasi oleh ibu-ibu dengan kata “wiih jagoaan!”
Ukhti-ukhti dalam video tersebut, yang tak nampak wajahnya, berulang kali mengapresiasi dan membangga-banggakan Dafi. Lengkap dengan embel-embel syarie, Masyaallah, Subhanallah dan Allahuakbar.
Bahkan ukhti-ukhti tersebut berpesan agar Dafi tidak dimarahi oleh pihak sekolah, karena Insyaallah akan menjadi anak yang hebat dan tangguh. Lalu memberi semangat pada Dafi bahwa semua anggota FPI adalah keluarganya. Dan kalau ada demo lagi, Dafi boleh main ke rumah Mega dan Pepih. Untuk lebih jelasnya, video yang saya maksud dapat teman-teman lihat di akun instagram sewordofficial_Bagi saya video tersebut adalah salah satu bukti dan cara, bagaimana sebuah doktrin ditanamkan pada anak-anak muda kita. Dafi yang menganggap demo adalah bagian dari bela negara, jelas akan selalu merasa bangga bila bisa ikut demo. Terserah apapun isunya. Tak perlu paham apa tuntutannya.
Doktrin ukhti-ukhti FPI ini semakin menguatkan, bahwa yang dilakukan oleh Dafi adalah hal yang benar dan membanggakan. Makanya Dafi terus didorong untuk ikut aksi lagi dan bahkan difasilitasi, diantar dan diundang untuk main ke rumah Mega dan Pepih. Pujian jagoan, Subhanallah, Masyaallah dan Allahuakbar adalah pujian mempertebal keyakinan, bahwa yang dilakukan Dafi adalah sebuah prestasi.
Jika ini hanya cerita tentang seorang Dafi, anak yatim dari Cibinong, mungkin mudah saja kita perbaiki dan luruskan. Tapi masalahnya, ini sudah menjadi pola. Dalam video tersebut, terdengar suara-suara anak lain yang nampaknya juga sedang diwawancarai. Artinya, ini bukan tentang seorang Dafi, tapi tentang cara pencucian otak kepada anak-anak muda kita, untuk didorong menjadi demonstran.
Lebih dari itu, Mega dan Pepih, yang merekam dan membuat video tersebut, adalah orang-orang dewasa yang sama sekali tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Ini jelas copy paste dari operasi doktrin terorisme.
Anak-anak seperti Dafi mestinya masih harus fokus belajar dan mencari kegiatan produktif. Tidak terlibat dalam aksi-aksi yang membahayakan seperti demonstrasi. Terlebih cara berangkatnya juga berbahaya, memaksa menghentikan truk. Maka kalau ukhti-ukhti FPI justru malah mengapresiasi, membenarkan dan memuji Dafi setinggi langit, jelas ini ada yang salah.
Polri mesti menyelidiki Mega dan Pepih yang dengan semangat menyanjung Dafi. Mendorong dan memprovokasi untuk terus ikut aksi di manapun dan kapanpun. Terlebih kenyataan di lapangan hari ini, kita banyak menemukan anak-anak usia belasan tahun yang ikut demo tanpa tahu maksud atau alasannya.
Semua anak-anak belasan tahun itu kalau ditanya kenapa ikut demo, jawabannya sama. Diajak teman. Tapi tidak bisa menunjukkan temannya di mana, siapa namanya dan orang mana. Silahkan diperhatikan. Semua video yang beredar, tidak ada satupun anak yang menjawab datang demo karena inisiatif sendiri seperti Dafi. Itu bukan karena Dafi sebagai pengecualian, tapi karena Dafi tidak ditanya polisi. Andai Dafi yang ditangkap dan diwawancarai polisi, hampir pasti jawabannya akan sama “diajak teman.”
Saya pikir persoalan ini perlu cepat diselesaikan dan diluruskan. Karena bagaimanapun, masa depan anak-anak ini masih panjang. Operasi doktrin dan provokasi yang dilakukan oleh ukhti-ukhti FPI ini mesti dihentikan. Kalau tidak, negara ini terancam akan berhadapan dengan demonstran perusuh yang terus berkembang dan membesar dari tahun ke tahun.
