Migo Berita - Banjarmasin - Koq Masih Ada yg Nyinyir ke Presiden : Pro Taliban atau Pro NKRI ..!!!
Jebakan Anies Gagal, Risma Tuai Pujian, Siap Gantikan Anies!
Ketika
Risma masih menjadi Wali Kota Surabaya, prestasinya sudah segudang.
Namun, apalah arti seorang wali kota bagi seorang Anies. Anies sendiri
sebagai Gubernur DKI Jakarta, membawahi beberapa wali kota. Dengan kata
lain, walaupun kerap dibanding-bandingkan dengan Risma, Anies bisa cuek
aja. Nggak level lah, begitu cara ngelesnya. Masak gubernur dibandingkan
sama wali kota. Nggak pantes.
Namun,
kemudian Presiden Jokowi mengambil keputusan yang bikin Anies ngomel
sendiri. Risma, yang dulu bisa direndahkan Anies, karena hanya seorang
wali kota. Malah diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial
(Mensos). Sebuah keputusan yang banyak mendapat dukungan dari
masyarakat. Pasalnya, publik tahu bagaimana kinerja dan prestasi Risma
di Surabaya. Di lain pihak, memang banyak yang mesti dibenahi di
Kementrian Sosial (Kemensos). PR Risma banyak dan berat. Namun, sejak
awal publik sudah percaya akan kemampuan Risma. Sedangkan Anies, mulai
ketar ketir sendiri. Waduh, Risma sudah jadi menteri, membawahi
kementrian buat seluruh Indonesia. Apalah arti seorang gubernur macam
Anies, yang hanya membawahi satu provinsi. Nah kan, Risma berbalik jadi
yang lebih dari Anies!
Satu
tugas besar yang diemban Risma adalah pembenahan di Kemensos, pasca
kasus korupsi bantuan sosial (bansos). Kasus ini memang jadi tamparan
keras buat Kemensos. KPK pun sudah memberikan rekomendasi buat Mensos
Risma untuk ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, di awal menjabat sebagai
Mensos, Risma pun sudah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPK Sumber.
Nah,
rekomendasi KPK yang jadi PR besar buat Risma adalah pembenahan data
pada program bansos. KPK memberikan rekomendasi bagi Kemensos untuk
menggabungkan semua data keluarga penerima Program Keluarga Harapan
(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS). Ketiga data ini sudah diminta oleh KPK untuk digabungkan
oleh menteri sebelum Risma. Karena KPK yakin ada data ganda di sana. KPK
juga meminta agar data di-update secara berkala Sumber.
Ternyata,
pembenahan data di Kemensos memang tidak pernah dilakukan sejak tahun
2015. Walaupun tiap tahun ada saja persoalan muncul, seperti data yang
tumpang tindih dan tidak sinkron. Ini lah yang jadi kendala bagi Risma.
Harus membenahi kerusakan bertahun-tahun. Bahkan Risma sempat mengaku
mumet (pusing) menghadapi persoalan ini, seperti yang diakuinya di depan
DPR RI Sumber.
Namun, bukan Risma namanya kalau tidak bisa membenahi yang rusak-rusak.
Risma bukan saja tangguh, kerjanya seperti buldozer. Dalam proses
verifikasi dan validasi data tersebut, Risma pun bekerja sama dengan
sejumlah instansi, seperti Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Kerja keras Risma terbukti hasilnya. Hingga April 2021,
pihaknya sudah menemukan sekitar 21 juta data ganda. Sebuah kerja nyata
yang kalau bukan oleh Risma, saya tidak yakin yang lain bisa.
Di
pihak lain, Anies, juga menorehkan berbagai “prestasi”. Diam-diam,
banyak kasus kelebihan bayar yang akhirnya diungkap oleh BPK. Hingga
bulan Agustus ini, ada sekitar 10 kasus kelebihan bayar yang sudah
ditemukan. Dengan nilai total mencapai Rp 438 miliar Sumber Sumber. Sebuah “prestasi” nyata, yang kalau bukan oleh Anies, saya tidak yakin yang lain bisa hehehe…
Risma
ketika masih menjadi wali kota, sudah jadi ancaman buat pencitraan
Anies. Walaupun masih bisa ditutupi dengan perbandingan level jabatan.
Namun ketika Risma sudah jadi menteri. Ancaman itu semakin nyata.
Bisa-bisa Anies akan cepat kehilangan pamor. Padahal urusan pencapresan
2024 sudah hot dari sekarang ini. Mungkin karena urusan data penerima
bansos ini juga terjadi di Jakarta, dan Anies tidak mau disalahkan.
Anies pun bermanuver. Mencari cara untuk melempar kesalahan ke arah
Mensos Risma. Bansos ini kan masalah yang dihadapi masyarakat yang tidak
mampu. Ketika ada masalah, jangan sampai mereka menyalahkan sang
gubernur santun. Justru Anies harus terlihat jadi pahlawan yang
memperjuangkan nasib rakyat kecil. Lumayan kan buat “modal” nyapres.
Ada
bansos yang berasal dari APBD DKI Jakarta. Yang harusnya diserahkan
kepada sekitar 1 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Namun,
realisasinya baru disalurkan ke sekitar 900 ribu lebih KPM. Ada sekitar
99 ribu KPM yang disebut pihak Pemprov DKI sebagai data ganda dari
Kemensos. Atas temuan ini, Gubernur Anies pun menyurati Menteri Risma Sumber.
Kebaca ya secara politis. Anies diduga sedang bermanuver untuk melempar
kesalahan ke arah Risma. Demi menjaga dan menaikkan citranya.
Dikira
Risma akan terjebak dalam permainan itu. Ternyata Anies salah.
Alih-alih terjebak, Risma malah membongkar aib Anies. Risma menyatakan
tidak tahu persis di mana persoalan data ganda yang dimaksud Anies.
Bahkan Risma menyebut tidak mengetahui soal surat Anies itu. Risma
sendiri menyatakan tidak masalah jika harus membuka semua data milik
Kemensos. Tidak ada yang ditutupi, ujar Risma. Lalu Risma mengungkap
bahwa perbaikan data di DKI Jakarta baru mencapai 40%. Ini kalah dari
kemajuan yang dicapai Papua. Bahkan Risma sudah menugaskan stafnya untuk
turun membantu Pemprov DKI. Risma pun menegaskan bahwa memang tugas
pemerintah daerah untuk memperbaiki datanya, sesuai dengan UU Nomor 13
Tahun 2011, bahwa data fakir miskin itu berasal dari daerah Sumber Sumber.
“Tembakan”
Anies, berbuah brondongan balik dari Risma. Yang mengungkap berbagai
aib dan kesalahan Anies. Manuver politis ini pun gagal. Bahkan
selanjutnya, Risma makin menuai prestasi. KPK memberikan perkembangan
terakhir upaya perbaikan data Kemensos. Hingga kini, Risma dan
jajarannya telah berhasil menghapus sekitar 52 juta data ganda. Jika
data ganda itu sampai menerima bansos, misalnya Rp 200,000,-, maka Risma
sudah menyelamatkan uang negara hingga Rp 10,5 triliun Sumber.
Sebuah
angka fantastis. Bersaing dengan angka fantastis kelebihan bayar hasil
“prestasi” Anies. Tentu prestasi Risma jauh lebih banyak dan lebih
mulia. Ini menampar Anies dengan telak. Sementara masa jabatan Anies
makin pendek. Tinggal beberapa bulan lagi. Dari berakhirnya masa jabatan
Anies pada tahun 2022, hingga Pilkada tahun 2024, Presiden Jokowi lah
yang akan menentukan, siapa pejabat sementara gubernur pengganti Anies Sumber.
Risma merupakan unggulan publik. Dengan prestasi menghemat uang negara
hingga 10,5 triliun. Sementara kasus kelebihan bayar makin melekat ke
nama Anies. Makin sulit untuk dilepaskan. Belum lagi kasus uang rakyat
lain seperti Formula E. Waduh, Anies makin terancam oleh Risma. Gantian
Anies yang mumet hehehe...
Sumber Utama : https://seword.com/politik/jebakan-anies-gagal-risma-tuai-pujian-siap-2bF6apDCy5
Pasca #JokowiEndGame Kini Muncul #JokowiClose, Segera Ciduk Provokator, Tidak Ada Kata Ise
Miris
rasanya melihat adek-adek mahasiswa kita begitu mudahnya tersulut
narasi kontra pemerintah. Seakan tak ada sesuatu positif yang dibangun
di era Jokowi. Padahal beberapa waktu lalu, Indonesia dinyatakan telah
keluar dari resesi dan mencatat pertumbuhan 7 persen lebih. Era Jokowi
juga sukses melanjutkan beberapa proyek mangkrak di era pemerintahan pak
mantan. Mulai dari jalan tol Pemalang-Semarang hingga satelit satria.
Justru demo-demo berujung keinginan pemakzulan hanya menguntungkan
oposisi yang kebelet berkuasa dengan memanfaatkan mahasiswa dan pandemi.
Kalau
pada demo Jokowi End Game ada nama Taffarel Giovanni Montero yang tidak
lain merupakan Ketua BEM Unpar. Kini dalam Gerakan Jokowi Close,
didalangi Riswan Sihaan yang merupakan lulusan sarjana hukum. Dalam
video youtube 4 tahun yang lalu bahkan ditemukan dukungan Riswan untuk
AHY dengan judul “Riswan Siahaan: GENERASI MUDA, PILIH AHY”. Entah
Gerakan ini adalah murni inisiatif Riswan atau ada pengaruh oposisi,
yang jelas kita tahu di mana Riswa berafliasi. Begitu sempitnya cara
berpikir mahasiswa ini hingga dengan mudahnya menggadaikan NKRI demi
oposisi.
Dalam
deklarasinya yang kini viral di media social, Riswan dan beberapa
temannya mengklain tuntutannya mewakili 19 Provinsi se Indonesia.
Bertempat di Gedung Pemuda Rawangmangun, Riswan membacakan alashaan dan
beberapa poin tuntutan yang berujung makar. Videonya berdurasi hamper
dua setengah menit dishare akun BHINNEKATUNGGALIKA (@tjhinfar21).
Berikut isinya:
Situasi
dan sandiwara yang diperankan oleh Jokowi dan beberapa oknum menterinya
telah membawa Indonesia tersudut oleh permainan dan sandiwara para
elit. Kebutuhan hidup rakyat Indonesia semakin tak menentu dan
pemerintah gagal mengurus negara dan rakyatnya.
Di
mana-mana rakyat menjerit akan kebutuhan hidup dan barang semakin
mahal, petani banyak yang gagal panen dan sering dimaninkan oleh impor
pertanian, para pekerja puluhan ribu dirumahkan akibat sandiwara PPKM
yang cenderung mengikuti arus global yang tidak berpihak kepada tenaga
kerja Indonesia. Nelayan turun ke laut, pedangan kaki lima menjerit.
Warung-warung kosong pembeli dan lebih hebatnya para mafia negeri ini
telah melakukan korupsi reformasi berjamaah.
Partai
pendukung pemerintah seakan tidak mau tau, membiarkan kondisi semakin
sulit dan lebih hebatnya Jokowi mempermainkan rasa keadilan rakyat
Indonesia. Sandiwara PPKM yang telah menelan anggaran 1100 triliun tidak
dirasakan oleh rakyat. Justru para Menteri menjadikan obyek vaksin
sebagai lahan bisnis.
Sertifikat
vaksin adalah pembodohan terhadap pelayanan public. Bisnis vaksin yang
mengorbankan rakyatnya sendiri. Maka kami dari Gerakan Nasional
Selamatkan Indonesia menuntut kepada Jokowi-Amin sebagai berikut:
1.Jokowi turun atau reshuffle cabinet
2.Evaluasi 2 tahun kepemimpinan Jokowi Amin gagal total
3.Dana PEN Rp. 744.75 trilliun dan hutang hampir 7000 trilliun tidak dirasakan oleh rakyat Indonesia
4.Stop sandiwara PPKM dan lawan Covid 19
5.Stop sertifikat vaksin sebagai syarat pelayan hak publik.
Sudah saatnya rakyat bergerak, jangan diam di tempat. Kami siap pimpin revolusi.
MENDIDIK RAKYAT DENGAN PERGERAKAN
MENDIDIK PENGUASA DENGAN PERLAWANAN
GERAKAN NASIONAL 19 PROVINSI, SELAMATKAN INDONESIA (Oleh: Riswan Siahaan, SH)
Pernyataan
tersebut jelaslah provokasi dan juga berisi hoaks menyesatkan. Menyebut
PPKM sebagai sandiwara pemerintah harus dibuktikan siapa yang
diuntungkan. Bukannya aturan PPKM tersebut tak hanya menyasar rakyat
kecil, tapi juga semua orang. Hal ini juga dilakukan untuk antisipasi
tingginya pasien di Rumah Sakit. Lihat saja berita di Solo saat Gibran
membubarkan pesta nikahan anak anggota DPR. Kunjungan dinas juga
dibatasi saat pendemi. Di sisi lain, Jokwi memprioritaskan anggaran
subsidi dan sembako untuk rakyat miskin. Hanya beberapa daerah ketahuan
menahan anggaran tersebut. Termasuk Gubernur Sumbar yang viral membeli
mobil dinas seniali 2 M saat kondisi corona di daerahnya memburuk.
Riswan
menyebut hutang hamper 7000 triliun tidak dirasakan rakyat, maksudnya
rakyat negara mana? Lantas kenaikan anggaran dari 200 triliun ke lebih
dari 400 triliun untuk infrastruktur merata siapa yang merasakan? Dulu
jalan-jalan di luar pulau banyak yang tak terknoneksi dan tak bisa
diakses dikarenakan medan yang terjal. Kini di era Jokowi, antar
provinsi dengan mudah tersambung lewat jalan tol. Belum lagi pembangunan
jembatan, waduk, bandara danpelabuhan yang massif dilakukan. Penanganan
corona sendiri juga menyedot banyak APBN, mulai dari pengadaan Rumah
Sakit darurat, insentif tenaga medis hingga penggratisan biaya
perawatan, obat-obatan dan vaksin.
Lantas
di mana bisnis vaksin yang dimaksud? Bukankah selama ini kita menerima
vaksinasi secara gratis. Dulu di awal sempat ada wacana berbayar yang
langsung dinaulir Jokowi. Artinya bukannya berbisnis, pemerintah malah
harus menanggung biaya demi Kesehatan rakyat. Termasuk PPKM yang
membebani anggaran pemerintah, di sisi lain kalau kebijakan ini tak
diambil, overlap di Rumah Sakit akan menimbulkan chaos yang lebih buruk
di waktu lain.
Dan
semua ini bukan sandiwara, karena semua negara di dunia juga mengalami
hal serupa. Malahan beberapa negara tak menggratiskan biaya perawatan
Rumah Sakit. Bersyukur kita hidup di era Jokowi di mana pemerintah
tanggap melayani rakyat. Soal sertifikasi vaksinpun tak seharusnya
dipersoalkan karena justru bisa menggantikan PCR yang harganya mahal.
Dengan membayar tujuh ribu rupiah, kita bisa mencetak sertifikat vaksin
seperti KTP. Lantas di mana hal yang memberatkan? Apakah Riswan Siahaan
justru mendukung PCR dan mafianya?
Sebagai
lulusan mahasiswa hukum, hal-hal yang disoroti begitu dangkal serupa
orang yang tak pernah duduk dibangku kuliah. Tidak ada data, melainkan
asumsi semata, pun tak ada peraturan pemerintah maupun undang-undang
yang dijadikan acuan. Kalau mau menggugat secara hukum, mahasiswa model
seperti ini pasti sudah mentah duluan digampar jaksa. Mengutip kata Sri
Mulyani, jangan terus menanyakan apa yang diberikan negara untukmu, tapi
tanyalah apa yang engkau berikan untuk negara. Di saat mahasiswa di
kampus lain sibuk membuat kendaraan listrik agar Indonesia bebas polusi,
mahasiswa lulusan hukum ini sibuk demo dan provokasi.
Jangan
lagi ada materai atau permintaan maaf kalau sudah dicekal. Cukup sudah
iseng-isengan yang mereka buat seperti kata Mahfud MD dulu. Saatnya
pemerintah tegas menciduk provokator. Mau pakai baju agama seperti
Rizieq atau baju mahasiswa seperti Riswan. Karena kemerdekaan Indonesia
tak hanya dari penjajah, tapi juga dari kebodohan, hoaks,, dan provokasi
Gerakan makar.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/pasca-jokowiendgame-kini-muncul-jokowiclose-zjRcX9aHX8
KPK Bantu Risma Selamatkan Uang Negara. Kapan KPK Buktikan Anies Merugikan Negara?
Ada
apa dengan KPK??? Di satu sisi KPK bisa jeli membantu menyelamatkan uang
negara, tapi di sisi lain KPK tak bisa tegas pada oknum-oknum tertentu
yang sudah sangat jelas terindikasi merugikan negara. Aneh khan jadinya?
Simak penjelasannya dalam artikel ini.
Beberapa
waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusulkan kepada
Menteri Sosial Tri Rismaharini agar data penerima bantuan sosial
diintegrasikan. Dengan jeli KPK langsung menunjuk pada titik
permasalahan di mana data Kementerian Sosial punya 3 versi data penerima
bansos yang berpotensi tidak akurat.
Dengan
sigap Risma langsung gercep mengeksekusi usulan KPK tadi. Akhirnya,
Risma melaporkan pada KPK jika pihak Kemensos telah mengintegrasikan
sekaligus memverifikasi data penerima Bansos Covid-19 yang telah
diperbarui sesuai usulan pemerintah daerah.
Hasilnyapun
sangat menggembirakan. Dengan cara tersebut Risma berhasil menidurkan
sebanyak 52,5 juta dana penerima bansos ganda dan bermasalah yang jika
diuangkan setara dengan menyelamatkan uang negara sejumlah Rp10,5
triliun. Karena satu penerima Bansos Covid-19 biasa diberikan Rp200
ribu.
Bak
anjing pelacak yang bisa mencium adanya ketidakberesan, dalam kasus
Bansos Covid-19 ini KPK sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan
sangat baik sebagai pencegah sekaligus pemberantasan tindak pidana
korupsi. Bersama Risma, KPK bisa bersinergi dengan baik melakukan
monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuannya cuma 1
yakni menyelamatkan uang negara. Good job Bu Risma. Great job KPK.
Tapi
sayangnya kejelian KPK ini mendadak hilang tak berbekas saat
diperhadapkan pada banyak kasus yang menjerat Gubernur DKI Anies
Baswedan. Bak anjing pelacak yang kena flu berat atau malah terserang
covid sampai hilang indra penciumannya, hidung KPK mendadak buntu tak
bisa mencium apapun termasuk bau busuk yang ditimbulkan Anies dalam
kinerjanya sebagai orang nomer 1 di Pemprov DKI. Ini jelas aneh.
Dalam
kasus data penerima Bansos Covid-19 di Kemensos yang sudah saya
jelaskan tadi, KPK dengan teliti bisa menemukan potensi kerugian negara
tanpa bantuan siapapun. KPK justru yang menemukan terlebih dulu lalu
mengingatkan demi membantu Risma menyelamatkan uang negara. Lalu kenapa
saat menghadapi kasus-kasus Anies Baswedan yang sudah ada banyak laporan
kelebihan bayar dari BPK, KPK seakan-akan diam saja tak mengambil
tindakan apapun. Ingin bukti??? Ini buktinya.
Kepala
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 5
Agustus 2021 lalu menemukan adanya pemborosan anggaran pemprov DKI
Jakarta atas pengadaan pembelian masker Respirator N95 sejumlah Rp5
miliar. Anggaran ini diambil dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI
tahun 2020.
BPK
juga mengungkapkan Pemprov DKI melakukan kelebihan bayar pengadaan alat
rapid test COVID-19 pada 2020 dengan nilai mencapai Rp1,1 miliar.
Menurut pemeriksaan BPK, ditemukan dua penyedia jasa pengadaan alat
tersebut dengan merek serupa dalam waktu berdekatan tapi harganya
berbeda. Nah loooo.
Tak
hanya itu, Anies juga kedapatan masih membayar gaji pegawai yang sudah
wafat hingga pensiun senilai Rp 862 juta dalam APBD DKI 2020. Bulan Juli
lalu juga terungkap Pemprov DKI melakukan hal serupa dalam pembelian
alat pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI periode
2019, BPK menemukan empat paket dana pengadaan mobil pemadam kebakaran
ada kelebihan bayar sekitar Rp6,5 miliar.
Ini
masih baru sebagian kasus-kasus Anies yang terjadi akhir-akhir ini. Lalu
bagaimana dengan kasus-kasus lama Anies yang belum tersentuh dan belum
diselesaikan sampai sekarang??? Contohnya seperti polemik mengenai
anggaran pembelian bolpen yang mencapai sekian miliar, sampai pada
persoalan pembayaran gelaran Formula E yang tak ada endingnya bagaimana
padahal sudah dibayar.
Kasus
lama Anies yang paling menggelikan adalah soal Frankfurt Book Fair yang
berlangsung ketika Anies masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi. Anies dilaporkan ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga ada korupsi dalam anggaran
Frankfurt Book Fair 2015.
Kenapa
saya katakan kasus ini menggelikan??? Anies meyakini tak ada yang salah
dari acara itu. Sebab saat itu Anies sudah menugaskan Inspektorat
Kemendikbud ikut ke Jerman untuk mengawasi penggunaan anggaran. Jika pun
ada kejanggalan, kata Anies, pasti sudah jadi temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
Lucu
ya. Sekarang mari kita fokus pada kalimat Anies yang menyatakan, “Jika
pun ada kejanggalan, pasti sudah jadi temuan BPK.” Jika memang Anies
menganggap dirinya tidak bersalah karena BPK tidak menemukan adanya
kejanggalan di kasus Frankfurt Book Fair 2015, itu artinya Anies sudah
selayaknya diperiksa secara serius oleh KPK dalam berbagai kasus
kelebihan bayar yang sudah ditemukan BPK. Patokannya tadi kata Anies
sendiri kan BPK. Tapi faktanya sekarang bagaimana??? Berbagai kasus
kelebihan bayar yang dilakukan Anies yang sudah terang-terangan
ditemukan oleh BPK seakan-akan sama sekali tak digubris oleh KPK.
Jadi,
dari sini kita bisa menyimpulkan. Dalam berbagai kasus Anies semua
rumus kewarasan sah-sah saja dibolak balik semaunya. Saat BPK tak
menemukan kejanggalan, itu artinya Anies tak bersalah. Tapi saat BPK
menemukan kejanggalanpun Anies juga tetap tak bersalah. Seperti itulah
fakta yang sedang terjadi saat ini. KPK mendadak berhidung buntu tak
bisa mencium bau busuk dari seorang Anies Baswedan. Ada apa denganmu
KPK???
Padahal,
jika kita mau mencernanya secara objektif, semua masalah ini sebetulnya
bukan sesederhana kelebihan bayar semata. Tanpa bermaksud menuduh,
sudah terbaca ada modus korupsi di sini karena unsur kesengajaan dari
masalah ini sangat tinggi mengingat kesalahan kelebihan bayar itu
dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sangat tidak wajar jika kita
apalagi KPK menganggap hal ini sebagai sebuah kewajaran.
Akhirnya
saya bisa mengambil kesimpulan. Selihai apapun Anies berkelit main
kata, ingatlah selalu. Modus korupsi itu bentuknya bermacam-macam.
Intinya adalah markup. Bahasanya saja diperhalus menjadi overpay alias
kelebihan bayar. Kalau ketahuan dikembalikan, jika tidak ketahuan ya
diam saja. Kan gitu jadinya. Dan celakanya ini dilakukan ulang berulang
oleh oknum yang sama. Khilaf kok bolak balik???
Jika
KPK sudah terbukti bisa sangat jeli membantu Risma menyelamatkan uang
negara, sudah seharusnya dan sepantasnya KPK juga bisa membuktikan Anies
merugikan negara ulang berulang.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/kpk-bantu-risma-selamatkan-uang-negara-kapan-kpk-HBryCUVJN6
Panjang Lebar “Ocehan” AHY Dihajar Telak Duet Jokowi-Prabowo!
Jika
kita makin sering melihat atau membaca berbagai macam kritik yang
dilontarkan oleh para kader dan petinggi Parta Demokrat, maka
sesungguhnya itu hanyalah akal-akalan mereka untuk tetap eksis di dunia
politik tanah air. Apa pun diolah untuk dijadikan kritik. Dari yang
nebeng sama kerjaan iseng para mahasiswa, ketika BEM UI mengeluarkan
meme yang berusaha menyentil Presiden Jokowi. Hingga ketika pesawat
kepresiden dicat dari biru ke merah putih. Bukan hanya kader partai,
bahkan istri AHY, Annisa Pohan pun ikut-ikutan melontarkan kritik.
Misalnya belagak menyemprot Kapolri ketika Kapolri hendak membongkar
jalur sepeda di Jakarta, dan ikutan strategi playing victim ketika
Annisa memposting beberapa cuitan soal fitnah. Di mana kedua cuitan
Annisa itu akhirnya dihapus sendiri, karena yang satu blunder, dan yang
satu salah kutip nomor ayat Al Quran.
Lucu
memang, Demokrat ini selalu mengesankan dirinya dan para petingginya
(yang masih sekeluarga itu) sebagai kaum elitis. SBY kerap mengeluarkan
pernyataan berbau menggurui terhadap Presiden Jokowi, seakan Presiden
Jokowi perlu dikasih masukan. Padahal ketika jadi presiden, SBY lebih
terkenal dengan bikin lagu/album, menyebut “saya prihatin” dan para
kader partainya yang terlibat korupsi, serta proyek mangkrak. Kayak gini
kok mau menggurui seorang Jokowi.
Sama
saja dengan anaknya, AHY dan Ibas. Ketika terjadi apa yang disebut AHY
sebagai kudeta partai, AHY pun meminta Presiden Jokowi mengklarifikasi.
Seakan dia dan Presiden Jokowi itu selevel. Situ siapa? Jadi menteri
saja nggak dikasih sama Presiden Jokowi. Karena memang nggak ada
kompetensinya. Sementara Annisa Pohan, istri AHY mengagung-agungkan
kemampuan berbahasa Inggris anaknya. Seakan yang tidak bisa berbahasa
Inggris itu tidak ada apa-apanya di mata keluarga mereka. Kebayang kan
kalau pasangan ini jadi bapak dan ibu negara?
Nah, kemarin AHY merilis pidato kebangsaan dalam rangka peringatan ulang tahun lembaga CSIS yang ke-50 Sumber.
Kesempatan buat tambah eksis ini pun dimanfaatkan AHY semaksimal
mungkin. Sekalian menindaklanjuti sebuah survei elektabilitas di awal
bulan Agustus lalu, dari New Indonesia Research & Consulting, yang
menyebut AHY berkibar mengungguli Puan Maharani dan Airlangga Hartarto Sumber.
Dilansir kompas.com,
dalam pidato kebangsaan itu, ada beberapa hal yang disebut oleh AHY.
Antara lain soal demokrasi di Indonesia, penanganan pandemi, soal
penyampaian kritik dan soal generasi muda. Biasa lah nadanya sok tahu
dan sok pintar. Terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, AHY
mengingatkan pemerintah agar tidak gagal fokus. "Sejak awal kami tegas
mengingatkan bahwa dalam menangani pandemi, negara tidak boleh gagal
fokus antara api dan asap. Jangan kita habis-habisan berupaya
menghilangkan asapnya, sedangkan apinya gagal kita padadamkan secara
total. Selama ada api, selalu akan ada asap,” ujar AHY.
AHY
juga mempermasalahkan adanya agenda yang yang tidak relevan dengan
pandemi yang masih tetap dipertahankan pemerintah. Contohnya, struktur
belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang ternyata masih
lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan. Menurut AHY,
pemerintah harusnya memprioritaskan kapasitas rumah sakit dan fasilitas
pendukungnya, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, serta menambah
pasokan vaksin dan mempercepat distribusinya. "Pada akhirnya, tidak ada
yang lebih berharga dari nyawa manusia. Ekonomi bisa dipulihkan secara
bertahap, tapi manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali," kata
AHY Sumber.
Ini
saja ya sampel dari pernyataan AHY. Karena pidatonya memang panjang
lebar. Cukup di bagian ini saja, kita sudah paham kok, bahwa apa yang
disarankan oleh AHY, ada yang salah, ada pula yang sudah duluan
dilakukan oleh Presiden Jokowi. Soal pembangunan infrastruktur, ya mesti
jalan terus kan, walaupun ada pandemi. Mengapa mesti disetop, kalau
anggarannya masih ada. Ada pula pembiayaan proyek yang diperoleh dari
investasi, misalnya sirkuit MotoGP di Mandalika. Lha wong dananya ada,
kenapa mesti disetop? Sementara berbagai saran AHY dalam penanganan
pandemi, ya sudah duluan digeber oleh Presiden Jokowi. Sok pakai
kata-kata kiasan api dan asap. Untuk sekedar terlihat pintar. Padahal,
sudah dikerjakan duluan sama pemerintah. AHY dulu ngusulin lockdown kan?
Kebayang akibat buruknya jika Indonesia mengambil kebijakan lockdown.
Sok elit, sok pintar, sok tahu. Kayak yang bisa aja ngurus negara.
Mungkin
Presiden Jokowi tahu bahwa publik pun gemes melihat kelakuan AHY ini.
Beliau pun menyentil AHY dengan simbolik. Pertama, beliau melakukan
kunjungan kerja lagi ke Kalimantan Timur, dengan menggunakan pesawat
kepresiden yang sudah dicat baru. Ini kali kedua presiden memakai
pesawat tersebut pasca pengecatan jadi merah putih. Presiden Jokowi
menunjukkan betapa kerennya pesawat dengan cat baru ini.
Kedua, beliau mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Sumber.
Dalam kunjungan kerja ini, Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo,
didampingi oleh Panglima TNI dan Kapolri. Agendanya, selain meninjau
proses vaksinasi di 2 lokasi, juga memberikan pengarahan pada jajaran
pimpinan Provinsi Kalimantan Timur. Serta, tentu saja, meresmikan proyek
infrastruktur, jalan tol Balikpapan-Samarinda, ruas Balikpapan-Samboja.
Prabowo
dikenal juga sebagai Ketua Umum Gerindra, partai peringkat kedua
pemenang Pemilu 2019. Nggak kok, nggak berhubungan dengan 2024 hehehe…
Namun menunjukkan kepada AHY, bahwa jabatan AHY sebagai Ketum Partai
Demokrat, itu nggak ada apa-apanya. Yang jadi Ketum Gerindra saja,
sekarang menjadi pembantunya Presiden Jokowi. Dan peran Prabowo ini jauh
lebih nyata ketimbang AHY yang cuma bisa pidato. Prabowo pun tidak
pernah bikin pidato panjang lebar seperti AHY. Ya bekerja saja sesuai
tupoksinya, untuk membantu Presiden Jokowi mengurus negara dan bangsa
ini. AHY bisanya apa? Berfoto di baliho dan berpidato. Kerjanya apa
dong? Boro-boro bisa bikin jalan dan jembatan seperti menterinya
Presiden Jokowi. Omdo dong! Ya memang bisanya cuma ngomong kan?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/panjang-lebar-ocehan-ahy-dihajar-telak-duet-odTZSAFtIX
Modyarr! Kena Lagi, Citra AHY Dibanting Kadernya Sendiri!
Apa
yang saya sukai ketika menulis tentang Partai Demokrat dan para
petingginya? Apa pun isinya, ujung-ujungnya selalu bikin ngakak. Dulu di
masa menjelang Pilpres 2019, kita dihibur dengan lawakan “jendral
kardus” oleh politisi Demokrat. Seakan mereka mau musuhan sama koalisi
partai yang mengusung Prabowo-Sandiaga dan mau bergabung dengan koalisi
partai yang mengusung Jokowi-Ma’ruf Amin. Eeh ujung-ujungnya sekedar
drama. Akhirnya (terpaksa) bergabung ke sana. Mungkin sudah kepepet,
karena tidak bisa lagi bergabung ke sini?
Sekarang
pun kalau ada petinggi Partai Demokrat yang bersuara. Entah itu SBY,
AHY maupun istrinya AHY. Pasti jadi bahan olok-olok publik. Entah ketika
SBY bilang “Tuhan tidak suka” atau ketika dia berdoa di Twitter. Atau
ketika istrinya AHY, yup, istrinya itu, ikut-ikutan belagak bak
politisi. Berusaha menyindir atau menyentil. Ujung-ujungnya diketawain
lagi sama netizen, sampai harus memblokir netizen atau menggembok akun
medsosnya. Kalau AHY? Dia pidato pun pasti bikin beberapa orang ketawa.
Dengan gerakan tangan yang tidak bisa diam, seperti anak kecil membaca
puisi. Itu standar deh. Isinya? Gimana ya, orang yang tidak punya
pengalaman, tapi berasa bisa ngurus negara.
Misalnya
ketika AHY bicara soal penurunan (indeks) demokrasi di Indonesia.
Mengacu pada data dari lembaga asing. Ini dibahas AHY pada bulan April
lalu. Menurut AHY, penurunan demokrasi itu disebabkan oleh
praktek-praktek tertentu yang melukai perasaan masyarakat terutama dalam
mengekspresikan dirinya. "Banyak yang merasa takut, merasa dibungkam
bersuara, dan lain sebagainya," jelas AHY Sumber.
Ketika BEM UI mengeluarkan meme Jokowi The King of Lip Service, Partai
Demokrat ikut memanfaatkan momen itu dengan menyebut pihak kampus tidak
boleh jadi alat istana membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat Sumber.
Beberapa
hari lalu, AHY juga membawakan pidato kebangsaan sebagai bagian dari
peringatan 50 tahun lembaga CSIS (Centre for Strategic and International
Studies). Ada banyak hal yang dibahas AHY, salah satunya soal
demokrasi. AHY melayangkan kritik soal pasukan buzzer yang katanya
merupakan bagian dari post-truth politics. Politik yang mengorkestrasi
fitnah, hoaks dan pembunuhan karakter secara membabi buta. "Mengerikan
ketika mengetahui bahwa hari ini sangat mudah bagi siapapun jadi korban
fitnah tanpa daya untuk mengklarifikasinya," ucapnya. AHY juga
menyebutkan bahwa media massa bisa jadi kunci melawan politk post-truth
itu Sumber.
AHY juga berusaha menyentil pemerintah, soal kritik dari Partai
Demokrat yang kerap disalahartikan sebagai serangan atau gangguan untuk
kepentingan politik tertentu. Pemerintah, ujar AHY, sebaiknya sudi
mendengarkan langsung suara hati rakyat di akar rumput Sumber.
Intinya
kan karena namanya memakai kata “demokrat”, maka Partai Demokrat
berusaha tampil sebagai pihak yang menyuarakan suara rakyat, anti
pembungkaman, dan mendukung kebebasan berpendapat. Sampai beberapa kali
digaungkan oleh AHY. Nyatanya?
Nyatanya,
kader Demokrat sendiri mempolisikan seorang ASN yang dianggap menghina
SBY dan AHY. Kejadian ini terjadi di Lamongan, Jawa Timur. ASN dengan
inisial nama FH merupakan ASN di Kabupaten Lamongan. Dalam beberapa
postingannya di facebook, FH dianggap secara terang-terangan melakukan
penghinaan. Beberapa contoh screenshot bisa dilihat di video
dari KompasTV di bagian akhir tulisan ini. Misalnya FH menuduh SBY
korupsi dan mengeruk keuntungan selama menjadi presiden Sumber.
Dilansir suara.com, ada pula contoh postingan FH di facebook. Misalnya : "Saya
sangat prihatin melihat anak ini, selalu memframing dirinya jadi
pemimpin yg terlihat bersahaja, baru kali ini saya melihat ada KAKAK
PEMBINA pakai Tongkat Komando, dlm Islam bisa dikategorikan dia tdk bisa
menerima QODARULLAH..., Selalu BERHALU." ”Mungkin ini KARMA dari Bapaknya yg memporak porandakan negeri ini,...selama 10 tahun…” Sumber.
Ketua
Fraksi Demokrat Lamongan Sugeng Santoso menyebut postingan FH itu
menyakiti hati para kader partai Demokrat. Juga dianggap dapat
memperpecah kesatuan anak bangsa. Karena SBY adalah mantan presiden yang
pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun. Sehingga kritik yang dibuat
FH dianggap menghina keluarga SBY.
Lho?
Kok dipolisikan? Mengapa tidak dilihat dan diklarifikasi dulu? Seperti
kata AHY, jangan disalahartikan dulu. Kalaupun merasa tidak benar,
kenapa tidak diklarifikasi saja di media. Seperti yang disebut AHY
sebagai fungsi media di alam demokrasi kan. Sebelumnya membela orang
yang mengkritik, begitu dirinya yang dikritik, kok langsung “ngamuk”?
Emang Presiden Jokowi pernah mempolisikan orang-orang yang memfitnah
beliau dengan narasi PKI, anti-Islam, dan sebagainya yang jauh lebih
buruk dari postingan FH itu? Hedeeehhh…. Para kader ini pun seakan
menafikan semua perkataan AHY soal demokrasi. Jika yang mengkritik SBY
langsung dipolisikan, gimana nanti jika AHY yang beneran jadi presiden?
Berharap rakyat bisa menyampaikan suara hatinya dengan bebas?
Capek-capek AHY berpidato soal demokrasi, eeh akhirnya malah dibantah
sendiri oleh kelakuan kadernya. Lucu kaaann…
Sumber Utama : https://seword.com/politik/modyarr-kena-lagi-citra-ahy-dibanting-kadernya-RAL1UZ4Wdg
Telak! Jokowi Sikat 2,6 T Harta Tomy Lewat Satgas BLBI!
Seakan
menampar oposisi yang kemarin nyinyir biaya pesawat kepresidenan, kini
Jokowi justru menunjukkan aset negara yang harusnya jadi perhatian.
Jokowi tak main-main dalam membentuk satgas BLBI untuk memburu aset
negara senilai lebih dari 100 triliun. Sebuah angka yang jauh lebih
besar ketimbang pengeluaran untuk kendaraan RI 1. Bisa jadi
mereka-mereka yang getol nyinyir justru adalah bagian dari maling
negara. Makanya sebelum boroknya diangkat, cepat-cepat memblow up
hal-hal yang wajar.
Lihatlah
PKS yang lebih dahulu menuai karma pasca nyinyir cat pesawat. Usut
punya usut, kadernya di daerah malah menghamburkan 2 milyar hanya untuk
sebuah mobil dinas. Begitu juga dengan Demokrat yang akhirnya harus
menanggung malu saat ketahuan salah satu bupatinya di Kalimantan
membangun rumah dinas senilai 23 milyar. Kalau Jokowi adalah pak mantan,
bisa-bisa ia mengajukan rumah pensiun senilai 100 milyar. Untungnya
presiden kita berjalan lurus. Lebih mengerikan lagi karena diam-diam ia
menyiapkan strategi telak untuk mengunci harta para bandit negara.
Sebelumnya dilansir cnbcindonesia.com,
pemerintah semakin serius dalam penanganan kasus Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi pada tahun 1998 silam. Hal ini
terlihat dari pembentukan satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih
Negara Dana BLBI.
Selang
beberapa bulan pembentukan satgas BLBI oleh Jokowi yang terdiri dari
beberapa menteri seperti Luhut, Sri Mulyani hingga Kapolri Listyo Sigit,
kini salah satu trah cendana sudah kesabet. Nama Tomy Soeharto tentu
tak asing bagi semua orang. Apalagi hingga kini ia masih terus
membuntuti dunia politik lewat partai Berkarya. Jika dahulu ia
bermasalah lewat tanah yang hendak dipakai di jalan tol, kini dirinya
harus menghadapi masalah lebih besar lagi di kasus BLBI.
Seperti dilansir kompas.com,
satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (Satgas BLBI) memanggil pengurus PT Timor Putra Nasional, yang
beralamat di Jalan Balai Pustaka Timur 771 H, Kelurahan Rawamangun,
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Pengurus
PT Timor Putra Nasional yang dimaksud yakni Hutomo Mandala Putra alias
Tommy Soeharto yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 12, Gondangdia,
Menteng, Jakarta Pusat.
Adapun jumlah besaran piutang yang ditagih setidak-tidaknya sebesar Rp 2.612.287.348.912,95 atau Rp 2,6 triliun.
Agenda
pemanggilan tersebut yakni untuk menyelesaikan hak tagih negara dana
BLBI berdasarkan penetapan jumlah piutang negara
PKPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009.
Selain
itu, turut pula dipanggil pengurus lainnya yaitu Ronny Hendrarto Rono
Wicaksono yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat IV/6B, Jakarta
Pusat.
Demikian panggilan tersebut disampaikan melalui pengumuman lewat sebuah surat kabar.
"Panggilan
penagihan atas nama Pengurus PT Timor Putra Nasional, yakni Saudara
Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dan Saudara Ronny Hendrarto Rono
Wicaksono," demikian pernyataan dalam pengumuman tersebut yang dikutip
pada Selasa, (24/8/2021).
Panggilan
terhadap Tommy Soeharto melalui pengumuman tersebut dikeluarkan Satgas
BLBI, dalam hal ini diketahui oleh Rionald Silaban selaku Ketua Satgas
BLBI.
Dalam
pengumuman itu, Tommy Soeharto dan Ronny Hendrarto Rono Wicaksono
diminta hadir pada Kamis, 26 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB di Gedung
Syafrudin Prawiranegara Lantai 4 Utara Kementerian Keuangan RI.
Keduanya
kemudian diminta menghadap kepada Ketua Pokja Penagihan dan Ligitasi
Tim B. Tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan Covid-19.
Jika
Tommy Soeharto dan Ronny Hendrarto Rono Wicaksono tidak memenuhi
panggilan, maka Satgas BLBI akan mengambil tindakan sesuai
undang-undang.
"Saudara
obligator atau debitur tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih
negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan," tulis pengumuman itu.
Semoga
saja pengusutan harta BLBI tak berhenti di nama Tomy. Karena kabarnya
ada 100 triliun lebih dan tentunya melibatkan banyak pihak. Meski begitu
kita harus mengapresiasi nyali Jokowi menyeret para pelaku kasus BLBI.
Ini adalah suatu legacy yang tak bisa dilakukan pak mantan selama 2
periode ia menjabat. Bahkan Faisal Basri waktu itu terang-terangan
mengatakan skeptis kalau SBY bakal mengusut BLBI. Baginya pemerintahan
SBY adalah Orba jilid 2.
Makanya
jangan heran kalau Demokrat rajin menggonggong di era Jokowi. Mungkin
semakin moncer kinerja Jokowi, semakin ketahuan belang pemerintahan
mantan yang tak berfaedah. Apalagi ditambah kasus-kasus korupsi baru
yang menjamur seperti Hambalang, Century dan lainnya. Kita doakan Jokowi
akan terus konsisten melakukan bersih-bersih hingga akhir
pemerintahannya. Masih belum terlambat bagi Indonesia untuk menjelma
sebagai negara maju dan sebelum itu harus dipastikan negara terbebas
dari beban korupsi. Tak perlu ada Novel Baswedan yang hanya populer di
KPK, tapi tak berkutik menghadapi mafia BLBI. Kita yakin Jokowi dan
pembantunya sudah cukup membersihkan korupsi di negeri ini.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/telak-jokowi-sikat-26-t-harta-tomy-lewat-satgas-6uIWL7tdc4
Saktinya Kepala BPOM, Bikin Vaksin Nusantara Terhambat
Vaksin
Nusantara kembali menjadi berita yang mestinya membanggakan anak-anak
bangsa. Sedang viral tentang pemerintah Turki memesan vaksin ini
sebanyak 5 juta dosis. Turki sendiri adalah negara dambaan para kadrun.
Semua kadrun mengidolakan presiden negara ini, Mr. Tayyip Erdogan.
Sebelumnya,
WHO sudah memberikan persetujuannya atas vaksin temuan dr Terawan Agus
Putranto ini. Bahkan sudah dipublish di jurnal PubMed, sebuah jurnal
internasional. Artinya, vaksin karya putra terbaik bangsa ini sudah
diakui dunia. Bahkan Turki sudah memesan jutaan dosis. Diperkirakan,
pemerintah mancanegara akan berbondong-bondong untuk mengikuti langkah
besar Turki ini
Namun
di dalam negeri sendiri, perjalanan vaksin Nusantara ini dihambat oleh
BPOM. Lembaga ini tidak bersedia memberikan persetujuan supaya vaksin
ini diproduksi massal untuk mengatasi pandemi yang sudah berlangsung dua
tahun ini. Sementera vaksin-vaksin buatan luar negeri, sepertinya belum
begitu menjanjikan?
Lha,
banyak yang sudah tervaksin dua kali, namun masih terpapar juga. Memang
sih sudah dijelaskan bahwa sekalipun sudah tervaksin dua kali, tidak
lantas orangnya kebal terhadap covid-19 ini. Setiap warga yang sudah
divaksin dua kali, harus tetap ikut protokol kesehatan juga.
Agak
membingungkan dan menyebalkan juga sih peraturan ini. Namun daripada
terjadi apa-apa, kita sebagai warga awam lebih baik cari aman sajalah.
Ikuti saja arahan para ahli dan pejabat pemerintah yang tentu lebih
memahami masalah ini.
Yang
agak membesarkan hati adalah pemahaman bahwa orang yang sudah divaksin
sebanyak dua kali, jika terpapar covuid-19, kondisinya tidak akan
terlalu parah. Dengan istilah lain, akan lebih mudah mengatasinya karena
sistem kekebalan di tubuhnya sudah lebih siap menahan virus itu.
Namun
kini kita was-was juga, sebab kabarnya "masa berlaku" vaksin yang sudah
disuntikkan itu hanya enam bulan. Benarkah? Sayang sekali, belum ada
penjelasan resmi dan meyakinankan dari pihak yang berwenang tentang info
yang sudah menyebar di media-media ini.
Jika
benar, artinya "kesaktian" penulis yang sudah divaksin lengkap pada
April 2021, hanya bertahan sampai Oktober 2021? Setelah itu akankah
sistem kekebalan dalam tubuh sudah sama dengan orang yang belum divaksin
sama sekali?
Dalam
kasus ini pihak berwenang seharusnya memberikan keterangan yang
sebenarnya. demi ketenangan masyarakat. Bahkan kalaupun kita-kita ini
harus divaksin ulang setelah enam bulan, mau tak mau harus menjalaninya.
Sebab adalah lebib baik mencegah daripada nanti belingsatan kalau sudah
sempat terpapar. Tapi kita harus menantikan kepastian dari pihak-pihak
yang berwenang.
Di tengah vaksinasi yang tengah berlangsung demi tercapainya herd immunity
pada akhir tahun 2021 ini, vaksin Nusantara kembali menggoda. Terlebih
ketika beredar berita tentang negara lain yang sudah memesannya sebanyak
5 juta dosis.
Jika
benar bahwa Presiden Turki Erdogan sudah memesan vaksi Nusantara untuk
rakyatnya, hal ini sama saja sedang menampar pemerintah kita sendiri
yang justru tidak memberikan lampu hijau untuk vaksin made in Indonesia ini.
Kabarnya,
izin untuk vaksin Terawan ini tidak dikeluarkan oleh BPOM, dengan
alasan bahwa uji coba, uji klinis atau proses penelitian terhadap vaksin
ini tidak memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku.
Kaidah
apa ya, yang dimaksud oleh oknum BPOM ini? Apakah dunia medis bertaraf
internasional yang sudah memberikan jempol terhadap vaksin Nusantara ini
tidak paham kaidah penelitian dan ilmu pengetahuan medis?
Diberitakan,
sudah banyak orang-orang hebat di negeri ini: dari jenderal, pejabat
tinggi, pengusaha besar, dan tokoh-tokoh berpengaruh, "diam-diam" sudah
disuntik vaksin Nusantara. Dan tidak ada kendala atau keluhan sama
sekali yang terdengar dari mereka-mereka.
Sebenarnya
mengenai "sulit"nya vaksin Nusantara mendapatkan izin BPOM, sudah
sering dibawa dalam rapat-rapat Komisi IX DPR. Pada umumnya anggota
komisi mengherankan dan menyesalkan sikap BPOM yang keukeuh dengan berbagai dalih yang tidak bisa diterima pada masa yang tidak normal seperti saat ini.
Seperti
dalam rapat kerja baru-baru ini, Saleh Daulay, ketua FPAN DPR RI
mencecar Penny Lukito, kepala BPOM, soal vaksin Nusantara yang kabarnya
dipesan Turki, "mengapa di Indonesia ini justru ditolak?" tanya Daulay.
Daulay
sepertinya merasa kesal sebab si Penny menggoyang-goyangkan kepalanya
saat Daulay memaparkan statemennya. Sampai-sampai Daulay mengatakan
bahwa perbuatan semacam itu (goyang-goyang kepala) menganggap remeh
karya bangsa sendiri.
Soal
sikap Penny yang menolak vaksin Nusantara, hal itu diduga disebabkan
karena yang bersangkutan sudah terlalu lama duduk sebagai bos di BPOM?
Sementara apa prestasinya? Demikian Daulay melontarkan sindiran pedas,
mungkin saking kesalnya melihat tingkah laku oknum pimpinan BPOM
tersebut.
Fiks
sudah, ternyata yang membuat jalan vaksin anak bangsa ini tersumbat
adalah oknum BPOM yang tidak mau mengeluarkan izin. Sehingga memang
layak dipertanyakan mengapa justru menyalakan lampu hijau bagi
vaksin-vaksin luar negeri semacam Sinovac, Moderna, dll.
Bahkan,
jangan-jangan nanti malah proses perizinan vaksin Merah Putih pun akan
dihambat pula oleh BPOM? Demikian ucapan sinis dan pedas anggota Komisi
IX itu.
Bahwa
vaksin Nusantara mendapat dukungan luas dari segenap anak bangsa, sudah
tidak dapat disangkal lagi. Para wakil rakyat, tokoh-tokoh penting di
negeri ini semua mendukung, bahkan sudah memberikan dirinya disuntik
dengan vaksin Nusantara.
Dan
semuanya baik-baik saja. Itu uji klinis yang sangat baik. Tapi kok belum
berterima di hati BPOM? Atau, jangan-jangan si Penny masih ingin
menyaksikan dulu bagaimana lucunya tikus-tikus disuntik vaksin
nusantara, baru menyatakan OK?
Kita
tidak habis pikir bagaimana saktinya seorang kepala BPOM sehingga semua
orang harus bertekuk lutut untuk memohonkan izinnya soal vaksin
Nusantara ini? Atau apa memang tidak ada mekanisme yang memungkinkan
sehingga si penghambat kemajuan dan kedaulatan bangsa semacam oknum ini
dipinggirkan?
Sumber Utama : https://seword.com/umum/saktinya-kepala-bpom-bikin-vaksin-nusantara-1bmCcNbVsV
Walau Dengan Nama Baru, FPI Harus Ditolak!
Pemerintah
telah memutuskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) kini sebagai ormas
terlarang. Keputusan ini ditetapkan lantaran organisasi ini kerap
melakukan kegiatan yang melanggar hukum terutama mengganggu keamanan dan
ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Penetapan
dengan melarang setiap kegiatan FPI tertuang pada Surat Keputusan
Bersama (SKB) yang disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah menteri.
Keputusan tersebut diambil karena tujuan dasar FPI bertentangan dengan
konstitusi negara atau tidak memasukan azas Pancasila dan UUD 45 pada
AD/ART organisasi tersebut.
FPI
secara de jure sejak 20 Juni 2019 sebagai organisasi masyarakat sudah
dinyatakan bubar, tetapi tetap melakukan aktivitas yang terkait
melanggar ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Oleh karena itu,
maka pemerintah memutuskan untuk melarang serta menghentikan semua
kegiatan yang dilakukan organisasi radikal tersebut. Lebih lanjut,
pemerintah juga melarang seluruh aktivitas dalam penggunaan segala
bentuk atribut FPI.
Baru-baru
ini organisasi yang telah dilarang meluncurkan logo dan nama baru.
Namun demikian, pemakaian nama organisasi yang lama tetap dipakai. FPI
yang dulu akronim dari Front Pembela Islam, kini diubah menjadi Front
Persaudaraan Islam. Jika pembaca masih ingat, saya pernah mengulas
tentang peluncuran logo FPI di artikel sebelumnya. Bagi yang belum
membaca, sikahkan klik di sini
(Logo Baru FPI)
Usai
diluncurkannya logo baru yang bertepatan dengan hari kemerdekaan RI ke
76, FPI gaya baru ini mengklaim bahwa pemerintah khususnya Menko
Polhukam Mahfud MD telah memberikan lampu hijau dengan terbentuknya
organisasi dengan nama baru.
Hal
ini dikatakan oleh Ketua Umum PA 21, Slamet Maarif, yang menyatakan
bahwa dengan diberikan lampu hijau maka pemerintah dan masyarakat
seharusnya mendukung Front Persaudaraan Islam (FPI) yang akan
melaksanakan deklarasi dalam waktu dekat. Ia berkeyakinan bahwa
pembentukan ormas dijamin oleh konstitusi. "Kan, mendirikan ormas dijamin oleh UUD dan UU juga. Jadi, semua harus mendukung termasuk pemerintah," kata Slamet Maarif. Sumber
Jika Mahfud MD memberikan greenlight
kepada FPI gaya baru, saya dapat menyimpulkan bahwa beliau telah
melakukan hal blunder. Ingat, apa pun nama yang telah diubah tetaplah
sama. FPI tetaplah sebuah ormas yang terlarang yang seharusnya tidak
didukung untuk dibentuk kembali.
Mengapa
FPI seharusnya tidak boleh didirikan kembali walau berganti nama?
Sangat jelas di depan mata bahwa organisasi ini masih dipegang oleh
seorang Imam Besar yang sekarang meringkuk di tahanan, yakni Rizieq
Shihab. Komposisi pengurus pun masih memakai wajah lama seperti Ahmad
Shabri Lubis, Awit Mashuri, Abdurrahman Anwar, Qurtubi Jaelani, Maksum
Hassan, Muchsin Alatas dan Teungku Muslim Attahiri, termasuk Munarman. Sumber
Bagi
saya ini seperti ular yang sedang berganti kulit. Ular tetaplah ular.
Trauma masyarakat yang masih membekas karena FPI memiliki paham radikal
sehingga rekam jejak kekerasan, teror, intimidasi, dan persekusi jauh
dari kesan ormas Islam yang penuh damai dan sejuk.
Saya
mohon kepada pemerintah untuk tidak memberi pintu dan ruang bagi ormas
terlarang ini. Mereka hanya berlindung di bawah kebebasan berserikat dan
berkumpul karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun mereka
mengaku sudah menerima Pancasila sebagai pedoman, jangan mudah percaya
begitu saja. Doktrin dan paham radikal yang telah terbentuk sekian lama
memerlukan proses yang panjang untuk berubah.
Pemerintah
juga perlu mencermati apabila organisasi ini lahir kembali. Sudah
banyak pendukung serta simpatisan FPI yang terlibat berbagai tindak
pidana umum. Bahkan tak sedikit dari para anggota FPI yang terlibat
tindak pidana terorisme. Jadi, masih mau memberikan lampu hijau kepada
mereka? No way, Bambang!
Slamet
Maarif yang juga mantan juru bicara FPI mengaku bahwa pemerintah
melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah memberikan kesan yang positif
kepada pembentukan FPI versi baru. "Menko Polhukam (Mahfud MD, red) sudah memberi sinyal untuk diizinkan,"
ujar Slamet. Ia pun menyatakan PA 212 siap bekerja sama dengan ormas
lain yang sejalan dan sepaham dengan arah serta perjuangan yang sama
termasuk FPI gaya baru. Sumber
Ya
iyalah, mereka sejalan karena memiliki paham yang sama yaitu mendirikan
negara Islam berdasarkan hukum syariah. Mengklaim diri bahwa logo FPI
gaya baru bermakna Pancasila hanyalah bualan semata. Jika AD/ART FPI
tidak berdasarkan azas Pancasila, maka sekali lagi organisasi ini tetap
terlarang di wilayah hukum NKRI.
Saya
menyarankan kepada pemerintah, khususnya Bapak Mahfud MD yang terhormat,
untuk tidak memberikan angin surga kepada mereka. Dengan nama
organisasi yang telah diubah, namun pengurus maupun anggota dan
simpatisan adalah wajah-wajah yang sama, Mereka berganti baju atau
jubah, tetapi dipakai oleh badan yang sama. Jangan sampai sejarah
intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang pernah dilakukan FPI akan
terulang kembali.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/walau-dengan-nama-baru-fpi-harus-ditolak-NQg7QGhAUz
Catat! Ini Pendukung Taliban di Tanah Air
Sebenarnya,
langkah Taliban mengambil alih kekuasaah dari pemerintahan Afghanistan
yang sah dengan jalan kudeta itu sudah merupakan perbuatan yang tidak
baik dan tidak layak dicontoh oleh masyarakat negara manapaun.
Karena kalau mau berkuasa ya harus jantan. Bertarung lewat jalur konstitusi yang ada.
Kalau
di Indonesia bisa dengan mendirikan partai. Kemudian ikut Pemilu. Dan
kalau suara cukup atau memungkinkan baru mencalonkan diri sebagai
presiden.
Kura-kura
seperti Prabowo-lah. Yang meskipun ia sempat ngambek karena kalah
melulu tapi pada akhirnya ia menempuh jalur hukum dengan menggugat hasil
Pilpres ke Mahkama Konstitusi (MK).
Dan
pasca gugatannya itu ditolak, ia tidak lagi mempersoalkan hasil Pilpres
tersebut. Prabowo bahkan mau menurunkan levelnya yang awalnya jadi
Capres dan merupakan politisi terkuat kedua di tanah air mau menjadi
menteri di bawah komando Jokowi.
Kalau
ia memilih tetap berseberangan dengan pemerintah, tentu akan menjadi
pemimpin yang kuat bagi oposisi. Dan sudah dipastikan pemerintahan
Jokowi akan repot dibuatnya. Karena masih ada pasukan Kadrun di
belakangnya.
Begitupun
dengan Novel Bamukmin. Langkahnya untuk jadi Cawapres Anies itu juga
patut diapresiasi. Karena meskipun jauh panggang dari api, tapi
setidaknya ia sudah berupaya menempuh jalur konstitusi untuk mendapat
kekuasaan.
Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Taliban berbanding terbalik dengan itu semua. Tiba-tiba mau berkuasa saja.
Penulis
yakin kenapa pemerintah Ashraf Ghani gak melawan, tujuannya untuk
menghindari perang saudara. Karena kalau dibandingkan dengan kekuatan
militer pemerintah, kekuatan Taliban sebenarnya masih jauh di bawah.
Dan
tidak hanya itu saja kelakuan buruk organisasi yang berdiri pada 1994
itu. Untuk mendapatkan uang, Taliban juga melakukan pemerasan hingga
menjual opium secara ilegal.
Berdasarkan
laporan Dewan Keamanan PBB saja, Taliban bisa mendapatkan keuntungan
sebesar Rp 6,4 triliun hanya dari penjualan Narkoba tersebut.
Walhasil, Afghanistan dikenal dunia sebagai pemasok opium ilegal terbesar di dunia.
Cadas! Masyarakat mana coba yang gak malu negaranya disebut sebagai produsen Narkoba terbesar di dunia?
Belum
lagi ditambah dengan kelakuan sadis lainnya yang dilakukan oleh
kelompok itu. Mulai dari membunuh wanita karena tidak mengenakan burqa
di depan umum. Membunuh kerabat jurnalis DW. Hingga membunuh seorang
pejabat Afghanistan saat sedang shalat Jumat.
Logika
sederhananya, kalau membunuh orang yang sedang shalat Jumat maka si
tentara Taliban yang membunuh tersebut sudah dipastikan tidak shalat
Jumat. Padahal shalat Jumat itu wajib hukumnya bagi setiap umat Muslim
laki-laki.
Pertanyaannya, inikah yang disebut gerakan nasionalis Islam?
Namun
dengan kondisi yang jelas-jelas tidak beradab seperti itu, masih ada
juga lho orang-orang Indonesia yang mendukungnya. Entah apa tujuannya.
Berikut diantaranya,
1. JK
Mantan
Wapres itu mengatakan kalau Taliban tidak akan radikal dan otoriter
lagi terhadap rakyat Afghanistan pasca berhasil menggulingkan Presiden
Ghani.
"Oleh karena itu, saya yakin mereka akan berubah. Tidak lagi radikal dan seotoriter zaman pemerintahan mereka tahun 1996 itu" ujar JK yang seolah sekarang jadi Jubir Taliban.
Hingga ia diskakmat oleh salah seorang netizen pemilik akun Twitter NayDonuts.
"Widih
Pak JK, segitunya ngebelain Taliban. Mumpung kursi Presiden di sana
lagi kosong, daftar jadi Capres di sana aja pak. Biar kaffah gitu", cuit warganet tersebut.
2. Musni Umar
Orang
ini rektor tapi koplaknya overdosis. Masa ia mengatakan Taliban
menaklukkan Afghanistan mirip rasulullah taklukkan Mekah dulu?
"Taliban
taklukkan Kabul dengan damai, tanpa pertumpahan darah. Hampir sama
penaklukkan Makkah oleh Rasulullah yang damai tanpa pertumpahan darah," ujar Musni Umar seperti tanpa bersalah, (17/8).
Hingga ia pun mengalami nasib yang sama seperti JK, yakni diskakmat netizen.
"Tolong ini segera ditindak bib @muannas_alaidid. Sudah kurang ajar Musni Umar menyamakan Nabi dengan Taliban yang barbar," ujar pemilik akun twitter @B1G_K4y_R3born
"Ngawur kau Musni Umar . Tak bisa disamakan! Taliban itu teroris radikalis. Buka matamu! " Ujar pemilik akun Twitter @BULLFRONT
3. Fadli Zon
Politisi
Gerindra satu ini memang agak aneh. Ratna Sarumpaet yang menyebarkan
hoax dibelanya. Sedangkan Presiden Jokowi yang kerja keras pagi,sore,
siang dan malam membangun negeri ini dihinanya. Eh sekarang Taliban
dipuja-pujinya.
Ia
mengatakan Taliban itu intelek dan sistematis. Dan yang dilakukan oleh
kelompok radikal di Afghanistan itu selama ini menurutnya sangat terukur
dan beradab.
Pertanyaannya, beradab bagaimana kalau melakukan kudeta?
Dan
tentunya masih ada beberapa lagi orang Indonesia yang getol banget
membela Taliban tapi tidak menghargai pemerintah negara sendiri.
Diantaranya adalah politisi PKS Hidayat Nur Wahid dan Caleg gagal PAN yang kini bergabung ke Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/catat-ini-pendukung-taliban-di-tanah-air-TwiCERU0xz
Ustad Pembual Sudah Ditangkap, Jin Kafir Kapan?
Ustad
pembual Yahya Waloni sudah dicyduk sore tadi oleh tim Cyber Bareskrim
Polri. Ngumpetnya di Cibubur rupanya. Kini persendiannya mungkin lagi
pada lunglai, ngilu-ngilu, gemetar dingin, mulut bergetar, saat di-BAP
dihadapan tim Penyidik Kepolisian.
Mungkin
juga pembual jagoan itu ngompol diam-diam dicelana karena masih belum
percaya akar kepahitan yang dihadapinya itu dimana seumur hidupnya belum
pernah disidk dan dilidik dihadapan tim Penyidik Kepolisian.
Setelah
spesies penista agama Kristen sok jago yang sudah keok itu dibekuk tim
Cyber Bareskrim Polri, masih ada satu spesies lagi, rajanya penista
agama Kristen, Abdul Somad The King of Penista Salib itu. Semoga segera
menjadi Target Operasi berikutnya.
Mungkin
saat ini The King of Penista Salib itu lagi gemetar dingin disamping
bini barunya yang masih ABG itu saat menonton berita di TV yang
menayangkan penangkapan Ustad Bacot Pembual Yahya Waloni itu.
Barangkali
pula bininya The King of Penista Salib itu sekarang sedang menyiapkan
baju-bajunya, buku-buku buat dibaca didalam bui guna mengusir kebosanan,
plus nyiapin sandal supaya ketika tim Cyber Bareskrim Polri datang
melipir, tinggal pakai itu sandal tanpa ada kata-kata bersayap, ini
harusnyaaa (Munarman mode on).
Semoga
dalam beberapa hari kedepan ada Breaking News yang judulnya
eye-catching yang menyeruak di semua platform media maupun media sosial,
"Tim Cyber Bareskrim Polri Menangkap Abdul Somad di Lokasi Persembunyiannya".
Dengan
demikian bangsa ini segera terbebas dari racun berbisa spesies penghina
Yesus seenak cangkemme yang menyebut Tuhannya orang Kristen itu adalah
jin kafir yang gelayutan di atas kayu Salib sambil nanya kepalanya jin
kafir itu nolehnya ke kiri atau ke kanan ya.
Bagaimana
bisa dengan sebegitu hina dinanya mengambil kesimpulan bahwa diatas
kayu salib itu ada jin yang gelayutan dengan kepala entah ke kiri atau
ke kanan, bercanda sambil melucu yang tak lucu dengan intonasi mgenyek
tentang posisi Yesus disalib yang diyakini oleh umat Kristen di seluruh
dunia ini adalah wujud Yesus Kristus.
Padahal,
banyak frasa yang lebih halus dan sopan yang sebetulnya bisa digunakan
oleh The King of Penista Salib itu untuk menggambarkan sosok penyaliban
Yesus di atas kayu salib yang notabene adalah iman kepercayaan umat
Kristen di seluruh belahan dunia ini.
Namun,
The King of Jin Kafir ini lebih memilih frasa jin sebagai penegasan
ketidaksukaannya yang hakiki bahwa Tuhannya orang Kristen itu sebangsa
jin golongan dedemit. Penghinaan yang luar biasa keji.
Kemudian
tudingannya soal logo mobil Ambulance itu logo kafir karena mirip
Salib. Spesies otak udang ini memang buta huruf soal sejarah dunia
dimana logo Ambulance itu itu adalah lambang negara Swiss, negara tempat
kelahirannya Hendry Dunant yang mengorganisir lembaga besar untuk
kemanusiaan di dunia ini.
Belum
lagi ngaconya cangkemme yang ngajarin umatnya jangan beli di warung non
muslim. Betapa dasyat kebenciannya terhadap umat Kristen yang tak
seiman dengannya.
Semua
yang keluar dari bacotnya The King of Penista Salin itu seluruhnya tak
ada yang benar. Tapi karena ia bergelar Ustad, maka menjadi benar di
mata jemaahnya. Disinilah letak bahayanya.
Penjelasan
yang diungkapkannya lebih tendensius ke arah sikap penghinaaan dan
penistaan yang luar biasa biadab, dan para jemaah pun tertawa lepas
bahagia senantiasa melihat ekspresinya yang tak lucu itu.
Semoga
permintaan Menteri Agama segera ditanggapi secara positif oleh
Bareskrim Polri untuk tak ragu-ragu lagi segera menangkap semua pihak,
termasuk The King of Jin Kafir Abdul Somad, itu agar tidak lagi
semena-mena dan seenak udelnya menista agama Kristen.
Sebab,
kasus penistaan agama akan selalu ada dan tak ada matinya jika Polri
masih pandang bulu dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.
Jangan
mentang-mentang menganut agama mayoritas, lalu dengan gampangnya
menista agama minoritas. Negara ini adalah negara Pancasila, bukan
negara Khilafah.
Kalau
mau cari uang, carilah uang yang benar dan halal. Jangan cari uang
dengan cara haram menghina, menista, dan menertawai keimanan umat agama
lain supaya bisa cepat jadi ustad kondang, lalu diundang kemana-mana,
fulus lancar, bisa beli moge dan kawinin ABG.
Sampai
kapanpun kasus penistaan terhadap Salib Kristus oleh penceramah yang
anti Pancasila dan pro Khilafah itu akan terus diungkit, dibahas, dan
dipertanyakan, karena telah menimbulkan kemarahan masyarakat, seperti
bara api dalam sekam.
Kecuali
sudah diberesin Polisi sampai dalam tahap proses secara hukum di
Pengadilan, itu lain cerita. Soal bersalah atau tidak, itu kewenangan
Hakim di Pengadilan, bukan kewenangan tim hore dan para pemandu sorak
The King of Jin Kafir Penista Salib itu.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/ustad-pembual-sudah-ditangkap-jin-kafir-kapan-kyf3qiSA92
Nggak Sengaja Nemu Website "Kadrun", tapi Beda dengan Kadrun yang Biasanya
Saya
terkejut saat sore ini tanpa sengaja menemukan website dengan nama
KADRUN.ID, yang setelah dibaca isinya ternyata terbilang sangat
mencerahkan, jauh dari pembahasan yang negatif, dengan bahasan yang
cukup up to date dan relevan dengan masalah yang terjadi di bangsa ini.
Oya,
nama "kadrun" sendiri adalah kependekan dari "Kalam Damai Rahmatan lil
Alamin untuk Negeri" yang tertera di posisi paling atas dan mudah kita
lihat begitu membuka websitenya.
Saya
pun penasaran untuk membaca sekilas beberapa artikelnya. Sangat menarik
dan memberi pencerahan. Saya dapat tambahan wawasan tentang banyak hal,
yang diulas dari sudut pandang Islam.
Oya,
soal ramainya pembicaraan musik haram itu, dibahas juga loh di website
ini, malah sudah agak lama alias bukan gara-gara si Uki, eks gitaris
Noah itu.
Salah satu artikel yang saya baca karena tertarik lihat judulnya adalah soal Bahaya Doktrin Intoleransi di Sekolah
, yang mengulas soal pengrusakan yang dilakukan anak-anak SD di Tempat
Pemakaman Umum (TPU) Cemoro Kembar, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa
Tengah yang terjadi pada pertengahan Juni 2021 lalu.
Sejauh
yang saya tangkap, si penulis menyatakan ketidaksetujuannya, seraya
membeberkan bahaya intoleransi di sekolah, dengan menyebut bahwa sekolah
yang seharusnya menanamkan benih toleransi, kebersamaan dan saling
menghargai, justru saat itu sedang dikotori dengan doktrin intoleransi
yang salah kaprah.
Penulis
juga menyebut berita soal kasus pengunduran diri seorang guru berstatus
PNS di SMPN 1 Subang lantaran sang guru yang tergabung dengan keompok
HTI, bersama dengan beberapa oknum guru lainnya ... lalu dengan tegas
menuliskan ...
Ini
menunjukkan fakta yang tak tampak di muka bahwa paham-paham intoleran
dan radikal sudah menyusup di institusi yang paling vital, yaitu
sekolah.
Untuk
mendukung ulasannya, data dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat
(PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta (2016) dikutipnya, soal banyak
guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat pendidikan dasar dan
menengah yang cenderung berpaham eksklusif dan bersikap tidak toleran
terhadap kelompok yang berbeda paham dengan mereka, baik Islam maupun
non-Islam, bahkan mayoritas guru PAI tersebut menolak kepemimpinan
non-muslim.
Lokasi
penelitian dari data tersebut juga disebutkan, yaitu 11 kabupaten dan
kota dari 5 provinsi: Aceh Besar, Pidie, Garut, Tasikmalaya, Ciamis,
Solo, Mataram, Lombok Timur, Makassar, Maros dan Bulukumba.
Tak
lupa, Penulis juga menyebutkan harapan bahwa lingkungan sekolah harus
mampu menghadirkan model pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap
saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jika hal itu dapat
diwujudkan, rasanya kasus pengrusakan makam di Solo itu tidak akan
terjadi, karena adanya kasus pengrusakan makam umat Kristiani yang
dilakukan siswa SD tadi merupakan bagian dari doktrin intoleransi yang
terjadi di sekolah.
Kira-kira
itulah salah satu contoh yang dibahas dalam website itu, yang kalau
dicermati sama sekali bertentangan dengan hal-hal yang kita baca dari
kelompok yang kerap disebut "kadrun" oleh pegiat medsos Denny Siregar
itu.
Kalau
sama "kadrun" yang mengisi tulisan-tulisan di website tadi sih, saya
sih nggak ragu untuk misalnya berteman dengan mereka, atau saling
berbagi cerita dan berdiskusi tentang masalah-masalah kebangsaan,
intoleransi, maupun saling bertutur soal keyakinan kami masing-masing.
Beda
kalau sama "kadrun" yang kerap kita jadikan bahan tulisan atau obrolan.
Kalau sama kelompok yang begitu, duduk bareng sambil bertukar pikiran
pun saya nggak mau. Nanti kalau isi pikirannya ketukar gimana, saya jadi
"kadrun" dong, t'rus mudah nuding orang kafir, sama gampang ngamuk
kalau ada yang mengusik hati dan emosi. Emoh ah!
Akhirnya,
tanpa bermaksud promosi "website sebelah", rasanya kehadiran website,
blog, page media sosial, podcast, maupun unggahan-unggahan bersifat
naratif dan deskriptif yang semakin banyak akan menolong bangsa ini
dalam menambah wawasan, melek politik, meluruskan pemahaman yang keliru,
hingga membangkitkan kesatuan hati dalam bersama-sama memberantas
kebodohan dan upaya-upaya lain ... yang kalau dibiarkan begitu saja,
bisa membahayakan masa depan negeri ini.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/nggak-sengaja-nemu-website-kadrun-tapi-beda-L145z0NcLg
Yang Mengharamkan Musik, Kalian "Tega" Banget Sama Bang Haji Rhoma
Rhoma
Irama adalah salah satu musisi yang penulis hormati dalam kapasitasnya
sebagai musisi. Berbagai penghargaan sudah diterima beliau, baik dari
dalam maupun luar negeri. Tapi tidak penulis hormati dalam kapasitasnya
sebagai politisi yang pernah memfitnah ibunda Jokowi. Masalah anaknya
yang narkoba memang aib bagi beliau, tapi penulis tidak akan menghakimi
masalah keluarga orang lain.
Rhoma
Irama mempunyai misi dalam dakwah lewat jalur musik. Menurut cerita
yang beredar, sudah banyak yang menjadi mualaf setelah mendengar dakwah
bang Haji Rhoma. Yang paling penulis ingat adalah "Angel Lelga", yang
akhirnya mualaf setelah "dakwah" bang Haji Rhoma pada jam 2 subuh di
rumah yang bersangkutan. Hehehehe
Dalam
perjalanannya dakwah lewat jalur musik, bang Haji Rhoma sempat
mengalami pertentangan dengan MUI yang menyatakan bahwa "haram hukumnya
menyayikan Al-Quran". Tapi pada akhirnya MUI malah mendukung Rhoma Irama
untuk memperbanyak lagu bernafaskan Islam.
Bang
Haji Rhoma terkenal bersama grup band bernama SONATA, beliau juga
melakukan dakwah kepada anggota grup-nya. Para anggota grup diwajibkan
untuk selalu melaksanakan sholat dan dilarang membawa minuman keras
ketika beraksi di pentas musik.
Bagaimana
kalau di luar panggung? nah ini yang penulis kurang tahu infonya,
mengingat anaknya saja bisa terkena narkoba, maka penulis tidak yakin
kalau di luar panggung para personil SONATA menjauhi minuman keras. Tapi
bagaimanapun tugas bang Haji Rhoma sebatas berdakwah, masalah hidayah
itu kembali kepada Tuhan pencipta alam. Namanya juga usaha!!
Dalam
perjalanan karirnya berdakwah lewat jalur musik, ada doa bang Haji
Rhoma yang menurut penulis sangat membuat terharu. Berikut bunyinya :
“Ya
Allah seandainya musik ini memperlebar jalan saya ke neraka, tolong
hentikan sampai di sini, cabut naluri musik anugerah-Mu ini. Tetapi
seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhoan-Mu, tolong bimbing
saya ya Allah”
Jika
melihat perjalanan Rhoma Irama dengan berbagai penghargaan nasional dan
internasionalnya, maka sepertinya memang dakwah lewat jalur musik
dimuluskan jalannya oleh yang maha kuasa.
Tapi
penulis jadi membayangkan betapa gundah gulana bang Haji saat itu,
untung bang Haji Rhoma tidak ketemu Uki eks Noah. Penulis tidak bisa
membayangkan jika saat gundah gulana, bang Haji mendengarkan pernyataan
yang mirip ucapan Uki eks Noah berikut ini :
"Malah
yang ana rasakan malah mengganggu. Setelah dengar musik, ada ayat yang
hilang, ngerasa seperti itu. Karena kan kita tuh dari dulu sudah
dengerin musik. Dulu kan saya di band sudah banyak musik di kepala. Jadi
ketika kita di mal, di pesawat, ada dengar lagi tuh kayak keganggu
gitu. Tiba-tiba pasti ada saja gitu yang nempel, kesal di hati, itu
butuh waktu sekitar semingguan untuk hilang lagi," ujarnya.
Kita bahas satu persatu ya :
"Malah yang ana rasakan malah mengganggu. Setelah dengar musik, ada ayat yang hilang, ngerasa seperti itu".
Komentar
penulis : menurut penulis ini seolah-olah menghilangkan kesucian ayat
kitab suci. Masa ayat kitab suci bisa hilang hanya karena kita
mendengarkan musik. Apakah ayat kitab suci kalah sakti dari musik?
Lalu
bagaimana kalau dalam sebuah lagu isinya ayat-ayat kitab suci, seperti
pada lagu bang Haji Rhoma berjudul “Haji”, “Taqwa”, “Bersatulah”,
“Kematian”, dan sebagainya?
Lalu
bagaimana kalau lagu yang didengarkan malah mengingatkan kita dengan
ayat kitab suci? contoh lagu Maher Zein berjudul "Insya Allah". Penulis
dengar testimonial dari teman-teman muslim sih, lagu itu begitu
menggugah mereka dan membuat mereka ingat akan Allah dan kitab sucinya.
"Dulu
kan saya di band sudah banyak musik di kepala. Jadi ketika kita di mal,
di pesawat, ada dengar lagi tuh kayak keganggu gitu."
Komentar
penulis : kalau gitu solusinya maka Uki jangan ke mall atau ke bandara.
Tapi setahu penulis hampir di semua tempat ada musik sih, atau Uki mau
pindah ke hutan saja? ya itu pintar-pintar Uki aja lah, asal jangan
sampai jadi bomber di tempat-tempat konser musik.
Tiba-tiba pasti ada saja gitu yang nempel, kesal di hati, itu butuh waktu sekitar semingguan untuk hilang lagi,"
Komentar
penulis : ya namanya manusia punya otak tentu akan mengingat sesuatu,
kalau ga mau ada yang nempel ya cabut saja otaknya ki, jangan malah
salahkan musiknya.
Itu
tanggapan penulis, kira-kira bagaimana ya tanggapan bang Haji Rhoma?
bagaimana kalau dia tahu bahwa selama ini sudah melakukan perbuatan
haram (jika mengacu pada pernyataan Uki). Sungguh teganya kalau sampai
semua dakwah yang bang Haji Rhoma lakukan lewat jalur musik dianggap
haram.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/yang-mengharamkan-musik-kalian-tega-banget-sama-52qcRf8rtL
Re-post by MigoBerita / Jum'at/27082021/11.17Wita/Bjm
